<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/a40d28d1-82d5-484c-83a1-53c718061f2e-2695788055.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan ingin bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait ucapannya bahwa sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai warga negara asing (WNA). Hal ini dia sampaikan setelah melaksanakan kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Rabu (2/7). &rdquo;Ya mungkin kami akan rencanakan ya (memanggil Menteri ATR/BPN) apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata ya,&rdquo; kata Evita Nursanty seperti dilansir dari Antara. Saat rapat kerja Menteri Nusron bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Selasa (1/7), Menteri ATR/BPN menyinggung sejumlah pulau di Bali dan Nusa Tenggara Barat dikuasai WNA. Menteri ATR/BPN mengaku tak mengerti bagaimana proses menguasainya, namun pulau itu telah dibangun rumah serta resor atas nama WNA. Komisi VII DPR RI mengetahui keterangan itu namun mempertanyakan keabsahannya karena semestinya pemerintah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Sebab, salah satu daerah yang disebut adalah Bali, maka Evita Nursanty meminta Pemprov Bali bergerak mengkaji narasi itu agar tidak dibingungkan akhirnya oleh media sosial. &rdquo;Sekarang tidak tahu mana yang benar atau salah, saya rasa Pak Gubernur dan tim (pemda) Bali yang bisa melakukan kajian-kajian ini, apakah benar atau tidak, karena kan tidak hanya di Bali saja tapi Sumbawa dan Nias itu,&rdquo; kata Evita Nursanty. &rdquo;Dewan ingin mencari kebenaran dari keterangan Menteri ATR/BPN, apakah penguasaan pulau yang dimaksud penguasaan investasi atau benar dijual,&rdquo; imbuh dia. &rdquo;Kajian-kajiannya harus dilakukan karena sudah jelas kan kalau pemiliknya harus kita Indonesia,&rdquo; ucap Evita Nursanty. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah keterangan pulau dikuasai asing. Sebab Bali hanya memiliki satu pulau utama dan pulau sekitarnya seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Menjangan. &rdquo;Tidak ada yang dimiliki orang asing, kalau punya vila disana ada tidak ada penguasaan asing, yang ada orang investasi membangun fasilitas pariwisata ada seperti hotel, restoran, dan vila,&rdquo; ungkap Wayan Koster. &rdquo;Itu dimana pun juga ada begitu, kalau tidak sesuai prosedur ini sudah ada tim penertiban, kalau tidak tertib akan ditindak tegas kan sudah mulai penindakan seperti yang di Pantai Bingin, itu investasinya besar karena melanggar saya sudah minta tindak tegas ditutup bongkar,&rdquo; kata Gubernur Koster.

Komisi VII DPR RI ingin bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai WNA

Komisi VII DPR RI Ingin Bertemu Menteri ATR Terkait Pulau Dikuasai WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/DPR-RI-3-2546535629.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (tiga dari kanan). (Humas Komisi VII DPR RI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (tiga dari kanan). (Humas Komisi VII DPR RI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendukung penuh langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menunda pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menyusul putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang menyatakan Sritex bangkrut.&nbsp; &rdquo;Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah yang meminta PT Sritex menunda PHK hingga adanya putusan dari Mahkamah Agung serta memastikan pekerja tetap mendapatkan hak-haknya. Ini merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting bagi para pekerja di tengah ancaman ketidakpastian,&rdquo; ujar Chusnunia seperti dilansir dari Antara, Jumat (8/11).&nbsp;&nbsp; Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk melindungi para pekerja dinilai sebagai upaya nyata dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah kondisi industri tekstil yang penuh tantangan.&nbsp; Dia juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang secara khusus menaruh perhatian pada permasalahan PHK di sektor tekstil. Menurut dia, kajian yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja merupakan langkah penting untuk menyusun opsi dan skema penyelamatan bagi Sritex. &rdquo;Industri tekstil dan produk tekstil adalah sektor strategis dalam perekonomian nasional dan sangat penting untuk dipertahankan. Ini adalah salah satu sektor manufaktur utama yang tidak hanya mendukung kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi substitusi impor, sehingga menekan ketergantungan terhadap produk tekstil impor,&rdquo; papar Chusnunia Chalim. Chusnunia mengemukakan, PHK besar-besaran di sektor tekstil bukanlah fenomena baru. Data Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat bahwa sekitar 67 ribu pekerja di industri tekstil dan alas kaki telah terkena PHK dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.&nbsp; &rdquo;DPR berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mempertahankan sektor industri tekstil. Kita tidak ingin melihat industri ini semakin melemah atau bahkan hilang, karena dampaknya tidak hanya pada perekonomian tetapi juga pada ketahanan industri nasional,&rdquo; tutur Chusnunia Chalim. Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. &rdquo;Seperti saran teman-teman, Komisi VII akan membuat panja dimaksudkan untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,&rdquo; terang Saleh Partaonan Daulay. Dia berharap dengan langkah penyelamatan tersebut, industri tekstil di Indonesia dapat semakin berkembang.

Komisi VII DPR RI dukung langkah pemerintah menunda PHK karyawan perusahaan tekstil PT Sritex yang diputus bangkrut oleh Pengadilan Niaga

Komisi VII DPR RI Dukung Langkah Pemerintah Tunda PHK Karyawan PT Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/AVTUR.jpg" alt="Petugas Pertamina sedang mengisi bahan bakar avtur di Lombok International Airport, Nusa Tenggara Barat. Frizal/Jawapos" width="100%">
<figcaption>Petugas Pertamina sedang mengisi bahan bakar avtur di Lombok International Airport, Nusa Tenggara Barat. Frizal/Jawapos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Usul penurunan harga avtur sebesar Rp 1.581 dari salah satu komponen biaya oleh Komisi VII DPR RI tidak serta merta menurunkan harga tiket pesawat dalam jumlah yang signifikan. Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai, usul penurunan harga eceran tertinggi (HET) avtur tidak lantas menurunkan harga tiket pesawat. &rdquo;Dalam komponen biaya pesawat itu yang perlu diketahui adalah ada cost avtur itu 30 persen dari total biaya. Yang besar itu adalah cost untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna layanan pesawat,&rdquo; kata Bambang Haryo Soekartono di Surabaya. Anggota DPR RI terpilih 2024 &ndash; 2029 itu menyatakan, harga avtur di Indonesia termasuk menengah untuk wilayah Asia Tenggara, yakni sekitar Rp 13.300. Di Malaysia dan Singapura harga avtur berkisar Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu. Sedangkan di Thailand sekitar Rp 15 ribu. &rdquo;Tapi bukan berarti pemerintah harus berkeras menurunkan harga Avtur. Karena, meski harga Avtur turun, tidak serta merta harga tiket pesawat akan turun banyak,&rdquo; jelas Bambang Haryo Soekartono. Dia memberikan ilustrasi apabila avtur turun Rp 1.500 seperti yang diusulkan Komisi VII DPR RI, penurunan itu hanya sekitar 12 persen dari 30 persen komponen biaya. Berarti ada penurunan harga tiket sekitar 4 persen dari total harga tiket pesawat. &rdquo;Apabila harga tiket pesawat Surabaya ke Jakarta Rp 1,3 juta kemudian turun 4 persen. Itu hanya turun sekitar Rp 52 ribu. Apakah itu berpengaruh terhadap kemahalan harga tiket pesawat? Pengaruhnya tidak banyak. Apalagi pengguna pesawat itu kan golongan menengah ke atas. Turun 52 ribu rupiah apa artinya bagi mereka,&rdquo; ungkap Bambang Haryo Soekartono. BHS menilai daripada penurunan harga avtur, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan menurunkan harga solar. Sebab, akan lebih berdampak di perekonomian makro dan mikro secara luas dan jauh lebih besar. Menurut dia, dari semua moda transportasi yang paling banyak penggunanya terutama logistik yang berdampak pada ekonomi adalah transportasi darat. Sekitar 80 persen logistik menggunakan transportasi darat. Diikuti dengan transportasi laut 12 persen dan sisanya adalah kereta api serta penerbangan. &rdquo;Jika harga BBM transportasi darat dan laut serta kereta api yaitu diesel/solar diturunkan, tentu dampaknya&nbsp; terhadap ekonomi akan jauh lebih besar dan masyarakat akan diuntungkan. Terutama pengguna transportasi dan juga biaya logistik. Ini bisa memengaruhi harga produk di Indonesia sehingga masyarakat akan mendapatkan daya beli yang baik,&rdquo; ungkap Bambang Haryo Soekartono. BHS menyatakan transportasi udara, biaya yang terbesar adalah jaminan risiko keselamatan dan standarisasi kenyamanan, yang memengaruhi harga tiket. &rdquo;Jangan sampai harga keselamatan ditawar. Kalau terjadi kecelakaan, karena tekanan untuk menurunkan harga tiket, yang dilakukan pengusaha transportasi udara dengan menurunkan cost keselamatan, siapa yang mau bertanggung jawab,&rdquo; tandas Bambang Haryo Soekartono.

Usul menurunkan harga avtur dari salah satu komponen biaya oleh Komisi VII DPR RI tidak serta merta signifikan turunkan harga tiket pesawat

Harga Avtur Diusulkan Turun, Prediksi Pengamat: Harga Tiket Pesawat Tak Bisa Langsung Turun Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/mulyanto-2070828560.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan adanya pencabutan 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022, melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahkan, IUP yang dicabut tersebut sempat berada pada jumlah 2.078. Padahal dalam UU Minerba (Mineral dan Batubara) No.3 Tahun 2020, Pasal 116 tercantum bahwa yang melakukan pencabutan IUP adalah menteri yang terkait dengan pertambangan Minerba bukan menteri investasi. "Kita baca halaman 1 ini ya. Apabila terdapat perbedaan jumlah data pencabutan IUP antara Dirjen Minerba dengan BKPM dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak atau belum dikirim tembusan ke Dirjen Minerba," kata Mulyanto. Politikus Fraksi PKS ini menuturkan, secara kasat mata terjadi mal administrasi tata kelola, bad government, pemerintahan yang tidak baik menempatkan aktor pelaku Undang-undang ini. "Ini kalau kita baca sangat jelas bahwa kewenangan pencabutan sepertinya ada di tangan Menteri Investasi," imbuh Mulyanto. Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan bahwa dalam Pasal 191 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pertambangan IUP dan IUPK dapat dicabut oleh Menteri, jika tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP &amp; IUPK serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ia menekankan, pemegang IUP atau IUPK tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU yang berujung pada kepailitan. Lalu, pemegang IUP &amp; IUPK tidak melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan. "Bila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin," ungkap Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR, Selasa (19/3). Terkait BKPM, Arifin mengungkapkan bahwa BKPM mendapatkan mandat pencabutan pada Januari - November tahun 2022. Namun dalam proses pencabutan tersebut, pemerintah memberikan ruang pengajuan keberatan kepada pengusaha tambang atas pencabutan IUP tersebut. "Dengan catatan perusahaan menyampaikan data pendukung yang cukup dengan mekanisme yang ada oleh Satgas penataan investasi. Beberapa perusahaan dibatalkan pencabutannya karena memenuhi persyaratan tersebut," ungkapnya. Oleh karena itu, sampai 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutannya oleh BKPM, yang terdiri dari 499 IUP mineral, 86 IUP batu bara. Dari jumlah tersebut baru 469 IUP yang masuk dalam sistem minerba one data Indonesia (MODI). "Sisanya sebanyak 4 IUP proses masuk dan 112 belum bisa masuk MODI karena masih memiliki kewajiban pembayaran PNBP," pungkas Arifin.

"Ini kalau kita baca sangat jelas bahwa kewenangan pencabutan sepertinya ada di tangan Menteri Investasi," imbuh Mulyanto.

Komisi VII DPR Pertanyakan Pencabutan Ribuan IUP dengan SK dari Menteri Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/DPR-RI-Mulyanto-4272855329.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (Sumber: Humas DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (Sumber: Humas DPR RI)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div>&nbsp;</div> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta tiga calon presiden dan calon wakil presiden, mengangkat dan menyoroti soal perpanjangan perizinan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam materi kampanye Pemilu 2024. Mulyanto berpendapat jika isu tersebut sangat strategis, mengingat perpanjangan izin kontrak sejatinya menjadi kewenangan Pemerintahan yang akan datang, dan bukan kewenangan pemerintah saat ini, apalagi diputuskan di tahun-tahun politik seperti saat ini. Seperti yang sudah diketahui, jika sesuai PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Pertumbuhan Mineral dan Batubara di pasal 59 ayat (1) menyebutkan Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi. &ldquo;Sementara Izin pertambangan PTFI sendiri berakhir pada tahun 2041 (dua termin periode perpanjangan)," ujar Mulyanto seperti yang dilansir JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701317279416000&amp;usg=AOvVaw2kh4o7J9kP-V73KNfNYjdn">dpr.go.id</a>, Rabu (29/11). "Bila paling cepat pengajuan izin perpanjangan adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka pengajuan izin pertambangan tersebut baru bisa diajukan paling cepat pada tahun 2036. Ini kan masih cukup lama," imbuhnya. Diketahui bahwa izin usaha pertambangan PT. Freeport Indonesia untuk masa dua kali 10 tahun. Di mana tahap pertama sampai tahun 2031 dan perizinan seluruhnya baru akan habis pada tahun 2041/tahap kedua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013267328/sesuai-target-progres-konstruksi-smelter-freeport-indonesia-di-gresik-capai-816-persen">Sesuai Target, Progres Konstruksi Smelter Freeport Indonesia di Gresik Capai 81,6 Persen</a> Karena hal tersebut, pemberian perpanjangan izin tahap pertama baru dapat diberikan paling cepat pada tahun 2026 mendatang, atau lima tahun sebelum termin pertama berakhir dan paling lama satu tahun. Atau bisa juga izin perpanjangan diberikan pada 2036 untuk izin tahap kedua yang akan habis pada 2041. Oleh karena hal itu, DPR RI Fraksi PKS ini, timbul pertanyaan urgensi pemerintah saat ini terburu-buru berencana memberikan izin perpanjangan, apalagi dengan menabrak peraturan perundangan yang ada. Ia juga menilai bahwa kebiasaan Pemerintahaan Jokowi memanjakan Freeport dengan melanggar aturan. "Sikap tersebut tentu tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. Sebagai informasi, bahwa pemerintah tercatat melanggar UU No. 3/202 tentang Pertambangan Minerba dengan memberi ekspor konsentrat tembaga PT. Freeport Indonesia. Katanya, padahal sudah jelas jika hal tersebut melanggar UU Minerba. "Jadi terkesan berbagai perundangan yang ada itu gampang dilanggar oleh Pemerintah. Wajar bila publik jadi curiga upaya ini sarat kepentingan politik jangka pendek," papar Politisi PKS tersebut. "Selain itu kebiasaan mengubah-ubah aturan akan mendorong Indonesia menjadi negara kekuasaan bukan negara hukum sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Ini kan preseden buruk. Saatnya para Capres mengoreksi ini," tuntasnya. ***

Komisi VII DPR RI sarankan Capres-Cawapres di masa kampanye membahas isu perpanjangan perizinan PT Freeport Indonesia.

DPR RI Minta Capres-Cawapres di Masa Kampanye Bahas Isu Perpanjangan Perizinan PT Freeport Indonesia

<div id="m#msg-f:1783320828135550626" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI menyepakati usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) u5tntuk tahun 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jemaah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan terkait usulan Kemenag, yakni BPIH 2024 naik menjadi Rp 105 juta. Angka tersebut bukan besaran biaya yang harus dibayar jemaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013316229/pemerintah-indonesia-turki-sepakat-perbarui-mou-ketenagakerjaan">Pemerintah Indonesia-Turki Sepakat Perbarui MoU Ketenagakerjaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sebagai Ketua Panja menyampaikan Pak Dirjen, kami apresiasi sekali terhadap kinerja bapak-bapak dan juga teman-teman semua tim Panja. Namun, yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp 105 juta menjadi Rp 93.410.000," kata Ketua Panja BPIH Komisi VIII DRI RI Abdul Wachid dalam kesimpulan rapatnya di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya berharap angka tersebut tak membuat fasilitas terhadap jemaah haji dikurangi. Dia mengingatkan soal jemaah lansia di periode sebelumnya yang masih mendapat kendala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan karena terus terang 2023 kemarin itu, terus terang tidak ramah lansia. Ini kami mohon kurang lah, sangat menjadi satu catatan dari kami," ujar Abdul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyoroti soal katering yang diperoleh jemaah haji. Dia mengingatkan soal syarikah atau perusahaan yang memiliki izin operasional di lapangan supaya memaksimalkan pekerjaan. "Tidak melaksanakan dengan baik kami mohon jangan dipakai," ucap Abdul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Wachid juga meminta pemerintah memastikan tak ada kejadian serupa di Mina seperti 2023. Dia menyinggung soal kamar kecil tak memadai, pelayanan kesehatan hingga air limbah ke tempat kemah para jemaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mohon koreksinya terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air itu harus ada koreksi. Termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan," urai Abdul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya lihat kemarin secara langsung pada waktu itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrean ibu-ibu yang panjang tahu-tahu nggak ada air. Bahkan, adanya banjir air limbah yang mengotori di kemah para jemaah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hasil pembahasan Panja tersebut bukan keputusan final terkait biaya yang harus dibayarkan jemaah. Hasil pembahasan Panja juga akan dibawa ke rapat Komisi VIII DPR Senin (27/11). Komisi VIII DPR bersama Kemenag akan membahas lebih lanjut proporsi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI menyepakati usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) u5tntuk tahun 2024 sebesar Rp 93,4 juta

Panja Komisi VIII DPR Sepakat Biaya Haji 2024 Sebesar Rp 93,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-02-at-122037-1851793076.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR Herman Herry raih penghargaan Legislator Lifetime Achievement dalam ajang KWP Award 2023." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR Herman Herry raih penghargaan Legislator Lifetime Achievement dalam ajang KWP Award 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VII DPR meraih penghargaan sebagai Legislator Lifetime Achievement dalam ajang KWP Award 2023. Kategori itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian sekaligus prestasi Herman Herry selama 4 periode duduk di parlemen. Pada periode ini, Herman Herry memutuskan pensiun atau tidak lagi maju sebagai calon legislatif (caleg). Selama 20 tahun menjadi wakil rakyat, Herman Herry kerap memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Herman Herry mengakui kedekatannya dengan wartawan menjadi kunci keberhasilan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. &rdquo;Tentunya dalam menjalani karir politik saya sebagai anggota DPR selama 20 tahun, saya merasa teman-teman wartawan selalu menjadi mitra utama dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPR,&rdquo; kata Herman Herry, Senin (2/10). Herman Herry menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian penghargaan sebagai Legislator Lifetime Achievement dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). &rdquo;Teman-teman wartawan tentunya akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya karena teman-teman semua telah mewarnai perjalanan politik saya selama 20 tahun ini,&rdquo; tutur Herman Herry. Herman Herry menyampaikan permohonan pamit karena tidak lagi maju sebagai calon legislator di Pemilu 2024. &rdquo;Saya berharap ke depan, kita tetap dapat terus menjalin persaudaraan ini. Sukses terus untuk teman-teman wartawan parlemen,&rdquo; ucap Herman Herry, politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin yang menjadi juri KWP Award 2023 menilai, kategori Legislator Lifetime Achievement sangat pantas diberikan kepada Herman Herry. Bagi dia, Herman Herry telah bekerja keras menyelesaikan tugas sebagai tangan rakyat, khususnya warga NTT dalam membuat undang-undang atau payung hukum yang berpihak pada rakyat selama 20 tahun. &rdquo;20 tahun menjadi anggota DPR. Beliau sudah matang dari dapil NTT. Bagaimana masyarakat merasakan kinerja beliau, bagaimana masyarakat juga banyak membangun masyarakat di dapilnya juga. Ini lah yang sangat patut diberi apresiasi,&rdquo; kata Ujang.

Anggota Komisi VII DPR Herman Herry meraih penghargaan sebagai Legislator Lifetime Achievement dalam ajang KWP Award 2023

Raih Legislator Lifetime Achievement, Herman Herry: Wartawan Adalah Mitra Utama Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU serta Panja Vale Komisi VII DPR. Rapat itu membahas rencana pengambilalihan lahan bekas tambang PT Vale Indonesia.  Selain Gubernur Sulsel, RDP itu juga diikuti Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel telah berkomitmen dan bertekad mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Gubernur menyatakan, lahan kontrak karya itu tidak diperpanjang.  ”Kita tegaskan untuk memperjuangkan tambang eks Vale dikelola BUMD provinsi dan kabupaten. Lahan kontrak karya tidak diperpanjang, menjadi milik pemprov,” terang Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  ”Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali pemprov bersama Pemkab Luwu Timur,” tambah Andi.  Menurut dia, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Vale sebaiknya dikelola pemerintah daerah (pemda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) setempat. ”Kita ingin konsesi eks tambang Vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwuk Timur sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” jelas Andi.  Dari hasil evaluasi, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Luwuk Timur di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” papar Andi.  ”Sudah waktunya Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegas Andi.  Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Gubernur Andi Sudirman. Yakni agar konsesi lahan eks Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Gubernur Sulsel RDP dengan Komisi VII DPR Bahas Lahan Eks Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0014_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga gubernur dari wilayah Sulawesi menyatakan sikap sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU oleh Panja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (8/9).  Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, kepada Renja PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR. Para gubernur minta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.  Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” jelas Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola BUMD, lanjut dia, akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.  ”Kami mempertahankan ini bukan karena kami gubernur. Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” ucap Andi Sudirman.  ”Sulsel memiliki kekayaan SDA yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat langsung. Kita tidak boleh menjadi penonton di wilayah sendiri, kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ujar dia.  Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale. ”Konsesinya bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang. Sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” papar Ali Mazi.  Sama halnya diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura yang juga mengusulkan hal tersebut.

Tiga Gubernur Tolak Perpanjangan Izin Kontrak Karya PT Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SPBU-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu kenaikan harga BBM mencuat usai pemerintah berencana mengendalikan subsidi yang melonjak menembus Rp 502 triliun. Bahkan, dana tersebut justru dinilai salah sasaran karena banyak dinikmati oleh orang mampu.  Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, penting bagi pemerintah untuk mengembalikan subsidi sesuai pada esensinya. Termasuk, tetap memberikannya kepada yang berhak saat harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar ditetapkan naik.  Ia meminta kepada pemerintah, bagi pengguna motor, ojek online, dan angkutan umum agar tidak terdampak atas kenaikan Pertalite. "Maka kalau toh naik ini permintaan kami di Komisi VII adalah untuk kendaraan roda dua dalam hal ini motor dan angkutan umum itu tidak naik. Dan juga ojol berupa mobil online itu juga tidak naik," kata Sugeng dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jumat (2/9).  Sementara solar, menurutnya, tetap dipatok harga sama tanpa kenaikan bagi kendaraan logistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Nah untuk Solar, khusus untuk kendaraan logistik UMKM itu juga tidak naik, khususnya truk roda empat. Kan ada truk di atas roda empat, itu khusus industri," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran. Untuk BBM jenis Solar saja 89 persen dinikmati dunia usaha, dan hanya 11 persennya dinikmati kalangan rumah tangga.  Namun, dari yang dinikmati rumah tangga itu ternyata 95 persennya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan.  Adapun untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite, 86 persennya digunakan kalangan rumah tangga, dan 14 persennya dinikmati kalangan dunia usaha. Tapi, dari porsi rumah tangga itu kata dia 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.  Sementara terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi, Presiden Joko Widodo memastikan pihaknya masih melakukan hitung-hitungan. "BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi di Mimika, Papua, Kamis (1/9).  Ia pun menegaskan, pihaknya belum memutuskan apakah akan ada kenaikan harga BBM subsidi atau tidak. Karena masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian.  "Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.  Namun, pada Jumat (2/9) kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan hitung-hitungan terkait kenaikan harga BBM subsidi akan diserahkan kepadanya hari ini.  "Untuk (harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini (Jumat) akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi di sela kunjungannya di Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Komisi VII Minta Pemerintah Tetap Berikan Subsidi ke Ojol dan Angkot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi vii

Berita Terkini