<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa penggabungan layanan pos komersial dengan layanan pengantaran berbasis permintaan merupakan strategi nyata untuk menurunkan ongkos logistik nasional yang saat ini masih berada di atas 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menjelaskan, kinerja sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,98 persen, bahkan mendekati 9 persen pada triwulan I 2025. Sektor ini juga berperan besar dalam perekonomian karena menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan menangani sekitar 7 juta paket setiap hari.
&ldquo;Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital,&rdquo; ujarnya dalam Focus Group Discussion bertema Regulasi Pos dan Peran Layanan Pengantaran Berbasis Permintaan yang diselenggarakan idEA di Jakarta Pusat, dikutip Minggu (1/3
Menurut Nezar, tingginya biaya logistik berimbas langsung pada harga jual barang, daya saing pelaku UMKM, hingga ongkos kirim yang harus ditanggung masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi sistem logistik serta penerapan konsep smart logistics dinilai sebagai langkah yang tidak bisa ditunda.
Ia menambahkan, melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial, pemerintah melakukan pembenahan peran layanan pos dalam rantai pasok e-commerce nasional. Pos kini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar barang, melainkan juga sebagai pengonsolidasi jaringan, penjaga standar operasional, sekaligus pengendali mutu layanan.
Sementara itu, layanan pengantaran berbasis permintaan dinilai memiliki keunggulan dalam memperkuat tahapan first mile dan last mile yang membutuhkan kecepatan serta fleksibilitas tinggi di lapangan.
&ldquo;Keberadaan layanan pengantaran berbasis permintaan ini sangat nyata dan kita tidak bisa abai dengan keberadaannya dan juga kontribusinya yang sudah memperlancar, sudah membangkitkan dinamika ekonomi digital,&rdquo; kata Nezar.
Ia menegaskan bahwa integrasi kedua model tersebut dirancang agar saling melengkapi. Layanan pos membangun fondasi sistem dan tata kelola, sedangkan layanan berbasis permintaan menghadirkan respons cepat sesuai kebutuhan pasar. Skema ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi, mempercepat proses pengiriman, sekaligus menjaga keberlangsungan jutaan tenaga kerja di sektor tersebut.
Nezar juga menyoroti pentingnya penerapan level playing field melalui mekanisme pengawasan yang transparan serta pemanfaatan bersama infrastruktur. Kebijakan ini, menurutnya, akan memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri besar, UMKM, hingga para pekerja pengantaran.
&ldquo;Kita mengharapkan adanya feedback dari teman-teman pelaku industri sehingga nanti dalam melakukan formulasi kebijakan itu bisa mengakomodasi semua stakeholders yang ada dan juga bisa memberikan solusi yang adil,&rdquo; tuturnya.
Ke depan, Kementerian Komdigi membuka peluang dialog lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi dan pengaturan tarif. Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien sehingga harga barang lebih terkendali, daya saing UMKM meningkat, serta masyarakat memperoleh layanan pengiriman yang cepat dengan biaya yang wajar.
&nbsp;

Komdigi dorong integrasi pos dan kurir digital untuk tekan ongkos kirim dan tingkatkan daya saing UMKM.

Komdigi Dorong Integrasi Pos dan Kurir Digital, Targetkan Ongkos Kirim Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/28/IMG_9754-2269948733.jpeg" alt="Ilustrasi ilmuwan mengoperasikan simulasi komputasi AI untuk meneliti dan mengembangkan kecerdasan buatan. (Freepik/DC Studio) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ilmuwan mengoperasikan simulasi komputasi AI untuk meneliti dan mengembangkan kecerdasan buatan. (Freepik/DC Studio) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengembangkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang berfokus pada kepentingan publik serta pembangunan sosial dalam ajang India AI Impact Summit 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, Kamis (19/2). Pada forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia berpartisipasi bersama sejumlah negara dari kawasan Global South, seperti Togo dan Mesir, dalam sesi diskusi panel yang mengulas strategi negara berkembang dalam mengarahkan pemanfaatan AI agar memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Kehadiran Indonesia dalam diskusi ini mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola teknologi global. Negara-negara Global South kini tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai mengambil peran dalam menentukan arah perkembangan AI di tingkat internasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan, dampak global AI saat ini baru mencapai tingkat &ldquo;enam dari sepuluh&rdquo;. Ia menilai bahwa kemajuan teknologi tersebut harus diimbangi dengan upaya pemerataan manfaat, terutama bagi masyarakat di negara berkembang. Indonesia menyoroti bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada pengembangan teknologi AI yang semakin maju, tetapi juga pada kemampuannya dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal. &ldquo;Transformasi digital tidak cukup berhenti pada penyediaan infrastruktur. Yang dibutuhkan adalah akses yang bermakna (meaningful access), sehingga teknologi benar-benar menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat,&rdquo; ungkap Nezar. Dalam diskusi bersama negara-negara Global South, delegasi dari Togo menekankan pentingnya peningkatan kapasitas talenta digital serta kesiapan institusi publik untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab. Sementara itu, perwakilan Mesir menyoroti urgensi pembentukan kerangka tata kelola AI yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan masyarakat serta kedaulatan data nasional. Indonesia juga membagikan pengalamannya sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang beragam, di mana konektivitas digital menjadi faktor penting dalam pemerataan layanan publik. Dengan lebih dari 80 persen populasi telah memiliki akses internet, fokus pembangunan digital nasional kini beralih dari perluasan jangkauan menuju optimalisasi pemanfaatan teknologi, termasuk AI untuk mendukung layanan publik dan pembangunan sosial. India AI Impact Summit 2026 menjadi momentum strategis bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat kerja sama global dalam menciptakan AI yang inklusif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan publik. Forum ini juga mendorong pengembangan AI sebagai public good, yakni teknologi yang tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial serta keadilan digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi global, Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan AI pada akhirnya tidak diukur dari kecanggihan teknologi semata, tetapi dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia tekankan komitmen kembangkan AI berfokus manfaat sosial. Wamenkomdigi Nezar Patria sebut dampak AI baru 6 dari 10.

Pemanfaatan AI Harus Seimbang dengan Manfaat bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/07/FotoJet-7-1092820721.jpg" alt="Ilustrasi AI di segala bidang (Dok. Forbes)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI di segala bidang (Dok. Forbes)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) masih punya potensi memberi informasi keliru, bias, bahkan potensi terpapar manipulasi data. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria,&nbsp;mutu dan keamanan data yang baik merupakan kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko AI tersebut. Saat ini, yang perlu diwaspadai adalah data poisoning alias menyuntikkan data berbahaya pada AI. Praktik data poisoning berpotensi merusak sistem AI dan berdampak langsung pada publik. Mulai dari kesalahan dalam pengambilan keputusan otomatis hingga penyalahgunaan data pribadi. &ldquo;Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kita bicarakan pada hari ini menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting,&rdquo; terang Nezar dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/2). Dia mengajak publik untuk fokus pada tiga aspek. pertama adalah kualitas&nbsp;dataset yang digunakan. Data yang tidak bersih, tidak terstandar, atau tidak terverifikasi berisiko menghasilkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat luas. &ldquo;AI sangat rawan untuk menjadi kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya (akibat) data yang tidak bersih,&rdquo; tegasnya. berikutnya adalah regulasi yang adaptif, yakni aturan yang mampu menjaga privasi dan etika sekaligus tetap memberi ruang bagi inovasi untuk berkembang. &ldquo;Regulasi kita harus adaptif, harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak menghambat inovasi-inovasi,&rdquo; jelasnya. Prinsipnya, antara antara perlindungan dan pertumbuhan harus seimbang serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital. Aspek terakhir adalah penyusunan standar manajemen data yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Standar tersebut diperlukan agar dataset yang dipakai dalam pengembangan AI benar-benar bersih, relevan, serta representatif. &ldquo;Di sini penting sekali pertemuan kita pagi ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang bagaimana standar manajemen data. DAMA saya kira bisa membantu di sini, yang bisa melibatkan sektor publik dan juga privat,&rdquo; katanya. Nezar&nbsp;menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi mutakhir bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola prosesnya. &ldquo;Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja,&rdquo; tegasnya. Komdigi pun membuka peluang kolaborasi yang lebih luas guna memperkuat tata kelola data nasional. Upaya ini dinilai krusial agar pengembangan AI di Indonesia berlangsung secara aman, akurat, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. &nbsp;

Wamenkomdigi Nezar Patriaingatkan bahaya data poisoning pada AI. Mutu data dan regulasi kuat penting untuk cegah risiko keamanan AI.

Waspada Data Poisoning yang Bisa Bikin Kacau AI, Wamenkomdigi Nezar Patria Ingatkan Jaga Dataset

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menjadi salah satu referensi penting bagi Malaysia dalam menyusun aturan pembatasan usia anak di platform digital, terutama media sosial. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi Malaysia YB Teo Nie Ching saat melakukan kunjungan audiensi yang diterima oleh Wamenkomdigi Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (10/2). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pendekatan Indonesia yang dinilai lebih rinci dan adaptif dalam menetapkan batas usia anak sesuai dengan karakteristik masing-masing platform. &ldquo;Kami memperhatikan arahan dari Ibu Meutya (Menkomdigi Meutya Hafid) bahwa akan menetapkan batasan usia yang berbeda untuk platform media sosial yang berbeda. Saya sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami mekanisme dan pendekatan yang akan Anda lakukan,&rdquo; ungkap YB Teo Nie Ching. Ia menjelaskan, pemerintah Malaysia sebelumnya telah mengumumkan kebijakan batas minimum usia 16 tahun bagi anak untuk dapat menggunakan media sosial. Dengan ketentuan tersebut, anak di bawah 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun di seluruh platform media sosial. Saat ini, Malaysia tengah menjalankan regulatory sandbox atau uji coba regulasi dengan menggandeng para penyedia platform digital. Melalui skema tersebut, platform diberi keleluasaan untuk menerapkan berbagai metode verifikasi usia. &ldquo;Dalam skema tersebut, platform diperkenankan menggunakan berbagai metode verifikasi usia, antara lain kartu identitas nasional Malaysia, paspor, serta MyDigital ID, yaitu sistem identitas digital nasional Malaysia,&rdquo; jelasnya. Selain itu, pemerintah Malaysia juga membuka peluang bagi platform untuk mengusulkan teknologi alternatif yang dinilai mampu memastikan proses verifikasi usia berjalan efektif. &ldquo;Melalui sandbox ini, kami ingin menguji mekanisme mana yang paling efektif dan memberikan hasil terbaik. Kami berharap proses ini dapat diselesaikan pada paruh pertama tahun ini, sehingga mulai Juli pembatasan usia dapat diberlakukan dan platform wajib melakukan verifikasi usia pengguna,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan bahwa PP TUNAS yang mengusung slogan Tunggu Anak Siap dirancang sebagai kebijakan komprehensif guna menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Regulasi ini juga dinilai membuka peluang kerja sama yang lebih luas di tingkat regional. Menurutnya, Indonesia melihat potensi besar kolaborasi dengan Malaysia melalui pertukaran pengalaman, berbagi praktik terbaik, serta saling belajar dalam pengelolaan tata kelola digital. &ldquo;Secara khusus, kami menyambut baik kolaborasi yang lebih erat di beberapa bidang utama, khususnya perlindungan anak daring yang merupakan tanggung jawab bersama. Kami anggap (PP TUNAS) sangat serius untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan belajar dengan aman di dunia digital,&rdquo; tegas Wamen Nezar. Ia juga menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi prioritas bersama kedua negara, demi memastikan generasi muda dapat berkembang dan belajar secara aman di tengah ekosistem digital yang terus berkembang. &ldquo;Kami yakin bahwa melalui dialog terbuka dan kerja sama, Indonesia dan Malaysia dapat memberikan contoh kuat tentang kemitraan regional di era digital. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperdalam kolaborasi menuju masa depan yang ditandai dengan inovasi, saling percaya, dan kemakmuran bersama,&rdquo; tandasnya.

PP TUNAS jadi acuan Malaysia batasi usia anak di media sosial dengan verifikasi usia. Simak skema dan kolaborasi digital Indonesia-Malaysia.

Malaysia Berguru ke Indonesia Cara Batasi Usia Anak Bermedsos

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan pentingnya menjaga prinsip dasar jurnalisme di tengah derasnya disrupsi teknologi digital, khususnya dengan hadirnya Artificial Intelligence (AI). Sebab, kehadiran AI tak dipungkiri memengaruhi ekosistem media dan produksi informasi. Pernyataan itu disampaikan Nezar Patria dalam acara rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Aston Hotel, Serang, Banten, Minggu (8/2). &ldquo;Antara lain saya sampaikan juga bahwa ada satu hal yang harus dijaga, di sini di tengah disrupsi teknologi yang sangat masif ini ya, terutama dengan teknologi baru seperti Artificial Intelligence, yaitu bagaimana jurnalisme itu tetap bisa berpegang pada prinsip-prinsip dasar, antara lain menjaga yang namanya akurasi ya,&rdquo; kata Nezar Patria. Ia menekankan, akurasi menjadi nilai penting dalam sebuah pemberitaan yang tidak bisa ditawar, terutama di tengah maraknya disinformasi dan misinformasi yang beredar luas di ruang digital. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. &ldquo;Agar bisa mengimbangi banjir informasi yang dalam hal ini kita melihat banyaknya informasi yang terdistorsi dengan misinformasi dan disinformasi,&rdquo; tegasnya. Nezar juga menjelaskan, dalam membangun jurnalisme berkualitas diperlukan dukungan ekosistem yang kuat dan kolaboratif. Ekosistem tersebut mencakup industri media, jurnalis, serta platform digital yang menjadi sarana distribusi konten kepada publik. &ldquo;Nah, bagaimana jurnalisme berkualitas ini bisa dibangun? Dibutuhkan satu ekosistem baik dari industri media, para jurnalis tentu saja, berikut dengan platform-platform digital yang selama ini menjadi pengantar atau menjadi wadah ya di mana konten-konten itu bisa didistribusikan,&rdquo; jelasnya. Ia pun memastikan, pemerintah berperab dalam mendukung terciptanya ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong praktik jurnalisme yang berpegang pada etika dan profesionalisme. &ldquo;Dalam hal ini pemerintah mendukung terbentuknya satu ekosistem media yang sehat ya dan mendukung jurnalisme yang berkualitas,&rdquo; tuturnya. Lebih jauh, ia mengingatkan agar pemanfaatan AI tidak membuat kinerja jurnalistik kehilangan peran sentralnya dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti. &ldquo;Jadi kita tidak terserap habis ke dalam Artificial Intelligence ini, tapi kita mengambil jarak, membuatnya sebagai tools untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita,&rdquo; ucap Nezar. Lebih lanjut, Nezar menekankan pentingnya keterampilan verifikasi dalam dunia jurnalisme profesional. Kemampuan tersebut menjadi pembeda utama antara produk jurnalistik yang dikerjakan manusia dengan konten yang sepenuhnya dihasilkan oleh generative AI. &ldquo;Demikian juga di dunia jurnalisme saya kira keterampilan verifikasi yang dimiliki oleh jurnalisme ya, oleh para jurnalis yang terlatih dalam jurnalisme yang profesional, nah ini penting sekali karena AI tidak akan melakukan verifikasi kalau Anda tidak memintanya. Nah, jadi insting untuk melakukan verifikasi, ini saya kira yang membedakan produk-produk jurnalisme yang dibuat oleh generative AI dengan produk-produk yang dikendalikan secara penuh oleh manusia," pungkasnya.

Wamenkomdigi tegas soal disrupsi teknologi dan AI. Akurasi dan verifikasi tetap jadi nilai utama dalam kinerja jurnalistik di era digital.

Wamenkomdigi Tekankan Disrupsi Teknologi Tak Kaburkan Nilai Akurasi terhadap Kinerja Jurnalistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/yGWlKiZuINZtOXBSTHghNDObBMFeZjcpHR9KLjOT-1-3295253486.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (dua dari kiri ). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (dua dari kiri ). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya perlindungan anak di ruang digital masih menghadapi problem serius. salah satunya adalah upaya&nbsp;pemalsuan&nbsp;usia agar anak-anak bisa mengakses konten digital. Aksi pemalsuan usia ini jadi sorotan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, karena terkait erat dengan perlindungan anak di ruang digital yang kian kompleks. Ia mengungkapkan bahwa praktik pemalsuan usia masih jamak dilakukan anak-anak saat membuat akun di berbagai platform digital, semata-mata untuk melewati batasan umur yang diberlakukan sistem. Situasi ini, menurut Nezar, menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi usia yang hanya bergantung pada input tanggal lahir sudah tidak lagi memadai. Platform digital didorong untuk beralih ke pendekatan yang lebih canggih, yakni teknologi pendeteksian usia berbasis perilaku atau age inferential. &ldquo;Platform umumnya digerakkan oleh mesin tanpa verifikasi mendalam. Ketika anak memalsukan umur, sistem menganggap mereka sudah 18 tahun, konten-konten dewasa, bahkan konten seksual, terpapar bebas ke mereka,&rdquo; tegas Nezar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk &ldquo;Upaya Bersama, Wujudkan Masa Depan Digital yang Ramah Anak&rdquo; di Jakarta Pusat, Selasa (3/2). Nezar menilai, lemahnya sistem pengenalan usia pengguna menjadi salah satu faktor utama mengapa konten dewasa dengan mudah masuk ke linimasa anak-anak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar mengadopsi solusi teknologi yang lebih adaptif. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). &ldquo;Teknologi age inferential memungkinkan algoritma platform untuk membaca kecenderungan perilaku pengguna. Meskipun pengguna tidak menyatakan usia sebenarnya, sistem bisa mem-profiling berdasarkan konten yang dikonsumsi. Jika terdeteksi pola konsumsi anak, namun berada di akun dewasa, sistem otomatis memblokir akses ke konten berbahaya,&rdquo; jelas Nezar. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah platform digital global berskala besar, seperti YouTube, saat ini tengah menguji coba teknologi tersebut di beberapa wilayah untuk mengukur efektivitas dan akurasinya. Menurut Nezar, pendekatan safety by design seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai kewajiban regulatif, tetapi menjadi nilai yang tertanam dalam budaya perusahaan demi menjamin keamanan anak di ruang digital. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Ketua Umum idEA, Hilmi Adrianto. Hilmi menilai bahwa meskipun dunia digital menawarkan banyak manfaat edukatif bagi anak, potensi risiko paparan konten yang tidak sesuai usia tetap menjadi ancaman nyata. &ldquo;Implementasi regulasi ini akan mengubah cara platform merancang layanan dan fiturnya secara pasif maupun aktif. Tantangannya adalah menemukan solusi teknologi yang proporsional, yang mampu memfilter konten negatif secara efektif tanpa menghambat akses anak terhadap informasi positif dan inovasi,&rdquo; ujar Hilmi. Diskusi kelompok terarah ini menjadi momentum awal bagi pemerintah dan pelaku industri untuk menyamakan pandangan dalam merumuskan aturan turunan yang aplikatif. Sekaligus menutup celah sistem yang selama ini memungkinkan konten negatif menjangkau anak-anak. &nbsp;

Wamenkomdigi dorong platform digital perbaiki sistem verifikasi usia  untuk melindungi anak dari manipulasi dan konten digital berbahaya.

Pemalsuan Usia Anak Marak, Komdigi Minta Platform Digital Perbaiki Sistem Verifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/KOMDIGI-21-B-2961261745.jpg" alt="Wamenkomdigi Nezar Patria dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Wamenkomdigi Nezar Patria dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan strategi agar industri teknologi di dalam negeri tidak berhenti pada aktivitas perakitan semata. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), upaya diarahkan untuk mendorong transformasi menuju industri semikonduktor bernilai tambah tinggi yang berpotensi menciptakan peluang ekonomi baru. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menilai Indonesia perlu segera mengambil peran dalam rantai pasok global semikonduktor sebagai langkah paling realistis dalam jangka pendek. "Kita masuk dulu ke rantai pasokan global. Di komponen yang strategis, kita harus ada. Dari situ daya tawar Indonesia akan tumbuh," ujar Wamen Nezar Patria beberapa waktu lalu. Indonesia disebut memiliki fondasi awal yang cukup kuat untuk masuk ke sektor ini. Salah satunya adalah ketersediaan pasir silika yang melimpah, yang merupakan bahan baku utama silicon wafer, komponen krusial dalam pembuatan chip semikonduktor. Nezar menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan telah mendorong lonjakan permintaan silicon wafer secara global. Kondisi kelangkaan chip dunia pun menjadi peluang besar bagi negara dengan cadangan bahan baku seperti Indonesia. "Permintaan silicon wafer sangat tinggi karena industri AI berkembang pesat. Ini momentum yang jarang dan harus dimanfaatkan," katanya. Di luar kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik Indonesia yang relatif netral juga dinilai memberikan keuntungan strategis. Pemerintah melihat potensi untuk menggandeng mitra dari berbagai negara sekaligus mendorong terjadinya alih teknologi. "Yang kita kejar itu transfer teknologi. Kalau hanya tenaga kerja, dampak jangka panjangnya kecil," tegas Wamen Nezar. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri teknologi nasional, Kemkomdigi turut menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Produk seperti ponsel, komputer genggam, dan tablet diwajibkan memenuhi TKDN minimal sebesar 35 persen. Menurut Nezar, kebijakan tersebut menjadi pemicu tumbuhnya rantai pasok industri dalam negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan komponen lokal, kapasitas produksi nasional pun diharapkan berkembang. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan industri teknologi Indonesia dapat naik kelas. Tidak hanya menjadi basis perakitan, tetapi mampu berperan aktif dalam industri semikonduktor global dan menghadirkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia dorong industri chip dan teknologi agar tidak cuma perakitan. Strategi kuat untuk masuk rantai pasok global.

Tak Mau Cuma Jadi Tukang Rakit, Indonesia Bidik Industri Chip Global

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/yGWlKiZuINZtOXBSTHghNDObBMFeZjcpHR9KLjOT-1-3295253486.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (dua dari kiri ). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (dua dari kiri ). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan bahwa proses pemulihan infrastruktur digital di wilayah Aceh yang terdampak bencana terus mengalami kemajuan signifikan. Ia menekankan bahwa pemerintah menempatkan pemulihan jaringan telekomunikasi sebagai prioritas utama agar layanan publik serta aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, seiring dengan pemulihan pasokan listrik di sejumlah daerah terdampak. &ldquo;Dalam masa pemulihan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Komdigi untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Aceh, saat ini kami telah memulihkan jaringan di seluruh daerah terdampak bencana di Aceh. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan (uptime) jaringan telekomunikasi di Aceh saat ini mencapai sekitar 99 persen,&rdquo; kata Nezar di Jakarta, dikutip Minggu (25/1). Selain itu, pemerintah terus melakukan pemantauan ketat, terutama di wilayah yang mengalami dampak bencana paling parah. Peningkatan kualitas layanan jaringan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan. Menurut Nezar, kondisi jaringan telekomunikasi di Aceh menunjukkan perbaikan yang stabil dan secara perlahan kembali beroperasi secara normal. &ldquo;Khusus di daerah terdampak berat seperti Aceh Tamiang, kami terus melakukan pemantauan. Saat ini tingkat ketersediaan jaringannya berada di angka 92 persen, sementara di Aceh Tengah sekitar 96 persen. Wilayah lainnya juga terus kami tingkatkan, namun kondisinya sudah berada di atas 90 persen. Secara keseluruhan, jaringan telekomunikasi di Aceh telah membaik seiring dengan membaiknya pasokan listrik,&rdquo; jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian kecil infrastruktur telekomunikasi yang mengalami kerusakan teknis akibat banjir. Namun, kerusakan tersebut bersifat terbatas dan telah masuk dalam tahap penanganan lanjutan pemerintah. &ldquo;Pada umumnya jaringan sudah kembali menyala, kecuali beberapa BTS di sejumlah titik yang mengalami kerusakan teknis akibat hantaman banjir. Hal tersebut akan kami atasi. Jumlahnya tidak banyak, sekitar tiga titik,&rdquo; ungkap Wamen Nezar. Dalam proses pemulihan tersebut, keterlibatan relawan dinilai memiliki peran strategis. Kehadiran relawan di lapangan membantu pemerintah mendapatkan gambaran nyata terkait kondisi wilayah terdampak, termasuk di area yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan maupun sorotan media. &ldquo;Apa yang dilakukan para relawan sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah, karena mereka berada langsung di lapangan dan menjangkau titik-titik yang mungkin belum terjangkau maupun diberitakan oleh media. Laporan dari para relawan tersebut membantu kami memperoleh informasi yang lebih valid dan terpercaya mengenai kondisi di lapangan,&rdquo; pungkasnya.

Pemulihan infrastruktur digital Aceh capai uptime 99 persen. Pemerintah pantau kerusakan jaringan akibat bencana dan tingkatkan layanan.

Infrastruktur Digital Aceh Berangsur Normal, Uptime Jaringan Capai 99 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/nezar2-3610937543.jpg" alt="Wamenkomdigi, Nezar Patria. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Wamenkomdigi, Nezar Patria. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari luasnya infrastruktur atau cakupan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, indikator utama justru terletak pada sejauh mana masyarakat merasa aman serta memperoleh manfaat nyata dari ruang digital dalam aktivitas sehari-hari. &ldquo;Konektivitas kita sudah hampir merata. Sekarang yang kita perlu melindungi manusianya, terutama kelompok anak-anak, orang tua, perempuan, dan penyandang disabilitas,&rdquo; ujar Wamen Nezar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Program dan Modul Literasi Digital di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (15/1). Ia menjelaskan bahwa peningkatan akses digital yang signifikan, dengan jangkauan jaringan 4G mencapai 97,16 persen wilayah berpenghuni serta penetrasi internet sekitar 80 persen penduduk, berbanding lurus dengan meningkatnya potensi risiko di ruang digital. Berbagai ancaman seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, kekerasan berbasis digital, hingga penyalahgunaan teknologi kini menjadi persoalan serius, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan. &ldquo;Internet membawa manfaat besar, tapi tanpa perlindungan, warga justru bisa menjadi korban. Negara harus hadir di titik ini,&rdquo; tegasnya. Wamen Nezar secara khusus menyoroti kelompok lanjut usia yang kerap menjadi sasaran hoaks dan modus penipuan digital, mulai dari informasi kesehatan yang menyesatkan, isu bantuan sosial palsu, hingga investasi bodong yang menyebar luas melalui grup percakapan. Selain itu, ia mengingatkan munculnya bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI), seperti pemalsuan wajah dan suara anggota keluarga untuk menipu korban agar menyerahkan uang atau data pribadi. &ldquo;Bayangkan orang tua menerima panggilan video dengan wajah dan suara yang mirip anaknya. Ini risiko yang sangat serius,&rdquo; ujar Wamen Nezar. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya prinsip inklusivitas agar transformasi digital tidak meninggalkan siapapun, termasuk penyandang disabilitas. &ldquo;Layanan digital harus bisa diakses semua warga, bukan hanya yang muda dan sehat. Inklusivitas adalah manfaat publik,&rdquo; ujarnya. Kelompok perempuan dan anak pun dinilai menghadapi ancaman serius dari teknologi deepfake, yang memungkinkan manipulasi foto biasa menjadi konten pornografi tanpa izin dan persetujuan korban. &ldquo;Teknologi tidak boleh merampas martabat manusia. Jika ada layanan digital yang membuka celah kejahatan, negara wajib bertindak,&rdquo; imbuhnya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan upaya berkelanjutan untuk memastikan platform digital bertanggung jawab atas dampak dari layanannya. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan platform membatasi konten yang tidak sesuai bagi anak-anak. &ldquo;Platform mengelola algoritma, negara membawa kepentingan warga untuk meminta platform berpihak pada keamanan dan kebermanfaatan bagi publik,&rdquo; pungkasnya.

Wamenkomdigi soroti bahaya hoaks dan AI deepfake di ruang digital. Perlindungan anak dan literasi jadi kunci sukses transformasi digital RI.

Ancaman Hoaks hingga AI Deepfake, Wamenkomdigi Nezar Patria Soroti Bahaya di Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/Wamen-Komdigi-1733705359.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (tengah) saat meninjau langsung proses pemulihan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria (tengah) saat meninjau langsung proses pemulihan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan bahwa jaringan telekomunikasi kini telah berkembang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat sekaligus penopang utama keberlangsungan berbagai layanan publik. Karena perannya yang krusial, pembangunan serta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi semestinya diposisikan sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar urusan sektoral. Ia menuturkan, pengalaman langsung di lapangan, terutama saat terjadi bencana, menjadi bukti nyata betapa vitalnya peran jaringan telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. &ldquo;Satu hal yang baru kita sadari sangat penting pada hari ini yaitu jaringan telekomunikasi. Saya juga di sana baru sadar kalau jaringan telekomunikasi itu sama pentingnya dengan listrik dan air,&rdquo; ujarnya dalam Diskusi Panel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di Jakarta Pusat, Rabu (14/1). Nezar menjelaskan, ketika jaringan telekomunikasi terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor komunikasi, tetapi juga menjalar ke berbagai kebutuhan dasar lainnya. &ldquo;Di saat bencana, kita sering kali baru menyadari bahwa infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar kabel, menara, atau perangkat teknis, tapi dia sudah menjadi semacam nadi kehidupan,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, ia menilai kualitas infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh besar terhadap arah transformasi digital nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi digital. Untuk itu, Nezar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memandang infrastruktur telekomunikasi semata-mata sebagai objek komersial demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sebagai infrastruktur kritis yang harus dijaga dan dikelola bersama. "Ekosistem digital bergantung pada infrastruktur telekomunikasi. Anak-anak butuh akses internet untuk pembelajaran, kemudian UMKM perlu mengakses platform digital, dan banyak layanan-layanan strategis yang memakai jaringan telekomunikasi," tutupnya.

Wamenkomdigi sebut jaringan telekomunikasi sama pentingnya dengan listrik dan air. Infrastruktur ini krusial untuk layanan publik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nezar Patria

Berita Terkini