<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/IMG_1500JPG-692806503.jpg" alt="Ahmad Sahroni. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Sahroni. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan alasan penunjukan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI. Ia menegaskan, keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR.</p> <p>&ldquo;MKD kan sudah memutuskan. Jadi kalau memang sudah ditetapkan oleh pimpinan DPR di Komisi III, artinya di DPR terkait dengan putusan MKD sudah selesai. Ya, sudah selesai dijalani,&rdquo; kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/2).</p> <p>Saan kembali menegaskan bahwa partainya mengikuti sepenuhnya keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Termasuk soal sanksi enam bulan kepada Sahroni.</p> <p>&ldquo;Sekali lagi, kita mengikuti apa yang menjadi putusan MKD saja. Jadi kalau pimpinan DPR sudah menetapkan, berarti di MKD sudah tidak ada masalah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dengan pelantikan kembali Sahroni, Saan memastikan bahwa secara administratif maupun etik tidak ada lagi persoalan yang tersisa di MKD.</p> <p>&ldquo;Ya kan sudah dilantik. Sudah diizinkan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Selain faktor administratif, Saan menyebut pengalaman dan rekam jejak Sahroni menjadi pertimbangan utama. Ia menilai Sahroni memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk kembali memimpin Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum.</p> <p>&ldquo;Pak Sahroni memiliki pengalaman di Komisi III DPR RI. Selama dua periode menjadi pimpinan Komisi III, beliau menunjukkan kemampuan yang memadai. Karena itu, ketika ditetapkan kembali menjadi pimpinan, hal tersebut memang didasarkan pada pengalaman dan kapasitasnya,&rdquo; jelas Saan.</p> <p>Sebelumnya, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Penetapan itu disepakati dalam rapat pleno pelantikan Pimpinan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2).</p> <p>Sahroni menggantikan Rusdi Masse yang mundur dari Partai NasDem. Sebab, Rusdi Masse beralih menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).</p> <p>"Pimpinan Komisi III Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan, yang semula saudara Rusdi Masse Mappasessu digantikan Dr. H. Ahmad Sahroni, SE, M.Ikom," ucap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahroni menyampaikan terima kasih atas penetapannya menjadi Pimpinan Komisi III DPR. Sahroni turut menyinggung soal dirinya yang sempat disidangkan oleh MKD DPR RI, atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan tolol yang berujung pada penjarahan rumahnya di kawasan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara.</p> <p class="class-paragraph">"Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh berkenalan lagi ya. Di sini ada MKD yang telah menyidangkan saya, semoga saya menjadi lebih baik ke depannya," pungkasnya.</p>

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan alasan penunjukan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI.

NasDem Ungkap Alasan Kembalikan Posisi Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR: Pengalamannya Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/Sidang-MKD-2JPG-2638136981.jpg" alt="Dari kanan Anggota DPR nonaktif Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo dan Nafa Urbach mengikuti sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Pa" width="100%">
<figcaption>Dari kanan Anggota DPR nonaktif Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo dan Nafa Urbach mengikuti sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Pa</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Penetapan itu disepakati dalam rapat pleno pelantikan Pimpinan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2).</p> <p>Sahroni menggantikan Rusdi Masse yang mundur dari Partai NasDem. Sebab, Rusdi Masse beralih menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).</p> <p>"Pimpinan Komisi III Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan, yang semula saudara Rusdi Masse Mappasessu digantikan Dr. H. Ahmad Sahroni, SE, M.Ikom," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Dasco menanyakan kepada para anggota Komisi III DPR RI terkait pengangkatan Ahmad Sahroni.</p> <p>"Hari ini saudara Ahmad Sahroni akan ditetapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan saudara H. Rusdi Masse, untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada Anggota Komisi III DPR RI, apakah saudara Dr. H. Ahmad Sahroni, SE, M.Ikom dapat disetujui sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?" tanya Dasco.</p> <p>"Setuju," jawab para Anggota Komisi III DPR diiringi ketukan palu tanda persetujuan.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahroni menyampaikan terima kasih atas penetapan dirinya menjadi Pimpinan Komisi III DPR. Sahroni turut menyinggung soal dirinya yang sempat disidangkan oleh MKD DPR RI, atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan tolol yang berujung pada penjarahan rumahnya di kawasan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara.</p> <p>"Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh berkenalan lagi ya. Di sini ada MKD yang telah menyidangkan saya, semoga saya menjadi lebih baik ke depannya," pungkasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Sahroni awalnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Namun, pada Agustus 2025, ia dicopot dari jabatannya setelah pernyataan ungkap tolol yang berujung aksi demonstrasi di DPR dan menuai sorotan publik.</p> <p>Setelah itu, Sahroni dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR RI. Posisi Wakil Ketua Komisi III yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu.</p> <p>Belakangan, Rusdi menyatakan mundur dari Partai NasDem dan bergabung menjadi kader PSI. Namanya diumumkan secara resmi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29 Januari 2026 lalu.</p>

Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Penetapan itu disepakati dalam rapat pleno

Sempat Dicopot, Ahmad Sahroni Kembali jadi Wakil Ketua Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/845bdb2c-e2ad-4285-94e3-3aca2cd90284-2018598639.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melantik Muammar Gandi Rusdi sebagai Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Rabu (28/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melantik Muammar Gandi Rusdi sebagai Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Rabu (28/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memasang target ambisius bagi Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan (Sulsel) Muammar Gandi Rusdi. Target tersebut disampaikan Kaesang dalam pelantikan dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Sulsel&ndash;Sulbar di Hotel Claro Makassar, Rabu (28/1).</p> <p>Kaesang menegaskan, tidak ada ruang tawar-menawar terkait target PSI di Sulsel pada Pemilu 2029. Ia meminta agar PSI mampu menjadi partai pemenang di wilayah tersebut.</p> <p>&ldquo;Khusus Sulsel, Mas Gandi, saya cuma punya satu permintaan. Saya ingin PSI menjadi pemenang di Sulsel,&rdquo; kata Kaesang dalam orasi politiknya.</p> <p>Untuk mewujudkan target tersebut, Kaesang meminta seluruh jajaran pengurus bekerja maksimal memenangkan PSI pada Pemilu 2029.</p> <p>&ldquo;Tidak ada alasan. Saya minta seluruh teman-teman di sini, kita menangkan PSI di 2029 di Sulsel,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menyinggung rencana bergabungnya mantan Ketua DPW Partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu, ke PSI. Rusdi Masse diketahui merupakan ayah dari Muammar Gandi Rusdi.</p> <p>Menurut Kaesang, kehadiran Rusdi Masse berpotensi menggerus basis kekuatan Partai NasDem di Sulsel.</p> <p>&ldquo;Bisa lebih, geser yang sebelah (Partai NasDem). Komandannya kan segera geser,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Kaesang optimistis, PSI dapat meraih sedikitnya tiga kursi DPR RI dari Sulsel pada Pemilu 2029, dengan target satu kursi di setiap daerah pemilihan.</p> <p>&ldquo;Satu tiap dapil. Berarti tiga dari Sulsel,&rdquo; harapnya.</p> <p>Selain target elektoral, Kaesang menekankan pentingnya peran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai ujung tombak partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.</p> <p>&ldquo;Ujung tombak partai ini bukan saya atau DPP, bahkan bukan DPW. Tapi teman-teman di DPC,&rdquo; ucapnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Gandi Rusdi menyatakan kesiapannya membesarkan PSI dan memenangkan Pemilu 2029 di Sulsel.</p> <p>&ldquo;Kami tidak ingin hanya menjadi peserta Pemilu. Kami ingin menjadi pemenang di Sulsel,&rdquo; tegas Gandi.</p> <p>Putra Rusdi Masse tersebut menegaskan, kepengurusan PSI Sulsel di bawah kepemimpinannya akan bekerja serius dan tidak mengecewakan Ketua Umum. Ia menilai semangat belajar serta keterbukaan terhadap arahan DPP menjadi kunci penguatan partai ke depan.</p> <p>&ldquo;Insya Allah PSI Sulawesi Selatan tidak akan mempermalukan Ketua Umum,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kaesang targetkan PSI Sulsel menang Pemilu 2029 dengan anak Rusdi Masse sebagai Ketua DPW. PSI siap geser basis NasDem.

Anak Rusdi Masse jadi Ketua DPW PSI Sulsel, Kaesang Ambisi Geser Basis NasDem

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/d05facc5-7dfc-45d2-bf37-0812c3e3600b-3833752120.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan kepada para kadernya agar meningkatkan komitmen dalam upaya membawa perubahan bagi bangsa. Hal ini menyusul usia partai yang telah memasuki 14 tahun.</p> <p>&ldquo;Ya, kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama sebagai institusi partai politik yang ada di negeri ini. Dengan seluruh dinamika perjalanan kehidupan yang telah dilalui&rdquo; ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).</p> <p>Paloh menyampaikan, rangkaian HUT ke-14 partai sudah berjalan selama sebulan terakhir. Berbagai kegiatan sosial diselenggarakan untuk masyarakat di berbagai daerah Indonesia.</p> <p>&ldquo;Dan beberapa program di dalam mensyukuri hari jadi ke-14 tahun, seperti yang telah didapatkan oleh Ketua Panitia tadi. Sejak 1 bulan yang lalu telah ada kegiatan-kegiatan bakti sosial dari mulai donor darah, termasuk pembagian sembako, dan berbagai aktivitas sosial lainnya yang dilakukan,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Melalui kegiatan sosial ini, NasDem ingin menunjukan kontribusi nyata untuk masyarakat. Para kader harus mendekatkan diri kepada rakyat sebagai bentuk pengabdian.</p> <p>&ldquo;Itu memang merupakan suatu kebijakan yang memang kita sadari sekali adalah bagian daripada peran dan partisipasi kehadiran kita sebagai institusi partai politik untuk memberikan sedikit banyaknya, ya kan, beberapa arti kemudahan yang kita peroleh untuk bisa dirasakan dan diperoleh oleh para kader maupun anggota masyarakat secara luas,&rdquo;&nbsp;jelasnya.</p> <p>Terkait dengan perayaan HUT yang dilaksanakan secara sederhana, Paloh menilai hal tersebut mencerminkan sikap partai yang tetap rendah hati namun penuh semangat perjuangan.</p> <p>&ldquo;Memang kita maksudkan inilah suasana kita. Nah, suasana yang memang kita pikir, walaupun dalam suasana sederhana seperti ini, tidak kurang artinya betapa kita bersyukur dan bersukahati karena kita telah seperti apa yang saya katakan bisa mencapai seperti apa yang telah kita capai pada hari ini,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Mantan politikus partai Golkar itu mengatakan, perjuangan bangsa saat ini penuh dengan tantangan. NasDem berkomitmen untuk membawa perubahan sebagai cita-cita perjuangan politiknya.</p> <p>&ldquo;Perjuangan itu sendiri yang memang bagi kita mengambil tema tetap konsisten dalam arus membawa gerakan arus perubahan itu menginspirasi tidak hanya bagi para kader NasDem untuk bisa benar-benar merasakan denyut nadi arti misi perjuangan besarnya partai ini dan memberikan arti, implikasi, konsekuensi yang mereka harus jalankan sebagai kader dan anggota partai ini,&rdquo; tandasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Surya Paloh menekankan kepada para kadernya agar meningkatkan komitmen dalam upaya membawa perubahan bagi bangsa.

HUT ke-14 NasDem Digelar Sederhana, Surya Paloh Tekankan Tetap Rendah Hati dan Gaungkan Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/IMG_20250701_105613-364932899.jpg" alt="Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat (kiri) bersama Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat. (ANTARA/HO-NasDem)" width="100%">
<figcaption>Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat (kiri) bersama Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat. (ANTARA/HO-NasDem)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat mendukung rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto, karena pertimbangan jejak sejarah serta kontribusinya terhadap pembangunan bangsa.</p> <p>Menurut dia, setiap tokoh bangsa memiliki jejak pengabdian yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi masyarakat untuk melihat rencana ini secara arif dan tidak terjebak pada penilaian yang sempit.</p> <p>&ldquo;Dalam konteks itu, kita perlu menilai secara objektif peran Presiden Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,&rdquo; kata Viktor di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (30/10).</p> <p>Dia mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang arif dalam menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara. Setiap era, kata dia, memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara.</p> <p>Pada masa kepemimpinan Soeharto, menurut dia, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan signifikan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Namun, dia juga mengakui bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna.</p> <p>&ldquo;Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan hari ini,&rdquo; kata dia.</p> <p>Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa penetapan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan komprehensif, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga moral, historis, dan kontribusi nyata terhadap bangsa.</p> <p>Ia berharap, proses itu menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat rekonsiliasi sejarah dan menumbuhkan semangat kebangsaan yang inklusif.</p> <p>&ldquo;Kita perlu memandang masa lalu sebagai cermin. Dari sana, kita bisa melangkah dengan lebih dewasa dalam membangun masa depan,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.</p>

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat mendukung rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena kontribusinya.

NasDem Dukung Wacana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Karena Dinilai Membangun Fondasi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/IMG-20251026-WA0002-758294691.jpg" alt="Partai NasDem menggelar pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Partai NasDem menggelar pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai NasDem menggelar pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, serta asam urat, tiga penyakit metabolik yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dulu penyakit gula, kolesterol, dan asam urat dikenal sebagai penyakit orang tua. Kini justru banyak diderita kalangan muda produktif akibat pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak minuman manis, makanan cepat saji, dan kurang bergerak,&rdquo; ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa, Minggu (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data International Diabetes Federation (IDF) menunjukkan, lebih dari 20 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes, dan tren peningkatannya kini paling cepat terjadi pada usia 20&ndash;40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Kesehatan mencatat, 35 persen masyarakat usia produktif memiliki kadar kolesterol tinggi. Sekitar 1 dari 5 orang muda sudah menunjukkan tanda-tanda pra-diabetes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016749430/bakal-gandeng-hacker-perbaiki-sistem-coretax-milik-djp-menkeu-purbaya-mereka-jago-ditakutin-di-dunia">Bakal Gandeng Hacker Perbaiki Sistem Coretax Milik DJP, Menkeu Purbaya: Mereka Jago, Ditakutin di Dunia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Prokes NasDem, Cashtry Meher mengatakan, fenomena ini erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang serba instan dan tinggi gula. Selain itu, konsumsi minuman berpemanis, kopi susu kekinian, hingga camilan berkalori tinggi tanpa diimbangi aktivitas fisik menjadi salaj satu penyumbang besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 70 persen rakyat Indonesia belum pernah memeriksakan kesehatannya secara rutin. Padahal tiga dari lima penyebab kematian terbesar yaitu hipertensi - diabetes - jantung, bisa dicegah bila dideteksi lebih dini,&rdquo; ungkap Cashtry.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kegiatan pemeriksaan gratis ini, NasDem berharap bisa membantu masyarakat menjaga kesehatan. Sehingga bisa segera ditangani bilamana ditemukan mengidap penyakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hari ini, di tempat ini, kita tidak menunggu rumah sakit penuh tapi kita justru mendatangi rakyat, dengan membawa pelayanan kesehatan langsung ke jantung masyarakat. Inilah politik yang sesungguhnya,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, yaitu Cek Kesehatan Gratis masyarakat di seluruh Puskesmas. Aksi kemanusiaan ini sebagai salah satu rangkaian HUT ke-14 Partai NasDem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi yang digelar di kantor DPP NasDem ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, dari masyarakat umum, seperti sopir ojol. Selain cek kesehatan dan pengobatan gratis, peserta juga mendapatkan bingkisan sembako berisi minyak dan beras.</div>

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, serta asam urat - tiga penyakit metabolik yang kini menjadi ancaman nyata.

Diabetes hingga Kolesterol Mulai Serang Usia Muda, NasDem Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/IMG-20251026-WA0001-4133146388.jpg" alt="Kapoksi Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapoksi Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai NasDem bakti sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, di Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-14 Partai NasDem. Bakti sosial ini menggambarkan komitmen partai terhadap gerakan kemanusiaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain membagikan sembako ini, NasDem ingin menyampaikan pesan moral tentang kemanusiaan. Sebab, manusia harus menghormati dan merawat lansia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita tidak sedang berbuat baik, kita sedang menunaikan utang moral bangsa kepada mereka yang sudah bekerja, membayar pajak, dan membesarkan negeri ini. Perhatian pemerintah terhadap Lansia untuk saat ini sudah cukup baik, tetapi harus lebih dimaksimalkan lagi," kata Kapoksi Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erna mengatakan, data BPS dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 2025 jumlah lansia Indonesia mencapai 33 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari populasi nasional. Sementara angka harapan hidup naik menjadi 73,9 tahun, peningkatan usia ini belum diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan dukungan sosial yang memadai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016748848/mengukur-kecerdasan-emosional-anda-inilah-12-ungkapan-yang-tidak-pernah-diucapkan-oleh-orang-cerdas-emosional">Mengukur Kecerdasan Emosional Anda, Inilah 12 Ungkapan yang Tidak Pernah Diucapkan Oleh Orang Cerdas Emosional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain bantuan sosial ke panti wredha, aksi sosial Partai NasDem juga menyalirkan bentuannya ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Cipayung, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bakti Sosial Partai Nasdem ke-14 tahun ini adalah bentuk konsistensi untuk terus berbakti untuk masyarakat di lingkungan yang kecil sekalipun. Dan kami bersepakat dari Partai Nasdem di DKI Jakarta, mengangkat satu anak untuk kita biayai dan kita urus, karena kebetulan anak tersebut difabel," tambah Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kegiatan ini, NasDem menyerukan agar perhatian terhadap lansia dan anak-anak panti sosial tidak berhenti pada belas kasihan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan publik yang nyata, berkeadilan, dan berkelanjutan. NasDem menegaskan bahwa politik kemanusiaan harus menjadi fondasi utama pembangunan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

NasDem ingin menyampaikan pesan moral tentang kemanusiaan. Sebab, manusia harus menghormati dan merawat lansia.

Perhatikan Nasib Lansia, NasDem: Kita Tunaikan Utang Moral Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/ObPruimOWkHVcVV2PHoyBT77VoKVGLAruaY1ewel-2398840275.jpg" alt="Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ahmad Ali didapuk menjabat sebagai Ketua Harian DPP PSI.&nbsp;</p> <p>Ahmad Ali mengungkapkan alasan dirinya bergabung menjadi kader PSI. Menurutnya, partai pimpinan Kaesang Pangarep itu merupakan partai masa depan.</p> <p>&ldquo;Bagi saya, PSI ini partai masa depan,&rdquo; kata Ahmad Ali di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).</p> <p>Meski telah menjadi kader PSI, Ahmad Ali mengaku belum sempat mengajukan surat pengunduran diri dari Partai NasDem. Namun, ia menegaskan keanggotaannya otomatis di Partai NasDem gugur.</p> <p>&ldquo;Seseorang itu kan tidak boleh punya KTA ganda. Hari ini ketika saya ber-KTA PSI, maka keanggotaan saya di NasDem gugur,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Saat disinggung soal kemungkinan menyerahkan surat pengunduran diri, Ahmad Ali menegaskan hal itu tidak lagi diperlukan. Ia juga belum mengetahui respons Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, terkait kepindahannya.</p> <p>&ldquo;Saya enggak tahu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski demikian, Ahmad Ali memastikan hubungannya dengan Surya Paloh tetap harmonis. Ia pun menyebut Surya Paloh sebagai orang tua sekaligus guru baginya.</p> <p>&ldquo;Apapun, sampai hari ini hubungan saya dengan Pak Surya baik-baik saja. Beliau kakak, orang tua, sekaligus guru saya. Bahwa kemudian berbeda partai, itu hal yang biasa saja,&rdquo; pungkasnya.</p>

Mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ahmad Ali jadi Ketua Harian DPP PSI, Ngaku Belum Pamit ke Surya Paloh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/HqUrXUPBpeeNlASaZUoGA3nkSULZIIyLJtxrarM9-3880249008.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Satori. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Satori. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai NasDem, Satori (ST), dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9).</p> <p>&ldquo;Benar, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ST dalam perkara dugaan TPK penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia dan OJK,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo.</p> <p>Dalam pengusutan kasus ini, Satori telah menyandang status tersangka, bersama politikus Partai Gerindra, Heri Gunawan (HG). Namun, lembaga antirasuah belum melakukan penahanan terhadap keduanya.</p> <p>Budi menuturkan, dalam rangkaian penyidikan, penyidik KPK menyita sejumlah aset berupa kendaraan roda empat milik Satori. Aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Penyidik juga telah mengamankan sejumlah kendaraan bermotor roda 4 dari Sdr. ST, yang diduga diperoleh dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut,&rdquo; ucap Budi.</p> <p>Setidaknya, ada 15 mobil yang disita penyidik dari Satori di beberapa lokasi, termasuk di Cirebon, Jawa Barat. Rinciannya meliputi 3 unit Toyota Fortuner, 2 unit Mitsubishi Pajero, 1 unit Toyota Camry, 2 unit Honda Brio, 3 unit Toyota Innova, 1 unit Toyota Yaris, 1 unit Mitsubishi Xpander, 1 unit Honda HR-V, dan 1 unit Toyota Alphard.</p> <p>&ldquo;Penyidik masih akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait atau merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini, yang tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian maupun langkah awal untuk optimalisasi asset recovery,&rdquo; ujar Budi.</p> <p>Berdasarkan temuan penyidik, Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar. Uang itu diduga berasal dari beberapa sumber, di antaranya Rp 6,26 miliar dari kegiatan PSBI Bank Indonesia, Rp 7,64 miliar dari program Penyuluhan Keuangan OJK, dan Rp 1,94 miliar.</p> <p>Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening pribadi melalui yayasan yang dikelolanya dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian aset, kendaraan, hingga pembangunan rumah makan.</p> <p>Sementara, Satori diduga menerima dana senilai Rp 12,52 miliar, dengan rincian Rp 6,30 miliar dari PSBI BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, dan Rp 1,04 miliar.</p> <p>Satori diduga menyamarkan dana tersebut melalui transaksi deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, serta pembelian kendaraan dan aset lainnya, bahkan dengan meminta bantuan bank daerah untuk menyamarkan transaksi.</p> <p>Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Keduanya juga dijerat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</p>

KPK periksa Satori, politikus NasDem, dalam kasus korupsi CSR BI dan OJK, sita 15 mobil sebagai barang bukti.

KPK Periksa Politikus NasDem Satori Terkait Dugaan Korupsi CSR BI dan OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mkd-mandek-kasus-viktor-laiskodat-diam-di-tempat_m_171255.jpeg" alt="Ketua Frkasi Nasdem Viktor Laiskodat." width="100%">
<figcaption>Ketua Frkasi Nasdem Viktor Laiskodat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai NasDem meminta DPR RI menghentikan sementara pemberian gaji tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat kepada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Langkah ini menyusul keduanya sudah dinonaktifkan partai sebagai anggota parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,&rdquo; kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat di Jakarta, Selasa (2/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viktor menyampaikan, penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem. Nantinya akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016520249/viral-tagar-frommalaysiatoindonesia-gerakan-solidaritas-lintas-negara-untuk-ojol-indonesia">Viral Tagar #fromMalaysiatoIndonesia: Gerakan Solidaritas Lintas Negara untuk Ojol Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Fraksi NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif. Sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,&rdquo; pungkas Victor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem. Hal tersebut tertuang dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hermawi F. Taslim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar itu disampaikan usai gelombang aksi massa yang berujung pada penjarahan kediaman kedua politikus Partai NasDem tersebut. Keduanya dinonaktifkan sebagai Anggota DPR, terhitung sejak Senin (1/9) besok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Hermawi Taslim dalam siaran pers, Minggu (31/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hermawi menegaskan, keputusan itu merupakan bentuk tanggung jawab Partai NasDem dalam menjaga marwah perjuangan politik yang berlandaskan aspirasi rakyat. Ia menyatakan, setiap langkah partai harus tetap berpijak pada nilai-nilai kerakyatan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.</div>

Partai NasDem meminta DPR RI menghentikan sementara pemberian gaji tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat kepada Sahroni dan Nafa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nasdem

Berita Terkini