<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/27/bdd3ee74-f2f7-4046-bdcb-e98baee9b368-2464189916.jpeg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah &amp;amp; produk kilang Pertamina. (Ridwan/jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah &amp;amp; produk kilang Pertamina. (Ridwan/jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menyatakan kesaksian mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuka titik terang kasus dugaan korupsi gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Ia mengklaim, tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. "Ya membuka, cukup membuka. Paling tidak, tidak ada kerugian negara. Walaupun yang lainnya dia berbelit-belit enggak karuan, termasuk keuntungan. Tetapi waktu saya tanya soal MSRKAP, jelas bahwa Pertamina untung," kata Hari Karyuliarto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3). Hari mengklaim, pengadaan LNG corpus christi menguntungkan negara. Menurutnya, Dewan Komisaris mengetahui soal pengadaan tersebut. "Bahwa tiap bulan ada rapat MSRKAP, monitoring dari kinerja direksi. Dan Komisaris tahu. Kalaupun dia enggak datang, ditunggu sampai dia datang," ujarnya. Sementara, tim penasihat hukumnya, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan jaksa penuntut umum (JPU) bisa menghadirkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati. Hal itu penting, untuk menambah terang sengkarut kasus tersebut. "Oh ya, kami perlu menghadirkan Bu Nicke. Karena jelas sekali di persidangan sudah pernah terungkap bahwa ada namanya Trafigura. Pertamina tuh sebenarnya sudah menjajaki untuk membuat perjanjian dengan Trafigura dalam hal penjualan LNG yang kita beli dari Corpus Christi," cetusnya. Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Pertamina, yakni Hari Karyuliarto (Direktur Gas Pertamina periode 2012&ndash;2014) dan Yenni Andayani (Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012&ndash;2013), didakwa merugikan keuangan negara sebesar USD 113,84 juta atau sekitar Rp 1,77 triliun. Kerugian tersebut diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009&ndash;2014, Karen Agustiawan, serta perusahaan Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL). Hari diduga tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pembelian LNG dari Cheniere Energy Inc. Sementara itu, Yenni diduga mengusulkan penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari CCL tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, serta tanpa adanya pembeli yang terikat perjanjian. Keduanya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. &nbsp;

Kesaksian Ahok di persidangan jadi titik terang kasus LNG Pertamina. Hari Karyuliarto klaim tak ada kerugian negara.

Eks Dirut Hari Karyuliarto Sebut Kesaksian Ahok di Persidangan jadi Titik Terang Kasus LNG Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/88d0ae71-3b7a-4a22-aaae-6b14da333bee-2852930051.jpg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersaksi dalam sidang dugaan korupsi LNG Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersaksi dalam sidang dugaan korupsi LNG Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa jengkel atas pernyataan mantan Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto yang selalu menyebut-nyebut nama dirinya dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Ahok menegaskan, seharusnya pihak Direksi PT Pertamina turut dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. "Saya hanya berdasarkan laporan direksi. Panggil direksi jadi saksi di sini, terbuka kok sidang, kenapa seolah-olah saya. Saya juga tanya, maksud apa Pak Hari ngomong di media panggil saya? Emang saya musuhan sama Anda? Saya tidak pernah cari musuh," kata Ahok dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3). Ahok menegaskan, dirinya hanya menindaklanjuti laporan dari pihak direksi soal pengadaan LNG. Ia memastikan, tidak ada niat untuk mentersangkakan pejabat di Pertamina. "Saya tidak ada maksud mau buat beliau jadi tersangka. Saya hanya mengamankan sebagai Komut, direksi melaporkan," tegasnya. Dalam persidangan, Ahok menyatakan tidak mengenal dua mantan pejabat Pertamina yang saat ini duduk sebagai terdakwa, yakni Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani. Ia mengaku hanya tahu nama-nama tersebut dari laporan audit. "Saya tidak pernah lihat, karena semua hanya berdasarkan laporan audit saja," ucapnya. Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Pertamina, yakni Hari Karyuliarto (Direktur Gas Pertamina periode 2012&ndash;2014) dan Yenni Andayani (Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012&ndash;2013), didakwa merugikan keuangan negara sebesar USD 113,84 juta atau sekitar Rp 1,77 triliun. Kerugian tersebut diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009&ndash;2014, Karen Agustiawan, serta perusahaan Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL). Hari diduga tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pembelian LNG dari Cheniere Energy Inc. Sementara itu, Yenni diduga mengusulkan penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari CCL tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, serta tanpa adanya pembeli yang terikat perjanjian. Keduanya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. &nbsp;

Ahok jengkel namanya ikut diseret dalam sidang dugaan korupsi LNG Pertamina. Ia desak direksi dipanggil.

Ahok Jengkel Namanya Diseret-seret dalam Sidang Dugaan Korupsi LNG Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/7bdc87ca-f270-492a-b518-ca776c2d8a5d-3373160543.jpg" alt="Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengungkap adanya dugaan kerugian besar di internal Pertamina akibat pembelian gas alam cair (LNG) dari Mozambik. Hal itu disampaikannya saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Ahok menjelaskan, saat awal menjabat sebagai komisaris, dirinya sudah mendapat laporan bahwa sektor penjualan LNG berpotensi menimbulkan kerugian. Menurutnya, pembelian LNG semestinya dilakukan setelah ada komitmen pembeli. &ldquo;Biasanya, kalau mau beli LNG itu sudah ada komitmen pembelinya. Tapi waktu kami masuk, ternyata tidak ada kontrak pembeli yang sudah komitmen,&rdquo; kata Ahok saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3). Ia mengaku heran karena pembelian tetap dilakukan meski belum ada kepastian penjualan. Setelah dilakukan audit, diketahui bahwa pembelian tersebut masih sebatas kajian dan belum didukung kontrak pembeli yang mengikat. Akibat pembelian LNG tersebut, Pertamina disebut telah mengalami kerugian lebih dari USD 100 juta. Bahkan, Ahok menyebut pada 2020 masih terdapat kargo LNG yang belum memiliki pembeli. &ldquo;Kalau itu terjadi, kemungkinan kerugiannya bisa 300-an juta dolar AS,&rdquo; ungkapnya. Ahok juga menuturkan, dirinya sempat mempertanyakan alasan impor LNG kepada Direktur Gas Pertamina saat itu. Direksi berdalih impor dilakukan untuk memenuhi neraca gas nasional. Namun, setelah diaudit, lanjut Ahok, kebutuhan gas nasional sebenarnya dapat dipenuhi dari berbagai sumber lain seperti Coal Bed Methane (CBM) dan gas pipa, sehingga alasan neraca gas dinilai tidak relevan. &ldquo;Gas itu tidak bisa dilempar begitu saja. Apalagi dibeli tanpa ada komitmen pembeli,&rdquo; tegasnya. Ahok juga mengungkap adanya upaya dari direksi untuk mengalihkan transaksi LNG tersebut ke anak atau cicit perusahaan Pertamina, yakni PPT Energy Trading (PPT ETS). Menurutnya, langkah itu berpotensi mempersulit pengawasan. &ldquo;Mereka mau lempar ke cucu atau cicit perusahaan. Jadi ruginya dipindahkan ke perusahaan yang sulit kami monitor,&rdquo; tuturnya. Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Pertamina, yakni Hari Karyuliarto (Direktur Gas Pertamina periode 2012&ndash;2014) dan Yenni Andayani (Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012&ndash;2013), didakwa merugikan keuangan negara sebesar USD 113,84 juta atau sekitar Rp 1,77 triliun. Kerugian tersebut diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009&ndash;2014, Karen Agustiawan, serta perusahaan Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL). Hari diduga tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pembelian LNG dari Cheniere Energy Inc. Sementara itu, Yenni diduga mengusulkan penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari CCL tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, serta tanpa adanya pembeli yang terikat perjanjian. Keduanya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. &nbsp;

Ahok ungkap kerugian negara hingga ratusan juta dolar dalam pembelian LNG Mozambik. Simak fakta penting kasus kerugian keuangan Pertamina.

Ahok Sebut Negara Rugi Ratusan Juta Dolar dari Pembelian LNG Mozambik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/38262bb5-212f-4b40-bb86-9f42c90064b6-4254571747.jpeg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan, saat memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi LNG PT Pertamina di Pengadilan Tipikor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan, saat memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi LNG PT Pertamina di Pengadilan Tipikor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto menekankan pentingnya kehadiran mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati, dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Menurutnya, kehadiran keduanya penting untuk memperjelas pengadaan LNG yang diklaim menguntungkan negara. Mengingat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/2), menghadirkan mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai saksi ke ruang persidangan. "Ini tolong datang, Pak Ahok, Bu Nicke, tolong datang," kata Hari Karyuliarto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2). Meski dirinya duduk sebagai terdakwa, kata Hari, saat ini telah mendapat pendampingan hukum secara resmi dari PT Pertamina. Karena itu, ia mengklaim pengadaan LNG tersebut justru menguntungkan PT Pertamina. "Fakta persidangan tadi bahwa Pertamina saat ini, manajemen yang baru, telah memberikan bantuan hukum kepada saya dan menyatakan bahwa kontrak Corpus Christi dari tahun 2013 sampai 2030 itu adalah sangat menguntungkan bagi Pertamina," klaimnya. Hari juga menyinggung adanya trauma di internal PT Pertamina akibat proses hukum yang menjerat sejumlah pejabat sebelumnya, termasuk Karen Agustiawan, dirinya, dan Yenny Andayani. Ia menduga kondisi tersebut membuat jajaran direksi saat itu enggan mengambil langkah agresif dalam penjualan LNG. Menurutnya, ketakutan terhadap tekanan aparat penegak hukum berdampak pada kebijakan &ldquo;net zero margin&rdquo;, yakni menjual LNG tanpa mengambil keuntungan besar demi menghindari risiko kerugian. "Mereka membuat kebijakan net zero margin. 'Sudah, dijual saja, yang penting Pertamina tidak rugi'," cetusnya. Ia menambahkan, dirinya telah meminta notulen rapat terkait kebijakan tersebut kepada manajemen Pertamina. Jika dokumen itu diperoleh, kata Hari, akan terlihat bahwa persoalan utamanya terletak pada kurang optimalnya mitigasi risiko dalam sejumlah proyek LNG, termasuk Corpus Christi, Woodside, Chevron Rapak, dan Eni Muara Bakau. Dalam kesempatan yang sama, tim hukum Hari, Wa Ode Nur Zainab, menyatakan negara justru diuntungkan dalam pengadaan LNG. Sebab, penjualan LNG berlaku sampai 2030. "Yang katanya ada kerugian negara, ternyata negara sangat untung. Pembelian sudah dilakukan, penjualan itu sampai tahun 2030," imbuhnya. Dalam kasusnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik. Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2. Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian. Akibat perbuatannya negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta. Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). &nbsp;

Mantan Direktur Gas Pertamina tekankan pentingnya kesaksian Ahok dan Nicke dalam sidang kasus LNG yang diduga merugikan negara.

Eks Direktur Gas Pertamina Jelaskan Urgensi Kesaksian Ahok dan Nicke di Persidangan Kasus LNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/85e2837e-dc7c-4a69-877c-e8c0471bbfa3-1838582175.jpg" alt="mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama advokat Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama advokat Wa Ode Nur Zainab di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/1) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Terdakwa mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, mempertanyakan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai enggan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Ia mengklaim, pengadaan LNG tersebut justru memberikan keuntungan bagi negara. Pernyataan itu disampaikan Hari Karyuliarto usai mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/1). &ldquo;Kenapa BPK enggan memeriksa keuntungan? Bahkan seperti di sidang tadi, Jaksa Penuntut Umum KPK juga enggan membagi Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP). Kenapa? Ya karena untung,&rdquo; kata Hari Karyuliarto. &ldquo;Kalau karena rugi pasti dikasih, tapi karena untung nanti ketahuan perhitungan kerugian negaranya tidak nyata dan tidak pasti,&rdquo; sambungnya. Hari menjelaskan, pengadaan LNG tidak hanya berasal dari Corpus Christi, Amerika Serikat, tetapi juga dari sejumlah sumber lain, baik dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan, seluruh pengadaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pasokan energi nasional. &ldquo;Ini kan impor LNG dari Amerika, ya kan. Beli LNG dari Amerika dari Corpus Christi. Pada kenyataannya Pertamina tidak berhenti di situ, masih ada juga beli dari Eni Muara Bakau, IDD Bangka, Chevron Rapak, dan kemudian Woodside, bahkan Mozambik,&rdquo; ujarnya. Ia juga membantah tudingan perbuatan melawan hukum terkait penandatanganan kontrak tanpa izin Komisaris PT Pertamina. Menurut Hari, kontrak-kontrak tersebut memang tidak mensyaratkan izin Komisaris dan merupakan praktik yang lazim dilakukan di lingkungan korporasi. &ldquo;Jadi segala tuduhan perbuatan melawan hukum tidak izin Komisaris, itu semua kontrak yang ditandatangani berikutnya juga tidak ada izin Komisarisnya, karena memang tidak perlu. Dan kemudian beberapa juga mengalami kerugian pada saat Covid seperti Eni Muara Bakau, Chevron Rapak, IDD Bangka, mereka rugi semua. Woodside juga rugi,&rdquo; cetusnya. Hari menegaskan, kebijakan pengadaan LNG dari Amerika Serikat yang dilakukan pada periode 2013&ndash;2020 justru terbukti tepat dan visioner. Ia menyinggung rencana pemerintah yang kembali meningkatkan pembelian LNG dari Amerika Serikat dengan jumlah lebih besar. &ldquo;Justru Pertamina beli lagi, bahkan sekarang kan dengan penyesuaian negosiasi tarif antara Indonesia-Amerika itu Pemerintah justru akan membeli LNG lagi dari Amerika yang jumlahnya dua kali lipat dari apa yang kita beli dulu. Artinya apa? Pendapat yang dulu itu memang sudah visioner, sudah benar,&rdquo; klaimnya. Dalam kesempatan yang sama, penasihat hukum Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab, menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pengadaan LNG di PT Pertamina karena telah pensiun sejak 2014. &ldquo;Anda bisa bayangkan, saksi-saksi sudah menerangkan bahwa Pak Hari Karyuliarto itu berhenti sebagai Direktur Gas Pertamina, pensiun di tahun 2014. Kemudian saksi tadi dari Pertamina menyampaikan bahwa di 2015 diganti perjanjian yang ditandatangani 2014. Artinya, perjanjian 2014 itu sudah tidak laku, sudah tidak digunakan, sudah tidak berlaku lagi,&rdquo; bebernya. Ia menambahkan, pembelian LNG baru terjadi 2019. Menurut Wa Ode, keputusan niaga tersebut sepenuhnya berada di tangan jajaran direksi dan komisaris yang menjabat saat itu. &ldquo;Tetapi keputusan niaga ini ditentukan oleh pengurus korporasi yang baru. Siapa Direktur Utamanya? Adalah Ibu Nicke Widyawati. Komisaris Utamanya ya Pak Ahok,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Wa Ode mempertanyakan relevansi penetapan kliennya sebagai terdakwa. &ldquo;Sekarang yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum itu apa sih? Oh, terjadi kerugian 2020, 2021, itu ternyata karena pandemi. Kedua, keputusan bisnis untuk menjual atau kemudian disuspensi itu adalah keputusan direksi yang saat itu ada. Hubungannya sama Pak Hari Karyuliarto apa? Tidak ada,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, bersama mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas PT Pertamina, Yenny Andayani, didakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Hari Karyuliarto didakwa tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc. Selain itu, ia menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik. Hari didakwa mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepadanya untuk menandatangani LNG SPA Train 2. Usulan tersebut dilakukan tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris, serta persetujuan RUPS, dan tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah terikat perjanjian. Akibat perbuatannya negara diduga menanggung kerugian hingga USD 113.839.186 atau USD 113,8 juta. Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). &nbsp;

Terdakwa Hari Karyuliarto klaim pengadaan LNG Pertamina menguntungkan negara. Dia bantah tudingan korupsi.

Terdakwa Hari Karyuliarto Klaim Pengadaan LNG Pertamina Untungkan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Jalur-Sepeda-Alih-Fungsi-Dery-Ridwansah-5-1079521498.jpg" alt="Terlihat bajaj mengetem di jalur sepeda kawasan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jalur sepeda banyak jadi alih fungsi sebagaimana mestinya dan justru dipakai untuk tempat parkir dan tempat berjualan pedagang kopi keliling. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.c" width="100%">
<figcaption>Terlihat bajaj mengetem di jalur sepeda kawasan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jalur sepeda banyak jadi alih fungsi sebagaimana mestinya dan justru dipakai untuk tempat parkir dan tempat berjualan pedagang kopi keliling. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.c</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tren konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menuju bahan bakar gas (BBG) semakin mendapat perhatian, terutama di sektor transportasi perkotaan.&nbsp; Salah satu contohnya adalah keberadaan bajaj gas atau Kobagas di Jakarta, yang kini menjadi simbol transportasi ramah lingkungan sekaligus lebih efisien dibanding kendaraan konvensional. Kendaraan roda tiga ini telah lama menjadi wajah khas ibu kota. Namun, dengan penggunaan BBG, bajaj gas tidak hanya membantu menekan biaya operasional bagi pengemudinya, tetapi juga berkontribusi mengurangi polusi udara di Jakarta.&nbsp; Pemerintah dan perusahaan energi, termasuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), ikut mendorong peralihan ini dengan berbagai inisiatif. Termasuk upaya merangkul komunitas Bajaj gas. &ldquo;Para pengemudi Kobagas berperan penting dalam memperluas pemanfaatan BBG di sektor transportasi. Mereka telah menjadi contoh nyata bagaimana energi bersih bisa digunakan secara luas dalam moda transportasi publik,&rdquo; ujar Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, di sela acara bersama komunitas Kobagas di SPBG PGN Pusat, Jakarta (2/9). Selain menegaskan komitmen pengembangan BBG, PGN juga memberikan dukungan sosial berupa 600 paket sembako kepada pengemudi bajaj gas.&nbsp; Namun, bantuan ini lebih dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap peran pengemudi bajaj gas dalam menggerakkan tren energi bersih ketimbang sekadar program bantuan sosial. Sebagaimana diketahui, konversi kendaraan dari BBM ke BBG sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah sudah sejak lama menggagas program ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, menekan subsidi energi, sekaligus mendukung agenda transisi energi. Meski begitu, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), insentif bagi pemilik kendaraan, hingga keterbatasan sosialisasi di lapangan. Namun, keberadaan Kobagas memberi gambaran bahwa konversi ini memungkinkan dilakukan secara masif, terutama jika ada dukungan kebijakan yang jelas dan kolaborasi dengan masyarakat pengguna. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendara, menambahkan bahwa Kobagas bisa menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keberlanjutan energi.&nbsp; &ldquo;Kobagas bukan hanya alat transportasi ikonik, tetapi juga bukti bahwa energi bersih bisa berjalan beriringan dengan roda ekonomi masyarakat,&rdquo; ujarnya. Seiring semakin tingginya kebutuhan transportasi ramah lingkungan, bajaj gas di Jakarta bisa menjadi contoh untuk diperluas ke moda transportasi lain. Jika infrastruktur BBG diperkuat dan dukungan regulasi makin jelas, PGN meyakini, bukan tidak mungkin kendaraan ramah lingkungan ini akan semakin populer di kota-kota besar lainnya.

Dengan penggunaan BBG, bajaj gas tidak hanya membantu menekan biaya operasional bagi pengemudinya, tapi juga kurangi polusi Jakarta.

Rangkul Komunitas Bajaj Gas, PGN Kebut Konversi Transportasi Ramah Lingkungan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/e2s-gas-3495356447.jpg" alt="Diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5). (dok. E2S)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5). (dok. E2S)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Konsumsi gas bumi hampir dipastikan terus meningkat seiring dengan strategi transisi energi yang diusung pemerintah. Apalagi temuan cadangan migas dalam beberapa tahun terakhir didominasi gas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menetapkan swasembada sektor energi melalui hilirisasi gas. Namun demikian di sisi lain ada kesenjangan cukup besar antara lokasi atau sumber pasokan dengan lokasi permintaan (demand). Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan opsi berbagai metode penyaluran atau supply, baik gas pipa maupun dengan beyond pipeline misalnya, seperti LNG. Vice President &nbsp;Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Ufo Budiarius Anwar mengungkapkan, dalam beberapa tahun ke belakang temuan gas cukup besar. Diprediksi juga terjadi pada tahun-tahun mendatang. Hanya saja tantangannya adalah temuan tersebut berada di wilayah timur Indonesia, sementara demand terpusat di Indonesia bagian barat.&nbsp;"Kita banyak temuan cadangan gas, tapi daerah timur Indonesia. Jadi, bagaimana bawa cadangan gas menjadi produksi dan dikirim ke end user yang ada di Jawa dan Sumatera?" kata Ufo dalam sesi diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5). Berdasarkan data SKK Migas pada 2024 rata-rata penyaluran gas bumi mencapai 5.613,43 BBTUD dengan persentase pemanfaatan gas bumi sektar 60 persen lebih diperuntukkan kebutuhan domestik. Untuk industri 26,24 persen, kemudian pupuk dan kelistrikan masing-masing 12,3 persen dan 12,51 persen. Sisanya ada untuk LNG domestik 12,39 persen, untuk lifting minyak 3,73 persen, untuk LPG 1,37 persen, BBG dan jaringan gas masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,22 persen.&nbsp;Sementara untuk ekspor persentasenya hanya 24,17 persen untuk ekspor LNG serta ekspor gas pipa yang diekspor ke Singapura 6,95 persen. Ufo menuturkan dengan kondisi banyaknya gas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik maka dipastikan bahwa gas merupakan lokomotif penggerak ekonomi energi di Indonesia. Untuk itu, perlu ada dorongan serius untuk bisa mengakomodir peningkatan permintaan gas dalam negeri.&nbsp; Data SKK Migas menunjukkan bahwa kebutuhan (total demand) gas nasional akan mengalami tren peningkatan moderat dari tahun 2025 sebesar 5.613 MMSCFD hingga mencapai 6.229 MMSCFD pada tahun 2033 dan 5.751 MMSCFD pada 2035. Selama periode 2025 hingga 2035, struktur kebutuhan gas bumi nasional menunjukkan pola yang relatif sama. Sektor kelistrikan, pupuk, dan industri manufaktur akan tetap menjadi pengguna utama, yang memerlukan jaminan pasokan berkelanjutan. Meskipun pasokan gas secara kumulatif masih berada dalam kondisi surplus, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.&nbsp;Untuk tahun ini saja masalah pasokan gas cukup dirasakan. Pemerintah memutuskan untuk melalukan swap gas pipa yang diekspor ke Singapura menjadi LNG. Ini membuat kebutuhan gas sampai Juni tahun ini sudah tercukupi.&nbsp;Pemerintah melakukan Swap Gas mencapai 25 BBTUD dari Natuna untuk kebutuhan domestik, khususnya wilayah Batam. Strategi ini efektif rencana dimulai pada 1 Juni 2025. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Hulu Energi (PHE), Rachmat Hidajat mengakui, dengan adanya temuan gas di wilayah timur Indonesia membuat Pertamina sangat berharap kolaborasi dan keterlibatan pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasar konsumen gas.&nbsp; "Harapan ke depan inventory kita banyak, tapi stranded field dan marjinal. Belum bisa optimasi semua. Butuh kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena bagaimana caranya agar market mudah akses ke kita. Misalnya, negara chip in infrastruktur ini akan unlock inventory," ungkap Rachmat. Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa infrastuktur dasar memang harus disiapkan pemerintah. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, maka akan ada peningkatan biaya yang ujungnya akan berdampak pada harga gas. Keterlibatan pemerintah, kata Sugeng, jadi kunci untuk bisa menguatkan sektor gas bumi Indonesia. Dia mencontohkan pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang akhirnya diambil alih oleh negara setelah gagal dibangun oleh Rekind dan Bakrie Grup. "Nanti dari ujung Aceh sampai Jawa Timur pipa tersambung Jawa dan Sumatera. Jadi, kaya Arun akan menjadi receiving terminal storage baru alirkannya melalui pipa dan itu bisa murah," kata Sugeng.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, salah satu kunci untuk bisa meredam potensi kekurangan pasokan gas di beberapa wilayah adalah, pemerintah harus terus menggenjot upaya integrasi maupun penyediaan infrastruktur gas.&nbsp;Menurut Komaidi dari berbagai data sekitar 80 persen cadangan gas berada di Indonesia timur, konsumen di bagian barat.&nbsp; "Kalau bangun pipa investor tanya berapa lama cadangan lewat. Kalau 5-10 tahun bangun pipa kemudian kalau balik modal 15 tahun, nggak akan dipilih. Kemudian opsi paling logis mengubah jadi LNG dengan skala kecil, lebih mahal. Sementara konsumen barat sudah terbiasa dengan harga gas murah ini yang perlu diluruskan," jelas Komaidi. Salah satu tools yang bisa dimanfaatkan adalah keterlibatan badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang memiliki modal kuat untuk bisa mendorong pemanfaatan gas domestik.&nbsp;"Badan usaha ini berperan penting dan utama serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyiapan infrastuktur gas bumi dalam mendukung hilirisasi gas bumi," kata Komaidi

Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.

Gas Surplus, tapi Kesenjangan Supply-Demand Melebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/IMG-20240719-WA0017_1-2426273239.jpg" alt="ILUSTRASI. Infrastruktur gas PGN. (Antara)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Infrastruktur gas PGN. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus berupaya untuk menjaga kinerja operasional pada kuartal I 2025 di tengah tekanan geopolitik. PGN terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui optimalisasi infrastruktur dan agregasi pasokan gas bumi. Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, volume penyaluran gas PGN tercatat pada tiga bulan pertama mencapai 861 BBTUD. Kemudian, angka transmisi mencapai 1.602 MMSCFD. "Keandalan infrastruktur tetap tinggi di level 99,9 persen. Angka itu menopang layanan kepada lebih dari 820 ribu pelanggan di seluruh Indonesia," terangnya di Jakarta, Kamis (1/5). Dia menyebutkan bahwa kuartal ini merupakan periode konsolidasi strategi di tengah transisi pasokan energi domestik. Sesuai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri penerima HGBT. Hal tersebut mendukung daya saing industri strategis nasional. Dia menjelaskan, pihaknya sedang mengoptimalkan pemanfaatan jasa regasifikasi LNG di Lampung, Arun, dan Jawa Barat. Hal tersebut karena pasokan gas pipa akibat penurunan produksi dari beberapa lapangan hulu di wilayah Jawa dan Sumatera yang terbatas. Sehingga, pihaknya bisa menjaga kesinambungan pasokan energi. Khususnya, untuk sektor kelistrikan dan industri komersial lainnya termasuk pelanggan non-HGBT. "Kami terus fokus pada efisiensi, kesinambungan pasokan gas, dan akselerasi proyek strategis. Antara lain, pengembangan jaringan gas rumah tangga serta infrastruktur LNG," terangnya. Dia menjelaskan, volume jasa regasifikasi melalui kontrak Terminal Usage Agreement (TUA) FSRU Lampung naik menjadi 109 BBTUD. Sementara, jasa melalui fasilitas LNG Arun mencapai 128 BBTUD. Kemudian, jasa di FSRU Jawa Barat mencapai 294 BBTUD. PGN juga mencatat kontribusi di segmen lain. Seperti transportasi minyak sebesar 171.943 BOEPD; lifting migas sebesar 16.461 BOEPD; dan perdagangan LNG internasional sebesar 68 BBTUD. Dari sisi keuangan, PGN membukukan pendapatan sebesar USD 967 juta. Angka tersebut tumbuh 2 persen secara year on year. EBITDA tercatat USD 205 juta dan laba bersih mencapai USD 62 juta. "Tekanan geopolitik, fluktuasi harga minyak serta fluktuasi kurs baik IDR terhadap USD maupun JPY terhadap USD mempengaruhi profit margin. Namun, kami berhasil mengimbangi melalui penguatan operasional, optimasi dana internal dan efisiensi," ujarnya.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) optimalkan infrastruktur dan agregasi pasokan gas untuk menjaga ketahanan energi nasional.

PGN Salurkan Gas 861 BBTUD sepanjang Kuartal I 2025, Kinerja Transmisi Capai 1.602 MMSCFD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-142425-2182817694.jpeg" alt="Launching OLNG FEED Proyek Abadi Masela di Jakarta, Rabu (9/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Launching OLNG FEED Proyek Abadi Masela di Jakarta, Rabu (9/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengembangan proyek LNG Abadi dimulai. Hal itu ditandai dengan fase Inisiasi FEED OLNG (Onshore LNG Front-End Engineering Design). Fase ini difokuskan pada pemilihan teknologi lisensor likuefaksi dan teknologi penggerak turbin gas, yang keduanya merupakan elemen penting untuk mempercepat keseluruhan tahapan desain rekayasa awal (FEED). Pelaksananya merupakan INPEX Masela, LTD. (INPEX), anak perusahaan dari INPEX Corporation. Untuk operator Lapangan Gas Abadi dilakukan oleh mitra kerja sama, yaitu Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela). Kepala SKK Migas Djoko Siwanto mengapresiasi atas kegiatan launching OLNG FEED Proyek Abadi Masela. Momen itu menjadi sinyal positif akan keberlanjutan pengembangan Lapangan Abadi. Mengingat, proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang sangat dinantikan karena peran vitalnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. Proyek itu mencerminkan penerapan teknologi tinggi dan semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan. "Hari ini, kita bersama-sama menapaki satu langkah besar berikutnya, yaitu dimulainya inisiasi tahap FEED untuk pengembangan Onshore OLNG. Tahap ini penting untuk memastikan kesesuaian desain teknis terhadap kebutuhan komersial dan lingkungan, sekaligus menjadi langkah awal untuk mengakselerasi keseluruhan jadwal FEED," kata Djoko di Jakarta pada Rabu (9/4). INPEX memulai melakukan inisiasi seleksi teknologi OLNG FEED di Jakarta pada Rabu (9/4). Launching seleksi teknologi dilakukan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Presiden dan CEO INPEX Takayuki Ueda, beserta partner. Djoko berharap inisiasi tahap FEED OLNG dapat menjadi milestone yang sangat berarti&mdash;membawa Proyek Abadi semakin dekat ke tahap proyek berikutnya secara on time. Yaitu, on budget, on schedule, dan on safety. "Inisiasi ini juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dengan segera disepakatinya Perjanjian Jual Beli Gas (PPJG) menuju Final Investment Decision (FID) di tahun depan", imbuhnya. Djoko menegaskan kembali komitmen SKK Migas dalam mendorong percepatan proyek ini menuju target besar Onstream di tahun 2030 dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat kolaborasi dan profesionalisme dari INPEX dan para mitra KKS. "Mari kita selesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan sense of urgency yang kuat. Proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga menjadi benchmark sebagai proyek kelas dunia yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan keunggulan teknis", pungkas Djoko. &ldquo;Pelaksanaan Inisiasi FEED OLNG merupakan pencapaian penting yang menunjukkan kemajuan berkelanjutan dari Proyek Abadi. Proyek ini akan memberikan nilai besar dalam memperkuat ketahanan energi nasional Indonesia,&rdquo; ujar Presiden dan CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda. Proyek LNG Abadi juga dirancang menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sejak awal pengembangannya. Pendekatan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung target nasional dekarbonisasi Indonesia. Ueda membeberkan proyek LNG Abadi tidak hanya akan membuka potensi sumber daya gas yang signifikan ke depannya, tetapi juga mencerminkan komitmen kami terhadap energi bersih melalui teknologi CCS. INPEX telah menjadi mitra terpercaya dalam sektor energi Indonesia sejak 1966. Dengan operasi yang aman, andal, dan efisien, serta hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan Pemerintah, INPEX membawa pengalaman luas dalam menjalankan proyek-proyek energi berskala besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015400237/pis-kembangkan-infrastruktur-lng-di-papua-dukung-ketahanan-energi">PIS Kembangkan Infrastruktur LNG di Papua Dukung Ketahanan Energi</a> "Kami sangat menghargai dukungan yang terus diberikan oleh Pemerintah Indonesia dan seluruh mitra kami, dan kami berharap dapat terus memberikan kontribusi bagi kemajuan bersama,&rdquo; tambah Ueda. INPEX berencana untuk memulai tahapan FEED pada pertengahan tahun ini. Lalu, menargetkan pengambilan keputusan investasi akhir (FID) sebelum masuk ke fase rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPCI). Dia berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna memulai produksi secara tepat waktu, sejalan dengan kebijakan dan harapan Pemerintah Indonesia. "Ini merupakan proyek yang kompleks dengan tantangan besar, namun INPEX yakin bahwa melalui pengalaman yang kami miliki, Proyek Abadi akan dapat direalisasikan dengan sukses.&rdquo; &ldquo;Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hadir hari ini. Kami bangga dapat mencapai tonggak penting ini bersama Anda semua dan menantikan kerja sama berkelanjutan menuju FID,&rdquo; tutup Kenji Hasegawa, Presiden Direktur INPEX Masela, LTD. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional di sektor energi, Proyek Gas Abadi memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis energi bersih. Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train likuefaksi LNG di darat dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (MTPA), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (BCPD). INPEX mengelola Lapangan Gas Abadi dengan partisipasi 65%, bersama mitra Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

Pengembangan proyek LNG Abadi dimulai. Hal itu ditandai dengan fase Inisiasi FEED OLNG (Onshore LNG Front-End Engineering Design).

INPEX Mulai Inisiasi OLNG FEED untuk Proyek LNG Abadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG-20231123-WA0015-2801520022.jpeg" alt="Badak LNG mencatat rekor keselamatan dengan total mencapai 125.004.162 jam kerja aman atau 17 tahun tanpa kecelakaan kerja. (Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Badak LNG mencatat rekor keselamatan dengan total mencapai 125.004.162 jam kerja aman atau 17 tahun tanpa kecelakaan kerja. (Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah merencanakan untuk menghentikan ekspor gas alam cair (LNG) demi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Langkah ini disambut positif dan sejalan dengan program Astacita presiden Prabowo. ''Selama goodwill-nya kuat, (kebijakan stop ekspor LNG) bisa berjalan. Memang ini yang harus dilakukan sejak lama. Artinya kita penuhi kebutuhan dalam negeri, tingkatkan industri,'' ujar&nbsp;Pengamat Energi Iwa Garniwa. Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan domestik di tengah penurunan alami pasokan gas dari sumur-sumur tua. Di samping itu, kebijakan ini memiliki dampak positif jangka panjang bagi daya saing industri nasional. Hasil hilirisasi LNG yang dijual akan menggantikan pendapatan ekspor yang hilang. ''Jadi yang dijual (ekspor) dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya. Hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal,'' imbuh&nbsp;Iwa yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi PLN. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengolahan domestik LNG diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kebutuhan energi, terutama gas, akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri. Dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, sektor industri dan ekonomi dapat merasakan dampak positif yang berkelanjutan. Rencana penghentian ekspor LNG merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan energi dalam negeri. &ldquo;Tentu bisa dan harus bisa karena kendali energi ada di tangan kita,&rdquo; imbuh Iwa, menegaskan semangat kemandirian energi. Jika kebijakan ini tidak segera diterapkan, dampak krisis pasokan gas di dalam negeri akan dirasakan oleh sektor industri. Konsumen berpotensi harus membayar harga gas yang semakin tinggi akibat ketergantungan pada LNG impor. "Pemerintah tentunya sudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi ini akan memastikan daya saing industri dan ekonomi kita terjaga secara berkelanjutan,&rdquo; ujar Iwa. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya langkah tepat guna menjaga kestabilan pasokan energi dan persaingan industri. Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan rencana untuk menunda ekspor sejumlah kargo LNG demi memastikan pasokan energi dalam negeri terpenuhi. Kebijakan ini direncanakan berlaku untuk tahun 2025 dan kemungkinan berlanjut hingga 2026. Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia mungkin harus menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Data menunjukkan ekspor LNG Indonesia mencapai 300 kargo pada tahun 2024, menjadikannya eksportir LNG terbesar keenam di dunia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi nasional. Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 2.659 BBTUD pada tahun 2034. &ldquo;Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,&rdquo; kata Bahlil.

Pemerintah rencanakan hentikan ekspor LNG demi pasokan domestik dan swasembada energi. Kebijakan ini dukung daya saing industri nasional.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lng

Berita Terkini