<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/f3ZvlaEpTXFN0XEfPcSHxTZnAhsfZ5XhVrtVPOZ8-2483950554.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (YouTube OJK)" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (YouTube OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat likuiditas perbankan nasional menguat setelah adanya penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal itu tercermin dari rasio alat likuid perbankan terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) maupun terhadap non-core deposit (AL/NCD) yang berada di atas ambang batas (regulatory threshold) yang ditetapkan. &ldquo;Likuiditas perbankan masih relatif evolved, tercermin dari AL/DPK dan AL/NCD yang terjaga di atas regulatory threshold setelah penambahan DPK pada bank-bank BUMN pada 12 September. Likuiditas perbankan tercatat meningkat,&rdquo; kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu. Hingga 12 September 2025 setelah adanya guyuran Rp200 triliun dari pemerintah, likuiditas perbankan tercatat membaik, katanya, menjelaskan. Rasio AL/DPK naik dari 24,01 persen pada 4 September menjadi 25,57 persen per 12 September 2025. Rasio AL/NCD juga meningkat dari 106,92 persen menjadi 113,73 persen pada periode yang sama. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh bank-bank BUMN yang mencatat perbaikan signifikan dalam rasio AL/DPK maupun AL/NCD. Dian menambahkan, pada Agustus 2025 pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga sama-sama menunjukkan kenaikan, masing-masing sebesar 7,56 persen (year-on-year/yoy) untuk kredit dan 8,63 persen (yoy) untuk DPK. Dengan perkembangan itu, rasio kredit terhadap DPK (Loan to Deposit Ratio/LDR) perbankan berada di level 86,03 persen. Dirinya menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa saat ini perbankan nasional memiliki bantalan likuiditas yang kuat karena ditopang oleh tambahan dana pemerintah serta pertumbuhan alat likuid yang sehat. &ldquo;Hal ini menunjukkan bahwa perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit yang cukup besar ke depannya,&rdquo; katanya. Pemerintah menyalurkan dana Rp200 triliun melalui Bank Indonesia ke lima bank Himbara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku sejak 12 September 2025. Dari total tersebut, BRI, BNI dan Bank Mandiri masing-masing memperoleh Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan dana dari saldo anggaran lebih (SAL) tersebut diharapkan mampu memperkuat likuiditas, mendorong kredit, sekaligus menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran di sistem keuangan. &ldquo;Jadi saya pikir ketika uang bertambah ke sistem, dua sisi akan bergerak. Yang pertama sebenarnya likuiditas bertambah kan. Itu otomatis pelan-pelan bunga di pasar akan turun,&rdquo; ujar dia. &nbsp; &nbsp;

Penempatan dana Rp 200 triliun diharapkan memperkuat likuiditas, dan menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran di sistem keuangan.

OJK Sebut Likuiditas Perbankan Menguat Pascapenempatan Dana Rp200 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/DJI_20250728170628_0013_DJPG-1424718236.jpg" alt="Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kondisi likuiditas perbankan nasional menunjukkan perbaikan signifikan hingga Agustus 2025. Seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan dan turunnya outstanding instrumen moneter Bank Indonesia (BI). Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menuturkan, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun menjadi 5,1 persen. Merupakan titik terendah saat ini. Sejalan dengan penurunan BI rate menjadi 5 persen. Menjadi sinyal positif bagi sektor perbankan dalam upaya menurunkan cost of fund atau biaya dana. "Hal tersebut menjadi peluang bagi perbankan untuk bisa ke depannya menurunkan cost of fund perbankan. Kita melihat juga tren ini terjadi di beberapa negara. Penurunan suku bunga ini berita baik buat ekonomi," terang Nixon dalam public expose bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/9). Total outstanding SRBI hingga Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 718 triliun. Turun dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp 923 triliun. Penurunan lebih dari Rp 200 triliun itu dinilai turut melonggarkan likuiditas sistem keuangan nasional. Seiring dengan berkurangnya jumlah SRBI yang diperpanjang dan yang telah jatuh tempo. "Ini untuk dunia perbankan termasuk yang ikut melonggarkan likuiditas. Sehingga persaingan atau peperangan suku bunga menjadi tensinya terasa lebih menurun," imbuhnya. Hingga Juni 2025, tren pertumbuhan kredit memang mengalami perlambatan. Ini sudah terasa sejak kuartal I 2025. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) justru lebih tinggi. Termasuk yang terjadi di BTN. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak pada kinerja BTN. Pada April 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah menerbitkan peraturan baru yang memperluas batas penghasilan penerima KPR subsidi. Di wilayah Jabodetabek, batas penghasilan untuk single income kini menjadi Rp 12 juta dan untuk pasangan suami istri Rp 14 juta. "Jadi, ini ada upgrade masyarakat yang boleh menerima subsidi di bidang perumahan," terangnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah. Naik dari kuota tahun lalu yang hanya 220 ribu unit. BTN yang memegang pangsa pasar KPR sekitar 75-80 persen, telah menyalurkan 95 ribu unit rumah FLPP hingga Juni 2025. Dan menargetkan bisa mencapai 220 ribu-230 ribu unit hingga akhir tahun. "Hingga September ini, kami upayakan bisa capai 150 ribu unit," katanya. Mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah kembali menetapkan target perumahan FLPP sebesar 350 ribu unit. Nixon optimistis target itu bisa tercapai. Dengan catatan proses persiapan dilakukan lebih baik sejak awal tahun. "Tahun ini, kondisinya memang mulainya agak lebih telat, kami terasa di lapangan. Jadi, tahun depan harusnya lebih well prepared dan 350 ribu rumah kami yakin di tahun depan bisa dicapai," pungkasnya.

Kondisi likuiditas perbankan membaik, berkat penurunan suku bunga dan kebijakan pemerintah untuk KPR subsidi.

Likuiditas Perbankan Membaik, BTN Targetkan 150 Ribu KPR Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/IMG-20250409-WA0060-2966144623.jpg" alt="Petugas bank menyusun lembaran uang rupiah dan dolar di salah satu bank di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas bank menyusun lembaran uang rupiah dan dolar di salah satu bank di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan perbankan berada dalam kondisi yang aman dan stabil. Meski terdapat tekanan akibat pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini, likuiditas dan portofolio perbankan masih kuat. "Sejauh ini assessment bersama KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), kita melihat net open position masih aman. Pemberian kredit, (melihat) LDR (loan to deposit ratio) juga masih aman, dana pihak ketiga (DPK) termasuk valas (valuta asing) juga masih aman," terang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, kemarin (10/4). Menurut dia, sektor perbankan tidak terpengaruh secara signifikan oleh fluktuasi nilai tukar rupiah. Saat ini, masih berada dalam posisi yang dapat dikelola. Hanya saja, kondisi ini bisa berubah jika ada peningkatan kebutuhan likuiditas yang mendesak. "Bank Indonesia juga sudah siap untuk intervensi jika likuiditas yang diperlukan," imbuhnya. Sejauh ini pasar uang antar bank (PUAB) dalam rupiah masih normal. Belum ada indikasi bahwa sektor perbankan akan menghadapi masalah serius terkait dengan likuiditas atau fluktuasi rupiah," ujarnya. Dalam situasi ini, komunikasi yang baik antara pemerintah, industri, dan regulator sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Proses komunikasi yang lebih intensif akan membantu mengatasi masalah asymmetric information. Nah, informasi yang tidak seimbang itu dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar. Dian mengakui bahwa persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi dan perbankan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti kebijakan ekonomi global dan perkembangan di pasar internasional. Meski demikian, deregulasi dan penyederhanaan prosedur akan mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Dian menekankan, tidak ada masalah terhadap fundamental perbankan. Justru masih sangat baik. "Pasar modal kan begitu, semakin asymmetric information diatasi, maka confidence investor akan semakin kuat. Dengan komunikasi yang baik dan langkah-langkah yang tepat, sektor perbankan akan tetap stabil, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan ini," tandasnya. Sementara itu, Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mencoba untuk tetap optimistis. Meski memang situasi global sedang tidak menentu. Tapi dari sikap pemerintah dan kesiapan perbankan cukup solid untuk meredam gejolak saat ini. Parwati menyatakan, berbagai indikator seperti rasio kecukupan modal, LDR, hingga non-performing loan terlihat cukup aman. Sepanjang 2024, OCBC mencatat pertumbuhan DPK hingga 13 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 205,9 triliun. LDR bank berkode emiten NISP itu juga mengalami pelonggaran menjadi 81,9 persen. "Likuiditas relatif terjaga, jadi kami masih melihat kondisi yang positif. Likuiditas valas sejauh ini masih terkendali. Likuiditas dolar (USD) dan lainnya tidak ada masalah," ucap Parwati. Dalam menjaga kepercayaan investor, lanjut dia, OCBC berfokus pada fundamental. Percaya pada prospek jangka panjang (long term). Tidak ada aksi korporasi khusus, termasuk buyback saham, dalam waktu dekat. (han)

Pernyataan OJK dan OCBC tentang kondisi likuiditas perbankan di Indonesia di tengah pelemahan rupiah.

OJK Klaim Belum Ada Indikasi Masalah Likuiditas Perbankan di Tengah Pelemahan Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bank-indonesia.jpg" alt="Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengatakan, stabilitas sistem keuangan di Indonesia masih terjaga dan kuat di tengah tekanan imbas pandemi Covid-19. Asisten Gubernur BI Juda Agung menyatakan, melimpahnya likuiditas perbankan belum diimbangi dengan penyaluran kredit yang maksimal.  Juda memaparkan, besarnya likuiditas perbankan tercermin dari rasio alat likuid perbankan terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang berada di kisaran 30 persen. Selain itu, ketahanan permodalan juga masih sangat kuat yaitu di angka 23 persen. Serta, angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) juga terjaga di angka 3 persen.  Menurutnya, likuiditas yang besar belum tersalurkan pada sektor riil baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun korporasi, dan rumah tangga. "Walaupun perbankan memiliki likuiditas yang sangat melimpah, tapi belum bisa disalurkan ke sektor riil kepada kredit korporasi, UMKM, dan rumah tangga," ujarnya dalam acara BI secara virtual, Senin (7/12).  Juda menyebut, penyaluran kredit yang rendah merupakan dampak dari dunia usaha yang masih melihat ketidakpastian akibat pandemi. Sehingga, pelaku usaha terpaksa menahan ekspansi dan operasionalnya, yang berdampak pada permintaan kredit menjadi minim.  Di sisi perbankan, kata dia, juga melihat kondisi saat ini yang penuh dengan risiko. Sehingga perbankan pun berusaha menghindari risiko. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan pihak terkait di tahun depan.  "Dari kebijakan-kebijakan makroprudensial BI, yang kami address dua hal. Pertama adalah likuiditas, kemudian kedua adalah mendorong kredit,” katanya.  Dari sisi likuiditas, Juda menambahkan, BI pun telah mengeluarkan kebijakan makroprudensial dengan ketentuan mengenai rasio intermediasi makroprudensial (RIM) dan penyangga likuditas prudensial (PLM).  Hal itu dilakukan supaya perbankan memiliki ruang gerak secara fleksibel. Selain itu, BI juga telah memberikan insentif kepada bank yang memberikan kredit UMKM, kredit ekspor, dan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV).  "Memang dua tujuan itu, likuiditas dan mendorong intermediasi," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=TDxC49I3P9w

BI: Likuiditas Perbankan Melimpah Tak Diimbangi Penyaluran Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/restru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat memperkuat pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) ke perbankan. Baik untuk bank konvensional maupun syariah. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah persebaran virus SARS-CoV-2.  Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, kerja sama BI dan OJK sangat krusial untuk membantu perbankan. Khususnya bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, tapi masih solvent (mampu membayar utang). Pengucuran dana tentu akan melalui metode yang dipermudah.  "Tapi, tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Koordinasi BI dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS bersifat end-to-end," papar Perry dalam konferensi pers virtual Selasa (20/10).  Ruang lingkup koordinasi dalam keputusan bersama itu mencakup lima hal. Tiga yang pertama adalah sinergi dua lembaga saat pra permohonan, penilaian terhadap pemenuhan persyaratan, dan penyampaian informasi persetujuan permohonan.  Dua lainnya adalah pengawasan terhadap bank penerima dan pelunasan serta eksekusi agunan. Pedoman pelaksanaan kesepakatan itu akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara anggota Dewan Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner OJK.  BI mencatat, likuiditas perbankan masih memadai dengan rasio LDR 83,2 persen. Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan masyarakat juga tumbuh 12,8 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross cukup terjaga meski naik ke level 3,2 persen.  Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, keputusan bersama BI dan OJK itu akan memperjelas mekanisme dan akuntabilitas setiap lembaga. Sinergi tersebut juga akan memperkuat fungsi BI sebagai lender of the last resort.  Terutama untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Manfaat kerja sama itu bagi OJK ialah memperkuat fungsi pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan.

BI dan OJK Sepakat Suntik Likuiditas Perbankan Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Likuiditas melimpah perbankan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian sektor riil. PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) dan PT Bank BNI Syariah ambil bagian melakukan pembiayaan investasi dan proyek agar industri kembali bergairah.  Mandiri Syariah bekerja sama dengan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dalam investasi pengadaan kapal. Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental Nepos MT Pakpahan mengapresiasi dukungan dana dari Mandiri Syariah. Dana itu, ujar dia, akan dimanfaatkan untuk operasional perseroan. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk investasi, yakni membeli 11 unit kapal harbour tug 3200 HP.  Kapal harbour tug adalah kapal yang berfungsi menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas, maupun sungai atau terusan. Kapal itu juga biasa digunakan untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. "Pendanaan ini akan turut menggairahkan ekonomi. Khususnya pengadaan industri galangan kapal," ungkapnya.  Direktur Wholesale Banking Mandiri Syariah Kusman Yandi berharap pendanaan berjangka waktu 5 tahun 6 bulan itu semakin menguatkan sinergi antargrup BUMN. Hingga Juli, kinerja Mandiri Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan 4,16 persen year-on-year. Dia menegaskan, pembiayaan dilakukan dengan strategi, mitigasi risiko, serta kualitas terjaga.  Sementara itu, BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kali Angke, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), senilai Rp126 miliar. Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengungkapkan, pembiayaan tersebut bisa berkontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur air bersih.  Direktur Utama PT Tirta Tangsel Mandiri Denny Kadarwati menyatakan, pembangunan instalasi proyek SPAM Kali Angke tahap I ditargetkan mampu melayani 33 ribu sambungan rumah. Hingga Kamis (20/8), sudah 5.500 pelanggan individu dan equivalent 2.200 pelanggan besar yang mendaftar.  https://www.youtube.com/watch?v=DOKSVrwe-3I

Likuiditas Perbankan Melimpah, Salurkan untuk Pembiayaan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai bahwa kondisi likuiditas di sektor perbankan masih terbilang baik. Melihat kemampuan perbankan yang hingga saat ini masih memberikan relaksasi dunia usaha dan kredit.  Keamanan industri perbankan nasional juga terlihat dari kepemilihan surat berharga negara (SBN), di mana SBN tersebut juga dapat dijaminkan (repo) kepada BI.  "Pendanaan likuiditas untuk relaksasi dunia usaha, relaksasi kredit dan sebagainya sesuai dengan PP Nomor 23 2020 tentu saja bank-bank akan memenuhinya dari repo SBN yang mereka miliki ke BI," ujarnya usai rapat terbatas melalui telekonferensi pers, Rabu (3/6).  Kata dia, menyediakan dana likuiditas merupakan tugas BI sebagai bank sentral kepada para perbankan guna mendukung keberhasilan dari program relaksasi kredit yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Secara keseluruhan, industri perbankan nasional saat ini memiliki SBN sekitar Rp 886 triliun. Di mana, sebesar Rp 520 triliun bisa di-repo-kan kepada BI untuk pendanaan relaksasi dunia usaha dan kredit, sebelum nanti memerlukan penempatan bantuan dana dari pemerintah.  "Bank-bank secara keseluruhan itu memang mempunyai SBN sejumlah sekitar Rp 886  Triliun, di mana di antaranya sejumlah Rp 520-an triliun itu bisa di-repo-kan," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Likuiditas Masih Aman, Perbankan Harus Tetap Layani Relaksasi Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagal-bayar-polis-jiwasraya-ini-langkah-ojk-selamatkan-uang-nasabah_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menunjuk sejumlah bank untuk jadi bank jangkar yang membantu perbankan melakukan restruktisasi kredit debiturnya yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah diketahui telah menyiapkan dana senilai Rp 35 triliun bagi bank bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang akan disalurkan oleh bank jangkar yang akan ditetapkan pemerintah.  "Skema pengucuran dana likuiditas sekarang berbeda dengan penanganan yang dilakukan pada masa krisis ekonomi 1998. Likuiditas disalurkan bukan secara langsung oleh BI atau pemerintah tetapi oleh bank jangkar yang akan ditunjuk," ujar Kepala Ekonomi BNI Ryan Kiryanto dalam Ramadan Digital Talkshow yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (18/05).  Penunjukkan bank jangkar atau bank pelaksana penyaluran likuiditas ini akan ditetapkan oleh OJK melalui mekanisme apraisal yang ketat. Setelah dilakukan penilaian oleh OJK kemudian ditentukan bank bank yang layak menjadi bank jangkar atau bank pelaksana.  Ryan menyebutkan bank-bank yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar atau bank pelaksana ini tentu akan sangat hati-hati dalam mencari pasangannya. Hal ini bisa dipahami, karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, praktek bisnis tidak bisa berjalan seperti biasa atau bussiness as usual. Bank bank jangkar tentu juga akan meminta jaminan dari bank-bank peserta yang akan menerima bantuan likuiditas dari pemerintah.  Ryan berpendapat, aturan kepada bank bank jangkar ini harus jelas dan memiliki kepastian hukum. "Misalnya OJK harus menetapkan syarat syarat yang jelas untuk menjadi bank jangkar. Disebutkan dalam peraturan bahwa 51 persen pemegang saham bank jangkar adalah Warga Negara Indonesia, bank jangkar ini harus berbadan hukum Indonesia. Lalu bagaimana dengan Bank BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Apakah ini masuk dalam ketentuan tersebut," tegas Ryan.  Menurut Ryan bank bank jangkar yang menyalurkan likuiditas kepada bank bank peserta juga akan secermat mungkin dalam menghitung margin keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. "Cost and benefit benar-benar akan dihitung secara matang. Dan kebijakan setiap bank tentu akan berbeda. Karena ini menjadi urusan dapur masing-masing bank tersebut," kata Ryan.  Terkait bisnis bank, Ryan secara umum menyebut kondisi perbankan masih akan mengalami tekanan pada 2020 karena belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada 2020 diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,5 persen sedangkan pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan sekitar 2-3 persen.  Banyak pihak berharap pada kuartal ketiga dan keempat ini pandemi Covid-19 mulai bisa diatasi sehingga terjadi pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. "Kuncinya jika penyebaran Covid-19 ini adalah kurva berbentuk V maka optimisme akan tinggi diantara para pelaku ekonomi. Kita berharap jangan sampai yang terjadi adalah kurva W atau penyebaran virus Corona gelombang kedua. Ini akan membuat tekanan baru," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U1odon0TpAM  https://www.youtube.com/watch?v=2XUh9lny1tc  https://www.youtube.com/watch?v=hRUb6kohwTQ

Perbankan Tunggu OJK Tunjuk Bank Jangkar Atasi Likuiditas di Era Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen. F" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program restrukturisasi kredit oleh pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bank Indonesia (BI) menyebut perbankan membutuhkan likuiditas hingga Rp 585 triliun untuk melancarkan program itu di tengah pandemi Covid-19.  ”Restrukturisasi kredit UMKM dengan menunda angsuran pokok selama enam bulan butuh likuiditas Rp 140–160 triliun. Untuk koperasi dan komersial Rp 400–425 triliun,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo.  Pemerintah bisa menggelontorkan dana dengan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan BI.  Dana dari pembelian tersebut digunakan untuk menambah likuiditas perbankan.  Selain itu, perbankan bisa merepokan SBN milik mereka. Perry mengatakan, SBN yang berada di perbankan berkisar Rp 700 triliun sampai Rp 750 triliun. Namun, perbankan tidak bisa merepokan semuanya. ”Supaya manajemen likuiditas bank masih prudent, hanya Rp 52–56 triliun yang bisa direpokan,” kata pria asal Sukoharjo tersebut.  Hingga 6 Mei lalu, BI telah melakukan injeksi likuiditas ke perbankan Rp 503,8 triliun. Perinciannya, Rp 386 triliun pada Januari sampai April dan Rp 117,8 triliun pada Mei. ”Yang bersumber dari pembelian SBN di pasar sekunder, investor asing, term repo perbankan, swap valuta asing, dan penurunan GWM (giro wajib minimum),” beber Perry.  Perry mengakui, sampai saat ini gelontoran dana likuditas tersebut belum menggairahkan sektor riil. Menurut dia, quantitative easing (pelonggaran moneter) akan berdampak efektif ke sektor riil dengan didukung stimulus fiskal. Misalnya, jaring pengaman sosial (social safety net), insentif industri termasuk subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dan program bantuan sosial lainnya, serta dukungan restrukturisasi kredit.  ”Bank sentral hanya berwenang memberikan kemudahan ke perbankan. Karena itu, bank sentral butuh bantuan pemerintah lewat stimulus fiskal untuk menyalurkan dari perbankan ke industri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya. Selain kebijakan fiskal, BI mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan restrukturisasi perbankan.  Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sudah ada 1,02 juta nasabah yang memperoleh restrukturisasi kredit atau keringanan cicilan. Dari jumlah debitor tersebut, nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp 207,2 triliun.  Meski demikian, restrukturisasi yang didapat tidak bisa disamakan. Sebab, setiap debitor memiliki kondisi berbeda akibat pandemi virus korona.  ”So far tidak ada masalah karena juknis sudah kita buat dan dikomunikasikan secara luas. Restrukturisasi tidak sama karena ada yang kreditnya tinggal tiga sampai enam bulan, bahkan mau lunas. Apalagi, kredit motor ini kan tidak terlalu lama. Dan juga kredit-kredit modal kerja untuk UMKM. Ini sangat beda,” papar Wimboh.  Terpisah, pemerintah akan kembali memangkas belanja kementerian/lembaga hingga Rp 50 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, belanja modal dalam APBN 2020 sebenarnya sudah turun dari Rp 209,5 triliun menjadi Rp 158 triliun.  Ani menjelaskan, angka itu merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan 2019 maupun 2018 yang masing-masing Rp 180 triliun dan Rp 184 triliun. ’’Pemotongan Rp 95 triliun itu dalam, namun tadi Bapak-Bapak tanya apakah mungkin dipotong lagi? Mungkin. Kita sudah cadangkan pemotongan Rp 50 triliun lagi,’’ ujarnya dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR Rabu malam (6/5).  Ani bahkan menyebutkan bahwa saat ini anggaran yang sifatnya operasional maupun belanja barang, seperti perjalanan dinas, tidak lagi tersisa.  Seperti diketahui, kebijakan pemangkasan anggaran itu merupakan tindak lanjut realokasi anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga harus memutar otak untuk penyaluran bansos.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6VGsgsmnK5k  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5lkCM2z31dU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VbiH2DyjHJQ

Perbankan Butuh Likuiditas Rp 600 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/penurunan-bunga-tak-ganggu-likuiditas-bank_m_166906.jpeg" alt="Grafis distribusi simpanan per Agustus 2017" width="100%">
<figcaption>Grafis distribusi simpanan per Agustus 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Likuiditas perbankan diperkirakan masih aman. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) rate yang turun 25 basis poin (bps) pada simpanan rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPS) diyakini tidak akan lantas menurunkan simpanan di bank. Pekan lalu, bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum diumumkan turun menjadi 5,75 persen, sedangkan di BPR 8,25 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menuturkan, pertumbuhan dana pihak ketiga (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/27/159598/kementerian-bumn-likuiditas-untuk-operasional-dan-bayar-utang-aman" target="_blank">DPK</a>) cukup baik. Per Agustus 2017, DPK berjumlah Rp 4.236 triliun atau naik 9,6 persen daripada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3.858 triliun. Di samping itu, memang BI telah menurunkan suku bunga BI 7 days reverse repo rate (BI-7DRRR) pada September lalu. Transmisi penurunan suku bunga acuan tersebut pada bunga simpanan masih diperlukan. &rdquo;Pada 2018, pertumbuhan DPK diperkirakan antara 9 sampai 11 persen,&rdquo; ujarnya akhir pekan lalu. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyatakan, pertumbuhan DPK memang cukup tinggi. Namun, dia tidak melihat adanya risiko perebutan dana antara bank besar dan bank kecil. Sejak BI-7DRRR turun 25 bps pada September lalu, secara berurutan deposito special rate bank umum kelompok usaha (BUKU) 4 (bank bermodal besar) telah turun 37 bps. Sementara itu, BUKU 1 turun 25 bps, BUKU 3 sebanyak 23 bps, dan BUKU 2 menipis 10 bps. BUKU 4 dan 3 mengalami penurunan suku bunga simpanan yang cukup cepat. BUKU 1 dan 2 juga telah menurun. Namun, masih banyak bank yang memberikan bunga deposito di atas bunga penjaminan LPS. &rdquo;BUKU 1 dan 2 ada yang masih berani kasih bunga 7 hingga 8 persen, sedangkan BUKU 3 dan 4 sudah 5&ndash;6 persen. Disparitasnya cukup lebar,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Menurut Halim, bank kecil akan segera menurunkan suku bunga simpanan atau menyesuaikan bunga kreditnya untuk tetap bertahan. Likuditas dinilai cukup aman karena perekonomian Indonesia diperkirakan berpotensi membaik. Halim tidak melihat adanya potensi penarikan dana yang terlalu besar pada kuartal IV tahun ini. (*)

Penurunan Bunga Tak Ganggu Likuiditas Bank

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#likuiditas perbankan

Berita Terkini