<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/1000363321-4094657471.jpg" alt="Ilustrasi animasi umat muslim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (GusDur.Net)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi animasi umat muslim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (GusDur.Net)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 kembali memunculkan perbedaan awal puasa di Indonesia. Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada Rabu (18/2) sementara Nahdlatul Ulama pada Kamis (19/2) yang berdasarkan metode rukyat. Perbedaan ini berakar pada pendekatan metodologis dan kriteria penetapan kalender Hijriah yang digunakan masing-masing organisasi. Berikut 5 alasan utama yang menjelaskan perbedaan awal mulai puasa Ramadhan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, seperti dikutip pada laman SMA Muhammdiyah 2 Bobotsari pada Rabu (18/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015705472/hilal-penentu-awal-puasa-ramadan-2025-tidak-terlihat-di-jombang">Hilal Penentu Awal Puasa Ramadan 2025 Tidak Terlihat di Jombang</a> <ol> <li style="font-weight: 400;">Perbedaan Metode Penetapan (Hisab dan Rukyat)</li> </ol> Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah. Metode ini mengandalkan data ilmiah terkait posisi bulan dan matahari tanpa menunggu visibilitas hilal secara langsung. Sementara itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat, yakni pengamatan hilal secara langsung di lapangan. Dalam metode rukyat, hilal harus memungkinkan untuk terlihat secara fisik di wilayah Indonesia. Perbedaan pendekatan dasar ini menjadi faktor utama munculnya perbedaan awal Ramadan. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)</li> </ol> Mulai 1447 Hijriah, Muhammadiyah menerapkan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal. Prinsip sistem ini adalah satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Jika di salah satu wilayah bumi kriteria astronomi terpenuhi, maka seluruh dunia dianggap telah memasuki bulan baru. Nahdlatul Ulama tidak menggunakan prinsip global tersebut dan tetap berpegang pada hasil rukyat di wilayah Indonesia. Akibatnya, ketika kriteria terpenuhi di luar negeri tetapi belum terlihat di Indonesia, terjadi perbedaan penetapan tanggal. <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Pemenuhan Kriteria Astronomis di Wilayah Barat Bumi</li> </ol> Pada 17 Februari 2026, secara astronomis ijtimak terjadi pada pukul 12.01 UTC. Muhammadiyah menetapkan kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Kriteria tersebut terpenuhi di wilayah barat bumi, termasuk Alaska dan sebagian Amerika Utara. Berdasarkan prinsip global, Muhammadiyah menetapkan malam itu sudah masuk Ramadan. Sementara Nahdlatul Ulama tetap menunggu kemungkinan terlihatnya hilal di Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;">Perbedaan Konsep Wilayah Hukum (Matla&rsquo;)</li> </ol> Muhammadiyah menerapkan konsep kesatuan matla&rsquo; global dalam sistem kalendernya. Artinya, hasil pemenuhan kriteria di satu wilayah bumi berlaku bagi seluruh dunia. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama menggunakan konsep matla&rsquo; lokal atau regional yang mempertimbangkan batas geografis Indonesia. Jika hilal belum memenuhi kriteria visibilitas di Indonesia, maka bulan baru belum dimulai. Perbedaan konsep wilayah hukum ini memperkuat potensi perbedaan awal puasa. <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;">Perbedaan Pendekatan terhadap Kepastian dan Keseragaman</li> </ol> Muhammadiyah menilai hisab memberikan kepastian jadwal jauh hari sebelumnya. Kepastian ini dianggap penting untuk kemudahan perencanaan ibadah dan administrasi. Nahdlatul Ulama memandang rukyat sebagai bentuk kehati-hatian dan mengikuti praktik tradisional yang telah lama dijalankan. Organisasi ini menekankan pentingnya kemungkinan terlihatnya hilal secara faktual. Perbedaan filosofi antara kepastian perhitungan dan konfirmasi visual inilah yang menjadi alasan terakhir perbedaan awal Ramadan.

Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 kembali memunculkan perbedaan awal puasa di Indonesia.

5 Alasan Perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Menetapkan Awal Puasa Ramadan 1447 Hijriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/JKT_Prescon-PBNU-_Salman-Toyibi_-09JPG-2186338357.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Choulil Staquf (kiri) berbincang dengan Sekjen PBNU Amin Said Husni (kanan) disela menyampaikan keterangan pers terkait dinamika kepengurusan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025). (Salman T" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Choulil Staquf (kiri) berbincang dengan Sekjen PBNU Amin Said Husni (kanan) disela menyampaikan keterangan pers terkait dinamika kepengurusan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025). (Salman T</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika internal yang berkembang di tubuh PBNU. Pernyataan itu tertuang dalam surat resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 yang disampaikan di Jakarta, Minggu (14/12). Dalam pernyataannya, Gus Yahya menegaskan komitmennya untuk menjaga martabat organisasi serta mengedepankan persatuan warga Nahdlatul Ulama. Sikap ini disampaikan menyusul Rapat Pleno yang diinisiasi Rais Aam PBNU pada 9 Desember 2025, yang memutuskan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum. Menanggapi keputusan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar merupakan pemegang mandat sah hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Ia menekankan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, mandat kepengurusan PBNU berlaku selama lima tahun hingga pelaksanaan muktamar berikutnya. Gus Yahya menyatakan, keputusan pemberhentian yang didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah menurut AD/ART NU. Dengan demikian, seluruh keputusan yang merupakan turunan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, dinilai tidak sah. Gus Yahya juga menegaskan hingga saat ini dirinya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah secara hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Meski demikian, Gus Yahya menyatakan keinginannya untuk menempuh jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam&rsquo;iyyah. Ia menyebut, langkah tersebut sejalan dengan nasihat para sesepuh NU yang ia terima dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. &ldquo;Saya membuka diri seluas-luasnya untuk setiap nasihat, saran, dan gagasan konstruktif demi menemukan solusi terbaik bagi NU,&rdquo; ujar Gus Yahya. Terkait opsi penyelesaian melalui Majelis Tahkim PBNU, Gus Yahya berpandangan mekanisme tersebut berpotensi menghadapi persoalan objektivitas akibat benturan kepentingan. Ia menilai dialog yang tulus, terbuka, dan mengedepankan musyawarah menjadi jalan paling terhormat untuk menyelesaikan perbedaan. Dalam pernyataan sikapnya, Gus Yahya juga mengimbau seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari Pengurus Wilayah hingga Anak Ranting, serta seluruh warga Nahdliyin, untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempererat silaturahmi. Ia meminta agar untuk sementara waktu seluruh pengurus dan warga NU tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU, guna menghindari kebingungan dan menjaga keutuhan organisasi hingga tercapainya islah. Lebih lanjut, Gus Yahya mengimbau Pemerintah beserta seluruh lembaga dan pemangku kepentingan terkait agar tidak menindaklanjuti kebijakan yang berasal dari pihak yang tidak punya kewenangan sah, karena berpotensi cacat hukum.

Gus Yahya menegaskan statusnya sebagai Ketua Umum PBNU yang sah dan menyerukan islah untuk keutuhan organisasi.

Gus Yahya Klaim Masih Ketua Umum PBNU yang Sah, Serukan Islah Demi Keutuhan Nahdlatul Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/1623200863-907380989.jpg" alt="Syaikhona Kholil Bangkalan Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. (NU Online)" width="100%">
<figcaption>Syaikhona Kholil Bangkalan Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. (NU Online)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ulama besar karismatik, Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional bersama sejumlah tokoh lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Penetapan ini dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada hari ini, Senin (10/11). Usulan untuk menjadikan Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai Pahlawan Nasional sejatinya sudah cukup lama menggelinding. Usulan ini mulai disuarakan sejak 2019 silam dan sempat menguat pada 2021. Baru di tangan Presiden Prabowo Subianto, Syaikhona Kholil Bangkalan akhirnya diresmikan sebagai Pahlawan Nasional. Syaikhona Kholil merupakan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yakni KH Hasyim Asy&rsquo;ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Usulan penetapan Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai Pahlawan Nasional menggelinding cukup lama karena ia dinilai sangat pantas menyandang gelar kehormatan itu. Pasalnya, Syaikhona Kholil berkontribusi besar terhadap penguatan nasionalisme dan gerakan melawan segala bentuk kolonialisme. Dia juga aktif memberdayakan masyarakat di bidang agama, sosial, pendidikan, dan politik. Usulan ini digaungkan oleh santri dan komunitas pesantren di Jawa Timur sejak beberapa tahun silam. Menurut mereka, Syaikhona Kholil Bangkalan berhasil melahirkan embrio gerakan kultural dalam perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. "Syaikhona Kholil menjadi titik sentral penempaan dan pembibitan para calon pejuang dan pahlawan. Hal ini tidak terbantahkan dalam fakta sejarah," kata Ketua Tim Kajian Akademik dan Biografi Syaikhona Kholil, Muhaimin, pada 22 Maret 2021 silam. <h2>Profil Singkat Syaikhona Kholil Bangkalan</h2> Syaikhona Kholil Bangkalan lahir di Kemayoran, Bangkalan, sekitar tahun 1835 Masehi. Dia merupakan putra dari KH Abdul Latif, yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Pada usia 24 tahun, Kholil menikah dengan Nyai Azzah, putri Lodra Putih. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Khotimah dan Muhammad Hasan. Syaikhona Kholil Bangkalan memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama sejak kecil. Sejak kecil, ayahnya mendidiknya dengan sejumlah ilmu. Mulai dari ilmu fiqih, nahwu, Sharaf, hingga bahasa Arab. Di usia muda, Syaikhona Kholil Bangkalan berhasil menghafalkan 1000 bait nadzam Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini diketahui menjadi pegangan wajib di banyak pesantren di Indonesia sampai sekarang. Setelah dididik sendiri, sang ayahanda memutuskan untuk memondokkan Kholil Bangkalan kecil ke sejumlah pesantren untuk memperdalam ilmu. Kholil muda pernah belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah dari Langitan, Kholil muda kemudian pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Tak hanya itu, Kholil juga sempat menimba ilmu di Pesantren Keboncandi. <h2>Kebiasaan Membaca Surah Yasin</h2> Selain belajar, Kholil muda memiliki kebiasaan membaca Surah Yasin. Bahkan saat dalam perjalanan, dia bisanya habiskan waktu dengan mengaji Surat Yasin. Menariknya, Kholil Bangkalan hafal Alquran dengan sangat baik. Tak hanya itu, dia juga mampu membaca mukjizat terbesar Nabi Muhammad ini dalam berbagai versi, khususnya dalam Qira'at Sab'ah. Pada usia 24 tahun, Kholil Bangkalan menikah dan kemudian pergi ke Makkah dengan biaya perjalanan yang diperoleh dari hasil menabungnya selama menjadi santri di Banyuwangi. Konon kabarnya, Kholil memilih berpuasa selama di perjalanan menuju Makkah dengan tujuan agar diberikan keselamatan sepanjang perjalanan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Syaikhona Kholil Bangkalan termasuk ulama yang cukup produktif dalam melahirkan karya. Salah satu karyanya di bidang fiqih berjudul Al Matnus Syarif al-Mulaqqab bi Fat-hil Latif. Dalam kita ini, Syaikhona Kholil berhasil menghadirkan penjelasan yang ringan namun jelas, lugas, dan mudah dipahami. Di mana sebelumnya, penjelasan tentang fiqih terkesan cukup rumit. Selain itu, Syaikhona Kholil juga menulis sejumlah karya lain. Mulai dari Risalah Fi Fiqh al Ibadat, Risalah Isti'dadul Maut, Taqrirat Alfiyah Ibnu Malik, dan Taqrirat nadzam Nuzhatut Thullab fi Qowaidil I'rob. Juga Nadzam Jauharatul lyan li Ahlil Irfan, Nadzam Maqsud fi As-shorf, Risalah Khutbah, Tasrif al Izzi, Maulid Hubbi lis Sayyidina Muhammad dan kitab-kitab lain. Ada banyak ulama besar yang menjadi murid dari Syaikhona Kholil Bangkalan. Beberapa di antaranya KH Muhammad Hasan Sepuh (pendiri Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo), KH Hasyim Asy&rsquo;ari (pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Ponpes Tebuireng, Jombang), dan KH Zaini Mun'im (Pendiri Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo).&nbsp; Lalu ada KH Musthofa (Pendiri PonpesTarbiyatut Tholabah, Kranji, Lamongan), KH Abdul Wahab Hasbullah (Pengasuh Ponpes Tambak Beras, Jombang), KH Bisri Syansuri (Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang), KH Manaf Abdul Karim (Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri), dan ulama-ulama besar lain. &nbsp;

Syaikhona Kholil Bangkalan diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pahlawan Nasional.

Profil Syaikhona Kholil Bangkalan, Guru KH Hasyim Asy'ari yang Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/WhatsApp-Image-2025-03-25-at-151458-661376497.jpg" alt="Ilustrasi program Mudik Seru, Bareng NU. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi program Mudik Seru, Bareng NU. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mendukung kelancaran perjalanan mudik Lebaran 2025, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama lembaga dan badan otonom menginisiasi program Mudik Seru, Bareng NU. Program ini menyediakan layanan transportasi bagi 1.900 pemudik, yang terdiri atas marbot masjid, santri, pekerja informal, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan.&nbsp; Sebanyak 38 bus telah disiapkan untuk mengantar peserta mudik ke berbagai daerah tujuan, termasuk Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, hingga Jawa Timur. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan transportasi, tetapi juga menghadirkan puluhan Posko Mudik NU yang tersebar di sepanjang jalur nasional Pantura, jalur selatan, dan jalur mudik Sumatra. Posko-posko ini akan beroperasi mulai 24&ndash;29 Maret dan menyediakan berbagai fasilitas bagi para pemudik.&nbsp; Di setiap posko, pemudik dapat beristirahat dengan nyaman serta mengakses layanan kesehatan, dapur umum untuk berbuka dan sahur, serta fasilitas zakat, infak, dan sedekah.&nbsp; Ketua PBNU KH Choirul Sholeh Rasyid menyatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen PBNU dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat.&nbsp; &rdquo;Mudik merupakan momen penting bagi banyak orang. Melalui program ini, kami ingin memberikan dukunga agar perjalanan pemudik lebih aman, nyaman, dan lancar,&rdquo; ujar KH Choirul Sholeh Rasyid.&nbsp; Ketua Umum Pagar Nusa KH M. Nabil Harun menambahkan, aspek keselamatan dalam perjalanan juga menjadi perhatian utama.&nbsp; "Kami mengupayakan semaksimal mungkin bahwa perjalanan mudik ini berlangsung dengan tertib dan aman. Selain itu, posko-posko NU siap menjadi tempat singgah bagi pemudik yang membutuhkan waktu istirahat sebelum melanjutkan perjalanan,&rdquo; jelas KH M. Nabil Harun.&nbsp; Ketua Lazisnu Habib Ali Hasan Al Bahar menyoroti pentingnya berbagi dalam momen Ramadhan ini.&nbsp; &rdquo;Kami menyediakan layanan zakat, infaq, dan sedekah di posko mudik sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial selama perjalanan,&rdquo; ungkap Habib Ali Hasan Al Bahar.&nbsp; Sekretaris Lembaga Takmir Masjid (LTM) KH Ahmad Zayadii menyampaikan bahwa masjid-masjid NU siap menjadi bagian dari pelayanan ini.&nbsp; &rdquo;Selain sebagai tempat ibadah, masjid-masjid di jalur mudik kami fungsikan sebagai lokasi istirahat bagi pemudik, dengan fasilitas yang telah disiapkan secara optimal,&rdquo; kata KH Ahmad Zayadii.&nbsp; Ketua Panitia Didi Kasidi menjelaskan, persiapan teknis telah dilakukan secara menyeluruh agar program ini berjalan dengan baik.&nbsp; Pihaknya telah menyiapkan 38 bus dengan penyesuaian rute yang mempertimbangkan kebutuhan pemudik. &rdquo;Selain itu, kami telah memastikan bahwa posko-posko di 50 titik strategis dapat beroperasi secara optimal dengan dukungan layanan kesehatan, dapur umum, serta fasilitas lainnya yang diperlukan pemudik,&rdquo; terang Didi Kasidi.&nbsp; Pelepasan bus Mudik Seru, Bareng NU akan berlangsung di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, pada 25 Maret (25 Ramadan 1446 H). Acara akan dihadiri jajaran pimpinan PBNU, termasuk KH Choirul Sholeh Rasyid, KH Umarsyah, KH Ginanjar Sya&rsquo;ban (Ketua Satgas Mudik NU), KH Mas&rsquo;ud Sholeh, Hj. Ai Rahmayanti, Dr. KH Ahmad Zayadii, M.Pd, Habib Ali Hasan Al Bahar, Lc. MA, KH M. Nabil Harun, dan Dr. KH Ishaq Zubaedi Raqib.&nbsp; PBNU berharap perjalanan mudik dapat berlangsung lebih lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

PBNU bersama lembaga dan badan otonom menginisiasi program Mudik Seru, Bareng NU mendukung kelancaran perjalanan mudik Lebaran 2025

Dukungan PBNU untuk Perjalanan Mudik Lebaran yang Nyaman dan Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/WhatsApp-Image-2025-03-16-at-221348-4021824119.jpg" alt="LTM PBNU gelar Khataman Al-Quran NU Global secara serentak di 38 provinsi Indonesia dan 18 negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LTM PBNU gelar Khataman Al-Quran NU Global secara serentak di 38 provinsi Indonesia dan 18 negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTM PBNU) menggelar kegiatan Khataman Al-Quran NU Global yang dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi Indonesia dan 18 negara. Khataman Al-Qur&rsquo;an NU Global merupakan sebuah gerakan spiritual kolosal yang melibatkan seluruh lembaga, badan otonom (banom), pengurus wilayah, cabang, hingga ranting NU, serta keluarga besar NU di seluruh Indonesia dan belahan dunia. Dalam satu lantunan ayat suci, acara ini menjadi simbol persatuan, kekuatan iman, dan syiar Islam yang menggema hingga pelosok negeri.&nbsp; Ketua LTM PBNU Mokhamad Mahdum berharap kegiatan ini bisa menkadi tonggak sejarah baru tradisi. &rdquo;Acara Al-Qur&rsquo;an, acara untuk khataman, acara untuk mengaji itu sudah tradisi di NU,&rdquo; ungkap Mokhamad Mahdum di Masjid Al Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (16/3). Dia mengungkapkan kegiatan ini menjadi catatan bersejarah dari tradisi NU. Kegiatan ini juga masuk ke dalam catatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai kegiatan khataman Al-Qur&rsquo;an terbanyak di masjid-masjid dengan total 10.000 titik lokasi. &rdquo;Hari ini nanti MURI akan mencatat, khataman kita ini dicatat MURI sebagai khataman Al-Qur&rsquo;an terbanyak diselenggarakan di masjid-masjid seluruh Indonesia,&rdquo; ungkap Mokhamad Mahdum. Khataman Al-Qur&rsquo;an merupakan tradisi mulia dalam Islam yang menandai selesainya pembacaan 30 juz Al-Qur&rsquo;an secara tuntas, baik secara individu maupun berjamaah. Lebih dari sekadar ritual ibadah, khataman menjadi momen spiritual yang penuh berkah. Umat muslim berkumpul untuk berdoa, memohon ampunan, serta memperkuat hubungan dengan Al-Qur&rsquo;an sebagai pedoman hidup.&nbsp; &rdquo;Diselenggarakan dalam rangka memperingati Malam Nuzulul Qur&rsquo;an 1446 H, kegiatan ini bukan sekadar membaca Al-Qur&rsquo;an, tetapi juga menghidupkan spirit kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta memperkokoh peran NU dalam menjaga nilai-nilai keislaman di era modern,&rdquo; papar Mokhamad Mahdum.&nbsp; Dengan format hybrid, menggabungkan pembacaan langsung di masjid, musala, pondok pesantren, serta secara daring melalui Zoom dan platform digital, NU menargetkan pemecahan Rekor MURI dalam kategori Khataman Al-Qur&rsquo;an Serentak di Titik Lokasi Terbanyak di Seluruh Dunia. Itu sebagai khataman Al-Qur&rsquo;an terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia.&nbsp; Mahdum menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan Ramadhan yang digelar PBNU. Seperti kompetisi menulis naskah khotbah, bersih-bersih masjid, serta mudik gratis bersama PBNU. Mahdum berharap, kegiatan PBNU yang dilaksanakan selama Ramadhan ini bisa menjadi amal jariah seluruh jamaah yang ikut andil dalam kegiatan ini. Katib Syuriah PBNU Dr. KH Abdul Moqsith Ghazali, M.A., menyoroti pentingnya inisiatif ini sebagai bagian dari dakwah NU yang relevan dengan era digital. NU harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil &lsquo;alamin. &rdquo;Khataman Al-Qur&rsquo;an ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur&rsquo;an sebagai pedoman hidup,&rdquo; terang KH Abdul Moqsith Ghazali.&nbsp; Ketua Panitia Khataman Al-Qur&rsquo;an NU Global, Shabahul Araffi menyatakan, program ini tidak hanya membangun spiritualitas individu, tetapi juga mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat Muslim. NU selalu hadir dengan solusi bagi umat. Khataman ini bukan hanya acara seremonial, tetapi bentuk nyata NU dalam membumikan Al-Qur&rsquo;an dan memperkuat kebersamaan lintas generasi.

LTM PBNU menggelar kegiatan Khataman Al-Quran NU Global yang dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi Indonesia dan 18 negara

Khataman Al-Qur’an NU Global: Syiar Islam Mendunia, Lautan Doa Menggema dan Rekor MURI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG-20250124-WA0010-2484944486.jpg" alt="Alisa Wahid (tengah) memberikan penjelasan soal Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama di kantor PBNU (24/1). (Humas PBNU)" width="100%">
<figcaption>Alisa Wahid (tengah) memberikan penjelasan soal Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama di kantor PBNU (24/1). (Humas PBNU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyakit serius yang kerap merusak ketahanan keluarga di Indonesia terus bertambah. Kasus kekerasan seksual belum bisa dibasmi, kemudian muncul fenomena judi online (judol). Di banyak daerah, judol berujung persoalan serius di keluarga atau rumah tangga. Menyikapi persoalan yang mengancam ketahanan keluarga tersebut, PBNU akan menggelar Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Rencananya digelar pada 31 Januari - 2 Februari. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian dari peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 tahun. Kongres itu akan terbagi dalam dua kegiatan utama. Yaitu Kongres Keluarga Maslahat yang digelar di Hotel Bidakara pada 31 Januari - 1 Februari. Kemudian ada Festival Keluarga Indonesia yang digelar di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 1-2 Februari. Keduanya memiliki satu tujuan untuk meningkatkan peran keluarga dalam memberi kontribusi positif terhadap kehidupan sekitar. Baik dari aspek antar individu dalam keluarga hingga pada lingkungan yang lebih luas. Yakni lingkungan hidup. &rdquo;Kalau Kongres Keluarga Maslahat sifatnya serius dan strategis. Sementara Festival Keluarga Indonesia digelar untuk keluarga langsung, makanya digelar di public space sebuah mal,&rdquo; kata pengarah kongres Alissa Wahid di Gedung PBNU pada Jumat (24/1). Dia menjelaskan, terdapat banyak persoalan yang dihadapi keluarga di Indonesia secara langsung. Misalnya, tingginya angka perceraian. Kemudian meningkatnya kasus anak-anak yang melakukan bulliying. Lalu kekerasan pada anak. Serta kemiskinan yang menyebabkan pinjaman online dan judi online (judol). Hingga masalah sampah yang dihasilkan keluarga. Sekarang ini, angka kekerasan dalam keluarga naik. Bukan hanya dari bapak ke ibu, atau bapak ke anak. Tetapi juga anak ke ibu, anak ke kakek. Fakta lain, misalnya, saat ini angka perkawinan menurun dan angka nikah siri naik. &rdquo;Belum lagi masalah judi online. Ini akan kita bahas secara serius dalam kongres,&rdquo; ujar Alissa Wahid. Oleh karena itu, dalam kongres ini, PBNU mengundang pemerintah untuk bersama-sama melihat persoalan dan menemukan jalan keluar atas masalah-masalah tersebut. PBNU juga berharap ada kolaborasi yang lebih jauh antara PBNU dengan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Alissa menambahkan bahwa selama ini PBNU telah menjalin kerja sama intensif dalam melakukan kerja-kerja yang menyasar keluarga, sepeti pencegahan stunting dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Rencananya acara itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof Pratikno karena kerja Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU) berkaitan erat dengan kementerian ini. &rdquo;Kami mengundang Menko PMK karena kerja-kerja kami sangat relate (terkait) dengan kementerian tersebut,&rdquo; kata Alissa. Secara rinci, Kongres Keluarga Maslahat NU 2025 akan diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus PBNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia, anggota Satuan Tugas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (Satgasnas GKMNU), dan undangan kemitraan.

PBNU akan menggelar Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Rencananya digelar pada 31 Januari - 2 Februari

Judi Online, Perceraian, Hingga Kekerasan Seksual Masih Jadi Ancaman Ketahanan Keluarga di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/pelantikan-pwnu-jatim-3784249870.jpg" alt="Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di kompleks Universitas Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di kompleks Universitas Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua jajaran NU untuk memperkuat konsolidasi internal pasca Pemilu serta Pilkada 2024. Gus Yahya mengemukakan bahwa momentum Pemilu dan Pilkada 2024 memang tidak bisa dihindari dan harus dilewati. Saat ini momentum itu sudah selesai dan sudah saatnya kembali berkonsentrasi untuk organisasi sehingga perlu dilakukan rekonsolidasi. &rdquo;Pemilu Presiden dan pilkada adalah momentum yang harus dilewati dan tidak bisa menghindar. Tapi harus ingat bahwa tujuan kita tidak terletak pemilu presiden, pemilu atau pilkada, tapi masa depan yang gemilang bagi NU. Setelah melewatinya sekarang waktunya kembali ke agenda organisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu melakukan rekonsolidasi,&rdquo; kata KH Yahya Cholil Staquf seperti dilansir dari Antara. KH Yahya Cholil Staquf dalam pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di kompleks Universitas Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Sabtu (30/11) malam, itu mengungkapkan bahwa telah memulai untuk konsolidasi internal dengan mengumpulkan seluruh PWNU se-Indonesia. Kegiatan tersebut juga mengeluarkan kesepakatan bersama yang juga dimuat dalam pernyataan bersama bahwa seluruh jajaran NU mulai dari PBNU, PWNU hingga pengurus ranting (tingkat desa) adalah satu. &rdquo;Kami senantiasa bersama, tidak terpisahkan, tidak mau diganggu karena kami punya tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Begitu juga dengan PWNU lain, sudah dilatih semua,&rdquo; ujar KH Yahya Cholil Staquf. Dia menegaskan, komitmen itu bukan hanya untuk kepentingan internal jamiyah NU tapi sudah menjadi bagian tekad bersama untuk berkontribusi di dalam konsolidasi nasional bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;Kita saksikan sejauh ini Presiden kuat untuk mengupayakan konsolidasi nasional menjadi satu bangsa yang memang dibutuhkan. Karena bangsa ini ada tantangan, ada masalah yang untuk menghadapinya, mengatasinya perlu keutuhan dari seluruh energi bangsa,&rdquo; tutur KH Yahya Cholil Staquf. Terkait dengan pelantikan PWNU Jatim, Gus Yahya mengatakan bahwa pelantikan PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029 adalah wujud pelaksanaan dari agenda fundamental yang sedang dilaksanakan PBNU. Yakni untuk validasi jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke bawah. &rdquo;Jadi, kalau ada pengurus PWNU tidak ada yang ikut baiat, tapi mengaku pengurus berarti palsu dan ini penting karena jamiyah ini harus terus menerus dipelihara konsolidasinya,&rdquo; terang KH Yahya Cholil Staquf. Dia mengingatkan tentang pentingnya konsolidasi jamiyah, yakni konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan, serta konsolidasi agenda. PBNU mempunyai rencana strategis nasional dan nantinya diolah untuk dijabarkan sebagai bekal dari rencana strategis dari PWNU, termasuk PWNU Jatim. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan, pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar'i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk Islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah. &rdquo;Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas (musyawarah nasional) atau Rakernas (rapat kerja nasional) PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar tidak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara,&rdquo; papar KH Miftachul Akhyar. Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz menambahkan, upaya menjaga kekompakan itu penting karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturahmi. Sebab, hikmah silaturahmi itu luar biasa yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmat yang lebih baik untuk masa depan. &rdquo;Presiden Prabowo sendiri yang menilai adanya paradoks di Indonesia, seperti sumber daya alam yang kaya tapi sumber daya manusia belum sejahtera, namun beliau menilai kebersamaan masyarakat itu penting untuk syarat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan demi kepentingan pribadi, tapi persatuan, kebersamaan dan ukhuwah,&rdquo; kata Gus Kikin, sapaan akrab KH Abdul Hakim Mahfudz. Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 itu di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Kegiatan tersebut dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU KH Mohammad Nuh, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia. Acara dihadiri Penjabat Sekda Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa serta para kader NU dari berbagai wilayah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua jajaran NU untuk memperkuat konsolidasi internal pasca Pemilu serta Pilkada 2024

PBNU Minta Jajaran NU Perkuat Konsolidasi Internal Pasca Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/WhatsApp-Image-2024-11-28-at-000116-1553184899.jpeg" alt="Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jawa Tengah. PWNU menilai pilkada berjalan dengan kondusivitas dan kedewasaan. Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abdul Ghaffar Rozin menyebutkan, proses demokrasi kali ini menjadi teladan bagi pelaksanaan politik yang sehat dan bermartabat. &rdquo;Partisipasi aktif dan kedewasaan yang ditunjukkan oleh kita semua telah menjadi contoh luar biasa dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat,&rdquo; ujar Abdul Ghaffar Rozin dalam pernyataannya. Dalam pilkada Jawa Tengah 2024, partisipasi masyarakat mengalami peningkatan. Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah (KPU Jateng) resmi menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur 2024 sebanyak 28.427.616 pemilih. Jumlah tersebut naik 138.203 pemilih dibandingkan DPT Pileg dan Pilpres 2024. PWNU Jateng juga menyampaikan terima kasih kepada aparatur negara, baik sipil maupun militer, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan keamanan di Jawa Tengah selama proses Pilkada. Suasana damai ini mencerminkan kematangan masyarakat dalam berdemokrasi. &rdquo;Pilkada kali ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah mampu berpolitik secara matang, menerima perbedaan pilihan dengan penuh kedewasaan dan keikhlasan. Setelah hasil ditetapkan, kita akan menerimanya dengan lapang dada demi kebaikan bersama,&rdquo; tutur Abdul Ghaffar Rozin. Dalam pernyataannya, Rozin mengingatkan pasangan calon yang terpilih untuk menjaga amanah yang diberikan rakyat. PWNU berharap pemimpin baru dapat memenuhi janji-janji kampanye mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas. &rdquo;Kami berharap pasangan terpilih mampu berkhidmat dengan bermartabat, merealisasikan janji-janji mereka sehingga masyarakat Jawa Tengah benar-benar merasakan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan,&rdquo; tandas Abdul Ghaffar Rozin. Rozin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan dalam membangun Jawa Tengah yang lebih baik. &rdquo;Mari kita bersatu, menjaga kerukunan, dan bersama-sama membangun Jawa Tengah yang lebih maju,&rdquo; ucap Abdul Ghaffar Rozin.

PWNU Jawa Tengah mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jawa Tengah. Pilkada berjalan dengan kondusivitas dan kedewasaan

PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/WhatsApp-Image-2024-10-27-at-192826-113051381.jpg" alt="Dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin dari kalangan NU. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin dari kalangan NU. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, terus meluas. Sejumlah forum serta acara keagamaan di Jawa Tengah diwarnai deklarasi dukungan dari para kiai, ulama, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan juga datang dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Tengah, sebagai wadah silaturahmi pendidikan madrasah diniyah. Rapat Koordinasi (Rakor) FKDT Zona Selatan di Wonosobo menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah, menjaga nilai-nilai agama, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat. &rdquo;FKDT memiliki tanggung jawab moral mendukung pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah dan kesejahteraan umat. Kami melihat pasangan Luthfi-Yasin memahami kebutuhan komunitas madrasah serta pentingnya pendidikan agama yang kuat,&rdquo; kata Sururi, tokoh NU dari Brebes. Rakor FKDT Zona Barat di Pondok Pesantren Salafiyah, Pemalang, juga diwarnai deklarasi dukungan serupa. Acara tersebut dimulai dengan istighosah dan doa bersama dipimpin Kiai Abdul Rohman, diikuti sambutan dari Ketua Umum DPP FKDT, KH Lukman Hakim. Selain di Wonosobo dan Pemalang, pernyataan dukungan juga disampaikan di Rakor FKDT Zona Timur, di Pondok Pesantren Al Ikhlas, Ungaran Barat, Semarang. Dukungan serupa muncul dari sekitar 20 kiai sepuh atau kiai khos dari berbagai wilayah di Jawa Tengah yang berkumpul di Semarang. Beberapa tokoh terkemuka yang hadir antara lain Gus Yusuf Khudlori (Tegalrejo, Magelang), Gus Rozin (Ketua PWNU Jawa Tengah), Kyai Badawi (Kudus), Kyai Afif (Kebumen), Gus Shohib (Pekalongan), dan Kyai Muharror (Blora). KH Mahfudz Hamid, Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Maron, Purworejo, menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang dapat menjaga nilai-nilai agama dan konsisten dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. &rdquo;Para kiai sepuh di sini sepakat bahwa dukungan ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga keberlanjutan kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai agama,&rdquo; ujar KH Mahfudz Hamid.

Dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wagub Jateng Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, terus meluas dari para kiai, ulama, dan tokoh NU.

Meluas, Dukungan Kiai NU dan Tokoh Pendidikan Jateng untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/1000680318-1730866837.jpg" alt="Ta" width="100%">
<figcaption>Ta</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) membentuk Kabinet Pelangi dalam kepengurusan PWNU Jatim 2024-2029. Mereka mendapatkan Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 2350/PB.01/A.II.01.44/99/09/2024 pada 9 September. &rdquo;Tidak mudah membentuk kabinet PWNU Jatim 2024-2029, karena kita mempertimbangkan adanya kebersamaan sesuai amanah Konferwil PWNU Jatim yang lalu, karena itu kita betul-betul mempertimbangkan regenerasi, kaderisasi, apresiasi, dan akomodasi daerah,&rdquo; kata KH Abdul Hakim Mahfudz dalam Ta'aruf PWNU Jatim 2024-2029 di Gedung PWNU, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), seperti dilansir dari Antara, Selasa (17/9). Dalam acara ta'aruf dan penyerahan SK PBNU yang dihadiri Rais Syuriyah PWNU Jatim 2024-2029 KH Anwar Manshur dan sejumlah Wakil Rais Syuriyah itu, Gus Kikin yang merupakan pengasuh Pesantren Tebuireng ke-8 (2020-sekarang) menjelaskan beberapa pertimbangan yang ada itu dibahas melalui musyawarah yang teliti. &rdquo;Untuk regenerasi dan kaderisasi, kami pertimbangan beberapa nama baru. Sedangkan untuk apresiasi dan akomodasi daerah dipertimbangkan melalui kebutuhan pembidangan kinerja ke depan,&rdquo; ujar KH Abdul Hakim Mahfudz dalam ta'aruf yang juga dihadiri beberapa Wakil Rais Syuriyah, seperti KH Abd. Matin Djawahir, KH Moh Hasan Mutawakkil, dan KH Agoes Ali Masyhuri. Menurut dia, nomenklatur pembidangan yang diprioritaskan antara lain keagamaan/dakwah, pendidikan/kebudayaan, organisasi/kelembagaan/ZIS, kaderisasi/SDM, pendampingan ekonomi umat, pemberdayaan pesantren, media/komunikasi, advokasi/HAM, saintek, lingkungan, dan kesehatan. &rdquo;Pembidangan itu bertujuan mengembalikan Jatim sebagai barometer NU dan merancang kerja nyata yang terukur-adaptif-produktif. Karena itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para pengurus syuriyah dan tanfidziyah untuk bergabung. Kita kembalikan NU 1926 yang akomodatif/pelangi, musyawarah/kebersamaan, pendampingan jamaah,&rdquo; papar KH Abdul Hakim Mahfudz. Sementara itu&nbsp;Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Abd. Matin Djawahir mewakili Rais Syuriyah KH Anwar Manshur menegaskan, NU bukan sekadar organisasi, tapi karomah dari Allah yang akan menjaga hingga kiamat, namun ikhtiar tetap harus ada. &rdquo;Ibarat perang Badar yang tetap harus ada sebagai ikhtiar, tapi kehendak Allah yang membuat jumlah kecil bisa menang, karena itu SK yang kita terima itu bukan anugerah tapi amanah dari Allah. Apalagi akhir-akhir ini ada tiga tantangan yakni fitnah NU versus PKB, fitnah NU versus Jatman/intern, dan fitnah NU versus Yaman/Habib,&rdquo; terang KH Abd. Matin Djawahir. &nbsp;SK Nomor 2350/PB.01/A.II.01.44/99/09/2024 itu ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Drs H Saifullah Yusuf, yang tanggal pengesahan pada 9 September 2024 hingga 9 September 2029. Komposisi dan personalia PWNU&nbsp;Jatim masa khidmat 2024-2029, yang terdiri atas Mustasyar (Dewan Penasihat), Syuriyah, A&rsquo;wan (Dewan Pakar), dan Tanfidziyah atau pengurus harian. SYURIYAH Rais: KH Anwar Manshur Wakil Rais: KH Abd Matin Djawahir Wakil Rais: KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah Wakil Rais: KH Agoes Ali Masyhuri Katib: H Ahsanul Haq TANFIDZIYAH Ketua: KH Kikin A Hakim Sekretaris: H Muhammad Faqih Bendahara: H Yoke Candra Katon

Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) membentuk Kabinet Pelangi dalam kepengurusan PWNU Jatim 2024-2029

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nahdlatul ulama

Berita Terkini