<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/bocah-buta-polisis-3261538582.jpg" alt="Ilustrasi: Korban pencolokan dengan tusuk bakso di Gresik kemarin (18/9)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Korban pencolokan dengan tusuk bakso di Gresik kemarin (18/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jatim) angkat bicara soal insiden penusukan mata siswi SD di Menganti Gresik. Isa Ansori, pemerhati anak dari LPA Jatim mengatakan, seharusnya, pihak sekolah aktif memediasi persoalan itu. Jangan sampai sekolah terkesan menutupi kasus siswi Gresik yang dicolok pakai tusuk bakso.&nbsp; "Hal yang sama juga harus dilakukan oleh kawan-kawan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diharapkan lebih pro-aktif melindungi dan mendukung korban agar bisa mengurangi beban traumatis," jelas Isa.&nbsp; Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Evawati mengatakan, belajar dari kasus pencolokan mata yang dialami siswi Gresik itu, Pemkot Surabaya melaluidinas pendidikan harus memastikan seluruh CCTV di sekolah aktif. &rdquo;Dan harus optimal serta menjangkau sudut-sudut sekolah yang memang tidak bisa dijangkau guru. Misal, lorong sekolah,&rdquo; ujar Juliana, politikus PAN Surabaya itu. Sebelumnya, siswi kelas 2 SD di Menganti Gresik, SAH, menjadi korban kekerasan saat kegiatan lomba perayaan agustusan di sekolahnya.&nbsp; Karena sedang ada lomba, semua siswa berada di luar kelas. Para murid sedang semarak merayakan agustusan dengan lomba.

LPA Jatim meminta pihak sekolah aktif memediasi dan angan sampai terkesan menutupi kasus siswi Gresik yang dicolok pakai tusuk bakso

Kasus Mata Siswi Dicolok Pakai Tusuk Bakso di Gresik, LPa Jatim: Jangan Sampai Sekolah Terkesan Menutupi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/soal-buku-berisi-konten-lgbt-kpai-kecewa-dengan-pustaka-widyatama_m_178180.jpeg" alt="Ilustrasi LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LGBT</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ramai soal Daniel Mananta yang sebut ada sekolah di Jakarta diduga mendukung LGBT, lantas bagaimana kondisi di Surabaya? Pemerhati pendidikan dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Isa Ansori, beberkan fakta di Surabaya. Isa mengatakan, sebenarnya tentang LGBT itu sudah menjadi sikap bahwa negara belum bisa menerima. Namun menurut dia, pada praktiknya sudah banyak diajarkan bagaimana anak-anak bisa menerima perbedaan. &rdquo;Termasuk sebenarnya perbedaan menerima orientasi seksual,&rdquo; kata Isa Ansori kepada JawaPos.com. Nah dalam kaitan dengan sekolah yang diduga mendukung LGBT, lanjut Isa, sebetulnya dikembalikan bagaimana orang tua (rumah) dan guru (sekolah) memegang teguh nilai-nilai agama yang ada pada Pancasila. Isa menambahkan, sikap toleransi yang dikembangkan anak-anak, sesuai nilai-nilai agama dan budaya yang masih berlaku di Indonesia, belum mengenal jenis kelamin ketiga. Lantas, bagaimana dengan kondisi sekolah di Surabaya? Isa menyampaikan, mengenai LGBT di Surabaya sekolah belum ada laporan. &rdquo;Tapi penerimaan terhadap perbedaan orientasi seksual dengan kemasan toleransi saat ini banyak dilakukan,&rdquo; terang Isa Ansori. Sebelumnya, Daniel Mananta menceritakan pengalaman terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet gender netral di sekolah tersebut.

Pemerhati pendidikan dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jatim Isa Ansori, beberkan fakta soal lembaga pendidikan di Surabaya soal LGBT

Viral Daniel Mananta Soal Sekolah Diduga Dukung LGBT, LPA Jawa Timur Beberkan Fakta di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-105746-4052975850.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak bermain di taman." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak bermain di taman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebagai kota yang mencanangkan diri gotong-royong membangun kota global yang humanis, maju, dan berkelanjutan, pembangunan di Kota Surabaya tak hanya berorientasi harus ada, tapi juga manfaat jangka panjang. Pemerhati Pendidikan dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Isa Ansori menyampaikan, taman kota yang menjadi bagian ruang terbuka hijau adalah sebuah keharusan yang diatur dalam undang-undang (UU). Sebab hal itu menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lingkungan yang sehat. &rdquo;Tak kurang ada 39 taman yang tersebar di seluruh kota dengan luas sekitar 605.701,09 meter persegi. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu strategi yang dilakukan Pemkot Surabaya,&rdquo; kata Isa Ansori, Senin (19/6). Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan mengenai proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah. Isa menyebut, dalam UU itu juga dijelaskan bahwa pengalokasian luas RTH adalah 10 persen untuk privat dan 20 persen untuk publik. &rdquo;Taman-taman Kota Surabaya tak hanya bermanfaat sebagai paru-paru kota, tapi juga berfungsi sebagai tempat bermain bagi anak-anak,&rdquo; ujar Isa. Isa mengaku sebelumnya telah melakukan observasi kecil terhadap 5 taman sample yakni Taman Bungkul, Taman Mundu, Taman Suroboyo, Taman Kedung Cowek, dan Taman Perkampungan Kedinding Tengah 8. Observasi dilakukan 1 - 7 Juni pada pukul 07.00 - 09.00 dan pukul 19.00 - 21.00. &rdquo;Taman Mundu di depan Gelora 10 November dan perkampungan, dimanfaatkan anak-nak sekolah di sekitar dan anak-anak dari masyarakat umum. Tercatat lebih kurang 1.000 anak setiap hari,&rdquo; ungkap Isa. Begitu juga dengan Taman Bungkul. Dia menyebut, ada sekitar 500 anak yang berkunjung ke Taman Bungkul. Kemudian di Taman Suroboyo, Kecamatan Bulak juga cukup ramai, ada sekitar 450 an anak setiap hari. &rdquo;Taman Kedung Cowek juga mendapatkan kunjungan sekitar 300 anak, serta taman di perkampungan Kedinding Tengah 8 mendapatkan kunjungan untuk bermain dan berlatih sekitar 50 anak setiap hari,&rdquo; jelas Isa. &rdquo;Kalau itu dilakukan lebih mendalam dan dengan serius di seluruh taman di Surabaya yang berjumlah 39, bukan tidak mungkin jutaan anak terlayani dalam satu bulan dan mereka bisa memanfaatkan lebih dari satu kali,&rdquo; sambung dia. Dengan melihat fungsi-fungsi dari taman kota sebagaimana yang tertuang dalam UU, dia menilai, bisa disimpulkan bahwa dalam visinya Wali Kota Surabaya sudah mempersiapkan dampak positif bagi warga Kota Pahlawan, terutama anak-anak. &rdquo;Bahwa diharapkan anak-anak Surabaya bisa tumbuh kembang dengan baik dan membudayakan hidup sehat,&rdquo; tutur Isa. Menurut Isa, proyeksi 5 sampai 10 tahun lagi, anak-anak Surabaya yang mendapati lingkungan yang baik dan tempat tumbuh kembang yang baik, diharapkan akan menjadi pelopor hidup sehat dan menjadi manusia yang berkualitas. &rdquo;Tentu kita berharap kepada pemerintah Kota Surabaya untuk lebih memastikan jumlah kunjungan anak-anak setiap tahun. Dengan begitu pemerintah kota akan lebih maksimal membuat sentuhan program kreatif bagi anak-anak,&rdquo; jelas Isa.

Taman-taman Kota Surabaya tak hanya bermanfaat sebagai paru-paru kota, tapi juga berfungsi sebagai tempat bermain bagi anak-anak

Jutaan Anak Manfaatkan Taman Kota di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PPDB-2022-di-Surabaya.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menilai, sudah saatnya Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya membuat terobosan baru dengan melakukan redefinisi tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.  Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi Serta Litbang LPA Jatim Isa Ansori mengatakan, sejak diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terjadi pembagian kewenangan dalam penanganan pendidikan.  ”Pendidikan menengah atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi sedang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” kata Isa seperti dilansir dari Antara.  Dalam undang-undang tersebut, lanjut dia, pada hal pendidikan, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mengelola pendidikan menengah naik level menjadi tanggung jawab pemprov. Dengan demikian, pemkab/kota difokuskan mengelola pendidikan dasar dan menengah pertama.  Isa menjelaskan, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 / 2018 bahwa PPDB dan kemudian diperjelas lagi melalui SE Kemendikbud Nomor 7978 / A5 / HK. 04.01 / 2023 bahwa seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Jalur zonasi diberi kuota 90 persen. Zonasi 90 persen itu lalu dibagi menjadi zonasi murni 50 persen, prestasi akademi 30 persen, dan mitra warga 20 persen.  ”Zonasi dengan model yang mengacu pada Permendikbud tersebut ternyata menyisakan beberapa masalah. Di antaranya anak-anak yang kemampuannya terbatas dan berada di wilayah yang jauh dari sekolah yang diharapkan,” ujar Isa Ansori.  Oleh sebab itu, mengacu pada UUPA sebagai kepentingan terbaik anak dan komitmen Surabaya menjadi Kota Layak Anak (KLA) Nasional dan Dunia, Dispendik Surabaya bisa membuat terobosan baru dengan melakukan redefinisi tentang PPDB zonasi. Terobosan itu bisa dilakukan dengan membuat pembagian dua zonasi dalam satu kawasan.  ”Kawasan itu bisa berisi beberapa kecamatan,” terang Isa Ansori.  Menurut dia, zonasi satu mempertimbangkan wilayah peserta didik dalam satu kawasan dengan sekolah dan zonasi dua mempertimbangkan kelompok tengah yang selama tidak terafirmasi, yang kemampuannya di tengah. Baik secara ekonomi maupun prestasi namun tempat tinggalnya jauh dari sekolah meski berada di dalam kecamatan yang berada dalam satu kawasan yang sama.  ”Zonasi satu diberikan kuota 35 persen dan zonasi dua diberi kuota 15 persen,” papar Isa Ansori.  Dengan demikian, Isa menilai, cara tersebut lebih menggambarkan visi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan mewujudkan Surabaya sebagai kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan.  ”Komitmen wali kota terhadap perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak tentu tidak diragukan,” ucap Isa Ansori.  Dia menambahkan, PPDB dengan redefinisi zonasi dan pembagian zona dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tanpa melanggar apa yang menjadi ketentuan dalam Permendikbud 51/2018, akan menjadi bukti bahwa Surabaya memang kota yang layak terhadap anak dan menjadi surganya anak-anak.

LPA Jatim Sebut PPDB Zonasi di Surabaya Perlu Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Kebijakan-aktivitas-sekolah-mulai-jam-5-pagi-di-NTT-010323-KH-2.jpg" alt="Sejumlah pelajar sekolah menengah atas (SMA) mengikuti apel pagi saat penerapan aktivitas sekolah mulai pukul 5 pagi di halaman SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu (1/3/2023). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar sekolah menengah atas (SMA) mengikuti apel pagi saat penerapan aktivitas sekolah mulai pukul 5 pagi di halaman SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu (1/3/2023). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan, kebijakan sekolah pukul 05.30 rawan memicu kekerasan seksual pada anak atau pelajar. Sehingga, LPA NTT menolak kebijakan tersebut.  ”Kami secara tegas menolak kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 karena tidak mewakili kepentingan terbaik anak. Salah satunya membuat mereka berada dalam kondisi rawan kekerasan seksual,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Veronika Ata seperti dilansir dari Antara di Kupang, Jumat (10/3).  Kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 wita diberlakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 10 sekolah SMA/SMK di Kota Kupang.  Veronika mengatakan, kebijakan tersebut mengharuskan anak-anak pelajar berangkat ke sekolah sebelum pukul 05.30 wita dalam kondisi hari yang masih gelap. Di sisi lain, transportasi tidak tersedia bagi sebagian besar pelajar. Banyak pelajar ke sekolah dengan berjalan kaki.  ”Kondisi ini menempatkan anak-anak pelajar terutama perempuan rawan menjadi korban kekerasan seksual,” ujar Veronika Ata.  Menurut dia, kebijakan itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah bersama berbagai elemen mencegah dan melindungi anak-anak dari praktik kekerasan seksual. Efek lain yang merugikan anak seperti waktu istirahat terganggu membuat anak-anak mengantuk di sekolah dan tidak mengikuti proses belajar mengajar secara efektif.  ”Para pelajar juga bisa stres dan semangat belajar menurun,” papar Veronika Ata.  Dia menjelaskan, tidak ada korelasi disiplin dan kecerdasan anak dengan masuk sekolah pukul 05.30. Bentuk disiplin sebagai dalih dari kebijakan itu, adalah hal yang dibuat-buat dan pemikiran pribadi tanpa kajian yang matang.  ”Karena itu, kami menolak dengan tegas kebijakan ini karena menyengsarakan murid, orang tua, dan guru. Bahkan meresahkan masyarakat,” tutur Veronika Ata.  Veronika menambahkan, pihaknya tidak sepakat dengan penerapan kebijakan tersebut dengan dalih mempersiapkan para pelajar untuk bisa masuk ke perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, maupun di luar negeri.  ”Kualitas seseorang tidak diukur dari tamatan universitasnya. Banyak alumni universitas selain yang disebutkan memiliki kualifikasi yang prima,” ucap Veronika Ata.

LPA NTT Sebut Sekolah 05.30 Rawan Memicu Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mesum-dengan-pacar-yang-masih-belasan-tahun-buruh-bangunan-diamankan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Buruh bangunan diamankan karena menyetubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Ia dijerat UU Perlindungan Anak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Buruh bangunan diamankan karena menyetubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Ia dijerat UU Perlindungan Anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah memecat oknum petugas shelter UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).  Keputusan Wali Kota Eri Cahyadi itu menuai respons positif dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur. Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi serta Litbang LPA Jatim Isa Anshori mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Eri Cahyadi.  Isa mengatakan, wali kota telah melakukan upaya perbaikan pelayanan terhadap anak di Surabaya. ”Dengan begitu, Surabaya menjadi kota yang berkomitmen terhadap perlindungan anak,” kata Isa, Sabtu (4/3).  Isa turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota (pemkot) telah berupaya mempertahankan Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Di samping itu, Surabaya juga bagian dari komunitas global yang ramah terhadap anak atau The Child Friendly Cities Initiative (CFCI).  ”Semoga saja ke depan segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan tentu kolaborasi semua pihak menjadi sangat penting untuk kebaikan untuk anak-anak di Surabaya,” ucap Isa.  Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser menyampaikan, dari hasil pemeriksaan pada (3/3), ditemukan tiga oknum petugas yang melakukan tindakan di luar kewenangan dan bertugas tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).  ”Ketiga oknum penjaga shelter tersebut diberhentikan sebagai tenaga kontrak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas tindakan ketiga oknum itu, pemkot mengambil sikap melaporkan ke pihak berwajib,” kata Fikser.  Fikser menyampaikan, seiring berjalannya proses hukum lebih lanjut, pemkot akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait rumah aman (shelter). Poin penting yang dilakukan sebagai evaluasi di antaranya, terkait SOP penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di shelter.  Poin kedua, lanjut M. Fikser, pemkot mewajibkan tes psikotes dan training khusus untuk penanganan anak sesuai dengan konvensi hak anak, terhadap petugas shelter. Sedangkan yang terakhir, penanggung jawab shelter diharuskan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkot dan berkantor di shelter.  ”Kami berharap ke depannya tidak lagi terjadi hal serupa dan kami terus melakukan perbaikan untuk menjamin penanganan ABH di Kota Surabaya,” jelas M. Fikser.

LPA Jatim Apresiasi Langkah Pemkot Surabaya Upayakan Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/anak-anak-dan-kelas-inspirasi1.jpg" alt="Sejumlah anak menempelkan harapannya yang ditulis dalam secarik kertas saat kegiatan Kelas Inspirasi di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda Surabaya pada Senin (30/1).  Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak menempelkan harapannya yang ditulis dalam secarik kertas saat kegiatan Kelas Inspirasi di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda Surabaya pada Senin (30/1).  Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerhati anak yang juga Ketua Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Surabaya Isa Ansori menilai, Kelas Inspirasi menjadi salah satu wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Surabaya kepada anak-anak.  ”Setidaknya dengan adanya Kelas Inspirasi, makin menegaskan bahwa Surabaya adalah kota layak anak, kota yang membahagiakan anak-anak,” kata Isa Ansori seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (31/1).  Dia memberikan dukungan kepada Pemkot Surabaya yang telah memulai menggelar Kelas Inspirasi yang diikuti pelajar SMP dan SMA di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda Surabaya, pada Senin (30/1). Isa juga mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah berbagi kisah masa remajanya yang penuh dengan inspirasi di Kelas Inspirasi.  Isa mengatakan, Wali Kota Eri bercerita bagaimana perjuangannya sampai pada posisi yang didapatkan saat ini. Apa yang dicapai wali kota saat ini tidak terlepas dari peran kedua orang tuanya. Wali kota juga menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam setelah ayahnya meninggal beberapa hari lalu.  Menurut Isa, apa yang dilakukan ayahanda wali kota adalah sebuah komitmen yang luar biasa bagi anak-anaknya. Pada akhir pesannya, Eri berharap kepada para remaja Kota Surabaya bisa menjadi anak yang baik dan bisa menjaga nama baik orang tua mereka.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto sebelumnya mengatakan, Kelas Inspirasi diharapkan mampu mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kota Surabaya. Kelas Inspirasi dihadiri 750 anak mulai, dari Anggota PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), peserta didik SMA/SMK, Karang Taruna, anggota FAS (Forum Anak Surabaya) Perempuan, Ketua OSIS, dan Pengurus Orpes (Organisasi Pelajar Surabaya) SMP negeri/swasta.  Tomi mengatakan, kekerasan terhadap anak sering terjadi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Kekerasan yang dialami berupa tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.  Kelas Inspirasi mendapat dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), para pemerhati anak, dan media.

Pemerhati Sebut Kelas Inspirasi Wujud Kepedulian Surabaya kepada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/korban-masih-trauma-polisi-sulit-tetapkan-tersangka-pencabulan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Kasus dugaan pencabulan terhadap anak-anak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kasus dugaan pencabulan terhadap anak-anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak. Penghargaan itu diberikan pada 38 kabupaten/kota di Jatim pada Sabtu (23/7).  Penghargaan itu diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Predikat Provila sekaligus penghargaan itu diberikan KPPPA, lantaran Pemprov Jatim dinilai berhasil mendorong semua kabupaten/kota di Jatim atau 100 persen telah masuk dalam pemeringkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Bahkan banyak daerah yang naik kelas pemeringkatannya.  Namun, berdasar catatan JawaPos.com, selama 2022, kasus kekerasan pada anak di Jawa Timur dilaporkan terus bertambah. Terakhir, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencatat terdapat 126 kasus kekerasan pada anak.  Jumlah itu didapatkan dari laporan yang masuk dalam periode Januari hingga Juni. Artinya, dalam satu bulan, rata-rata terdapat 20 kasus yang tercatat.  Sekretaris LPA Jatim M. Isa Ansori menjelaskan, dari jumlah itu, 66 kasus di antaranya santer diberitakan media. Sementara sisanya, 60 kasus, baru menjadi laporan masuk ke LPA Jatim.  Dia menjelaskan, sebanyak 37 kasus di antaranya terjadi pada anak yang berada di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan pada anak juga mayoritas terjadi di pondok pesantren.  ”Pondok pesantren, sekolah atau tempat sejenis, adalah tempat berkumpulnya anak. Sehingga sering terjadi kekerasan seksual pada anak,” terang Isa.  Berdasar catatan, lanjut Isa, kekerasan seksual justru dilakukan orang terdekat. Hal itu terjadi karena anak merasa mengenal pelaku. Sehingga ada hubungan dan kepercayaan yang diberikan.  ”Anak-anak sering merasa takut dan kemudian pasrah dengan apa yang terjadi,” tutur Isa Ansori.  Kasus yang dilaporkan itu diduga hanya setengah dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masih banyak kasus yang terjadi, mengingat warga masih menganggap kasus kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga.  ”Apalagi kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib. Ini yang menjadikan pelaku berani melakukan,” ucap Isa Ansori.

Kekerasan Anak Banyak Terjadi di Lingkungan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/miris-kekerasan-perempuan-dan-anak-tercatat-14-kasus-dalam-sebulan_m_.jpg" alt="Ilustrasi korban kekerasa seksual" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban kekerasa seksual</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2022, kasus kekerasan pada anak dilaporkan terus bertambah. Terakhir, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mencatat terdapat 126 kasus kekerasan pada anak.  Jumlah itu didapatkan dari laporan yang masuk dalam periode Januari hingga Juni 2022. Artinya, dalam satu bulan, rata-rata terdapat 20 kasus yang tercatat.  Sekretaris LPA Jatim M. Isa Ansori menjelaskan, dari jumlah itu, 66 kasus di antaranya santer diberitakan media. Sementara sisanya, 60 kasus, baru menjadi laporan masuk ke LPA Jatim.  Sementara itu, 37 kasus di antaranya terjadi pada anak yang berada di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan pada anak juga mayoritas terjadi di pondok pesantren. ”Pondok pesantren, sekolah, atau tempat sejenis, adalah tempat berkumpulnya anak. Sehingga sering terjadi kekerasan seksual pada anak,” kata Isa pada Minggu (10/7).  Kemudian, berdasar catatannya, kekerasan seksual justru dilakukan orang terdekat. Isa menilai hal itu terjadi karena anak merasa mengenal pelaku. Sehingga ada hubungan dan kepercayaan yang diberikan.  ”Anak-anak sering merasa takut dan kemudian pasrah dengan apa yang terjadi,” ujar Isa Ansori.  Kasus yang dilaporkan itu diduga hanya setengah dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masih banyak kasus yang terjadi, mengingat warga masih menganggap kasus kekerasan seksual merupakab aib dan tabu bagi keluarga.  ”Apalagi kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib. Ini yang menjadikan pelaku berani melakukan,” tambah Isa Ansori.  Sejauh ini, menurut Isa, negara dan pemerintah belum hadir untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Negara justru hadir saat kasus sudah terjadi dan anak sudah merasa trauma.  ”Dengan memasifkan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual, bisa menjadikan sekolah sebagai tempat ramah anak bukan sebaliknya,” ucap Isa.  Berdasarkan catatan JawaPos.com, sebanyak 3 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak muncul dalam waktu satu bulan terakhir di Surabaya. Satu di antaranya dilakukan anak-anak dengan korban anak di bawah umur.

Tiap Bulan, 20 Anak di Surabaya Alami Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/anak-putus-sekolah.jpg" alt="SEMANGAT BELAJAR: Sejumlah anak putus sekolah belajar agama dan matematika di Yayasan Griya Sahabat Yatim di Jalan Tanah Merah, Kamis (10/3). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMANGAT BELAJAR: Sejumlah anak putus sekolah belajar agama dan matematika di Yayasan Griya Sahabat Yatim di Jalan Tanah Merah, Kamis (10/3). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/anak-putus-sekolah/">Anak putus sekolah</a> masih menjadi fenomena di Surabaya. Di lingkungan RW 4, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, misalnya. Sebanyak enam anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Impitan ekonomi serta kurangnya perhatian dari orang tua menjadi salah satu penyebabnya.  Contohnya, yang dialami Trilaksono. Warga Jalan Tanah Merah Indah Gang 4 itu sudah dua tahun ini putus sekolah. Terakhir, dia duduk di kelas VII MTs swasta. Bekerja sebagai tukang bangunan, orang tua tidak sanggup menutupi biaya sekolah.  Ditambah lagi, bocah berusia 15 tahun itu kerap di-bully oleh teman sekelasnya. Penyebabnya, dia kerap berdiam diri. Dia lebih suka bermain game online dibandingkan harus membaur atau bermain dengan teman sekelasnya.  ”Malu enggak bisa bayar sekolah, jadi sering bolos dan akhirnya sekolah enggak bisa berlanjut,’’ kata Trilaksono di Yayasan Sohibul Yatim <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> (YSYS) di Jalan Tanah Merah I, Kamis (10/3).  Sudah dua tahun Trilaksono tidak bersekolah. Dia mengisi waktu dengan bekerja serabutan. Di antaranya, menjadi tukang bangunan dan jasa pengantar barang. Uang hasil bekerja digunakan untuk makan sehari-hari. Sebab, dia jarang sekali meminta uang kepada orang tua.  Sekretaris RW 4 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Fadeli mengatakan, enam anak terpaksa putus sekolah. Impitan ekonomi menjadi faktor utama. Tidak mau pasrah pada keadaan, pihaknya berinisiatif menggalang dana secara swadaya. Caranya, menyisihkan sebagian uangnya untuk disumbangkan. Namun, banyaknya biaya yang dibutuhkan membuat pihaknya belum bisa menyekolahkan kembali mereka.  Dari enam orang, baru satu anak yang berhasil kembali disekolahkan. ”Baru satu yang kembali bersekolah. Yaitu, Nabila. Setelah lulus SD, dia tidak bisa melanjutkan ke SMP. Dan setelah menunggu setahun, hari ini (kemarin) Nabila sudah kembali sekolah,’’ ucap dia.  Sambil menunggu dana terkumpul, pembinaan diberikan. Mulai mengaji, pelatihan komputer, hingga beberapa pembelajaran formal yang terdapat di sekolah.  Fadeli berharap pemkot bisa bertindak cepat untuk menangani persoalan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Sebab, jika hanya mengandalkan dana swadaya masyarakat, dinilai tidak akan cukup menutupi biaya sekolah mereka.  Sekretaris <a href="https://www.jawapos.com/tag/lembaga-perlindungan-anak/">Lembaga Perlindungan Anak</a> (LPA) Jawa Timur Isa Ansori mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, puluhan anak Surabaya putus sekolah. Jumlahnya mencapai 23 orang pada 2021. Kebanyakan tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat banyak orang tua tidak sanggup menutupi biaya sekolah.  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-sosial-surabaya/">Dinas Sosial</a> (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin menyatakan segera melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan. Dengan demikian, pihaknya bisa mengetahui penyebab mereka putus sekolah.  Apakah mereka tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau ada penyebab lain mereka putus sekolah di luar faktor ekonomi.

Gotong Royong Bantu Anak Putus Sekolah di Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lembaga perlindungan anak

Berita Terkini