<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/metode-kartini-386044632.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Rasa setia kawan memang tidak terdapat pada masyarakat Inlander, dan sebaliknya yang demikianlah yang justru harus disemaikan, karena tanpa dia kemajuan rakyat seluruhnya tidaklah mungkin. - Kartini Kartini adalah solidaritas dan kesetiakawanan. Setiap keresahan dan curahan hatinya, pemikiran dan gugatannya, adalah wujud solidaritas dan kesetiakawanan.&nbsp;&nbsp; DALAM solidaritas ada persahabatan dan persaudaraan, relasi yang tak mungkin hadir ketika ada kesenjangan antara individu. Solidaritas mensyaratkan kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam solidaritas ada semangat untuk membantu, mengangkat mereka yang tertindas, mendistribusikan harta dan kepemilikan kepada mereka yang tak punya. Sementara dalam setia kawan ada rasa senasib sepenanggungan, ada satu tujuan yang mensyaratkan persatuan dan perjuangan bersama. Solidaritas Kartini pertama-tama ditujukan pada orang-orang pribumi yang tertindas dan terdiskriminasi akibat penjajahan Belanda. Kesadarannya atas adanya diskriminasi ras dan warna kulit telah tumbuh di usia belia, dibentuk langsung oleh pengalamannya di ruang kelas, dari guru-guru yang mengajarnya. Dalam sebuah suratnya kepada Estella ia menulis, &rdquo;Kebanyakan guru itu tidak rela memberikan angka tertinggi pada anak Jawa, sekalipun si murid itu berhak menerimanya.&rdquo; Pada babak kehidupan berikutnya, berangkat dari pengalamannya sebagai perempuan yang dipingit, dalam diri Kartini tumbuh solidaritas, rasa senasib sepenanggungan dengan sesama perempuan pribumi. Ia merasakan langsung bagaimana perempuan kehilangan kemerdekaan, kehilangan masa depan, kehilangan kesempatan untuk memutuskan mau jadi apa dirinya. Hal serupa dialami oleh perempuan-perempuan pribumi masa itu. Solidaritas Kartini berikutnya adalah pada para pribumi yang hidup dalam kemelaratan dan penderitaan berbanding terbalik dengan nasib keluarganya yang seorang bangsawan. Dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon ia menulis, &rdquo;Malulah aku terhadap keangkaraanku! Aku renungi dan pikirkan keadaanku sendiri, dan di luar sana begitu banyak derita dan kemelaratan melingkungi kami!&rdquo; <h3>Metode Perjuangan</h3> Kartini menggambarkan kondisi pribumi masa itu bagaikan hutan belantara yang gelap gulita. Untuk menerangi hutan belantara itu dibutuhkan obor-obor yang tak lain adalah pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan yang dimaksud Kartini juga mencakup pengetahuan dari Barat yang semestinya dikuasai rakyat pribumi untuk menerangi dan memajukan bangsanya. Pengetahuan dan kesadaran itu hanya bisa dinyalakan menjadi obor penerang ketika ada solidaritas dan setia kawan. Solidaritas ala Kartini merupakan metode, bukan terminal tujuan. Dalam bagian lain suratnya untuk Nyonya Abendanon, Kartini mengungkapkan gagasan penting untuk mencapai tujuan: &rdquo;Kerja! Kerja! Kerja! Perjuangkan kebebasanmu! Baru kemudian kalau kau telah bebaskan dirimu sendiri dengan kerja, dapatlah kau menolong orang lain! Kerja! Kerja!&rdquo; Pada kutipan tersebut, terlihat lebih jelas alur kerja sebuah perjuangan yang dibangun oleh Kartini. Dalam perjuangan menuju pembebasan kaumnya, seseorang harus terlebih dahulu mampu membebaskan dirinya. Pembebasan diri dalam konteks ini bukan sekadar pembebasan dari ruang pingitan, melainkan pembebasan dari segala sekat yang menghalangi kemerdekaan pikiran. Kebebasan dan kemerdekaan berpikir bukanlah hadiah dari langit, ia harus diupayakan dan direbut. Namun, satu orang dengan pikiran merdeka tak akan pernah cukup punya tenaga dan napas panjang perjuangan. Dibutuhkan sebanyak-banyaknya orang dengan kemerdekaan pikiran yang bergerak bersama menuju pembebasan sebuah bangsa; bebas dari ketidakadilan, bebas dari penindasan, bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Di titik inilah pendidikan diperlukan. Kartini menulis dan mendirikan sekolah sebagai bagian kerja nyatanya untuk membangun sebanyak-banyaknya kesadaran dan kemerdekaan pikiran. Mendidik sesama merupakan bagian yang tak boleh terlupakan dalam sebuah perjuangan. Proses mendidik ini dilakukan bukan dengan rasa lebih unggul dari pihak yang diajari, tapi berangkat dari kesadaran bahwa setiap perjuangan harus dilakukan secara kolektif dan terbentuknya massa kritis mutlak dibutuhkan. Perjuangan kolektif dimungkinkan hanya jika ada setia kawan dan solidaritas. Kesetiakawanan dan solidaritas yang dibangun Kartini membentang melintasi ras, identitas, dan batas wilayah. Solidaritas itu terbangun dalam surat-surat yang dikirim pada sahabat-sahabatnya di Eropa. Ia mengusik kegelisahan mereka yang merupakan bagian dari bangsa penjajah. Melalui surat-suratnya, Kartini memanggil manusia berbagai bangsa untuk bersolidaritas pada bangsa di tanah jajahan. Kawan-kawannya di Eropa itu kemudian bergerak, bekerja menyebarluaskan pesan-pesan Kartini, dari ruang pertemuan keluarga hingga ke gedung parlemen. Kartini dengan nyata mencontohkan solidaritas lintas batas dan lintas identitas dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Pada saat bersamaan ia terus membangun solidaritas antar-kelas sosial, menggempur keangkuhan feodalisme dan kolonialisme dengan pemikiran dan aksi. Jika dibuat alurnya agar bisa diduplikasi dan diterapkan dalam berbagai gerakan sosial dan kerja-kerja kemanusiaan hari ini, metode Kartini bisa diurai sebagai berikut. Pertama, diawali dari kesadaran dan kemerdekaan berpikir individu. Langkah kedua, individu yang punya kesadaran dan kemerdekaan dalam berpikir bekerja untuk menularkan kesadaran dan kemerdekaan pada orang-orang di sekitarnya. Langkah ketiga adalah berjejaring, bekerja sama, membangun solidaritas. Di titik inilah perubahan akan dimungkinkan. Mulai kini dan nanti, Kartini dan metodenya akan kita rayakan di jalanan, di pabrik atau perkantoran megah, di lahan-lahan yang tergusur, di setiap rumah dan sekolah, dalam diri setiap perempuan yang terus bersuara dan melawan. Metode Kartini adalah peta yang mengantarkan kita pada ladang keadilan. (*) &nbsp;*) Okky Madasari, Sastrawan dan sosiolog

Kartini adalah solidaritas dan kesetiakawanan. Setiap keresahan dan curahan hatinya, pemikiran dan gugatannya, adalah wujud solidaritas.

Metode Kartini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/30_kita-3597830537.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Ini adalah waktu terbaik, ini adalah waktu terburuk, ini adalah zaman kebijaksanaan, ini adalah zaman kebodohan, ini adalah era keyakinan, ini adalah era ketidakpercayaan, ini adalah musim cahaya, ini adalah musim kegelapan, ini adalah musim semi harapan, ini adalah musim dingin keputusasaan&hellip; Charles Dickens INDONESIA sepanjang tahun 2024 mengingatkan saya pada paragraf pembuka Charles Dickens dalam novelnya, A Tale of Two Cities (1859). Dengan indah dan menggugah, Dickens menggambarkan sebuah masa penuh paradoks di tengah Revolusi Prancis yang sekaligus menggambarkan paradoks Revolusi Industri, masa ketika novel tersebut ditulis. Indonesia tahun 2024 adalah masa penuh paradoks. Inilah tahun di mana kita merasakan kekecewaan dan kemarahan kolektif sebagai warga negara. Kita menyaksikan dengan kasatmata bagaimana melalui prosedur demokrasi, bangunan demokrasi digerogoti hingga nyaris roboh. Institusi-institusi demokrasi dibusukkan dengan cara yang seolah legal, tapi bertentangan dengan prinsip keadilan dan akal sehat. Penguasa dan keluarganya petentang-petenteng; pelesir dengan jet mewah, cawe-cawe sana sini, mengamankan kekuasaan dari pusat hingga ke desa-desa, lembaga-lembaga negara saling berselingkuh dan menyalahgunakan wewenang. Teriakan-teriakan publik diabaikan, aksi massa dianggap tak nyata, toh akhirnya rakyat juga tak bisa berbuat apa-apa. Puncaknya, tepat di akhir tahun ini, PPN ditetapkan naik 12 persen mulai 1 Januari 2025. Apa pun dalihnya, kenaikan PPN jelas akan berakibat pada kenaikan harga, kenaikan biaya hidup. Beban rakyat semakin berat, sementara di sisi lain kita dipertontonkan dengan gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya yang dibiayai uang korupsi. Bahkan, pegawai pajak yang jabatannya tak tinggi-tinggi amat bisa menumpuk kekayaan dengan nilai fantastis. Celetukan untuk pindah negara dan pindah kewarganegaraan seolah hanya guyonan, padahal itulah puncak dari rasa lelah untuk berharap pada pemerintah. Kekecewaan dan kemarahan pun menjelma menjadi frustrasi dan keputusasaan kolektif. Lebih tepatnya lagi, keputusasaan politik kolektif. Keputusasaan politik erat kaitannya dengan rasa ketidakberdayaan; sebuah kondisi di mana kita, sebagai warga negara, kehilangan harapan, patah hati, frustrasi pada sistem, struktur, dan proses politik. Situasi ini merupakan buah dari segala rentetan pertunjukan politik tanpa nilai dan etika, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kepongahan dan kebebalan penguasa. Keputusasaan politik akan mewujud dalam hilangnya kepercayaan pada pemimpin, pada pemerintah, dan pada demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, keputusasaan politik juga bisa lahir dari rasa frustrasi individu atas kondisi personalnya. Ketika hidup terasa gini-gini aja, ketika harga kebutuhan semakin meningkat, ketika untuk mencapai kondisi hidup layak saja tak bisa. Ketika seseorang merasa tak lagi bisa berharap pada sistem dan pemimpin, ia merasa tak akan ada yang bisa menolongnya keluar dari kesulitan-kesulitan karena jeratan pinjol, kesulitan karena baru kena PHK, kesulitan membayar biaya sekolah anak, kesulitan membayar biaya rumah sakit. Keputusasaan politik akan berdampak pada kondisi kesehatan jiwa raga masing-masing individu. Keputusasaan politik akan semakin menarik individu dari keterlibatan dalam komunitas dan masyarakat, membuatnya semakin merasa sendirian, terasing dan kehilangan makna, dan ujungnya adalah hilangnya rasa kebahagiaan dan terganggunya kesehatan jiwa raga. Marah Itu Healing Jika di masa sekarang ini, kita sering mendengar orang mengeluh perkara kesehatan mental, itu bukan sekadar gaya-gayaan. Banyak masalah kesehatan mental yang berangkat dari trauma masa kecil atau masalah-masalah pribadi yang seolah tak ada hubungannya dengan situasi di luar si individu itu. Tapi tak sedikit juga dari masalah-masalah kesehatan mental yang berakar dari kondisi sosial dan politik. Bahkan bisa jadi, yang tampaknya berangkat dari trauma personal itu pun sesungguhnya ada kaitannya dengan faktor eksternal, termasuk sistem sosial politik. Penelitian terbaru dari Lucy H. Bird dan tim yang dipublikasikan di European Journal of Social Psychology (Februari 2024) menegaskan bahwa ada korelasi antara keputusasaan politik dan well-being. Mereka yang putus asa akan mengalami burnout &ndash;stres kronis yang ditandai dengan lelah fisik, mental, dan kehilangan produktivitas. Kabar baiknya, menurut penelitian tersebut, burnout tak dialami oleh mereka yang marah. Kondisi well-being mereka yang marah atas ketidakadilan yang disebabkan sistem politik dan sosial cenderung lebih baik daripada mereka yang putus asa. Lebih lagi jika kemarahan itu bisa diarahkan pada sebuah aksi perlawanan kolektif, maka tingkat stres dan burnout akan semakin turun. Segala upaya untuk terus terlibat aktif menyuarakan kemarahan atas ketidakadilan rupanya bukan hanya dibutuhkan untuk menyehatkan kehidupan publik, tapi juga merupakan upaya untuk memelihara kesehatan individu. Maka, tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana agar secara kolektif kita bisa mengelola kekecewaan itu menjadi kemarahan, bukan keputusasaan. Tahun 2024 dengan segala kekecewaannya telah menyediakan bahan bakar bagi mesin turbo kemarahan. Dengan kemarahan warga, kejahatan dan ketidakadilan diviralkan, memaksa polisi untuk menjalankan tugasnya. Ketika warga marah kolektif, jalanan dipenuhi aksi demonstrasi. Aksi Peringatan Darurat Agustus 2024 adalah bukti nyata bahwa kemarahan kolektif rakyat bisa menggagalkan agenda busuk penguasa. Peringatan Darurat adalah salah satu contoh bagaimana tahun 2024 adalah sebuah paradoks. Ia tahun yang gelap, tapi juga tahun penuh cahaya. Tahun penuh kekecewaan, tapi juga tahun yang membangunkan banyak orang yang selama ini terbuai dan tertipu. Tahun 2024 adalah tahun yang menyadarkan kita bahwa hanya dengan kemarahan kita masih punya harapan. Selamat tahun baru. Mari terus upayakan kemarahan itu! (*)

INDONESIA sepanjang tahun 2024 mengingatkan saya pada paragraf pembuka Charles Dickens dalam novelnya, A Tale of Two Cities (1859).

Kita Upayakan Kemarahan Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/30_lapor-1745881729.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Ketika negara diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, semua yang duduk di kursi pemerintahan hanya sibuk berebut lampu sorot dan tepuk tangan. JIKA ada yang perlu saya puji lewat tulisan ini, saya akan memuji tim yang berada di balik langkah-langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan karena Gibran telah melakukan hal-hal yang mulia, tapi karena apa yang dilakukan Gibran di hari-hari pertamanya telah berhasil membuatnya tampak punya peran, tampak bekerja, dan tampak punya keberpihakan. Namanya muncul menjadi berita, program dan pernyataannya jadi pembicaraan, yang tentu saja artinya ia semakin populer. Tampaknya, Gibran dan timnya sudah berancang-ancang untuk Pemilihan Presiden 2029. Semua sumber daya yang dimilikinya sebagai wakil presiden ia pergunakan untuk mencitrakan dirinya sebagai pekerja keras untuk rakyat sehingga layak naik tingkat menjadi presiden nantinya. Dengan kata lain, kita harus terbiasa melihat dan menelan kenyataan bahwa Gibran memakai fasilitas dan uang negara untuk menjadi aktor utama dalam pertunjukan-pertunjukan yang dibuatnya sendiri. Mari kita urutkan satu-satu. Baru sehari dilantik, Gibran langsung meninjau proyek MRT Jakarta fase 2. Fotonya mengenakan rompi dan helm proyek di dalam terowongan beredar luas di media massa dan media sosial. Sebuah adegan yang mengingatkan kita pada adegan Jokowi, bapaknya Gibran, masuk ke dalam gorong-gorong dan adegan Jokowi inspeksi proyek-proyek infrastrukturnya. Sebuah pekerjaan teknis yang seharusnya selesai di level manajer atau bahkan mandor proyek. Untuk menunjukkan bahwa Gibran benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di tingkat internasional, ia juga bertemu dengan beberapa tamu negara. Tidak main-main, ia bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng, dan kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Meskipun kelihatannya pertemuan-pertemuan tersebut hanya untuk berfoto bersama tanpa substansi urusan negara yang dibicarakan. Aktivitas harian Gibran berikutnya adalah bagi-bagi susu dan makan siang gratis. Tentu saja ini adalah bagian dari janji kampanyenya. Tapi, urusan membagikan susu dan makan siang ini ternyata juga menjadi bagian dari pekerjaan seorang wakil presiden. Hal ini mengingatkan kita kepada bagaimana Jokowi membagikan paket bansos di depan Istana Presiden menjelang pilpres yang lalu. Pertunjukan Gibran berlanjut di atas panggung pertemuan. Dalam sebuah acara yang membahas persoalan pendidikan, ia menunjukkan di layar besar surat yang ia kirimkan saat masih menjadi wali kota Solo ke Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Isi surat tersebut memperlihatkan betapa Gibran bukan hanya sangat mengerti, tetapi juga peduli terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Katanya, surat itu tak mendapat tanggapan. Sungguh sebuah pertunjukan yang ciamik, bukan? Tapi tunggu dulu, pertunjukan tidak berakhir di situ. Babak baru pertunjukan Gibran berjudul &rdquo;Lapor Mas Wapres&rdquo;. Gibran membuka kantor Wapres untuk siapa pun yang mau melapor tentang apa pun. Semua orang dipersilakan datang. Semakin banyak semakin baik, apalagi kalau sampai antre panjang dan rebutan lapor. Pemberitaan media akan semakin ramai, lampu sorot menghujani wajah Gibran, menyilaukan mata siapa pun yang memandang. Dengan pandangan yang silau, segala yang ada di hadapan tampak berkilau. Kita tahu ini semua hanyalah untuk popularitas atau publicity stunt semata, bukan benar-benar untuk mendengarkan, apalagi menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Gibran benar-benar mewarisi resep bapaknya yang hanya sibuk memberikan pertunjukan gimik dan janji tanpa ada wujudnya. Selain itu, tindakan Gibran ini bertentangan dengan tata kelola bernegara yang baik. Pertama, keluhan masyarakat seharusnya berjenjang dan ditangani oleh instansi terkait. Jika masyarakat melapor atau langsung datang ke Wapres, ribuan pegawai pemerintahan akan terlewati dan menimbulkan kebingungan, kekacauan, dan ketidakefisienan dalam birokrasi negara. Padahal, ketika masalah tersebut akan diselesaikan, masalah tersebut akan dikembalikan lagi ke instansi yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota masyarakat mengeluh mengenai tanah mereka dan melapor ke Wapres. Masalah tersebut harus diarahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pejabat di kementerian ini kemudian akan melemparkannya lagi ke BPN provinsi yang kemudian akan mengirimkannya lagi ke BPN tingkat kota/kabupaten yang akan menangani masalah ini. Proses ini akan memakan waktu berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan. Jika demikian, bagaimana dan kapan si pelapor akan mendapatkan update dari sang Wapres? Bukankah ini hanya omong kosong? Bukankah lebih cepat dan lebih baik sang pelapor langsung datang ke BPN setempat? Pembukaan layanan &rdquo;Lapor Mas Wapres&rdquo; ini juga menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan Gibran terhadap birokrat Indonesia yang notabene adalah anak buahnya sendiri. Jika memang Gibran merasa birokrat Indonesia tidak bisa dipercaya, bukankah lebih baik dia memperbaiki mereka? Bukankah lebih baik memperbaiki sistem dan birokrasi yang ada daripada mengambil alih pekerjaan mereka dan menjadikan lembaga Wapres hanya sebagai customer service belaka? Pemimpin yang bermutu bukanlah pemimpin yang mengambil alih pekerjaan bawahannya dan malah memperburuk sistem yang ada. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memberikan contoh dan menginspirasi bawahannya untuk bekerja lebih baik serta membangun sistem kerja yang kondusif. Pemimpin yang mulia adalah pemimpin yang tidak memakai jabatannya untuk kepentingan pribadi dan ambisi politik jangka pendeknya. Ketika negara serupa panggung pertunjukan, jadilah penonton yang penuh kesadaran. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

Ketika negara diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, semua yang duduk di kursi pemerintahan hanya sibuk berebut lampu sorot dan tepuk.

Lapor Mas Wapres

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/WhatsApp-Image-2024-07-20-at-171641-1-667045747.jpeg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Pemecatan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena pelecehan seksual hanyalah bukti terbaru dari desain besar pembusukan institusi-institusi demokrasi. Ketua KPU bukan satu-satunya pimpinan lembaga negara yang bermasalah di era pemerintahan Jokowi. Pimpinan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bawaslu juga tersandung masalah etik dan masalah hukum. Skandal pimpinan lembaga negara ini tak bisa dilihat terpisah dan seolah merupakan masalah pribadi masing-masing pimpinan. Rangkaian permasalahan pimpinan lembaga negara ini harus dilihat sebagai indikator terjadinya pembusukan lembaga demokrasi (institutional decay) secara sengaja, sistematis, dan masif. Mari kita telaah alurnya. Pada KPU, pembusukan lembaga ini dimulai sejak pemilihan anggota panitia seleksi (pansel) yang akan menyeleksi siapa saja yang akan menjadi anggota KPU. Wakil-wakil pemerintah yang pasti akan tunduk oleh perintah Jokowi mendominasi keanggotaan pansel ini. Dengan demikian, sulit mengharapkan anggota KPU yang terpilih bisa bersikap independen. Kualitas anggota KPU kemudian tecermin dari amburadulnya pelaksanaan pemilu. Kritik dan peringatan keras yang dilancarkan baik oleh masyarakat maupun peserta pemilu terhadap ketidakmampuan dan ketidaknetralan KPU sangat deras selama pemilu berlangsung. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), misalnya, hampir setiap bulan melayangkan peringatan terhadap hampir setiap anggota KPU karena bermacam pelanggaran. Pada KPK, pembusukan itu dimulai sejak adanya revisi Undang-Undang KPK yang salah satunya mengatur bahwa pegawai KPK berstatus sebagai ASN. Upaya membangun institusi pemberantas korupsi yang independen runtuh begitu saja di era pemerintahan Jokowi. Orang-orang yang tak punya integritas dan kompetensi ditempatkan sebagai pimpinan KPK, hingga kini bisa dilihat hasilnya bagaimana ketua KPK terkena persoalan hukum. Ketika tiba waktunya untuk pemilihan pimpinan KPK yang baru, strategi pemerintah mendominasi panitia seleksi kemudian diulang dalam pemilihan anggota KPK yang sedang berlangsung sekarang ini. Wakil pemerintah kembali mendominasi pansel KPK. Sementara itu, pembusukan MK dimulai sejak ketua MK menikah dengan adik Jokowi. Konflik kepentingan tidak hanya dibiarkan terjadi, tapi disengaja untuk terjadi. Akibatnya sudah kita ketahui bersama dan telah menjadi bagian dari sejarah memalukan yang selamanya harus ditanggung bangsa ini. Celakanya, pembusukan lembaga-lembaga demokrasi ini masih terus berlangsung di ujung masa jabatan Jokowi yang sebenarnya telah berstatus outgoing president. Saat ini TNI juga terancam dibusukkan. Selama era Jokowi, reformasi TNI mengalami kemunduran. Bukannya melanjutkan reformasi TNI sehingga prajurit-prajurit ini menjadi militer yang profesional, di ujung masa jabatan Jokowi malah muncul wacana menghidupkan dwifungsi bahkan multifungsi TNI, yang membuka peluang TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil serta mempunyai bisnis. Pemerintah Jokowi dan DPR telah membahas tentang perubahan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan berencana menghapus larangan TNI untuk berbisnis. Secara teori, konsesi yang diberikan oleh pihak sipil kepada militer menunjukkan ketakutan sipil bahwa militer sedang tidak puas dan dapat melangkah lebih jauh. Dari pihak militer, mereka melihat bahwa pemerintah sipil di bawah Jokowi sedang lemah dan bisa ditekan. Apa pun situasinya, mengundang militer ke ranah sipil sangat berbahaya. Ini adalah pembusukan institusi militer karena mereka keluar dari tugas dan wewenang alaminya dan mulai mengancam prinsip supremasi sipil yang menjadi dasar negara demokrasi. Di ujung pemerintahan Jokowi, muncul juga rencana melebur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihapuskan oleh semangat reformasi karena dianggap lembaga mubazir tanpa kerja yang jelas. Terdapat kesan bahwa pembentukan lembaga tinggi negara ini dilakukan hanya untuk mengakomodasi Jokowi setelah ia tidak menjadi presiden lagi. Dalam ilmu politik, posisi seperti Jokowi yang tak lama lagi akan berakhir masa jabatannya ini disebut sudah menjadi bebek lumpuh &ndash;lame duck. &nbsp;Seekor bebek lumpuh seharusnya sudah tidak perlu lagi membuat kebijakan-kebijakan strategis, apalagi ketika kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi pemerintahan mendatang. Seorang presiden di akhir masa jabatannya seharusnya berkonsentrasi memastikan transfer kekuasaan berlangsung secara mulus dan membantu presiden berikutnya supaya dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, sebagai lame duck, Jokowi malah menjadi semakin aktif melemahkan lembaga-lembaga negara. Secara bersamaan, langkah-langkah Jokowi saat ini juga telah membawa lembaga kepresidenan ke jalur yang berbahaya. Apa yang akan terjadi jika setiap presiden melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya di ujung masa jabatannya? Lembaga kepresidenan pun telah terkena virus pembusukan itu. Lembaga-lembaga negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Karena itulah, reformasi dimulai dengan dibangun dan ditatanya institusi-institusi penopang demokrasi. Pembusukan lembaga-lembaga negara ini tidak hanya berakibat pada rusaknya lembaga-lembaga tersebut, namun juga pada robohnya demokrasi. Sepanjang sejarah, pembusukan demokrasi senantiasa diawali dengan pembusukan lembaga demokrasi. Ketika lembaga-lembaga negara bermasalah, ia tak akan bisa menjalankan fungsi sesuai amanat konstitusi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin merajalela karena yang seharusnya menjadi lembaga pengawas atau yang melakukan check and balance telah dilemahkan. Membangun demokrasi dan menjaga agar demokratisasi itu tetap di jalurnya adalah sebuah proses panjang yang tak ada akhirnya. Pertanyaannya, apakah akan kita biarkan pohon demokrasi Indonesia membusuk sebelum berkembang dan berbuah begitu saja? (*) &nbsp;*) Okky Madasari,&nbsp;Sosiolog dan sastrawan

Pemecatan ketua KPU karena pelecehan seksual hanyalah bukti terbaru dari desain besar pembusukan institusi-institusi demokrasi.

Pembusukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepulangan-ketiga-pram-ke-blora_m_.jpg" alt="Novel &quot;Bumi Manusia&quot; karya Pramoedya Ananta Toer" width="100%">
<figcaption>Novel &quot;Bumi Manusia&quot; karya Pramoedya Ananta Toer</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa program Sastra Masuk Kurikulum bukan hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun, sastra juga harus diserap di semua mata pelajaran yang ada. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan, kehadiran sastra dalam pembelajaran telah berlangsung pada sebagian kelas. Tetapi terbatas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena itu, melalui program Sastra Masuk Kurikulum ini, pihaknya mendorong guru memanfaatkan karya-karya sastra yang sudah dikurasi sebagai bahan ajar. &rdquo;Bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga untuk berbagai mata pelajaran,&rdquo; ujarnya dalam peluncuran program Sastra Masuk Kurikulum. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menekankan, program ini jelas berbeda dengan program sebelumnya yang pernah ada. &rdquo;Jika sebelumnya siswa diminta membaca 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, di program ini tidak. Sastra benar-benar dilebur ke dalam jam pelajaran, bukan tambahan&rdquo; terangnya. Menurut Eka Kurniawan, penulis sekaligus salah seorang anggota tim kurator buku sastra untuk program Sastra Masuk Kurikulum, sebagai penulis maupun pembaca, selama ini dirinya memiliki banyak rekomendasi buku sastra Indonesia. Namun, menyusun daftar resmi buku sastra untuk sekolah ternyata tak semudah itu. Pihaknya mencoba membuat daftar karya sastra, mulai 1980&ndash;1990-an hingga yang terbaru, untuk kemudian dikurasi. Dibantu para guru, proses kurasi ini menekankan agar buku sastra tersebut bukan sekadar daftar untuk pencinta karya sastra. &rdquo;Tapi, karya sastra untuk anak sekolahan juga,&rdquo; katanya. Dihubungi terpisah, sastrawan, sosiolog, dan tim kurator Sastra Masuk Kurikulum Okky Madasari menyampaikan bahwa harapan adanya kebijakan Sastra Masuk Kurikulum disimpan sejak lama oleh banyak pihak. &rdquo;Tentu saya menyambut baik tawaran untuk terlibat dalam program ini,&rdquo; katanya. Dia mengakui, selama ini memang sudah ada sekolah-sekolah yang menggunakan karya sastra sebagai bahan ajar. Namun, sifatnya masih sporadis, bergantung inisiatif guru, dan kebanyakan terbatas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. &rdquo;Kenapa baru sekarang? Ini tentu juga sangat bergantung pada kesadaran dan keberanian pembuat kebijakan. Kebetulan, saat ini pemegang kebijakan di Kemendikbudristek sangat menyadari pentingnya sastra masuk kurikulum dan berani untuk membuat keputusan,&rdquo; paparnya. Terkait dengan proses kurasi, Okky mengungkapkan bahwa prosesnya dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Setidaknya ada 17 kurator yang terdiri atas sastrawan, akademisi, hingga guru-guru sekolah. Setelah proses kurasi selesai, buku-buku yang direkomendasikan di-review guru-guru untuk diuji apakah layak atau tidak. Dalam proses ini, ada beberapa buku yang akhirnya gugur, harus ditukar jenjang, atau dicari judul lain dari penulis yang sama. Selain itu, lanjut dia, tim kurator memutuskan agar hanya ada satu buku dari satu nama penulis yang ada dalam list. Selain untuk pemerataan representasi, kebijakan ini diharapkan bisa memantik guru dan siswa untuk mencari karya-karya lainnya dari sang penulis. Misalnya, ada buku Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer yang digunakan untuk kriteria tujuan pembelajaran. Salah satunya memahami sejarah kebangsaan. Buku itu ditempatkan di jenjang SMA karena mempertimbangkan kompleksitas cerita dan ketebalan. Sementara itu, profesor di bidang kajian budaya dan gender Universitas Airlangga Diah Ariani Arimbi menyambut baik rencana pemerintah memasukkan sastra ke mata pelajaran. Sebab, dari sastra banyak hal yang bisa dipelajari, mulai kemanusiaan, ekologi, moral, hingga nilai kebaikan dan keburukan. Profesor yang merupakan dosen di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair itu mengungkapkan, di Indonesia sejauh ini jam untuk mempelajari sastra sangat sedikit. &rdquo;Padahal, di negara maju, belajar sastra itu menjadi utama,&rdquo; ujarnya. (mia/ann/c14/ttg)

Kemendikbudristek) menegaskan bahwa program Sastra Masuk Kurikulum bukan hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia.

Kemendikbudristek Tegaskan Sastra Bukan Hanya untuk Pelajaran Bahasa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/37_puasa_1-3213043135.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Adakah puasa bagi mereka yang haus kuasa? MEMBICARAKAN puasa dan kekuasaan mengingatkan saya pada pernyataan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2014, seusai pasangan Jokowi-Jusuf Kalla diumumkan memenangi hitung cepat pilpres. Di hadapan wartawan dan ditonton langsung jutaan penonton lewat siaran langsung televisi, Mega, ketua umum PDIP, berkata bahwa kemenangan Jokowi-JK mengakhiri puasa PDIP selama 10 tahun. Dengan sadar Megawati menggunakan diksi &rdquo;puasa&rdquo;, mengisyaratkan bahwa selama 10 tahun menjadi oposisi ia dan partainya seharusnya menahan segala nafsu dan keinginan, harus prihatin. Ketika dengan penuh haru dan kebahagiaan Mega mengatakan bahwa puasa 10 tahun telah berakhir, tak dapat ditutupi bahwa 1 dekade berpuasa bukanlah sebuah wujud tirakat atau ibadah yang dijalani dengan ikhlas dan sukacita. Berbeda dengan ibadah puasa yang dijalani dengan kesadaran ibadah dan tirakat untuk mencari rahmat, puasa kekuasaan tak pernah dilakukan dengan sengaja dijalani dengan niat sejak awal. Puasa kekuasaan hanya terjadi ketika seseorang tak lagi punya pilihan karena tersingkir dalam kontestasi, karena tak lagi punya jalan untuk berada di tengah pusaran. Pernyataan Mega bahwa 10 tahun puasa berakhir juga bisa dimaknai bahwa sudah waktunya untuk berbuka puasa, untuk berpesta menikmati segala hidangan. Tak lagi perlu menahan nafsu. Serakah dan Lapar Sejarah dunia digerakkan oleh keserakahan dan rasa lapar atas kekuasaan. Begitu tesis utama yang disajikan penulis Kanada yang sekaligus mantan penasihat Perdana Menteri Pierre Trudeau, Philipe Gigantes, dalam bukunya Power and Greed: A Short History of the World. Gigantes menunjukkan bagaimana sejarah dibentuk oleh para penakluk, yang melanggar aturan apa pun agar bisa memperbesar kekuasaan. Terlepas dari pendapat Gigantes, siapa pun yang belajar sejarah di bangku sekolah akan tahu bagaimana dalam narasi utama sejarah, catatan atas kebesaran seorang penguasa diukur dari kemampuannya untuk menaklukkan dan memperluas wilayah yang dikuasainya. Kehebatan seorang penguasa dilihat dari seberapa lama ia mampu mempertahankan kekuasaan dan kejayaan penguasa dilihat dari seberapa banyak ia mampu mengumpulkan harta kekayaan. Lihat saja bagaimana deskripsi sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara dalam buku-buku pelajaran. Kebesaran seorang raja pun dilihat dari seberapa luas wilayah kekuasaannya atau seberapa lama ia berkuasa. Sriwijaya disebut kerajaan Nusantara pertama karena bisa menguasai sebagian Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, hingga Semenanjung Melayu. Hayam Wuruk menjadi raja terbesar Majapahit karena berhasil menaklukkan seluruh kepulauan Nusantara, termasuk Semenanjung Malaya, Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Kesultanan Aceh ke puncak kejayaan karena menaklukkan Pahang dan melakukan penyerangan pada Portugis di Malaka. Kolonialisme Eropa menjadi wajah nyata penaklukan-penaklukan secara masif di berbagai wilayah dunia yang sekaligus menaklukkan kekuasaan-kekuasaan lokal di Nusantara. Kolonialisme juga merupakan perwujudan dari gerak sistematis keserakahan. Sejak kedatangan pertama pasukan Spanyol di Benua Amerika hingga hari ini ketika kita melihat bagaimana Israel terus berupaya menguasai tanah Palestina, kekuasaan yang serakah terus mengontrol dunia kita. Penguasa dan kekuasaan tidak hanya berbentuk kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan agama dan kekuasaan modal. Pemimpin besar Islam, dari Umar bin Khattab hingga Salahuddin Ayyubi, dikenal kebesarannya terutama karena kemampuannya memenangi peperangan dan memperluas daerah penaklukan. Perang Salib pun didorong oleh kekuasaan agama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/014425622/melintas-zaman-bersama-jenang">Melintas Zaman Bersama Jenang</a> Dalam kehidupan masa kini, kekuasaan agama pun terus bekerja mempertahankan otoritas sekaligus memperbesar pengaruh. Dalam hal yang kasatmata, pengaruh kekuasaan agama terlihat dari jumlah pengikut. Bahkan ketika Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia, upaya untuk memperluas pengikut masih terus dilakukan. Karena itu, kita bisa melihat ketika ada kabar seseorang menjadi mualaf atau sebaliknya, seseorang meninggalkan Islam, akan menjadi perbincangan besar. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa warga satu kampung di Baduy berhasil diajak masuk Islam. Kekuasaan agama juga terus bekerja di sektor publik dan politik. Ulama, pimpinan agama, memanfaatkan posisinya untuk ikut berperan dalam politik praktis, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Sayangnya, sebagaimana sifat khas kekuasaan, semuanya didorong oleh keserakahan; rasa lapar kekuasaan, dibanding keinginan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Akibatnya, kekuasaan agama justru berkoalisi dengan kekuasaan politik untuk melayani keserakahan mereka. Masing-masing sedang berusaha menyelamatkan kekuasaan, berupaya mencari jalan untuk melanggengkan kekuasaan. Yang punya kekuasaan politik butuh dukungan kekuasaan agama, yang punya kepercayaan dari umat butuh sokongan dana dan jaminan kekuasaan. Maka, di zaman ini kita bisa melihat berulangnya sejarah persekongkolan antara kekuasaan politik (negara) dan kekuasaan agama (ulama) &ndash;salah satu faktor yang berabad-abad silam mengakibatkan kemunduran Islam. Dalam pentas perpolitikan Indonesia, kita melihat bagaimana para pemimpin, mulai pemimpin negara hingga pemimpin agama, tak mampu untuk menahan hasrat berkuasa. Kekuasaan telah menjadi candu yang begitu memabukkan, yang terus membuat siapa pun yang pernah mencicipi akan terus merasa kurang, merasa lapar. Puasa kuasa telah menjadi sesuatu yang begitu menakutkan. Partai-partai tak punya nyali menjadi oposisi dan lebih memilih menjadi tikus-tikus yang ikut berbagi remahan kue kekuasaan. Ulama-ulama pun takut kehilangan cantolan dan sokongan. Orang-orang inilah yang selalu berceramah tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, mengingatkan umat betapa pentingnya menahan segala nafsu selama puasa. Padahal, yang jauh lebih berbahaya daripada nafsu makan dan minum adalah nafsu berkuasa, dan yang lebih dibutuhkan untuk negara ini adalah puasa kuasa. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

MEMBICARAKAN puasa dan kekuasaan mengingatkan saya pada pernyataan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2014, seusai pasangan Jokowi-JK.

Puasa Kuasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/18/44_yang_1-2373513799.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Apakah Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru? Begitu kira-kira yang kini jadi pertanyaan banyak orang. --- ADA ungkapan bahwa sejarah selalu berulang. History repeats itself &ndash;digunakan untuk mengungkapkan bahwa hal yang pernah terjadi di masa lalu bisa terjadi lagi di kemudian hari. Ungkapan tersebut sesungguhnya hanya mengandung separo kebenaran. Memang sepertinya sejarah berulang. Namun, pengulangan yang terjadi adalah pengulangan pola, adanya kesamaan-kesamaan yang mengingatkan kita pada peristiwa serupa di masa lalu. Masa lalu dan hari ini bukanlah dua titik di kertas putih. Di antara masa lalu dan hari ini, ada rangkaian peristiwa, ada pertarungan gagasan, ada kekalahan dan kemenangan, ada derap perubahan menuju perbaikan dan kemajuan. Hari ini dibentuk oleh masa lalu dan hari ini bukanlah masa lalu. Dari Orde Baru hingga Indonesia hari ini &ndash;meminjam ucapan Tan Malaka&ndash; bangsa kita telah terbentur, terbentur, terbentur, dan terbentuk. Tentu bukan sebuah bentuk yang sempurna, pun bukan sebuah bentuk yang dulu kita angankan. Yang jelas, ini bukanlah sebuah bentuk final karena akan terus ada benturan-benturan berikutnya. Tiga puluh dua tahun hidup di bawah rezim otoriter Soeharto telah membentuk bangsa kita menjadi bangsa yang mampu bersiasat. Para seniman mencari cara kreatif untuk menghindari tuduhan subversif. Karya-karya sastra yang penuh metafora dan seolah tak peduli pada politik justru menjadi jalan bagi sastrawan seperti Putu Wijaya atau Danarto untuk menyampaikan kritik. Dono-Kasino-Indro alias Warkop DKI menjadikan komedi sebagai cara untuk mengomentari isu-isu sosial. Sementara bagi Raja Dangdut Rhoma Irama atau musisi besar Iwan Fals, lirik dan nada adalah jalan pemelihara keberanian. Para aktivis, jurnalis, dan intelektual kritis terus mencari cara untuk mengubah keadaan. Mereka sadar bahwa di balik situasi yang tampaknya baik-baik saja, ada yang perlu untuk terus dikoreksi. Mereka-mereka inilah yang dalam istilah Jose Ortega Gasset disebut sebagai &rdquo;the select man&rdquo;, lawan dari apa yang disebut sebagai &rdquo;the mass man&rdquo; &ndash;orang kebanyakan atau massa. The select man &ndash;atau kalau harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai &rdquo;yang berkesadaran&rdquo;&ndash; selalu kecil jumlahnya dibandingkan dengan yang kebanyakan. Namun, kelompok inilah yang akan selalu menularkan kesadaran kepada kebanyakan orang dan terus menggerakkan roda perubahan. Yang berkesadaran senantiasa gelisah untuk menghadirkan keadaan yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki standar nilai, yang ingin mengupayakan hal yang lebih besar dari sekadar kepentingan dirinya sendiri. Tentu juga sebuah fakta bahwa banyak dari mereka yang berkesadaran ini dipaksa tunduk, dibungkam, disingkirkan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi, kita juga tak bisa memungkiri bahwa akhirnya sejarah digerakkan oleh siasat tiada henti dari mereka yang berkesadaran. Ketika reformasi 1998 terjadi, perubahan itu sesungguhnya bukan sebuah keajaiban dari satu peristiwa tunggal. Reformasi 1998 adalah akumulasi dari kesadaran yang terus dirawat, keberanian yang sedikit demi sedikit terus dipupuk, dan meluasnya kalangan mereka yang berkesadaran. Dalam babak baru pascareformasi ini, mereka yang berkesadaran terus berupaya menyemai dan merawat demokrasi. Membangun siasat-siasat baru, terus beradaptasi dan berevolusi. Satu yang pasti, yang berkesadaran selalu bukanlah kelompok besar dalam masyarakat. Ini menjadi sebuah tantangan besar di tengah sistem demokrasi elektoral yang mengandalkan jumlah. Yang berkesadaran bukanlah kantong suara yang bisa menjanjikan kemenangan. Di saat bersamaan, kerja-kerja membangun kesadaran bukanlah sebuah kerja instan, juga bukan sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif &ndash;karena justru itulah yang hendak dilawan oleh setiap mereka yang punya kesadaran. Jika pun dalam satu&ndash;dua bulan ke depan Prabowo Subianto ditetapkan sebagai presiden Indonesia, itu bukan berarti kerja-kerja membangun kesadaran tersebut gagal dan bukan berarti pula kita kembali pada Orde Baru. Prabowo, mantan menantu Soeharto, mantan tentara yang dipecat karena tersangkut penculikan aktivis, barangkali akan menggunakan pola-pola kepemimpinan otoriter yang serupa dengan pemerintahan Orde Baru. Namun, masyarakat sipil Indonesia hari ini &ndash;mereka yang berkesadaran&ndash; adalah mereka yang sudah mengalami benturan-benturan besar sepanjang sejarah, yang telah ditempa oleh kesalahan dan kegagalan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/014146915/perayaan-puisi-dalam-pesta-demokrasi">Perayaan Puisi dalam Pesta Demokrasi</a> Kehadiran internet dan media sosial juga telah dan akan terus mendorong lahirnya bentuk kesadaran-kesadaran baru. Memang tidak akan serta-merta menjadi suara dominan di TikTok dan tak serta-merta mengubah kontrol algoritma. Namun, setidaknya sistem teknologi informasi ini memungkinkan setiap suara dan aksi individu bisa teramplifikasi. Gerakan-gerakan baru terus tumbuh, dimotori oleh generasi baru the select man. Di saat yang sama, kita juga harus waspada. Teknologi baru memaksa penguasa untuk mencari cara baru dalam mengontrol rakyatnya, tanpa mengandalkan pada kekerasan dan senjata. Hari-hari ini kita akan melihat wajah baru otoritarianisme. Ia tak akan melulu hadir dengan wajahnya yang garang, tapi ia akan hadir dalam wajah-wajah lelah yang mengundang rasa kasihan, juga dalam joget-joget gemoy yang memabukkan. Penyalahgunaan kekuasaan bisa hadir dalam tindakan-tindakan yang sekilas tampak mulia, dari bagi-bagi susu hingga makan siang gratis. Pers dan media massa tak akan lagi menjadi saluran utama yang menghubungkan antara kebijakan dan publik. Sementara penguasa akan lebih memilih tampil di YouTube milik selebriti atau langsung live di kanal-kanal media sosial. Di titik ini kita pun harus terbangun. Kita tak lagi hidup di masa lalu. Zaman telah berubah. Merawat dan menyebarluaskan kesadaran tak cukup hanya dengan keberanian dan heroisme. Tapi juga butuh keluwesan, kreativitas, dan pembaruan. Inilah zaman di mana kita membutuhkan siasat baru: kesadaran kreatif. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

Yang pernah terjadi di masa lalu bisa terjadi lagi di kemudian hari. Ungkapan tersebut sesungguhnya hanya mengandung separo kebenaran.

Yang Berkesadaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/60_rayu_1-1922659220.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Yang terpenting dari demokrasi adalah prosesnya, bukan melulu hasilnya. Jika memang prosesnya menghendaki dua putaran, mengapa harus dipaksakan satu putaran demi ambisi kekuasaan? SALAH satu sifat dasar manusia adalah ingin menjadi pemenang &ndash;atau setidaknya menjadi bagian dari pihak pemenang. Mentalitas kerumunan membuat setiap orang merasa berarti ketika menjadi bagian dari kelompok, bagian dari kerumunan. Pada saat bersamaan, saat berada dalam kerumunan itu, manusia kerap kehilangan kehendak dan semata ikut-ikutan. Ikut menjadi bagian dari kerumunan memberi rasa aman. Pemikir besar psikologi sosial Erich Fromm mengurai bagaimana individu dibentuk untuk takut merdeka. Kemerdekaan yang memberi kemandirian berpikir dan membuat keputusan justru menimbulkan rasa tidak aman dan perasaan terancam. Banyak orang yang memilih untuk sukarela menjadi bagian dari kelompok yang diatur kekuatan kekuasaan. Semakin kuat cengkeraman kekuasaan itu, semakin mereka merasa aman. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Nazi dengan segala kebengisannya bisa memenangi pemilu di Jerman. Kerapuhan manusia untuk sendiri dan mandiri itu yang kemudian dikapitalisasi industri marketing politik. Survei popularitas atau survei elektabilitas sesungguhnya adalah sebuah alat untuk memengaruhi pilihan publik. Dengan melihat siapa yang menjadi pemenang survei, para pemilih diharapkan akan ikut-ikutan untuk memilih si pemenang di hari pemungutan suara, atau apa yang disebut dalam ilmu psikologi politik sebagai bandwagoning. Demikian juga dengan alat promosi visual mulai foto-foto yang disebarkan di media atau baliho-baliho yang dipasang di jalanan. Dalam politik Indonesia, salah satu momen penting dalam Pemilu 2014 yang akhirnya mengantarkan Jokowi terpilih sebagai presiden adalah penyelenggaraan Konser Dua Jari. Foto-foto yang dipublikasikan hampir seluruh media memperlihatkan bagaimana konser tersebut seolah-olah dihadiri jutaan orang. Efek psikologi dari foto-foto ini adalah menancapkan kesan bahwa Jokowi seperti didukung mayoritas masyarakat dan tak terbendung lagi menjadi pemenang pilpres. Ini memberikan bandwagoning effect yang dahsyat memengaruhi massa mengambang (swing voters) dan pemilih yang belum memutuskan pilihannya (undecided voters) untuk memilih Jokowi. Pola dan strategi serupa diulang di masa menjelang Pemilu 2024 ini. Dari survei satu ke survei lainnya yang hampir selalu menampilkan kemenangan besar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, psikologi massa terus digiring untuk takut tertinggal gerbong pemenang. Mula-mula pasangan ini diunggulkan dalam survei dengan perolehan suara mendekati 40 persen. Kemudian di survei-survei berikutnya mereka sudah memimpin dengan perolehan suara di atas 40 persen. Bahkan beberapa survei sudah berani mengunggulkan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara sedikit di atas 50 persen yang berarti tujuan menang satu putaran sangat mungkin, bahkan pasti tercapai. Perlunya survei-survei yang memenangkan Prabowo-Gibran adalah jelas untuk bandwagoning effect. Tapi, apa perlunya survei-survei tersebut harus mengeluarkan hasil bahwa Prabowo-Gibran memperoleh suara di atas 50 persen? Toh, jika dipilih mayoritas rakyat, mereka akan menang, baik itu dengan satu putaran maupun dua putaran. Di sinilah terletak masalahnya. Pasangan Prabowo-Gibran dan para pendukungnya tidak punya rasa percaya diri mereka akan menang jika pilpres berlangsung dua putaran. Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Anies Baswedan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 rupanya sangat membekas dan menjadi pelajaran berharga bagi kelompok pendukung Prabowo-Gibran. Ahok keluar sebagai pengumpul suara terbanyak di putaran pertama pilkada tersebut. Tetapi, ia kemudian dikalahkan telak oleh Anies di putaran kedua. Pasangan Prabowo-Gibran rupanya tidak ingin mengalami kejadian yang sama. Kelihatannya, mereka akan melakukan apa pun untuk langsung dapat memenangi pilpres dalam satu putaran dan menghindari putaran kedua di mana kemungkinan besar mereka akan kalah. Turunnya Presiden Jokowi untuk cawe-cawe merupakan bagian dari upaya all-out untuk memenangkan anak sulungnya, Gibran. Dilihat dari sisi ini, kecurigaan banyak orang bahwa aparat negara dimobilisasi untuk memenangkan pasangan nomor 2 jadi beralasan. Dan di sinilah juga peran hasil survei-survei di atas 50 persen ini. Survei-survei akan dipakai sebagai pembenaran nantinya jika mereka benar dapat menang dalam satu putaran &ndash;hal yang oleh banyak kalangan sebagai mustahil. Pendukung pasangan ini akan mengatakan bahwa survei-survei juga sudah membenarkan kemenangan satu putaran ini. Survei-survei terus diproduksi dan dikeluarkan lembaga-lembaga dengan berbagai macam nama, singkatan, dan akronim yang bahkan belum pernah kita dengar sebelumnya. Akibatnya, survei-survei ini sudah tidak dianggap serius oleh masyarakat sehingga pengaruh bandwagon-nya sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan semula pemodal survei. Jika survei sudah tidak lagi memberi pengaruh yang signifikan, harus diproduksi narasi lain untuk pembenaran perlunya pemilu satu putaran. Pembenaran ini haruslah seolah-olah demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Maka, keluarlah narasi bahwa pilpres dua putaran adalah buang-buang waktu dan uang sehingga bersatu saja mencoblos pasangan yang sudah pasti menang. Lagi pula, mereka berdalih lebih lanjut, mencoblos yang sudah pasti kalah hanya akan membuat suara kita terbuang sia-sia. Tapi, apakah benar narasi pilpres dua putaran hanya buang-buang uang? Total anggaran pemilu presiden (putaran pertama dan kedua) dan legislatif sekitar 70 triliun rupiah. Dari jumlah ini, komponen pilpres putaran kedua hanya 17 triliun rupiah. Jumlah ini terbilang kecil untuk salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang menentukan nasib 280 juta manusia. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan proyek kontroversial kereta api cepat Jakarta&ndash;Bandung yang memakan biaya 112 triliun rupiah. Apalagi jika dibandingkan dengan proyek IKN yang akan memakan biaya 500 triliun rupiah. Anggaran belanja pemilu juga bukan terbuang sia-sia. Uang tersebut akan mengalir ke pengusaha-pengusaha dalam negeri seperti produsen kertas, tinta, kaus, spanduk, dan lain-lain. Uang ini juga akan mengalir berupa gaji-gaji dan honor-honor pegawai dan pekerja lokal yang akan dibelanjakan untuk konsumsi dalam negeri. Ujungnya, uang tersebut akan memberi dampak multiplier dan memacu perekonomian. Jadi, tidak ada yang akan sia-sia. Pertanyaan besarnya sebenarnya adalah apakah ambisi kemenangan akan menghalalkan semua cara? (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan akademisi &nbsp;

Yang terpenting dari demokrasi adalah prosesnya, bukan melulu hasilnya. Jika memang prosesnya menghendaki dua putaran, mengapa harus dipaksa

Rayuan Satu Putaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/100_jangan_11-4254569979.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Ada kalangan yang mempertanyakan apa sih pentingnya demokrasi? Buat negara seperti Indonesia, yang penting kan tersedianya lapangan kerja dan makan yang kenyang buat rakyatnya? Toh, zaman Soeharto semua bisa terpenuhi tanpa demokrasi. Kalau cuma ikut pemilu, toh semua juga mencoblos pada zaman itu. JUGA ada pertanyaan-pertanyaan seperti buat apa menghabiskan puluhan triliun untuk pemilu? Apakah tidak lebih baik uang itu untuk menambah BLT saja? Di masa kampanye Pemilu 2024 ini, masih perlu kita meyakinkan betapa pentingnya dan betapa dekatnya demokrasi dengan kehidupan kita. Sebelum demokrasi dikenal dan dipraktikkan, segala kekuasaan berada di tangan raja yang berkuasa secara turun-temurun. Ia adalah panglima perang, pemegang semua sumber uang, pembuat peraturan, hakim, serta juga eksekutor. Kekuasaan tanpa batas raja ini tecermin dari kata-kata Raja Prancis Louis XIV &rdquo;L&rsquo;Etat, c&rsquo;est moi&rdquo; atau &rdquo;negara adalah saya&rdquo;. Dengan kata lain, negara adalah milik pribadi sang raja dan dia boleh melakukan apa saja. Jika suatu masyarakat kebetulan mendapat raja yang baik, rakyat akan sejahtera. Tapi jika sebaliknya, anak atau keturunannya keji dan durjana, sengsaralah masyarakat tersebut. Nasib rakyat benar-benar bergantung pada kebaikan satu orang. Tujuan demokrasi yang terpenting sebenarnya adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan oleh orang-orang yang berkuasa serta memastikan semua sumber daya negara dipakai untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu meskipun pemilu adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan terpenting tersebut. Dua instrumen yang penting dan berkaitan dengan pemilu adalah presiden atau lembaga kepresidenan serta DPR. Isi keduanya &ndash;yaitu presiden dan anggota DPR&ndash; dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Rakyat memilih presiden karena perlu ada satu wakil mereka untuk memimpin semua usaha untuk melindungi dan menyejahterakan mereka, sementara anggota DPR dipilih rakyat untuk mewakili mereka mengawasi presiden dalam melakukan usaha-usaha itu supaya tidak melenceng. Selain pelaksana dan pengawas, diperlukan juga aturan main atau hukum (undang-undang dasar dan undang-undang) tentang bagaimana usaha menyejahterakan rakyat dapat berjalan tanpa penyelewengan. Karena diperlukan keberadaan hukum, diperlukan juga petugas hukum. Maka dibentuklah kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Mereka semua bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan apakah semua sudah mematuhi aturan main. Terakhir, adanya ketakutan bahwa karena kekuasaan-kekuasaan ini tidak langsung dijalankan oleh rakyat, ada kemungkinan terjadi kerja sama antara mereka untuk mengkhianati rakyat. Maka diperlukan satu lagi pihak yang melakukan pengawasan-pengawasan langsung dilaksanakan oleh rakyat. Inilah yang disebut organisasi-organisasi masyarakat sipil (LSM) yang antara lain terdiri atas organisasi HAM, lingkungan hidup, dan media. Kata kunci demokrasi sebenarnya adalah rakyat dan bagaimana menyejahterakan rakyat. Semua instrumen, lembaga, serta petugas-petugas ini pada hakikatnya adalah alat dan pelaksana usaha menyejahterakan rakyat. Kemerosotan Demokrasi Apa yang dimaksud dengan kemerosotan demokrasi adalah merosotnya peran demokrasi untuk melayani kepentingan rakyat dengan melemahnya atau memburuknya kinerja instrumen, lembaga, serta petugas-petugas negara, termasuk presiden. Ini berarti tujuan paling dasar dari demokrasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tidak terpenuhi karena komponen-komponen demokrasi tersebut tidak bekerja dengan benar. Misalnya, jika penghasilan negara, baik itu dari pajak maupun dari sumber lain, yang seharusnya dipakai untuk membiayai pembangunan dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, tetapi diselewengkan atau dikorupsi oleh penyelenggara negara karena pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, termasuk hakim dan polisi yang juga korup, rakyat yang akan sengsara. Korupsi adalah salah satu tanda merosotnya demokrasi karena pengawasan dan hukum tidak berjalan. Saya mencatat lima tanda-tanda atau indikator kemunduran demokrasi. Yang pertama adalah pelemahan lembaga-lembaga demokrasi. Misalnya, dalam masa kepresidenan Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja dilemahkan dengan dibuatnya undang-undang yang membatasi gerak lembaga antirasuah ini. Lembaga lain yang dilemahkan adalah lembaga kehakiman. Skandal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dengan cara melanggar etika dan hukum melalui pengaruh ketua MK yang juga adalah ipar Jokowi atau paman Gibran jelas adalah perusakan terhadap lembaga ini. Indikator kedua adalah mobilisasi aparat untuk kepentingan pribadi pihak tertentu. Pengerahan kepala-kepala desa untuk mendukung calon presiden tertentu adalah jelas bentuk penggunaan aparat untuk kepentingan pribadi sang calon. Indikator ketiga adalah lemahnya pengawasan terhadap pihak yang memegang kekuasaan karena tidak adanya oposisi. Lemahnya oposisi ini membuat lemahnya pengawasan yang antara lain akan menciptakan korupsi bersama karena tidak ada lagi pihak yang mengingatkan. Gerindra dengan ketuanya, Prabowo, misalnya, adalah oposisi yang cukup kuat. Tetapi, bergabungnya Prabowo menjadi anggota kabinet Jokowi mengakibatkan oposisi menjadi lemah. Indikator keempat adalah penyalahgunaan dan pemanfaatan undang-undang untuk mencapai ambisi pribadi. Ketika Jokowi punya ambisi untuk menjadi presiden Indonesia yang berjasa memindahkan ibu kota negara ke tempat baru, yang pertama ia lakukan adalah membuat UU IKN. Walaupun tanpa melalui prosedur pembuatan UU yang benar dan tanpa partisipasi publik, UU tersebut disahkan dan Jokowi dapat berlindung di balik UU ini dalam melaksanakan ambisinya. Indikator kelima adalah merosotnya kebebasan mengeluarkan pendapat karena tindakan represif negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah salah satu bentuk pengawasan rakyat serta dasar dari semua karya untuk memajukan bangsa. Di bawah Jokowi, seniman, mahasiswa, dan anggota masyarakat ditangkap karena melancarkan kritik. Demokrasi bukan hanya slogan. Baik-buruknya demokrasi langsung memengaruhi ketenangan dan kesejahteraan hidup rakyat. Karena itu, jangan pilih calon presiden yang tidak pernah berbicara tentang demokrasi, baik karena ia tidak mengerti maupun tidak percaya pada hal ini, atau memang punya rencana melanggarnya atau bahkan untuk tidak menerapkannya. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan akademisi

Ada kalangan yang mempertanyakan apa sih pentingnya demokrasi? Buat negara seperti Indonesia, yang penting kan tersedianya lapangan kerja.

Jangan Pilih Capres Perusak Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/28_mung_1-3760800208.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Dalam visi-misinya, ketiga pasangan capres-cawapres mengakui pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, akses yang luas dan terjangkau terhadap pendidikan yang bermutu sampai perguruan tinggi menjadi kunci. Mungkinkah kuliah bisa gratis? DUA puluh satu tahun lalu, dari sebuah desa di Magetan, saya merantau ke Jogjakarta untuk kuliah di universitas negeri yang menjadi impian banyak orang di negeri ini. Bahkan hingga hari ini. Kala itu kuliah di universitas negeri menjadi impian, bukan hanya karena merupakan wujud pencapaian, tapi karena biayanya jauh lebih murah daripada kuliah di universitas swasta. Tapi, itu dulu. Kini biaya kuliah di universitas negeri bisa sama mahal atau bahkan lebih mahal dibanding perguruan tinggi swasta. Belum lagi ketika mahasiswa datang dari luar kota sehingga membutuhkan biaya kos dan biaya hidup selain biaya kuliah yang semakin mahal. Jelas, kuliah bukan untuk semua orang. Bagi banyak orang, menjadi sarjana adalah sebuah impian yang tak mungkin tergapai. Bagi banyak keluarga, bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi adalah sebuah mukjizat atau sebuah pengorbanan darah dan air mata dalam makna yang sesungguhnya. Banyak orang tua yang harus menjual sawah atau berutang hanya demi mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Pendidikan tinggi masih menjadi barang mewah di negeri ini. Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah. Hanya 6,4 persen dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Sebanyak 80 persen dari populasi di Indonesia berpendidikan SMP. Bahkan amanat wajib belajar 12 tahun pun belum bisa sepenuhnya diwujudkan. Data ini masih ada lanjutannya: Dari total pengangguran yang ada di Indonesia, sebanyak 76 persen adalah lulusan SD/SMP. Artinya, ada korelasi langsung antara tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Ketika lapangan kerja hanya terbuka untuk mereka yang menempuh pendidikan tinggi, sementara hanya kurang dari 10 persen jumlah penduduk yang punya kesempatan untuk kuliah, semakin banyak generasi produktif yang akan terjebak dalam pengangguran dan kemiskinan. Salah Kebijakan Ada semacam mitos dalam dunia pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi memang harus mahal karena biaya operasional perguruan tinggi juga tidak murah. Mitos ini terus berkembang karena terpengaruh oleh sistem di Amerika Serikat yang memang menerapkan liberalisasi sistem pendidikan. Sistem student loan alias utang mahasiswa untuk biaya kuliah menjadi sebuah hal yang wajar. Utang itu akan dibayar setelah si mahasiswa lulus kuliah dan mulai bekerja. Hal yang sekilas tampak mulia ini sebenarnya adalah sebuah jebakan. Para sarjana baru yang mulai meniti karier harus menanggung utang. Beban utang harus bertemu dengan kebutuhan-kebutuhan lain, mulai biaya hidup, biaya anak sekolah, cicilan rumah, belum lagi ketika orang tersebut adalah bagian dari generasi sandwich yang harus membiayai orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tinggi ternyata tidak menjadi elevator yang mengangkat kelas ekonomi seseorang. Nyatanya, dalam penelitian-penelitian mutakhir yang mencoba menelisik kenapa biaya pendidikan tinggi harus sedemikian mahal, terungkap bahwa sesungguhnya biaya kuliah bisa gratis. Robert Samuels dalam bukunya, Why Public Higher Education Should Be Free (2013), mengurai bagaimana biaya yang dibebankan pada seorang mahasiswa itu digunakan untuk menopang semua biaya, termasuk biaya administrasi dan bahkan kebutuhan riset. Kebijakan serupa diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia sejak adanya kebijakan perguruan tinggi badan hukum (PTNBH). Dengan status PTNBH, perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan serta mencari pendapatan untuk membiayai pengeluaran mereka. Biaya pendidikan mahasiswa ditentukan secara independen oleh universitas dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Biaya inilah yang saat ini kita kenal dengan nama uang kuliah tunggal (UKT). Kebijakan inilah yang menjadi alasan mengapa biaya pendidikan tinggi publik di Indonesia menjadi mahal serta terus naik tiap tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/01437941/hepi-dan-binus-dorong-kemitraan-pendidikan-tinggi-indonesia-dan-as">HEPI dan Binus Dorong Kemitraan Pendidikan Tinggi Indonesia dan AS</a> Politik Anggaran Lantas, apakah mungkin kuliah gratis di kampus negeri? Sangat mungkin dan sangat wajar. Anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk bidang pendidikan di 2023 adalah sebesar 612,2 triliun rupiah, sedangkan untuk 2024 telah dianggarkan sebesar 680,8 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini seharusnya cukup untuk menanggung suatu pendidikan gratis yang bermutu di Indonesia jika saja ia dikelola secara baik, tepat, dan benar tanpa korupsi. Dengan asumsi bahwa gedung sudah tersedia, biaya terbesar bidang pendidikan adalah gaji guru dan dosen di sekolah-sekolah dan universitas negeri. Total guru dan dosen di sektor publik adalah sekitar 2 juta orang. Jika untuk menjaga kualitas dan kehidupan yang layak, mereka digaji rata-rata 10 juta rupiah per bulan, total biaya gaji 2 juta dosen dan guru selama setahun adalah 240 triliun rupiah. Terdapat sekitar 200.000 sekolah negeri (SD sampai SMA) di Indonesia dengan jumlah siswa sekitar 25 juta orang. Jika biaya operasional sekolah tersebut rata-rata 2 juta rupiah per siswa per tahun, dalam setahun biaya operasional sekolah di Indonesia adalah 50 triliun rupiah. Diumpamakan biaya maintenance, biaya pelatihan guru, dan biaya lain-lain untuk seluruh sekolah negeri Indonesia adalah juga 50 triliun rupiah, total semua dana penyelenggaraan untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 340 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat sisa sekitar 300 triliun rupiah lagi yang dapat digunakan untuk pendidikan tinggi dan riset. Ini adalah jumlah yang fantastis yang dapat menutupi semua biaya kuliah sekitar 3,4 juta mahasiswa yang sekarang kuliah di 125 PTN di seluruh Indonesia, membangun laboratorium sains canggih tiap tahun, serta membiayai riset-riset perguruan tinggi yang berkualitas. Jika 100 triliun rupiah saja yang dialokasikan untuk riset, Indonesia menjadi negara dengan dana riset tertinggi di dunia atau hampir 1 persen dari PDB-nya. Jadi, dengan anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN tersebut pendidikan tinggi yang gratis disertai kualitas yang baik bisa dilaksanakan Indonesia dengan catatan adanya kemauan politik, tata kelola keuangan yang baik, serta bebas korupsi. Apalagi jika presiden mendatang mengerti bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah kunci kemajuan Indonesia, tak ada alasan untuk tak mewujudkan pendidikan tinggi gratis untuk semua. (*) --- *) OKKY MADASARI, Sastrawan dan akademisi

Dalam visi-misinya, ketiga pasangan capres-cawapres mengakui pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#okky madasari

Berita Terkini