<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ternyata-ini-penyebab-warga-beralih-ke-tungku-kayu-bakar_m_171093.jpeg" alt="Seorang ibu terpaksa menggunakan tungku kayu bakar dan membiarkan kompor gasnya teronggok karena kelangkaan elpiji 3 kilogram." width="100%">
<figcaption>Seorang ibu terpaksa menggunakan tungku kayu bakar dan membiarkan kompor gasnya teronggok karena kelangkaan elpiji 3 kilogram.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menurut laporan, kompor gas di seluruh Eropa telah menghasilkan partikel beracun yang berkontribusi pada kasus asma pada anak-anak di dapur, ruang keluarga, dan kamar tidur. Para peneliti menemukan bahwa rumah-rumah yang menggunakan kompor gas memiliki tingkat nitrogen dioksida yang hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada rumah-rumah yang memasak tanpa menggunakan gas. Dilansir oleh JawaPos.com dari&nbsp;theguardian.com, sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Belanda menguji kualitas udara di 247 rumah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013261224/terungkap-caroline-angelica-yang-diduga-bunuh-diri-pesan-gas-helium-secara-online-harga-rp-681-ribu">Terungkap, Caroline Angelica yang Diduga Bunuh Diri Pesan Gas Helium Secara Online, Harga Rp 681 Ribu </a> Menemukan bahwa rata-rata tingkat nitrogen dioksida (NO2) hampir dua kali lipat lebih tinggi pada rumah yang menggunakan kompor gas dibandingkan dengan rumah yang menggunakan kompor listrik. Dalam kelompok yang menggunakan kompor gas, satu dari empat rumah melebihi tingkat polusi per jam yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, sementara dalam kelompok yang menggunakan kompor listrik, tidak ada yang melampaui batas tersebut. Piet Jacobs, ilmuwan dari Organisasi Penelitian Ilmiah Terapan Belanda mengatakan, perubahan ke alat masak listrik, sebaiknya dikombinasikan dengan penggunaan tudung ventilasi yang dirancang dengan baik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013260979/bisa-meninggal-dengan-tenang-caroline-angelica-diduga-pilih-gas-helium-saat-bunuh-diri-di-dalam-mobil">Bisa Meninggal dengan Tenang, Caroline Angelica Diduga Pilih Gas Helium saat Bunuh Diri di Dalam Mobil</a> Untuk mengurangi paparan terhadap partikel tingkat tinggi dari memasak dapat menurunkan nilai-nilai ini menjadi di bawah tingkat yang direkomendasikan. Pembakaran gas untuk memasak makanan dapat melepaskan polutan yang merusak paru-paru dan saluran udara, berpotensi berhubungan dengan asma pada anak-anak, meskipun hubungan sebab akibat belum terbukti. Mereka menemukan bahwa peningkatan polusi dapat berlanjut selama beberapa jam dan intensitasnya meningkat dengan durasi memasak yang lebih lama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013260249/caroline-angelica-mahasiswi-fkh-unair-pesan-gas-helium-sejak-1-november">Caroline Angelica, Mahasiswi FKH Unair Pesan Gas Helium sejak 1 November</a> Secara keseluruhan, dalam periode pengujian selama 13 hari, batas harian yang ditetapkan oleh WHO untuk polusi NO2 dilanggar rata-rata selama 3,25 hari. Studi tersebut menunjukkan bahwa memasak dengan gas seringkali mengakibatkan tingkat polusi udara dalam ruangan lebih tinggi daripada polusi udara di luar ruangan. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memiliki pedoman yang berlaku baik untuk kualitas udara dalam ruangan maupun luar ruangan, peraturan di Uni Eropa (UE) dan Inggris saat itu hanya mengatur tingkat polusi udara di luar ruangan. Hal ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terkait kualitas udara dalam ruangan guna melindungi kesehatan manusia, terutama dalam konteks penggunaan kompor gas di rumah. Laporan ini mengemukakan rekomendasi penting yang mendesak pemerintah untuk memperkuat peraturan terkait peralatan memasak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013237163/7-makanan-berikut-ini-bisa-timbulkan-gas-berlebih-pada-perut-bikin-kembung">7 Makanan Berikut ini Bisa Timbulkan Gas Berlebih pada Perut, Bikin Kembung!</a> Salah satu rekomendasi utama adalah untuk membatasi produksi dan instalasi kompor dan oven gas, dengan fokus pada pengembangan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, laporan juga mendorong konsumen untuk mempertimbangkan beralih ke kompor listrik sebagai solusi yang lebih aman untuk kualitas udara dalam ruangan. Rekomendasi lainnya adalah memberikan ventilasi yang baik dalam dapur dengan menggunakan cooker hood dan membuka jendela, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif polusi udara akibat memasak dengan gas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013234864/mahasiswi-fkh-unair-caroline-angelica-diduga-bunuh-diri-polisi-ungkap-alasan-penggunaan-gas-helium">Mahasiswi FKH Unair Caroline Angelica Diduga Bunuh Diri, Polisi Ungkap Alasan Penggunaan Gas Helium</a> Juana Mar&iacute;a Delgado-Saborit, kepala laboratorium penelitian kesehatan lingkungan di Universitas Jaume I di Spanyol, yang juga menjabat sebagai peninjau eksternal untuk penelitian ini, menyatakan bahwa ini adalah studi yang penting. Yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan yang bertujuan melindungi kesehatan individu yang paling rentan, seperti anak-anak.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kompor gas menghasilkan partikel beracun yang berkontribusi pada kasus asma pada anak-anak.

Bahaya Penggunaan Kompor Gas, Penelitian Menyebutkan Ada Hubungan dengan Asma pada Anak-Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/konversi-ke-kompor-listrik-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dibatalkannya program konversi kompor listrik. Menurutnya, konversi itu harus dilakukan tapi waktunya bukan sekarang. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memberi pengantar dalam Rapat Kabinet bersama para menteri, Selasa (11/10).  "Sekali lagi policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan kompor listrik. Itu betul, bahwa kita harus konversi ke situ, tapi timing-nya bukan sekarang," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10).  Ia juga meminta kepada seluruh menteri untuk membuat kebijakan dengan penuh kehati-hatian. “Kehati-hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita, namun situasinya betul-betul yang luar biasa sulitnya,” ujarnya.  ’’Kompornya 1.800 (watt), artinya kita akan mengubah dari yang biasanya pemakai 450 (watt) menjadi pemakai di atas 1.800 (watt), di rakyat hal-hal seperti itu menjadi sebuah guncangan, hati-hati, hal hal seperti ini harus, yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya,” imbuh Jokowi.  Diberitakan sebelumnya, pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.  ’’Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).  Tak lama dari itu, pada Selasa (27/9), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga memutuskan untuk membatalkan program pengalihan atau konversi LPG 3 Kg ke kompor listrik. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  Kendati demikian, pihaknya memastikan uji coba tersebut tetap dilakukan di dua kota, yakni Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali. Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan dalam proses uji coba pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi yang nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah.  Adapun fokusnya, PLN akan lebih melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan kompor listrik. “(Uji coba) jalan. Kami melihat dari pelaku pelanggan seperti apa, kemudian kita catat kekurangan dan kelebihannya dan tentunya akan kita report ke pemerintah,” kata Adi di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9). (*)

Soal Kompor Listrik, Jokowi: Kita Harus Konversi, Tapi Bukan Sekarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-8_crop_760x446.jpeg" alt="PLN ingin terjadinya sinergi dari sejumlah potensi pariwisata setempat, dapat menjadi bagian terintegrasi, melalui sosialisasi penggunaan kompor listrik induksi (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PLN ingin terjadinya sinergi dari sejumlah potensi pariwisata setempat, dapat menjadi bagian terintegrasi, melalui sosialisasi penggunaan kompor listrik induksi (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru memastikan kebijakan Pemerintah terkait pergantian penggunaan gas elpiji 3 kilogram dengan kompor induksi atau kompor listrik masih tahap sosialisasi atau uji coba.  Pemerintah akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300 ribu masyarakat Indonesia, yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki listrik.  “Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak,” ujar Falah kepada wartawan, Sabtu (24/9).  Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, ketika penggunaan kompor listrik berhasil menekan impor, maka akan berdampak lebih baik untuk rakyat. Konversi ke kompor listrik ini tak akan menambah beban rakyat. Sebab kompor listrik ini disubsidi oleh pemerintah.  Anggota DPR Dapil Jawa Timur X itu pun mengungkapkan, nanti akan dibagikan juga alat Miniatur Circuit Breaker (MCB) secara gratis kepada masyarakat penerima kompor listrik. Di mana penerima merupakan pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA).  “Sekali lagi, pengggunaan kompor listrik ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi, belum ada pembahasan yang lebih intensif,” pungkas Falah.  Sebelumnya, pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.  “Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).  Ia juga menjelaska, program konversi LPG 3 Kg ke kompor induksi listrik masih dalam proses uji coba atau prototype di dua wilayah, yakni Denpasar dan Bali. Airlangga juga menyebut soal pengurangan jumlah kompor yang akan dibagikan ke masyarakat dari awalnya 300.000 unit menjadi 2.000 unit.  Airlangga memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi dari uji coba tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjamin akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program tersebut diberlakukan untuk masyarakat.

Kompor Listrik Masih Sosialisasi, DPR: Belum Ada Pembahasan Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/thumb_15_44_konversi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru memastikan kebijakan Pemerintah terkait pergantian penggunaan gas elpiji 3 kilogram dengan kompor induksi atau kompor listrik masih tahap sosialisasi atau uji coba. Pemerintah akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300 ribu masyarakat Indonesia, yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki listrik.  ’’Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak,” ujar Falah kepada wartawan, Sabtu (24/9).  Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, ketika penggunaan kompor listrik berhasil menekan impor, maka akan berdampak lebih baik untuk rakyat. Konversi ke kompor listrik ini tak akan menambah beban rakyat. Sebab kompor listrik ini disubsidi oleh pemerintah.  Anggota DPR Dapil Jawa Timur X itu pun mengungkapkan, nanti akan dibagikan juga alat Miniatur Circuit Breaker (MCB) secara gratis kepada masyarakat penerima kompor listrik. Di mana penerima merupakan pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA). ’’Sekali lagi, pengggunaan kompor listrik ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi, belum ada pembahasan yang lebih intensif,’’ pungkas Falah.  Sebelumnya, pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.  ’’Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).  Ia juga menjelaska, program konversi elpiji 3 Kg ke kompor induksi listrik masih dalam proses uji coba atau prototype di Bali. Airlangga memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi dari uji coba tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjamin akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program tersebut diberlakukan untuk masyarakat. (*)  &nbsp;

Kompor Listrik Masih Sosialisasi, 300 Ribu Unit Akan Dibagi ke Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Airlangga-Hartarto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR. "Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui," kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9). Ia juga menjelaska, program konversi LPG 3 Kg ke kompor induksi listrik masih dalam proses uji coba atau prototype di dua wilayah, yakni Denpasar dan Bali. Airlangga juga menyebut soal pengurangan jumlah kompor yang akan dibagikan ke masyarakat dari awalnya 300.000 unit menjadi 2.000 unit. Airlangga memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi dari uji coba tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjamin akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program tersebut diberlakukan untuk masyarakat. "Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko memperhatikan kepentingan masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program dilakukan," ujarnya. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah akan membagikan kompor induksi secara gratis kepada masyarakat dalam program konversi gas 3 kilogram (Kg) ke kompor listrik. Sementara saat ini, program tersebut masih dalam proses uji coba di tiga kota, meliputi Denpasar, Solo, dan satu wilayah lain di Sumatera. “Kalau implementasi itu pasti gratis, kayak waktu bagi LPG dengan kompornya. Kira-kira kita juga akan mirip seperti itu,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Senin (19/9). Ia juga menjelaskan selama proses uji coba ini pihaknya akan terus memastikan kenyamanan dan efisiensi masyarakat dalam memasak. Salah satu yang menjadi fokus adalah soal pengaturan daya untuk kompor induksi yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Dadan, hal tersebut menjadi perhatian agar kecepatan memasak di kompor induksi bisa sama dengan kompor gas. Adapun besaran daya listrik tersebut, yakni di atas 1.000 watt atau berkisar 1.600-1.800 watt. “Kita lagi mencari supaya waktu masak pakai LPG terus kita ganti dengan kompor listrik induksi ini waktunya sama. Nah, udah ketemu angkanya antara 1.600-1.800 watt,” jelasnya. (*)

Tunda Konversi Kompor Gas ke Kompor Induksi, Airlangga: Masih Uji Coba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/thumb_15_44_konversi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana migrasi dari kompor gas ke listrik sempat menyulut pro-kontra. Menteri BUMN Erick Thohir pun memastikan wacana itu akan diimplementasikan dengan asas yang berimbang dan tidak akan menghilangkan penggunaan bahan bakar elpiji.  "Pak Presiden menginginkan market (kompor) tidak memonopoli listrik, tetapi tetap terjaga keseimbangannya," ujarnya Rabu (21/9).  Program konversi ke kompor listrik merupakan implementasi transisi ke energi ramah lingkungan. Namun, kompor gas tidak akan dihapus. Terlebih, kompor gas masih banyak diperlukan masyarakat maupun UMKM.  "Karena masyarakat kita yang di bawah, pedagang asongan, dan lain-lain, harus ada alternatif penggunaan kompor," imbuhnya.  Kompor elpiji maupun listrik merupakan bagian dari ekonomi Indonesia. Karena itu, keduanya harus tetap ada dan saling berdampingan dengan seimbang. Nanti ada batu bara yang digasifikasi untuk DME atau dimethyl ether.  Terkait dengan demand, mantan bos Inter Milan itu menyebutkan bahwa hingga kini permintaan terhadap kompor listrik terus bertumbuh. Apalagi jika dikaitkan dengan gaya hidup ramah lingkungan dan kemudahan yang ditawarkan.  "Saat ini kami mendorong di apartemen dan rumah yang dibangun perusahaan-perusahaan BUMN memanfaatkan kompor listrik," tuturnya.  Dirut PLN Darmawan Prasodjo menambahkan, penggunaan kompor listrik memang lebih efisien daripada berbahan bakar elpiji. Jika dikalkulasikan, konversi itu bisa menghemat Rp 8.000 per kg.  "Tentu saja dengan adanya penghematan ini, kita mengubah energi impor dengan energi domestik, kemudian juga energi yang mahal menjadi lebih murah," tuturnya.

Konversi ke Kompor Listrik Tak Hilangkan Elpiji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mulan-jameela-nyoblos-yuli.jpg" alt="Malu-malu, Mulan Jameela sebut memilih Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (Yuliani NN/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Malu-malu, Mulan Jameela sebut memilih Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (Yuliani NN/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mengatakan program yang sedang dicanangkan pemerintah berupa konversi kompor gas ke kompor listrik harus dikaji ulang. Dia menilai, program tersebut bukan menyelesaikan masalah, malah justru akan menimbulkan masalah baru.  "Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru," kata Mulan kepada wartawan, Kamis (22/9).  Menurut Mulan, program ini terlalu terburu-buru dirilis ke masyarakat. Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sebagai seorang ibu yang mengurus urusan dapur, ia tahu betul kebutuhan kompor untuk rumah tangga. Konversi LPG 3 kg ke listrik jadi persoalan serius para ibu.  “Berhubung saya ibu-ibu yang mengurus kompor di dapur, jadi mengerti betul kompor apa yang dibutuhkan," ujarnya.  Mulan mengingatkan bahwa Komisi VII DPR sebenarnya sudah membahas ihwal program kompor listrik ini dengan Kementerian ESDM, dalam rapat ketika itu menyepakati bahwa program tersebut perlu dikaji ulang. Kini, program distribusi kompor listrik mulai digulirkan dan harganya mencapai Rp 1,5 juta per unit.  "Menurut saya konversi dari kompor gas ke kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Konversi gas 3 kg ke induksi jadi persoalan ibu-ibu. Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru," demikian legislator Dapil Jabar XI itu menandaskan.

Permintaan Mulan Jameela Soal Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gas-LPG-Non-subsidi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja menata tabung gas LPG Non-subsidi di Kawasan Petojo, Jakarta, Kamis (30/12/2021). Kebijakan Pertamina yang secara resmi menaikkan harga jual gas LPG Non-subsidi sejak 25 Desember 2021, Harga LPG non-subsidi resmi naik untuk menyesuaikan tren peni" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung gas LPG Non-subsidi di Kawasan Petojo, Jakarta, Kamis (30/12/2021). Kebijakan Pertamina yang secara resmi menaikkan harga jual gas LPG Non-subsidi sejak 25 Desember 2021, Harga LPG non-subsidi resmi naik untuk menyesuaikan tren peni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) segera memaksimalkan peralihan kompor gas ke kompor listrik. Ia mencermati, jika dengan oversuplai listrik yang ada saat ini kemudian dialihkan ke kompor listrik, ini bisa mengurangi impor LPG dalam negeri.  “Kenapa kita harus menunda begitu lama (peralihan kompor gas ke listrik), di saat kita punya oversuplai yang cukup sebenarnya. Saya membayangkan kalau orang di Jawa masak menggunakan induksi, gak ada tuh kita perlu buang banyak subsidi untuk gas melon yang banyak biasnya di lapangan itu,” ujar dia dikutip, Selasa (29/3).  Menurut dia, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik. Ia berharap pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat.  “Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM,” jelas dia.  Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade pun turut mendukung agar peralihan kompor gas ke kompor listrik ini segera terwujud. Menurutnya, jika ini terlaksana maka, akan terjadi efisiensi anggaran sebanyak Rp 60 triliun.  “Saya minta PLN untuk fokus bagaimana kompor listrik ini diwujudkan. Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena ada efisiensi Rp 60 triliun, kita bisa menghemat cadangan devisa kita Rp 60 triliun. LPG ini sekarang langka, harganya mahal, kenapa ini tidak diwujudkan?” tanya Andre.  Politisi Partai Gerindra menilai peralihan dari LPG ke listrik ini bisa menjadi salah satu solusi penghematan anggaran bagi Indonesia. Ia juga meminta PLN segera melaporkan kepada Komisi VI DPR RI tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini.  “Dari data yang saya baca, misalnya 10 liter air itu dimasak dengan kompor induksi itu biayanya hanya Rp 1.200, tapi dengan kompor dengan LPG itu Rp 6.000, penghematannya kan luar biasa. Kenapa ini tidak menjadi salah satu cara PLN untuk melakukan penyelesaian soal oversuplai, dan ini penghematan bagi bangsa dan negara kita,” pungkasnya.

PLN Diminta Alihkan Kompor Gas ke Kompor Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perlukah-masyarakat-segera-beralih-dari-gas-ke-listrik-ini-kata-pakar_m_-e1663605335110.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat menggunakan kompor listrik beralih dari gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat menggunakan kompor listrik beralih dari gas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat saat ini mulai didorong untuk mengalihkan konsumsi energinya dari penggunaan migas ke listrik untuk kebutuhan rumah tangganya. Pengalihan pola konsumsi energi oleh masyarakat tersebut tergantung dua hal, yakni aspek ketersediaan dan keterjangkauan. Pada dasarnya, konsumen tidak mempermasalahkan, apakah menggunakan energi berbasis migas ataupun listrik, sepanjang dua aspek tersebut terpenuhi. Hal itu ditegaskan Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. &ldquo;Saat ini konsumen belum memikirkan apakah sumber energinya berasal dari batubara, migas, ataukah bagian dari energi baru terbarukan (EBT). Yang penting, energinya harus tersedia dan terjangkau,&rdquo; jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3). Menurut Fahmy, akan ada sejumlah manfaat yang diperoleh masyarakat, apabila nantinya pengalihan pola konsumsi ini terjadi. Misalnya saat terjadi migrasi ke mobil listrik. &ldquo;Manfaat langsung yang dirasakan konsumen, terutama karena yang digunakan energi listrik, termasuk energi bersih (clean energy). Ini dimungkinkan, mengingat ada sebagian masyarakat yang mulai sadar lingkungan. Maka di sini energi listrik menjadi pilihan, seperti halnya mobil listrik dan kompor listrik (induksi)," paparnya. Ke depan pengalihan pola konsumsi energi masyarakat ke listrik akan terjadi, namun yang penting lagi, asalkan terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Menurutnya, perubahan memang tidak bisa terjadi secara total dan cepat, melainkan secara bertahap. "Tapi yang jelas, dengan adanya perpindahan pola konsumsi energi, akan penghematan. Jadi misal pemerintah memberikan subsidi solar, lalu subsidinya dialihkan kepada mobil listrik, maka otomatis akan mengurangi subsidi solar," ungkap Fahmi. Juga, terjadi penghematan beban energi yang ditanggung APBN. Selain itu, impor BBM akan jauh berkurang. Itu sebabnya pemerintah harus mendorong peralihan dari kendaraan yang menggunakan energi berbasis fuel kepada berbasis listrik, dan juga penggunaan kompor listrik (kompor induksi). Pakar ketenagalistrikan dan Guru Besar FT-UI Professor Iwa Garniwa mengemukakan hal senada. Misalnya penggunaan kompor listrik untuk memasak, manfaatnya lebih bersih (ramah lingkungan) dibandingkan menggunakan energi migas. "Karena migas masih membakar dan menghasilkan emisi. Sementara pembangkit listrik yang ada saat ini, adalah PLTU yang lebih sedikit menggunakan batu bara dan sangat minim emisi yang diakibatkan," tuturnya. Namun kalau ditinjau dari segi harga, apakah listrik lebih murah dengan harga yang ada sekarang, dia tidak bisa menjawab secara pasti. Lima tahun lalu saat dia melakukan riset memasak satu objek yang sama dengan gas dan listrik, memang lebih murah, memakai listrik. Sekarang harga listrik sudah berbeda. &ldquo;Jika pemerintah memutuskan menaikkan atau menurunkan harga migas, bisa jadi harganya lebih mahal atau murah perbandingannya, antara memasak menggunakan bahan bakar migas atau listrik. Jadi penetapan harga itu relatif sifatnya,&rdquo; papar Anggota Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM ini. Sementara itu bicara tentang langkah apa yang harus ditempuh PLN dan pemerintah untuk mengkonversi pola konsumsi energi konsumen/masyarakat dari bahan migas ke energi listrik, maka Iwa menyarankan agar sistem PLN harus disiapkan untuk mendukung peralihan tersebut. &ldquo;Seandainya kondisi existing rumah di satu komplek rata-rata 1.300 watt. Maka kalau beralih ke kompor listrik yang 1000 watt, bisa jadi ketersediaan listrik di rumahnya berkurang, apalagi saat terjadi beban puncak," jelasnya. Jadi sistem PLN harus dibangun, untuk mempersiapkan konversi pola konsumsi energi masyarakat dari migas ke listrik. Terutama PLN harus mengevaluasi struktur jaringannya kalau terjadi peningkatan beban puncak, sehingga harus jauh-jauh hari dipersiapkan. "Selanjutnya jika hal tersebut sudah dilakukan, maka PLN dan pemerintah tinggal mensosialisasikan ke masyarakat, misalnya penggunaan listrik itu aman dan harganya terjangkau. Dengan demikian aspek sosialisasi menjadi lebih mudah,&rdquo; tutur Iwa. (Marieska)

Perlukah Masyarakat Segera Beralih dari Gas ke Listrik? Ini Kata Pakar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kompor gas

Berita Terkini