<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-1665255604.jpg" alt="Ilustrasi ASN DKI Jakarta. Gaji ASN dan non ASN DKI JAkarta akan dihitung ulang usai dana transfer dipangkas. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN DKI Jakarta. Gaji ASN dan non ASN DKI JAkarta akan dihitung ulang usai dana transfer dipangkas. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berakhir hari ini, Jumat (2/1). Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh ASN telah kembali berkantor secara fisik (WFO). Berdasarkan data sistem e-Absensi, dari total 68.485 pegawai, sebanyak 67.855 orang atau sekitar 99,07% tercatat hadir di posisinya masing-masing. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Premi Lasari menegaskan, pemantauan ketat telah dilakukan bahkan sebelum pergantian tahun untuk menjamin profesionalitas ASN. "Hari ini kami pastikan seluruh layanan publik di DKI Jakarta kembali berjalan normal setelah libur tahun baru," ujar Premi di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/1). Meski masa transisi dari WFA ke WFO baru saja dimulai, BKD menjamin tidak akan ada kendala dalam urusan birokrasi warga. Penegakan disiplin ini merupakan komitmen Pemprov DKI untuk menjaga ritme kerja yang kondusif. BKD DKI Jakarta menjamin tugas kedinasan dan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Kepatuhan terhadap peraturan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, imbuh Premi. 16 Ribu PPPK Paruh Waktu Resmi Diangkat Momen hari pertama kerja ini juga menjadi tonggak sejarah bagi belasan ribu tenaga kerja baru. Pemprov DKI secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 16.426 PPPK Paruh Waktu yang tersebar di 43 perangkat daerah. Para PPPK Paruh Waktu ini akan mengabdi dengan masa kontrak satu tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026, dengan peluang perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi. Premi berharap tenaga baru ini menjadi suntikan energi bagi visi Jakarta di masa depan. "Harapannya, para PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Bersama kita wujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju dan berorientasi publik," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta memastikan ASN kembali WFO dan melantik 16.426 PPPK paruh waktu, menjamin pelayanan publik berjalan normal.

WFA Berakhir, 99 Persen ASN DKI Jakarta Hari Ini Tercatat Masuk Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/JKT_KEBIJAKAN-WFA-AKHIR-TAHUN_HANUNG-HAMBARA_29122025-9-3334559215.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah pekerja berjalan kaki di sekitar Terowongan Kendal, Jakarta, Senin (29/12/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah pekerja berjalan kaki di sekitar Terowongan Kendal, Jakarta, Senin (29/12/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Indonesia telah merilis kalender hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas, perjalanan, maupun agenda kerja. Salah satu tanggal yang kerap menjadi pertanyaan adalah 2 Januari 2026, apakah termasuk cuti bersama atau tidak. Dipastikan bahwa Jumat, 2 Januari 2026 bukan merupakan hari cuti bersama. Dengan demikian, masyarakat khususnya para pekerja tetap harus masuk kerja setelah libur Tahun Baru 2026. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 yang ditandatangani pada 19 September 2025. SKB ini diteken oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam SKB tersebut, pemerintah menetapkan total 25 tanggal merah sepanjang 2026, yang terdiri atas 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Berdasarkan ketetapan resmi tersebut, 2 Januari 2026 tidak termasuk hari cuti bersama. Libur Tahun Baru 2026 hanya berlangsung satu hari, yakni Kamis, 1 Januari 2026, yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan Tahun Baru Masehi. Dengan demikian, Jumat, 2 Januari 2026 tetap merupakan hari kerja biasa. Pemerintah tidak menetapkan tambahan cuti bersama untuk mendampingi libur Tahun Baru, sehingga tidak ada libur panjang secara otomatis di awal tahun 2026. Meski begitu, masyarakat masih memiliki peluang untuk menikmati libur panjang dengan mengambil cuti pribadi pada Jumat, 2 Januari 2026. Dengan skema tersebut, libur dapat berlangsung selama empat hari berturut-turut, mulai dari Kamis, 1 Januari hingga Minggu, 4 Januari 2026. &nbsp; Daftar lengkap cuti bersama 2026 berdasarkan SKB Tiga Menteri Pemerintah telah merilis daftar resmi delapan hari cuti bersama tahun 2026 yang melengkapi 17 hari libur nasional. Penetapan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan berbagai aktivitas sepanjang tahun, mulai dari perjalanan, agenda keluarga, hingga pengaturan jadwal kerja. Rincian cuti bersama tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani pada 19 September 2025 oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya ketetapan ini, pemerintah berharap sektor publik maupun swasta dapat lebih mudah menyesuaikan jadwal operasional serta mengatur hak cuti karyawan secara tertib dan terencana. Adapun daftar lengkap cuti bersama 2026 yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut: - Senin, 16 Februari 2026: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili - Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) - Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah - Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah - Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah - Jumat, 15 Mei 2026: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus - Kamis, 28 Mei 2026: Cuti Bersama Idul Adha 1447 Hijriah - Kamis, 24 Desember 2026: Cuti Bersama Hari Natal Dengan total delapan hari cuti bersama tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya secara optimal, baik untuk beristirahat, bersilaturahmi, maupun meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga. (*) &nbsp;

2 Januari 2026 bukan cuti bersama. Pekerja harus masuk kerja. Cek daftar libur nasional dan cuti bersama 2026 agar bisa atur jadwal

2 Januari 2026 Pejuang Rezeki Harus Masuk Kerja karena Bukan Cuti Bersama, Ini Daftar Cuti Bersama selama 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/wL8bXAOXUVivJ7WkNWtT93ZdqC4KLwr68f965FSM-3088529609.jpg" alt="Ribuan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI hanya berlangsung setengah hari. Ribuan massa aksi yang telah berorasi sejak pagi mulai membubarkan diri pukul 12.15 WIB.&nbsp; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuturkan, para buruh memiliki keterbatasan dalam hal waktu. Mereka yang mengikuti aksi hari ini merupakan pekerja yang masuk pada sif 1 dan 3. "Nah, buruh itu kan punya keterbatasan waktu, shift 1, shift 2, shift 3. Ini yang ikut aksi, jadi udah shift 1 dan shift 3. Belum tidur nih mereka," ujarnya di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8). Oleh karena itu, kata Said Iqbal, aksi demonstrasi hanya digelar setengah hari. Sehingga, para buruh bisa masuk kerja pada sif dua. "Nah yang sif 2 mau masuk, bisa-bisa ntar dipecat lagi. Maka kita batasi sampai jam 1 dulu," terangnya.&nbsp; Meski begitu, Said Iqbal menginstruksikan agar para buruh tetap menggelar aksi di masing-masing wilayah. Dengan begitu demonstrasi tidak akan mengganggu kerja mereka. "Kalau di sini kan membutuhkan mobilisasi yang terbentur dengan sif. Oleh karena itu kami hanya melakukan di DPR, tidak di Istana. Kalau ada yang di Istana, berarti itu kelompok yang lain," ucapnya. Dalam unjuk rasa itu, Said Iqbal bersama elemen buruh menyuarakan enam tuntutan utama: 1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5&ndash;10,5 persen. 2. Stop PHK. Mendesak pemerintah membentuk Satgas PHK untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja. 3. Reformasi Pajak Perburuhan. Termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, menghapus pajak atas pesangon, THR, dan JHT, serta menghapus diskriminasi pajak bagi pekerja perempuan menikah. 4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. RUU harus menjamin kepastian kerja, upah layak, dan perlindungan sosial. 5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Sebagai langkah konkret memberantas korupsi yang merugikan rakyat. 6. Revisi RUU Pemilu. Mendesak desain ulang sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.

Ribuan buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, menuntut kenaikan upah dan reformasi pajak, tapi hanya setengah hari.

Demo Buruh di DPR Hanya Berlangsung Setengah Hari, Said Iqbal: Mereka Harus Masuk Kerja Sif 2, Ntar Dipecat Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bom-di-hari-pertama-kerja_m_141741.jpeg" alt="TEWASKAN PULUHAN: Foto yang dirilis kantor berita Syria, SANA, menunjukkan dua mobil yang rusak akibat bom bunuh diri di Damaskus." width="100%">
<figcaption>TEWASKAN PULUHAN: Foto yang dirilis kantor berita Syria, SANA, menunjukkan dua mobil yang rusak akibat bom bunuh diri di Damaskus.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bom bunuh diri mengguncang Tahrir Square, Damaskus, Syria, kemarin pagi (2/7). Jumlah korban jiwa masih simpang siur. Pemerintah Syria menyebut korban tewas hanya tujuh orang. Namun, Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mengungkapkan bahwa korban meninggal mencapai 21 orang, sebagian besar warga sipil. Belasan orang lainnya juga mengalami luka-luka.  Sebenarnya ada tiga pelaku bom bunuh diri yang masing-masing membawa mobil. Petugas keamanan mendeteksi mereka saat mencoba memasuki Damaskus lewat jalan utama. Dua pelaku berhasil diringkus dan kendaraan mereka diledakkan di luar kota. Namun, seorang pelaku lainnya lolos dan masuk ke Tahrir Square. Pelaku terkepung, tapi dia bisa meledakkan diri. Di antara korban tewas, tujuh orang adalah pasukan keamanan.  &rsquo;&rsquo;Jumlah korban jiwa berhasil diminimalkan karena serangan ini telah digagalkan,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala Polisi Damaskus Mohamad Kheir Ismail saat diwawancarai stasiun televisi Al-Ikhbariya. Meski begitu, ini adalah serangan bom bunuh diri terbesar di Damaskus sejak Maret lalu. Sejauh ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab. Namun, biasanya pelaku serangan bom bunuh diri adalah anggota kelompok militan Islamic State (IS) alias ISIS.  Ismail mengungkapkan, tujuan awal tiga pelaku bom bunuh diri itu adalah area yang tengah dipadati penduduk dan meledakkan diri di tengah-tengahnya. Kemarin merupakan hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri selama sepekan. Momen hari pertama masuk kerja itulah yang ingin dimanfaatkan pelaku. Jika bom meledak di tengah kota, bisa jadi korbannya ratusan orang. Sebab, daya ledak bom yang dibawa pelaku cukup besar.  Berdasar pantauan koresponden kantor berita AFP, selain kendaraan milik pelaku, beberapa mobil lain di sekitarnya rusak parah. Seorang perempuan menangis setelah balkon apartemennya ambruk dan ruang tamunya karut-marut karena ledakan. Putrinya juga harus dirawat di rumah sakit akibat terkena pecahan kaca. Gara-gara bom bunuh diri itu, ujian di salah satu universitas ditunda. Pengamanan untuk memasuki pusat kota juga diperketat.  Damaskus kerap menjadi sasaran pelaku bom bunuh diri. Pada awal Maret, dua ledakan di Kota Tua, Damaskus, mengakibatkan 74 orang tewas. Pelakunya adalah kelompok Tahrir Al-Sham. Selang beberapa hari, terdapat serangan bom di pengadilan dan restoran yang merenggut 32 nyawa. ISIS mengklaim melakukan serangan kedua tersebut. (Reuters/AFP/sha/c17/any)

Bom di Hari Pertama Kerja

masuk kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masuk kerja

Berita Terkini

WFA Berakhir, 99 Persen ASN DKI Jakarta Hari Ini Tercatat Masuk Kerja

2 Januari 2026 Pejuang Rezeki Harus Masuk Kerja karena Bukan Cuti Bersama, Ini Daftar Cuti Bersama selama 2026

Demo Buruh di DPR Hanya Berlangsung Setengah Hari, Said Iqbal: Mereka Harus Masuk Kerja Sif 2, Ntar Dipecat Lagi

Bom di Hari Pertama Kerja

Download Aplikasi JawaPos.com