<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Mendag-Zulhas-3310729112.jpg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Salah satunya, melalui upaya untuk mendorong UMKM agar mampu melakukan ekspor produk ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Zulhas menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi RI karena telah menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen tenaga kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan di hadapan ratusan pelaku UMKM di</div> <div dir="auto">Rendang Asese, Padang, Sumatra Barat pada Minggu, (7/7). "Oleh karena itu, UMKM harus kita dukung agar naik kelas. Kalau UMKM bisa naik dan menyerbu pasar dunia, Indonesia siap menjadi negara maju," ujar Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Zulhas menyoroti perihal kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung dan membina proses produksi UMKM. Sehingga nantinya, produk UMKM dapat diterima di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan diharapkan terus membina agar produk UMKM semakin berkualitas dan bisa diterima di luar negeri," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mendag Zulhas memaparkan soal upaya Kemendag dalam memajukan UMKM melalui kerja sama empat pilar. Kerja sama ini terdiri atas pelaku UMKM, lokapasar (marketplace), ritel modern, serta perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendag akan mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan ekspor, bagi yang mau</div> <div dir="auto">ekspor. Jika memerlukan modal, Kemendag akan mempertemukan dengan lembaga perbankan.</div> <div dir="auto">UMKM juga harus mulai melakukan pemasaran di marketplace. Melalui marketplace dan media</div> <div dir="auto">sosial, UMKM diharapkan mampu meningkatkan transaksi penjualan dan memperluas</div> <div dir="auto">jangkauan pemasarannya," papar Mendag Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Kemendag juga akan membantu UMKM untuk menjangkau buyer di luar negeri. Untuk itu, pelaku UMKM dapat mengirimkan sampel produk ke perwakilan perdagangan di luar negeri untuk dipasarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Zulhas, Kemendag RI sudah memiliki perwakilan di 46 negara mitra dagang. Sehingga yang perlu dilakukan, pelaku UMKM hanya mengirimkan sampel produk untuk meyakinkan buyer di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu bisa dilakukan dengan memastikan kualitas produk yang baik saat pengiriman. Selain itu, pelaku UMKM pun bisa berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan menggelar Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang karena didatangi banyak buyer dari berbagai negara. Pelaku UMKM bisa berpartisipasi pada pameran ini dengan difasilitasi pemerintah daerah," pungkasnya.</div>

Zulhas menyoroti perihal kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung dan membina proses produksi UMKM.

Mendag Zulhas Beberkan Komitmen Kemendag Dorong UMKM Ekspor Produk ke Luar Negeri

<div id="m#msg-f:1802456934499196353" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/IMG-20240621-WA0023-2757470960.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (21/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (21/6).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas)&nbsp; berjanji untuk memberi sebanyak 100 karung atau sekitar 2.500 Kg (2,5 ton) tepung tapioka kepada kelompok UMKM pengrajin Simping, cemilan khas Purwakarta. Hal ini sebagaimana disampaikan Mendag Zulhas dalam kunjungan kerjanya di Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (21/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti Pak Issy Karim, pesenin 100 karung tepung tapioka, nanti saya yang bayar. Nanti dibagi, yang tanggung jawab saya, 100 karung dari Lampung,&rdquo; kata Mendag Zulhas saat berdialog dengan para UMKM Purwakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan itu, Ai yang merupakan perwakilan kelompok UMKM perajin Simping mengaku kesulitan mengakses bahan baku berupa Tepung Tapioka yang berasal dari Lampung. Tak hanya sulit didapat, Ai mengaku harga tepung tapioka itu pun kian melambung. Padahal, para pelaku UMKM tak bisa menaikan harga jual kepada konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kebetulan kami kemarin mengakami kendala bahan bakunya sulit didapat dan harganya melambung. Sementara kami harus tetap menjalankan aktivitas kami memproduksi simping,&rdquo; curhat Ai kepada Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi dengan pendapatan yang sangat minim karena harus membeli bahan baku yang sangat tinggi. Sedangkan kami menjual tidak bisa menaikan (harga) hanya Rp 500 perak aja, kami menaikan harga pokok susah pak, kami dengan meratap-ratap, berjalan terkikih-kikih untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan hasil yang memuaskan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ai mengaku, harga per 25 kg atau 1 karung tepung tapioka kini dibanderol Rp 270 ribu. Sehingga, total bantuan yang akan dikucurkan Zulhas kepada para UMKM di Purwakarta mencapai Rp 27 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia menjelaskan nantinya total bantuan itu akan dibagikan kepada 35 UMKM yang tergabung dalam Perkumpulan Usaha Kecil Menengah Agro (PUKMA) Purwakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, masing-masing pengrajin Simping akan mendapat mulai dari 4 hingga 10 karung. Hal itu disesuaikan dengan jumlah produksi para pengrajin setiap bulannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada 35 UMKM kalo di Kaum pak, yang produksi simping. Tapi tidak merata (kebutuhan bulanannya) untuk 10 karung, ada yang belum punya karyawan, paling 4-5 karung per bulan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

“Nanti Pak Issy Karim, pesenin 100 karung tepung tapioka, nanti saya yang bayar. Nanti dibagi, yang tanggung jawab saya," kata Zulhas.

Mendag Zulhas Janji Beri 100 Karung Tepung Tapioka ke UMKM Pengrajin Cemilan Khas Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/1000069172_1-305316235.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan&nbsp;memperbolehkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengambil barang kiriman maupun bawaan yang sebelumnya tertahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurut dia, pengambilan barang itu bisa diselesaikan dengan mengacu pada implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan barang bawaan penumpang.<br /><br />"PMI kalau masih ada (barang) yang tertahan kemarin bisa diambil, karena sudah direvisi Permendag-nya, sudah berlaku surut," ucap&nbsp;pria yang akrab disapa Zulhas itu&nbsp;di Tangerang, Selasa (7/5).<br /><br />Ia mengatakan, aturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024 atas merevisi sebagian isi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat. "Jadi, tidak ada alasan 'Permendag lama (36/2023) berlaku,' jadi misalnya mulai berlaku (barang tertahan pada, Red) Desember, Januari, Februari. Jadi, kalau ada yang nggak beres (tidak bisa diambil) boleh pakai Permendag Nomor 7 Tahun 2024 ini," ungkapnya.<br /><br />Dia mengungkapkan dengan adanya aturan ini kebijakan pembatasan jumlah dan jenis barang kiriman bagi pekerja migran telah dikembalikan ke aturan lama, yakni, Permendag 25 tahun 2022 tentang kebijakan yang sama.<br /><br />Dalam aturan itu, katanya, ditetapkan bagi PMI dibebaskan bea masuk sebesar USD 1.500 per tahun. Sedangkan untuk barang kiriman pekerja migran yang melebihi nilai tersebut, nantinya akan dikenakan pajak sesuai aturan PMK 203 Tahun 2017, yakni sebesar 7,5 persen dari nilai barang.<br /><br />"Pekerja migran, di (aturan) kita hanya mengatur maksimal USD&nbsp;1.500 per tahun dan di bawah USD 1.500 nilainya bebas bea masuk, lebih (dari itu) bayar 7,5 persen," ujarnya.<br /><br />Selain pembatasan barang kiriman pekerja migran ke Indonesia, dalam aturan baru ini ikut menghapus pembatasan lain. Yakni terkait jenis dan jumlah barang belanjaan impor penumpang yang sebelumnya juga sempat diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023.<br /><br />Namun, terkait bea masuk barang belanjaan ini akan tetap dihitung berdasarkan aturan PMK yang berlaku di Bea Cukai. "Sekarang kita sudah tidak memiliki sangkut-paut lebih lanjut dalam implementasinya," tutur dia.</p>

"PMI kalau masih ada (barang) yang tertahan kemarin bisa diambil, karena sudah direvisi Permendag-nya, sudah berlaku surut," ucap Zulhas.

Hore! Zulhas Izinkan Pekerja Migran Indonesia Ambil Barang Kiriman yang Tertahan di Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/IMG_20240426_134533-2865622579.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (pertama kiri) meninjau pemusnahan baja tulang beton yang tak sesuai SNI, di Cikande, Serang, Banten, Jumat (26/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (pertama kiri) meninjau pemusnahan baja tulang beton yang tak sesuai SNI, di Cikande, Serang, Banten, Jumat (26/4/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perdagangan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp 257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.</p> <p>Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang. Karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.</p> <p>"Risikonya kalau tidak memenuhi SNI tentu berbahaya, kalau jalan bisa miring, kalau gedung bisa roboh, dan akan merugikan konsumen," kata Mendag saat peninjauan pemusnahan, di Serang, Banten, Jumat (26/4).</p> <p>Mendag Zulhas menjelaskan awal mula temuan produk yang tak sesuai SNI itu berdasarkan pengawasan khusus dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pada 6 Maret lalu. Dari hasil inspeksi, produk yang dihasilkan oleh perusahaan Hwa Hok Steel tak memenuhi standar nasional.</p> <p>Oleh karena itu, menurut Mendag, penindakan pemusnahan barang, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Perlu dilakukan penertiban bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi barang yang tidak sesuai dengan SNI, kan bahaya," beber Zulhas.</p> <p>Lebih lanjut, ia menyampaikan selain dapat membahayakan konsumen, produksi baja tulang tak sesuai standar juga bisa merusak perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan dapat mengganggu produksi dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Krakatau Steel.</p> <p>"Kalau di negara lain industri ini udah ga boleh karena dia akan memberikan polusi yang sangat besar, tapi kita demi investasi begitu masih diperbolehkan, makanya banyak dari Tiongkok yang pindah ke negara kita. Tapi masih melanggar SNI, sehingga bisa mengganggu industri dalam negeri termasuk seperti Krakatau Steel," pungkas Mendag Zulhas.</p>

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang.

Kemendag Musnahkan Baja Tulangan Beton Senilai Rp 257 Miliar karena Tak Sesuai SNI

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/BELI-LOKAL-3059919117.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk berbelanja produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).</p> <p>Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa UMKM ini memiliki peran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 60 persen ini perlu dukungan dari pemerintah maupun masyarakat.</p> <p>"Kita harus sungguh-sungguh membela UMKM karena yang menopang ekonomi Indonesia itu UMKM. Produknya tidak kalah dengan produk impor dari negara lain," ujar Mendag Zulkifli Hasan dalam acara Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan kampanye 'Beli Lokal' di Jakarta, pada Selasa (12/12).</p> <p>Mendag juga mengatakan bahwa saat ini UMKM dalam tren yang baik. Jumlah UMKM selalu bertambah pada setiap tahunnya.</p> <p>Karenanya tren positif ini harus dibantu untuk mengarahkan ke digital supaya UMKM ini bisa memiliki pasar yang lebih luas.</p> <p>Dia juga menyampaikan, pihak pemerintah saat ini melalui Mendag sedang membantu UMKM dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendeg) Nomor 31 Tahun 2023 mengenai Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.</p> <p>Peraturan tersebut sudah diterbitkan supaya para pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bisa memiliki ekosistem e-commerce yang adil, sehat, maupun bermanfaat dan bisa berorientasi untuk perlindungan konsumen.</p> <p>"Kita atur agar teknologi yang dipakai win-win. Bisa mendukung UMKM dan industri dalam negeri go internasional, mereka pun juga mendapat manfaat," ucapnya.</p> <p>Mendag Zulkifli Hasan juga mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Tokopedia dengan TikTok telah memberikan platform e-commerce untuk produk UMKM. Dia juga menambahkan bahwa perlunya kolaborasi untuk meningkat perekonomian Indonesia, ini bisa menggunakan platform e-commerce.</p> <p>Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak anti dengan produk tertentu apalagi terhadap impor. Saat ini pemerintah ingin membangun dan memajukan UMKM sebagai pendorong ekonomi Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">"Jangan sampai e-commerce mematikan UMKM dan industri lokal. Kita ingin sama-sama maju dan berkembang," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Mendag Zulhas mengajak masyarakat untuk berbelanja produk dari UMKM saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Mendag Mengajak Masyarakat Untuk Berbelanja Produk UMKM saat Harbolnas 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/Beras-zulhas-2943748688.jpeg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan ratusan paket beras dengan total volume sekitar 2,5 ton, kepada 500 warga saat melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Arisallah." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan ratusan paket beras dengan total volume sekitar 2,5 ton, kepada 500 warga saat melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Arisallah.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan ratusan paket beras dengan total volume sekitar 2,5 ton, kepada 500 warga saat melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Arisallah&nbsp;di Desa Gundik Kecamatan Slahung, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu.</p> <p>Aksi bagi-bagi paket beras isi 5 kilogram itu pun mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar ponpes, mengingat harga komoditas bahan pokok tersebut saat ini sedang tinggi.</p> <p>"Memang saat ini harga beras sedang mengalami kenaikan, tapi dengan ini kami berharap agar bisa menekan harga beras," kata Mendag Zulkifli usai kegiatan di Ponorogo, Minggu.</p> <p>Ia mengatakan beras yang dibagikan tersebut bagian dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).</p> <p>Beras itu masuk dalam kemasan masuk kategori medium. Di pasaran, beras SPHP ini dipatok sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp10.900 per kilogram sehingga lebih rendah dari harga pasaran.</p> <p>Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, juga mengatakan bahwa saat ini harga beras di pasaran sekitar Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per kilogram untuk medium. Untuk itu, pemerintah juga menggerakkan program pasar murah dengan menjual beras di bawah harga pasar agar harga komoditas itu tidak melambung lagi.</p> <p>Kedatangan Mendag&nbsp;Zulkifli Hasan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aduan terkait tren kenaikan harga sembako, beberapa pekan terakhir termasuk komoditas beras.</p> <p>Sumiati, salah satunya. Ibu rumah tangga asal Desa Gundik ini terlihat sumringah saat menerima beras SPHP dari Zulhas.</p> <p>Namun dia kemudian mengeluhkan dengan kenaikan harga-harga sembako maupun kebutuhan dapur seperti cabai, bawang merah, gula dan sebagainya.</p> <p>Ia berharap harga kebutuhan pokok bisa segera stabil dan bisa dijangkau oleh masyarakat.</p> <p>"Pak, tolong dibantu. Kami berharap harga kebutuhan pokok normal, murah bisa dibeli masyarakat," keluhnya.</p> <p class="class-paragraph">Zulhas pun merespons semua keluhan yang disampaikan masyarakat itu dan berjanji untuk memperjuangkan stabilisasi dengan menggelar pasar murah di semua daerah.</p> <p>"Kemendag terus berupaya agar harga beras di pasaran bisa kembali stabil," katanya</p>

paket beras isi 5 kilogram itu pun mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar ponpes, mengingat mahalnya harga komoditas bahan pokok

Kunjungi Pesantren Arisallah di Jawa Timur, Zulhas Bagikan 2,5 Ton Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/ZULHAS-2792437856.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Menteri Pedagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi aplikasi WhatsApp yang terus berimproviasi untuk mendukung para pelaku UMKM agar terus berkembang. Karena menurutnya, di era perdagangan digital ini semua pelaku usaha ataupun bisnis harus adaptif dengan kemajuan teknologi.</p> <p>&ldquo;Jika ingin tetap mempertahankan usahanya, maka mau tak mau harus adaptif. Karena tak cukup menggunakan cara-cara lama. Dan kita apresiasi WhatsApp telah hadir membantu,&rdquo; jelas Mendag Zulhas saat menghadiri WhatsApp Bussiness Summit 2023 di Jakarta.</p> <p>Menurutnya, dengan munculnya WhatsApp Business sebagai Social commerce dapat membantu mempromosikan produk para pelaku usaha khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tanpa harus merusak pasar Indonesia.</p> <p>&ldquo;WhatsApp itu kategorinya masuk di social commerce ya. Jadi dia bisa promosi, yang jualan tetap pedagangnya langsung, di sini hanya promosi,&rdquo; ujar Zulhas.</p> <p>Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini juga berharap ke depan iklim perdagangan kita akan semakin baik dan tumbuh, menurutnya saat ini merupakan era perdagangan yang adil. "Sekarang itu judulnya kan free dan fair. Enggak boleh hanya dagang bebas tapi harus adil,&rdquo; imbuhnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013203655/51-persen-umkm-masih-andalkan-modal-dari-tabungan-dan-pinjam-teman">51 Persen UMKM Masih Andalkan Modal dari Tabungan dan Pinjam Teman</a></strong></span></p> <p>Lebih lanjut, Zulhas juga menjelaskan soal melihat pertumbuhan ekonomi RI yang positif dan surplus pedagangan yang sudah terjadi selama 48 bulan beruntun, serta jumlah penduduk yang besar merupakan peluang besar bagi siapapun untuk berbisnis di Indonesia. Maka Ia berharap, moment ini bisa digunakan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan tekonologi yang ada.</p> <p>"Surplus perdagangan kita tumbuh terus selama 38 bulan. Sementara di barat ekonominya melambat di timur juga begitu (melambat), produk produknya numpuk jangan sampai menyerbu kemari, tapi sebaliknya (produk kita) kita yang harus (menyerbu) ke sana gitu,&rdquo; pungkasnya.</p>

Zulhas berharap ke depan iklim perdagangan akan semakin baik dan tumbuh, sebab menurutnya saat ini merupakan era perdagangan yang adil.

Dukung Digitalisasi UMKM, Mendag Zulhas Apresiasi WhatsApp Business

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/ZULHAS-13-1413843245.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas (tengah) usai peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas (tengah) usai peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Direktur Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) Yugieandy Tirta Saputra menjelaskan perbedaan antara bursa saham dan bursa&nbsp;<em>crude palm oil</em>&nbsp;(CPO), yang baru-baru ini diluncurkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Yugieandy menjelaskan, yang diperdagangkan pada bursa CPO adalah barang fisik berupa komoditas dengan kontrak fisik. Sehingga, terdapat proses penyerahan atau pengiriman fisik.</p> <p>"Satu, yang diperdagangkan beda, yang satu saham yang satu komoditi dan komoditi yang ini&nbsp;<em>tuh</em>&nbsp;kontrak fisik ya, penyerahan fisik, jadi harus ada pengiriman," kata Yugieandy, dikutip Sabtu (21/10).</p> <div>Sementara bursa saham menerapkan sistem perdagangan yang disebut&nbsp;<em>running trade. </em>Yang berarti,&nbsp;sewaktu-waktu bisa muncul penawaran dan kecocokan dalam bertransaksi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kalau di komoditi itu berbeda, karena kita lebih ke sifatnya seperti lelang gitu. Jadi, ada berapa banyak yang&nbsp;<em>masuki</em>, berapa banyak yang&nbsp;<em>masuk</em>&nbsp;penjualan dan pembelian. Nanti di akhir periode itu akan dihitung harganya berapa," jelas Yugieandy.</div> <p>Berbeda dari perdagangan di bursa saham yang dapat dipantau per detik, terang Yugieandy, perdagangan pada bursa CPO dipantau setiap satu sesi transaksi. "Jadi, kita mau lihat satu sesi ini berapa, dilihat daripada harga yang di mana&nbsp;<em>match</em>-nya paling besar dan yang&nbsp;<em>unmatch</em>-nya paling sedikit," ujar Yugieandy.</p> <div>Karena perdagangan di bursa CPO adalah kontrak fisik, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat dua hari setelah transaksi. Sementara penjual harus menuntaskan proses pengiriman dalam jangka waktu 15 hari setelah transaksi.</div> <p>Sebagai informasi, ICDX dipercaya sebagai penyelenggara perdagangan di bursa CPO. Adapun dalam satu hari terdapat tiga sesi transaksi yang berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat.</p> <p>Sesi pertama dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB. Kemudian sesi kedua dibuka pada pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB. Sedangkan sesi ketiga berlangsung pada pukul 20.00 WIB sampai 21.00 WIB.</p>

Karena perdagangan di bursa CPO adalah kontrak fisik, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Diluncurkan Zulhas, ini Bedanya Bursa CPO dari BEI

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/Zulhas-di-Makassar-2083405587.jpeg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifil Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifil Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Menteri Perdagangan Zulkifil Hasan (Zulhas) melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi produktivitas petani Sulsel sehingga menjadi penyumbang beras terbesar untuk Indonesia.</p> <p>"Saya (ucapkan) terima kasih pada masyarakat Sulsel, meski di tengah kesulitan ini kita kurang beras, tapi sulsel kirim banyak sekali beras untuk Indonesia. Terima kasih atas hasil pertanian dari Sulsel yang luar biasa. Membantu saudara-saudaranya di Jawa dan lain-lain dengan adanya beras dari Sulsel," kata Zulhas di sela-sela kegiatan Senam Sehat PAN Birukan Langit Sulsel di Monumen Mandala, Makassar, Minggu (15/10)</p> <p>Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PAN ini juga mendapat keluhan dari masyarakat karena saat ini harga beras terbilang mahal. Menanggapi itu, Zulhas mengakui akan fenomena tersebut, terlepas dari adanya perang sehingga mempengaruhi pasokan dan harga pangan dunia.</p> <p>"Katanya harga beras mahal, gas susah. Jadi ibu bapak memang karena kemarau panjang di seluruh dunia, juga ada perang Rusia dan Ukraina, orang sekarang masing-masing menahan pangannnya, beras dan gandum harganya jadi naik," ungkapnya.</p> <p>Oleh karena itu, lanjut Zulhas, pemerintah saat ini tengah bekerja keras agar bisa menjaga harga beras agar tak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu murah. Sebab, jika beras murah pun tentunya akan berdampak pada keuntungan para petani.</p> <p>"Itulah tugas pemerintah menjaga agar harganya terjaga. Agar petani tidak rugi, rakyat juga membeli tidak terlalu mahal. Ini kita lakukan terus," tutupnya.</p> <p>Sebagai informasi, seperti dikutip CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatay ada 5 provinsi dengan potensi panen padi tertinggi di bulan September-November 2023, dengan market share sekitar 60 persen. Hanya saja, produksi padi di 5 provinsi ini diprediksi akan menurun. Menyusul penurunan luas panen di wilayah-wilayah tersebut.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Tercatat, hanya Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan luas panen. Masing-masing di bulan September, Oktober, dan November 2023.</p>

Ketua Umum PAN ini juga mendapat keluhan dari masyarakat karena saat ini harga beras terbilang mahal. Hal ini karena musim kemarau panjang.

Meski Kemarau, Zulhas Apresiasi Sulsel Jadi Penghasil Beras Terbesar se Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/ZULHAS-13-1413843245.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas (tengah) usai peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas (tengah) usai peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta doa dan dukungan agar RI bisa menang dalam gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) soal diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia.</p> <p>Zulhas menyebut, pengumuman hasil gugatan WTO akan bisa diketahui pada akhir tahun ini atau Desember mendatang. Menurutnya, gugatan WTO tersebut dilakukan Pemerintah guna membela seluruh pelaku usaha dan kepentingan negara.</p> <p>&ldquo;Kita menggugat WTO, dukung dan doakan biar kita menang. Pemerintah harus hadir dan all out, bukan membela bapak satu-satu, tapi ini membela kepentingan merah putih, kepentingan kita,&rdquo; kata Zulhas dalam peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).</p> <p>&ldquo;Doakan saja mudah-mudahan nanti Desember, kan hasilnya, mudah-mudahan kita menang,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Mengutip laman resmi Kemendag, pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019.</p> <p>Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated egulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.</p> <p>Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit dan setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.</p> <p>Gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation.</p> <p>Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE.</p> <p>Melalui kebijakan RED II, UE mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditasyang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi.</p> <p>Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE.</p> <p class="class-paragraph">Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Dalam hal itu, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan UE ini di berbagai forum bilateral, baik dalam Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan pertemuan Technical Barriers to Trade Committee di WTO.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com</p> <p><br />Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas (tengah) usai peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).</p>

Gugatan WTO dilakukan Pemerintah Indonesia guna membela seluruh pelaku usaha dan kepentingan negara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mendag Zulhas

Berita Terkini