<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/JKT_Mensos-Jenguk-Korban-Bom-Sman-72_Salman-Toyibi_-1JPG-4078763795-2182913602.jpg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal dinamika internal PBNU. Ia meminta semua pihak tidak beropini lebih jauh terkait munculnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan, langkah paling bijak saat ini adalah menunggu keputusan resmi para ulama tanpa membuat opini publik. "Namanya Nahdlatul Ulama, yang memimpin adalah para ulama. Para ulama akan mengambil keputusan sesuai nilai-nilai agama dan ketentuan yang ada. Nah untuk itu saya berharap semua bersabar dan tidak beropini," kata Gus Ipul di Jakarta, Senin (24/1). Menurut dia, situasi yang terjadi merupakan urusan internal organisasi PBNU. Karena itu, ia meminta semua pihak, termasuk keluarga besar NU maupun pihak luar, tidak berspekulasi tanpa dasar yang jelas. "Sekali lagi di sini saya sampaikan bahwa itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara-cara ulama. Tentu kita harapkan semua ikut bersabar, tidak terjebak dalam spekulasi. Tunggu pengumuman resmi," tegasnya. Gus Ipul memastikan, penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh jajaran Syuriyah PBNU dalam waktu dekat. Ia mengimbau seluruh elemen organisasi tetap berada pada koridor sesuai aturan. "Prinsipnya sekali lagi, saya minta ke pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang (PC) bersabar, tetap berada pada frekuensinya, mengikuti perkembangan resmi," tuturnya. Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan otoritas Syuriyah PBNU, yakni Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. "Kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai AD/ART, yakni Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Semuanya mengikuti. Saya juga tidak berkomentar terlalu banyak. Nanti ditunggu saja mungkin satu dalam dua hari ada penjelasan," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergejolak, setelah terbitnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mundur dari jabatannya. Dokumen tersebut menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11). Dalam risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU menyampaikan permintaan agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Terdapat sejumlah poin yang menjadi alasan di balik rekomendasi tersebut. Pertama, rapat menyatakan bahwa diundangnya narasumber yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara&rsquo;, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97&ndash;99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU lainnya. Temuan tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU. Namun, hasil Rapat Alim Ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam, menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, Minggu (23/11) malam.

Gus Ipul meminta semua pihak menunggu keputusan resmi terkait dinamika internal PBNU dan tidak berspekulasi.

Sekjen PBNU Gus Ipul Minta Semua Pihak Tak Beropini soal Dinamika PBNU: Itu Masalah Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Gustavo-Almeida-Dos-Santos-Dery-Ridwansah-5JPG-3472694802.jpg" alt="Selebrasi Pesepak bola Persija Jakarta Gustavo Almeida Dos Santos saat membobol gawang PSIS Semarang pada pertandingan Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (5/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Selebrasi Pesepak bola Persija Jakarta Gustavo Almeida Dos Santos saat membobol gawang PSIS Semarang pada pertandingan Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (5/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) buka suara soal kabar yang menyebut perihal masalah internal yang dialami Persija Jakarta, termasuk perihal terkait adanya tunggakan gaji. Kondisi Persija Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Macan Kemayoran dirundung permasalahan internal dalam mengarungi Liga 1 Indonesia 2024/2025. Persoalan internal itu terungkap pertama kali saat Persija mengalahkan PSIS Semarang pada pekan ke-25. Itu setelah Gustavo Almeida mengungkapkannya ke publik dalam jumpa pers pralaga. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena dan kemudian mengonfirmasinya. Dia membenarkan ada masalah internal yang menghampiri Persija Jakarta di pertengahan putaran kedua musim ini. Tapi Pena menolak membahas lebih lanjut. Awalnya tak diketahui persoalan yang menimbulkan masalah dalam tim Persija Jakarta. Namun belakangan beredar di media sosial bahwa masalah itu berkaitan dengan finansial tim. Dilaporkan ada sejumlah pemain yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Tunggakan tersebut cukup bervariasi, ada yang sudah dua dan tiga bulan. Tapi sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Persija Jakarta. APPI sebagai asosiasi yang membidangi para pemain profesional yang berkompetisi di Indonesia, buka suara. APPI mengaku sudah mendengar adanya masalah internal yang menghampiri Persija Jakarta. "Ya, kami sudah tahu (Persija ada masalah internal). Persoalannya mengenai gaji atau hal internal lainnya itu belum bisa saya sampaikan demikian," kata Hardika Aji, Ketua APPI saat dihubungi JawaPos.com. Selain itu, Hardika Aji juga mengungkapkan bahwa APPI sampai saat ini belum menerima laporan dari para pemain Persija Jakarta terkait masalahnya, terutama terkait gaji. "Sejauh ini belum ada laporan dari pemain Persija. Mereka masih mencari penyelesaian secara internal," ungkapnya. APPI pun disebut Hardika Aji belum bisa berbuat apa-apa. Pihaknya saat ini sedang dalam posisi menunggu dan berharap permasalahan bisa segera rampung. "Jadi memang APPI belum bisa bereaksi secara asosiasi," jelas Aji. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015756431/hasil-liga-1-usai-kalahkan-persita-tangerang-malut-united-melesat-ke-peringkat-kelima-liga-1-dan-kuntit-persija-jakarta">Hasil Liga 1: Usai Kalahkan Persita Tangerang, Malut United Melesat ke Peringkat Kelima Liga 1 dan Kuntit Persija Jakarta</a>

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) buka suara soal kabar yang menyebut perihal masalah internal yang dialami Persija Jakarta

APPI Sudah Tahu Persija Jakarta Alami Masalah Internal, Terkait Tunggakan Gaji?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-130853-1925912835.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengusulkan beberapa saran terkait masalah internal PGRI. Sedikitnya ada 9 usul yang ditawarkan agar organisasi besar PGRI kembali ke khittah-nya. Pertama, kata Dadang, PGRI harus mengevaluasi dan identifikasi masalah. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi PGRI untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Periksa struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, sistem komunikasi, dan kebijakan yang ada. &rdquo;Dengan memahami masalah inti, dapat merencanakan perbaikan yang tepat,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/7). Kedua, lanjut dia, bentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri atas anggota PGRI yang berdedikasi untuk memperbaiki organisasi. Tim harus mewakili berbagai tingkat dan bidang dalam PGRI. Mereka harus bekerja sama dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan strategi perbaikan. &rdquo;Selanjutnya, prioritaskan perbaikan. Setelah masalah diidentifikasi, tentukan prioritas perbaikan. Fokus pada masalah yang paling mendesak dan memberikan dampak signifikan pada organisasi. Buat rencana tindakan yang terperinci untuk masing-masing masalah dan tetapkan tenggat waktu yang realistis,&rdquo; papar Dadang. Keempat, menurut dia, tingkatkan komunikasi internal.&nbsp; Komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses organisasi. Pastikan ada saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara anggota PGRI dan tingkat manajemen. Selain itu, fasilitasi pertukaran informasi dan ide antara anggota organisasi melalui pertemuan rutin, diskusi online, surat kabar internal, atau platform lain. Kelima, Dadang mengusulkan perkuat kepemimpinan. Pemimpin mengenal kolektif kolegial, dan yang diberi amanah memiliki peran kunci dalam memperbaiki organisasi. &rdquo;Pastikan pemimpin PGRI memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, termasuk dalam&nbsp; kemampuan komunikasi yang efektif, keadilan, kepercayaan, dan kemampuan dalam mengelola perubahan. Lakukan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang dan terstruktur,&rdquo; jelas Dadang. Keenam, kata Dadang, dengan melibatkan anggota pengurus PGRI dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Ajak anggota untuk memberikan masukan dan saran, serta berpartisipasi dalam program dan kegiatan organisasi. &rdquo;Ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan anggota,&rdquo; ujar Dadang. Ketujuh, tambah dia, tingkatkan kualitas pendidikan. Sebagai organisasi guru, fokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan anggota. Sediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan, serta akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pakar pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu menurut dia, perlu jalin kemitraan strategis. Kemitraan dengan pemerintah yang paling utama, dengan organisasi lain, seperti lembaga pendidikan, dan LSM yang memiliki visi dan tujuan yang sejalan dengan PGRI. Kemitraan tersebut membantu memperkuat pengaruh dan daya tawar organisasi serta memperluas jangkauan dan sumber daya yang tersedia. Kesembilan, Dadang menyatakan, pantau dan evaluasi dengan menetapkan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan organisasi. Pantau secara teratur dan evaluasi apakah perbaikan yang dilakukan efektif atau perlu penyesuaian. Dari sini, ketua umum dapat membuat perubahan lebih lanjut untuk terus memperbaiki organisasi. &rdquo;Perbaikan organisasi adalah proses yang membutuhkan waktu dan komitmen dari semua anggota. Penting untuk mempertahankan semangat, keterbukaan, dan kolaborasi dalam usaha memperbaiki tata kelola organisasi PGRI,&rdquo; terang Dadang.

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang usulkan beberapa saran terkait masalah internal PGRI agar organisasi besar PGRI kembali ke khittah-nya

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang Usulkan Sembilan Saran Perbaikan PB PGRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo.jpg" alt="MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kendati konflik internal tak kunjung usai, Keraton Kasunanan Surakarta masih membuka diri pada wisatawan. Kemarin (27/12), pintu keraton yang ditutup sejak bentrokan Jumat malam lalu akhirnya dibuka kembali untuk umum.  Kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk islah atau damai.  ’’Begitu banyak yang kecewa dengan penutupan wisata keraton. Tentu kami tidak ingin mengecewakan makin banyak orang lagi,’’ ujar Wakil Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta KP Edhi Wirabumi kepada Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut Solo sebagai daerah wisata budaya utama di Jateng. Karena itu, pihak keraton harus menjaga citra sebagai daerah tujuan wisata.  Namun, meskipun pintu sudah dibuka, akses untuk wisatawan terbatas hanya sampai pelataran. ’’Sebetulnya akses ke pelataran ini kan masuk dari museum. Karena museum masih ditutup, akhirnya dicarikan akses lain. Ini untuk menjawab kerinduan masyarakat, khususnya pada momen libur Nataru,’’ terang Edhi.  Dia berharap pembukaan akses wisata itu menjadi momentum untuk rekonsiliasi lebih utuh ke depan. Termasuk bertemunya Paku Buwono (PB XIII) dengan adik-adiknya. Terutama dengan GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketua LDA. ’’Harapannya yang sudah ya sudah, Sinuwun (PB XIII) bisa jadi pemimpin adat yang baik, pemimpin keluarga yang baik, dan bisa ngayomi semua secara baik,’’ ungkapnya.  Upaya mediasi itu juga diakui GRAy Devi Lelyana Dewi, putri kandung PB XIII Hangabehi. Dia memberikan kesempatan kepada kubu ayahandanya untuk menjalin komunikasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. ’’Proses hukum soal pencurian, penganiayaan, dan lainnya masih berlangsung. Tapi, soal nawala (titah raja yang sebelumnya dia pertanyakan), kami masih tunggu mediasinya,’’ katanya kemarin.  Nawala itu memuat banyak aturan dan larangan soal pengelolaan keraton hingga akses bertemu PB XIII Hangabehi. GRAy Devi sempat melayangkan somasi atas nawala tersebut. Sebab, nawala itu selalu disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak tertentu yang melarang putra-putri dan keluarga kerajaan untuk bertemu langsung dengan PB XIII.  ’’Sempat ada pembicaraan tentang batas waktu untuk menggelar mediasi (terkait nawala itu, Red). Batasnya sampai 2 Januari. Kita lihat saja, kalau sampai batas waktu itu belum ada realisasi, terpaksa lanjut ke ranah hukum,’’ papar Devi.  Di sisi lain, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat dari kubu PB XIII Hangabehi menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Hal itu terbukti dari berjalannya upaya penataan dan revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.  Namun, respons berbeda dia sampaikan kala disinggung soal mediasi yang diupayakan pihak LDA. ’’Pemimpin tertingginya kan Sinuwun PB XIII. Seharusnya sudah selesai. Pihak-pihak pengganggu itu adalah noise yang harusnya pemerintah juga bertindak. Sudah ada perjanjian damai di 2017, ada perwakilan pemerintah untuk revitalisasi, legal standing-nya kan Sinuwun. Mau mediasi seperti apa lagi? Sudah jelas dan ditandatangani semua pihak,’’ tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pintu_keraton-solo-1-750x465.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MAGNET WISATA JATENG: Wisatawan bisa mengunjungi Keraton Kasunanan Surakarta kembali mulai kemarin (27/12), meski belum semua akses dibuka. (JAWA POS RADAR SOLO)  Royal Academic  Kisruh di lingkungan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang berujung saling lapor ke polisi bisa melebar ke mana-mana. Padahal, kisruh tersebut hanyalah problem keluarga yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Hal itu diungkapkan Sahid Teguh Widodo, ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/12).  Dia menerangkan, kisruh di lingkungan keraton terjadi lebih dari 10 tahun. Pemicunya adalah masalah kekuasaan dan rezeki. Padahal, keraton sebagai pusat pemerintahan sejatinya sudah final. Sahid menyebut keraton sebagai pusat pengetahuan kebudayaan Jawa. Di dalamnya tersimpan bangunan, tradisi, hingga manuskrip yang sarat dengan nilai historis. Jika kisruh internal terus berlanjut, hal-hal itu akan sulit diakses publik.  Sahid menuturkan, keraton ibarat nagari atau negara, sedangkan Mangkunegaran itu kadipaten. Konflik internal bisa mengganggu iklim pariwisata di Solo. Padahal, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sedang getol mempromosikan wisata dalam kota.  PUI Javanologi UNS pernah mengusulkan agar dibentuk royal academic di lingkungan keraron. Usul itu disampaikan ke kubu LDA. Namun, hingga kini, belum ada respons yang baik. Padahal, dengan royal academic, semua bisa saling bertukar pikiran. Mendukung kekuatan keraton kembali dengan simbol dan norma baru, tanpa melanggar aturan pakem keraton.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyatakan, Polri tidak akan masuk dalam perselisihan di keraton. Soal aksi saling lapor yang dilakukan kubu PB XIII dan LDA, lanjut Iwan, secara bertahap pihaknya akan memanggil semua pihak untuk proses klarifikasi. ’’Kami profesional saja, siapa pun yang lapor ya kami terima. Kami dalami apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan tentunya,’’ tegasnya.  &nbsp;

Pintu Keraton Solo Akhirnya Dibuka Kembali