<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/13DC932A-A1F9-40D0-815A-9F3709EFD35E-3306468465.jpeg" alt="Gubernur Lemhanas Ace Hasan di peringatan Nuzulul Quran. (Lemhanas)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhanas Ace Hasan di peringatan Nuzulul Quran. (Lemhanas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) turut melakukan kajian atas sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil kajian tersebut bersifat rahasia dan sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak bisa mengungkap secara terperinci, Gubernur Lemhannas Aceh Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa sistem pilkada memang harus dievaluasi. Menurut Ace Hasan, evaluasi perlu dilakukan karena sistem yang digunakan selama ini sudah berjalan lebih kurang 15 tahun. Dibutuhkan perbaikan dari berbagai aspek agar pilkada ke depan menghasilkan kepala daerah yang lebih baik. Untuk itu, Lemhannas turut melakukan kajian dan sudah menyerahkan hasil kajian tersebut kepada presiden. &rdquo;Tentu, saya kira setiap sistem harus kita evaluasi. Karena, ini sudah hampir berlangsung 15 tahun kita melakukan pilkada secara langsung. Rasanya memang perlu untuk dilakukan perbaikan dari aspek, prosedur, sistem, maupun nanti hasilnya sehingga bisa menghasilkan kepala daerah yang baik,&rdquo; terang dia pada Selasa (13/1). Melalui evaluasi tersebut, Lemhannas berharap ada perbaikan. Utamanya pada aspek kualitas kepemimpinan di daerah. Menurut dia, proses demokrasi yang baik akan menghasilkan output yang baik. Dasarnya adalah pendidikan politik berkualitas. Sehingga nantinya kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada dapat menjalankan tugas secara maksimal. &rdquo;Betul-betul bisa menjalankan tugas untuk melayani rakyat sebaik-baiknya dan memungkinkan tidak terjadinya penyimpangan secara hukum, misalnya korupsi,&rdquo; ucap Ace Hasan. Berkaitan dengan substansi hasil kajian yang dilakukan oleh Lemhannas, Ace Hasan menegaskan kembali bahwa hal itu bersifat rahasia. Untuk itu, hasil kajian tersebut tidak bisa disampaikan kepada publik. Yang pasti, politisi Partai Golkar itu menyatakan bahwa kajian sudah dilakukan dan hasilnya sudah diserahkan kepada presiden. &rdquo;Soal substansi dari materi kajian, saya kira (sudah) kami sampaikan kepada bapak presiden secara rahasia,&rdquo; tandasnya. Kajian terkait dengan pelaksanaan pilkada itu dilakukan oleh Lemhannas di tengah munculnya usul pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Meski beberapa partai politik sudah menyatakan sikap atas usulan tersebut, tidak sedikit yang menolak usulan itu. Polemik atas usulan itu pun terus bergulir dengan argumen berbeda di antara pihak yang mendukung dan menolak.

Lemhannas evaluasi sistem Pilkada setelah 15 tahun. Hasil kajian rahasia sudah diserahkan ke Presiden Prabowo guna perbaikan kepala daerah

Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Setelah 15 Tahun Berjalan, Lemhannas Serahkan Hasil Kajian Kepada Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/iR6q5emLqO76GLrY33JdalhQcCOFRX89HD4DB8na-3855684769.jpg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily, saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily, saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para kepala daerah jeli membaca perkembangan geopolitik global. Menurut dia, situasi dunia hari ini bisa berdampak nyata pada ketahanan nasional hingga daerah. "Karena kita tahu bahwa tidak ada kebijakan, termasuk kebijakan daerah, yang tidak terdampak dari situasi geopolitik global saat ini,&rdquo; ujar Ace saat mengisi retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6) sebagaimana dilansir Antara. Dia mencontohkan beberapa isu global yang perlu diantisipasi pemerintah daerah. Misalnya, kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang masih menjadi bahan negosiasi hingga kini. Kepala daerah harus tahu perkembangan isu tersebut, karena akan berpengaruh terhadap sektor industri nasional, terutama garmen, tekstil, dan kayu. &ldquo;Tentu ini perlu diantisipasi. Setiap daerah harus memiliki upaya serius melakukan diversifikasi produk, terutama mendorong UMKM agar mampu berdaya saing di tengah situasi global saat ini,&rdquo; tuturnya. Kemudian, soal perkembangan konflik Israel dan Iran yang berpotensi memicu ketegangan kawasan dan memengaruhi stabilitas global. Kepala daerah dinilai perlu memiliki kewaspadaan nasional untuk membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan sikap pusat. Selain itu, dia turut menegaskan, ketahanan ekonomi dalam negeri menjadi kunci menghadapi tekanan global yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi kepala daerah untuk memperkuat daya tahan daerah masing-masing melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penguatan sektor strategis. &ldquo;Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk harus menjaga kekompakan, menjaga persatuan dan memastikan agar semua ada dalam satu kekompakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya turut menyampaikan soal anggaran untuk retret kepala daerah gelombang II kali ini. Anggaran retret gelombang II yang digunakan tidak lebih besar dari pelaksanaan sebelumnya. Meski angkanya masih direkap, tapi dipastikan tidak sampai Rp 500 juta. &ldquo;Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp 500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp 13 miliar, red), karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini,&rdquo; paparnya. Ada sejumlah efisiensi yang dilakukan untuk gelombang II kali ini. Di antaranya, pengeluaran untuk peserta. Yang mana, ketika di Magelang peserta mencapai 1.000 orang. Di IPDN hanya 84 orang. Hal ini turut berdampak pada biaya konsumsi yang lebih kecil. Penghematan selanjutnya, soal fasilitas. Menurut dia, dengan menggunakan yang tersedia di IPDN dan penyesuaian seremoni yang dilakukan terbatas maka biaya bisa ditekan.&nbsp;(mia)

Gubernur Lemhannas mengingatkan kepala daerah untuk jeli terhadap geopolitik global yang berdampak pada ketahanan daerah.

Gubernur Lemhannas Ingatkan Kepala Daerah Jeli Sikapi Situasi Geopolitik Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/82A776BA-B69C-40E3-B696-706D0AC5F838-2220797508.jpeg" alt="Gubernur Lemhanas Ace Hasan saat menjadi pembicara di Jatim Retreat. (Lemhanas)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhanas Ace Hasan saat menjadi pembicara di Jatim Retreat. (Lemhanas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump justru menjadi momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Kebijakan proteksionisme ini, yang diumumkan Trump pada 2 April 2025 sebagai bagian dari Liberation Day untuk memperkuat ekonomi AS, dinilai Ace harus dijadikan pendorong bagi Indonesia mempercepat pembangunan kemandirian nasional. &ldquo;Ini momentum bagi kita. Dunia tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas. Kita harus memperkuat fondasi ekonomi nasional,&rdquo; ujar Ace Hasan dalam acara Jatim Retreat 2025 di Kota Batu, Sabtu (26/4). Ace menegaskan, ketahanan ekonomi menjadi pilar utama ketahanan nasional. Indonesia perlu mempercepat hilirisasi sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, mendorong ekonomi kreatif, dan melakukan transformasi digital untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global. &ldquo;Ketahanan ekonomi harus dibangun dari dalam. Kita kelola sendiri kekayaan alam kita, perkuat ketahanan pangan dan energi, serta ciptakan lapangan kerja berkualitas,&rdquo; paparnya. Ace juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menyebut Jawa Timur sebagai provinsi dengan potensi besar untuk menopang kemandirian nasional, didukung kekuatan demografi, ekonomi, dan sektor kreatif. Namun, ia mengingatkan bahwa Jawa Timur harus tetap waspada terhadap disrupsi global, perubahan pola perdagangan dunia, serta krisis sosial budaya akibat transformasi digital. &ldquo;Jawa Timur memiliki kekuatan sektor agrikultur, industri, dan kreatif yang perlu dioptimalkan agar menjadi motor penggerak ekonomi nasional,&rdquo; tegasnya. Ace menekankan bahwa upaya memperkuat ekonomi daerah harus didukung dengan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) agar investasi lebih produktif. Indonesia saat ini memiliki ICOR sebesar 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang rata-rata 4&ndash;5. "Semakin rendah ICOR, semakin efisien ekonomi kita. Kita harus mendorong ini agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan menarik lebih banyak investasi asing,&rdquo; ujarnya. Selain itu, ia mendorong penyederhanaan perizinan, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan hukum sebagai syarat terciptanya iklim investasi sehat. &ldquo;Pemimpin era ini harus adaptif, kolaboratif, dan berpegang teguh pada nilai kebangsaan untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan global,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Gubernur Lemhannas sebut kebijakan tarif Trump jadi momentum Indonesia membangun ketahanan ekonomi dan memperkuat kemandirian nasional.

Gubernur Lemhannas Sebut Jawa Timur Bisa Jadi Motor Kemandirian Nasional

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/Wagub-Lemhannas14-1-2524224255.jpeg" alt="Laksdya TNI Edwin Rajo Mangkuto dilantik sebagai wakil gubernur Lemhannas pada Rabu (19/3). (Lemhanas)." width="100%">
<figcaption>Laksdya TNI Edwin Rajo Mangkuto dilantik sebagai wakil gubernur Lemhannas pada Rabu (19/3). (Lemhanas).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Laksamana Muda (Laksda) TNI Edwin Rajo Mangkuto punya pengalaman panjang selama berdinas di TNI AL. Dia merupakan perwira tinggi (pati) TNI AL yang berpengalaman sebagai penerbang. Tidak hanya itu berbagai posisi strategis di Angkatan Laut pernah dia duduki.&nbsp; Dengan rekam jejak dan pengalaman panjang pada bidang perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, dan keamanan maritim, kehadiran Laksdya TNI Edwin Rajo Mangkuto di Lemhannas diharapkan dapat memperkuat peran lembaga tersebut dalam mencetak pemimpin yang tangguh dan siap menghadapi tantangan bangsa di masa depan. Edwin adalah salah satu pati TNI AL dengan perjalanan karir yang mencerminkan kombinasi keahlian teknis, kepemimpinan strategis, dan pemahaman mendalam terhadap pertahanan maritim Indonesia. Pelantikannya sebagai wakil gubernur Lemhannas hari ini (19/3) sekaligus menandai langkah barunya. Penugasan itu menjadi promosi bagi Edwin yang sebelumnya berpangkat laksamana muda TNI.&nbsp; Akademi Angkatan Laut (AAL) mencatat Edwin sebagai lulusan 1991. Dari akademi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur itu, dia melanjutkan pendidikan spesialisasi sebagai penerbang TNI AL. Kemampuannya di bidang penerbangan membuat dirinya diturunkan dalam berbagai operasi strategis. Dari sana, dia juga mendapat kepercayaan memimpin kapal perang dalam berbagai misi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015681805/lemhanas-bekali-kepala-daerah-materi-wawasan-kebangsaan-diskusikan-berbagai-isu-aktual">Lemhanas Bekali Kepala Daerah Materi Wawasan Kebangsaan, Diskusikan Berbagai Isu Aktual</a> Di TNI AL, Edwin adalah satu di antara pati yang punya perpaduan pengalaman sebagai penerbang dan komandan kapal perang. Sehingga dia memiliki perspektif unik dalam pengelolaan kekuatan laut. Karier Edwin terus berkembang dengan penugasan di berbagai lini, baik pada aspek operasional sampi penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI.&nbsp; Dia tercatat pernah bertugas sebagai komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal), komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAL, hingga Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI. Kini, Edwin mendapat mandat menduduki posisi nomor dua di Lemhannas.&nbsp; Selain pengalaman tempur dan kepemimpinan di berbagai satuan, Edwin juga mengembangkan wawasan akademisnya. Dia terdata sebagai&nbsp; peraih gelar sarjana hukum dan magister ilmu hukum di Universitas Hang Tuah dan magister pertahanan di Universitas Pertahanan. Tidak heran, dia aktif dalam dunia pemikiran strategis, khususnya yang terkait dengan kedaulatan maritim dan ketahanan nasional. Salah satu Edwin adalah lahirnya buku berjudul Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan. Buku tersebut sejalan dengan visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam setiap peran yang diembannya, Edwin selalu membawa perspektif inovatif dan strategis. Baik untuk urusan operasi militer, pengelolaan organisasi,, maupun pembangunan kebijakan.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Laksdya TNI Edwin Rajo Mangkuto punya pengalaman panjang selama berdinas di TNI AL sebelum menjabat Wakil Gubernur Lemhannas.

Profil Laksda TNI Edwin Rajo Mangkuto, Penerbang TNI AL yang Jadi Wakil Gubernur Lemhannas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/JKT_GLADI-JELNAG-HUT-TNI_HANUNG-HAMBARA_01102024-3-2445600527.jpg" alt="Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah prajurit melakukan gladi jelang HUT TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (01/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyarankan pembentukan Angkatan Siber harus dilakukan dengan persiapan matang. Itu bisa dilakukan dengan satuan taktikal atau satuan siber di TNI. Dengan begitu, pemerintah punya waktu untuk menyusun dan menyiapkan pembentukan Angkatan Siber dengan lebih baik. Termasuk di antaranya yang terkait dengan urusan anggaran. &rdquo;Angkatan Siber ini tidak akan punya beban alutsista yang usianya 30 tahun. Angkatan Siber ini tidak punya beban ada perwira bintang satu yang nonjob. Tidak ada beban itu. Benar-benar mulai dari nol,&rdquo; kata Andi Widjajanto pada Selasa (8/10). Menurut penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) itu, akan jauh lebih mudah mengatur dan merencanakan anggaran untuk satuan siber ketimbang langsung menyusun rencana anggaran untuk angkatan baru. Karena itu, bila persiapannya dilakukan jauh hari dan berlangsung secara berjenjang dengan pentahapan yang baik, keinginan menghadirkan Angkatan Siber akan menjadi lebih mudah. &rdquo;Jadi, kalau perencanaannya disiapkan secara ajeg dari awal ya akan lebih mudah menyiapkan anggaran untuk Angkatan Siber,&rdquo; ungkap Andi. Dia pun menyinggung soal sumber daya manusia atau SDM yang bisa mengisi Angkatan Siber. Sebagai angkatan di bawah TNI, Andi menyatakan bahwa Angkatan Siber mestinya diisi oleh seratus persen militer. Namun demikian, kompetensi mereka harus diperhatikan. Sebab, kebutuhannya tidak sampai dengan TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. &rdquo;Nanti sebagai konsekuensinya mungkin di tahun pertama di Akmil akan memiliki kurikulum dasar yang bareng. Tapi, begitu tahun kedua, ketiga, itu kompetensi yang disiapkan akan sangat-sangat beda antara siber dengan angkatan-angkatan lain,&rdquo; bebernya.

Mantan gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyarankan pembentukan Angkatan Siber harus dilakukan dengan persiapan matang.

Andi Widjajanto Sarankan Persiapan Pembentukan Angkatan Siber Dimulai dari Satuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-5JPG-3337307823.jpg" alt="Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjadi Komandan Upacara acara puncak HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mayjen TNI Djon Afriandi yang menjadi Komandan Upacara acara puncak HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama MPR berwacana&nbsp;membentuk angkatan siber dalam tubuh TNI. Wacana itu bentuk dari modernisasi alutsista TNI. Pemikiran itu memunculkan beragam polemik. Terbaru muncul dari mantan gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto. Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan TNI justru satuan taktikal. Bukan angkatan baru. &rdquo;Karena yang langsung dibutuhkan adalah yang operasional mengatasi insiden-insiden siber yang semakin hari semakin marak,&rdquo; kata Andi Widjajanto di sela-sela diskusi publik yang berlangsung secara daring pada Selasa (8/10). Diskusi yang digelar oleh Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) itu bertajuk Seminar Nasional Evaluasi Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo: Bidang Politik, Keamanan, Media. Salah satu topik yang dibahas dalam seminar itu bertajuk Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?" Andi Widjajanto menyebut satuan taktikal itu bisa dimulai dari level Batalyon. Kemudian terus naik secara berjenjang sampai bisa dipimpin oleh perwira tinggi. &rdquo;Sebetulnya dari batalyon bisa langsung naik ke level bintang satu di masing-masing angkatan, terus akhirnya naik ke level gabungan (menjadi jabatan) bintang tiga di TNI. Dan, itu bisa dilakukan lima sampai tujuh tahun ke depan,&rdquo; kata dia. Jika satuan taktikal tersebut sudah mapan, sambung Andi, barulah bisa dibentuk angkatan baru, yakni Angkatan Siber. Yang terpisah dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Namun demikian, untuk melahirkan Angkatan Siber, dibutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanpa amandemen UUD 1945, Angkatan Siber tidak akan pernah terwujud. Selain itu, dibutuhkan juga revisi UU TNI. Dengan modal yang dimiliki saat ini, Andi menilai pembentukan Angkatan Siber yang dimulai dari satuan taktikal sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU sudah memiliki satuan siber. Bahkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun sudah punya Pusat Pertahanan Siber. &rdquo;Tinggal bergerak ke atas, ke bawah. Bergerak ke bawah menyiapkan satuan taktikalnya, bergerak ke atas ke level regulasi, kebijakan, dan juga nanti komando di level bintang tiga atau bintang empat,&rdquo; bebernya.

Pemerintah bersama MPR berwacana membentuk angkatan siber dalam tubuh TNI. Wacana itu bentuk dari modernisasi alutsista TNI.

Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Sarankan Pemerintah Bentuk Satuan Taktikal untuk Tangani Insiden Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/76E297F7-7D51-4428-B0A8-DEFCB6315F99-3049292576.jpeg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto." width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto memprediksi perang antarnegara adidaya (hegemonic war) menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Saat resmi berdiri nanti, IKN Nusantara menjadi pusat pertahanan (center of gravity) Indonesia. Andi Widjajanto menjelaskan, ancaman perang terbuka tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia. Tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia. Misalnya, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. &rdquo;Dalam 5 sampai 10 tahun lagi, kalau memikirkan mempertahankan IKN, konteksnya perang hegemoni. Itu konteksnya bukan Tiongkok menyerang Indonesia, bukan Amerika Serikat menyerang Indonesia, bukan Malaysia menyerang Indonesia, melainkan saat kita berusaha mempertahankan IKN, konteksnya ada pertarungan di global, pertarungan geopolitik besar Amerika Serikat versus Tiongkok,&rdquo; kata Andi Widjajanto seperti dilansir dari Antara. Andi menjelaskan, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan tidak menjadi sasaran utama serangan. Tetapi Indonesia menjadi titik yang dilintasi atau dilewati untuk memobilisasi serangan. &rdquo;Indonesia bukan menjadi mandala utama. Melainkan dari Darwin, dari Adelaide menuju ke mandala utamanya pasti lewat ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Pasti, harus melakukan itu,&rdquo; kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Daerah perairan ALKI II yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi, kata dia, merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN. Oleh karena itu, dalam kajian awal mengenai pertahanan IKN, dia menyampaikan, ada beberapa skenario pertahanan yang dapat dipersiapkan. &rdquo;Di antaranya menerapkan delapan protokol A2/AD (anti-akses/penangkalan wilayah). Strategi pertahanan A2/AD saat ini juga telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg),&rdquo; papar Andi Widjajanto. &rdquo;Kita bisa menggelar A2/AD (anti access area denial), anti akses/penangkalan wilayah. Katakanlah kita bisa menggelar delapan protokol A2/AD, mulai dari pertahanan berlapis, pengawasan laut-udara, yang paling susah nanti zona larangan terbang, zona eksklusi maritim sebagai bagian dari ADIZ (zona identifikasi pertahanan udara),&rdquo; terang Andi Widjajanto. Dalam paparan Andi, yang mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN, yaitu pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusi maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi. Lab 45 merupakan lembaga kajian yang berkonsentrasi membuat analisis dan riset mengenai dinamika geopolitik berikut dampak-dampaknya terhadap kemajuan dan stabilitas di Indonesia. Andi Widjajanto merupakan salah satu penasihat senior Lab 45. &rdquo;Hal-hal ini saya ungkapkan sebagai titik awal dari kajian kita memperkuat pertahanan Nusantara, tetapi tesis utama yang saya sampaikan membangun pertahanan Nusantara,&rdquo; ujar Andi Widjajanto. &rdquo;Jadi, bukan sekadar membangun Ibu Kota Nusantara, melainkan memikirkan bagaimana pertarungan negara (pemegang) hegemoni, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, yang nanti menjadikan Indonesia, Nusantara sebagai salah satu titik yang harus mereka dapatkan untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan mereka,&rdquo; tambah dia. Dengan&nbsp;demikian, kata dia,&nbsp;cenderung tidak akan bilateral A lawan Indonesia, B lawan Indonesia, tetapi A dan B bertarung, lalu Indonesia terjepit di tengah-tengah. Indonesia masih memiliki waktu untuk menyusun strategi pertahanan dan menyiapkan pasukan dan alutsista untuk membuat pertahanan berlapis demi menjaga wilayah NKRI, terutama Ibu Kota Nusantara. &rdquo;Kita masih punya waktu untuk mengembangkan pertahanan-pertahanan ini, terutama untuk mengadopsi teknologi,&rdquo; kata Andi Widjajanto. &nbsp;

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto memprediksi perang antarnegara adidaya menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan IKN Nusantara

Gubernur Lemhannas Sebut Perang Hegemoni Jadi Ancaman Pertahanan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-16.07.27.jpg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto (tengah) di Gedung Lemhannas. Melalusa Susthira K./Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto (tengah) di Gedung Lemhannas. Melalusa Susthira K./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia.  Hal tersebut, kata Andi, merupakan salah satu kajian terkait IKN yang dihasilkan Lemhannas sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dia dilantik menjadi Gubernur Lemhannas pada Februari.  ”IKN tidak hanya sekadar menjadi pembangunan kota, tetapi menjadikan IKN sebagai simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia,” kata Andi seperti dilansir dari Antara di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (21/12).  Dia menjelaskan, pergeseran paradigma pembangunan di IKN yang dimaksud meliputi simbol bagaimana Indonesia akan bergerak ke arah smart economy, digital economy, green economy, dan menjadikan Indonesia bagian dari regional maupun global hub.  ”IKN harus menjadi simbol dari transformasi pembangunan ekonomi di Indonesia,” ujar Andi Widjajanto.  Andi mengatakan, kajian Lemhannas tentang IKN selanjutnya mencermati perihal pertahanan IKN di mana IKN akan menjadi pusat gravitasi dan kekuatan di Indonesia sehingga memunculkan kerawanan baru.  ”Berpindahnya Jakarta ke IKN akan mengubah centre of gravity Indonesia, termasuk akan membutuhkan gelar-gelar militer baru pada saat IKN akan menjadi pusat kekuatan di Indonesia,” tutur Andi Widjajanto.  Untuk itu, lanjut dia, kerawanan strategis baru di IKN harus segera dimitigasi, antara lain dengan melakukan gelar udara yang sifatnya mengandalkan air centric warfare sebagai strategi pertahanan IKN. Lalu ada gelar laut yang sifatnya mengandalkan dua strategi kembar, antiakses dan area denial.  ”Strategi itu sudah kami tawarkan ke pemerintah,” imbuh Andi Widjajanto.  Andi mengatakan, strategi pertahanan yang bersifat air centric dibutuhkan karena pertempuran pertahanan pertama yang akan dihadapi di IKN cenderung berupa pertempuran udara dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan cenderung hybrid. Tantangan pertahanan lain di IKN berkaitan dengan perang cyber.  ”Menyimak apa yang terjadi terutama di Rusia dan Ukraina, kita melihat adanya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan, yang dipergunakan dalam perang di Ukraina. Yang paling menonjol memang sifatnya air centric, terutama drone dan rudal yang sudah masuk ke era hipersonik,” ucap Andi Widjajanto.  Oleh karena itu, dia berharap Indonesia bisa segera bersiap untuk melakukan adopsi teknologi-teknologi terbaru dalam bidang pertahanan udara maupun cyber.  ”Teknologi-teknologi baru ini kami amati terus menerus untuk kemudian diusulkan, diadopsi Kementerian Pertahanan-Mabes TNI, termasuk untuk penguatan pertahanan IKN ke depan,” papar Andi.  Secara keseluruhan, Andi menyebut, Lemhannas telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan pada periode 2022 dari lima topik yang diinstruksikan presiden. Yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan IKN. ”Dari Februari sampai pertengahan Desember, kami sudah memberikan kajian berupa rekomendasi-rekomendasi kebijakan, kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta presiden,” terang Andi Widjajanto.

Lemhannas Sebut IKN Simbol Pergeseran Paradigma Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/lemhanas2.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Mayjen TNI Kup Yanto Setiono. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Mayjen TNI Kup Yanto Setiono. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Studi tersebut merupakan bagian dari kunjungan lapangan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV 2022.  Rombongan SSDN sekitar 25 orang tersebut, diterima Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pejabat pemkot. Pertemuan itu berlangsung di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Selasa (5/7).  Pimpinan Rombongan sekaligus Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas Mayjen TNI Kup Yanto Setiono menjelaskan, tujuan peserta SSDN ke Pemkot Surabaya. merupakan bagian dari studi lapangan PPRA 2022 Lemhannas.  ”Ini bagian dari studi program pendidikan lapangan,” kata Mayjen TNI Kup Yanto Setiono.  Selain ke Pemkot Surabaya, para peserta SSDN Lemhannas sebelumnya juga mengunjungi sejumlah instansi lain di Kota Pahlawan. Tujuan ke setiap instansi itu pun disesuaikan dengan analisis studi di lapangan.  Dalam studi lapangan tersebut, dia menyebutkan, para peserta SSDN Lemhannas akan mencari, mempelajari, membahas dan mendiskusikan terkait apa yang terjadi di daerah dari berbagai aspek gatra.  ”Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan semua informasi sebagai pembelajaran pendidikan ini,” ujar Kup Yanto.  Di samping itu, Mayjen TNI Kup Yanto Setiono juga mengungkapkan, hasil studi lapangan itu akan menjadi dasar kajian Lemhannas. Nah, hasil kajian itu bertujuan untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis nasional.  ”Hasil dari studi lapangan ini pada akhirnya nanti untuk kepentingan bangsa, melalui kebijakan-kebijakan nasional yang diputuskan presiden,” jelas Kup Yanto.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan sejumlah strategi yang telah dilakukan Pemkot Surabaya. Mulai dari penanganan Covid-19 dengan melibatkan seluruh stakeholder, reformasi birokrasi, pembangunan SDM, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program padat karya.  ”Tadi saya sampaikan, untuk membangun sebuah kota harus diawali dengan hati, dan mengembalikan lagi rasa gotong-royong, serta saling bantu satu dengan yang lain,” kata Eri.  Wali kota memastikan, gotong-royong merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan ketika ingin membangun kota. Baik itu dalam membangun SDM warga, mengatasi pengangguran, bayi stunting, gizi buruk, serta memutus mata rantai kemiskinan. ”Karena itu seluruh aset pemkot kita gunakan untuk kepentingan umat. Apakah itu dengan kerja sama pihak ketiga yang bekerja orang Surabaya, atau orang Surabaya yang juga langsung bisa memanfaatkan tanah aset itu,” papar Eri.

Lemhanas Belajar ke Pemkot Surabaya Soal Pembangunan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220519-WA0025.jpg" alt="Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto (tengah). Syaiful Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto (tengah). Syaiful Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebutkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan.  ”Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in depth defense),” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto seperti dilansir dari Antara saat memaparkan orasi ilmiah dalam rangkaian HUT Ke-57 Lemhannas, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (19/5).  Menurut Andi, paradigma itu dinilai tidak lagi optimal. Sebab, tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi IKN Nusantara.  Secara geografis, lanjut dia, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara.  ”Oleh karenanya, kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat,” ujar Andi.  Selain itu, kata mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini, Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip forward presence untuk menjaga nusantara di sektor maritim. ”Kemudian struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis,” terang Andi.  Pembangunan IKN akan dilakukan dalam beberapa tahap. Dimulai kelengkapan dimensi regulasi pada 2020 hingga terwujudnya IKN sebagai kota dunia yang berkarakter kota hijau dan juga kota digital.  Salah satu kajian strategis tentang ketahanan IKN yang akan dikaji lebih dalam adalah tentang gelar pertahanan IKN. ”Restrukturisasi gelar pertahanan juga akan berlangsung dalam beberapa tahap yang diharapkan tuntas pada 2035,” ucap Andi.  &nbsp;  &nbsp;  Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto (tengah). Syaiful Hakim/Antara

Pemindahan IKN Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lemhannas

Berita Terkini