<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengkritik sikap baleg. &rdquo;Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan,&rdquo; tegasnya. Perilaku baleg, lanjut Palguna, akan dihadapkan dengan rakyat, civil society, serta kalangan kampus. Forum Pembelajar Hukum Tata Negara atau Constitutional and Administrative Law Society (CALS) juga mengkritik langkah DPR yang mengabaikan putusan MK. Ketua Presidium CALS Bivitri Susanti menyatakan, upaya revisi UU Pilkada menunjukkan Presiden Joko Widodo beserta partai politik pendukungnya tengah mempertontonkan pembangkangan konstitusi. Langkah itu juga bentuk pamer kekuasaan yang eksesif tanpa kontrol. &rdquo;Seolah ia merupakan hukum, bahkan melebihi hukum dan sendi-sendi konstitusionalisme,&rdquo; ujarnya kemarin. Upaya demikian dinilai telah mendelegitimasi Pilkada 2024. &rdquo;Sebab, aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif,&rdquo; katanya. Karena itu, pembangkangan konstitusi oleh presiden dan partai politik pendukungnya harus dilawan. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengingatkan bahwa putusan MK final dan mengikat. Jika putusan MK tidak dilaksanakan, akibatnya adalah kecacatan pelaksanaan pilkada. &rdquo;Bila terus dibiarkan berlanjut, Pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan,&rdquo; katanya. Dalam sistem hukum Indonesia, MK adalah satu-satunya penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan menguji UU. Pemerintah, DPR, dan semua elemen bangsa harus menghormati dan tunduk pada putusan MK dengan tanpa kecuali. &rdquo;Ketika MK sudah memberi tafsir, itulah yang harus diikuti semua pihak. Senang atau tidak senang,&rdquo; tegasnya. Pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (Unair) Radian Salman meminta DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. &rdquo;Jika pembahasan ini dilanjutkan, apalagi bertentangan dengan MK, mereka akan mewariskan keburukan demokrasi,&rdquo; tegasnya kepada Jawa Pos kemarin. Revisi UU Pilkada di masa akhir jabatan hanya akan membuat DPR makin ditinggalkan rakyat. Apalagi, revisi terkesan mendadak dengan pikiran yang sangat pragmatis jangka pendek. Bukan kepentingan jangka panjang sebagaimana niat peraturan perundangan dibuat. Radian mengingatkan bahwa MK pernah mengeluarkan Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018. Bahwa segala UU yang dibuat dan bertentangan dengan putusan MK bisa disebut ilegal. Sebab, setiap putusan MK muncul akibat dispute atau sengketa dari UU yang dibuat. Sementara, UU dibuat atas dasar konsensus. &rdquo;Karena putusan tersebut tercipta akibat dispute, segala putusan MK harus diikuti,&rdquo; katanya. Di bagian lain, melalui siaran pers, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menghormati kewenangan dan keputusan setiap lembaga negara terkait dengan perubahan aturan pilkada. &rdquo;Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari setiap lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki,&rdquo; ujarnya. (far/idr/elo/lyn/c14/fal)

"Aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalkan kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif.”

Lawan Putusan MK dan Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Panen Kritik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK baru menggantikan dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebuah langkah blunder. Anwar dianggap mencoreng namanya sendiri. "Dia (Anwar) sudah terbukti oleh sidang MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) melanggar etik, publik melihat betapa kecurangan di depan mata karena sulit diingkari bahwa yang dia perjuangkan adalah kepentingan keponakannya untuk menjadi cawapres," kata Feri kepada wartawan, Senin (27/11). Feri menjelaskan, langkah Anwar itu janggal. Karena tidak mungkin, perbaikan peradilan konstitusi yang dipimpin oleh MK, dilakukan melalui PTUN, yang notabennya pengadilan di bawah pengadilan lain yakni Mahkamah Agung (MA). "Jangan-jangan, pengadilan lain yang sudah direkayasa juga, hendak memperbaiki kesalahan adik ipar Presiden melalui PTUN," ujar Feri. "Harus diingat, PTUN punya masalah serius terkait putusan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri. Dan bukan tidak mungkin, PTUN juga akan menjadi alat rekayasa yang sama dalam perpolitikan yang terjadi di MK," tambahnya. Sebelumnya, setelah dilengserkan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman melakukan perlawanan. Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menggugat Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jumat (24/11). Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Gugatan tersebut teregister dengan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Meski demikian, belum diketahui materi gugatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, Anwar Usmam sebelumnya melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028. Surat keberatan yang diajukan Anwar melalui kuasa hukumnya itu diserahkan ke bagian administrasi MK, pada Rabu (15/11), dua hari setelah Suhartoyo dilantik menjadi Ketua MK. Keberatan Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK itu dibenarkan oleh hakim konstitusi Enny Nurbaningsih. "Ya betul, ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028," kata Enny Nurbaningsih kepada wartawan, Rabu (22/11).

Gugatan Hakim MK Anwar Usman atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK baru menggantikan dirinya ke PTUN Jakarta dinilai langkah blunder

Gugat Ketua MK Baru ke PTUN, Anwar Usman Dianggap Menjatuhkan Diri Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Pemilihan-Ketua-MK-Baru-Dery-Ridwansah-5JPG-3818693280.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Suhartoyo berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK Sadil Isra (kiri) di depan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Suhartoyo berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK Sadil Isra (kiri) di depan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Suhartoyo resmi menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin pengganti Anwar Usman itu membacakan sumpah jabatan di gedung MK, Jakarta. Hakim kelahiran Sleman, Jogjakarta, itu berkomitmen segera mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Mahkamah menjadi sorotan luas setelah mengetok keputusan terkait syarat usia capres-cawapres yang menuai banyak kritik dan berujung pada pengaduan sekaligus sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Salah satu hasilnya, Anwar, yang kemarin tidak hadir dalam pelantikan karena izin ke rumah sakit, dicopot sebagai ketua MK. Bersama Wakil Ketua Saldi Isra dan jajaran hakim lainnya, Suhartoyo meneguhkan komitmen untuk bahu-membahu dalam membangun kembali kepercayaan publik. &rdquo;Kepercayaan publik yang dimaksud sangat kami perlukan menjelang penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024,&rdquo; ujarnya. Salah satu agenda strategis yang disiapkan adalah mempercepat pembentukan MKMK permanen. Dengan begitu, diharapkan pengawasan bisa lebih maksimal. Publik juga punya ruang pengaduan yang jelas. Pembentukan MKMK, lanjut dia, segera dilakukan. Pihaknya dalam waktu dekat menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan personelnya. &rdquo;Bisa berubah, bisa tetap,&rdquo; tegasnya. Disinggung soal upaya melawan intervensi maupun potensi konflik kepentingan, Suhartoyo menegaskan akan mengikuti saran dari putusan MKMK pekan lalu. Yakni, saling mengawasi dan mengingatkan antarhakim. Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengapresiasi internal MK yang bisa melewati pergantian ketua tanpa dinamika. Bahkan, penetapan ketua bisa dicapai melalui musyawarah. Dia juga menilai positif langkah Suhartoyo yang telah berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi internal. &rdquo;Juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan publik,&rdquo; jelasnya. Dengan tuntasnya 21 laporan dan dilantiknya ketua MK baru, Jimly menegaskan bahwa tugas MKMK kepemimpinan dirinya sudah tuntas. Meskipun dia diberi masa tugas selama 30 hari. Mantan ketua MK itu berharap MKMK permanen bisa segera didirikan. Sesuai dengan rekomendasinya dalam putusan. &rdquo;Tadi sudah ditegaskan segera dibentuk,&rdquo; terangnya. Terpisah, pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap MK segera memutus gugatan terbaru terkait usia capres. Sehingga bisa segera memberikan koreksi terhadap putusan 90/2023 yang telah terbukti terdapat pelanggaran etik berat. (far/c19/ttg)

Suhartoyo resmi menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berkomitmen segera mengembalikan kepercayaan publik kepada MK.

Resmi Pimpin MK, Suhartoyo dkk Prioritaskan Pembentukan MKMK Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/Jumpa-Pers-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-8JPG-3600323704.jpg" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anwar Usman akhirnya buka suara perihal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikannya dari jabatan ketua MK. Pria asal Bima itu menganggap putusan MKMK sebagai bagian dari pembunuhan karakter kepadanya. Meski demikian, Anwar mengaku rela melepas jabatannya. Sesuai keyakinannya sejak awal, jabatan merupakan milik Allah. &rdquo;Sehingga pemberhentian saya sebagai ketua MK tidak sedikit pun membebani,&rdquo; ujarnya di gedung MK, Jakarta. Meski demikian, dia merasa perlu untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Anwar mengaku sejak lama mengetahui upaya politisasi sekaligus menjadikannya sebagai objek tertentu. Bahkan, dia mengendus sebelum MKMK terbentuk. Namun, Anwar terus berupaya berpikir positif dan tetap melanjutkan pembentukan MKMK. Termasuk tetap memenuhi kewajiban sebagai ketua MK untuk memfasilitasi segala sesuatunya. Namun, Anwar menilai kerja MKMK menabrak sejumlah aturan. Pertama, pelanggaran terhadap ketentuan peradilan etik yang semestinya digelar tertutup sesuai dengan peraturan MK. Kedua, jenis sanksi dalam putusan yang tidak sesuai norma dalam ketentuan peraturan MK. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dia menilai hal tersebut tetap tidak dibenarkan. &rdquo;Tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku,&rdquo; terangnya. Anwar juga menepis tudingan adanya intervensi. Dia mengklaim, selama 40 tahun menjadi hakim, dirinya tidak pernah melakukan hal tercela. Itu dibuktikan dengan tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, hingga Majelis Etik MK. Anwar menyadari, ketika menangani perkara batas usia capres dan cawapres, muatan politik sangat kuat. Namun, dia menegaskan tetap patuh terhadap asas-asas yang berlaku. &rdquo;Saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun dalam memutus sebuah perkara,&rdquo; terangnya. Karena itu, tudingan soal intervensi dia anggap sebagai fitnah yang keji dan tidak berdasar atas hukum. Lagi pula, lanjut dia, perkara itu hanya menyangkut norma dan bukan kasus konkret. Pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial. Anwar juga membeberkan alasannya yang tidak mundur saat menangani perkara usia capres. Dia beralasan, sejak era kepemimpinan Jimly Ashiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, hingga Arief Hidayat, banyak perkara yang mengandung konflik kepentingan. Bahkan berkaitan langsung dengan nasib hakim seperti norma usia hakim MK dan sebagainya. Dalam perkara-perkara tersebut, semua hakim tetap menguji perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Sebab, secara teori MK adalah pengadilan norma. Anwar juga menepis tudingan soal dirinya yang disebut meloloskan pasangan calon tertentu. &rdquo;Toh, bukan kami yang nanti punya hak untuk mengusung calon dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah,&rdquo; tegasnya. Meski merasa difitnah secara kejam, Anwar menegaskan tidak akan mengambil upaya hukum apa pun. &rdquo;Semoga yang fitnah dan menzalimi saya diampuni Allah,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, MK akan menggelar pemilihan ketua hari ini. Hal itu diputus dalam rapat permusyawaratan hakim. Sekjen MK Heru Setiawan mengatakan, sesuai amar putusan MKMK, pemilihan ketua harus dilakukan dalam 2 x 24 jam. Proses pemilihan akan dilakukan dengan rapat para hakim. &rdquo;Dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya,&rdquo; ujarnya. Sesuai Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023, proses pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Jika tak tercapai kesepakatan, pemilihan dilakukan melalui voting. Seusai tuntasnya proses MKMK, perkara usia capres kembali disidangkan kemarin. Gugatan diajukan mahasiswa Universitas NU Brahma Aryana. Dengan adanya putusan MKMK, penguji berharap putusan di-review ulang. Dalam petitumnya, dia meminta agar syarat berpengalaman sebagai kepala daerah setidaknya pernah menjadi gubernur. Norma itu dinilai lebih tepat. Sebab, saat putusan 90/2023 dibacakan, secara substansi pilihan itu yang lebih banyak. (far/syn/idr/tyo/lyn/lum/c19/oni)

Anwar Usman akhirnya buka suara perihal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikannya dari jabatan ketua MK.

Anwar Usman: Semoga yang Fitnah dan Menzalimi Saya Diampuni Allah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/MKMK-Berhentikan-Anwar-Usman-dari-Jabatan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-Dery-Ridwansah-4JPG-2271653679.jpg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama anggota Wahiduddin Adams (kiri) dan Bintan R. Saragih (kanan) memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Mahkam" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama anggota Wahiduddin Adams (kiri) dan Bintan R. Saragih (kanan) memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Mahkam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan ketua MK dinilai bisa dilaksanakan. Namun, putusan itu dianggap bersifat kompromi. Pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti menuturkan, putusan MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK, namun masih menjadi hakim konstitusi, memang pilihan terbaik. Sebab, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) ada semacam kekosongan hukum. "Kalau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, seharusnya ada MKMK banding. Tapi, ini tidak ada. Sehingga, tidak bisa melakukan pembelaan diri," katanya di luar ruang sidang MK kemarin. Putusan itu terlihat sangat berkompromi. Sebab, sesuai PMK, sanksi itu hanya ada teguran lisan, tertulis, dan PTDH. &rsquo;&rsquo;Tidak ada itu pemberhentian sebagai ketua MK, hanya ada PTDH sebagai hakim konstitusi,&rsquo;&rsquo; jelas Susi. Karena itu, menurut dia, seharusnya dissenting opinion dari hakim Bintan Saragih juga menjadi putusan dari MKMK. Dia mengatakan, bagaimana bisa MKMK menyatakan terjadi pelanggaran berat, tapi tetap dipertahankan sebagai hakim konstitusi. &rsquo;&rsquo;Ini mungkin karena Prof Jimly menyebut soal ketenangan dan kepastian hukum,&rsquo;&rsquo; katanya. Yang juga menjadi tanda tanya, MKMK mengesampingkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. &rsquo;&rsquo;Kami tadi tunggu apa alasan mengesampingkan itu, tapi ternyata tidak ada alasan untuk mengesampingkannya,&rsquo;&rsquo; katanya. Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menemukan kesamaan soal mengesampingkan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. &rsquo;&rsquo;Ini aneh, dikesampingkan tapi tidak jelas alasannya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurut dia, seharusnya Pasal 17 ayat 6 UU Kekuasaan Kehakiman itu menjadi terobosan hukum dalam menyatakan sah tidaknya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. &rsquo;&rsquo;Tapi, itu tidak digunakan oleh MKMK,&rsquo;&rsquo; cetusnya. Sementara itu, Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengakui sanksi pemberhentian dari ketua MK sebagai titik moderat. Dia beralasan, jika diberhentikan dari hakim konstitusi, wajib diberi hak pembelaan melalui MKMK banding sesuai ketentuan. Padahal, kelembagaan MKMK banding belum dibentuk. Imbasnya, bisa tercipta ketidakpastian hukum. &rsquo;&rsquo;Membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti,&rsquo;&rsquo; paparnya. Padahal, pemilu sudah di depan mata. Proses tahapannya membutuhkan kepastian hukum. Jika tidak, bisa menghancurkan kredibilitas pemilu. (idr/far/c18/fal)

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan ketua MK dinilai bisa dilaksanakan.

Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK, Putusan MKMK Dianggap Kompromi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/Ketua-MKMK-Jimly-Asshiddiqie-Dery-Ridwansah-4JPG-871075617.jpg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejauh ini masih aman. Pasalnya, putusan etik terhadap kasus pelanggaran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara uji materi syarat usia calon presiden dan wakil presiden tidak menyentuh substansi putusan uji materi. Dalam putusan yang dibacakan kemarin (7/11) petang, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya menjatuhkan sanksi kepada para hakim. Sanksi terberat dijatuhkan kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan ketua MK. Dia dinyatakan melakukan akumulasi pelanggaran etik dalam banyak laporan. Salah satunya membuka ruang untuk MK diintervensi. Delapan hakim lainnya dinyatakan melanggar etik ringan dan hanya dijatuhi sanksi teguran lisan. Mereka dinilai terbukti membiarkan praktik benturan kepentingan dan tidak saling mengingatkan akibat terjebak budaya ewuh pekewuh. MKMK juga menilai semua hakim telah lalai menjaga kerahasiaan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sehingga bocor ke Majalah Tempo. Khusus Arief Hidayat, dia juga disentil MKMK terkait pernyataannya yang merendahkan mahkamah (detail sanksi dan putusan lihat grafis). Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, sesuai ketentuan, pihaknya hanya memiliki wewenang terhadap aspek etik para hakim. Sementara itu, substansi putusan bukan ranah peradilan etik untuk melakukan penilaian apakah sudah benar atau tidak. Karena itu, ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tentang Kehakiman tidak berlaku. Perihal dalil pemohon yang menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat mengoreksi putusan KPU sebagai yurisprudensi, majelis menilai hal itu tidak dapat disamakan. Sebab, putusan KPU bersifat peristiwa teknis dan konkret. Sementara itu, MK mengadili norma yang abstrak. &rdquo;Tidak tepat memadankan putusan DKPP dengan Mahkamah Konstitusi,&rdquo; ujarnya saat membacakan putusan. Selain memberhentikan dari jabatan ketua, MKMK mencabut sejumlah hak lainnya yang melekat pada Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Pertama, Anwar dilarang dicalonkan kembali sebagai ketua atau wakil ketua dalam pemilihan. Kedua, adik ipar Presiden Jokowi itu dilarang terlibat dalam memutus berbagai perselisihan hasil pemilu (PHP). Baik sengketa pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MK. Dalam kesimpulannya, MKMK juga memintanya tidak terlibat dalam pengujian perkara syarat usia capres dan cawapres yang kini diuji materi kembali. &rdquo;Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan,&rdquo; kata Jimly. Sebagaimana diketahui, perkara 141/2023 diuji kembali oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia Brahma Aryana. Kemudian, ada juga gugatan Denny Indrayana dan Zaenal Arifin Mochtar. Mereka mempersoalkan putusan 90/2023 yang dinilai melanggar. Sidang perdana perkara 141/2023 digelar hari ini (8/11). Terhadap kekosongan posisi ketua MK, majelis kehormatan memerintah Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk memimpin penyelenggara pemilihan pimpinan. &rdquo;Dalam waktu 2 x 24 jam sejak putusan ini selesai dibacakan,&rdquo; terangnya. Sementara itu, putusan MKMK yang dibacakan kemarin tidak bulat. Anggota MKMK Bintan Saragih berpendapat, semestinya Anwar Usman diberhentikan dari hakim. Sebab, Anwar telah melakukan pelanggaran berat sesuai Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Tanggapan Koalisi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid mengatakan, putusan MKMK mengonfirmasi kejanggalan dalam putusan MK soal batas usia capres-cawapres. &rdquo;Kami apresiasi MKMK yang telah menyatakan Anwar Usman telah melanggar etika dan menjadikan MK yang mengakomodasi kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan,&rdquo; tegasnya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Pihaknya sebenarnya berharap MKMK bisa memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatan hakim MK. Namun, TPN tetap bersyukur karena Anwar tidak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. &rdquo;Di mana ada potensi konflik kepentingan,&rdquo; jelas dia. Sementara itu, Ketua Tim Echo (Hukum dan Advokasi) Tim Kampanye Nasional (TKN) Hinca Pandjaitan menegaskan, putusan MKMK tidak mempunyai dampak apa pun terhadap Putusan MK Nomor 90 yang berkaitan dengan batas usia dan persyaratan capres-cawapres. Dengan begitu, pencalonan pasangan Prabowo-Gibran sah. Hinca menambahkan, pencalonan Prabowo-Gibran juga tidak akan terganggu dengan adanya perkara 141 di MK. Menurut dia, perkara tersebut sebagaimana disebutkan dalam putusan MKMK akan berlaku untuk 2029. &rdquo;Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan di masyarakat (untuk mendukung Prabowo-Gibran, Red),&rdquo; ujarnya. (far/lum/idr/tyo/c19/fal)

Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejauh ini masih aman.

Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK, Gibran Tetap Jadi Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/JKT_MKMK-DENGAN-9-HAKIM-MONDTITUSI_MIFTAHUL-HAYAT-04-1762246750.jpeg" alt="Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di gedung MK, Senin (30/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di gedung MK, Senin (30/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Koalisi Indonesia Maju (KIM) optimistis nasib pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak terusik. Hal itu terlepas dari apa pun putusan etik MKMK terhadap para hakim. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman menegaskan, secara hukum putusan etik tidak bisa membatalkan putusan MK. &rdquo;Mana ada putusan dewan etik, lembaga etik, membatalkan putusan pengadilan?&rdquo; ujarnya di Hotel Sahid Jakarta kemarin (5/11). Terlebih, pengadilan di MK bersifat khas. Berbeda dengan pengadilan lain yang fokus pada kasus, di MK objek yang dijadikan perkara adalah norma undang-undang. Sehingga sifat putusan berlaku untuk semua orang di Indonesia. &rdquo;Dalam PUU (pengujian undang-undang, Red) enggak ada namanya conflict of interest,&rdquo; ucapnya. Habiburrokhman meyakini, pada putusan besok (7/11), MKMK akan taat pada asas hukum. &rdquo;Kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat,&rdquo; pungkasnya. Di pihak lain, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mendorong MKMK untuk progresif. Tak hanya fokus pada persoalan etik, tapi juga menyasar putusan yang berkaitan dengan pelanggaran etik itu sendiri. Yakni putusan nomor 90 tahun 2023. Denny mengatakan, memang belum ada yurisprudensi mahkamah etik di MK membatalkan putusan. Wajar saja karena kasus ini merupakan yang pertama terjadi di MK. Meski demikian, di lembaga etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hal tersebut pernah terjadi. Kala itu DKPP yang dipimpin Jimly Asshiddiqie menjatuhkan sanksi etik sekaligus mengoreksi putusan KPU. &rdquo;Karena itu saya katakan, untuk final binding itu tetap harus ada exception (pengecualian, Red). Setiap prinsip hukum itu selalu ada pengecualian,&rdquo; jelasnya. Terlebih, Denny menegaskan, laporannya berbeda dengan pihak lain. Sebab, dia sudah mengadukan Ketua MK Anwar Usman dua bulan sebelum putusan MK dibacakan. Di situ dia sudah meminta agar Anwar tidak ikut memutus perkara. Mantan Wamenkum ham tersebut menerangkan, akan ada ketidakadilan jika MKMK hanya sebatas menjatuhkan sanksi etik. Sementara di sisi lain, putusan tersebut tetap dinikmati oleh pelaku yang dia pandang terorganisasi dan terencana itu. &rdquo;Dan saya mengatakan, hukum tanpa etika itu tidak sah, batal demi hukum,&rdquo; tegasnya. Hasto Sebut Gibran Gabung Golkar Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar perayaan HUT ke-59 hari ini. Bersamaan dengan perayaan itu, Gibran dikabarkan juga akan dilantik sebagai kader Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar mengatakan, bersama Prabowo dan para ketua umum KIM, Gibran dijadwalkan hadir. &rdquo;Insya Allah hadir,&rdquo; ujarnya di Hotel Sahid Jakarta kemarin. Namun, apakah Gibran akan ditetapkan sebagai kader, Zaki enggan membeberkan. Dia hanya menyebutkan bahwa pihaknya sebagai pengurus Golkar Jakarta siap menyambut baik hal itu. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Gibran bukan lagi kader partai banteng. Sebab, yang bersangkutan sudah diusung KIM sebagai cawapres. Terlebih, Gibran juga akan berpindah keanggotaan menjadi kader Partai Golkar. &rdquo;Saya telah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga bahwa Mas Gibran sudah di-Golkar-kan. Otomatis Mas Gibran tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,&rdquo; beber Hasto setelah membuka acara rapat koordinasi daerah (rakorda) DPD PDIP NTB di Mataram kemarin. (far/idr/lum/c9/bay)

Menjelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), KIM optimistis nasib pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Gerindra Yakin Putusan MKMK Murni Etik, Denny Indrayana Dorong Koreksi Putusan MK

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/JKT-1-ANWAR-USMAN-DIPERIKSA-2-KALI-MKMK-FED-3JPG-1479956498.jpg" alt="Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Implikasi terhadap Putusan MK Nomor 90 Dijawab Pekan Depan</h3> JawaPos.com &ndash; Proses persidangan etik terhadap hakim konstitusi tuntas kemarin (3/11). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah memeriksa semua hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Dari hasil sidang itu, MKMK berencana mengumumkan putusan sidang etik tersebut pada Selasa (7/11) pekan depan. Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie seusai sidang menjelaskan, pihaknya tidak hanya sudah memeriksa semua hakim MK. Tetapi juga telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait syarat batas usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersebut. MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan, seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Jimly menyebutkan, salah satu bukti yang dikantongi pihaknya adalah CCTV. Bukti elektronik itu menjadi petunjuk adanya indikasi kisruh internal di MK sebelum agenda pembacaan putusan nomor 90. Rangkaian agenda sidang etik kemarin (3/11) ditutup dengan pemeriksaan kedua Ketua MK Anwar Usman. Sebelumnya, Anwar diperiksa pada Selasa (31/10). Karena paling banyak dilaporkan, Anwar kembali dimintai keterangan oleh MKMK. &rdquo;Jadi, satu-satunya yang kami (MKMK) periksa dua kali ya ketua (MK),&rdquo; ujar Jimly seusai sidang. Jimly menegaskan, pihaknya sudah membuat kesimpulan atas dugaan pelanggaran etik hakim MK tersebut. Dia berharap putusan yang dibacakan pekan depan itu bisa menjawab semua isu dan tuduhan yang berkembang selama ini terhadap MK. &rdquo;Mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti,&rdquo; tutur mantan ketua MK tersebut. Jimly sempat mengiyakan Anwar Usman terbukti bersalah karena paling banyak dilaporkan. &rdquo;Iya lah,&rdquo; kata Jimly di gedung MK, Jakarta, kemarin. Di antara 21 laporan, 15 laporan terkait dengan Anwar. Bahkan, dalam laporan itu adik ipar Joko Widodo tersebut diminta mundur dari jabatan hakim konstitusi. &rdquo;Baiknya nanti diputuskan MKMK saja (soal permintaan pelapor agar Anwar Usman mundur, Red),&rdquo; ujarnya. Jimly menyampaikan, pihaknya bakal menjawab berbagai kasak-kusuk kepentingan dalam putusan 90 yang dibacakan pada 16 Oktober lalu tersebut. Dari penilaian independensi sembilan hakim, Jimly mengakui bahwa Anwar Usman yang paling banyak masalah. &rdquo;Tapi, (hakim konstitusi) yang lain itu ada sumbangan terhadap ini (masalah),&rdquo; ungkapnya. Mengenai kemungkinan pengaruh putusan MKMK terhadap putusan 90, Jimly menuturkan bahwa hal tersebut akan dijawab dalam pertimbangan putusan. Menurut dia, putusan MKMK nanti memberi kepastian bahwa yang salah adalah salah. Dan, yang benar adalah benar. &rdquo;Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca,&rdquo; pintanya. Di sisi lain, setelah menjalani pemeriksaan sidang etik, Anwar Usman mengaku siap dengan konsekuensi putusan MKMK pekan depan. &rdquo;Semua harus siap lah,&rdquo; ujarnya. Sementara, terkait dengan banyaknya pelapor yang memintanya mengundurkan diri, Anwar menyatakan bahwa permintaan itu sah-sah saja. &rdquo;Minta kan bisa saja,&rdquo; katanya. (tyo/c14/ttg)

Proses persidangan etik terhadap hakim konstitusi tuntas kemarin (3/11). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa semua hakim.

Jimly: Penilaian Independensi, Anwar Paling Banyak Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/JKT_Guntur-Hamzah-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-09-3335360873.jpeg" alt="Hakim Konstitusi Guntur Hamzah sebelum diperiksa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Guntur Hamzah sebelum diperiksa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses persidangan etik terhadap sembilan hakim konstitusi terus berjalan. Satu per satu berbagai fakta yang memperkuat dugaan putusan nomor 90 tahun 2023 bermasalah muncul. Dalam persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor kemarin, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengaku mendapati dokumen perkara 90/2023 bermasalah. Sebab, dalam berkas perbaikan yang diserahkan Almas Tsaqibbirru (pemohon uji materi) kepada panitera, tidak ada tanda tangan pemohon atau kuasa hukum. Keteledoran itu dinilai Julius sebagai kejanggalan. Sebab, MK adalah role model pemeriksaan persidangan yang begitu tertib dan disiplin dalam administrasi. Karena itu, dokumen tanpa tanda tangan semestinya terdeteksi. &rdquo;Kami mendapatkan satu catatan dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya,&rdquo; ujarnya. Bagi Julius, kesalahan itu cukup fatal. Sebab, tanpa tanda tangan, berkas bisa dinyatakan tidak sah sehingga bisa dimaknai tidak pernah ada perbaikan. &rdquo;Atau bahkan batal permohonannya,&rdquo; imbuhnya. Julius berharap MKMK dapat mencermati dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Seperti diketahui, uji materi yang dilakukan sempat maju mundur. Pada 29 September, perkara sempat dicabut. Namun, pada 30 September, perkara didaftarkan kembali. Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie menyatakan, selain persoalan sikap hakim, salah satu subjek yang dicermati adalah kepastian tata tertib administrasi perkara. Selain yang dilaporkan pemohon, MKMK berupaya mencari bukti lainnya seperti melalui rekaman CCTV. &rdquo;CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi,&rdquo; ujarnya. Dengan memeriksa CCTV, Jimly berharap bisa diketahui lebih detail kronologi dari posisi dokumen yang sempat dicabut tersebut. &rdquo;Itu bagian dari persoalan manajemen registrasi dan persidangan,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, kemarin MKMK memeriksa tiga hakim konstitusi. Yakni, Daniel Yusmic, Muhammad Guntur Hamzah, serta Wahiduddin Adams. Kepada media, ketiganya tidak banyak memberikan keterangan. Ditemui seusai pemeriksaan, Daniel mengaku hanya menceritakan berkaitan dengan persidangan dan proses yang berlangsung selama rapat permusyawaratan hakim. &rdquo;Nanti hasilnya dari MKMK saja,&rdquo; tuturnya. Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Selestinus mengatakan, begitu banyak pelanggaran yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Karena itu, sebagai pelapor, dia meminta MKMK menyatakan perbuatan Anwar Usman sebagai pelanggaran kode etik berat. &rdquo;Apalagi ada bukti otentik atas dugaan pelanggaran-pelanggaran itu,&rdquo; paparnya. Dengan begitu, diharapkan MKMK menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Anwar Usman. &rdquo;Sanksi PTDH itu tepat, apalagi masyarakat dan DPR mulai menggulirkan ancaman pemakzulan terhadap Presiden Jokowi,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, setelah diputuskan pelanggaran kode etik, sesuai dengan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dianggap tidak sah. &rdquo;Ini perkataan UU, semua harus patuh,&rdquo; tegasnya. Dia mengatakan, sesuai ayat 7 dalam UU yang sama diwajibkan untuk menyusun majelis hakim baru tanpa Anwar Usman dalam memproses kembali perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. &rdquo;Proses harus diulang kembali dengan hakim yang tidak memiliki konflik kepentingan,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengaku sudah meminta klarifikasi perihal tidak ditandatanganinya berkas uji materi Almas kepada hakim. Dari hasil klarifikasi, diketahui saat diajukan memang tidak ada tanda tangan. Namun, dalam sidang pendahuluan sudah dilakukan perbaikan. &rsquo;&rsquo;Nah, itu sudah diperbaiki. Ada itu, tapi banyak yang beredar di medsos itu dokumen yang awal, memang belum ditandatangani,&rsquo;&rsquo; ujarnya tadi malam. Meski demikian, Jimly tak menampik ada banyak masalah dari segi administrasi. Jimly menambahkan, hari ini MKMK akan kembali memeriksa Anwar Usman. Sebagai pihak yang paling banyak diadukan, pihaknya merasa perlu melakukan pemeriksaan lebih dari satu kali. Selain Anwar, MKMK hari ini akan meminta pendapat ke mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna. Terlebih, Palguna juga mantan ketua MKMK. (far/idr/c19/c17/oni)

Proses persidangan etik terhadap sembilan hakim konstitusi terus berjalan. Satu per satu berbagai fakta yang memperkuat dugaan putusan.

Lacak Alur Berkas, Majelis Kehormatan MK Teliti Rekaman CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Gedung-Mahkamah-Konstitusi-MK-Dery-Ridwansah-1JPG-1442261156.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)." width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah dibentuk, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) langsung dilantik. Ketiga nama yang dilantik adalah Jimly Asshiddiqie mewakili tokoh masyarakat, Bintan R. Saragih mewakili akademisi, serta Wahiduddin Adams mewakili hakim aktif. Dari tiga nama tersebut, profil Jimly Asshiddiqie menjadi sorotan. Pasalnya, Jimly diketahui pernah menyatakan dukungan kepada Prabowo. Dia juga memiliki anak yang menjadi kader Gerindra. Padahal, kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan berkaitan dengan putusan 90/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju pilpres. Jimly tidak mau berkomentar banyak soal independensi. Dia berdalih, independensi bukan soal retorika, melainkan perilaku. Sebab, jika retorika mengaku independen, tapi perilaku tak mencerminkannya, baginya tidak ada artinya. Mantan ketua MK itu mengaku siap membuktikan bekerja objektif. &rdquo;Independensi itu nggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus,&rdquo; ucapnya. Lagi pula, lanjut Jimly, dirinya tidak sendirian di MKMK. Ada dua anggota lain yang bisa saling mengontrol. &rdquo;Tadi kan sudah ada sumpah jabatan (bekerja independen, Red),&rdquo; imbuhnya. Untuk proses pemeriksaan para hakim, Jimly menegaskan akan segera dilakukan. Seusai pelantikan, tiga anggota MKMK akan menggelar rapat untuk menyusun langkah pemeriksaan. Mengingat waktu yang dimiliki hanya 30 hari. Dalam kesempatan tersebut, Jimly menegaskan komitmennya untuk memperbaiki citra MK. Apalagi, dalam waktu tidak lama, akan ada sengketa hasil pemilu yang membutuhkan kredibilitas lembaga. &rdquo;Pilpres nanti ya kan itu nanti ujungnya kan ke sini (MK). Hasilnya tidak percaya bisa chaos,&rdquo; jelasnya. Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menyatakan bahwa pihaknya meragukan integritas anggota MKMK. Direktur Eksekutif PVRI Yansen Dinata menyampaikan, komposisi keanggotaan majelis etik MK saat ini mengandung potensi konflik kepentingan. Salah satu yang dia soroti adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Menurut Yansen, Jimly pernah menemui Prabowo pada Mei lalu. Seusai pertemuan itu, Jimly menyatakan dukungan untuk Prabowo pada pemilu tahun depan. Yansen juga menyinggung keluarga Jimly yang kini menjadi kader Gerindra. &rdquo;Salah seorang anak Jimly, yaitu Robby Asshiddiqie, juga merupakan calon legislator Partai Gerindra pimpinan Prabowo,&rdquo; ungkapnya. (far/lum/tyo/syn/idr/c9/oni)

Setelah dibentuk, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) langsung dilantik. Salah satu dari mereka adalah Jimly Asshiddiqie.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#majelis kehormatan mk

Berita Terkini