<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Omicron.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia kembali mencatat kenaikan kasus Covid-19 selama beberapa pekan terakhir. Peningkatan terjadi karena muncul subvarian BA4 dan BA5 menjadi varian of Concern yang mudah menular. Varian ini sudah terdeteksi di Indonesia lebih dari 50 kasus. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan melepas masker di luar ruangan karena tingginya angka kasus Covid-19.  Peningkatan signifikan mulai terlihat sejak awal pekan ini sebanyak 591 kasus, kemudian penambahan 930 kasus, hingga tembus 1.242 kasus ada tengah pekan. Subvarian BA4 dan BA5 menjadi varian of Concern yang dikuatirkan saat ini karena mudah menular. Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah kasus akan terus meningkat hingga akhir Juli tahun ini.  Ketua Bidang Penanganan Penyakit Menular PB IDI Dr dr Agus Dwi Susanto, SpP(K) meminta pemerintah mengkaji kembali kebjakan lepas masker di tempat umum. Ia juga mendesak pemerintah dan masyarakat untuk menggiatkan kembali vaksinasi booster untuk Covid-19.  "Kami minta agar lepas masker di tempat umum dikaji kembali. Dan masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan ketat seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer," ungkapnya dalam keterangan virtual, Selasa (21/6).  Selain Covid-19, beban ganda penyakit menular juga menjadi ancaman. Ia mengingatkan masyarakat untuk waspada akan penyakit lainnya yang muncul di musim pancaroba ini, seperti Demam Berdarah Dengue, Cacar Monyet, Hepatitis Akut, serta sejumlah penyakit lainnya yang berpotensi timbul.  "Meski kasus cacar monyet masih belum ditemukan di Indonesia namun kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan supaya jangan sampai menjadi outbreak atau Kejadian Luar Biasa di negeri ini," tutup dr. Agus.  Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi, SpOT menilai pandemi ini masih belum selesai.  Situasi endemi menunjukkan penyakitnya ada tetapi penularannya terkendali, jadi endemik bukan berarti kondisi yang bebas penyakit. Situasi endemi menunjukan penyakitnya ada tetapi penularannya terkendali.  "Kami meminta kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk tetap perlu menjalankan berbagai upaya kewaspadaan strategi pencegahan dan sistem pengendalian penularan yang kuat. Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh tenaga medis saja, namun semua pihak secara bersamaan,” tegas dr. Adib.  Sebelumnya pada Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kebijakan pelonggaran masker di ruang terbuka karena berdasarkan data yang ada, kasus Covid-19 sudah menurun dengah positivity rate di bawah 1 persen. Akan tetapi pemakaian masker masih wajib untuk di dalam ruangan dan kerumunan. (*)

Covid-19 Naik Lagi, IDI Minta Pelonggaran Lepas Masker Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652950726867.jpg" alt="Ilustrasi warga menggunakan masker. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga menggunakan masker. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai bahwa kebijakan pemerintah tentang pelonggaran penggunaan masker sudah tepat mengingat risiko penularan Covid-19 di Tanah Air saat ini rendah.  "Setuju, karena memang risiko penularan Covid-19 sekarang di Indonesia rendah sekali," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI Prof. Zubairi Djoerban, Kamis (19/5).  Rendahnya risiko penularan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia terlihat dari menurunnya kasus baru Covid-19, positivity rate yang berada di bawah tiga persen serta kasus aktif yang terus berkurang. Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 saat ini sudah jarang merawat pasien Covid-19. "Rumah sakit rumah sakit rujukan Covid-19 sekarang sepi banget, banyak yang kosong, tidak ada pasien Covid-19 yang dirawat," katanya.  Selain itu, persentase warga yang sudah divaksinasi juga telah mencapai lebih dari 70 persen dari total target sasaran. "Untuk usia lanjut, (vaksinasi, Red.) masih harus ditambah. Untuk 'booster' (penguat), masih diperlukan, tapi keseluruhannya kita sudah mencapai target," kata Zubairi.  Namun demikian, pihaknya mengingatkan masyarakat tidak bebas melepas masker dalam setiap kondisi. Masker hanya boleh dilepas bila berada di tempat terbuka yang tidak terdapat kerumunan. "Kalau banyak kerumunan, ya kita harus tetap pakai masker," kata dia.  Presiden Joko Widodo pada Selasa (17/5) mengumumkan pelonggaran menggunakan masker di luar ruangan karena pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> terkendali. "Dengan memperhatikan kondisi saat ini, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia makin terkendali, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.  Pelonggaran aturan soal pemakaian masker hanya berlaku untuk luar ruangan, tidak untuk ruangan tertutup dan transportasi umum. Bagi kelompok rentan, seperti orang lanjut usia atau yang memiliki penyakit komorbid, pemerintah meminta mereka tetap menggunakan masker.  Pelonggaran juga berlaku untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis lengkap, tidak perlu melakukan tes usap, baik PCR maupun antigen. (*)

Covid Rendah, IDI Dukung Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1611643027553.jpg" alt="Ilustrasi masker. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masker. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat untuk melepas masker saat berada di luar ruangan atau outdoor. Masyarakat diminta untuk tidak salah mengartikan atau menafsirkan bahwa izin tersebut bukan berarti sebebas-bebasnya tanpa masker. Pasalnya status pandemi Covid-19 masih berlangsung dan kasus juga masih ditemukan di masyarakat.  "Kebijakan Pak Presiden harus didengarkan secara utuh ya. Kalau memang dipotong seolah-olah sudah bebas masker," tegas Ahli Spesialis Penyakit Dalam dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam kepada JawaPos.com, Kamis (18/5).  Prof Ari mengakui bahwa memang kondisi kasus Covid-19 saat ini memang lebih lambat pergerakannya. Begitu juga pasca Lebaran tak ada lonjakan yang signifikan. Akan tetapi perlu diingat, kata dia, di saat kita berada di luar ruangan atau di tengah kerumunan bersama orang lain yang belum jelas status vaksinnya tetap menimbulkan risiko penularan.  "Kasus pasca Lebaran tak terjadi peningkatan signifikan, positivity rate sudah rendah. Ada harapan di mana sebenarnya PPKM ini sudah bisa dilonggarkan. Akan tetapi diperbolehkannya buka masker di ruang terbuka bukan berarti bebas lepas masker sebebas-bebasnya," ungkapnya.  Sejak awal, kata dia, Indonesia memang tak seperti negara Tiongkok atau Korea Utara yang selalu melakukan penguncian atau lockdown. Sehingga di Indonesia memang cenderung dapat terjadi kekebalan alami atas dampak kebijakan pembatasan atau PPKM.  "Akan tetapi kita berharap tak ada varian baru, Jika ada, kita bisa saja terpuruk lagi di periode awal 2020, 2021, dan saat Omicron," katanya.

Lepas Masker saat di Outdoor, Ahli: Dengarkan Pesan Jokowi Secara Utuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled-4.png" alt="Semenjak pakai masker untuk mencegah Covid-19, mata dan alis merupakan area wajah tang paling terlihat. Maka area ini harus tampil lebih hidup dengan make-up. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Semenjak pakai masker untuk mencegah Covid-19, mata dan alis merupakan area wajah tang paling terlihat. Maka area ini harus tampil lebih hidup dengan make-up. (Pexels)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat melepas masker di luar ruangan atau outdoor saat beraktivitas. Padahal, menurut para ahli, risiko penularan tetap ada dan tidak ada jaminan aman.  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai masker adalah satu cara yang mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penularan penyakit udara seperti halnya Covid-19. Padahal bukan hanya masker, kata dia, tetapi juga harus diimbangi dengan status vaksin seseorang.  "Ditambah dengan vaksinasi, jadi kombinasi yang signifikan," katanya kepada JawaPos.com, Rabu (18/5).  Menurut Dicky, tak bermasker di luar ruangan belum tentu aman dari Covid-19. Sebaliknya, tak bermasker di dalam ruangan justru mungkin lebih aman, jika semua orang di dalam ruangan sudah divaksinasi.  "Luar ruangan belum tentu aman dan menjamin tak tertular ya. Justru di dalam ruangan malah bisa jadi lebih aman, asalkan semua orang di dalam ruangan itu status vaksinasinya jelas, sudah vaksin 2 dosis dan booster," kata Dicky.  Lalu bagaimana syarat dan pertimbangan jika seseorang melepas masker di luar ruangan atau outdoor? Dicky menyebutkan beberapa syaratnya:  &nbsp;  1. Ada Angin Berhembus  Jangan asal lepas masker di luar ruangan. Outdoor yang aman adalah jika memang terdapat hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat pertukaran udara lebih baik.  &nbsp;  2. Jauh dari Kerumunan  Melepas masker di luar ruangan akan baik jika tidak berada di dalam kerumunan. Sebab jika kita melepas masker di tengah kerumunan meski di luar ruangan, sama saja itu menimbulkan risiko penularan.  &nbsp;  3. Sudah Vaksin  Sebaiknya jika kita melepas masker di luar ruangan, harus mengetahui dan menjamin orang-orang di sekeliling kita sudah divaksinasi 2 dosis dan booster. Jika kita melepas masker di tengah orang yang belum divaksin, maka tetap saja luar ruangan atau outdoor menimbulkan risiko saat melepas masker.

Jangan Asal Lepas Masker, Ini 3 Syarat Outdoor yang Aman dari Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/muzani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menilai, kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional.  "Dengan adanya keputusan pemerintah melonggarkan penggunaan masker di ruang terbuka, maka masyarakat akan terlepas dari rasa jenuh dan kebosanannya selama ini yang diwajibkan menggunakan masker pada kondisi dan area apapun," kata Muzani kepada wartawan, Rabu (18/5).  "Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah, tapi tentu kebijakan ini harus tetap dalam pengawalan berkala dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat, pemerintah lengah dan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan," imbuh Muzani.  Wakil Ketua MPR ini meyakini, kebijakan ini akan membawa perekonomian rakyat lebih baik. Dia pun mengharapkan, daya beli masyarakat akan meningkat dan proses pemulihan ekonomi nasional akan lebih cepat dicapai.  "Kebijakan ini tentu memberikan dampak baik terhadap seluruh lapisan masyarakat kita. Ekonomi rakyat akan membaik, daya beli meningkat. Intensitas jual beli di pasar akan lebih tinggi, perkantoran akan lebih masif lagi, serta kegiatan belajar mengajar baik di sekolah dan di kampus akan kembali normal. Itulah yang selama ini kita nantikan. Dan kita harapkan suasana itu bisa kita capai dalam waktu dekat," jelas Muzani.  Menurut Muzani, keputusan pelonggaran penggunaan masker ini menandakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah menuju fase endemi. Meski begitu, menurut Muzani perlu ada kajian lebih lanjut tentang kemunginan-kemungkinan lainnya.  "Suasana dan kemungkinan menuju fase endemi tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga negara-negara di Eropa. Namun saat ini di China penyebaran Covid-19 masih terdeteksi bahkan meningkat. Artinya jangan tergesa-gesa untuk menetapkan saat ini kita telah masuk ke fase endemi, perlu ada kajian, penelitian, dan pemahaman global tentang identifikasi dari endemi itu sendiri," pungkas Muzani.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka pemerintah memutuskan masyarakat tidak perlu lagi memakai masker di ruang terbuka atau di luar ruangan.  ’’Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka, tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” kata Jokowi dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  Namun, lanjut Jokowi, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker Kemudian, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas. (*)

Pelonggaran Pemakaian Masker Berdampak pada Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/thp-kenjeran.jpg" alt="WAKTU UNTUK KELUARGA: Sebanyak 8 ribu pengunjung memadati Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>WAKTU UNTUK KELUARGA: Sebanyak 8 ribu pengunjung memadati Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan pelonggaran pemakaian masker yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.  Kebijakan ini juga sekaligus dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan masyarakat yang diminta memakai masker lebih dua tahun terakhir. "Saya yakin, kebijakan ini sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang. Selain penyebaran virus <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">korona</a> yang sudah turun, pelaksanaan imunisasi yang sudah hampir merampungkan tahap I dan II menjadi pertimbangan. Apalagi didukung oleh penggalakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin booster</a> yang semakin hari semakin tinggi di tengah masyarakat," kata Saleh, Rabu (18/5).  Meski demikian, pelonggaran ini diharapkan tidak membuat masyarakat menjadi lengah. <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">Protokol kesehatan</a> standar harus tetap dipatuhi, di tempat-tempat keramaian harus tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus tetap dilaksanakan.  "Begitu juga cuci tangan, itu harus menjadi kebiasaan. Sebab, kebersihan anggota tubuh menjadi sangat penting baik di masa pandemi ataupun di masa normal. Kebersihan adalah kunci utama kesehatan. Itu berlaku universal. Karena itu, kebersihan harus tetap dijaga dan digalakkan," ungkap Saleh.  Terkait menuju fase endemi, lanjut Saleh, masyarakat harus bersabar. Karena banyak faktor yang masih perlu dikaji dan didalami. Jika nanti sudah dianggap tepat, status endemi tersebut pasti akan diumumkan.  "Saya berharap, bahwa kebijakan terbaru ini dapat membuka pintu untuk mengalihkan kita ke fase endemi. Fase endemi ini tentu bisa dilalui bersama jika ada kesadaran untuk saling menjaga dan saling mengingatkan. Saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan agar semua bisa sehat," ujar Saleh.  Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) mengatakan, dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia yang semakin terkendali, maka pemerintah memutuskan masyarakat tidak perlu lagi memakai masker di ruang terbuka atau di luar ruangan.  ’’Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka, tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a> dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  Namun, lanjut <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Jokowi</a>, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker Kemudian, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. ’’Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker saat melakukan aktivitas,” ungkap Presiden. (*)   &nbsp;

Masker Memang Tak lagi Wajib Dipakai, Tapi Prokes Harus Tetap Dipatuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mural-Protokol-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1-5.jpg" alt="Petugas PPSU memakai masker saat menyelesaikan pembuatan mural melawan Covid-19 di Terowongan Cawang, kelurahan Cikoko, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Pemerintah terus berkampanye melalui pesan mural untuk mengingatkan kepada masyarakat agar saling menjaga d" width="100%">
<figcaption>Petugas PPSU memakai masker saat menyelesaikan pembuatan mural melawan Covid-19 di Terowongan Cawang, kelurahan Cikoko, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Pemerintah terus berkampanye melalui pesan mural untuk mengingatkan kepada masyarakat agar saling menjaga d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membolehkan masyarakat tidak memakai masker pada saat berkegiatan di luar ruangan. Kebijakan tersebut dinilai, Pemerintah telah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19  "Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah SWT dan mengapresiasi keputusan pemerintah yang diumumkan Presiden Jokowi mengenai dicabutnya kewajiban mengenakan masker bagi masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (18/5).  Luqman mengatakan, kebijakan tersebut mencerminkan pemerintah yang tetap konsisten, sistematis dan terukur dalam melakukan pengendalian pendemi Covid-19. Menurut dia, pemerintah tidak mudah terlena dan gegabah merespons fenomena Covid-19 yang belakangan ini berbukti melandai.  "Keputusan ini menunjukkan keberhasilan penanganan atas pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah selama ini. Keberhasilan ini juga berkat peran aktif masyarakat yang secara umum mematuhi berbagai kebijakan pengendalian Covid-19 yang ditetapkan pemerintah," ucap Luqman.  Lugman mengaku sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang secara bertahap melakukan 'normalisasi' kehidupan masyarakat dari pandemi Covid-19. Dia menilai normalisasi kehidupan secara bertahap harus dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.  "Pencabutan secara bertahap kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seiring makin terkendalinya pandemi Covid-19, adalah bukti pemerintah memiliki perencanaan matang, tidak buru-buru dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat," ujar Ketua PP GP Ansor.  Lebih lanjut, Luqman berharap masyarakat memberi dukungan penuh atas kebijakan normalisasi yang bertahap ini. Dia meminta masyarakat percaya bahwa pemerintah tidak sedang ingin memelihara pembatasan-pembatasan agar masyarakat merasakan kesulitan.  "Tetapi, semata karena pemerintah bermaksud memastikan pandemi Covid-19 berakhir dengan mengutamakan keselamatan hidup masyarakat. Pemerintah sedang menjalankan salah satu tujuan syariat Islam, yakni hifdz nafs atau melindungi hak hidup manusia," pungkas Luqman.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka pemerintah memutuskan masyarakat tidak perlu lagi memakai masker di ruang terbuka atau di luar ruangan.  “Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka, tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” kata Jokowi dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  Namun, lanjut Jokowi, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker Kemudian, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.  “Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker saat melakukan aktivitas,” pungkas Jokowi.

Masyarakat Boleh Lepas Masker, DPR: Pemerintah Berhasil Tangani Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-7-PAMERAN-MAKANAN-KOREA-FED-7.jpg" alt="Ratusan pengunjung memadati arena K-Food Fair 2019 di Central Park, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Digelarnya K-Food Fari 2019 ini merupakan salah satu bukti Indonesia diperhitungkan dalam industri makanan lokal Korea, Acara yang digelar selama 4 hari ini m" width="100%">
<figcaption>Ratusan pengunjung memadati arena K-Food Fair 2019 di Central Park, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Digelarnya K-Food Fari 2019 ini merupakan salah satu bukti Indonesia diperhitungkan dalam industri makanan lokal Korea, Acara yang digelar selama 4 hari ini m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan (outdoor). Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> di Indonesia yang saat ini makin terkendali.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya pun juga mengizinkan bagi pengunjung mal yang berada di area terbuka untuk melepas masker. ’’Selama pengunjung berada di luar ruangan atau di area terbuka maka diberlakukan tidak wajib masker,” ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (17/5).  Namun, Alphonzus masih menunggu keputusan tertulis dari pemerintah. Setelah aturan tertulis keluar, maka kebijakan tersebut segera di berlakukan pada semua mal. ’’Masih sedang ditunggu ketentuan tertulisnya. Seperti biasanya pengumuman lisan dari pemerintah akan ditindaklanjuti dengan ketentuan resmi tertulis,” tuturnya.  Sebagai informadi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo</a> dalam memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. ’’Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker," ujar Presiden.  Sementara itu, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. "Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," imbuhnya.  Selain melonggarkan kebijakan pemakaian masker, pemerintah juga melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau Antigen bagi pelaku perjalanan. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> lengkap. "Kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr-test/">PCR</a> maupun antigen," urainya. (*)

Pengunjung Mal di Area Outdoor Kini Juga Boleh Lepas Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Duduk-Tanpa-Berjarak-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua," width="100%">
<figcaption>Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo</a> sudah mengizinkan masyarakat tak memakai masker di ruangan terbuka atau outdoor. Menanggapi hal itu, epidemiolog meminta masyarakat tetap waspada dalam menafsirkan kebijakan tersebut.  Pasalnya tak semua ruangan terbuka itu baik, dan bukan berarti ruangan tertutup juga tak baik. Ada beberapa indikator yang memengaruhi salah satunya status <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksinasi</a> dan booster.  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman meminta masyarakat jangan terlalu bereuforia menanggapi keputusan itu. Masker dan vaksinasi adalah duet terbaik dalam mengatasi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Sehingga menurutnya, bukan soal masker, tetapi yang utama adalah status vaksinasi seseorang.  ’’Kita harus sangat hati-hati ya menarasikan ini, jangan sampai membangun euforia atau percaya diri berlebihan yang akhirnya membuat kita abai dan merugikan diri sendiri," jelas Dicky kepada JawaPos.com, Selasa (17/5).  Dia menambahkan, penggunaan masker adalah perilaku yang selain mudah, murah, juga efektif dalam mencegah penularan penyakit udara seperti halnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Apalagi ditambah akselerasi vaksinasi. Ini jadi kombinasi signifikan yang terkontribusi dalam menurunkan potensi penularan. ’’Kombinasi ditambah dengan adanya prokes termasuk perbaikan kualitas udara dan ventilasi, ini jadi upaya kita mengarah keluar dari pandemi,” ucap dia.  Ia mengakui cakupan 2 dosis di Indonesia sudah tercukupi. Akan tetapi untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin</a> dosis ketiga atau booster, Indonesia masih jauh dari target.  Berdasarkan data dari Our World in Data, vaksin 1 dosis mencapai 73 persen. <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">Vaksin</a> 2 dosis mencapai 60 persen. Dan vaksin 3 dosis atau booster baru 13 persen. Apalagi di tengah munculnya<a href="https://www.jawapos.com/tag/omicron/"> Omicron plus</a>, kata Dicky, membuat seseorang tak cukup jika hanya divaksinasi 2 dosis.  ’’Kita harus ingat nih untuk konteks Omicron plus yakni BA.2, dan turunannya, nah adanya cakupan vaksinasi 2 dosis tak cukup. Harus 3 dosis barulah efektif. Dosis cakupan booster harus di atas 70 persen. Indonesia kan belum. Terutama kita lihat di Indonesia kita lihat cakupan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksinasi</a> booster sudah di atas 50 persen belum,” jelasnya.  &nbsp;  Jangan Buru-Buru  Maka ia meminta agar para menteri, pejabat daerah, hingga tim teknis mampu menerjemahkan arahan pelonggaran yang disampaikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Joko Widodo</a> agar lebih hati-hati dan bijaksana. Ia sepakat bahwa pelonggaran dapat dilakukan bertahap. Dicky menargetkan akhir 2022 adalah waktu yang pas bagi cakupan vaksinasi secara global.  ’’Tentang masker ini harus bijak tak terburu-buru. Saya sepakat dengan pak presiden, bertahap ya. Prediksi saya akhir tahun ini kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik dan aman jika cakupan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksinasi</a> global 70 persen terpenuhi. Tapi kalau masih banyak negara yang melakukan pengabaian atas vaksinasi, tetap saja risikonya besar. Kita belum cukup aman dalam situasi pelonggaran masker ini, harus dikendalikan terukur dulu. Sabar sih menurut saya,” kata Dicky. (*)  &nbsp;

Tak Lagi Wajib Bermasker, Epidemiolog: Jangan Terburu Lepas Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/masker-amerika.jpeg" alt="Orang-orang berjalan tanpa masker di New York City pada 4 Mei 2021. Carlo Allegri | Reuters" width="100%">
<figcaption>Orang-orang berjalan tanpa masker di New York City pada 4 Mei 2021. Carlo Allegri | Reuters</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat sudah mengubah peraturan penggunaam masker. Sudah hampir 70 persen populasi di AS divaksinasi Covid-19. Maka CDC merekomendasikan boleh melepas masker di dalam dan di luar ruangan.  Menanggapi hal ini, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas YARSI sekaligus Mantan Direktur WHO SEARO Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan ada 5 pertimbangan di Amerika Serikat boleh tanpa masker kalau sudah divaksin lengkap. Lalu bagaimana di Indonesia?  "Sehubungan keputusan Amerika Serikat bahwa warga Amerika Serikat yang sudah lengkap di vaksin dapat beraktivitas tanpa menggunakan masker lagi dan tidak usah menjaga jarak, maka sebagian masyarakat kita lalu bertanya apakah kebijakan serupa akan dapat juga diterapkan di negara kita," katanya kepada wartawan, Sabtu (15/5).  Ia menganalisa bagaimana proses yang terjadi di Amerika Serikat berdasar bukti ilmiah yang ada. Setidaknya melibatkan lima hal dan kemudian membandingkan data yang ada di Indonesia.  Menurutnya kebijakan di Amerika Serikat ini secara jelas menyebutkan bahwa mereka yang sudah divaksin secara penuh dapat beraktifitas tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak, kecuali kalau ada aturan lokal lain yang mengaturnya. Kalau ditelaah lebih lanjut, yang dimaksud sebagai sudah divaksin secara penuh adalah hanya kalau sudah 2 minggu sesudah penyuntikan dosis ke-2 vaksin Pfizer atau Moderna atau 2 minggu sesudah penyuntikan dosis tunggal vaksin Johnson &amp; Johnson.  "Kalau di luar itu maka dianggap belum divaksinasi secara penuh dan tetap harus pakai masker dan menjaga jarak," katanya.  Vaksin yang sekarang digunakan di Indonesia adalah Sinovac dan Astra Zeneca serta vaksin Sinopharm sudah mengantongi izin. Tentu saja mungkin saja di perluas ke jenis-jenis lain di masa datang.  Kemudian pertimbangan lain, cakupan vaksinasi Amerika Serikat sudah cukup besar. Data hari ini 15 Mei 2021 menunjukkan sudah ada sekitar 268 juta dosis vaksin Covid-19 yang disuntikkan di Amerika Serikat. Data per 14 Mei 2021 menunjukkan bahwa sekitar 155,3 juta orang di negara itu sudah menerima vaksinasi sedikitnya satu kali, dan sekitar 120,3 juta orang sudah divaksinasi lengkap dua kali dengan vaksin Pfizer dan juga Moderna serta satu kali dosis tunggal vaksin Johnson &amp; Johnson.  Jadi, di Amerika Serikat sampai 14 Mei sudah ada lebih dari 59 persen penduduk yang divaksin setidaknya satu kali. Target Presiden Joe Biden adalah 70 persen orang dewasa sudah akan di vaksin pada 4 Juli mendatang. Saat ini setiap harinya dilakukan penyuntikan 1,95 juta dosis vaksin seharinya di Amerika Serikat, dan bahkan disana pernah sampai 3,38 juta dosis sehari pada 13 April 2021 yang lalu.  Sementara itu, data Kementerian Kesehatan Indonesia pada 14 Mei 2021 pukul 18.00 menjukkkan sudah ada 13.700.389 masyarakat kita yang sudah mendapat suntikan dosis pertama dan 8.921.978 sudah mendapat dosis ke dua secara lengkap.  "Pertimbangan lain juga melihat pola kecenderungan epidemilogi tentang naik turunnya jumlah kasus dan kematian di negara itu," kata Prof Tjandra Yoga.  Dan menurutnya, AS berhasil membujuk warganya untuk bersedia divaksinasi. Tentu mungkin saja ada pertimbangan lain yang menyangkut social determinant of health.

Bisakah Kita Meniru AS? Mayoritas Divaksinasi dan Boleh Lepas Masker

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lepas masker

Berita Terkini