<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2019 akan berakhir hari ini, Kamis (30/4). Para wajib pajak (WP), baik itu perorangan maupun badan pun diharapkan segera melaporkan pajaknya.  Pelaporan SPT ini harus melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki penghasilan pribadi serta masuk dalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP).  Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo juga mengatakan bahwa batas penyampaian SPT WP Orang Pribadi diundur dari tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.  "SPT WP Orang Pribadi yang telah diundur penyampaiannya dari 31 Maret 2020, diperpanjang hingga 30 April 2020," ungkapnya. Sedangkan WP Badan, batas waktu penyampaian adalah tanggal 30 April 2020 dan tidak diperpanjang.  Mengutip dari pajak.go.id, inilah langkah-langkah untuk melakukan pengisian SPT Online, yakni:  1. Para WB harus membuka domain alamat https://djponline.pajak.go.id atau efiling.pajak.go.id  2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta kode EFIN WP  3. Masukkan kode keamanan  4. Lalu klik “Login”  5. Pilih layanan “e-Filing”  6. Pilih atau klik “Buat SPT”  7. Ikuti panduan pengisian e-Filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS  8. Isi formulir yang sesuai dengan informasi WP.  9. Setelah terisi semua, klik OK. Setelah mengirim SPT Online ke Ditjen Pajak, WP akan mendapatkan laporan SPT.  Adapun, untuk dokumen yang disiapkan, antara lain:  1. Email, NPWP dan kode EFIN  2. Bukti potong 1721-A1 atau 1721-A yang didapat dari tempat bekerja para WP  3. Detil penghasilan lain-lain  4. Daftar harta serta kewajiban di akhir tahun  5. Menentukan PTKP  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7Sk2R8oNWc  https://www.youtube.com/watch?v=Anwl_HOdYXE  https://www.youtube.com/watch?v=twPy3M58JXk

Lapor SPT Terakhir Hari Ini, Begini Caranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-8051-persen-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunannya_m_200934.jpeg" alt="RAMAI: Suasana Kanwil Ditjen Pajak DIY pada Kamis (29/3) masih banyak masyarakat yang mengantre melaporkan SPT Tahunannya." width="100%">
<figcaption>RAMAI: Suasana Kanwil Ditjen Pajak DIY pada Kamis (29/3) masih banyak masyarakat yang mengantre melaporkan SPT Tahunannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pelaporan SPT Tahunan di Jogjakarta diketahui baru 80,51 persen dari total jumlah Wajib Pajak (WP) yang seharusnya memiliki kewajiban. Dari catatan Kanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru sebanyak 204.541 wajib pajak yang telah melaporkan kewajibannya dalam 3 bulan terakhir. Kendati demikian, jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat mengingat SPT PPh untuk badan atau instansi memiliki batas pelaporan hingga April ini. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil Ditjen Pajak DIY Sanityas Jukti Prawatyani,mengatakan, angka sebesar 204.541 merupakan gabungan dari wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui online maupun manual.  Wajib pajak yang menggunakan fasilitas online berjumlah 161.005, sedangkan yang melaporkan langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 43.536. "Meskipun batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi telah berakhir, namun diingatkan kepada wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan tetap wajib untuk menyampaikan," katanya dalam keterangan tertulisnya Senin (2/4). Lanjut dia, denda keterlambatan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi adalah Rp100 ribu. Tercatat masih ada 18.528 wajib pajak badan belum menyampaikan SPT Tahunannya.  Diharapkan di sisa waktu satu bulan ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp1 juta.

Baru 80,51 Persen Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejar-target-pelaporan-spt-tahunan-kantor-pajak-masih-buka-pelayanan_m_200406.jpeg" alt="PELAYANAN: Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Malang terpantau masih buka, sejak pagi. Misalnya saja di KPP Malang Selatan dan KPP Kepanjen, Sabtu (31/3)." width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Malang terpantau masih buka, sejak pagi. Misalnya saja di KPP Malang Selatan dan KPP Kepanjen, Sabtu (31/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak, yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak terakhir hari ini, Sabtu (31/3).&nbsp; Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Malang terpantau masih buka, sejak pagi. Misalnya saja di KPP Malang Selatan dan KPP Kepanjen.&nbsp;&nbsp; Kepala KPP Kepanjen, Budi Harjanto menjelaskan, mereka masih membuka pelayanan lantaran hari ini merupakan waktu terakhir untuk pelaporan SPT Tahunan.&nbsp; "Dari pusat memang perintahnya seperti itu. Tetap buka untuk melayani wajib pajak (WP) yang akan melaporkan SPT tahunan mereka. Serentak se-Indonesia," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (31/3).&nbsp; Budi menjelaskan, agar tidak semrawut dan pelayanan dapat dikerjakan dengan baik, pihaknya membagi layanan dalam tiga bagian berbeda. Bagian ini disesuaikan dengan jenis SPT yang disetorkan oleh WP. Misalnya saja SPT pribadi, disediakan di space depan lobi utama kantor. Di halaman kantor, disediakan pula tenda untuk para WP pribadi menunggu antrean. Bahkan, kopi dan teh juga disediakan oleh KPP Pratama Kepanjen agar WP Tidak bosan menunggu.&nbsp; Berkas yang dibawa ditempatkan dalam satu di wadah, kemudian diproses secara cepat. Cara ini, diyakininya cukup efektif untuk membuat antrean tidak mengular.&nbsp; Selanjutnya, untuk pengisian e-filling, disediakan space di ruangan atas. Di aula KPP Pratama Kepanjen, disediakan beberapa komputer yang bisa digunakan WP untuk mengisi. Selain itu, juga petugas untuk memandu para WP agar tidak salah dalam pengisian.&nbsp; Laki-laki yang mengenyam pendidikan di Universitas Teknologi Malaysia (UTM) itu menambahkan, khusus untuk WP usaha, ada ruangan sendiri dan konsultasi intensif dengan account representative. Melalui konsultasi ini, petugas pajak akan menggali potensi pajak dari client mereka. Juga peningkatan usaha dari client. "Kami dialog intensif sehingga potensi pajaknya bisa disampaikan dengan jelas. Ada komunikasi dua arah," tegasnya.&nbsp; KPP Pratama Kepanjen, menargetkan pencapaian pelaporan SPT Tahunan di 2018 ini hingga 101 persen. Hingga Jumat (29/3) sudah tercapai 74,45 persen WP yang melapor. "Data terbaru untuk hari ini baru bisa diakses ketika ganti hari," tandasnya.

Kejar Target Pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pajak Masih Buka Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/aturan-pajak-e-commerce-rampung-bulan-ini_m_155565.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan berupaya menggali potensi pajak dari perdagangan dalam jaringan (e-commerce). Aturan tentang pemajakan bisnis daring ditargetkan rampung bulan ini. &rdquo;Esensinya adalah level of playing field. Ketaatan bisnis konvensional dan elektronik sama. Jangan sampai yang satu taat, yang lain tidak,&rdquo; kata Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di gedung DPR kemarin (5/9). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, selama ini mekanisme pelaporan oleh wajib pajak (WP) bersifat pelaporan sendiri (self assesment).  Namun, karena belum ada aturan tentang teknis pajak e-commerce, pihaknya akan menggunakan aturan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Meski begitu, dalam aturan pajak khusus e-commerce, ada sejumlah perbedaan dalam self assesment. &rdquo;Karena banyak self assesment yang tidak mau lapor,&rdquo; katanya. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol menjelaskan, pada prinsipnya, pajak untuk e-commerce mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan, dan netralitas. Ditjen Pajak ingin memastikan ada aspek keadilan antara pedagang yang konvensional maupun daring. Untuk memastikan hal itu, ketetapan pajak bagi e-commerce harus disesuaikan dengan yang selama ini diterapkan untuk perusahaan konvensional. Ke depan, Ditjen Pajak mengikuti rekomendasi dari satuan tugas yang dibentuk Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Sejauh ini, ada tiga jenis pajak yang direkomendasikan. Yakni, pemotongan, equalization levy seperti yang diterapkan di India, ataupun diverted profit tax seperti yang dilakukan di Inggris dan Australia. &rdquo;Pajak e-commerce berdasar ketentuan yang berlaku. Apakah PPh atau tax treaty? Sepanjang dia penuhi persyaratan di tax treaty, badan usaha tetap bisa jadi wajib pajak,&rdquo; ungkap John. Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyatakan, bank sentral selaku regulator makroprudensial dan sistem pembayaran telah melakukan sinkronisasi aturan tentang national payment gateway (NPG) untuk transaksi e-commerce. Dengan sinkronisasi tersebut, seluruh transaksi pembayaran ritel, baik melalui ATM, kartu debit, electronic data capture, maupun uang elektronik yang dilakukan dalam kegiatan e-commerce, dapat terkoneksi. &rdquo;Seluruh transaksi domestik antara penjual dan pembeli bisa terekam dalam sistem,&rdquo; jelasnya. Sesuai peraturan Bank Indonesia tentang national payment gateway, tiga operator yang terdiri atas lembaga standarisasi, switching, dan services berada dalam satu kesatuan. &rdquo;Semua pemegang account di Indonesia cukup punya satu kartu yang bisa digunakan untuk semua bank. Itu adalah NPG,&rdquo; tambah Agus. Dengan infrastruktur yang saling terhubung, efisiensi dan penghematan devisa akan besar sekali. Sebab, selama ini pemrosesan atau routing transaksi pembayaran masih dilakukan di luar negeri. (*)

Aturan Pajak E-Commerce Rampung Bulan Ini

laporan pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#laporan pajak

Berita Terkini

Lapor SPT Terakhir Hari Ini, Begini Caranya

Baru 80,51 Persen Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunannya

Kejar Target Pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pajak Masih Buka Pelayanan

Aturan Pajak E-Commerce Rampung Bulan Ini

Download Aplikasi JawaPos.com