<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/kC73NpIIS09Cc8YjLWjDPTw7SbHKBqfY7C6wLokv-1578716678.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Eri Irawan memastikan pembangunan rumah pompa di kawasan Nginden menjadi solusi pengendalian banjir bagi lima kelurahan di Surabaya Timur. DPRD Surabaya menyebut pembangunan itu senilai Rp 65 miliar. &rdquo;Kesepakatannya jelas, pekerjaan boleh berjalan, tetapi setelah itu semua harus dikembalikan rapi seperti semula. Kalau sebelumnya paving, ya dikembalikan paving. Termasuk area parkir motor gereja yang terdampak, Pemkot akan membangunkan kembali di sisi utara,&rdquo; ujar Eri usai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Surabaya. Kepastian pembangunan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Surabaya bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan perwakilan Gereja Bethany membahas trase pembangunan rumah pompa di sekitar Gereja Bethany, Nginden Intan Timur. &rdquo;Ini bukan proyek untuk kepentingan gereja, tapi murni untuk pengendalian banjir. Rumah pompa ini dibangun untuk kepentingan warga,&rdquo; kata Eri seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, trase yang disepakati akan melintasi sebagian lahan yang selama ini digunakan untuk aktivitas Gereja Bethany. Namun, status lahan tersebut merupakan aset Pemkot Surabaya dengan skema izin pemakaian tanah sehingga tidak ada alih kepemilikan. &rdquo;Berdasar kajian teknis terbaru, jalur ini paling efisien dan aman untuk mendukung sistem drainase kawasan,&rdquo; ucap Eri. Pembangunan rumah pompa ditargetkan mulai April 2026, mencakup satu unit rumah pompa yang akan menerima aliran air dari saluran Kalijagir. Dengan sistem tersebut, genangan air di kawasan permukiman diharapkan lebih cepat terurai saat hujan deras. &rdquo;Wilayah yang merasakan dampak langsung antara lain Nginden Jangkungan, Semolowaru, Medokan Semampir, serta sebagian Menur Pumpungan dan Klampis Ngasem,&rdquo; tutur Eri. Komisi C DPRD Surabaya berharap proyek ini berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan. Mengingat banjir masih menjadi keluhan rutin warga setiap musim hujan, rumah pompa ini diharapkan memberi dampak nyata bagi kawasan timur Surabaya. &rdquo;Kalau dirunut, dampaknya cukup luas. Fokusnya lima kelurahan di Sukolilo, tapi wilayah sekitar juga ikut terbantu,&rdquo; ujar Eri.

Komisi C DPRD Surabaya pastikan pembangunan rumah pompa di kawasan Nginden senilai Rp 65 miliar menjadi solusi pengendalian banjir

Komisi C DPRD Surabaya Pastikan Rumah Pompa Nginden Solusi Banjir

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/WhatsApp-Image-2025-04-23-at-102254-2039526770.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sejumlah persoalan mengemukakan dalam reses anggota DPRD Surabaya. Mulai dari persoalan pembangunan infrastruktur, sosial, &nbsp; &nbsp;pendidikan, hingga kesehatan. Misalnya aduan masyarakat yang masuk ke Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. Pada reses hari pertama, Senin (8/9), Aning mengaku telah mendapatkan beberapa aduan dari warga. Salah satunya keluhan dari warga RT 11 RW 2, Kelurahan Bulak. Mereka mengeluh terkait kondisi balai RT 11 dalam kondisi tidak layak.&nbsp; "Bangunan sudah rusak. Bocor kalau hujan dan kebanjiran. Kemudian beberapa atap banyak yang bolong. Sangat mengkhawatirkan," kata Aning.&nbsp; Padahal selain digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan, Balai RT juga digunakan untuk PAUD dan pelayanan posyandu. Melihat kondisi yang terjadi, Aning menegaskan balai RT harus segera diperbaiki. Khawatir, kerusakan makin parah dan ambruk. Selain balai RT di Bulak, Aning juga mendapatkan aspirasi warga di Kelurahan Mulyorejo. Mereka mengaku kalau pelayanan Puskesmas jauh dari harapan. Puskesmas kerap tutup lebih cepat, dan warga tidak dilayani dengan baik dari para tenaga medis (nakes). "Warga mengaku kalau berobat, mereka jarang diperiksa dengan detail. Perawat hanya nanya-nanya saja," ujar politikus PKS itu.&nbsp; Begitu pun yang dialami anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. Beberapa aspirasi masyarakat didapat. Ajeng mendapatkan laporan kalau ada anak di Rusunawa Sumbo, Simokerto, mengalami putus sekolah.&nbsp; Memastikan kebenarannya, Ketua Fraksi Gerinda tersebut akan segera mengecek ke lokasi. Yakni bertemu langsung bersama orang tua &nbsp;atau keluarga dari anak yang bersangkutan.&nbsp; "Lalu juga ada laporan terkait pembangunan saluran air yang tidak maksimal. Semua laporan itu kami tampung, dan segera kami tindak lanjuti,"&nbsp;ungkap Ajeng Ajeng.&nbsp; Tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat. Reses, Ajeng manfaatkan untuk memberikan sejumlah edukasi kepada masyarakat. Misalnya mengajari warga cara mendaftar SPMB. Sehingga, tidak ada lagi warga yang masing bingung mendaftarkan anaknya ke sekolah.

DPRD Surabaya tampung aspirasi warga Kelurahan Bulak terkait masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan

Warga Keluhkan Balai RT Rusak, Anak Putus Sekolah, Hingga  Pelayanan Puskesmas Tidak Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/1001830749-2430131172.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menegaskan terus mengawal realisasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diberi nama Dandan Omah. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, sejak awal tahun hingga 19 Juni 2025, setidaknya sudah lebih dari 617 rutilahu yang dibedah dari target hingga akhir tahun 2025 sebanyak 2.069 rumah. &rdquo;Adapun selama 2021 hingga 2024, sebanyak 7.500 rumah telah dibedah Pemkot Surabaya dengan berbagai skema. Mulai dukungan APBD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),&rdquo; kata Eri Irawan seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Dia mengatakan, DPRD Kota Surabaya terus memonitor program tersebut dari waktu ke waktu. Termasuk mendiskusikan dengan Pemkot Surabaya terkait kendala-kendala teknis di lapangan. &rdquo;Per 19 Juni ini sudah 617 rumah dituntaskan. Tentu data ini dinamis, bergerak, setiap hari bertambah. Insyaallah target 2.069 rumah tahun ini bisa tercapai dan menghadirkan kebahagiaan bagi ribuan warga Kota Pahlawan,&rdquo; ujar Eri Irawan. Eri mengatakan, sejak awal DPRD Surabaya mengawal agar anggaran perbaikan rutilahu tidak digeser di tengah tantangan situasi fiskal yang terbatas mengingat perbaikan rutilahu sangat dinantikan masyarakat. &rdquo;Ini bukan sekadar teknis perbaikan rumah, tapi komitmen kita bersama untuk memenuhi hak rakyat terhadap tempat tinggal yang layak. Juga sekaligus memastikan ada keberpihakan pembangunan, tidak ada satu pun rakyat yang ditinggal, no one left behind, di tengah pesatnya kemajuan kota,&rdquo; tutur Eri Irawan. Dia mengapresiasi komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyiapkan program perbaikan rutilahu dengan terobosan inovatif. Seperti pengerjaannya memberdayakan warga dengan konsep padat karya melalui kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) di masing-masing kelurahan. &rdquo;Anggota KTPR adalah warga setempat. Sehingga, ini sekaligus bisa memberdayakan ekonomi warga di sekitar lokasi sasaran rutilahu,&rdquo; terang Eri Irawan. Selain itu, lanjut Eri Irawan, pembelian bahan bangunan yang harus melibatkan toko-toko kecil di sekitar lokasi rutilahu alias tidak boleh dipusatkan di satu toko bahan bangunan skala besar. &rdquo;Ini menimbulkan dampak pemerataan ekonomi. APBD pun dinikmati merata, bukan hanya para pelaku ekonomi besar, tapi juga kelompok pelaku usaha kecil-menengah,&rdquo; tandas Eri Irawan.

Komisi C DPRD Kota Surabaya menegaskan terus mengawal realisasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) atau Dandan Omah

Komisi C DPRD Surabaya Kawal Program Perbaikan Rutilahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/1001850197-2437763364.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengapresiasi babak baru penataan parkir yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan komitmen dari manajemen toko swalayan untuk menggratiskan parkir dengan tetap menyediakan petugas parkir resmi. &rdquo;Inisiatif toko swalayan setelah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya tersebut menjadi babak baru dalam penataan parkir di Surabaya di mana solusi terintegrasi berhasil diterapkan. Petugas parkir liar hilang di toko swalayan dan keamanan tetap terjamin dengan adanya petugas parkir resmi,&rdquo; kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Menurut dia, langkah ini sebagai milestone (titik penting) dalam penataan parkir setelah sekian tahun berbagai kesalahan tata kelola dinormalisasi semuanya. &rdquo;Setelah ini gas lanjut penataan parkir lainnya termasuk memasifkan penertiban parkir liar. Sehingga, ke depan sistem perparkiran menjadi transparan, taat regulasi, yang ujungnya masyarakat semakin nyaman dan aman,&rdquo; ujar Eri Irawan. Eri Irawan mengatakan, kabar tersebut merupakan dampak kebijakan penataan parkir yang digeber Pemkot Surabaya dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, di toko-toko swalayan masih terdapat parkir liar karena semua pihak abai dalam menerapkan Perda 3/2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. &rdquo;Di dalamnya mengatur soal kewajiban mengurus izin penyelenggaraan tempat parkir bagi dunia usaha. Dengan adanya izin tempat parkir resmi, tercipta standardisasi pelayanan parkir termasuk ketersediaan petugas parkir resmi,&rdquo; papar Eri Irawan. Faktanya, lanjut Eri Irawan, hanya 5 persen swalayan yang memiliki izin tempat parkir sebelum penataan dimasifkan Pemkot Surabaya dalam beberapa pekan terakhir. Inilah yang membuat pengelolaan parkir di lokasi usaha masih amburadul karena tidak menerapkan standardisasi pelayanan parkir. &rdquo;Dan alhamdulillah, langkah penataan ini sudah dimulai oleh Pemkot Surabaya. Saat ini saya dapat info sudah lebih dari 600 swalayan mulai mengurus izin tempat parkir setelah penataan mulai dilakukan Pemkot Surabaya dalam beberapa pekan terakhir,&rdquo; terang Eri Irawan.

Komisi C DPRD Surabaya mengapresiasi babak baru penataan parkir yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan komitmen dari manajemen minimarket

Komisi C DPRD Surabaya Apresiasi Babak Baru Penataan Parkir Swalayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/jB2ImvrqO0gQHWssC99AK8ZtGlC2rdO8vbWhINY8-3423851276.jpg" alt="Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Alif Iman Waluyo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Alif Iman Waluyo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Alif Iman Waluyo mengkritik kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyegel lahan parkir minimarket. Penyegelan itu karena tidak sediakan jukir resmi berseragam. Alif tidak menampik bahwa niat Pemkot Surabaya baik, yakni menertibkan parkir liar. Sayangnya, cara dan pendekatan yang diambil kontra produktif. Alih-alih efektif, kebijakan ini justru dinilai membebani pelaku usaha. &ldquo;Tujuannya baik, tetapi caranya ya nggak gitu lah. Harus ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Ini menyangkut pemkot, pemilik gerai, juru parkir, dan juga masyarakat pengguna parkir,&rdquo; tutur Alif di Surabaya, Kamis (12/6). Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan Pemkot Surabaya untuk bijak dalam mengambil keputusan. Menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam hal ini minimarket. Alif mendorong Dishub dan Satpol PP agar segera turun ke lapangan untuk memverifikasi titik-titik minimarket, yang sudah membayar pajak parkir namun masih diganggu juru parkir liar. &ldquo;Dinas terkait harus turun, melakukan cek mana yang bayar pajak parkir tapi masih ada parkir liar. Jangan sampai pengusaha jadi korban kebijakan yang tidak konsisten,&rdquo; seru politikus muda ini. Lebih lanjut, Alif menyebut Komisi C DPRD Surabaya akan mengkaji ulang dasar kebijakan penyegelan parkir minimarket dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan arah regulasi secara menyeluruh. "Penataan sistem parkir di Surabaya harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya tegas, tetapi juga berpihak dan berkeadilan (baik bagi pengusaha, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah daerah)" ucap Alif.&nbsp; Wali Kota Eri Cahyadi mewajibkan pengusaha minimarket di Surabaya untuk menyediakan jukir resmi dan mengenakan seragam rompi berlogo perusahaan untuk mengatasi praktik parkir liar. Pemkot juga tak segan menyegel lahan parkir minimarket yang tidak patuh. Sejumlah minimarket di Surabaya yang kedapatan tidak menyediakan jukir resmi dipasang Satpol PP mulai Selasa (10/6). Eri menyebut bahwa keputusan menyegel lahan parkir ini sudah sesuai dengan instruksi sebelumnya dan tercantum dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025. "Jadi nanti mau dibuka lagi terserah (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," tukas Eri Cahyadi.&nbsp;

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Alif Iman Waluyo mengkritik kebijakan penyegelan lahan parkir minimarket oleh Wali Kota Eri Cahyadi

Anggota DPRD Surabaya Alif Iman Waluyo Soroti Kebijakan Penyegelan Parkir Minimarket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/kC73NpIIS09Cc8YjLWjDPTw7SbHKBqfY7C6wLokv-1578716678.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong pemerintah kota untuk mengutamakan pengendalian banjir berbasis solusi alam. Di tengah tantangan fiskal, pendekatan ini lebih terjangkau dan berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan infrastruktur teknis seperti saluran dan pompa. &ldquo;Kita kejar-kejaran dengan dampak perubahan iklim. Pendekatan teknis saja tidak cukup. Harus dikombinasikan dengan solusi alami,&rdquo; kata Eri. Dia menyebut lima langkah penting yang perlu diperkuat. Pertama, mengembalikan fungsi alami sungai dan kawasan sekitarnya seperti di Kalianak dan Kali Lamong. Kedua, menambah tampungan air seperti bozem dan resapan rumah tangga. Ketiga, membangun kerja sama dengan daerah hulu untuk mencegah banjir di Surabaya yang berada di wilayah hilir. Keempat, mengendalikan alih fungsi lahan melalui konsep kota padat (compact city) agar ruang terbuka tetap terjaga. Kelima, memperbaiki manajemen sampah. &ldquo;Sampah masih sering menyumbat saluran air. Kita butuh revolusi pengelolaan sejak dari rumah tangga, dengan lebih banyak bank sampah dan TPS3R,&rdquo; tegas Eri. Eri berharap seluruh OPD terkait dapat menerjemahkan visi kota berkelanjutan yang diusung Wali Kota Surabaya dengan tindakan nyata di lapangan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong pemerintah kota untuk mengutamakan pengendalian banjir berbasis solusi alam

DPRD Minta Pendekatan Alam Jadi Solusi Atasi Banjir Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/penyegelan-tim-terpadu-dprd-sulsel-drw-3452969035.jpg" alt="Penyegelan di Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar oleh tim terpadu karena tidak memiliki izin. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyegelan di Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar oleh tim terpadu karena tidak memiliki izin. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi sektor keuangan, penanaman modal, dan BUMD, memanggil sejumlah manajemen pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) usai tempat usahanya disegel tim terpadu. Penyegelan itu dilakukan karena tidak memiliki izin resmi. &rdquo;Sudah kita layangkan pemanggilan kepada pihak terkait untuk hadir menjelaskan dan memberikan keterangan, karena selama ini mereka terungkap menjalankan usaha hiburan malam tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah,&rdquo; ujar Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel Salman Alfariz Karsa Sukardi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dari hasil peninjauan lapangan bersama tim terpadu pada beberapa THM di lokasi berbeda Kota Makassar, rata-rata tidak memiliki izin bar dan diskotik maupun penjualan minuman beralkohol, namun hanya memiliki izin restoran. &rdquo;Izin restorannya ada dan mereka boleh melakukan live musik, tapi tidak boleh ada kegiatan klub malam, DJ (Disc Jokey), lampu-lampu dinamis layaknya diskotek. Mereka juga tidak boleh menyediakan minuman beralkohol, tapi faktanya ada ditemukan,&rdquo; ungkap Salman Alfariz Karsa Sukardi. Salah satu THM Zona Cafe di Jalan Ujung Pandang, bahkan telah menjalankan usaha klub malam itu selama tiga tahun tanpa izin resmi. Ruangannya pun dijadikan diskotek. Ada DJ, lampu dinamis, hingga minuman beralkohol, sementara izinnya usaha kafe restoran. &rdquo;Ini jelas melanggar ketentuan. Kami sudah melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyegelan di Zona. Kami menyegel sampai seluruh izin-izin yang dibutuhkan itu dilengkapi. Penyegelan ini tidak berarti menutup usahanya, tapi lebih kepada menjalankan usahanya dengan benar, aman dan nyaman serta para pekerjanya masih bisa bekerja,&rdquo; tandas Salman Alfariz Karsa Sukardi. Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Fadel Taufan Ansar menambahkan, setelah ada imbauan Pemprov Sulsel pada 6 Mei 2025 terkait perizinan THM, pihaknya menindaklanjuti dengan meninjau sejumlah THM dimaksud. Ditemukan beberapa tidak memiliki izin termasuk Zona Cafe hingga dilaksanakan penyegelan. &rdquo;Kami akan panggil. Insya Allah yang dari Zona dan lainnya untuk mengecek dan mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami. Bila melanggar perizinan tentu usahanya tidak boleh dijalankan sampai izinnya terbit,&rdquo; papar Fadel Taufan Ansar. Sementara itu, Kepala Satpol PP Pemprov Sulsel Arwin Azis menyatakan, penyegelan itu sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 yang disebutkan di pasal 14 ayat 1 dan 2 menyatakan, setiap orang atau badan tidak boleh atau dilarang melakukan aktivitas usahanya sebelum mendapatkan izin. &rdquo;Setelah kami lakukan peninjauan di beberapa tempat, kami cek dokumen mereka miliki terutama izin-izin, ternyata tidak ada izin bar dan diskotiknya sehingga kita langsung segel. Kami ingatkan, bagi THM yang belum berizin agar patuh pada Perda, jika melanggar kita bertindak tegas,&rdquo; tutur Arwin Azis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Sulsel Asrul Sani menambahkan, penyegelan itu dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan pengawasan tim terpadu dan telah dipanggil oleh Penyidik PPNS dari Satpol untuk menandatangani surat pernyataan tidak beraktivitas di luar izinnya. &rdquo;Kami tegaskan, aktivitas diskotek atau klub malam adalah tempat usaha yang risikonya tinggi, menyangkut keamanan manusia. Jadi, bukan hanya izinnya tapi harus melengkapi sertifikat standarnya. Tidak diminta-minta bila terjadi sesuatu, siapa yang bertanggungjawab. Kami juga tidak pernah mempersulit izin asalkan itu sesuai aturan administrasi,&rdquo; tegas Asrul Sani. Sebelumnya, tim terpadu dari Satpol PP, PTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Komisi C DPRD Sulsel melakukan sidak dengan meninjau langsung THM yang tidak memiliki izin operasi bar dan diskotek, tapi hanya izin kafe restoran sehingga langsung dilakukan penyegelan. THM yang disegel tim terpadu tersebut masing-masing VENN, HW Tiger, Helen's, Elite Club, Exsodus Club, Ibiza, Helen Pettarani dan Zona Cafe. DPRD telah menjadwalkan pemanggilan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (16/6) di Kantor DPRD Sulsel berkaitan izin usaha.

Komisi C DPRD Sulawesi Selatan panggil sejumlah manajemen pengelola Tempat Hiburan Malam yang disegel tim terpadu karena tak punya izin

DPRD Sulsel Panggil Manajemen Tempat Hiburan Malam usai Disegel Tim Terpadu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/WhatsApp-Image-2025-04-23-at-102254-2039526770.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Pembahasan laporan keterangan penanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya periode 2024 telah selesai. Sejumlah persoalan menjadi sorotan anggota panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya. Salah satunya tak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2024, target PAD Pemkot Surabaya mencapai Rp 11,3 triliun. Namun yang terealisasi hanya Rp 10 triliun. Itu karena dari beberapa faktor. Salah satunya pemanfaatan lahan aset milik pemerintah yang tidak maksimal. Anggota Pansus LKPJ Walikota Surabaya 2024 Aning Rahmawati mengatakan, aset daerah menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam LKPJ. bahkan disebut sebagai catatan evaluasi utama untuk kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ke depannya. Menurut dia, optimalisasi aset berpotensi memberikan kontribusi signifikan dibandingkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lain yang saat ini sudah berjalan. Aning menjelaskan dari 700 persil terdapat 8 juta meter persegi lahan aset yang mengganggu. Atau tak dimanfaatkan dengan maksimal. "Sangat disayangkan. Padahal aset ini bisa dijadikan sumber PAD baru melalui berbagai skema kerjasama dengan pihak ke tiga," kata Aning. Saat ini pengelolaan aset masih terintegrasi dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang juga menangani perencanaan keuangan. Terlalu banyak tanggung jawab, membuat BPKAD tidak fokus dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan pengelolaan aset. Menurut Aning, harus adanya badan atau lembaga khusus dalam penanganan lahan aset. Tidak digabungkan dalam satu institusi. Misalnya yang sudah dilakukan Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil studi banding dengan DKI Jakarta, Aning menjelaskan, Ibu Kota sudah memiliki BUMD khusus yang menangani pengelolaan aset secara terpisah. "Dan hasilnya cukup signifikan. Yakni aset bisa dikelola dengan maksimal. Menurut saya Surabaya perlu melakukan hal yang serupa. Karena itu, kami mendorong agar Pemkot membentuk lembaga baru.&nbsp; Baik dalam bentuk BUMD, UPTD, BLUD, maupun dinas khusus yang fokus pada pengelolaan aset daerah," ujar wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu. Tidak hanya pengelolaan aset. Aning juga menyoroti sektor parkir yang belum dikelola secara maksimal. Peningkatan PAD parkir harus melibatkan komunikasi lintas sektor. Tidak hanya dinas perhubungan (Dishub) saja. Melainkan para juru parkir, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. "Sejumlah evaluasi pada LKPJ 2024, akan menjadi catatan serius dalam RPJMD wali kota tahun ini. Sehingga, ke depan pemerintah bisa memperbaiki dan persoalan yang sama tidak kembali terjadi," ujar Aning.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati dorong pembentukan lembaga baru dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD

DPRD Surabaya Dorong Pembentukan Lembaga Baru Dalam Pengelolaan Aset untuk Meningkatkan PAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/20250113_131240-2160813104.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Galih Adi/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Galih Adi/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rasio Gini Kota Surabaya terus menunjukkan tren yang semakin baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio Gini Surabaya 2024 sebesar 0,381 persen. Menurun signifikan dibanding 2023 yang mencapai 0,423 persen. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyebut rasio Gini merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan atau disparitas pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai indikator sosial itu antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 maka semakin menunjukkan pemerataan ekonomi yang semakin baik di suatu wilayah. Penurunan rasio Gini itu selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Dari posisi 5,23 persen pada 2021 kemudian menjadi 3,96 persen pada 2024. Eri mengatakan rasio Gini ini bisa menjadi indikator penting tentang perekonomian Surabaya. Pertama, efektivitas program pembangunan yang menjadi stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Juga sebagai cerminan kuatnya integrasi antar program ekonomi di masyarakat. &rdquo;Dari sini menunjukkan APBD bisa menjadi instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian. Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan ribuan rumah tidak layak huni berbasis padat karya, kehadiran ratusan Rumah Padat Karya di mana ada 133 aset Pemkot Surabaya yang menjadi lahan usaha masyarakat dengan memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya, dan berbagai inisiatif program lainnya,&rdquo; ujar Eri Irawan, Anggota Banggar DPRD Surabaya itu. Program yang langsung berdampak ke masyarakat ke depan harus terus diperluas. Efektivitas APBD Surabaya harus terjaga untuk memastikan semua program yang dijalankan pemerintah berdampak langsung ke masyarakat. Termasuk dengan mengurangi belanja alat tulis kantor (ATK) dan sejenisnya yang bisa disiasati dengan penguatan digitalisasi. Kedua menurut dia, penurunan rasio gini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak warga masyarakat yang bisa mengakses berbagai potensi sumberdaya ekonomi. Misalnya pelibatan warga untuk dilatih dalam produksi paving, hasil produksi digunakan untuk penataan kampung. &rdquo;Pelibatan UMKM dalam belanja Pemkot Surabaya seperti melalui toko daring e-Peken juga mulai dirasakan manfaatnya. Berdasarkan laporan yang kaminterima ada 4.500 usaha rakyat yang bergerak disana. Total transaksinya mencapai Rp 150 miliar,&rdquo; kata Eri Irawan, politikus PDIP itu. &rdquo;Bahkan e-Peken menjadi salah satu toko daring dengan transaksi belanja terbesar berdasar basis data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),&rdquo; sambung dia. Ketiga, lanjut dia, adalah kemampuan membangun inisiatif kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menggerakkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Kota Pahlawan. Menurut Eri, hal itu terlihat pada berbagai inisiatif seperti Kampung Madani. Disana semua warga saling bergotong royong dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Baik masalah sosial maupun ekonomi. &rdquo;Warga yang mampu membantu warga kurang mampu. Tradisi masyarakat seperti sinoman, jimpitan beras, dan sebagainya menjadi budaya di kampung-kampung, saling melengkapi dengan intervensi program yang dijalankan pemerintah,&rdquo; terang Eri. Meski begitu Eri mengingatkan bahwa penurunan rasio Gini bukan menjadi satu-satunya indikator inklusivitas perekonomian secara mutlak. Dia meminta berbagai program pro-rakyat yang sudah berjalan dan menunjukkan hasil positif terus diperluas. &rdquo;Pemkot Surabaya harus terus mendorong langkah yang sudah tepat saat ini menjadi lebih masif, terutama dalam memastikan warga memiliki akses yang cukup pada sumberdaya ekonomi, serta mengurangi beban pengeluaran warga pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang tinggal,&rdquo; ujar Eri Irawan, mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim itu.

Komisi C DPRD Surabaya sebut penurunan rasio Gini itu selaras dengan penurunan angka kemiskinan jadi indikator penting perekonomian Surabaya

Rasio Gini Kota Surabaya Membaik, Program Pengentasan Kemiskinan Semakin Masif, Ketimpangan Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/1001755199-3691826307.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto (dua kanan) saat meninjau pembangunan Jalan Wiyung. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto (dua kanan) saat meninjau pembangunan Jalan Wiyung. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Kota Surabaya desak percepatan penyelesaian pelebaran Jalan Wiyung guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto mengatakan, jalan sepanjang 500 meter itu harus segera dibuka. Sebab, manfaatnya sangat besar bagi warga. &rdquo;Pelebaran jalan ini sudah rampung, jadi seharusnya bisa segera dioperasikan. Jika masih ada evaluasi rekayasa lalu lintas, bisa dilakukan uji coba terbatas pada jam-jam sibuk, sambil menyesuaikan pola lalu lintas,&rdquo; kata Achmad Nurdjayanto seperti dilansir dari Antara. Selain mendesak percepatan pembukaan, dia juga menyoroti keterlambatan proyek yang telah melewati batas waktu serta beberapa pekerjaan yang masih dinilai belum sempurna. Komisi C sudah mengagendakan evaluasi proyek-proyek infrastruktur di Surabaya agar segera ditindaklanjuti. &rdquo;Pada 2025, kami akan terus memantau hasil evaluasi 2024 karena masih ada kendala dari kontraktor, konsultan, maupun dinas terkait,&rdquo; ucap Achmad Nurdjayanto. Meski demikian, Achmad Nurdjayanto mengapresiasi tujuan utama proyek ini dalam mengurai kemacetan di Wiyung. Dia mendorong pengembang dan pelaku usaha di sekitar proyek untuk ikut mendukung, mengingat pelebaran jalan ini akan meningkatkan nilai properti di sekitarnya. &rdquo;Pemerintah Kota sudah memberikan kemudahan akses. Nilai jual perumahan, ruko, dan perkantoran di sini pasti meningkat karena akses jalan yang lebih lancar dan bebas banjir,&rdquo; ujar Achmad Nurdjayanto. Terkait percepatan proyek, dia menyebut bahwa pinjaman utang yang direncanakan pemkot untuk proyek Jalur Lingkar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Dalam (JLD) bisa menjadi opsi untuk mempercepat pelebaran Jalan Wiyung. &rdquo;Informasi yang kami terima, utang ini untuk percepatan JLLB dan JLD. Tapi jalan ini juga perlu dipercepat agar koneksi dengan JLLB lebih optimal,&rdquo; ungkap Achmad Nurdjayanto. Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DADABM) Surabaya Adi Gunita memastikan bahwa pengerjaan jalan telah rampung dan evaluasi telah dilakukan. Salah satu kekurangan dalam evaluasi awal adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), namun kini telah diperbaiki. Kajian lalu lintas juga telah disiapkan bersama Dinas Perhubungan. &rdquo;Tinggal peninjauan akhir saja. Kami akan agendakan dengan instansi terkait. Untuk kepastian pembukaan jalan, masih menunggu koordinasi lebih lanjut,&rdquo; terang Adi Gunita. Dia mengatakan, tahun ini Pemkot Surabaya juga akan melanjutkan pelebaran jalan sepanjang 500 meter dari titik yang ada. &rdquo;Anggaran untuk pembangunan tambahan ini mencapai Rp 25 miliar. Penyelesaiannya akan bergantung pada ketersediaan anggaran ke depan,&rdquo; ucap Adi Gunita.

DPRD Kota Surabaya desak percepatan penyelesaian pelebaran Jalan Wiyung guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi C

Berita Terkini