<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp;
&nbsp;
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-mengenakan-rompi-tahanan-kpk-di-gedung-merah-putih-kpk-jakarta-rabu-43-muhamad-ridwanjawaposcom-zI0cg.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengenakan rompi tahanan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengenakan rompi tahanan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) terjadi di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) wilayah Semarang, Jawa Tengah. Fadia diciduk oleh tim penindakan lembaga antirasuah meski sebelumnya sempat kehilangan jejak.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan tim lembaga antirasuah mulanya melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
&ldquo;Setelah dari Pekalongan itu, tim ada yang bergerak ke Semarang, bahkan hampir kehilangan yang bersangkutan,&rdquo; ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, dilansir dari Antara, Rabu (4/3).
Untungnya, kata dia, tim KPK kemudian menemukan Fadia Arafiq di SPKLU pada Selasa (3/3) dini hari.
&ldquo;Ketika sampai ke Semarang, itu semacam ada keberuntungan lah. Dicari, ternyata mobil listrik lagi dicas, lagi diisi. Nah di situ (SPKLU) ketemunya,&rdquo; katanya.
Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK mengumumkan melakukan rangkaian tangkap tangan pada bulan Ramadhan sekaligus merupakan OTT ketujuh pada tahun ini.
KPK mengatakan menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603040274/gangsir-proyek-lewat-perusahaan-keluarga-hingga-hasilkan-rp-46-miliar-bupati-pekalongan-fadia-arafiq-berdalih-tak-paham-konflik-kepentingan">Gangsir Proyek Lewat Perusahaan Keluarga Hingga Hasilkan Rp 46 Miliar, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Berdalih Tak Paham Konflik Kepentingan</a>
Kemudian KPK mengumumkan menangkap 11 orang lain dari Pekalongan, Jawa Tengah.
Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa&nbsp;outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) terjadi di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) wilayah Semarang, Jawa Tengah. 

KPK Sempat Kehilangan Jejak saat akan Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas-_Salman-Toyibi_-4JPG-1555321020.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersiap menjalan" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersiap menjalan</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan mencapai sekitar Rp 622 miliar. Hal itu terungkap dalam tanggapan tim biro hukum KPK, menyikapi praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Penyidik Termohon (KPK) telah menerima surat dari BPK perihal penyampaian hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama RI, dengan kesimpulan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan para pihak terkait," kata Tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti dalam sidang praperadilan.
Menurutnya, dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK terdapat temuan berupa penyimpangan dalam proses pengisian kuota haji khusus tambahan, serta aliran dana dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023-2024.
"Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166," ucapnya.
Karena itu, KPK menegaskan tindak pidana pada dugaan korupsi kuota haji telah memenuhi kriteria Pasal 11 ayat 1 huruf d Undang-Undang KPK, menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.
KPK juga menegaskan, penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas telah memenuhi dua alat bukti, sebagai syarat penetapan tersangka. Karena itu, KPK meminta Hakim Tunggal Pengadilan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas.
"Menyatakan permohonan error in objecto. Menyatakan permohonan tidak jelas, kabur, obscur libel," tegasnya.
Adapun, dalam permohonan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas, meminta agar penyidikan KPK dinyatakan gugur. Permohonan praperadilan itu dibacakan tim kuasa hukum Yaqut di PN Jaksel, pada Selasa (3/3).
Tim pengacara Yaqut beralasan penetapan tersangka tidak menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
"Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Yaqut Cholil Qoumas) oleh Termohon (KPK) tidak memenuhi prosedur, karena tidak menerapkan ketentuan peralihan dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan tersangka dilakukan, yakni Pasal 618 dan Pasal 622 KUHP Baru serta Pasal 361 huruf b KUHAP Baru," ujar penasihat hukum Yaqut, Melissa Anggraini, membacakan permohonan praperadilan di PN Jaksel, Selasa (3/3).
Melissa juga menyebut, penetapan tersangka terhadap Yaqut yang menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya tidak lagi berlaku.
"Sehingga penetapan tersangka a quo tidak sesuai prosedur penerapan hukum yang berlaku pada saat penetapan tersangka dilakukan. Konsekuensinya, penetapan tersangka a quo harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," pungkasnya.

KPK di Jakarta minta hakim tolak praperadilan eks Menag Yaqut karena dugaan korupsi kuota haji Rp 622 miliar dinilai memenuhi unsur kerugian negara.

Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut, KPK: Dugaan Korupsi Kuota Haji Capai Rp 622 Miliar

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-menggunakan-rompi-tahanan-kpk-di-gedung-merah-putih-kpk-jakarta-rabu-432026-salman-toyibi-jawa-pos-1jKIy.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menggunakan rompi tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menggunakan rompi tahanan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3) dini hari. Dia mengklaim saat ditangkap KPK sedang berada di Semarang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apa pun yang diambil. Pada saat penggerebekan di rumah, saya sedang bersama Pak Gubernur Jawa Tengah, jadi saya tidak ada OTT apa pun," kata Fadia seusai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).
Selain &nbsp;itu, mantan artis dangdut itu juga membantah menerima uang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. "Barang serupiah pun, demi Allah nggak ada," ujarnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603040166/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-pakai-rompi-tahanan-kpk-tutupi-wajah-dengan-kerudung">Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Pakai Rompi Tahanan KPK, Tutupi Wajah dengan Kerudung</a>
Fadia menyebut pertemuannya dengan Gubernur Ahmad Luthfi bertujuan untuk meminta izin tidak menghadiri acara Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia tidak merinci waktu dan lokasi pertemuan tersebut. "Nggak membahas izin, bahwa sebab saya nggak bisa hadir acara MBG," tegasnya.
Dalam OTT di Kabupaten Pekalongan, KPK mengamankan 14 orang, dalam dua kloter pada Selasa (3/3). Kloter pertama terdiri dari tiga orang, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, orang kepercayaan, dan ajudannya yang ditangkap di Semarang. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 10.22 WIB.
Kloter kedua berjumlah 11 orang, termasuk Sekda Pekalongan Mohammad Yulian Akbar. Mereka tiba di Gedung KPK pada pukul 21.05 WIB menggunakan bus pariwisata.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, OTT itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603030280/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-kena-ott-kpk-gubernur-jateng-ahmad-luthfi-ngaku-sudah-ingatkan-soal-inetrgritas">Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku sudah Ingatkan soal Inetrgritas</a>
Menurut dia, terdapat dugaan pengondisian agar perusahaan tertentu memenangkan proyek pengadaan di sejumlah dinas.
"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, salah satunya terkait PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," ujar Budi.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci pasal yang akan disangkakan kepada para pihak yang terjaring OTT, apakah terkait suap, gratifikasi, pemerasan, atau konflik kepentingan.
Budi menyatakan detail konstruksi perkara dan kronologi lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers siang ini. "Untuk sangkaan pasalnya nanti akan kami perbarui. Kami akan paparkan konstruksi dan kronologi peristiwa tertangkap tangan ini," pungkasnya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bantah terjaring OTT KPK dan klaim bersama Gubernur Jateng saat ditangkap. Kasus korupsi pengadaan jadi sorotan KPK.

Bukan OTT, Bupati Pekalongan Fadia Klaim Ditangkap KPK saat Bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/RwR1OXPslw3WjFb4kAzHU5MnbelkANJtrIoJwRW8-650704249.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan gelar perkara setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3). KPK mengakui, telah menetapkan pihak-pihak yang diamankan sebagai tersangka.
"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (4/3).
Meski telah menetapkan pihak-pihak yang diamankan sebagai tersangka, KPK belum mengumumkannya secara resmi ke publik. Lembaga antirasuah mengamankan total 14 orang dalam OTT di Kabupaten Pekalongan, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/entertainment/2603040128/sinopsis-film-my-sisters-keeper-2009-antara-terlahir-sebagai-penyelamat-dan-terlahir-sebagai-cadangan-saudaranya">Sinopsis Film My Sister's Keeper (2009): Antara Terlahir sebagai Penyelamat dan Terlahir sebagai Cadangan Saudaranya</a>
"KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan, dalam 1&times;24 jam," ucapnya.
Lebih lanjut, KPK kemungkinan bakal menggelar konferensi pers pada Rabu siang, untuk menjelaskan secara rinci konstruksi perkara dan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," pungkasnya.

KPK gelar perkara OTT Pekalongan dan tetapkan Bupati serta Sekda jadi tersangka. Lihat update terbaru status hukum dan pengumuman KPK.

KPK Telah Lakukan Gelar Perkara dari OTT Pekalongan, Bupati jadi Tersangka?

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-istimewa-FuUGw.webp" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 11 orang dari Pekalongan ke Jakarta, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Salah satu yang turut dibawa yakni, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar.
&nbsp;
&ldquo;Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini sedang dalam perjalanan dibawa ke Jakarta. Malam ini akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).
Pada kloter pertama, KPK lebih dulu mengamankan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Hingga Selasa malam, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.
Budi menjelaskan, kegiatan penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
&ldquo;Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,&rdquo; ucap Budi.
KPK belum merinci barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Informasi lengkap, termasuk barang bukti, akan disampaikan setelah seluruh pihak yang diamankan tiba di Jakarta.
&ldquo;Termasuk barang bukti nanti akan kami sampaikan secara lengkap karena kloter kedua dari Pekalongan menuju Jakarta masih dalam perjalanan,&rdquo; tegasnya.
Dalam OTT ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. KPK akan membeberkan secara rinci pihak-pihak yang menyandang status tersangk dan konstruksi perkara dari OTT tersebut.

KPK bawa 11 orang dari OTT Bupati Pekalongan termasuk Sekda ke Jakarta. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tengah diselidiki intensif.

OTT Bupati Pekalongan, KPK Bawa 11 Orang ke Jakarta Termasuk Sekda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Fadia-serahkan-bansos-pada-lansia-dan-disabilitas-2536058703-905041395.jpeg" alt="KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengejutkan masyarakat Jawa Tengah. Berita ini langsung mendapat perhatian besar di wilayah itu. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan cepat memberikan tanggapan atas kabar tersebut. OTT yang baru terjadi setelah penangkapan mantan Bupati Pati, Sudewo, menambah perhatian serius. Mengutip Radar Magelang (Jawa Pos Group), Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas. Komitmen ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dia juga memastikan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK terkait dugaan suap proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. Proses hukum tersebut adalah hal yang penting untuk ditegakkan. "Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance," kata Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3). Ahmad Luthfi juga menegaskan, sejak awal, ia telah mengingatkan bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menjaga integritas. Ia juga mengingatkan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada. "Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan tidak melanggar hukum. Namun, semuanya kembali kepada masing-masing individu," imbuhnya. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tiga pihak terkait dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan pada Selasa (3/3). Selain Fadia Arafiq, ada seorang kepercayaan dan ajudan bupati yang juga diamankan. Ketiganya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. (*) &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 231px; top: 1121.66px;">&nbsp;</div>

Bupati Pekalongan  Fadia Arafiq terjaring OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku Sudah Ingatkan soal Inetrgritas

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku sudah Ingatkan soal Integritas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/31/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas-_Salman-Toyibi_-6JPG-3044418552.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) " width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023&ndash;2024. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil penghitungan tersebut semakin menguatkan proses penyidikan yang sedang berjalan. &ldquo;Dalam proses penyidikan perkara kuota haji ini, KPK juga sudah menerima laporan hasil hitung kerugian keuangan negara dari BPK. Artinya, BPK tidak hanya mengonfirmasi bahwa kuota haji ini masuk dalam lingkup keuangan negara,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3). Dengan rampungnya penghitungan kerugian negara oleh BPK, KPK menilai unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini semakin terang. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. &ldquo;Artinya ini sudah firm ya penyidikannya, ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum,&rdquo; tegas Budi. Meski demikian, KPK belum dapat langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Budi menjelaskan, saat ini masih terdapat proses praperadilan yang harus dihormati. &ldquo;Kita tetap menghormati proses praperadilan yang saat ini sedang berlangsung,&rdquo; ujarnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan penahanan setelah proses praperadilan selesai, Budi menyebut pihaknya akan melihat perkembangan penyidikan lebih lanjut. &ldquo;Tentunya nanti kita lihat perkembangan penyidikannya, apakah kemudian akan dilakukan penahanan atau seperti apa. Yang pasti, progres penyidikannya positif,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, pada Jumat (9/1). Namun, keduanya hingga kini belum menjalani proses penahanan. Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun. Alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional. Akibat kebijakan tersebut, pada 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Pembagian inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK terima hasil perhitungan kerugian negara kasus kuota haji dari BPK. Eks Menag Yaqut dan Gus Alex jadi tersangka.

KPK Terima Hasil Hitungan Kerugian Negara Kasus Kuota Haji, Kapan Yaqut dan Alex Ditahan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/c4ad1816b0968e433c644cd558ef39c9-3183037537.jpg" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.(Dok Radar Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.(Dok Radar Pekalongan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Namun, KPK belum membeberkan secara rinci proyek pengadaan dimaksud. &ldquo;Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan,&rdquo; kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3). Budi menjelaskan, tim KPK masih mendalami dugaan korupsi pengadaan tersebut, termasuk memeriksa sejumlah pihak dari dinas-dinas di Kabupaten Pekalongan. Pemeriksaan dilakukan secara intensif untuk mengungkap dinas mana saja yang terkait dalam perkara ini. &ldquo;Terkait pengadaannya ini masih akan terus didalami. Saat ini sedang berlangsung permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di dinas-dinas Kabupaten Pekalongan. Nanti akan kami sampaikan secara lengkap terkait pengadaan di dinas mana saja,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap tiga pihak terkait dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Selasa (3/3). Selain Fadia Arafiq, turut diamankan seorang orang kepercayaan dan ajudan bupati. Ketiganya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Fadia dan dua orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. &nbsp;

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi pengadaan. Proses pemeriksaan berjalan di Gedung Merah Putih KPK.

KPK: OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/jawapos/2021/08/Bupati-Pkl-Fadia.jpg" alt="Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Humas Kabupaten Pekalongan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Humas Kabupaten Pekalongan/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng). Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. &ldquo;Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/3). Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut. Namun, diduga operasi senyap itu berkaitan dugaan korupsi di lingkungan wilayah Kabupaten Pekalongan. Lembaga antirasuah juga belum membeberkan secara rinci barang bukti dalam OTT tersebut. Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini pihak-pihak yang diamankan tengah dalam perjalanan menuju markas KPK. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. "Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi. Simak perkembangan terbaru dan status penanganan kasus ini.

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/09/12/Screenshot_2025-09-12-09-56-30-015_comwhatsapp-edit-1930770432.jpg" alt="Kunjungan kerja (kunker) dilakukan Gubernur Kaltim Rudy Mas&#039;ud (Harum) di sejumlah wilayah utara Kaltim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kunjungan kerja (kunker) dilakukan Gubernur Kaltim Rudy Mas&#039;ud (Harum) di sejumlah wilayah utara Kaltim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti isu belanja mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp 8 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya mengikuti perkembangan isu tersebut. Ia mengingatkan, seharusnya pengadaan belanja daerah dilakukan secara transparan. &ldquo;Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Senin (2/3). Budi menegaskan, dalam konteks belanja daerah, setiap pengadaan harus melalui perencanaan yang matang serta disesuaikan dengan kebutuhan riil. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa menjadi aspek krusial yang wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel. &ldquo;Dalam konteks belanja daerah tentu harus dilakukan perencanaan yang matang serta sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting juga adalah proses pengadaannya,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi area rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengondisian pemenang, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi barang (downgrade spek). &ldquo;Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spek, itu semuanya harus betul-betul kita lihat. Apakah semua mekanisme itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya,&rdquo; tegasnya. KPK juga mengingatkan agar setiap belanja pemerintah, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang jelas. &ldquo;Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B,&rdquo; tutur Budi. KPK menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang baik guna mencegah potensi kerugian keuangan negara maupun daerah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim untuk operasional. Ia mengklaim aktivitasnya masih ditopang kendaraan pribadi. &ldquo;Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,&rdquo; ujar Rudy, Selasa (24/2). Menurut Rudy, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks tersebut, ia menilai fasilitas yang representatif menjadi bagian dari upaya menjaga citra daerah. &ldquo;Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,&rdquo; pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti isu belanja mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp 8 miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk

Berita Terkini

KPK Sempat Kehilangan Jejak saat akan Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut, KPK: Dugaan Korupsi Kuota Haji Capai Rp 622 Miliar

Bukan OTT, Bupati Pekalongan Fadia Klaim Ditangkap KPK saat Bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

KPK Telah Lakukan Gelar Perkara dari OTT Pekalongan, Bupati jadi Tersangka?

OTT Bupati Pekalongan, KPK Bawa 11 Orang ke Jakarta Termasuk Sekda

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku sudah Ingatkan soal Integritas

KPK Terima Hasil Hitungan Kerugian Negara Kasus Kuota Haji, Kapan Yaqut dan Alex Ditahan?

KPK: OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

KPK Soroti Belanja Mobil Dinas Gubernur Kaltim, Ingatkan Transparansi Pengadaan

Download Aplikasi JawaPos.com