<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pompeo-AFP.jpg" alt="US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok telah mengumumkan sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi lainnya di era mantan Presiden Donald Trump. Para pejabat itu dijatuhi sanksi karena menuduh, berprasangka, dan menyebarkan kebencian terhadap Tiongkok.  Dilansir dari <a href="https://edition.cnn.com/2021/01/20/asia/china-trump-us-official-sanctions-intl-hnk/index.html">CNN</a>, Jumat (22/1), Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa mantan pejabat administrasi Trump adalah politisi anti-Tiongkok yang telah merusak hubungan antara AS dan Tiongkok.  "(Mereka) telah merencanakan, mempromosikan, dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang telah sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok, merusak kepentingan Tiongkok, menyinggung rakyat Tiongkok, dan secara serius mengganggu hubungan Tiongkok-AS," sebut pernyataan Tiongkok.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/21/01/2021/tiongkok-temukan-obat-tradisional-rumput-laut-untuk-tangkal-covid-19/">Tiongkok Temukan Obat Tradisional Rumput Laut untuk Tangkal Covid-19</a>  Sebanyak 28 pejabat dan mantan pejabat yang dijatuhi sanksi oleh Beijing dianggap berpengaruh dalam membantu mengarahkan kebijakan Tiongkok yang lebih konfrontatif selama pemerintahan Trump. Sikap mereka menimbulkan bentrokan dengan Beijing mengenai masalah yang berkaitan dengan perdagangan, teknologi, keamanan regional, dan hak asasi manusia.  Di antara yang terdaftar dalam sanksi oleh Beijing adalah mantan penasihat perdagangan Peter Navarro; mantan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien dan mantan wakilnya Matt Pottinger; mantan sekretaris kesehatan Alex Azar; dan mantan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kelly Craft. Mantan ajudan Trump, Steve Bannon dan mantan penasihat keamanan John Bolton juga masuk di dalamnya.  Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan Tiongkok, Hongkong, atau Makau menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Selain itu, perusahaan dan institusi yang terkait dengan mereka yang disebutkan akan dilarang berbisnis dengan Tiongkok.  Lebih dari satu minggu sebelumnya, pada 11 Januari 2021, Pompeo mengumumkan bahwa AS akan mencabut pembatasan selama puluhan tahun pada kontak antara pejabat Amerika dan Taiwan, sebuah keputusan yang memicu ancaman dari Beijing.  Keputusan Tiongkok untuk menjatuhkan sanksi terhadap tim Trump yang akan keluar menyusul komentar yang dibuat oleh Beijing beberapa jam sebelum pelantikan Biden, yang mengungkapkan harapan bahwa Presiden AS yang baru akan melihat Tiongkok secara rasional dan objektif.  Pada jumpa pers reguler, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying mengklaim pemerintahan Trump telah membuat banyak kesalahan mendasar selama empat tahun terakhir yang mengakibatkan kerusakan serius pada hubungan bilateral. Sebaliknya, pemerintahan Biden harus melihat Tiongkok secara rasional dan objektif.  "Berharap menemukan titik temu, dengan semangat saling menghormati, kesetaraan, dan saling menguntungkan, mendorong hubungan Tiongkok-AS kembali ke jalur yang benar untuk pembangunan yang sehat dan stabil secepat mungkin," kata Hua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5_lmmlAfcmo

Tiongkok Jatuhkan Sanksi kepada 28 Pejabat AS di Era Donald Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pompeo-AFP.jpg" alt="US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu anak buah Donald Trump yang merupakan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menilai Presiden Xi Jinping berambisi Tiongkok bisa menguasai dunia. Menurut Pompeo, Xi Jinping selalu melakukan kontrol total di dalam negeri dan menjadikan Tiongkok memiliki kekuatan nomor satu di luar negeri.  Pompeo menilai pemimpin tertinggi Tiongkok itu juga membangun kekuatan militer dan memanipulasi organisasi internasional sebagai bagian dari rencananya. Pompeo mengatakannya selama pidato virtualnya di Institut Teknologi Georgia dalam pidato khusus.  "Sekretaris Jenderal (dari Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa) Xi Jinping telah menjelaskan niatnya. Anda hanya perlu mendengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang dia ingin kontrol total di dalam negeri, dan menjadikan Tiongkok kekuatan nomor satu di luar negeri. Dan dia sedang dalam perjalanan untuk mengerjakan proyek itu," sebut Pompeo seperti dilansir dari <a href="https://m.timesofindia.com/world/us/xi-jinping-wants-to-make-china-the-number-one-power-abroad-pompeo/amp_articleshow/79657089.cms">Times of India</a>.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/15/12/2020/ingin-akhiri-konflik-tiongkok-tegaskan-buka-pintu-damai-dengan-as/">Ingin Akhiri Konflik, Tiongkok Tegaskan Buka Pintu Damai dengan AS</a>  "Dia (Xi Jinping) membangun Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Dia memanipulasi organisasi internasional untuk keuntungan Beijing. Dan dia terlibat dalam kampanye pengaruh yang luas di seluruh dunia," kata Pompeo.  Xi, 67, telah mengumpulkan kekuasaan yang belum pernah ada sejak Ketua Mao Zedong. Dia sekarang adalah Presiden, Sekretaris Jenderal BPK dan Ketua Komisi Militer Pusat. Pada 2018, Parlemen Tiongkok menghapus batas dua masa jabatan kepresidenan, yang memungkinkan Xi untuk tetap berkuasa seumur hidup.  "Partai Komunis Tiongkok menggunakan cengkeraman mereka pada kekuasaan, dan membangun negara represif berteknologi tinggi seperti yang belum pernah dilihat dunia," kata Pompeo.  AS minggu lalu memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Tiongkok dan individu yang terlibat dalam operasi pengaruh di luar negeri. Di satu sisi sikap berbeda selalu diutarakan oleh Tiongkok saat menanggapi AS. Tiongkok dalam pernyataannya selalu ingin membuka pintu damai terhadap AS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tbBNiL4st4w

Anak Buah Donald Trump Sebut Tiongkok Berambisi Jadi Penguasa Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mohammed-bin-Salman-Mandel-Ngan-AFP.jpg" alt="Saudi Arabia" width="100%">
<figcaption>Saudi Arabia</figcaption>
</figure>JawaPos.com –Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan melakukan pertemuan untuk pertama kali dalam sejarah dengan perwakilan Kerjaan Arab Saudi. Dalam hal ini, kerajaan kaya minyak di Timur Tengah itu diwakili oleh sang putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman.  Berbicara di radio Angkatan Darat Israel, Menteri Pendidikan Israel Yoav Gallant menyebut pertemuan antara dua tokoh penting di Timur Tengah itu dilangsungkan di Neom, Arab Saudi pada Minggu (22/11).  Sejumlah media Israel melaporkan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo juga berada di Neom, dan mengikuti pertemuan tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan melalui tweet-nya, menyakal pertemuan itu pernah terjadi. ’’Saya sudah melihat laporan pers mengenai petemuan antara Putra Mahkota dan pejabat Israel pada kunjungan @SecPompeo. Tidak ada pertemuan itu. Satu-satunya pertemuan adalah antara pihak AS dan Arab Saudi,’’ kicau Farhan di akun Twitter-nya, seperti dikutip dari CNN.   Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Cale Brown menolak berkomentar mengenai adanya pertemuan itu. Dia menyatakan, kegiatan yang ada dalam jadwalnya adalah pertemuan antara Pompeo dengan Mohammed bin Salman. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup bagi media.  Pertemuan itu, bila dikonfirmasi, adalah yang pertama terjadi antara Netanyahu dengan Pangeran Mohammed bin Salman, dan itu terjadi hanya beberapa bulan setelah Bahrain dan Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan Israel.  Sementara itu, Pemerintah Israel tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pertemuan itu. Namun, mereka juga tidak mengeluarkan bantahan atas pemberitaan telah terjadi pertemuan itu. Di sisi lain, sebuah jet pribadi yang kerap digunakan para pejabat Israel terlacak menerbangi rute dari Israel ke Neom, berdasarkan situs pelacak penerbangan ADS-B Exchange dan Flightware. (*)   &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qf-0sFMBdFk

Pedana Menteri Israel Dikabarkan Bertemu dengan Mohammed bin Salman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Wang-Wenbin-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok bereaksi atas sikap dan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke sejumlah negara Asia baru-baru ini. Salah satunya yakni Srilanka dan Indonesia. Dalam kunjungan Pompeo, Tiongkok menilai AS memaksa negara-negara lain untuk memihak AS.  Dilansir dari <a href="https://www.china.org.cn/world/2020-10/29/content_76854367.htm?f=pad&amp;a=true">China.org</a>, Jumat (30/10), yang mengutip Xinhua, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, Rabu (28/10), menilai langkah pejabat AS, salah satunya Mike Pompeo, memaksa negara-negara kecil dan menengah untuk memihak. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/30/10/2020/di-indonesia-pompeo-bicara-laut-china-selatan-tiongkok-as-provokator/">Di Indonesia Pompeo Bicara Laut China Selatan, Tiongkok: AS Provokator</a></li> </ul> "Sangat terlihat beberapa pejabat AS untuk memaksa negara kecil dan menengah untuk memihak," kata Wang Wenbin, ketika mengomentari kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Sri Lanka.  Sebelum kunjungannya, dilaporkan bahwa Amerika Serikat mungkin akan meminta negara Asia Selatan itu untuk membuat pilihan sulit terkait hubungannya dengan Tiongkok. Wang menekankan bahwa Tiongkok dan Sri Lanka adalah tetangga yang secara tradisional bersahabat.  "Kedua negara telah mengembangkan hubungan bilateral dengan mengingat Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai, dan bekerja sama berdasarkan pijakan yang sama dan saling menguntungkan, yang secara substansial telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sri Lanka," katanya.  "Ini adalah fakta yang tidak bisa digoyahkan oleh noda apa pun," katanya.  "Kami akan terus bekerja dengan Sri Lanka untuk memperdalam dan memperluas kemitraan kerja sama strategis bilateral, memberikan manfaat bagi kedua bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional," jelas Wang.  Begitu juga dalam kunjungan Pompeo ke Indonesia. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian marah dan tersinggung dengan pernyataan Pompeo. Dia menyebut AS sebagai provokator.  Menurutnya merupakan pilihan historis sekaligus pilihan rakyat yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok menjadi pemandu rakyat Tiongkok dalam melangkah pada jalur perkembangan yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok sendiri. Tiongkok berkomitmen untuk membangun kerja sama bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Tiongkok juga berkomitmen untuk tidak mengekspor ideologinya ataupun mencampuri urusan dalam negeri negara lain.  "Namun, AS justru meluncurkan apa yang disebut 'Perang Dingin Baru', memprovokasi pertentangan ideologi, dan membangkitkan 'revolusi berwarna' di berbagai belahan dunia. AS juga secara brutal mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka bagi dunia," kata Dubes Xiao Qian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2_UFnK5sEZY

Tiongkok Sebut Pompeo Punya Misi Paksa Sejumlah Negara Memihak AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Xiao-Qian-Antara-Photo-pakai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia. Hanya saja, kunjungan Pompeo, terutama ke Indonesia, berbuntut kurang mengenakkan bagi Tiongkok. Pernyataan-pernyataan Pompeo menyinggung Tiongkok termasuk soal konflik Laut China Selatan dan Laut Natuna. Tiongkok berang karena AS lewat Pompeo sudah memprovokasi hubungan Indonesia dan Tiongkok.  Kemarahan Tiongkok disampaikan oleh Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian. Dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Tiongkok, Kamis (29/10) malam, Dubes Xiao Qian membuat daftar-daftar kesalahan AS yang sudah tak memancing kemarahan Tiongkok. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/30/10/2020/di-indonesia-pompeo-bicara-laut-china-selatan-tiongkok-as-provokator/">Di Indonesia Pompeo Bicara Laut China Selatan, Tiongkok: AS Provokator</a></li> </ul> Tiongkok menyebut AS sebagai provokator Perang Dingin Baru. Bagi Tiongkok, apa yang dilakukan saat ini merupakan pilihan historis sekaligus pilihan rakyat yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok menjadi pemandu rakyat Tiongkok dalam melangkah pada jalur perkembangan yang sesuai dengan kondisi nasional sendiri. Tiongkok berkomitmen untuk membangun kerja sama bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.  Tiongkok juga berkomitmen untuk tidak mengekspor ideologinya ataupun mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun, AS justru meluncurkan apa yang disebut 'Perang Dingin Baru', memprovokasi pertentangan ideologi, dan membangkitkan 'revolusi berwarna' di berbagai belahan dunia. AS disebut Tiongkok juga secara brutal mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka bagi dunia.  Selain sebagai provokator, Tiongkok menyebut AS sebagai penyebar super virus politik. Tiongkok berpegang pada prinsip 'rakyat dan keselamatan jiwa adalah prioritas utama' dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pandemi Covid-19 yang ilmiah dan efektif, dengan cara yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Tiongkok juga gencar menggalang kerja sama internasional untuk menangani pandemi, serta aktif membangun komunitas kesehatan umat manusia.  Sementara itu, para politisi AS menjalankan kebijakan kepentingan politik sendiri adalah prioritas utama telah meremehkan pandemi dan mengabaikan sains, sehingga mengakibatkan penyebaran wabah yang lepas kendali dan mendatangkan penderitaan bagi rakyat tidak berdosa.  AS disebut Tiongkok sedang menyebarkan virus politik dan menimpakan kesalahan kepada pihak lain, menyerang WHO tanpa alasan yang rasional, dan bahkan keluar dari keanggotaan WHO. Tindakan AS tersebut dinilai Tiongkok telah mengganggu kerja sama global untuk menangani pandemi.  Selain itu, Tiongkok menilai AS sebagai penghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia. AS disebut Tiongkok menjalankan prinsip 'America First', melakukan proteksionisme perdagangan dan perundungan perdagangan, serta membelokkan rantai industri global. AS juga dinilai menggunakan kebijakan perdagangan unilateral untuk menekan negara-negara tertentu. Aksi AS ini telah mengganggu sistem perdagangan multilateral dan tatanan ekonomi internasional, menghambat perkembangan normal negara-negara di dunia, serta telah menghalangi upaya menggalang kerja sama dan keterbukaan global.  AS juga disebut Tiongkok menjadi faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut China Selatan. Itu tak lepas dari aksi AS yang melakukan intervensi dengan kapal perang dan pesawat tempurnya di kawasan Laut China Selatan. Padahal, Tiongkok telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut untuk memelihara perdamaian dan stabilitas, mendorong kerja sama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat.  Sementara itu, AS demi kepentingan hegemoni maritimnya justru tidak pernah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS. Demi kepentingan geopolitiknya, AS juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer, dan menciptakan ketegangan di Laut China Selatan. Ini adalah pendorong terbesar bagi militerisasi Laut China Selatan, dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di kawasan tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2_UFnK5sEZY

Reaksi Mengejutkan Tiongkok Usai Menlu AS Pompeo Kunjungi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Zhao-Lijian-Global-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sepertinya belum akan membaik dalam waktu dekat. Saat ini, kedua negara saling "serang" di pelbagai bidang. Terbaru, Tiongkok marah kepada AS setelah negara pimpinan Donald Trump itu dinilai terlalu mengintervensi Tibet.  Tiongkok menuding AS berusaha memicu ketidakstabilan di Tibet setelah AS menunjuk seorang pejabat hak asasi manusia (HAM) sebagai koordinator khusus untuk masalah-masalah di Tibet. Tiongkok menilai Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok sehingga negara lain, terutama AS, dilarang campur tangan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/10/2020/tensi-meninggi-2-perusahaan-internet-tiongkok-pilih-hengkang-dari-as/">Tensi Meninggi, 2 Perusahaan Internet Tiongkok Pilih Hengkang dari AS</a></li> </ul> "Masalah Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok yang tidak memungkinkan adanya campur tangan asing," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian seperti dilansir <a href="https://www.reuters.com/article/us-china-tibet-usa/china-angered-as-u-s-names-human-rights-envoy-for-tibet-idUSKBN2700W3">Reuters</a>.  Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan bahwa Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, Robert Destro, akan mengambil posisi tambahan sebagai koordinator khusus untuk masalah Tibet. Jabatan tersebut kosong sejak dimulainya masa jabatan Trump pada 2017.  Terkait hal itu, Tiongkok secara konsisten menolak untuk berurusan dengan koordinator AS dan melihatnya sebagai campur tangan urusan dalam negerinya.  "Penunjukan yang disebut koordinator untuk masalah-masalah Tibet merupakan manipulasi politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan menciptakan ketidakstabilan di Tibet. Tiongkok dengan tegas menentang hal itu," imbuh Zhao.  Penunjukan tersebut dilakukan pada saat hubungan AS-China telah berada ke titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah. Termasuk perdagangan, Taiwan, HAM, Laut China Selatan, dan virus Korona.  Destro sendiri memiliki tugas memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Tiongkok dan Dalai Lama atau perwakilannya, melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa Tibet yang unik, serta mendesak agar hak asasi mereka dihormati. Hal ini dikatakan Pompeo dalam sebuah pernyataan.  Tiongkok menguasai Tibet pada 1950 dan digambarkan sebagai pembebasan damai untuk membantu wilayah Himalaya yang terpencil itu meninggalkan masa lalu feodalnya. "Orang-orang dari semua kelompok etnis di Tibet adalah bagian dari keluarga besar bangsa Tiongkok, dan sejak pembebasan damai, Tibet telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang makmur," beber Zhao.  Setiap orang di Tibet disebutnya menikmati kebebasan beragama dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya. Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan aturan Tiongkok disamakan dengan genosida budaya.  Pada Juli lalu, Pompeo mengatakan AS akan membatasi visa untuk beberapa pejabat Tiongkok yang terlibat dalam memblokir akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam pelanggaran HAM. Pompeo menambahkan bahwa AS mendukung otonomi yang bermakna untuk Tibet.

Tiongkok Marah setelah AS Tunjuk Utusan HAM Terkait Masalah Tibet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/000_8RH3W6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok membuat babak baru yang membuat hubungan dengan Amerika Serikat makin memanas. Bisa dibilang Tiongkok mulai hilang kesabaran setelah AS kerap memberikan tekanan, terutama soal wabah Covid-19.  Terbaru, Tiongkok pada Rabu (7/10), meminta AS untuk menghentikan serangan dan tuduhan yang tak beralasan terhadap Tiongkok. Bahkan, Tiongkok menyebut Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, secara jahat telah menciptakan konfrontasi politik dan mencoreng nama besar Tiongkok di dunia internasional. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/10/2020/tensi-meninggi-2-perusahaan-internet-tiongkok-pilih-hengkang-dari-as/">Tensi Meninggi, 2 Perusahaan Internet Tiongkok Pilih Hengkang dari AS</a></li> </ul> Tiongkok geram terhadap Pompeo lantaran membuat pengaruh buruk ke dunia internasional. Seperti diketahui, Pompeo pada Selasa (6/10) mengunjungi Jepang. Di sana Pompeo menyerukan kerja sama yang lebih dalam dengan Australia, India, dan Jepang untuk melawan pengaruh regional Tiongkok yang berkembang.  "Pompeo telah berulang kali mengarang kebohongan tentang Tiongkok dan dengan jahat menciptakan konfrontasi politik," bunyi pernyataan Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang seperti dilansir <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-asia-pompeo-china-idUSKBN26S0LM">Reuters</a>.  "Kami sekali lagi mendesak AS untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan prasangka ideologis. Kami minta AS menghentikan tuduhan dan serangan yang tidak beralasan terhadap Tiongkok, dan memperlakukan hubungan dengan Tiongkok secara konstruktif," imbuh pernyataan Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang.  Kunjungan Pompeo di Asia Timur merupakan yang pertama dalam lebih dari setahun. Dan, bertepatan dengan ketegangan yang memburuk antara AS dan Tiongkok. Seruan Pompeo agar empat negara yakni AS, Jepang, India, dan Australia berkoalisi melawan pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat menjadi subjek sensitif bagi sekutu regionalnya yang bergantung pada Tiongkok dalam perdagangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NCFAGpMTbUs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tiongkok Mulai Hilang Kesabaran, Sebut Menlu AS Penuh Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pompeo-AFP.jpg" alt="US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang eksodus warga Hongkong diprediksi akan terjadi. Hal tersebut menyusul akan diterapkannya UU Keamanan Nasional Tiongkok di Hongkong pada tahun depan. UU itu dianggap mengancam kebebasan dan hak-hak istimewa warga Hongkong. Banyak masyarakat Hongkong yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk angkat kaki dari Hongkong.  Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat (AS) menyatakan siap menampung warga Hongkong yang ingin pindah negara. Dikutip dari GlobalNews, Rabu (3/6), AS sedang mempertimbangkan opsi untuk menyambut orang-orang dari Hongkong. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin (1/6) waktu setempat.  Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell juga mengatakan bahwa dia berharap pemerintahan Donald Trump akan segera mengidentifikasi cara-cara khusus untuk membebankan biaya pada Tiongkok karena mengekang kebebasan di Hongkong. McConnell mengatakan AS harus mencerminkan respons negara-negara demokrasi lain dan membuka pintu bagi orang-orang dari wilayah itu.  Berbicara di Senat, McConnell mengatakan AS memiliki warisan yang kaya sebagai mercusuar cahaya bagi para pengungsi perang dan komunisme. "Kita harus melatihnya lagi untuk orang-orang Hongkong," katanya.  Sementara itu, Presiden Donald Trump juga memerintahkan pemerintahannya untuk memulai proses penghapusan perlakuan khusus AS untuk Hongkong.  “Kami sedang mempertimbangkannya. Saya tidak tahu persis bagaimana hasilnya," sebut Pompeo. "Orang Inggris memiliki hubungan yang berbeda. Banyak dari orang-orang ini memiliki paspor nasional Inggris. Ada sejarah panjang antara Hongkong dan Inggris, ini sangat berbeda. Tapi kami melihatnya," tambahnya.  Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir campur tangan asing di Hongkong. “Kami berharap AS akan berbuat lebih banyak untuk memberi manfaat bagi stabilitas dan kemakmuran Hongkong dan pengembangan hubungan Tiongkok-AS," sebut Zhao.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Antisipasi Eksodus Warga Hongkong, AS Nyatakan Siap Menampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pompeo-AFP.jpg" alt="US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat langsung bereaksi terkait insiden berdarah di Afghanistan pada Selasa (12/5). Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mendesak pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk bekerja sama menangkap para pelaku serangan terhadap sebuah rumah sakit dan bom bunuh diri di pemakaman yang menewaskan lusinan orang, termasuk dua bayi yang baru lahir.  "AS mengutuk sekeras-kerasnya dua serangan mengerikan di Afghanistan," sebut Pompeo dalam satu pernyataan seperti dilansir Reuters.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/13/05/2020/rumah-sakit-di-afghanistan-diserang-dua-bayi-baru-lahir-tewas/">Rumah Sakit di Afghanistan Diserang, Dua Bayi Baru Lahir Tewas</a>  Seperti diketahui, sejumlah lelaki yang menyamar sebagai polisi pada Selasa (12/5) menyerbu satu rumah sakit di Kabul. Rumah sakit itu juga menjadi tempat bangsal persalinan yang dijalankan oleh organisasi kemanusiaan internasional Doctors without Borders.  Pada saat bersamaan di lokasi lain, seseorang melakukan bom bunuh diri dengan menabrak para pelayat saat pemakaman komandan polisi di sebelah timur Provinsi Nangahar. Taliban, kelompok militan utama Afghanistan yang pada Februari menandatangani perjanjian penarikan pasukan AS secara bertahap, menolak bertanggung jawab atas dua serangan itu.  "Kami catat Taliban menolak bertanggung jawab dan mengutuk kedua serangan sebagai tindakan keji," kata Pompeo. "Taliban dan pemerintah Afghanistan mestinya bekerja sama membawa pelaku serangan ke pengadilan," sebut Pompeo seperti dilansir Reuters.  Hanya saja, seruan Pompeo menghadapi kendala besar. Tentunya, Taliban enggan bekerja sama dengan Pemerintah Afghanistan dalam hal ini meski turut mengutuk serangan tersebut. Seperti diketahui, Taliban masih terlibat konflik dengan pasukan keamanan Afghanistan.  Serangan-serangan Taliban terhadap pasukan keamanan Afghanistan terjadi sejak perjanjian penarikan pasukan AS dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan bahwa pasukan pemerintah akan menggunakan cara "menyerang" sebagai ganti sikap bertahan yang diadopsi setelah penandatanganan kesepakatan. Hanya saja, Pompeo masih berharap Taliban dan Afghanistan bisa bekerja sama karena tujuan utama adalah perdamaian antara keduanya.  Pompeo menyatakan jumlah korban tewas sebanyak 13 orang, termasuk dua bayi yang baru lahir, ibu-ibu dan para pekerja kesehatan. Itu merupakan korban dalam serangan rumah sakit. Pompeo menambahkan, bom bunuh diri saat acara pemakaman menewaskan 26 orang dan lebih dari 69 terluka.  Reuters sendiri melaporkan sedikitnya 16 tewas termasuk dua bayi baru lahir, dalam serangan terhadap rumah sakit dan sedikitnya 24 orang tewas dan 68 terluka dalam bom bunuh diri saat penguburan komandan polisi.  Pompeo menambahkan serangan terhadap rumah sakit itu sebagai perbuatan sangat jahat. Mereka yang melakukan pemboman saat acara pemakaman juga keji karena berupaya mencabik-cabik ikatan yang menyatukan keluarga-keluarga dan komunitas bersama-sama.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

Rumah Sakit di Afghanistan Diserang, AS: Tangkap dan Hukum Pelaku!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pompeo-AFP.jpg" alt="US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US Secretary of State Mike Pompeo speaks during the Heroes of US Diplomacy launch event at the State Department in Washington, DC on September 13, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serangan Amerika Serikat ke Tiongkok semakin nyata terlihat terkait asal dari virus Korona. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo menyebutkan terdapat sejumlah bukti signifikan bahwa virus Korona berasal dari laboratorium di Tiongkok. Meski begitu, Pompeo tidak mempermasalahkan kesimpulan badan intelijen AS bahwa virus itu bukan buatan manusia.  "Terdapat sejumlah bukti signifikan bahwa virus Korona bersumber dari laboratorium di Wuhan, Tiongkok," sebut Pompeo kepada program This Week di ABC seperti dilansir Reuters.  Selain itu, Pompeo membantah pernyataan yang dirilis oleh agen senior intelijen AS pekan ini yang mengatakan virus tersebut bukan buatan manusia atau dimodifikasi secara genetik. Pernyataan itu melemahkan teori konspirasi yang digaungkan oleh pegiat anti-Tiongkok dan sejumlah pendukung Presiden Donald Trump yang menunjukkan virus itu dikembangkan di laboratorium senjata biologis Tiongkok.  "Para pakar terbaik sejauh ini tampaknya berpikir bahwa itu buatan manusia. Saya tak punya alasan untuk tidak percaya pada hal itu," sebut Pompeo. Ketika si pewawancara menunjuk bahwa itu bukan kesimpulan badan intelijen AS, Pompeo mengingat kembali. "Saya telah melihat apa yang dikatakan oleh komunitas intelijen. Saya tak punya alasan untuk percaya bahwa itu salah," tegasnya.  Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS tak langsung menanggapi permintaan komentar mengenai klarifikasi pernyataan Pompeo. Laporan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional menyebutkan pihaknya sepakat dengan konsensus ilmiah luas bahwa virus itu bukan buatan manusia.  Sebelumnya, pejabat AS yang berurusan dengan pelaporan dan analisis intelijen mengatakan mereka tidak yakin ilmuwan Tiongkok mengembangkan virus Korona di laboratorium senjata biologis dan kemudian bocor. Sebaliknya, mereka yakin bahwa virus itu masuk melalui kontak manusia dengan satwa liar di pasar hewan di pusat kota Wuhan.  Sementara itu, Trump sempat mengatakan dirinya yakin bahwa virus itu bersumber dari laboratorium virologi Tiongkok yang terletak di Wuhan. Bahkan, Trump mengaku memiliki bukti meski enggan membeberkannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

Menlu AS: Ada Bukti Jelas Virus Korona dari Laboratorium di Tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mike pompeo

Berita Terkini