<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/IMG-20250724-WA0002-3617569258.jpg" alt="Ahmed Zaki Iskandar kibarkan panji kebesaran Partai Golkar usai terpilih kembali menjadi Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta dalam Musda XI Golkar Jakarta, Rabu (23/7). (DPD Golkar DKI Jakarta/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ahmed Zaki Iskandar kibarkan panji kebesaran Partai Golkar usai terpilih kembali menjadi Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta dalam Musda XI Golkar Jakarta, Rabu (23/7). (DPD Golkar DKI Jakarta/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ahmed Zaki Iskandar secara aklamasi kembali terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Jakarta pada, Rabu (23/7) malam. Dilansir dari Antara, pemimpin sidang Musda Zulfikar Arse Sadikin menanyakan kepada peserta sidang, apakah Zaki Iskandar bisa disetujui untuk menjadi ketua DPD Golkar Jakarta. &rdquo;Karena hanya ada satu calon, maka dengan ini kita tetapkan Zaki Iskandar menjadi Ketua Golkar DKI Jakarta periode 2025-2030. Apakah setuju?" ujar Zulfikar. Peserta sidang pun kompak menjawab setuju. Dengan demikian, Musda XI menetapkan secara aklamasi Ahmed Zaki Iskandar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jakarta periode 2025-2030. Usai menerima panji partai, Zaki Iskandar menyatakan siap menerima amanah untuk kembali memimpin Partai Golkar DKI Jakarta. &rdquo;Amanah yang diberikan untuk periode 2025-2030 ini harus kami kerjakan dan kami programkan untuk kemenangan Partai Golkar di setiap kegiatan politik Jakarta, yang tentunya menjadi tantangan dan tanggung jawab yang luar biasa sekali bagi kita,&rdquo; kata Zaki. Zaki Iskandar bersama tim formatur berkomitmen untuk menyusun kepengurusan DPD Golkar DKI Jakarta paling lambat 30 hari setelah ditetapkan. &rdquo;Insya Allah tim formatur akan membentuk segala kepengurusan, baik itu di dewan pertimbangan maupun pengurus DPD, akan kita rampungkan sebelum 30 hari,&rdquo; ungkap Zaki. Selanjutnya, Zaki akan melaporkan format kepengurusan DPD Golkar Jakarta ke DPP untuk menerima saran dan masukan. &rdquo;Kita laporkan format kepengurusan untuk minta arahan dan petunjuk dari Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) dan DPP Partai Golkar untuk kesempurnaan penempatan personel-personel yang dibutuhkan,&rdquo; ucap Zaki. Zaki berpesan kepada seluruh kader Golkar yang ditugaskan menjadi pengurus DPD Golkar Jakarta agar menunaikan tugasnya dengan baik. &rdquo;Siapa pun yang diberi tugas dan tanggung jawab, wajib menunaikan. Wajib berpartisipasi aktif di dalam kepengurusan partai, baik di DPD maupun di dewan pertimbangan. Wajib memenangkan Partai Golkar di event-event selanjutnya,&rdquo; tegas Zaki. Dia menyatakan, tantangan yang akan dihadapi pada Pemilu 2029 akan semakin tinggi dan semakin berat. Soliditas dari seluruh kader Partai Golkar Provinsi Jakarta wajib diutamakan dan wajib bekerja bersama, komunikasi dan koordinasi. Mantan Bupati Tangerang itu kedua kalinya memimpin partai beringin di Jakarta. Pada periode pertama (2020-2025), Zaki, salah satunya berhasil membawa Partai Golkar DKI Jakarta&nbsp; meraih 10 kursi di DPRD DKI pada Pileg 2024. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, secara khusus memuji Ahmed Zaki Iskandar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar DKI Jakarta di Ballroom Hotel Sultan. Bahlil menyatakan kekagumannya terhadap loyalitas dan dedikasi Zaki yang dinilai tanpa embel-embel. &rdquo;Saya jatuh hati ke Zaki karena dia yang pertama memberikan dukungan ke saya (waktu Munas) dan tanpa embel-embel,&rdquo; ungkap Bahlil. Selain itu, Bahlil menilai Zaki berhasil memimpin Partai Golkar Jakarta. &rdquo;Kalau pemimpin berhasil, kita harus akui secara objektif. Zaki ini berhasil, harus kita akui,&rdquo; ujar Bahlil. Menurut Bahlil, di bawah kepemimpinan Zaki pada periode 2020&ndash;2025, Golkar DKI Jakarta berhasil mencatatkan capaian signifikan, terutama dalam perolehan kursi legislatif. &rdquo;Pak Zaki telah memimpin secara baik Golkar DKI dengan menambah kursi DPR Provinsi dari enam menjadi 10. Dari tidak pernah menjadi pimpinan, sekarang menjadi pimpinan (DPRD DKI),&rdquo; ujar Bahlil. Sementara itu Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, peningkatan jumlah kursi di legislatif merupakan buah dari kerja sama semua pihak, terutama mesin partai. Pada Pileg 2029 nanti, Zaki menargetkan perolehan jumlah kursi DPR di Dapil DKI Jakarta bertambah menjadi tiga, dan kursi DPRD menjadi 15. &rdquo;Ini membuktikan kerja-kerja politik dan seluruh kader partai Golkar di Provinsi DKI Jakarta ini, diterima dan diapresiasi masyarakat Jakarta. Tanpa Bapak dan Ibu, 10 kursi di DPRD dan dua kursi di DPR tidak akan tercapai saat Pileg 2024 lalu,&rdquo; ucap Zaki.

Ahmed Zaki Iskandar kembali terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Musda XI Golkar Jakarta

Zaki Iskandar Kembali Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar Jakarta, Bahlil Sebut Zaki Loyal dan Terbukti Tambah Kursi Golkar DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/Untitled-3705056470.jpg" alt="Dompet Dhuafa berpartisipasi dalam Musyawarah Daerah FSLDKD Bandung Raya XXVII." width="100%">
<figcaption>Dompet Dhuafa berpartisipasi dalam Musyawarah Daerah FSLDKD Bandung Raya XXVII.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dompet Dhuafa sukses berpartisipasi dalam Musyawarah Daerah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Daerah (FSLDKD) Bandung Raya XXVII. Acara diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 25-26 Mei. Acara itu menjadi momentum penting bagi Dompet Dhuafa untuk menyosialisasikan Program Tebar Hewan Kurban (THK) kepada para mahasiswa di berbagai kampus di Bandung Raya. Kegiatan Musyawarah Daerah dibuka Ketua Pelaksana Irfan Muhammad Shalahuddin, Ketua Umum LDK UKDM UPI 2024 Galvin Eka Nurullah, serta Ketua Umum FSLDK Bandung Raya 2021-2024 M Fadhil Abdurrahim, S.I.Pol. Pembina LDK UKDM UPI Dr. Wawan Hermawan, M.Ag juga turut memberikan sambutan sekaligus mewakili Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI. Acara dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech Pj Wali Kota Bandung yang diwakili bagian Kesra Nashrullah, serta tayangan video dari Ketua Pusdai Jawa Barat dan Ketua MUI Kota Bandung. Dompet Dhuafa memperkenalkan gerakan 1 Hari 1.000 Jempol Kebaikan yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginspirasi para peserta mengenai pentingnya berbagi. Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah edukasi mengenai Tebar Hewan Kurban oleh Muhammad Arya Kurniawan (Wakil Ketua Dompet Dhuafa). Edukasi Tebar Hewan Kurban Program Tebar Hewan Kurban yang telah dimulai sejak 1994 oleh Dompet Dhuafa bertujuan untuk mendistribusikan daging kurban ke daerah-daerah yang kekurangan daging, terutama di pelosok Nusantara. Program itu hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan nutrisi di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang masih defisit daging kurban. Melalui pendekatan pemberdayaan peternak lokal, Dompet Dhuafa memastikan bahwa daging kurban dapat dinikmati masyarakat yang lebih membutuhkan. &rdquo;Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, namun ketimpangan nutrisi masih menjadi masalah serius. Dengan program Tebar Hewan Kurban, kami berupaya untuk memberikan akses protein hewani kepada keluarga kurang mampu di daerah-daerah yang kekurangan,&rdquo; ujar Muhammad Arya Kurniawan dalam sesi edukasi. Manfaat dan Keunggulan Program Dompet Dhuafa menjelaskan bahwa program ini tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan nutrisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi peternak lokal. Setiap hewan kurban yang disalurkan melalui program ini telah melewati proses quality control (QC) yang ketat untuk memastikan kualitas dan bobot hewan sesuai standar. Selain itu, Dompet Dhuafa juga mempromosikan gerakan sedekah daging yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagi daging tanpa harus menunggu momen Idul Adha. Gerakan itu untuk menjadikan sedekah daging sebagai gaya hidup dan kebiasaan yang dapat dilakukan kapan saja. Ajak Pemuda untuk Terlibat Dompet Dhuafa juga mengajak para pemuda dan komunitas kampus untuk berperan aktif dalam program ini melalui skema Affiliate Fundraising. Melalui skema ini, kampus-kampus dapat mengorganisir pengumpulan dan distribusi daging kurban, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbagi. Melalui kegiatan Musyawarah Daerah FSLDKD Bandung Raya XXVII, Dompet Dhuafa berharap dapat menyalakan semangat dakwah dan kebaikan di kalangan mahasiswa, serta menginspirasi mereka untuk menjadi pelopor dalam gerakan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Program Tebar Hewan Kurban diharapkan dapat menjawab tantangan ketimpangan nutrisi dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat di pelosok Indonesia. &rdquo;Untuk informasi program Tebar Hewan Kurban, kunjungi website Dompet Dhuafa https://www.dompetdhuafa.org) atau hubungi kontak media kami,&rdquo; ujar Muhammad Arya Kurniawan.

Dompet Dhuafa berpartisipasi dalam Musyawarah Daerah FSLDKD Bandung Raya XXVII di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 25-26 Mei

Dompet Dhuafa Edukasi Program Tebar Hewan Kurban di Musyawarah Daerah FSLDKD Bandung Raya XXVII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/WhatsApp-Image-2023-10-18-at-140443-686696024.jpg" alt="Musda DPP P3JI Jawa Timur digelar pada Selasa (17/10)." width="100%">
<figcaption>Musda DPP P3JI Jawa Timur digelar pada Selasa (17/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia (P3JI) Jawa Timur digelar, Selasa (17/10). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPN P3JI Annie Sri Cahyani, Ketua DPP P3JI Jatim Mega Mahendra, dan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Farid Susanto. Farid mengatakan, saat ini jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi untuk pengadaan peralatan fasilitas jalan raya sangat minim. Sehingga, butuh inovasi yang dilakukan pengusaha demi menjamin keselamatan pengguna jalan raya.&nbsp; &rdquo;Inovasi harus dilakukan sehingga efektivitas perlengkapan jalan bisa maksimal. Kita bisa mencontoh produk luar dan kita buat di sini karena dalam dunia inovasi ada yang namanya metode amati tiru dan modifikasi,&rdquo; ujar Farid. Hal itu harus dilakukan mengingat terbatasnya anggaran yang ada sehingga harga bisa dijangkau. Apalagi menjelang 2024, tentunya butuh perhatian sehingga keselamatan tidak bisa ditawar. &rdquo;Misal Gubernur ingin menertibkan Over Dimension/Overloading atau odol yang masih saja ditemui di jalan raya. Paling tidak ini bisa ditangkap P3JI apa kira-kira yang bisa diaplikasikan,&rdquo; kata Farid. Dengan terpilihnya Ketua baru, dia berharap tercipta kondisi sinergi kesejahteraan untuk transportasi berkeselamatan. Sejauh ini jumlah kecelakaan di Jatim masih besar, menyusul usainya pandemi Covid-19 dan kembalinya aktivitas masyarakat seperti sebelumnya. Data Polda Jatim menunjukkan jumlah orang meninggal akibat kecelakaan di Jatim mencapai 14 hingga 15 orang per hari. Sementara itu, Ketua P3JI Jatim periode 2023-2028 terpilih, Mega Mahendra mengatakan siap bersinergi dengan Pemprov Jatim guna meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di Jawa Timur. &rdquo;Inovasi sebenarnya sudah mulai dilakukan, tetapi kadang kami sebagai pengusaha dengan dinas terkait saling tunggu menunggu. Dan kadang karena minimnya anggaran, pilihan akhirnya adalah menggunakan yang sudah ada. padahal inovasi teknologi ini sudah banyak di jalankan di negara luar,&rdquo; kata Mega yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Sinergi BUMD dan BUMN Kadin Surabaya tersebut. Diakui Mega, inovasi menjadi sangat penting untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Terlebih dengan banyaknya gempuran produk impor, khususnya dari Tiongkok. Meski demikian, dia mengatakan, tingkat TKDN dalam pengadaan peralatan fasilitas jalan sudah mencapai sekitar 60 persen dari target sebesar 43,3 persen pada 2020 dan 50 persen pada 2030. &rdquo;Memang ada sejumlah peralatan yang kita harus impor karena tidak diproduksi di dalam negeri seperti stiker reflective ataupun battery cell lampu tapi kami berupaya, jika memang bahan baku harus diimpor, bahan baku itu akan kami olah dan kami rangkai di sini sehingga ada nilai tambahnya, tidak serta merta impor barang jadi,&rdquo; papar Mega. Dia menegaskan, P3JI Jatim akan selalu memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan keselamatan infrastruktur jalan raya agar terciptanya keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pihaknya akan melakukan penguatan terhadap internal anggota P3JI Jatim. &rdquo;Kita orbitkan pengusaha Jatim dan angkat potensi dan usaha Jatim. Harapannya, P3JI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemajuan bersama,&rdquo; ucap Mega Mahendra. Ketua Umum DPN P3JI Annie Sri Cahyani berpesan agar kepengurusan yang baru membangun kesolidan dan tetap tegar melangkah menjadi organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di bidang perlengkapan jalan. &rdquo;Misi utamanya adalah mendukung perwujudan transportasi jalan yang berkeselamatan secara berkelanjutan,&rdquo; kata Annie.

Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Provinsi Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia (P3JI) Jawa Timur digelar, Selasa (17/10)

Musda DPD P3JI Jatim, Pemprov Tekankan Inovasi Peralatan Dalam Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1650599671124.jpg" alt="Bendahara Demokrat Jatim Bayu Airlangga. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Bendahara Demokrat Jatim Bayu Airlangga. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur sekaligus calon ketua Demokrat Jatim Bayu Airlangga memutuskan mundur dari Partai Demokrat.  Keputusan itu diambil, setelah Bayu merasa dizalimi terkait hasil Musda DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab, dia seharusnya menjadi ketua berdasar pilihan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di tiap kabupaten/kota. Namun Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih Emil Dardak menjadi Ketua Demokrat Jatim.  ”Saya memutuskan mundur dari Partai Demokrat per Kamis, 21 April 2022,” kata Bayu dalam keterangannya yang diterima pada Jumat (22/4).  Menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) itu menegaskan, keputusan mundur ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada 25 DPC. Ke-25 DPC itu telah memberikan suaranya kepada Bayu.  ”Saya beberapa kali setelah pengumuman Musda ditawari sejumlah jabatan pengurus di Demokrat Jatim. Tapi saya menolak itu, sebagai bentuk rasa prihatin saya atas matinya demokrasi di Demokrat dan tanggung jawab kepada 25 DPC yang mendukung saya selama ini,” papar Bayu.  Sebelum mundur, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh 25 DPC yang berjuang mendukungnya saat Musda. Secara khusus, Bayu juga menyampaikan terima kasih kepada adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).  ”Saya terima kasih kepada seluruh DPC dan khusus kepada Mas Ibas, matur nuwun yang selama ini telah mau turun dan mendengar aspirasi dari akar rumput Demokrat di Jatim. Saya mohon maaf juga kepada seluruh keluarga besar Partai Demokrat jika ada perbuatan saya yang tidak sengaja kurang berkenan,” ujar Bayu.  Dia menegaskan, keputusan mengundurkan diri dari Partai Demokrat sudah bulat. Sebab, merasa dizalimi saat Musda (Musyawarah Daerah) Demokrat Jatim.  ”Bagi saya, ketika saya dan para DPC pendukung saya dizalimi terkait Musda, tidak ada pilihan lain selain mundur dari partai. Kita ingat, saat pembukaan Musda, Ketum AHY menjanjikan demokratis. Tapi bisa dinilai publik sendiri, bagaimana hasil Musda Demokrat Jatim,” jelas Bayu.  Padahal, sebelum mundur, dia meyakini Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis. Sehingga saat hasil Musda Demokrat Jatim tidak demokratis, tidak ada pilihan lain selain mundur.  ”Ada tanggung jawab moral dan etika kepatutan berpolitik. Batas kepatutan itu tidak boleh diterjang seenaknya. Sebagai seorang kader yang menjunjung asas demokrasi, ketika demokrasi itu sendiri tidak ada di partai, saya memutuskan mundur dari Demokrat,” ucap Bayu.  Menurut dia, Dewan Perwakilan Pusat (DPP) terkesan tidak memandang kondisi akar rumput di Demokrat Jatim. Tidak pernah ada komunikasi langsung dari Ketum AHY kepada akar rumput atau DPC.  ”Kalau memang ketum menginginkan seorang figur untuk memimpin Demokrat Jatim, sebaiknya sejak awal tidak perlu Musda. Ajak bicara saya dan DPC pendukung saya, daripada harus dikecewakan di akhir, apalagi pengumuman SK itu hanya diumumkan ketua BPOKK dan Sekjen,” terang Bayu.  Dalam Musda Demokrat Jatim pada 20 Januari, Bayu Airlangga mendapat dukungan 25 DPC. Sementara, Emil Elestianto Dardak meraih 13 dukungan DPC. Namun, DPP justru memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.

Tak Terpilih Jadi Ketua, Bayu Airlangga Mundur dari Demokrat Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PLT-Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi soal adanya dugaan aliran uang untuk kepentingan tersangka Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dalam kegiatan musyawarah daerah (musda) Partai Demokrat. Dua saksi, yakni Supriadi alias Ucup selaku sopir Abdul Gafur dan Asdarusalam dari pihak swasta/Dewas Perusda Danum Taka.  KPK memeriksa keduanya sebagai saksi untuk tersangka Abdul Gafur dan kawan-kawan di Gedung Mako Brimob Polda Kaltim, Rabu (20/4).  ”Dikonfirmasi antara lain adanya dugaan aliran uang dalam untuk kepentingan tersangka AGM dalam kegiatan musda Partai Demokrat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Kamis (21/4).  Selain itu, KPK pada Rabu (20/4) juga telah memeriksa lima saksi lainnya untuk tersangka Abdul Gafur dan kawan-kawan. Yakni Setho Bimadji selaku Direktur PT Kaltim Naga 99, Plt Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Dinas PUPR Kabupaten PPU Darmawan alias Awang, pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Cici Cahyani.  Selain itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten PPU Petriandy alias Ryan dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten PPU Ricci Firmansyah  Ali mengatakan, tim penyidik mengonfirmasi saksi Setho Bimadji mengenai aktivitas pertambangan di Kabupaten PPU. Sedangkan untuk empat saksi lain, KPK mengonfirmasi terkait dengan berbagai proyek di Dinas PUPR yang diduga ada pemotongan sejumlah uang untuk kepentingan tersangka Abdul Gafur.  Dalam penyidikan kasus Abdul Gafur itu, KPK pada Kamis (21/4), memanggil 12 saksi untuk diperiksa di Gedung Mako Brimob Polda Kaltim. Dua belas saksi, yaitu Risnah selaku istri Abdul Gafur, Tuti Haryati Harahap selaku wiraswasta/guru, Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten PPU Abdul Halim, dua PNS Subbag PBJ Kabupaten PPU Agus Purwito dan Karsono, anggota Polri Pariyanto, anggota TNI Cahyo Suryo Putro.  Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PPU Ade Chandra Wijaya, Romi Wijaya Syarif selaku SPV PT Putraalinson Perkasa serta tiga karyawan honorer masing-masing Budi Setiawan, Arbainsyah, dan Muhammad Ramli.  Hingga kini, KPK telah menetapkan enam tersangka kasus tersebut. Kelima tersangka selaku penerima suap Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Plt Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan.  Sedangkan seorang tersangka selaku pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.

KPK Usut Aliran Uang untuk Kepentingan Bupati PPU Dalam Musda Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649314571360.jpg" alt="Pelaksanaan Musda Partai Demokrat. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan Musda Partai Demokrat. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Musyawarah Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Timur dinilai tidak berpayung hukum. Hal itu menyusul keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.  Ketua DPC Jember Zarkasi menyebut, peraturan organisasi (PO) yang dijadikan acuan saat Musda Demokrat bermasalah. Sehingga Musda Demokrat Jatim tak memiliki payung hukum.  ”Jadi PO ini bermasalah, tidak hanya untuk Musda Demokrat Jatim saja loh ya, bisa dilihat sendiri,” ujar Zarkasi pada Kamis (7/4).  Dalam Musda tersebut, PO yang dijadikan dasar saat Musda yakni PO 02/2021. PO tersebut, diklaim Zarkasi bertentangan dengan AD/ART partai yang ditetapkan saat Kongres 15 Maret 2020.  Alasan PO tersebut ditentang, karena penetapannya melebihi satu tahun. Padahal dalam AD/ART maksimal satu tahun. PO itu baru disahkan 3 Mei 2021.  Dijelaskan Zarkasi, dalam amanat AD/ART pasal 100 ayat 3, tentang peralihan berbunyi PO berdasar AD/ART yang ditetapkan paling lambat setahun sejak anggaran ini ditetapkan, kemudian dijabarkan lagi dalam peraturan peralihan ART, semua peraturan organisasi (PO) ditetapkan selambat-lambatnya setahun sejak AD/ART ditetapkan.  Artinya, lanjut Zarkasi, PO sudah melampaui ketentuan. Sehingga selama 14 bulan, apa yang dilakukan Partai Demokrat tidak sesuai dengan AD ART pasal 96.  ”AD/ART 15 Maret 2020, lalu PO ditetapkan 3 Mei 2021. Artinya sudah melampaui ketentuan, berati 14 bulan tidak sesuai dengan AD/ART pasal 96. Tidak sesuai pasal peralihan AD/ART di pasal 100. Saya mohon maaf, pimpinan DPP saya membaca secara tekstual yang dibuat PO itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. Jadi PO ini tidak senafas sejalan dengan amanat,” sambung dia.  Mantan Kepala Inspektorat Jatim itu menyebut, karena PO tidak sesuai amanat AD/ART, Musda tidak memiliki payung hukum.  ”Artinya ya gak punya payung hukum, Musda ini gak punya payung hukum sah atau tidak saya kembalikan ke DPP. Tapi ini jelas tidak sesuai. Induk segala induk rohnya demokrat itu AD/ART saat Kongres 15 Maret 2020,” tegas Zarkasi.  Tidak hanya itu, Zarkasi mengatakan, DPP tidak bisa membaca suasana demokrasi saat Musda. Padahal, platform Partai Demokrat jelas menjunjung demokrasi.  Dia menyarankan untuk menetapkan fit and proper test dengan memperhitungkan hasil Musda. ”Di dalam pembukaan AD/ART Partai Demokrat alenia ke-6, bunyinya rakyat ingin didengar suaranya, serta kebebasan demokrasi terbuka. Bagaimana itu dijalankan DPP, wong internal saja tidak diberi kesempatan,” papar Zarkasi.  Zarkasi juga menyinggung pernyataan Ketua BPOKK (Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan) Partai Demokrat yang menyebut Emil lebih loyal kepada AHY. Menurut Zarkasi, jika Emil loyal ke AHY, seharusnya akar rumput di Jatim loyal juga ke Emil.  ”Loyalitas yang bagaimana? Loyalitas yang pertama itu ke partai, setelah ke partai baru ke person. Loyalitas ke partai ditunjukkan dengan menjunjung tinggi AD/ART. Kompetitor (Emil) sudah satu tahun beberapa bulan jadi Plt DPD kok baru didukung hanya 13 DPC? Berarti tidak memberi perhatian yang lebih ke partai. Kalau ke person itu urusan orang per orangan,” ucap Zarkasi.  Sebelumnya, Musda Demokrat Jatim digelar 20 Januari. Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC dan Emil Dardak meraih 13 DPC. DPP Demokrat memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.  Penunjukkan Emil itu mendapat perlawanan dari DPC pemilik suara yang mendukung Bayu Airlangga. Mereka menyebut DPP yang dipimpin AHY tidak demokratis.

Kader Jember Sebut Musda Demokrat Tidak Berpayung Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220121-WA0006.jpg" alt="Bayu Airlangga (kiri) berjabat tangan dengan Emil Dardak pada musda, Kamis (20/1). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bayu Airlangga (kiri) berjabat tangan dengan Emil Dardak pada musda, Kamis (20/1). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur berlangsung pada Kamis (20/1). Musda tersebut menghasilkan perolehan suara dukungan untuk calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur yang baru.  Suara untuk Bayu Airlangga terpaut jauh dengan Emil Elestianto Dardak. Bayu disebut mendapatkan dukungan dari 25 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur. ”Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan musda. Kita sudah menemukan hasilnya. Alhamdulillah dukungan kita 25 DPC,” kata Bayu.  Bayu sempat disebut mendapat dukungan 32 DPC dari total 38 DPC se-Jawa Timur. Bayu menganggapnya tidak sesuai target dukungan.  ”Itu wajar dalam politik, tapi kita bersyukur bahwa kita solid, kita kompak, kita mayoritas. Insya Allah 31 Januari, akan fit proper test di DPP (Dewan Perwakilan Pusat),” ujar Bayu.  Atas dukungan yang diberikan 25 DPC, Bayu menyampaikan terima kasih. Dukungan itu dirasa Bayu sebagai bagian dari upaya untuk membesarkan partai.  ”Kalau saya diberi amanah, kita akan rangkul semua, tidak ada kubu-kubuan. Ini proses musda sudah demokratis. Mohon doanya semua. Alhamdulillah, musda hari ini (20/1) aman, kondusif dan membawa keberkahan serta kebesaran bagi kita semua,” ucap Bayu.  Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemilihan dua calon ketua tidak memecah belah partai. AHY memuji Bayu Airlangga dan Emil Dardak sebagai kader terbaik.  ”Ada dua kader utama yang maju sebagai kandidat Ketua DPD Demokrat Jatim, pertama Mas Emil Dardak yang kedua Mas Bayu Airlangga,” kata AHY saat membuka Musda DPD Demokrat Jatim secara virtual.  Usai memberi pesan ke Bayu dan Emil, AHY meminta keduanya berjabat tangan. Hal itu sebagai bukti bahwa persaingan antar keduanya tetap berjalan dengan baik.  ”Saya minta Mas Emil dan Mas Bayu bersalaman dan berdiri bersama, untuk menunjukkan bahwa kita solid,” imbuh AHY.  AHY mengungkapkan, semangat dalam musda kali ini adalah konsolidasi. Seluruh proses pencalonan sudah ditetapkan sesuai AD/ART partai.  ”Musda adalah kegiatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, tetapi saya berharap jangan jadikan musda sebagai kegiatan yang serba formalitas saja. Mari dijadikan momentum Demokrat untuk terus berbenah diri melanjutkan segala hal positif yang dicapai,” tutur AHY.  AHY menambahkan, musda tetap harus berjalan secara demokratis, sesuai semangat Partai Demokrat. Dia akan mengawal secara khusus Musda Demokrat Jatim.  ”Musda harus bisa menjadi ajang konsolidasi, fokuskan kita menyiapkan mesin partai untuk meraih suara di Jatim. Musda Jatim memiliki posisi strategis. Saya berharap tidak hanya menyiapkan mesin partai, tapi meyakinkan bahwa partai kita solid,” papar AHY.

Bayu Airlangga Didukung 25 DPC untuk Jadi Ketua DPD Demokrat Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220118-WA0005.jpg" alt="Bayu Airlangga. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bayu Airlangga. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Bayu Airlangga disebut sudah mengantongi dukungan untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Bayu merupakan menantu mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo.  Kabarnya, Bayu telah mengantongi 30 dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dukungan itu akan dibawa untuk Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat, Kamis (20/1).  Klaim itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, Yakup. Dia mengatakan, 30 dukungan telah diberikan untuk Bayu.  ”Sampai sekarang dukungan untuk Mas Bayu maju sebagai calon ketua Demokrat Jatim datang dari 30 DPC. Insya Allah menyusul kembali 2 surat dukungan ketua DPC,” kata Yakup pada Selasa (18/1).  Dukungan dari DPC-DPC itu dibuktikan dengan pernyataan dukungan. Surat pernyataan bermeterai itu disebut sebagai bukti bahwa dukungan yang diberikan bukan omong kosong.  ”Surat sudah diberikan ke DPP (Dewan Pengurus Pusat) melalui Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK),” tutur Yakup.  Ditanya soal dukungan dari 12 DPC kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Yakup membantah. Menurut dia, klaim dukungan 12 DPC tidak asuk akal.  ”Tentu tidak masuk akal adanya 12 dukungan tersebut mengingat di Jawa Timur hanya ada 38 DPC. Tidak mungkin ada 12 dukungan untuk yang lain,” tegas Yakup.  Senada dengan Yakup, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari menyoalkan klaim 12 DPC yang merapat ke Emil Dardak. Bila klaim itu benar, ada dukungan ganda yang diberikan beberapa DPC.  ”Hal itu jelas tidak diperkenankan, karena dalam peraturan organisasi (PO) diatur dukungan ganda suaranya menjadi tidak sah,” ujar Lucy.  Menurut Anggota DPR dari Dapil Jatim 1 itu, seharusnya DPP Partai Demokrat memberi sanksi tegas bagi siapa pun yang memberi dukungan ganda. ”Orang seperti ini tidak punya pendirian, sehingga tak layak menjadi ketua DPC,” tegas Lucy.  Untuk itu, Lucy berharap Musda Demokrat Jatim dapat berjalan demokratis tanpa intervensi dari pihak mana pun yang menghalalkan segala cara. ”Kami percaya, Ketua Umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Ketum AHY sangat mendengarkan arus bawah, sehingga ketua DPD Jawa Timur benar-benar sesuai harapan mayoritas DPC di Jawa Timur,” papar Lucy.

Bayu Airlangga Disebut Didukung 30 DPC Jadi Ketua DPD Demokrat Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220117-WA0013.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Tim Emil Dardak for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Tim Emil Dardak for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur akan berlangsung, Kamis (20/1). Menjelang Musda, dukungan terhadap Plt Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak di Musda diperkirakan terus bertambah.  Untuk menjadi kandidat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil wajib mengantongi dukungan dari 20 persen Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di kabupaten/kota se-Jawa Timur. Di Jatim, ada 38 DPC partai Demokrat.  Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edy Hariyanto mengatakan, saat ini sudah ada 12 dukungan yang diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur itu. Persyaratan untuk maju sudah lengkap. Namun Michael yakin sedikitnya 8 DPC akan memberi dukungan saat Musda berlangsung.  ”Sekarang 12 dan menjelang Musda akan terus bertambah. Saya kira, semua tahu bahwa siapa yang pantas dan bisa membesarkan Demokrat, hanya Mas Emil saat ini sosoknya,” kata Michael pada Senin (17/1).  Menurut Wakil Ketua DPRD Banyuwangi itu, mayoritas DPC memberi dukungan karena yakin sosok Emil adalah figur yang bisa membesarkan Partai Demokrat. Dukungan dari 12 DPC kepada Emil Dardak itu sudah memenuhi persyaratan untuk maju menjadi kandidat. Sebab, sudah memenuhi persyaratan Bacalon harus didukung DPC minimal 20 persen.  ”Optimistis ada 8 dukungan DPC lagi untuk maju sebagai calon ketua,” ucap Michael.  Michael juga meminta seluruh pihak untuk tidak membuat pernyataan yang menyesatkan menjelang Musda. Khususnya soal perolehan dukungan DPC terhadap salah satu calon.  ”Jangan ada klaim sana sini. Mas Emil Dardak didukung 12 DPC dan angka dukungan itu terus bertambah menjelang Musda. Jadi kalau ada pihak lain yang klaim 30, gimana bisa? DPC di Jatim saja cuma 38, kalau 12 sudah ke Mas Emil sisanya berapa?” ujar Michael.  Dia menyatakan, Musda Partai Demokrat Jawa Timur bukan ajang untuk memilih ketua DPD. Sebab yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi Ketua DPD adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP).  ”Musda bukan cuma untuk mencari ketua. Tapi untuk membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Jawa Timur, itu DPP,” kata Michael.

12 DPC di Jatim Beri Dukungan Emil Dardak Jadi Ketua Demokrat Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Musyawarah daerah

Berita Terkini