<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> NURANI&nbsp;kemanusiaan mana yang tidak terkoyak membaca berita pilu nan viral ini: murid SD di Cirebon mengalami depresi berat gegara ponsel yang dia beli dari hasil menabung dijual ibunya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Buntutnya, anak tersebut sering uring-uringan. Bahkan, dia pernah pergi dari rumah tanpa arah hingga mengancam mogok sekolah. Si ibu tidak pernah menyangka bahwa tindakannya dapat menyebabkan dampak seburuk itu. Fenomena di atas barangkali ibarat gunung es: sedikit di atas permukaan, tetapi banyak di bawah permukaan. Ada banyak keluarga miskin yang mengalami hal yang sama. Juga ada lebih banyak lagi anak-anak kita yang mengalami sindrom kecanduan gawai atau ponsel. Dalam terminologi ilmu psikologi, fenomena kecanduan ponsel sering disebut sebagai nomophobia. Kependekan dari no mobile phone phobia (ketakutan tidak punya akses ke ponsel). Sindrom nomophobia (selanjutnya ditulis nomofobia) ditandai dengan gejala psikologis berupa perasaan takut, khawatir, galau, dan depresi berlebihan akibat kehilangan akses terhadap ponsel (Enock, Hofmann &amp; McNally, 2014). Ponsel bukan sekadar gawai atau perangkat keras (hardware). Ponsel telah menjelma menjadi kekuatan otonom yang dapat menciptakan kondisi ketergantungan, bahkan kecanduan, bagi pemakainya. Di era digital seperti sekarang ini, hidup seseorang terasa tidak lengkap tanpa kehadiran ponsel. Ia berfungsi sebagai katalis bagi jejaring sosial virtual, sumber informasi sekaligus sumber hiburan dan permainan yang menyenangkan. Namun juga sebagai sumber kriminalitas dan tindakan asusila seperti kekerasan, pornografi, dan judi daring yang marak akhir-akhir ini. Kesejahteraan Anak Banyak studi telah membuktikan bahwa sindrom nomofobia selalu terkait dengan depresi dan kekhawatiran. Kasus depresi berat anak Cirebon mengindikasikan gejala sindrom nomofobia. Sebuah studi menyimpulkan, 77 persen remaja (rerata usia 15 tahun) mengalami kekhawatiran dan ketakutan eksesif jika mereka terpisah dari ponselnya (Sharma, 2019). Perilaku negatif yang menyertai sindrom nomofobia adalah depresi, obsessive-compulsive disorder, instabilitas emosi, gejala antisosial, perilaku seksual menyimpang, ketagihan game dan judi daring, serta perilaku buruk lainnya. Gejala psikologis nomofobia di atas berdampak secara negatif terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan anak (Asberg, et. al., 2008). Keluhan kesehatan yang rendah sering dialami oleh mereka yang menggunakan ponsel secara berlebihan seperti kecapekan, kepala pusing, kekhawatiran, sulit berkonsentrasi, dan sulit tidur (insomnia). Sebaliknya, penggunaan ponsel yang dibatasi cenderung menciptakan kesehatan mental yang lebih baik dibanding penggunaan ponsel yang tak dibatasi (Srivastava dan Tiwari, 2013). Mitigasi dan Deteksi Munculnya sindrom nomofobia di kalangan generasi Z atau gen Z (digital natives) sungguh tidak bisa dianggap remeh mengingat mereka terlahir di tengah kepungan perangkat digital. Berdasar laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bertajuk &ldquo;Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024,&rdquo; dari total 278,69 juta jiwa jumlah penduduk di negeri ini, sebanyak 221,5 juta jiwa (79,5 persen) terkoneksi dengan internet. Angka itu meningkat dari 77,01 persen pada 2022 dan 78,19 persen pada 2023. Dari seluruh pengguna internet tersebut, porsi terbanyak ditempati oleh gen Z (kelahiran 1997&ndash;2012/berusia 12&ndash;27 tahun) sebanyak 34,4 persen. Setelah itu, berikutnya ditempati oleh generasi milenial kelahiran 1981&ndash;1996/berusia 28&ndash;43 tahun sebanyak 30,62 persen, dan gen X (kelahiran 1965&ndash;1980/berusia 44&ndash;59 tahun) sebanyak 18,98 persen. Sisanya ditempati oleh generasi pre boomer (kelahiran &lt; 1945/berusia 79 tahun++), baby boomers (1946&ndash;1964/berusia 60&ndash;78 tahun), dan post gen Z ( &gt; 2013/berusia kurang dari 12 tahun). Di era digital, ponsel jelas menjadi kebutuhan &rdquo;elementer&rdquo; bagi setiap individu, dewasa maupun anak-anak dan remaja. Hanya, mitigasi risiko dan deteksi dini terhadap penggunaan ponsel yang eksesif harus menjadi perhatian semua pihak, utamanya bagi orang tua, guru, dan pemerintah. Sehingga gejala yang mengarah pada ketergantungan dan kecanduan ponsel serta sindrom nomofobia dapat diidentifikasi, dicegah, atau dihindari sejak dini. Dalam rangka memitigasi dan mendeteksi dampak buruk penggunaan ponsel secara eksesif, terutama di kalangan gen Z, ada baiknya diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mendisiplinkan anak dengan jadwal penggunaan ponsel secara ketat, akurat, tapi proporsional. Konsistensi anak dalam mendisiplinkan diri dengan jadwal penggunaan ponsel harus berbasis stick and carrot system (sistem hadiah dan hukuman). Ketaatan akan melahirkan hadiah dan setiap pelanggaran berkonsekuensi pada hukuman. Bentuk hadiah dan hukuman harus didiskusikan dan disepakati bersama antara anak dan orang tua. Kedua, mengalokasikan waktu &rdquo;bebas ponsel&rdquo; bersama di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga, tak terkecuali orang tua, harus taat asas terhadap kesepakatan ini. Risikonya, orang tua harus menyediakan sublimasi atau pengalihan ke aktivitas lain yang tak kalah produktif dan menyenangkan bagi anak. Hal itu semata-mata agar ponsel tidak menjelma menjadi toksik untuk anak-anak. Ketiga, mencarikan alternatif kegiatan bagi anak yang merangsang daya pikir dan kreativitas motorik anak melalui permainan dan simulasi peran. Lembaga pendidikan harus menyediakan lingkungan yang menyenangkan bagi tumbuh kembangnya segenap potensi anak. Guru dituntut menyediakan proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar anak tidak disergap kejenuhan dan kelelahan mental akut (burn-out). Sebab, anak sering kali mencari kompensasi melalui ponsel untuk mengatasi kejenuhannya. Di atas itu semua, tidak ada formula mujarab mengatasi sindrom nomofobia di kalangan gen Z, kecuali kesabaran, ketelatenan, dan konsistensi tanpa batas. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Nurani kemanusiaan mana yang tidak terkoyak membaca berita pilu nan viral ini: murid SD di Cirebon mengalami depresi berat gegara ponsel

Mengatasi Sindrom Nomofobia Gen Z

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> KEKERASAN&nbsp;selalu berada di jantung konflik Israel-Palestina selama lebih dari satu abad lamanya. Peran kekerasan di balik pembentukan negara Israel dan kolonialisme Zionis di Palestina memiliki sejarah panjang melalui formasi &rdquo;masyarakat penjaga&rdquo; (guardian community) umat Yahudi Bar Giora dan Hashomrim pada 1907 dan 1909. Kemudian diikuti oleh pembentukan Hagana pada 1920 yang berujung pada deklarasi negara Israel pada 15 Mei 1948 (Claude Faure, 2005). Israel juga mendapatkan perlindungan cukup nyaman dari blok Barat (Amerika Serikat/AS, Inggris, Prancis, dan anggota sekutu lainnya) sebagai pemenang Perang Dunia (PD) II. PBB sebagai satu-satunya lembaga internasional yang meregulasi perdamaian dunia pasca-PD II praktis tidak berdaya menghadapi kekuatan Israel yang dilindungi blok Barat tersebut. Resolusi apa pun yang dihasilkan PBB untuk gencatan senjata selalu mentok di hadapan dominasi blok Barat yang selalu mengambil veto atas resolusi dimaksud. Sejarah yang Pahit Sebagai umat beragama, kaum Yahudi telah menjalani perjalanan sejarah panjang yang pahit di diaspora, terutama Eropa. Perjalanan sejarah yang panjang ini turut menempa bangsa Yahudi sebagai umat beragama yang memiliki daya lenting yang tinggi menghadapi berbagai persekusi dan penyiksaan. Kebijakan politik anti-Semit yang diterapkan pasukan Nazi Jerman yang berujung pada sejarah Holocaust memberikan banyak pelajaran bahwa menjadi minoritas harus disertai dengan kekuatan (ekonomi, politik, militer) agar tidak diremehkan dan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Adolf Eichmann (1906&ndash;1962) salah satu aktor penting di balik pemusnahan Yahudi melalui Holocaust dan kebijakan anti-Semit yang dilancarkan partai Nazi pimpinan Adolf Hitler (1889&ndash;1945) melalui kebijakan &rdquo;Solusi Terakhir&rdquo; (The Final Solution). Bahkan, dia adalah salah satu pelaku penting genosida kaum Yahudi di Eropa melalui kamp konsentrasi di Auschwitz Polandia dan kota-kota lainnya (Belzec, Chelmo, Majdanek, Sobibor, dan Treblinka). Konon lebih lima juta nyawa tak berdosa kaum Yahudi &ndash;laki-laki, perempuan, dan anak-anak&ndash; telah dibinasakan di kamp-kamp konsentrasi tersebut (Augustine Brannigan, Beyond Banality of Evil, 2013:5). Dia ditangkap di Argentina pada 11 Mei 1960 dan menjalani masa persidangannya di Jerusalem pada 1961. Dalam pandangan Hannah Arendt, seorang penulis Yahudi, Eichmann bukanlah seorang pembunuh psikopat yang mengorbankan 2,5 juta penganut Yahudi di Eropa Barat. Sebagai seorang birokrat Nazi yang taat terhadap perintah pimpinannya, Adolf Hitler, Eichmann berkilah hanya menjalankan perintah atasannya. Inilah yang oleh Arendt disebut sebagai sebuah tindakan kekerasan yang banal, dangkal makna. Secara lebih detail Arendt menganalisis banalitas kejahatan Nazi dalam bukunya, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963). Dengan rasionalitas kemanusiaannya, Eichmann mestinya bisa mencerna untuk kemudian menolak perintah kejahatan dari Sang F&uuml;hrer (julukan Hitler) untuk menghilangkan nyawa jutaan manusia tak berdosa. Pada kenyataannya, rasionalitas kemanusiaannya ditumpulkan oleh ketaatan buta terhadap Sang F&uuml;hrer dan memilih memusnahkan jutaan nyawa manusia. Inilah makna istilah &rdquo;banal&rdquo; sebagaimana dimaksudkan oleh Arendt yang belakangan menawarkan kesadaran dan pemahaman baru tentang makna &rdquo;jahat&rdquo; dan/atau &rdquo;kejahatan.&rdquo; Ketika menulis tentang banalitas kejahatan, Arendt sebenarnya tidak sedang menggeneralisasi banalitas kejahatan secara keseluruhan. Yang dia maksud banal dalam bukunya adalah watak dasar Eichmann yang dia sebut sebagai orang yang banal (a banal man). Banal sepanjang menyangkut seorang birokrat biasa yang tidak memiliki motif apa pun ketika menjalankan kebijakan Holocaust. Poinnya adalah bahwa Eichmann, sekalipun merupakan pegawai tinggi Nazi, tidaklah terpengaruh oleh ideologi Nazisme. Dia bukan penganut anti-Semit seperti pengikut Nazi pada umumnya. Spiral Kekerasan Keganasan Israel terhadap pejuang Hamas di satu sisi dapat dipahami sebagai mekanisme Israel membela diri (self-defense mechanism) untuk melindungi keberadaan bangsanya. Di sisi lain, keganasan tersebut juga hendak menyampaikan pesan kepada siapa pun untuk tidak main-main dengan negara Zionis tersebut. Israel sering kali membalas kekerasan Hamas berkali-kali lipat sehingga jatuhnya korban di pihak Hamas dan warga sipil lain di Palestina selalu lebih banyak. Laporan hingga 23 November 2023, jumlah korban jiwa di pihak Palestina mencapai 14.532 orang (bandingkan dengan jatuhnya korban jiwa di pihak Israel yang &rdquo;hanya&rdquo; 1.725 orang!). Namun, cara Israel membalas Hamas tidak bisa lagi dipersepsi sebagai pembalasan atas kekerasan pasukan Hamas. Lebih dari itu, pembalasan Israel yang jauh lebih kejam dan brutal tersebut mencerminkan pembalasan bangsa Yahudi itu terhadap masa lalunya yang kelam dan pahit. Negara Israel adalah sebentuk benteng pertahanan yang diperlengkapi dengan persenjataan militer yang canggih untuk menangkis dan menghalau serangan pihak luar seperti Hamas, Hisbollah, Iran, dan lain-lain. Perbandingan yang tidak berimbang juga terlihat dari pembebasan tawanan perang di masa gencatan senjata di kedua belah pihak, di mana satu orang tawanan warga Palestina &rdquo;dihargai&rdquo; tiga orang tawanan Israel (Jawa Pos, 23/11/2023). Jika Israel memosisikan sedemikian lebih berharganya ketimbang bangsa Palestina, bagaimana mungkin perdamaian abadi di antara keduanya dapat tercipta?&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Israel juga mendapatkan perlindungan cukup nyaman dari blok Barat (AS, Inggris, Prancis, dan anggota sekutu lainnya) sebagai pemenang perang

Banalitas Kejahatan Perang Israel-Hamas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> DUA&nbsp;pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke KPU. Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, seorang tokoh nahdliyin dari Madura. Hanya Prabowo yang hingga kemarin belum menentukan cawapresnya pada Pemilu 2024. Namun, sangat boleh jadi, Prabowo juga akan mengambil bakal cawapres yang memiliki arsiran kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU) atau nahdliyin (baca: santri). Kita semua tahu, dalam setiap pemilu, NU beserta derivatnya (kaum nahdliyin, santri, dan pesantren) selalu menjadi magnet elektoral yang memikat banyak elite politik. Dengan jumlah pengikut melebihi 150 juta orang atau 59,2 persen dari total penduduk muslim di negeri ini, kaum nahdliyin menjadi ceruk elektoral yang sangat menggiurkan bagi mayoritas partai politik kita. Karena itu, siapa pun calon presidennya, nyaris dapat dipastikan dia akan memilih cawapres yang memiliki irisan dengan NU atau kaum nahdliyin. Realitas inilah yang dulu pernah digambarkan dengan slogan popular, tetapi bernada peyoratif: &rdquo;Siapa pun presidennya, wakilnya pasti NU (nahdliyin).&rdquo; Slogan ini diadaptasi dari pariwara: &rdquo;Apa pun makanannya, minumnya tetap Teh Botol Sosro.&rdquo; Dikatakan peyoratif, karena NU, kaum nahdliyin, atau santri sering kali dianggap sebagai targeted community yang empuk dalam kontestasi elektoral, tetapi mudah diabaikan seusai kontestasi. Peran Profetik Dengan jumlah yang begitu besar, kaum santri tentu saja memiliki potensi yang sangat dahsyat bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara kita. Dari sekian kali pengalaman pemilu, jumlah santri yang begitu besar tidak serta-merta dapat dikonversi menjadi modal sosial (social capital) yang masif untuk perbaikan kondisi bangsa. Beberapa kali pemilu dan pilkada memang berhasil mengantarkan banyak kaum santri masuk ke gelanggang politik kenegaraan. Namun, kiprah politik mereka belum mampu melahirkan dentuman perubahan mendasar dalam konteks perbaikan kondisi bangsa-negara. Artinya, kiprah profetik kaum santri belum benar-benar menjadi kenyataan di republik ini. Yang lebih tampak adalah kiprah politik harian (low politics) dalam konteks perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Dalam banyak kasus, kaum santri bahkan lebih banyak diperankan sebagai &rdquo;ban serep&rdquo;, pelengkap penderita alias pinggiran, dalam kerja-kerja politik. Yang lebih miris lagi, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi &rdquo;tumbal&rdquo; (atau dikorbankan?) dalam sistem politik yang koruptif. Dalam dunia politik, kaum santri sudah seharusnya &rdquo;naik kelas&rdquo; dari sekadar objek penderita menjadi subjek pelaku. Santri harus memegang kendali penuh dalam proses transformasi politik yang lebih baik, bermartabat, dan berkeadilan sehingga bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jangan bahas kiprah kaum santri pada zaman dahulu kala. Misalnya, KH Hasyim Asy&rsquo;ari mengumandangkan Resolusi Jihad sebagai perlawanan kaum santri dalam mengusir penjajah. Atau, ketika KH Abdul Wahid Hasyim, putra KH Hasyim Asy&rsquo;ari, menjadi bagian dari BPUPKI untuk merumuskan platform kemerdekaan Indonesia. Bahkan, KH Abdurrahman Wahid, putra KH Abdul Wahid Hasyim, berhasil menorehkan namanya sebagai presiden pertama dari kalangan santri. Kenyataan besarnya umat Islam di atas mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kondisi umat Islam di akhir zaman sebagai buih di tengah lautan. &rdquo;Pada suatu saat nanti, datang suatu masa di mana bangsa-bangsa lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungimu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan,&rdquo; sabda Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, &rdquo;apakah karena di saat itu jumlah umat Islam sedikit?&rdquo; Jawab Rasul, &rdquo;Sama sekali tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak. Namun, kalian seperti buih di lautan&rdquo; (HR Abu Dawud). Pemberdayaan Hadis di atas menggambarkan rapuhnya kondisi umat Islam di tengah kepungan bangsa-bangsa lain yang jauh lebih berdaya. Akibatnya, umat Islam mudah dikuasai dan ditaklukkan bangsa lain. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kaum muslim begitu mudah dihegemoni dan dikooptasi pihak lain untuk kepentingan politik jangka pendek? Melanjutkan Hadis Rasulullah di atas, umat Islam telah terjangkiti penyakit &rdquo;wahn&rdquo; (takut, lemah). Yakni, cinta berlebihan terhadap dunia (baca: materi dan kekuasaan) dan takut mati (baca: tidak mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara). Untuk mengatasi itu semua, sekurang-kurangnya dibutuhkan dua langkah berikut ini. Pertama, pemberdayaan kaum santri di berbagai bidang (intelektual, sosial, politik, dan ekonomi). Kedua, kaum santri harus berada di garda depan dalam penerapan nilai-nilai politik luhur yang dapat mengantarkan bangsa ini pada politik kemuliaan (high politics). Bukan malah sebaliknya, mereka terlibat dalam penerapan sistem politik yang korup dan transaksional. Dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri, mari kita jadikan peringatan Hari Santri tahun ini sebagai momentum mentransformasi mentalitas politik bangsa ini dari mentalitas politik pragmatis-transaksional menuju politik transformatif yang memberdayakan semua warga. Dengan kerja-kerja transformatif, bukan hanya dunia politik kita yang menjadi lebih baik. Namun, lebih dari itu. Suatu saat nanti, kita menyaksikan nama-nama kaum santri tidak hanya mendominasi cawapres, tetapi juga capres di setiap pergelaran pemilu. Santri pun tidak lagi menjadi buih di lautan politik. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *) Santri, guru besar, dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dalam setiap pemilu, NU beserta derivatnya (kaum nahdliyin, santri, dan pesantren) selalu menjadi magnet elektoral yang memikat banyak elit.

Santri Bukan Buih di Lautan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> AKHIRNYA&nbsp;kepolisian menaikkan status kasus Panji Gumilang (PG) dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi minimal dua bukti permulaan yang cukup. Langkah cepat dan tegas Polri tersebut layak diapresiasi guna mengakhiri kegaduhan publik, terutama menjelang tahun politik 2024. Kontroversi Al Zaytun harus diselesaikan secara bermartabat agar tidak menghabiskan energi bangsa secara percuma. Di luar itu, ada banyak agenda bangsa yang jauh lebih mendesak. Yakni transisi kepemimpinan nasional dan konsolidasi politik demokrasi secara aman, damai, dan berkeadaban. Diberitakan, pemerintah akan menempuh tiga langkah dalam mengurai kontroversi Al Zaytun. Pertama, membidik PG secara individu sebagai target penegakan hukum, bukan Al Zaytun secara kelembagaan. Kedua, penanganan terhadap institusi Al Zaytun untuk dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pembubaran Al Zaytun bukan jalan keluar yang baik. Ketiga, mewajibkan Al Zaytun untuk tertib sosial dan keamanan masyarakat setempat (Jawa Pos, 5/7/2023). Pusaran Kontroversi Memang Al Zaytun tak pernah sepi dari kontroversi. Hal itu akibat sejumlah sikap dan pernyataan &rdquo;nyeleneh&rdquo; pengasuhnya (PG), yang memantik perdebatan publik. Mulai dari salam Yahudi, pembauran laki-laki dan perempuan dalam salat berjemaah, perempuan sebagai khatib salat Jumat, muazin menghadap jemaah, dan lain-lain. Pada awal 2000-an, Al Zaytun pernah ramai dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Al Zaytun juga pernah dikaitkan dengan polemik penggelembungan suara pada Pemilu 2004. Namun, kontroversi itu tidak pernah berakhir dengan kejelasan. Konon, terdapat &rdquo;orang kuat&rdquo; di belakang Al Zaytun yang melindunginya. Buktinya, keberadaan Al Zaytun ataupun PG sejauh ini seperti tak tersentuh oleh hukum (untouchable by law). Selain itu, kontroversi Al Zaytun di masyarakat lebih mencerminkan serpihan-serpihan respons yang bersifat sporadis, fragmentatif, atau sepotong-sepotong. Ada yang mengasumsikan Al Zaytun sebagai pesantren radikal, menyimpang, atau liberal. Dalam tradisi pemikiran keagamaan, terdapat kelompok arus utama (mainstream) yang mendasarkan pemikiran dan praktik keberagamaannya pada normativitas teks suci yang telah mapan (established). Dalam konteks wacana keagamaan, kelompok mapan tersebut membentuk ortodoksi pemikiran dan praktik keagamaan yang dibentuk oleh para ulama dan dikawal oleh umara (pemerintah). Siapa pun yang coba mengusik ortodoksi tersebut biasanya akan berhadapan dengan mayoritas umat beragama yang bisa berujung pada inkuisisi (penghakiman), penegakan hukum, bahkan persekusi. Dalam pandangan Talal Asad (The Idea of An Anthropology of Islam, 1986), ortodoksi selalu menciptakan relasi kuasa yang hegemonik di kalangan umat beragama. Persoalannya, kelompok arus utama yang mengikuti ortodoksi cenderung bertindak superior ketimbang kelompok kontraortodoksi. Dalam kondisi inilah kelompok arus utama cenderung menggunakan &rdquo;palu godam&rdquo; inkuisisi untuk menghabisi pemikiran atau praktik keagamaan kontraortodoksi. Dalam derajat tertentu, apa yang diklaim PG sebagai gagasan pembaruan sebenarnya adalah perlawanan terhadap ortodoksi keagamaan yang telah mapan. Artikulasi gagasan dan tindakannya yang tidak didasarkan pada pakem pemikiran atau mazhab keagamaan tertentu yang biasa dijadikan sebagai rujukan otoritatif dalam sistem ortodoksi keagamaan cenderung akan ditentang kelompok arus utama. Tampaknya inilah akar persoalan dari kontroversi Al Zaytun. PG memang terkesan asal-asalan dan tidak argumentatif dalam menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Jika ditemukan unsur-unsur pidana oleh otoritas negara (Polri dan pengadilan), bisa jadi ini adalah akhir kisah dari seluruh kontroversi Al Zaytun. Jika benar demikian, berarti PG mengikuti jalan cerita sejumlah individu dan kelompok keagamaan yang divonis telah menodai agama atau &rdquo;sesat&rdquo; (deviant) seperti Yusman Roy, Lia Eden, Musadeq, Gafatar, dan sebagainya. Mengakhiri Kontroversi Kasus ini selayaknya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk, pertama, tidak sekadar berpikir dan bertindak &rdquo;nyeleneh&rdquo; atau keluar dari pakem ortodoksi. Sebab, sikap semacam ini terkesan hanya mencari sensasi dan popularitas. Dalam hal ini, mari kita belajar dari figur muslim pembaru seperti Cak Nur dan Gus Dur yang mendasarkan pemikirannya pada argumentasi normatif yang solid dan otoritatif. Kedua, kontroversi ini juga memberi pelajaran bagi seluruh institusi pesantren agar bersikap inklusif, dialogis, dan ramah terhadap pihak luar. Dalam derajat tertentu, kontroversi Al Zaytun terjadi akibat melebarnya kesenjangan pengetahuan antara masyarakat dan pesantren ini. Semestinya Al Zaytun hadir di setiap kontroversi untuk memperkecil jurang pemisah pengetahuan antara dirinya dan masyarakat luas. Ketiga, masyarakat luas tidak perlu bersikap berlebihan dalam merespons kontroversi Al Zaytun. Masyarakat jangan menjadi &rdquo;sumbu pendek&rdquo; yang mudah disulut oleh hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih, pemikiran keagamaan PG yang dianggap &rdquo;nyeleneh&rdquo; oleh sejumlah pihak sejatinya hanyalah menyangkut hal-hal yang bersifat cabang (furu&rsquo;iyah/khilafiyah) belaka, bukan pokok substansi keagamaan (ushuliyah). Keempat, institusi negara (pemerintah, Polri, dan pengadilan) hendaknya tetap cermat dan arif dalam menyelesaikan sengkarut Al Zaytun. Perlu diingat, setiap putusan pengadilan terhadap kasus penyimpangan atau penodaan agama terdapat risiko penurunan indeks demokrasi. Kita mungkin bisa belajar dari kasus Ahmadiyah atau Ahok yang diikuti mobilisasi massa besar-besaran. Respons berlebihan semacam itu pada gilirannya dapat mengancam indeks demokrasi kita akibat terpasungnya kebebasan sipil warga yang seharusnya perlu dikawal dan dijamin oleh negara.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Akhirnya kepolisian menaikkan status kasus Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi.

Mengurai Kontroversi Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> FORUM&nbsp;tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam (in-depth). Yakni &rdquo;Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace&rdquo;. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah gejolak dan konstelasi geopolitik global yang penuh dengan konflik kekerasan dan pertumpahan darah. Invasi Rusia atas Ukraina, kekerasan di Sudan, persekusi bangsa Palestina oleh Israel dan masih banyak lagi menandai terkoyaknya nilai kemanusiaan universal. Fikih (fiqh) dalam konteks ini tidak bisa hanya dimaknai dalam perspektif nomenklatur keagamaan yang sempit (baca: hukum halal-haram). Lebih dari itu, fikih harus dimaknai sebagai sebuah pandangan dunia (worldview) yang berisi narasi keagamaan yang kompleks-mendalam tentang seluruh aspek peradaban manusia. Pandangan dunia dimaksud mencakup aspek normatif (cetak biru) beserta peta jalan yang lebih konkret dan operasional untuk merealisasikannya. AICIS di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya awal Mei yang dibuka Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas itu dihadiri ratusan peserta dan pembicara tamu dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Mesir, Turki, AS, Australia, Malaysia, dan sebagainya. Menag mengajak para pembicara merefleksikan kembali bangunan epistemologis fikih yang dianggapnya telah mapan, sakral, dan tertutup. Siklus Peradaban Apa yang diimajinasikan pada tema AICIS kali ini adalah terkonstruksinya sebuah peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang ternyata tidak menjamin terjaganya nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi (Hans Joas, 2003; Philip K. Lawrence, 2016). Di sana-sini masih dijumpai konflik bersenjata, kekerasan, dan pertumpahan darah yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan ekonomi-politik yang ironisnya acap kali dijustifikasi oleh nalar agama. Nilai kemanusiaan (value of humanity) tereduksi menjadi sekadar objek penderita dalam perlombaan mengejar kejayaan antar peradaban. Pada mulanya adalah era pencerahan (aufklarung/enlightenment) di Eropa Barat. Era ini ditandai berbagai temuan, capaian, dan terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti vaksin dan obat-obatan; mesin untuk kendaraan (air, laut, dan udara); listrik; hingga komputer. Namun, era pencerahan juga telah menghasilkan sisi gelap (dark side) dalam peradaban manusia. Ditemukannya mesiu dan senjata menjadi titik awal dari bencana kemanusiaan akibat penyalahgunaan temuan tersebut. Bangsa-bangsa lemah menjadi korban dari era pencerahan akibat penemuan senjata oleh bangsa-bangsa maju. Memang era kolonialisme telah berakhir. Namun, penjajahan dalam bentuk lain masih tetap berlangsung dan tetap memakan korban bangsa-bangsa yang lebih lemah. Dalam hal ini, kebanyakan dari bangsa-bangsa muslim masuk dalam kategori ini. Betapapun mayoritas bangsa-bangsa muslim kaya akan sumber daya alam, deprivasi dan ketergantungan terhadap bangsa-bangsa maju tidak dapat dicegah akibat keterbelakangan di berbagai bidang. Di atas itu semua, kejayaan bangsa-bangsa Barat akibat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan tanpa akhir. Pada saatnya nanti (entah kapan) mereka mengalami masa-masa suram, surut, dan akhirnya tenggelam. Mengikuti teori siklus peradaban Ibnu Khaldun (2016), setiap peradaban mengalami lima tahapan siklus berikut: kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemunduran, dan kematian atau kehancuran. Dalam bahasa Alquran, setiap kejayaan dan kehancuran dipergilirkan (tadawul) bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini (QS 3:140). Bangsa-bangsa yang hari ini menikmati kejayaan seperti AS pun bukan perkecualian. Konon, sudah ada tanda-tanda kemunduran dan pembusukan di berbagai bidang yang &ndash;jika tidak bisa direvitalisasi dengan baik&ndash; pada saatnya nanti dapat mengantarkannya ke jurang kehancuran (Donald Przebowski, 2009; Michael Hart, 2018). Demikian pula peradaban Islam. Umat muslim pernah mengalami masa kejayaan melalui berbagai imperium atau dinasti yang datang silih berganti. Dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayah II di Kordoba, dan dinasti Turki Utsmani di Istanbul. Kejayaan Islam pernah mengantarkan umat muslim pada masa keemasan (golden age) yang belakangan menginspirasi kejayaan bangsa Eropa. Harus diakui, kondisi umat muslim sekarang ini tengah berada pada titik terendah siklus peradaban dan menjadi korban dari kejayaan bangsa-bangsa maju. Sebagian dari mereka ada yang melakukan perlawanan terhadap kejayaan Barat melalui ideologi radikalisme dan terorisme. Ironisnya, tak jarang aksi tersebut memakan korban saudaranya sendiri sebangsa, bahkan seiman dan seagama. Untuk mencegahnya, tidak ada jalan lain kecuali mereformasi cara berpikir mereka menuju konstruksi fikih peradaban (fiqh al-hadlarah) yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi sebagai jangkar utamanya. Teori Gerakan Ganda Dalam upaya merekonstruksi dan rekontekstualisasi pemahaman keagamaan tersebut, penting kiranya kita merujuk pada teori &rdquo;gerakan ganda&rdquo; (double-movement)-nya Fazlur Rahman (1982). Gerakan pertama, menjadikan situasi kontemporer sebagai titik pijak menuju era di mana teks-teks suci keagamaan diwahyukan/dikodifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab diturunkannya teks suci dalam agama (asbab al-nuzul untuk Alquran atau asbab al-wurud untuk hadis). Dalam konteks ini, setiap pemikiran keagamaan yang telah diformulasi oleh para ulama meniscayakan argumentasi historis-sosiologis atas kondisi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Gerakan kedua adalah mengembalikan spektrum pemikiran keagamaan pada masa lampau ke konteks sekarang ini dengan cara &rdquo;mengarifi&rdquo; terhadap signifikansi dan relevansinya sesuai tuntutan peradaban. Jika ditemui aspek-aspek yang kurang atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, tidak ada cara lain kecuali merekontekstualisasi pemahaman tersebut berdasar nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Jika dua langkah itu dilakukan dengan baik dan benar, niscaya tidak ada lagi kekerasan, persekusi, penindasan, ketidakadilan, dan semacamnya atas nama agama yang mendehumanisasi sesama manusia. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Steering Committee AICIS

Forum tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam.

Fikih Peradaban untuk Kemanusiaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> PUPUS&nbsp;sudah hasrat bangsa ini untuk bisa menyaksikan tunas-tunas muda kita berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia U-20 di negeri sendiri. Kepastian itu diperoleh setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 (Jawa Pos, 30/3). Sekalipun FIFA tidak menyebutkan secara eksplisit, diduga kuat penolakan kehadiran timnas Israel oleh sejumlah pihak menjadi alasan pembatalan tersebut. Pembatalan itu tak ayal menjadi pukulan telak bagi sepak bola di tanah air mengingat Piala Dunia U-20 menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet muda kita menjajal atmosfer kompetisi tingkat internasional. Keikutsertaan timnas U-20 diperoleh melalui posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tanpa posisi tuan rumah, hampir dapat dipastikan timnas Indonesia sulit mendapatkan kesempatan berlaga di ajang bergengsi tersebut. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam di balik itu semua, pelajaran berharga yang bisa diambil adalah pentingnya kecermatan, kematangan, dan kedewasaan dalam menyikapi isu internasional agar tidak kontraproduktif terhadap masa depan olahraga bangsa kita di ajang internasional. Karena itu, segera setelah pembatalan oleh FIFA, Presiden Jokowi menginstruksikan agar ketua umum PSSI merumuskan cetak biru (blueprint) persepakbolaan di tanah air. Terorisme dan Olahraga Israel pernah mengalami masa kelam dalam sejarah keikutsertaannya pada Olimpiade Musim Panas 1972 di Munich, Jerman Barat, yang dikenal dengan &rsquo;&rsquo;pembantaian Munich&rdquo; (Munich massacre). Dalam peristiwa tersebut, dua anggota tim Israel tewas dan sembilan lainnya disandera oleh serangan organisasi militan Palestina &rsquo;&rsquo;September Hitam&rdquo; (Black September). Sepanjang sejarah Olimpiade, ini adalah peristiwa kekerasan terorisme pertama yang berhasil menyita perhatian dunia. Pembantaian tersebut sebenarnya merupakan buntut dari perang Arab-Israel pada 1948. Para pelaku menuntut pembebasan 234 warga Palestina yang dipenjara oleh otoritas Israel dengan cara membarter sembilan sandera. Kesembilan sandera akhirnya tewas setelah pihak otoritas Jerman melakukan tindakan penyelamatan namun gagal. Pembantaian Munich menyadarkan pihak Israel tentang risiko kekerasan terhadap setiap warga negaranya dalam berbagai ajang olahraga internasional. Sejak saat itu, Israel &ndash;dengan melibatkan agen rahasia Mossad&ndash; bersikap sangat keras terhadap siapa pun yang mengancam keselamatan warga negaranya di luar negeri. Sekalipun terorisme tidak punya relevansi dengan olahraga, terdapat hubungan yang kuat di antara keduanya. Hubungan di antara keduanya sangat jelas jika kita melihat fakta terjadinya 6.714 peristiwa terorisme internasional sejak akhir 1960-an sampai awal 1990-an (Weimann &amp; Winn, 1994). Dari jumlah tersebut, 168 serangan terorisme telah terjadi di arena olahraga sejak 1972 sampai 2004 (K. Clark, 2004). Karena itu, sangat boleh jadi salah satu alasan pembatalan FIFA adalah soal isu keamanan penyelenggaraan ajang empat tahunan tersebut, terutama menyangkut keselamatan timnas Israel U-20. Sarana Diplomasi Olahraga sejak dari awalnya bersifat netral. Olahraga bisa menyatukan atau memisahkan manusia. Olahraga dapat menjadi sarana persaudaraan antar-sesama manusia, apa pun latar belakang suku, ras, budaya, dan agama. Seorang figur atlet olahraga yang dicintai pengagumnya dapat menyatukan miliaran manusia dengan latar belakang agama yang berbeda. Misalnya, Muhammad Ali, Mike Tyson, Zinedine Zidane, Mohamed Salah, Lionel Messi, Maradona, Pele, Roger Federer, Rafael Nadal, dan lain-lain. Olahraga juga dapat menjadi alat diplomasi yang ampuh untuk meredakan ketegangan antarnegara. Contoh paling gamblang dari fenomena ini adalah &rsquo;&rsquo;diplomasi ping ping&rsquo;&rsquo; tahun 1971 yang dapat mencairkan ketegangan antara AS dengan RRC. Selain itu, olahraga dapat menjadi sarana menghukum negara-negara tertentu yang dianggap melanggar konvensi internasional seperti agresi militer atau konvensi internasional. Karena itulah Goodhart dan Chataway (1968) menyebut olahraga sebagai &rsquo;&rsquo;perang tanpa senjata&rdquo; (war without weapons). Pelajaran Berharga Kasus penolakan timnas U-20 Israel di satu sisi dapat dipahami sebagai konsistensi kita dalam menolak penjajahan bangsa Palestina oleh Israel. Di sisi lain, penolakan tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang terjadi di Palestina. Bahkan, kasus itu justru memperburuk citra Indonesia sebagai negara yang tidak bisa memisahkan politik dari olahraga. Padahal, keberpihakan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bisa tetap diperjuangkan tanpa harus menolak kehadiran timnas U-20 Israel karena keduanya merupakan isu yang berbeda. Yang lebih memprihatinkan adalah membawa agama sebagai pembenar bagi penolakan tersebut. Menggunakan argumentasi agama untuk menegaskan sikap kita atas penolakan timnas U-20 Israel menjadi absurditas yang sulit dinalar akal sehat mengingat masing-masing tidak memiliki relevansi satu sama lain. Dalam konteks ini, kedewasaan kita masih kalah jauh dibanding dengan sejumlah negara di Timur Tengah yang tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina namun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Maroko. Ala kulli hal, penolakan kehadiran timnas U-20 Israel dapat diibaratkan sebagai tindakan melarang anak kita untuk bermain dengan anak tetangga yang berbeda agama. Pelarangan tersebut mencerminkan kekerdilan sikap kita. Bahkan, sikap itu dapat menciptakan jurang pemisah yang memperburuk hubungan bertetangga.&nbsp;(*) <hr /> *) MASDAR HILMY,&nbsp;Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pupus sudah hasrat bangsa ini untuk bisa menyaksikan tunas-tunas muda kita berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia U-20 di negeri sendiri.

Agama, Politik, dan Sepak Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MASDAR-HILMY.jpg" alt="MASDAR HILMY" width="100%">
<figcaption>MASDAR HILMY</figcaption>
</figure>DUA hari berturut-turut harian Jawa Pos menurunkan berita tentang tingginya angka perkawinan dini di Indonesia (25-26/1/2023). Diberitakan, angka perkawinan dini mencapai 51 ribu kasus setahun terakhir. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, misalnya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pergaulan bebas.  Di luar itu semua, ada satu faktor yang mendesak untuk dicermati bersama: regulasi dispensasi nikah/kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Disebut ”dispensasi”, karena peraturan itu hendak ”mengecualikan” (exit strategy) calon pasangan pengantin yang tidak memenuhi batas usia minimal 19 tahun sesuai UU 16/2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Peraturan tersebut menganulir UU 1/1974 yang mengatur usia minimal calon pengantin laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.  Jika tidak dijumpai alasan dan persyaratan yang dibenarkan oleh perma di atas, siapa pun yang menikah di bawah batas usia minimal masuk kategori perkawinan anak (underaged/child marriage) yang bertentangan dengan UU Perkawinan. Sebab, di dalam UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dinyatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.  Dualisme Regulasi  Harus diakui, regulasi dispensasi nikah awalnya dirancang sebagai strategi keluar dari kebuntuan regulasi di satu sisi dan tingginya kehamilan di luar nikah di sisi lain. Namun, regulasi tersebut terbukti tidak mampu mengendalikan, membatasi, dan mengurangi angka pernikahan dini. Sebab, nyaris semua permohonan dispensasi nikah pada akhirnya dikabulkan pengadilan agama.  Jamak dimafhumi, salah satu argumen dispensasi nikah adalah alasan ”agama”. Menurut pandangan salah satu mazhab pemikiran, agama tidak mengatur batas usia pernikahan secara pasti. Daripada membiarkan pasangan muda di bawah usia nikah terjerumus maksiat dan dosa (zina), lebih maslahat jika mereka dinikahkan melalui dispensasi nikah.  Keberadaan dua ketentuan yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang, ini justru mengesankan berlakunya dualisme ketentuan hukum tentang perkawinan. Jika UU Perkawinan dianggap sebagai representasi hukum negara yang sekuler, perma dianggap sebagai representasi hukum agama (Islam). Sebuah nalar hukum yang ambigu dan ”bermasalah” secara hukum.  Padahal, di Indonesia, lahirnya ketentuan tentang batas usia nikah dalam UU Perkawinan sebagian (besar) diinspirasi dari nalar agama (asas maslahat). Sebagaimana ditegaskan oleh Islamic Relief dalam An Islamic Human Rights Perspective on Early and Forced Marriages: Protecting the Sanctity of Marriage, ”Early marriage has no place in Islam because marriage before the age of puberty is unacceptable and violates the Shari’ah. Marriage after puberty requires comprehensive maturity and sound, adult judgement.”  Pandangan Islamic relief di atas tentu saja merepresentasikan pandangan kontekstual-progresif yang coba disesuaikan dengan perkembangan HAM dan perubahan zaman. Di luar itu, tentu saja terdapat pandangan-pandangan lain yang lebih konservatif tentang batas minimal usia nikah. Misalnya praktik nikah ala Nabi Muhammad SAW ketika mengawini Aisyah RA di usia belia sebagai pembenar pernikahan dini. Argumentasi semacam itulah (salah satunya) yang digunakan Syekh Puji ketika mengawini Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun pada 2008.  Sejumlah Solusi  Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi persoalan serius menghadapi Indonesia Emas 2045. Di tengah bonus demografi yang sudah mulai berjalan, pernikahan usia dini dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif dan risiko. Misalnya menyebabkan rendahnya kualitas keturunan (stunting dan gizi buruk), kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), angka perceraian tinggi, dan sebagainya. Oleh karena itu, harus segera dicarikan solusinya.  Pertama, mengakhiri dualisme regulasi dengan cara menghilangkan dispensasi nikah. Selain tumpang-tindih, perma tentang dispensasi nikah sejatinya justru ”menggembosi” UU di atasnya: UU 16/2019 tentang Perkawinan. Dalam terminologi ilmu hukum, dikenal adanya asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.  Kedua, sebagai bagian dari upaya menghilangkan dualisme hukum, kita tidak semestinya memisahkan antara hukum negara dan hukum agama karena Indonesia bukanlah negara sekuler. Aturan UU Perkawinan telah dijustifikasi oleh argumentasi (nilai-nilai) agama. Bagaimanapun juga, pengalaman empiris-sosiologis umat beragama dan mazhab pemikiran bukanlah agama itu sendiri. Ketentuan semacam itu tidak bisa jadi pijakan referensi dalam membenarkan praktik pernikahan dini.  Selain solusi hukum, sudah selayaknya semua elemen bangsa (pemerintah, tokoh masyarakat, agamawan, orang tua, guru, dan dosen) melakukan kerja-kerja nyata agar generasi muda kita tidak terjerembap dalam praktik pernikahan dini. Caranya dengan mengawasi secara lebih memadai, tetapi bijaksana pergaulan sosial anak-anak kita. Selain itu, pendidikan seks yang benar sejak dini di keluarga dan sekolah perlu diberikan agar anak-anak kita mengenali fungsi-fungsi organ genital mereka secara benar dan proporsional.  Langkah berikutnya adalah sosialisasi akibat dan dampak negatif pernikahan dini kepada anak-anak. Caranya menyertakan kasus-kasus riil dan fakta sosiologis di masyarakat. Harus diakui, tidak semua orang tua bisa dan mau ”cerewet” mengingatkan anak-anak tentang dampak negatif pergaulan bebas.  Last but not the least, literasi digital perlu dilakukan secara lebih intensif agar mereka tidak tersandera oleh media sosial dan perangkat digital untuk hal-hal negatif yang mendorong pernikahan dini. Harus diakui, tantangan generasi digital (digital natives) jauh lebih berat dan kompleks ketimbang tantangan yang dihadapi para orang tuanya (digital immigrants). (*)  <hr />  *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Mengurai Sengkarut Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MASDAR-HILMY.jpg" alt="MASDAR HILMY" width="100%">
<figcaption>MASDAR HILMY</figcaption>
</figure>BANYAK pihak berspekulasi bahwa tindakan terorisme merupakan aksi konyol, tidak masuk akal atau irasional yang hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Seperti bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, pada 7 Desember lalu. Pelaku, Agus Sujatno (AS), merupakan mantan napiter yang bebas murni dari Lapas Nusakambangan pada 2021. Dia dihukum empat tahun penjara atas keterlibatannya dalam aksi terorisme di Cicendo, Kota Bandung, pada 27 Februari 2017.  Derajat irasionalitas tindakan para teroris sering kali diukur dari kalkulasi untung-rugi dalam perspektif ekonomi material biasa. Konsekuensinya, hanya orang-orang irasionallah yang mau mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang sulit dipahami oleh nalar sehat. Pertanyaannya, benarkah demikian?  Tindakan Rasional  Sejumlah ilmuwan meyakini bahwa tindakan teroris sepenuhnya rasional dan bisa dipahami dalam konteks kalkulasi untung-rugi. Salah satu ilmuwan yang telah membuktikan rasionalitas tindakan bom bunuh diri pelaku terorisme adalah Ronald Wantrobe. Melalui karyanya, Rational Extremism: The Political Economy of Radicalism (2006), guru besar ekonomi di Universitas Ontario Kanada itu menjelaskan bahwa aksi terorisme bom bunuh diri sepenuhnya rasional. Karena di dalamnya terdapat ”transaksi nilai” antara keyakinan yang dianutnya dan solidaritas transendental di kalangan para teroris yang dia perjuangkan.  Wantrobe menyebut transaksi semacam ini sebagai tindakan ”menggandakan solidaritas” (solidarity multiplier). Yakni sebuah tindakan untuk mengembangbiakkan solidaritas transendental untuk memperjuangkan nilai-nilai keyakinan keagamaan menuju kemenangan yang mereka cita-citakan. Kemenangan di sini tidak harus dimaknai sebagai kemenangan ”dekat” yang bersifat material (tangible), tetapi juga kemenangan ” jauh” yang bersifat imaterial (intangible) di dunia maupun di alam setelah kematian. Kemenangan di dunia adalah ketika anak-cucu para teroris dapat menikmati buah perjuangan mereka di kemudian hari. Di benak teroris, aksi bom bunuh diri adalah investasi ideologis untuk memenangi peperangan jangka panjang.  Sejalan dengan teori di atas, Crenshaw (1990) membuat daftar ”keuntungan dan kerugian” dari aktivitas terorisme. Menurut dia, kerugian dari kegiatan terorisme adalah kemungkinan reaksi pemerintah yang akan mengejar dan menghukum pelaku terorisme. Selain itu, mereka akan berlawanan dengan nalar dan aspirasi arus utama masyarakat luas yang mengecam ideologi dan tindakan terorisme.  Termasuk dalam daftar ”keuntungan” yang akan mereka peroleh adalah terkait penetapan agenda (agenda setting), pelemahan mental agen-agen negara, gangguan penegakan hukum, dan menginspirasi teman-teman mereka untuk menumbuhkan mitos kesyahidan berikutnya.  Kebijakan Kontraterorisme  Untuk memotong laju perkembangan ideologi terorisme, kebijakan kontraterorisme yang bersifat rasional merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga lapis kebijakan: lapis masyarakat, lapis negara, dan lapis pelaku terorisme itu sendiri. Ketiganya mengandaikan kebijakan kontraterorisme yang berjenjang dan berbeda-beda.  Di tingkat masyarakat, kebijakan moderasi beragama perlu diintensifkan dengan memperkuat basis teologis tiap-tiap komponennya. 1). Ajaran anti kekerasan; 2). Wawasan kebangsaan; 3). Toleransi, dan; 4). Akomodasi terhadap nilai-nilai tradisi lokal. Selain itu, penguatan jejaring ikatan sosial (social bonds) antarwarga perlu ditingkatkan di tengah kecenderungan merebaknya gaya hidup individualistis yang melanda masyarakat digital.  Di tingkat negara, aparat pemerintah perlu menerapkan kebijakan pengawasan dan pencegahan (surveillance and deterrent policy) yang lebih ketat. Terutama terhadap aktivitas para napiter atau individu yang terinfeksi ideologi terorisme melalui penguatan agen-agen pemolisian masyarakat. Seorang napiter seperti AS, misalnya, yang belum ”tuntas” melakukan program deradikalisasi tidak selayaknya dibiarkan bebas tanpa pengawasan dari pihak-pihak berwajib. Pengawasan juga harus melibatkan simpul-simpul sosial yang berada di sekitar kehidupan para napiter itu.  Di tingkat para napiter, aparat penegak hukum harus memberikan perlakuan berbeda dengan para narapidana pada umumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat para napiter lebih sulit ditaklukkan oleh program deradikalisasi ketimbang narapidana biasa. Program deradikalisasi perlu melibatkan para mantan napiter yang berperan sebagai mentor atau ideolog terorisme untuk menaklukkan para napiter tersebut hingga benar-benar berubah. Sebelum seorang napiter terindikasi ”bertobat” dari ideologi terorisme, negara tidak boleh melepaskan pengawasan terhadapnya.  Mengatasi Kesenjangan  Di luar kebijakan di atas, upaya mengatasi berbagai bentuk kesenjangan menjadi kebijakan strategis pencegahan ideologi terorisme. Pertama, kita perlu membangun –meminjam teori Habermas– communicative society dalam rangka mempersempit dislokasi dan miskomunikasi sosial di kalangan warga masyarakat. Kepenganutan ideologi terorisme biasanya bermula dari renggangnya ikatan sosial di kalangan keluarga dan anggota masyarakat lainnya yang cenderung acuh tak acuh terhadap perilaku anggota masyarakat lain yang berperilaku aneh atau menutup diri dari pergaulan sosial.  Mempersempit kesenjangan ekonomi (rasio Gini) menjadi kebijakan berikutnya melalui program pemberdayaan ekonomi mantan napiter atau masyarakat miskin pada umumnya. Dari sejumlah peristiwa bom bunuh diri yang telah terjadi, tidak sedikit di antara pelaku yang berasal dari keluarga pas-pasan secara ekonomi. Di tengah tekanan ekonomi yang sulit, narasi ”surgawi” terorisme merupakan tawaran menggiurkan bagi sebagian kalangan untuk mengakhiri segala bentuk penderitaannya.  Tak kalah pentingnya adalah mempersempit kesenjangan politik. Banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilandasi niat tulus untuk memperbaiki kehidupan warganya dipersepsi secara berbeda oleh sebagian masyarakat. Nah, kesenjangan politik semacam itu sering kali dikapitalisasi oleh pihak-pihak tertentu melalui framing pemberitaan yang mengarah pada kapitalisasi dukungan politik elektoral. Tulisan yang ditempelkan di motor AS yang berisi penolakan terhadap pengesahan RKUHP yang dianggapnya sesat, syirik, dan kafir menjadi indikasi paling nyata betapa kebijakan pemerintah masih belum benar-benar ”membumi” di tingkat akar rumput.  Kesimpulannya, karena tindakan terorisme bom bunuh diri adalah tindakan rasional, aksi pencegahan dan penanggulangannya juga harus rasional. Terlebih lagi, jangan pernah meremehkan aksi-aksi kekerasan para teroris sebagai tindakan konyol yang hanya dilakukan orang-orang tidak rasional alias bodoh. Mereka memiliki rasionalitasnya sendiri untuk membenarkan aksi-aksi teroristiknya. (*)  <hr />  *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Dewan Penasihat ISNU Jawa Timur

Rasionalitas Ideologi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MASDAR-HILMY.jpg" alt="MASDAR HILMY" width="100%">
<figcaption>MASDAR HILMY</figcaption>
</figure>SERANGKAIAN operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK akhir-akhir ini seakan mengirimkan sinyal bahwa republik kembali darurat korupsi. Mereka yang tertangkap tangan adalah orang-orang terhormat dan terdidik. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan sekaligus benteng pertahanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada rektor perguruan tinggi negeri, bupati, gubernur, fungsionaris partai politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, hingga penegak hukum (hakim agung di Mahkamah Agung/MA).  Kenyataan itu juga mengindikasikan belum maksimalnya pendidikan antikorupsi dalam menghentikan laju korupsi beserta seluruh varian dan derivasinya. Sekalipun bangsa ini mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum dan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), tampaknya masih terlalu sulit untuk keluar dari cengkeramannya. Seakan telah terjatuh dalam kutukan ”benci tapi rindu”. Di satu sisi, perilaku korupsi dikutuk dan dibenci, tetapi bangsa ini tidak kuasa untuk lari darinya.  Dalam istilah Jawa, sapa wonge gething bakal nyanding (barang siapa yang membenci sesuatu, terlalu berlebihan, dia justru akan bersanding dengan yang dibenci itu). Perang terhadap korupsi disertai kebencian dan pengutukan terhadapnya ternyata tidak cukup kuat untuk menghentikan laju korupsi. Sebaliknya, perang terhadapnya malah semakin menguatkan cengkeraman korupsi atas republik ini. Seolah-olah korupsi sudah menjadi cara eksistensial Indonesia untuk meng-”ada”. Mereplikasi René Descartes, filsuf kenamaan Prancis, ”Dengan korupsi maka aku ada.” Kata Bung Hatta: ”Korupsi menjadi bagian dari seni dalam mengelola kehidupan ini.”  Pendidikan yang Tumpul  Sungguh tidak mudah menjelaskan mengapa korupsi tetap bergeming dari kehidupan bangsa ini. Berbagai terobosan, program, dan aksi nyata telah dilakukan untuk mengurai dan memutus mata rantai korupsi. Misalnya pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, pendidikan karakter, jihad melawan korupsi, dan semacamnya. Namun, korupsi tetap bercokol kuat di relung kehidupan Republik ini.  Melihat tingkat keterdidikan para koruptor, ada baiknya kita merefleksi tumpulnya dunia pendidikan kita dalam pemberantasan korupsi. Dengan ungkapan lain, dunia pendidikan kita harus memikul tanggung jawab paling besar atas maraknya perilaku korupsi di negeri ini. Ibarat secangkir kopi susu, dunia pendidikan dan budaya korupsi seakan membentuk senyawa yang sulit diceraikan satu dari yang lainnya. Konon, perguruan tinggi (PT) kita telah menyumbangkan 86 persen koruptor di negeri ini. Dan, tentu saja, 100 persen koruptor di negeri ini adalah produk dari pendidikan kita, mulai tingkat dasar hingga PT.  Memang pendidikan kita sudah banyak mengajarkan keutamaan nilai-nilai kejujuran, baik dari perspektif agama maupun nilai-nilai kearifan lokal. Namun, yang diajarkan dari nilai kejujuran itu baru sebatas kognitif-verbalistis saja. Bahwa jujur itu baik, jujur itu luhur, jujur itu menyelamatkan, dan seterusnya. Di luar itu, peserta didik tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk menguji tingkat kejujuran masing-masing melalui sebuah simulasi kehidupan sosial yang nyata. Akibatnya, mereka tidak cukup terlatih menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang menguji konsistensi kejujurannya.  Diskrepansi, anomali, dan deviasi antara konsep dan aksi semacam itulah yang tengah terjadi dalam pendidikan antikorupsi. Di satu sisi, bangsa ini begitu mudahnya mencaci, membenci, dan menghardik koruptor. Namun, setiap anggota bangsa ini begitu mudahnya terjatuh dalam perilaku korupsi begitu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di satu sisi, setiap orang tahu korupsi itu jahat dan merusak. Namun, di sisi lain, dia tidak bisa menampik godaan untuk melakukannya ketika mendapatkan peluang yang sama.  Pudarnya Kehormatan  Mengapa pengajaran nilai-nilai kejujuran tidak berdampak terhadap terbentuknya integritas antikorupsi? Karena nilai-nilai kejujuran dan sikap antikorupsi terceraikan dari kebanggaan, kehormatan, dan marwah kejujuran. Di saat yang sama, nilai-nilai tersebut diajarkan secara tandem dengan gaya hidup glamor, kemegahan, dan citra kesuksesan material-duniawi. Para pendidik kita tidak mengajarkan kebanggaan dan kehormatan hidup jujur dalam kondisi apa pun. Di dalam diri peserta didik belum tertanam rasa terhormat dan bangga hidup sederhana tetapi jujur. Ketimbang hidup bergelimang harta dan kesuksesan tetapi korup.  Pada saat yang sama, lingkungan keluarga dan masyarakat kita belum mampu memerankan diri sebagai watch-dog yang galak bagi perilaku korupsi anggota warganya. Seakan-akan terjadi pembiaran di kalangan masyarakat kita terhadap perilaku korupsi anggota warganya. Dalam derajat tertentu, lingkungan sosial kita justru permisif bagi kontestasi kemegahan dan kemewahan hasil korupsi para warganya. Siapa pun yang tampil mewah dan megah cenderung semakin dihormati dan disegani oleh anggota masyarakat lainnya sekalipun hasil dari korupsi. Sebuah ironi yang semakin menumpulkan pendidikan antikorupsi.  Konsistensi sikap untuk tidak korupsi di segala situasi dan kondisi inilah yang dinamakan sebagai integritas moral. Konsistensi sikap semacam ini menimbulkan kebanggaan (pride), kehormatan (honour), dan harga diri (self-esteem). Orang yang berintegritas moral tinggi akan memilih hidup sederhana dan tidak memaksakan diri melakukan korupsi untuk meraih kesuksesan hidup. Sebaliknya, kesuksesan hidup akan dikejar dalam koridor integritas moral. Pola hidup semacam ini dalam bahasa agama disebut sebagai zuhud (asketik).  Dalam hal keteguhan integritas moral, ada baiknya kita belajar dari seorang kakek penjual koran di sebuah perempatan di Kota Surabaya. Tidak tega melihat sang kakek yang tampil lusuh sambil menjajakan koran, saya pun tergerak untuk menyisakan sedikit rezeki kepadanya. Betapa terkejutnya, ternyata dia menampik niat baik saya sambil marah-marah mengatakan, ”Saya bukan pengemis, saya bekerja!”  Seketika itu juga saya dibuat malu sekaligus kagum dengan keteguhan pendiriannya untuk tetap menjaga integritas moralnya, di tengah godaan mendapatkan pemberian dari orang lain. Sebuah pelajaran moral yang patut untuk direfleksikan kita semua.  Dalam konteks inilah, kita perlu merevitalisasi pendidikan antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Pendidikan antikorupsi harus menekankan signifikansi integritas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui konsep kehormatan, kebanggaan, serta harga diri untuk tidak melakukan korupsi dalam kondisi apa pun, baik lapang (kaya) maupun sempit (miskin). Persis seperti yang dicontohkan kakek sang penjaja koran di atas. Dia lebih memilih hidup terhormat ketimbang menerima uluran tangan orang lain namun terhina.  Di tingkat keluarga dan masyarakat, revitalisasi pendidikan antikorupsi bisa dilakukan melalui penanaman konsep kebanggaan, kehormatan, dan harga diri sebagai nilai budaya (cultural values) yang dijunjung tinggi bersama. Masyarakat kita sebenarnya sudah memiliki nilai budaya demikian. Masyarakat Bugis, misalnya, memiliki konsep sirri’ (kehormatan). Sama seperti masyarakat Madura yang memiliki konsep harga diri.  Jika nilai budaya masyarakat semacam itu diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi, niscaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kebanggaan terhadap nilai-nilai kejujuran. Mereka akan teruji ketika memiliki peluang untuk korupsi. (*)  <hr />  *) MASDAR HILMY, Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Revitalisasi Pendidikan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MASDAR-HILMY.jpg" alt="MASDAR HILMY" width="100%">
<figcaption>MASDAR HILMY</figcaption>
</figure>KASUS terbunuhnya Brigadir J menyita perhatian banyak pihak. Sejak awal kemunculannya, modus dan motif kasus itu terbilang rumit, berbelit-belit, dan penuh misteri. Mengikuti berita kasus tersebut sama seperti menyaksikan serial ”drakor”, Bollywood, atau Hollywood: penuh kejutan dan ketegangan.  Terlepas dari itu semua, banyak pihak berandai-andai jika saja Bharada E menolak perintah FS sebagai atasannya, pastilah kasus pembunuhan tersebut tidak akan terjadi. Namun, semuanya sudah terjadi.  Mengambil keputusan yang berbeda, apalagi berlawanan dengan atasan, bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, menolak perintah atasan dapat dimaknai sebagai ketidaktaatan (disloyalty) yang biasanya berisiko buruk terhadap bawahan. Hanya figur-figur ”merdeka” seperti Brigadir J yang berani mengambil risiko kematian akibat keteguhan integritas moral yang dimilikinya.  Di usia NKRI yang ke-77 tahun, kita layak bermuhasabah: sudahkah setiap individu dari bangsa ini menjadi pribadi ”merdeka” dalam pengertian yang sesungguhnya? Bisakah kita berkata ”tidak” di tengah kepungan sindikasi kepentingan yang memaksa kita untuk berkata ”ya”? Alih-alih, konfigurasi sosial bangsa ini terdiri dari gugusan pribadi-pribadi yang tersandera oleh sindikasi kepentingan yang menjerat kemerdekaannya dalam bertindak. Jika itu yang terjadi, sungguh kita masih belum merdeka! <h3>Pola-Relasi Asimetris</h3> Kasus pembunuhan Brigadir J sekaligus meneguhkan pola relasi asimetris, timpang alias tidak seimbang antara atasan dan bawahan. Pola relasi demikian ada di mana-mana: di pasar, di kantor, di sekolah, ormas, parpol, di rumah, bahkan di rumah ibadah! Terlalu sulit bagi manusia Indonesia terhindar dan terbebas dari jerat kepentingan.  Dalam terminologi sosiologi politik, pola relasi demikian disebut sebagai patrimonialisme atau clientelism (Benedict Anderson: 2010). Yakni pola relasi yang tidak seimbang antara sang patron dan klien. Sang patron berposisi di atas sebagai pembimbing dan penjamin bagi kepentingan sang klien. Sebaliknya, sang klien harus melayani kebutuhan sang patron. Sekalipun tidak seimbang, keduanya diikat dalam sebuah code of conduct yang saling melindungi dan mendukung.  Pola relasi patrimonialistik semacam ini hanya tumbuh subur di lingkungan birokrasi dan masyarakat hierarkis dan feodalistis. Intinya, kepentingan menjadi mantra sakti untuk menciptakan hubungan patrimonialistik antara atasan dan bawahan. Loyalitas klien diukur dari sejauh mana dia mampu menerjemahkan dan menjalankan keinginan dari sang patron. Pola relasi keduanya diikat dalam bingkai sistem ganjaran dan hukuman (stick and carrot) yang sudah disepakati secara tak tertulis.  Sayangnya, pola relasi demikian telah berlangsung di negeri ini secara masif, terstruktur, dan sistemis serta membentuk mata rantai jejaring kepentingan yang saling tersambung satu sama lain. Kehadirannya telah menjadi raksasa Goliat yang sulit untuk diruntuhkan. Akibatnya, setiap individu telah terkooptasi dan tersubordinasi di bawah struktur yang patrimonialistik tersebut. Begitu seorang individu masuk ke dalamnya, dia sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri alias tidak merdeka. Dia sudah menjadi ”milik” sebuah organisasi yang harus taat, patuh, dan tunduk terhadap code of conduct yang diciptakan di dalamnya.  Di sejumlah kantor birokrasi, pola relasi semacam itu menciptakan budaya ”setor muka” atau ”menjilat” terhadap atasan dengan tujuan menyenangkan atasan. Di masa Orde Baru, budaya semacam itu dikenal dengan istilah ABS (asal bapak senang). Bagi sang bawahan, perilaku demikian merupakan bentuk loyalitas kepada atasan yang akan diganjar oleh atasan dalam bentuk reward seperti promosi jabatan, kenaikan pangkat, atau berbagai kemewahan material lainnya. Sayang, ketaatan dalam pola relasi demikian lebih bersifat personal, bukan kelembagaan, karena didorong oleh motivasi personal.  Demi mengamankan seluruh kepentingannya, tak jarang bawahan bersedia melakukan apa pun yang diperintahkan atasan. Termasuk melakukan kejahatan dan tindakan melawan hukum. Dia mau melakukannya secara sadar sebagai bagian dari loyalitas terhadap atasan untuk mendapatkan sesuatu berjangka pendek. Dia takut menerima konsekuensi buruk jika menolak perintah atasan seperti terhambatnya karier dan hilangnya nyawa seperti yang menimpa Bharada E. Padahal, loyalitas di tubuh Polri telah dikerangkai semangat Tri Brata dan Catur Prasetya. Artinya, tidak ada loyalitas kepada individu perseorangan; loyalitas hanya kepada institusi (negara).  Pola relasi bawahan-atasan di banyak lembaga juga menimbulkan perilaku saling ”mengunci” atau menyandera satu sama lain. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap orang punya sisi-sisi ”gelap” yang bersifat pribadi. Sisi gelap semacam itulah yang kemudian dijadikan sebagai senjata bagi masing-masing pihak sebagai bahan barter dalam pertukaran kenyamanan (exchange of convenience). Dalam konteks ini, sisi gelap tersebut dijadikan sebagai alat tawar bagi bawahan untuk mendapatkan segala kemudahan akses menuju promosi jabatan. Di sisi lain, sisi gelap bawahan bisa dijadikan alat untuk menekan dan menakut-nakuti bawahan agar patuh terhadap kepentingan atasan. <h3>Memutus Mata Rantai Kepentingan</h3> Untuk melepaskan belenggu jerat kepentingan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini, kecuali menjadikan para elite kita sebagai agen perubahan untuk menjadikan tiap-tiap individu merdeka dari jerat kepentingan yang merugikan negara. Setiap elite atau atasan bertanggung jawab memerdekakan setiap individu bawahannya dengan cara menanamkan loyalitas kepada nilai-nilai luhur bangsa, kemanusiaan, dan kenegaraan.  Tidak ada loyalitas kepada individu, terlebih dalam konteks perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa agama, ”tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan terhadap sesama makhluk Allah; ketaatan hanya kepada Sang Khalik.”  Kasus terbunuhnya Brigadir J harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak memberhalakan kepentingan sembari mengabaikan integritas moral di sisi lain. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi merdeka seperti dicontohkan oleh Brigadir J dalam rangka menciptakan jejaring kebaikan. Ketika kebaikan berjejaring dan bersindikasi, kecil kemungkinan berbagai bentuk kejahatan mengonsolidasi diri.  Dengan demikian, yang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam memasuki usianya yang ke-77 tahun adalah memperkuat struktur kehidupan yang lebih egaliter, adil, dan tidak patrimonialistik. Artinya, jejaring kebaikan dengan sendirinya akan menjadi benteng bagi berkuasanya sindikasi kejahatan. Jejaring kebaikan akan melahirkan sosok individu yang merdeka dari berbagai kepentingan dan kejahatan. Individu yang merdeka akan loyal kepada negara, bukan kepada individu atasan.  Teorinya adalah: struktur (kebaikan) akan melahirkan kultur (kebaikan). Jangan dibalik. Bukankah sahabat Ali RA telah mengingatkan: ”Kebenaran yang tidak terstruktur akan dikalahkan oleh kejahatan yang terstruktur.” Dirgahayu Republik Indonesia yang berulang tahun ke-77! (*)  <hr />  *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Merdeka dari Jerat Kepentingan

masdar hilmy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masdar hilmy

Berita Terkini