<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/m-nuh-dan-ipul-1987771241.jpg" alt="Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh didampingi Mensos&nbsp;Saifullah Yusuf dalam persiapan Sekolah Rakyat. (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh didampingi Mensos&nbsp;Saifullah Yusuf dalam persiapan Sekolah Rakyat. (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bakal ada tiga kurikulum pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Tak hanya untuk proses belajar mengajar akademik, tapi juga karakter. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menjelaskan, kurikulum Sekolah Rakyat dibagi menjadi tiga. Yakni, kurikulum persiapan, kurikulum nasional, dan kurikulum pendidikan karakter. Kurikulum persiapan ini diterapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai secara resmi pada pertengahan Juli 2025. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menjelaskan, kurikulum persiapan diarahkan untuk pemetaan awal terkait kondisi dan posisi para murid. Sehingga, berbagai tes dan upaya perbaikannya dilakukan pada sesi ini. Mulai dari persiapan terhadap kondisi fisik, kedisiplinan, kesetiakawanan, kesehatan, hingga ukuran kemampuan akademik masing-masing dari mereka. &ldquo;Semua kita ukur, kita bangun di situ. Nanti tak kalah penting psikometrinya, psikologisnya. Kita ingin tahu betul (potensinya, red),&rdquo; tuturnya ditemui usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5).&nbsp;Rencananya, para calon siswa Sekolah Rakyat ini akan mulai masuk asrama pada Juni untuk kemudian mulai pelatihan. Kurikulum kedua, Kurikulum Nasional. Kurikulum ini telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Sehingga, sudah siap digunakan. Terakhir, Nuh menyebutnya sebagai kurikulum malam hari. Pada kurikulum ini lebih ditekankan pada penguatan karakter, kebangsaan, keagamaan, hingga life skill untuk para siswa. &ldquo;Jadi siang itu belajar pakai Kurikulum Nasional, malam pakai Kurikulum ini. Kan ini boarding (jadi kegiatan sampai malam, red),&rdquo; paparnya. Di sisi lain, proses seleksi calon kepala sekolah dan calon guru juga mulai bergulir. Untuk kepala sekolah, sudah ada sekitar 190 orang calon dari 600 orang yang lolos ke tahap seleksi wawancara minggu ini. Sementara, seleksi calon guru akan dimulai minggu depan. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini pun optimis penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru nanti bisa berjalan dengan baik. Dia meyakinkan meski termasuk program baru, Sekolah Rakyat telah disiapkan dengan matang. Disinggung soal kualitas, dia menjamin atas kualitas yang diberikan meski nantinya sekolah rakyat dibuka dalam jumlah yang tak sedikit. Menurutnya, target 100 sekolah rakyat di tahun ini bukan merupakan hal mustahil. &ldquo;Yang terpenting adalah span of control. Karena yang miskin bukan 100-200 orang saja. Jadi memang butuh untuk dibuka dalam jumlah banyak. Kalau hanya satu dua yang dibuka, yang lain harus menunggu giliran dan lama lagi dong,&rdquo; paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan sebanyak 65 sekolah rakyat siap beroperasi pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, diperkirakan dapat menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 53 titik yang direncanakan dibuka pada tahap awal di Juli mendatang. &ldquo;Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak,&rdquo; ungkapnya. Proses penilaian kelayakan ini tengah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, ketika nanti 35 titik tambahan ini dinyatakan lolos uji kelayakan maka jumlah siswa yang bersekolah bisa mencapai hingga 10 ribu siswa. &ldquo;Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar pada Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik,&rdquo; paparnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mendukung penuh terwujudnya Sekolah Rakyat. Ia pun telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Sekolah Rakyat di daerah-daerah. Setidaknya, terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. &ldquo;Sebab, Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik. Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda,&rdquo; paparnya. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan draf Perda dan perjanjian antara Kemensos dan Pemda terkait Sekolah Rakyat ini. Khususnya, Pemda yang asetnya digunakan untuk sekolah rakyat. (mia)

Kementerian Pendidikan mengimplementasikan tiga kurikulum dalam Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembelajaran di Sekolah Rakyat Gunakan Tiga Kurikulum, Seleksi Calon Guru Dimulai Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-02-at-09.28.42.jpeg" alt="Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bersama dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman, DKI Jakarta, Rabu (1/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bersama dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman, DKI Jakarta, Rabu (1/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bersama dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman, DKI Jakarta, Rabu (1/3). Kesepahahaman itu dilakukan guna mendorong percepatan sertifikasi wakaf masjid.  "Tadi kami menandatangani kerja sama untuk sertifikasi wakaf untuk rumah ibadah. Seperti yang disampaikan Pak Nuh tadi, di Indonesia ini ada 800 ribu masjid dan musala. Tentu yang paling pokok masjidnya," ujar Jusuf Kalla lewat keterangannya, Kamis (2/3).  Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap masjid, serta mewujudkan legalitas wakaf masjid yang bersertifikasi.  "Kami mendorong percepatan sertifikasi masjid agar ke depannya tidak ada lagi persoalan karena faktor legalitas. Serta kami mendorong secara bersama-sama peningkatan ekonomi umat sehingga bisa tumbuh di masyarakat dan bisa menjalankan wakaf," tutur JK.  Sementara itu, Ketua BWI Mohammad Nuh mengatakan MoU ini untuk memberikan legalitas bagi masjid-masjid di seluruh Indonesia. Rencananya, pada Ramadan mendatang akan ada sertifikasi sebanyak 25.000 aset masjid di Jawa Timur.  "Semoga semua niat baik ini bisa dijalankan dengan baik. Ini akan berjalan terus. Dibutuhkan bukan hanya orang jujur dan baik tetapi juga orang-orang seperti CEO untuk mengatur aset-aset ini ke depan," ujar Nuh.

DMI Bersama BWI Dorong Percepatan Sertifikasi Wakaf Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan, esensi dari kehadiran pers yakni mesti mampu menjahit seluruh kekuatan bangsa. Sehingga, ibarat baju maka bisa menjadi pakaian yang enak dipandang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.  "Kita harus terus-menerus membangun kebersamaan kita, esensi kawan-kawan pers itu adalah menjahit, bukan untuk 'memerotoli', tetapi menjahit seluruh kekuatan bangsa ini sehingga menjadi baju yang enak dipandang dan memberikan manfaat," kata Mohammad Nuh itu dalam Webinar Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta.  Tetapi, lanjut M Nuh, kalau yang dijahit hanya sebagian saja walaupun dengan bahan yang berkualitas tentunya tidak akan bisa memberikan manfaat. "Oleh karena itu kita harus terus menjahit potensi kekuatan bangsa ini, untuk tujuan-tujuan kebangsaan kita, tujuan-tujuan kenegaraan kita," kata dia.  M Nuh pun menuturkan, semuanya tentu memahami fenomena kemestian di era digital, yang menurut dia media digital dan konvensional tidak perlu dipertentangkan. Dia menilai yang terpenting saat ini adalah soal sinergi dan konvergensi.  "Karena pada akhirnya itu kesahihan dari berita itu, ketepatan dari informasi itu dan kecepatan menjadi esensinya, maka apa yang kita gagas hari ini di dalam HPN 2021 jurnalisme yang berkualitas ini sungguh jalan yang benar," kata dia. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Menurutnya, hal itu sebagai jalan yang benar dalam membangun sinergi, agar pers mampu berperan menjahit kekuatan bangsa. "Kawan-kawan tim HPN 2021 hari ini mengangkat yang namanya jurnalisme yang berkualitas, oleh karena itu jurnalisme yang berkualitas ini tentu ada syaratnya," ucapnya.  Syaratnya, kata dia yakni keberlangsungan industri pers sendiri harus selalu dijaga, yang kedua kemerdekaan pers itu pun juga harus dipastikan.  "Dan dari situ pula lah kualitas dan perlindungan kawan-kawan jurnalis, kesejahteraan kawan-kawan jurnalis itu menjadi bagian dari itu yang tidak bisa kita pisahkan," ujarnya.  Termasuk kata M Nuh, soal vaksinasi COVID-19 untuk para jurnalis, hal itu sebagai bentuk perlindungan terhadap jurnalis selain perlindungan luar seperti APD, masker, dan perangkat lainnya.  "Demikian juga insentif-insentif terkait dengan bagaimana industri pers bisa berjalan, tetap bisa berlangsung saya kira bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan, pada dasarnya adalah perjuangan yang tiada henti, harus terus-menerus kita perjuangkan," ujarnya.

M Nuh: Tugas Pers itu Menjahit Bukan Mempereteli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menjamin bahwa uang wakaf tidak masuk ke kas negara. Ketua Badan Wakaf Indonesia M. Nuh meluruskan kesimpangsiuran kabar tentang wakaf. Sebagian kalangan khawatir, wakaf masuk ke kas negara.  "Jadi, kami ingin menegaskan, tidak ada sepeser pun uang wakaf itu masuk ke pemerintah, kas negara, atau Kementerian Keuangan. Itu sama sekali tidak benar,’’ ujar Nuh Jumat (29/1).  Kekhawatiran itu menjalar setelah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) menjadi populer. Padahal, menurut Nuh, gerakan itu ada sejak 2010. Dia juga menjamin, GNWU beroperasi sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku. Uang yang diperoleh dari wakaf itu masuk ke nazir sebagai penerima transaksi uang wakaf. Berdasar akad yang disepakati bersama, penerima manfaat wakaf pun bisa dilacak.  "Nazir mengelola dengan baik karena wakaf uangnya tidak boleh hilang. Oleh karenanya, nazir punya tanggung jawab agar wakaf itu membuahkan hasil. Hasil itu digunakan untuk membangun rumah sakit dan lain-lain," tutur mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu.  Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Suminto menegaskan bahwa wakaf uang bukanlah seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, pemerintah tidak berkepentingan memungut wakaf. "Pemerintah tidak ambil dana wakaf. Tidak ada satu rupiah pun masuk ke APBN," tegasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=h96XekDQLM4

M. Nuh: Tidak Ada Sepeser pun Uang Wakaf Masuk Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers mengharapkan, kemerdekaan pers di Indonesia semakin berkualitas. Sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Dewan Pers mengajak semua pihak untuk menciptakan kondusivitas dan tekad bersama, agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam keterangannya, Minggu (3/1). Nuh menyampaikan, kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Dia menegaskan, kemerdekaan pers bagian yang tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut. Menurut Nuh, kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus diperjuangkan bersama. Dia menyebut, pada momentum awal tahun 2021 ini, Nuh mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999. "Untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati kode etik jurnalistik," ujar Nuh. Secara prinsipil dan moral, sambung Nuh, negara berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. "Setiap masalah yang timbul terkait dengan praktik jurnalistik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," pungkasnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/e48GL4c8nwI

M Nuh Harapkan Kemerdekaan Pers Kedepan Semakin Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Insentif ekonomi akhirnya merambah pula bidang industri media massa. Pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif untuk menopang industri media massa agar tetap mampu bertahan selama pandemi Covid-19. Harapannya, industri media massa tidak sampai merumahkan, apalagi mem-PHK (pemutusan hubungan kerja), karyawan.  Kebijakan insentif itu dipaparkan Menkeu Sri Mulyani Jumat (24/7), saat bertemu secara virtual dengan Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers M. Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional.  Ada sejumlah insentif yang akan didapatkan industri media massa agar mampu bertahan selama masa pandemi Covid-19. Di antaranya, penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.  Seiring dengan adanya insentif tersebut, Ketua Dewan Pers M. Nuh mengimbau perusahaan media untuk tidak melakukan pemecatan kepada karyawan. ”Tentu kita dorong agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja atau layoff. Itu kita dorong betul,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin (25/7).  Nuh menjelaskan, tekanan akibat pandemi memang dirasakan berbagai sektor, termasuk industri media. Sebelum ada pandemi pun, pihaknya berinisiatif membentuk forum Media Sustainability yang membahas dinamika kondisi media.  Dari berbagai pertemuan yang aktif dilakukan dengan pemerintah dan regulator terkait, akhirnya pembahasan tersebut dilanjutkan ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (22/7). Dari pertemuan itu, pihaknya menyampaikan agar seluruh stakeholder bahu-membahu menjaga kelangsungan media massa.  ”Kalau media mainstream sampai berguguran, akan diambil oleh medsos (media sosial). Kalau medsos tidak bisa dipegang kesahihannya. Dari situ Pak Presiden menjawab setuju,” tutur Nuh.  Adapun pemberian insentif tersebut, antara lain, terkait dengan penangguhan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers melalui keppres. ”Pemerintah juga akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media,” imbuhnya.  Di insentif sektor pajak, pemerintah akan memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi. Dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen. Juga, membebaskan pajak penghasilan bagi karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per tahun.  Untuk iklan, pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka kepada media lokal. Terutama yang berbentuk iklan layanan masyarakat.  Khusus untuk media cetak, pemerintah memberikan insentif terkait kertas koran. Pemerintah akan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran. Kebijakan terkait PPN itu dijanjikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019. Tepatnya, PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 72 Tahun 2020.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Pemerintah Topang Industri Media dengan Insentif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Jokowi-Tanda-Tangan-Motor-Listrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - M Nuh selaku pemenang lelang motor listrik bertandatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharga Rp 2,5 miliar diamankan Polda Jambi. Pasalnya pria itu diduga melakukan penipuan lelang.  Adapun acara lelang amal untuk virus Korona atau Covid-19 ini diselenggarakan oleh MPR, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)‎ pada Minggu (17/5).  Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku memberikan apresiasi terhadap Polda Jambi yang berhasil mengungkap pelaku penipuan lelang motor dengan tanda tangan Presiden Jokowi tersebut.  "Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Polda Jambi," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Kamis (21/5).  Namun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meminta supaya Polda Jambi melepaskan M Nuh. Hal itu karena tidak ada pihak yang dirugikan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh warga Jambi tersebut.  "Jika benar ada yang ditangkap terkait lelang acara Berbagi Kasih Bersama Bimbo kemarin, agar dilepas. Karena tidak ada pihak yang dirugikan," ungkapnya.  Adapun acara konser lelang amal tersebut banyak tokoh yang terlibat. Diantarannya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala BNPB Doni Monardo, serta artis ternama seperti Bimbo, Judika, Rossa, dan Via Vallen.  ‎Diketahui, Warga Jambi bernama M Nuh yang memenangkan lelang motor listrik bertanda tangan Presiden Jokowi seharga Rp 2,5 miliar, dikabarkan diamankan aparat kepolisian dari Polresta Jambi.  Lelaki tersebut diamankan pada Kamis (20/5) dini hari di kediamannya di Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi.  M Nuh diamankan untuk dimintai keterangan soal lelang motor listrik tersebut. Karena dia diduga melakukan penipuan, dan hingga kini belum melakukan pembayaran. Informasinya, M Nuh hanya buruh harian bukan pengusaha. ‎

Pemenang Lelang Motor Listrik Jokowi Ditangkap, Bamsoet Minta Lepaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendapat amanah sebagai ketua Dewan Pers periode 2019-2022, banyak harapan yang ingin diwujudkan Mohammad Nuh. Salah satunya adalah ingin memosisikan Dewan Pers "selevel" dengan pemangku kepentingan pers di Indonesia lainnya. Hal itu disampaikan M. Nuh saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos, Jumat (7/6).  Mantan Mendiknas dan mantan Menkominfo tersebut mengungkapkan, saat ini industri pers sudah berkembang luar biasa seiring dengan perkembangan di masyarakat. "Adanya syarat media harus memiliki tempat usaha, organisasi, dan legalitas itu di era revolusi industri 3.0. Saat ini, di era (revolusi industri, Red) 4.0 dan akan memasuki 5.0, nilai yang diutamakan justru creativity, bahkan imajinasi," jelasnya.   Dengan memahami kondisi di masyarakat itu, Nuh berharap Dewan Pers bisa merangkul semua media yang ada di masyarakat. "Jangan sampai ada media yang merasa jadi anak haram. Semua harus kita rangkul," tutur mantan rektor ITS tersebut. Nah, jika sudah ada di dalam "rumah besar" itu, nanti baru diminta mematuhi aturan yang disepakati bersama.   Pada kesempatan yang sama, Nuh juga mengungkapkan adanya inisiatif mengusulkan undang-undang tentang konvergensi media. Inisiatif tersebut diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Ombudsman Jawa Pos Rohman Budijanto bahwa media yang berkonvergensi seharusnya masih di bawah yurisdiksi Dewan Pers. "Ini penting sekali agar media yang bermedia dengan serius tidak putus asa. Karena penggunaan kontennya di online dan di penyiaran sering dikriminalkan," ungkap Rohman.  Nuh mengaku bisa memahami kondisi tersebut. Sebagai langkah taktis, Dewan Pers akan mencari kesepahaman dengan Polri. "Saya akan minta tolong jangan mengedepankan aspek legal karena ini wilayah grey (abu-abu, Red). Insya Allah (Dewan Pers dan Polri, Red) sama mengertinya. Sebab, kami saling membutuhkan," ucap pria yang menuntaskan pendidikan magister dan S-3 di Prancis itu.  Terhadap insan pers, Nuh berpesan agar kukuh menjalankan fungsi pers, yakni mengedukasi, memberdayakan, dan mencerahkan masyarakat. "Semua pelaku industri pers harus mampu mewujudkan fungsi yang diamanatkan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," tegas ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut.  Kesadaran terhadap fungsi itu, menurut Nuh, sangat penting, terutama terkait dinamika politik saat ini. Menurut guru besar (profesor) bidang ilmu digital control system tersebut, fenomena saat ini menjadi membingungkan karena seringnya sinyal bercampur dengan noice (kegaduhan). Akibatnya, publik menjadi bingung. "Di ilmu teknik, cara mengatasinya gampang. Ya harus dibikin filter yang kuat. Media yang harus mengemban tugas itu," tuturnya.

Misi M. Nuh di Dewan Pers: Ingin Wujudkan Rumah Besar Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/m-nuh-dewan-pers.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terpilih sebagai ketua Dewan Pers periode 2019-2022. Dia bakal memperkuat fungsi edukasi dari media massa. Dengan begitu, masyarakat bisa semakin cerdas serta dapat melakukan self-censoring dan self-filtering atas semua informasi yang beredar.  Total ada sembilan orang anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Nuh bersama Agus Sudibyo dan Hassanein Rais mewakili unsur masyarakat. Kemudian, untuk perwakilan dari unsur wartawan, ada Arif Zulkifli, Hendri Ch. Bangun, dan Jamalul Insan. Lalu, dari unsur perusahaan pers, ada Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan.  Nuh menjelaskan, semua sepakat bahwa peran dunia pers begitu penting dan strategis. "Harus terus diperkuat. Pertama, kita ingin mendorong media memperkuat fungsi edukasi," terang mantan rektor ITS Surabaya itu.  Melalui fungsi tersebut, setiap berita yang dikeluarkan media massa harus memiliki nilai edukasi. Dengan begitu, masyarakat bisa semakin cerdas dan dewasa. Sehingga secara pribadi masyarakat bisa mendeteksi mana berita yang benar dan tidak benar. "Sebab, jika self-censoring dan self-filtering dilakukan lembaga, dengan model dunia sekarang, rasa-rasanya tidak memungkinkan," tuturnya.  Nuh juga berkeinginan memperkuat fungsi media untuk pemberdayaan. Dengan demikian, media massa harus menjalankan fungsinya untuk memperkuat masyarakat.

M. Nuh Pimpin Dewan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dewan-pers-punya-pengurus-baru-ada-sosok-menteri-era-sby_m_.jpg" alt="Logo Dewan Pers" width="100%">
<figcaption>Logo Dewan Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Masa kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 segera berakhir. Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Mendikbud era Kabinet&nbsp;Indonesia Bersatu Jilid II Mohammad Nuh masuk sebagai satu di antara sembilan anggota. Nuh bersama Hassanein Rais dan Agus Sudibyo mewakili unsur tokoh masyarakat. Kemudian, Arif Zulkifli, Hendry Ch. Bangun, dan Jamalul Insan mewakili unsur wartawan. Lalu, Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan mewakili unsur perusahaan pers. Saat dikonfirmasi tadi malam (1/12), Nuh mengaku sedang berada di Jepang. Dia menyatakan, sampai saat ini belum dilakukan pemilihan ketua Dewan Pers periode 2019-2022. "Nanti akan ada pemilihan (ketua Dewan Pers, Red)" ujarnya singkat. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua BPPA Dewan Pers Margiono menjelaskan, awal November lalu pihaknya sudah mengumumkan 13 nama calon anggota Dewan Pers. "(Diumumkan, Red) untuk mendapatkan masukan dari publik," ucapnya. Margiono menyampaikan apresiasi atas masukan berbagai kalangan masyarakat. Menurut dia, masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan anggota BPPA dalam memilih dan menentukan para calon. Selain sudah melalui proses seleksi, sembilan anggota Dewan Pers terpilih itu telah menandatangani pakta integritas. "Bahwa mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," katanya. Tanggung jawab yang tertuang dalam pakta integritas tersebut perlu demi menjaga wibawa lembaga Dewan Pers. Kemudian menegakkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme media massa, serta mengupayakan pemenuhan hak publik atas informasi.&nbsp; ludak

Dewan Pers Punya Pengurus Baru, Ada Sosok Menteri Era SBY

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#m nuh

Berita Terkini