<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/WhatsApp-Image-2025-12-19-at-074538-2199344841.jpeg" alt="Pertamina melakukan operasi pasar gas LPG 3 Kg untuk masyarakat di Aceh Tamiang, pada Kamis (17/12/2025), guna mengamankan stok dan harga LPG 3 Kg di masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pertamina melakukan operasi pasar gas LPG 3 Kg untuk masyarakat di Aceh Tamiang, pada Kamis (17/12/2025), guna mengamankan stok dan harga LPG 3 Kg di masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya Presiden dalam memberantas mafia dan praktik oligarki mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang dinilai masih belum sepenuhnya berjalan adil dan merata di berbagai daerah.</p> <p>Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menilai masih terdapat ketimpangan dalam penyaluran LPG 3 kg. Ia menduga kondisi tersebut terjadi akibat penguasaan kuota oleh individu atau kelompok tertentu melalui sejumlah agen.</p> <p>Darmadi menegaskan, jangan sampai terjadi pemusatan kekuatan ekonomi oleh segelintir oknum.</p> <p>Menurutnya, praktik semacam itu bertentangan dengan semangat pemerataan dan keadilan, terutama dalam distribusi gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.</p> <p>&ldquo;Gas LPG 3 kg itu, agen-agen ada sekelompok orang yang menguasai terlalu banyak. Permasalahan seperti ini harus dihilangkan. Maksimal enam LO (Loading Order) sebetulnya, yang kita tuntut menjadi tiga LO,&rdquo; kata Darmadi kepada wartawan, Jumat (20/2).</p> <p>Ia pun mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera menertibkan mekanisme distribusi LPG 3 kg. Penataan agen serta pembatasan penguasaan kuota dinilai penting untuk mencegah praktik oligarki dalam rantai distribusi.</p> <p>&ldquo;Dalam pelaksanaannya, ada satu orang dengan banyak perusahaan yang menguasai penyebaran agen gas sehingga membuat hal ini tidak adil dan tidak merata. Itu sebenarnya bentuk oligarki. Nah, itu yang kita tuntut agar bisa segera diselesaikan,&rdquo; pungkasnya.</p>

Komisi VI DPR dorong pemerintah berantas praktik oligarki dan benahi distribusi LPG 3 Kg agar lebih adil, merata, dan tepat sasaran.

Komisi VI DPR Dorong Pemerintah Berantas Praktik Oligarki pada Distribusi LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/20250702_163917_Gallery-3283915103.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah stigma bahwa dirinya dibiayai oleh oligarki. Stigma ini dihubungkan dengan adanya foto dirinya dengan pemilik Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan di Gedung Sate, Bandung.</p> <p>Seperti diketahui, Agung Sedayu Grup sendiri merupakan salah satu perusahaan besar yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).</p> <p>&ldquo;Saat ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki. Disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan Cs di Gedung Sate dan di Kota Bandung,&rdquo; kata Dedi seperti dilihat pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Jumat (11/7).</p> <p>Dia menegaskan, saat itu Pemprov Jawa Barat kedatangan tamu dari Yayasan Buddha&nbsp;Tzu Chi yang dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (MPKP), Maruarar Sirait.</p> <p>Tujuannya baik, yakni memberikan bantuan kepada masyarakat kota Bandung yang rumahnya kumuh.</p> <p>Terdapat 500 rumah yang akhirnya dibangun. Saat itu, Pemprov Jawa Barat menerimanya secara resmi bersama dengan Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Dengan ini, Dedi menekankan tak ada sedikit pun kerja sama oligarki, terutama mengenai yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya.</p> <p>Dia pun mengambil contoh kebijakan lain, yakni saat dirinya berkunjung ke Kabupaten Cianjur. Saat itu, dirinya meresmikan masjid yang dibangun oleh Yayasan Arta Graha milik Tomi Winata.</p> <p>Saat itu, Pemprov Jawa Barat dengan Tomi Winata berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Garut dengan membangun batching plan.</p> <p>&ldquo;Dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir dan kami akan melakukan secara bersama demi kebaikan,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Berikutnya, kedua pihak bekerja sama untuk menjaga dan mengembangkan kembali habitat Gunung Wayang dari berbagai bentuk intervensi perusahaan.</p> <p class="class-paragraph">Selanjutnya, dirinya dengan pengusaha Tionghoa tersebut sepakat membangun kembali kawasan-kawasan perkebunan teh dan karet yang berubah peruntukannya.</p> <p>&ldquo;Yang pada akhirnya rakyat itu bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, Yayasan Arta Graha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat,&rdquo; tukas eks Bupati Purwakarta ini.</p> <p>Dengan sejumlah kerjasama ini, Dedi menegaskan akan terus berhubungan dengan siapapun selama legal, tak merugikan masyarakat, membayar pajak, melahirkan regulasi tumbuhnya lapangan kerja, dan dilakukan secara terbuka.</p> <p>&ldquo;Dalam pandangan saya tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat. Bagi saya tidak ada masalah,&rdquo; tegas dia.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan tidak dibiayai oligarki, menyoroti kerja sama dengan pengusaha demi kesejahteraan masyarakat.

Bantah Dibiayai Oligarki, Ini Kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal Kegiatan Aguan Cs di Gedung Sate Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-161507-159607009.jpg" alt="Kader PDIP Lampung Lukita Sari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kader PDIP Lampung Lukita Sari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung Lukita Sari menyebut, pasca reformasi, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya, saat ini, rakyat dicengkeram oligarki.</p> <p>Dia menyerukan untuk menumbangkan sistem oligarki. Saat ini dipertontonkan elite di Indonesia terutama pada Pilkada 2024.</p> <p>&rdquo;Rezim saat ini mempertontonkan sistem oligarki pada pesta demokrasi di Indonesia dan mengarah kepada sistem otoritarianisme, tidak ubahnya era Orde Baru (Orba),&rdquo; ucap Lukita Sari.</p> <p>&rdquo;Kita harus jujur, negara demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, demokrasi kita tersandera penguasa otoriter penganut oligarki,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Terkait hasil keputusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada, menurut Lukita, membuat konstelasi berubah drastis, PDIP dapat peluang untuk maju walau sendirian di berbagai daerah.</p> <p>&rdquo;Dan ini dimanfaatkan dengan baik tanpa harus khawatir menentang arus bahkan istilahnya dikeroyok ramai-ramai tetap tegar melawan,&rdquo; tegas Lukita.</p> <p>Menurut ketua salah satu organisasi buruh itu, kondisi tersebut akan menjadi pembelajaran bagi kekuatan rakyat. Saatnya oligarki harus ditumbangkan melalui kontestasi pilkada.</p> <p>Mantan Caleg DPR RI lampung ini kembali menegaskan bahwa PDIP memang sudah terlatih untuk berjalan sendirian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.</p> <p>&rdquo;Kami tidak gentar karena yang namanya jagoan itu tidak main keroyokan dan kami siap mendukung pilihan PDIP dalam pilkada,&rdquo; tutur Lukita.</p> <p>Lukita menambahkan, rakyat harus sadar untuk menumbangkan rezim oligarki tersebut membutuhkan kekuatan rakyat yang menginginkan demokrasi di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Rakyat harus bersatu untuk memukul mundur rezim oligarki ini agar Indonesia tidak kembali lagi ke era Orba, bahkan lebih buruk,&rdquo; ucap Lukita Sari.</p>

Kader PDIP Lampung Lukita Sari menyebut, pasca reformasi, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya oligarki

Kader PDIP Lampung Lawan Oligarki di Pilkada 2024

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPP PDI Perjuangan&nbsp;Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Deddy menyebut bahwa putusan MK itu merupakan bentuk perlawanan terhadap oligarki partai politik yang akan membajak demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki parpol yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPR RI itu menekankan, putusan MK itu harus disambut positif karena memastikan untuk menghadirkan lebih dari satu pasang calon dalam Pilkada 2024 di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014997212/bersyukur-miliki-istri-sebaik-fairuz-a-rafiq-sonny-septian-menikah-tak-semenakutkan-yang-dibayangkan">Bersyukur Miliki Istri Sebaik Fairuz A. Rafiq, Sonny Septian: Menikah Tak Semenakutkan yang Dibayangkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semakin banyak calon, tentu semakin banyak pilihan pemimpin yg bisa dipertimbangkan oleh rakyat. Itu baik bagi rakyat dan parpol, tetapi buruk bagi oligarki dan elite politik yang antidemokrasi," ucap Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meyakini, hadirnya putusan MK akan menekan seminimal mungkin politik mahar dalam Pilkada Serentak 2024. Sebab, parpol dipaksa untuk mengusung orang-orang terbaik sebagai calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan ini juga memberi kesempatan bagi partai-partai non parlemen untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Dengan demikian tidak ada suara rakyat yang hilang. Bagi partai-partai yang ada di parlemen, tentu ini akan mendorong proses kaderisasi dan rekrutmen calon yang lebih baik," ujar Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014997203/kesempatan-maju-pilkada-jakarta-kembali-terbuka-usai-mk-ubah-ambang-batas-anies-siap-maju-dengan-siapapun">Kesempatan Maju Pilkada Jakarta Kembali Terbuka Usai MK Ubah Ambang Batas, Anies Siap Maju dengan Siapapun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy pun mengaku bahwa putusan MK itu membawa angin segar bagi PDIP. Sebab ada upaya penguasa dan antek-anteknya memojokkan PDIP, sehingga tidak bisa mencalonkan di banyak daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ini kami memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oligarki tertentu seperti DKI, Jabar, Jatim, Jember, Banten, Papua dan sebagainya," pungkasnya.</div>

"Soal putusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki parpol yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat,"

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP: Kemenangan Melawan Oligarki Parpol!

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/Aktivis-UNJ-3576664081.jpeg" alt="Sejumlah aktivis menggelar Maklumat Bersama Aktivis &lsquo;98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis menggelar Maklumat Bersama Aktivis &lsquo;98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang telah diperjuangkan dengan penuh jerih payah, darah, bahkan air mata.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hal itu&nbsp;ditegaskan Aktivis &lsquo;98 Mustar Bonaventura kepada wartawan seusai mendeklarasikan Maklumat Bersama Aktivis &lsquo;98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Hari ini, itu jelas-jelas kemudian pemerintah mengabaikan itu. Presiden Jokowi malah melanggengkan cara-cara berkuasa orde baru dan menurut kami itu mengkhianati cita-cita yang diperjuangkan,&rdquo; tegas Mustar.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Berkenaan dengan itu pula, Mustar menegaskan bahwa para aktivis &lsquo;98 akan menggelar konsolidasi menjelang peringatan 26 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei mendatang.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Kami akan berkumpul, akan merencanakan sesuatu dan artinya konsolidasi yang akan menuju Mei ini kita akan persiapkan. Mungkin puncaknya peringatan 26 tahun reformasi pada 20 Mei,&rdquo; tandasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sebelumnya, Mustar yang juga Aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu memimpin langsung Maklumat Bersama Aktivis &lsquo;98. Dia didampingi Aktivis &lsquo;98 sekaligus Dosen UNJ Ubedillah Badrun, dan sejumlah perwakilan aktivis &lsquo;98 dari berbagai daerah.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Berikut isi Maklumat Bersama Aktivis 98 tersebut:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>1.Menolak Kembalinya Orde Baru</p> <p>2.Menolak Politik Dinasti</p> <p>3.Menolak Pelanggar HAM</p> <p>4.Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>5.Menolak Dwi -Fungsi TNI-Polri</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Sejumlah aktivis ‘98 akan menggelar konsolidasi akbar menjelang peringatan 26 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei mendatang.

Peringati 26 tahun Reformasi Mei nanti, Aktivis 98 Bakal Gelar Konsolidasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-02-at-212139-2-632821249.jpeg" alt="Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melakukan ziarah ke Makam Habib Husein Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melakukan ziarah ke Makam Habib Husein Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengeklaim tak mempunyai kontrak atau ikatan dengan oligarki. Berdasarkan pengalaman, katanya, tak pernah punya ikatan apapun dengan para oligarki di manapun dan dengan siapapun.&nbsp;</p> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah kita tidak punya ikatan sama sekali dengan pihak-pihak manapun. Karena kami punya pengalaman panjang ya, dari berbagai koalisi dari berbagai capres yang kami dukung dari berbagai Pemilu. Sudah lima kali ikut Pemilu ya,&rdquo; ujarnya, Rabu (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin menuturkan bahwa AMIN telah meraih dukungan dari berbagai organisasi masyarakat. Bahkan tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah juga banyak yang mendukung. Menurutnya, dukungan ini akan menambah kekuatan AMIN di Pilpres 2024 ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014130497/penumpang-whoosh-melonjak-di-momen-libur-panjang-kcic-tambah-8-perjalanan">Penumpang Whoosh Melonjak di Momen Libur Panjang, KCIC Tambah 8 Perjalanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tadi yang datang semua tokoh NU, tokoh Muhammadiyah campur baur. Jadi saya sangat bersyukur, ini bisa menjadi kekuatan dahsyat di Jawa Tengah,&rdquo; ungkapnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Aisyah tadi banyak datang, Muslimat datang, Fatayat ada. Jadi semua organ-organ NU yang perempuan banyak, organ-organ yang Muhammadiyah banyak. Jadi supaya ini menjadi inspirasi semua,&rdquo; sambung Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014130434/update-klasemen-sementara-liga-1-musim-2023-2024-hingga-pekan-24-borneo-fc-makin-kokoh-di-puncak">Update Klasemen Sementara Liga 1 Musim 2023-2024 hingga Pekan 24, Borneo FC Makin Kokoh di Puncak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum PKB itu menegaskan bahwa AMIN bertekad akan berpihak pada rakyat kebanyakan, bukan pada oligarki yang hanya dikuasai beberapa orang saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Insyaallah, AMIN ini bertekad mengabdi pada satu yaitu rakyat,&rdquo; tandasnya.&nbsp;</div>

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengeklaim tak mempunyai kontrak atau ikatan dengan oligarki.

Cak Imin Klaim Tak Punya Kontrak dengan Oligarki terkait Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/Zulhas-dan-Jokowi-2818166627.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat mengajak ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ngobrol empat mata sembari makan siang di Bogor." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat mengajak ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ngobrol empat mata sembari makan siang di Bogor.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ia tak mempermasalahkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadapi kepungan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya dalam pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud yang berpihak pada wong cilik, rakyat. Ini memang harus dihadapi dengan berbagai kepungan-kepungan," kata Hasto saat hendak menghadiri gelaran debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto menekankan bahwa Ganjar-Mahfud berpihak pada rakyat. Bukan pada kepentingan oligarki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013706229/setelah-prabowo-dan-airlangga-jokowi-ajak-zulhas-ngobrol-empat-mata-sambil-makan-siang-di-bogor">Setelah Prabowo dan Airlangga, Jokowi Ajak Zulhas Ngobrol Empat Mata Sambil Makan Siang di Bogor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menunjukkan bahwa pergerakan rakyat inilah yang akan jadi dari kepemimpinan Pak Ganjar. Karena dia berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan elit, bukan oligarki," ucap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto dengan agenda makan malam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (5/1) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013706254/klaim-kenaikan-suara-mengalami-tren-positif-di-3-bulan-terakhir-relawan-anies-yakin-momentum-perubahan-segera-tiba">Klaim Kenaikan Suara Mengalami Tren Positif di 3 Bulan Terakhir, Relawan Anies Yakin Momentum Perubahan Segera Tiba</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu (6/1) pagi. Bahkan, Presiden Jokowi juga turut bertemu dengan Mendag Zulkifli Hasan di sebuah restoran, di Kota Bogor, Minggu (7/1) siang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menjabat sebagai menteri, Zulhas dan Airlangga merupakan ketua umum partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.&nbsp;</div>

"Artinya dalam pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud yang berpihak pada wong cilik, rakyat,"

Jokowi Temui Prabowo Hingga Zulhas, PDIP Tegaskan Ganjar-Mahfud Berpihak ke Rakyat Bukan Oligarki

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/Guy-Fawkes-1379004669.jpeg" alt="Aksi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM melalui mimbar demokrasi terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan rakyat di berbagai kota." width="100%">
<figcaption>Aksi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM melalui mimbar demokrasi terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan rakyat di berbagai kota.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jawapos.com</strong> - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Fathul Wahid menyatakan, Indonesia tengah mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan secara telanjang kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,&rdquo; tegas Prof. Fathul dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (19/12).</p> <p>Menurut Fathul, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,&rdquo; tegas Fathul.</p> <p>Karena kondisi tersebut, selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara. Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.</p> <p>&ldquo;Kedua, mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ketiga, menuntut negara dan semua aparatnya untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi. Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik.</p> <p>&ldquo;Mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayun, tidak gampang diadu domba, dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis,&rdquo; pungkasnya.</p>

Indonesia tengah mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan ketidakadilan.

Rektor UII: Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/IMG-20231206-WA0017-800459962.jpg" alt="Capres nomor 1 Ganjar Pranowo di Kalimantan Timur. (Tim Ganjar-Mahfud)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor 1 Ganjar Pranowo di Kalimantan Timur. (Tim Ganjar-Mahfud).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Masyarakat adat mengeluhkan kondisi lingkungan hidup yang tergerus di Kalimantan Timur kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu mereka sampaikan saat ia menghadiri dialog bersama tokoh masyarakat adat Dayak dan lintas agama di Balikpapan, Selasa (5/12) malam kemarin.</p> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, salah seorang tokoh adat Dayak menyebut nasib masyarakat adat di Kalimantan Timur menjadi terpinggirkan akibat ulah oligarki yang mengotak-atik hukum untuk kepuasannya sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mempersoalkan hak-hak ulayat yang hanya diakui negara di atas kertas tanpa langkah nyata di lapangan. Salah satunya adalah terkait pelepasan hutan adat dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013442279/indonesia-akan-miliki-tol-bawah-laut-pertama-kini-dalam-tahap-detail-engineering-design">Indonesia akan Miliki Tol Bawah Laut Pertama, Kini dalam Tahap Detail Engineering Design</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seorang tokoh adat lainnya menanyakan langkah Ganjar untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Ganjar menegaskan sikapnya terhadap lingkungan hidup sejalan dengan masyarakat adat. Namun, ia mengakui ada dilema yang mesti dihadapi dalam persoalan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sungai rusak apakah akan diperbaiki? Harus, Pak. Tapi kan penduduk kita tambah, Pak. Butuh ruang, butuh energi, ya nggak? Butuh perumahan, maka semakin tertekan kondisi lingkungan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013442274/tahun-ini-lesu-ginsi-optimistis-impor-bahan-baku-kembali-setelah-pemilu">Tahun ini Lesu, GINSI Optimistis Impor Bahan Baku Kembali Setelah Pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka apa yang harus dilakukan betul-betul (adalah) pembangunan harus berkelanjutan. Berkelanjutan apa? Mesti bertahap. Yah kemarin berkeliling ke beberapa daerah disampaikan cerita serupa," sambung Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi sebab kerusakan lingkungan ini. Namun di sisi lain, sumber daya alam itu menawarkan nilai ekonomi yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini ada semacam dilema. Ada potensi bagus, butuh investasi dan bisa mengolah sumber daya alam. Pilihannya kita kelola atau tidak kita kelola? Contoh saja, kalau yang di sini ada apa? Minyak, gas, batu bara. Pertanyaannya, batu baranya mau kita ambil atau nggak, Pak?" tanyanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013442268/drama-tujuh-gol-warnai-kemenangan-arsenal-atas-luton-town">Drama Tujuh Gol Warnai Kemenangan Arsenal atas Luton Town</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tokoh adat itu kemudian menjawab bahwa sumber daya alam itu bisa tetap diambil, namun dengan syarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ambil dengan syarat? Setuju. Saya ikut Anda," jawab Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui selama ini ekses dari eksplorasi sumber daya alam memang lebih banyak unsur negatifnya. Akibatnya, sumber daya alam melebar dari kawasan yang ditentukan dan dengan kemudian berstatus ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka inilah kenapa saya dengan Pak Mahfud kencang bicaranya. Kalau ini kita tertibkan, kaitannya kan dengan kolusi, korupsi, karena tidak sesuai dengan aturan," kata Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013442257/produsen-obat-herbal-incar-pasar-degeneratif">Produsen Obat Herbal Incar Pasar Degeneratif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengungkit situasi-situasi di lapangan yang juga kerap dijumpai ketika menindak bisnis ilegal yang merusak lingkungan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mau ditegakkan apa tidak? Harus? Pas kita tegakkan (ternyata) teman kita. Nggak masalah? 'Pak, saya pendukung Pak Ganjar, lho', gimana?" tanya Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tokoh adat kemudian sontak menjawab, "Gaspol!". Politisi PDI-P itu lalu menjawab seakan menantang balik mereka karena merasa tahu bahwa hal-hal semacam itu tidak segampang itu diputuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gaspol? Ini Anda lho yang ngomong ya, awas ya. Kalau nanti kita gaspol begitu, saya berharap dari sini akan bisa teriak kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013442265/duet-bareng-google-samsung-bikin-teknologi-audio-penantang-dolby-atmos">Duet Bareng Google, Samsung Bikin Teknologi Audio Penantang Dolby Atmos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar juga bercerita pengalamannya ketika berkunjung ke Fujian, Cina, yang memiliki hunian bertingkat dan menjulang tinggi. Padahal, ei sekitarnya terdapat lahan luas yang masih ditumbuhi hutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia lantas bertanya hal itu kepada gubernur, dan gubernur itu menjawab bahwa hunian warga dibuat bertingkat demi menjaga hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu yang namanya kompromi. Itu yang namanya kita bisa memitigasi agar kemudian tidak terjadi kerusakan," pungkasnya.&nbsp;</div>

Masyarakat adat mengeluhkan kondisi lingkungan hidup yang tergerus di Kalimantan Timur kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Masyarakat Adat Adukan Oligarki yang Rusak Alam di Kaltim, Begini Jawaban Ganjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/akademisi-univ-djuanda-antara.jpg" alt="Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar alias Gus Udin menjadi pemateri seminar bertajuk" width="100%">
<figcaption>Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar alias Gus Udin menjadi pemateri seminar bertajuk</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Akademisi Universitas Djuanda Bogor Aep Saepudin Muhtar menilai bahwa sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berpotensi menguatkan oligarki.<br /> <br /> "Sistem ini justru berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai," kata pria yang akrab disapa Gus Udin saat menjadi pemateri seminar bertajuk "Transformasi Gerakan Mahasiswa Menuju Keemasan Indonesia Tahun 2045" di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/1).<br /> <br /> Menurutnya, sistem proporsional tertutup juga akan menyebabkan tidak maksimal nya calon legislatif dalam melakukan kerja-kerja elektoral dalam meraup suara pada Pemilu 2024.<br /> <br /> Ia menilai, sistem proporsional tertutup juga akan melemahkan peran partai politik, karena mesin partai hanya bekerja sendiri tanpa dukungan dari para calon legislatif.<br /> <br /> "Hal ini tentunya berimbas pada mesin partai yang hanya berjalan sendiri tanpa dorongan dan dukungan dari calon-calon yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat," ujar Gus Udin dalam seminar yang digagas oleh Aliansi BEM Se-Bogor Barat.<br /> <br /> Sementara itu, Koordinator BEM Se-Bogor Barat, M Aminnullah, menyebutkan bahwa pihaknya menolak sistem proporsional tertutup karena karena dianggap dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. "Karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan serta pasal 22e tentang pemilu," kata Aminnullah yang merupakan Mahasiswa Institut Ummul Quro Al Islami.<br /> <br /> Menurutnya, sistem proporsional tertutup dapat merebut kedaulatan rakyat karena tidak dapat menentukan siapa yang pantas untuk dapat duduk di bangku parlementer, serta dianggap membatasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu.<br /> <br /> "Partai adalah fasilitator bukan eksekutor, kami aliansi BEM Bogor Barat akan selalu membuka forum-forum diskusi untuk mencari solusi terbaik untuk sistem apa yang digunakan dalam Pemilu 2024," ujarnya.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, sebanyak enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI) mengajukan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke MK. Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022.<br /> <br /> Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif. <strong>(*)</strong>

Akademisi: Pemilu Proporsional Tertutup Berpotensi Kuatkan Oligarki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oligarki

Berita Terkini