<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DB749A18-2B34-4012-9CD2-F7A3CF31C7C0.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Genta Tenri Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Genta Tenri Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan Angkasa Pura (AP) I membantu persiapan penyelenggaraan pameran industri penerbangan bertaraf dunia. Yakni Bali International Airshow, yang dijadwalkan berlangsung sekitar September 2024.  ”Jadi harus mulai dilihat layout (pameran) kalau itu nanti dilaksanakan di (bandara) Bali karena runway (landasan pacu) cuma satu, parkir pesawatnya di mana, dan juga jangan sampai mengganggu air traffic (lalu lintas udara) yang saya kira pada 2024 nanti peningkatannya akan cukup signifikan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Luhut seperti dilansir dari Antara di Nusa Dua, Bali.  PT Inaro Tujuh Belas yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berencana menggelar pameran itu di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero).  Luhut mengatakan, Indonesia pernah menjadi tempat penyelenggaraan pameran industri penerbangan (airshow) bertaraf dunia sebanyak dua kali. Yakni pada 1986 di Bandar Udara Kemayoran dan pada 1996 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.  ”Belajar dari pengalaman di Soekarno-Hatta pada 1996 memang cukup padat dan yang menonton banyak,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.  Dia mewanti-wanti penyelenggara jangan sampai Bali International Airshow 2024 menghambat lalu lintas penerbangan khususnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.  ”Saya ingin mewaspadai traffic udara di Bali akan relatif padat. Jadi, harus dihitung pelaksanaannya jangan sampai mengganggu kelancaran traffic udara di sini,” ucap Luhut.  Selepas acara peluncuran Bali International Airshow, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyampaikan kegiatan Bali International Airshow itu kemungkinan digelar di tempat parkir pesawat (apron) bagian selatan.  ”Kami punya apron selatan, apron selatan itu yang akan digunakan full untuk kegiatan airshow,” papar Handy.  Dia menyampaikan, apron selatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dapat menampung 16 pesawat. Tapi apabila digunakan untuk pameran kemungkinan kapasitasnya dapat bertambah.  ”Kami sudah menghitung saat ini ada 16 parking stand, kalau pameran tidak semua (pesawat) berjejer, bisa (parkir) berdekatan sehingga bisa lebih banyak,” tutur Handy.  GM Bandara I Gusti Ngurah Rai itu juga memastikan, layanan penerbangan komersial di tempatnya tidak terganggu selama acara berlangsung. Sebab aktivitas penerbangan reguler bakal terpusat di apron bagian utara.

Luhut Instruksikan AP I Bantu Persiapan Bali International Airshow

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Disesuaikan dengan Inflasi, Kondisi Fiskal, dan Pemulihan Ekonomi  JawaPos.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tampaknya, tidak akan dilaksanakan pekan ini. Sebab, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga BBM.  Sebelumnya santer beredar kabar bahwa pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini.  Kenaikan itu akan mempertimbangkan nilai subsidi dan kompensasi energi yang cukup besar. Yaitu, mencapai Rp 502 triliun dan bisa meningkat lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun ini.  Luhut mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi atau BBM itu. Dia mengungkapkan, pemerintah akan memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM dengan sangat hati-hati.  Dia menjelaskan, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nanti mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya, tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi. Beberapa pertimbangan itu penting untuk menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.  ”Anggaran subsidi dan kompensasi energi nanti dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan,” katanya. Selain itu, masyarakat kurang mampu dipastikan tetap mendapatkan manfaat program kompensasi dari pemerintah. Luhut mengatakan, pemerintah memastikan pasokan Pertamina untuk pertalite dan solar tetap lancar.  Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, Pertamina masih menunggu arahan pemerintah. Sebab, kewenangan penyesuaian harga BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Meski begitu, dia menyatakan bahwa Pertamina terus memastikan stok pertalite dan solar aman. Pihaknya juga menjamin seluruh distribusi dilakukan secara maksimal.  Irto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi. Akibatnya, konsumsi BBM pun melonjak. ”Rata-rata konsumsi harian BBM nasional tahun ini sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan,” jelas Irto.  Dia melanjutkan, per 19 Agustus, stok tercatat berada di atas 19 hari. Produksi juga terus dilakukan. Distribusi dan kondisi stok di SPBU akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Dengan begitu, SPBU yang stoknya sudah berada pada batas minimal dapat segera disuplai kembali. ”Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.  Meski begitu, pemerintah mengimbau agar masyarakat, khususnya golongan mampu, bisa lebih bijaksana. Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta masyarakat yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM bersubsidi.  ”Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya belum cukup,” jelas Arifin.  Dia menyebutkan, di tengah tingginya harga minyak, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Arifin menyatakan, saat ini disiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. (dee/wan/bil/c19/oni)

Kenaikan BBM Masih Dihitung, Pertamina Tunggu Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/luhut-omicron.jpg" alt="Tangkapan layar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Youtube Kemenko Marves/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Youtube Kemenko Marves/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali selama dua minggu ke depan. Yakni hingga 13 Desember, kendati secara umum kasus Covid-19 masih terjaga di level rendah.  ”Penerapan PPKM yang masih terus dilakukan di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus Covid-19 yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus pada Juli.  Walaupun tren Covid-19 di Jawa-Bali cenderung stabil, Luhut menjelaskan, saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional). Khusus di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta.  Berdasar hasil asesmen pada 27 November terdapat penambahan 23 kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 2 dan sebanyak 8 kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 1. Sedangkan berdasar asesmen dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 di antaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.  Luhut juga memaparkan tentang perkembangan kasus varian Omicron yang telah menyebar di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong.  Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya dan akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat untuk meminimalisasi dampak dari masuknya varian baru tersebut.  Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, hasil survei Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat menunjukkan mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 dan mendekati periode libur Idul Fitri 2021. ”Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat,” ucap Luhut.  Menurut Luhut, kemungkinan itu harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat protokol kesehatan dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan. Saat ini, jumlah testing dan tracing sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan November tahun lalu.  ”Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan pada 2020, saat program vaksinasi belum berjalan,” sebut Luhut.  Selain itu, Luhut juga meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah memiliki aplikasi yang terintegrasi PeduliLindungi yang perlu untuk terus ditegakkan penggunaannya.  Luhut meminta agar masyarakat tidak panik karena varian Omicron. Dia ingin agar masyarakat tetap taat protokol kesehatan agar peningkatan kasus secara signifikan pada Juli lalu tidak terjadi kembali.  ”Kita hanya perlu waspada dan berjaga-jaga dengan kembali mengetatkan penerapan protokol kesehatan yang sudah mulai terlihat abai ini,” tegas Luhut.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 2 Minggu, meski Kasus Terjaga Level Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali menargetkan penurunan mobilitas warga di Jawa Tengah (Jateng) dan Jogjakarta minimal sebesar 30 persen. Hal itu disampaikan Luhut rapat koordinasi (rakor) Implementasi PPKM Darurat di Jateng dan Jogjakarta.  ”Saya mau coba kita menyampaikan monitoring harian efektivitas PPKM Darurat Jateng dan Jogjakarta. Saya mulai dengan penurunan mobilitas di keduanya mengalami kenaikan sekitar 15 persen, namun itu masih di bawah target. Saya harap pencapaian penurunan mobilitas harus minimal 30 persen, kalau bisa 50 persen,” kata Menko Luhut seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (7/7).  Menko Luhut menjelaskan, terjadi peningkatan penurunan mobilitas warga di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng). Berdasar urutan teratas, penurunan mobilitas terjadi di Banjarnegara, Kudus, Purbalingga, Boyolali, Banyumas, dan Grobogan.  Penurunan mobilitas warga dipantau melalui Google Traffic, Night Light NASA, dan Facebook Mobility. Penurunan mobilitas warga disebut perlu dilakukan untuk bisa menekan penularan Covid-19. Berdasar analisis, dibutuhkan penurunan mobilitas warga sebesar 30 persen untuk Covid-19 varian Alpha dan 50 persen untuk varian Delta, agar jumlah kasus Covid-19 dapat menurun.  ”Jadi apa yang dibikin Kapolda dan Pangdam saya akan cek. Kita harus bisa di atas 30 persen penurunan mobilitas, dengan paling baik 50 persen. Kalau makin lama penurunannya, makin lama pula ini terjadi dan makin payah ekonomi kita. Presiden memerintahkan jangan lama-lama mengenai masalah ini,” ujar Menko Luhut.  Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jateng untuk bisa menurunkan mobilitas warga.  ”Kami telah rapat dengan gubernur mengenai solusi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yaitu akan diberikan surat keterangan bekerja, dan kami sudah briefing bersama Kapolres, Dandim, dan pihak terkait telah memerintahkan daerah kabupaten/kota untuk mendata kantor atau tempat yang merupakan esensial dan kritikal untuk memberikan surat keterangan kepada karyawannya untuk dapat dipetakan,” kata Kapolda Luthfi.

Luhut Targetkan Mobilitas Jateng–Jogjakarta Turun Minimal 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Isi-Ulang-Tabung-Oksigen-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Antrian warga mengisi tabung oksigen di Depo Oxygen Medical di Kawasan Manggarai, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2021). Permintaan Oxygen Medical meningkatkan seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibukota Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Antrian warga mengisi tabung oksigen di Depo Oxygen Medical di Kawasan Manggarai, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2021). Permintaan Oxygen Medical meningkatkan seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibukota Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan, meminta agar perusahaan produsen Indonesia mengkonversi produknya untuk kebutuhan farmasi dan untuk permintaan industri ditahan sementara. Hal tersebut disebabkan karena melonjaknya permintaan dan kebutuhan medis untuk penanganan pasien Covid-19.  Luhut yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi mengatakan, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta memberikan data yang sangat detail terkait kebutuhan oksigen di rumah sakit.  "Kita bikin konversi oksigen industri semua full ke oksigen farmasi,” ujarnya secara virtual, Senin (5/7).  Luhut meminta masyarakat umum yang sedang tidak menghadapi situasi kritis atau merawat pasien Covid-19 untuk tidak menimbun oksigen. Saat ini tengah diprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.  “Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan covid-19 adalah musuh masyarakat. Akan ada ganjarannya,” ungkapnya.  Seperti diketahui, pada Minggu (4/7), pasien positif Covid-19 kembali mencatat rekor 27.233 dengan 555 kematian. Menghadapi situasi ini, pemerintah menyiapkan beberapa tempat untuk penanganan pasien Covid-19. Di antaranya adalah Rumah Susun Nagrak, Rumah Susun Pasar Rumput, Wisma Atlet, dan Asrama Haji.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01/07/2021/tabung-gas-oksigen-langka-begini-kata-polisi/">Tabung Gas Oksigen Langka, Begini Kata Polisi</a>  Pemerintah menyadari ketersediaan oksigen terbatas, maka dari itu pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal dengan berbagai cara baik di industri lokal maupun menyiapkan opsi impor oksigen.  “Ini masa genting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi. Sekali lagi, hukuman pasti menanti. Saya ulangi lagi hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Luhut Minta Produsen Oksigen Industri Konversi Produknya ke Farmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target baru kepada jajarannya untuk menurunkan pandemi Covid-19. Dalam waktu dua minggu, kasus Covid-19 di sembilan provinsi episentrum harus turun.  Sembilan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut, dan Papua.  Sembilan provinsi tersebut menyumbang 75 persen dari total kasus kumulatif nasional dan 68 persen dari total kasus aktif.  Untuk melaksanakan tugas tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diminta mendampingi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Tugas itu bukan hal baru bagi Luhut. Sebab, saat ini dia juga menjabat wakil ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).  Ada tiga target utama yang harus dicapai Luhut dan Doni: menekan laju pertumbuhan kasus positif, menaikkan jumlah persentase kesembuhan, serta sedapat mungkin menekan angka kematian. Perintah presiden diberikan pada Senin (14/9). Rapat koordinasi telah dilakukan bersama kepala daerah serta pimpinan TNI-Polri di sembilan provinsi tersebut. ”Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” jelas Luhut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/09/2020/menko-luhut-pemerintah-akan-awasi-kapal-asing-yang-masuk-labuan-bajo/">Menko Luhut: Pemerintah Akan Awasi Kapal Asing Yang Masuk Labuan Bajo</a>  Untuk mencapai tiga sasaran itu, pihaknya menyusun tiga strategi. Pertama, operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Ketiga, penanganan secara spesifik klaster-klaster penularan di setiap provinsi. ”Sebab, kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai sepuluh kali pun, kondisi tidak akan segera membaik,” tutur Luhut kepada para kepala daerah serta pimpinan TNI-Polri dari sembilan provinsi.  Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para kepala daerah akan perlunya perubahan peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), atau peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (perda). Dengan begitu, polisi dapat menerapkan aturan pidana saat operasi yustisi. ”Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Sementara menurut undang-undang, pergub, perbup, atau perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” jelas dia.  Mahfud menyarankan agar para kepala daerah segera memproses perubahan pergub, perbup, atau perwali tersebut menjadi perda ke DPRD. Saat ini di seluruh daerah hanya ada dua pergub (tentang Covid-19) yang telah menjadi perda. ”Tetapi, seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” saran dia.  Dengan memakai UU itu, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di kesembilan provinsi terhitung sejak kemarin. Meski demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol Covid-19. Antara lain DKI Jakarta, Jateng, Jatim, dan Sumut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/09/2020/luhut-minta-tambahan-anggaran-sebesar-rp-50-miliar/">Luhut Minta Tambahan Anggaran Sebesar Rp 50 Miliar</a>  Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dalam hal PSBB, DKI Jakarta sejak awal merupakan zona PSBB. ’’Sampai sekarang (PSBB DKI) tidak pernah dicabut,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.  Hanya, per 14 September lalu DKI memutuskan ada pengetatan agar kondisinya menjadi lebih baik. Sebab, selama lima pekan terakhir Jakarta konsisten berada di zona oranye dan merah. Bahkan, lebih banyak wilayah yang merah ketimbang oranye. Menurut Wiku, hal itu adalah proses yang memang harus dilakukan dalam menjalankan PSBB. Ada gas dan rem. Bila kasus meningkat dan mulai tidak terkendali dalam jangka waktu lama, aktivitas yang berkontribusi pada peningkatan kasus harus diperketat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lE4szea3aPk

Menteri Luhut Ditarget Turunkan Covid-19 Selama Dua Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Luhut-Binsar-Raka-Denny.jpg" alt="Luhut Binsar di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Panggilan tersebut disematkan, sebab Luhut sering mengurusi pekerjaan lain yang bukan di bawah kementeriannya.  Dia mengatakan bahwa hal itu haruslah ia lakukan. Sebab, suatu pekerjaan dapat selesai apabila terkoordinasi dengan baik bersama kementerian terkait.  "Kalau membuat pekerjaan itu tidak bisa satu kementerian, jadi kalau orang bilang saya ngurusin semua, ya memang otak dia keliru. Kalau mau menyelesaikan suatu pekerjaan, kan kita kan harus koordinasi dengan kementerian yang lain," terang Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).  Salah satu contoh yang diberikan Luhut adalah pembangunan MRT yang diurus oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dia menyebutkan harus memanggil pihak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Sebab yang mengurusi lahan ataupun tata ruang kota adalah Kementerian ATR/BPN.  "(Kementerian) Keuangan di bawah saya nggak? kan enggak, tapi saya undang rapat karena urusan cost (biaya), Pemda (pemerintah daerah) di bawah saya bukan? enggak kan. Jadi dibilang ngurus semua ya memang harus," tutur dia.  Ia pun meminta agar semua pihak yang memberikan panggilan tersebut harus memahami dulu bagaimana kerja sebagai menteri koordinator yang membawahi para menteri.  "Jadi kalau masih ada pengamat yg bilang begitu, dia belum pernah bekerja dan baca-baca saja, nggak usah ngomong, atau nggak kita undang dan datang nanti kita jelaskan, boleh kritik, kan ada juga yang kita nggak tau, tapi yang saya ngga suka mengkritik dengan data yang tidak benar," tutup dia.  Saat ini, Luhut menjelaskan bahwa kementeriannya membawahi enam kementerian, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dipanggil Menteri Segala Urusan, Luhut Sebut Memang Tugasnya