<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/ScHrNPetEuQERz7XNyZGmvY4CsnsCufKhRCuV5Kv-3065629092.jpg" alt="Ilustrasi aparat keamanan mengamankan massa aksi. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat keamanan mengamankan massa aksi. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman RI Jawa Timur mendesak Polda Jawa Timur dan jajarannya untuk segera membuka data dan identitas dari massa aksi yang diamankan pada kerusuhan akhir Agustus 2023 lalu.&nbsp; Pasalnya dalam beberapa hari terakhir, kepolisian menangkapi sejumlah orang yang dicurigai terlibat dalam kerusuhan, namun tak disertai dengan publikasi status mereka, apakah tersangka atau sebagai saksi. &lsquo;&rsquo;Polda dan Polres seharusnya transparan dengan membuka data siapa saja yang ditangkap. Mereka tersangka atau sebatas saksi," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, Jumat (12/9). Sejak Senin (8/9) hingga Kamis (11/9), Ombudsman RI Jatim menghimpun data pengawasan mengenai pengamanan, pengendalian massa, dan proses hukum terhadap aksi unjuk rasa di Jawa Timur. Data Polda menunjukkan seorang anggota Polrestabes Surabaya terluka dan dirawat. Adapun kerusakan fasilitas, meliputi 1 mapolsek dan 14 pos polisi terbakar di Surabaya, kantor Samsat dan 2 pos polisi di Kediri, 3 pos polisi di Malang, dan 1 pos polisi di Sidoarjo. "Kami tentu tidak ingin ada maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum kasus unjuk rasa anarkis. Kami justru tahu polisi belakangan menangkapi orang itu dari teman-teman LBH," imbuhnya.&nbsp; Sebagai informasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya getol mengadvokasi massa aksi yang ditangkap. Melalui posko pengaduan, LBH menerima banyak laporan penangkapan terhadap orang yang diduga terlibat kerusuhan. Menurut data LBH, jumlah tersangka yang ditahan, meliputi 6 orang di Polda, 33 orang di Polrestabes Surabaya, 12 orang di Polres Blitar Kota, serta masing-masing 1 orang di Polres Kediri Kota, Jember, dan Polres Tulungagung. "Sebagian dari tahanan itu anak-anak berstatus pelajar. Data ini dinamis, artinya ada peluang akan bertambah. Dari informan kami, di Jember tadi malam ada update ada 7 orang ditangkap, termasuk 2 anak-anak,&rsquo;&rsquo; ucap Agus Muttaqin. Bahkan, informasi dari LBH, sebagian massa yang ditangkap di Jember tanpa surat penangkapan dan pemeriksaan dilakukan tanpa penasihat hukum. Lebih parah lagi, polisi tak mengumumkan identitas maupun status mereka. "Apakah (massa yang ditangkap sebagai) tersangka atau saksi. Penyidik juga menyita ponsel mereka. Bahkan yang di Surabaya, sekitar 20 orang yang ditangkap sudah dilepas, tetapi ponselnya masih disita,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Agus menilai, sikap tertutup polisi berpotensi memicu maladministrasi. Hal itu bisa berupa pelanggaran prosedur hingga penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum terhadap massa yang diamankan. "Mulai soal penahanan melebihi 1x24 jam, penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan akses informasi identitas korban, pemeriksaan tanpa pendampingan, hingga penyitaan (barang milik massa) tanpa prosedur,&rsquo;&rsquo; tegas Agus.&nbsp; Ia menyarankan agar Polda menyediakan hotline pengaduan, sehingga masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil bisa melapor. Saluran itu juga memudahkan pengawasan internal terhadap proses penyidikan. (*)

Ombudsman RI Jatim mendesak Polda untuk segera buka data dan identitas massa aksi yang ditangkap dalam kerusuhan.

Ombudsman Jatim Desak Polisi Buka Data Identitas Massa Aksi yang Diamankan Akhir Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/215448-1-1535617570.jpg" alt="Gedung Negara Grahadi Surabaya terbakar pasca demo yang berujung ricuh pada Selasa (2/9). (Umarul Faruq/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Negara Grahadi Surabaya terbakar pasca demo yang berujung ricuh pada Selasa (2/9). (Umarul Faruq/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jatim dan jajarannya membuka data serta informasi penegakan hukum terkait unjuk rasa pada 30-31 Agustus 2025. &rdquo;Polda dan polres seharusnya transparan dengan membuka data siapa saja yang ditangkap. Mereka tersangka atau sebatas saksi. Kami tentu tidak ingin ada malaadministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum kasus unjuk rasa anarki,&rdquo; kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin seperti dilansir dari Antara, Jumat (12/9). Sejak Senin (8/9) hingga Kamis (11/9), Ombudsman RI Jawa Timur mengumpulkan data pengawasan pengendalian massa dan proses hukum unjuk rasa di berbagai daerah. Dari data polda, seorang personel Polrestabes Surabaya mengalami luka dan masih dirawat inap. Aset kepolisian yang rusak di Surabaya meliputi satu kantor polsek dibakar dan 14 pos polisi dibakar. Di Kediri, kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan dua pos polisi rusak terbakar. Di Malang, tiga pos polisi dirusak, sedangkan di Sidoarjo satu pos polisi dibakar. Ombudsman juga menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang selama ini mengadvokasi tersangka dan memantau proses hukum. Dari posko pengaduan, LBH menerima banyak laporan penangkapan orang-orang yang dicurigai terlibat aksi anarkis. &rdquo;Dari data LBH, para tersangka yang ditahan perinciannya enam di Polda, 33 di Polrestabes Surabaya, 12 di Polres Blitar Kota, satu di Polres Kediri Kota, satu di Polres Jember, dan satu di Polres Tulungagung. Sebagian dari tahanan itu anak-anak berstatus pelajar,&rdquo; ujar Agus. Agus menambahkan sebagian yang ditangkap di Jember tidak disertai surat penangkapan dan pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum. Bahkan, di Surabaya ada sekitar 20 orang yang dilepas namun telepon seluler mereka masih disita. Agus menegaskan, sikap polisi yang enggan mempublikasi data penangkapan berpotensi menimbulkan maladministrasi. &rdquo;Mulai soal penahanan melebihi 1x24 jam, penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan akses informasi identitas korban, pemeriksaan tanpa pendampingan, hingga penyitaan tanpa prosedur,&rdquo; tandas Agus Muttaqin. Dia juga mendorong polda membuka hotline pengaduan agar masyarakat dapat melapor jika diperlakukan sewenang-wenang, sekaligus memudahkan pengawasan internal penyidikan. Secara terpisah, Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur M. Sholahuddin menilai transparansi adalah pilar utama demokrasi dan publik berhak mengetahui proses hukum. &rdquo;Dalam perkara (aksi massa) itu, publik berhak untuk tahu bagaimana proses penegakan hukum berjalan, apalagi dalam kasus yang menyangkut kerugian publik seperti pembakaran fasilitas umum,&rdquo; kata Sholahuddin. Menurut dia, polisi sebagai lembaga publik wajib menyampaikan informasi terbuka, terutama jumlah tersangka, jenis pelanggaran, dan tahapan hukum yang berjalan. Namun, pengecualian diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 17. &rdquo;Informasi yang dapat menghambat proses penyidikan atau melanggar privasi individu dapat dikecualikan dengan catatan ketat dan terbatas, artinya pengecualian itu hanya untuk sementara waktu,&rdquo; ujar Sholahuddin. Sholahuddin mendorong kepolisian membuka informasi bertahap sesuai perkembangan perkara serta memberikan alasan kuat jika identitas tersangka tidak dibuka. &rdquo;Penjelasan itu harus didasarkan pada peraturan, bukan hanya alasan keamanan atau privasi tanpa dasar,&rdquo; terang Sholahuddin. Dia menekankan hak keluarga atas informasi status hukum anggota keluarganya harus dipenuhi dengan jalur jelas dan mudah diakses. &rdquo;Pada intinya, informasi harus dibuka, kecuali ada alasan kuat yang sah secara hukum untuk tidak melakukannya. Kami akan terus ikut memantau dan mendorong agar proses ini berjalan transparan dan akuntabel demi kepentingan publik,&rdquo; ungkap Sholahuddin.

Ombudsman Perwakilan Jatim minta Polda Jatim dan jajarannya membuka data serta informasi penegakan hukum terkait unjuk rasa, 30-31 Agustus

Ombudsman Jatim Minta Polda Buka Data Penangkapan Unjuk Rasa, Ada Potensi maladministrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/IMG_20250619_175238-1512093009.jpg" alt="Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel Hadi Rahman (dua dari kanan). (Ombudsman Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel Hadi Rahman (dua dari kanan). (Ombudsman Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membuka posko pengaduan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) tahun ajaran 2025/2026. &rdquo;Bagi calon peserta didik dan masyarakat yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan aduan maupun laporan terkait dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB dan PPDBM tersebut dipersilakan mengakses berbagai kanal layanan Ombudsman Kalsel, tanpa dipungut biaya atau gratis,&rdquo; kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (19/6). Dia menyampaikan, Ombudsman Kalsel telah menyediakan kanal-kanal layanan untuk mempermudah dan mempercepat akses Masyarakat. Antara lain datang langsung ke Kantor Ombudsman Kalsel di Jalan S Parman Nomor 57, Banjarmasin, melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0811 165 3737. &rdquo;Selain itu juga bisa, melalui surat elektronik dengan alamat pengaduan kalsel@ombudsman.go.id. Seluruh aduan/laporan akan ditindaklanjuti dengan mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO),&rdquo; papar Hadi Rahman. Menurut Hadi Rahman, pembukaan posko pengaduan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan penyelenggaraan SPMB dan PPDBM tahun ajaran 2025/2026 sesuai Surat Edaran (SE) Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Tujuan dari posko pengaduan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan saran perbaikan, tindakan korektif, dan/atau rekomendasi Ombudsman terkait PPDB 2024, serta memastikan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain terkait SPMB dan PPDBM yang telah ditetapkan Kemendikdasmen atau Kemenag oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan. Hadi mengatakan, SPMB mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, sementara PPDBM berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025. Selain posko pengaduan, Ombudsman Kalsel menjalankan fungsi pengawasan SPMB dan PPDBM dengan melakukan pemantauan langsung ke beberapa satuan pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan. Pemantauan itu mencakup sekolah negeri (SD, SMP, SMA/SMK) dan Madrasah (MIN, MTsN, MAN). &rdquo;Hal-hal yang menjadi atensi dalam kegiatan ini seperti sosialisasi, proses seleksi pada seluruh jalur (domisili, afirmasi, prestasi, mutasi), pengelolaan pengaduan dan layanan bantuan (help desk), dukungan teknologi, serta pembiayaan,&rdquo; ujar Hadi Rahman. Satu hal yang juga menjadi perhatian Ombudsman Kalsel adalah upaya nyata untuk meminimalkan favoritisme sekolah. Dari hasil pemantauan, Ombudsman Kalsel melihat adanya sekolah-sekolah yang masih dianggap favorit oleh masyarakat, sehingga peminatnya sangat banyak. &rdquo;Sementara di sisi lain, ada sekolah yang malah kekurangan pendaftar atau calon peserta didik. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap kecepatan proses verifikasi dan validasi data/dokumen serta prospek pemenuhan kuota di masing-masing jalur yang tidak optimal,&rdquo; ungkap Hadi Rahman. Diharapkan dengan berbagai langkah pengawasan dari Ombudsman Kalsel, lanjut dia, penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan SPMB dan PPDBM tahun ini, akan semakin baik, berkeadilan, tanpa intervensi, dan terhindar dari maladministrasi. &rdquo;Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi SPMB dan PPDBM. Silakan hubungi Ombudsman Kalsel apabila mengalami atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, tidak ada biaya dan identitas Pelapor bisa dirahasiakan,&rdquo; tegas Hadi Rahman.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel membuka posko pengaduan pelaksanaan penyelenggaraan SPMB dan PPDBM tahun ajaran 2025/2026.

Ombudsman Kalsel Buka Posko Pengaduan SPMB dan PPDBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/w6a3aKNqvjhAEQCjUnOjlGfwEuC4QSkg1J5GD4b6-1400525965.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Langkah pengusaha sekaligus pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana, yang melaporkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya direspons tegas Wali Kota Eri Cahyadi. Dalam konten video di instagram pribadinya @ericahyadi_, pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu menyindir sikap Jan Hwa Diana yang tidak kooperatif dan tidak jujur kepada Pemkot Surabaya. "Ojo garai rusuh Surabaya, ojo garai gaduh Surabaya. Ini sudah melanggar, apa yang dia minta izin agar bisa maintenance, tapi ternyata yang kerja di sana banyak, ini kan gak bener," seru Cak Eri, dikutip Kamis (15/5). Terkait Pemkot Surabaya yang dilaporkan ke Ombudsman, Eri tak ambil pusing. Sebab menurut dia, proses yang dilakukan Pemkot dalam menyegel gudang UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo, sudah sesuai prosedur. "Silakan laporkan! Kalau buat saya, melindungi warga Surabaya jauh lebih penting. Kita segel gudang itu karena faktanya mereka tidak mengantongi Tanda Daftar Gudang. Setelah kita segel, baru lah hal itu diurus," imbuh Eri Cahyadi. Eri memperingatkan UD Sentoso Seal untuk tidak lagi membuat gaduh dan menyakiti warga Surabaya. Ketika hal itu terjadi, mereka akan berhadapan dengan Pemkot Surabaya dan dirinya. "Ojo gawe gaduh Surabaya, itu pasti berhadapan dengan Pemkot. Jangan lah dengan sejuta alasan membenarkan diri, tetapi menyakiti wong Surabaya, dan saya tidak akan pernah biarkan seperti seperti ini terjadi," seru Eri.&nbsp; Sebelumnya, Pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana melaporkan Pemkot Surabaya ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur atas dugaan maladministrasi dalam penyegelan gudang miliknya. Gudang milik UD Sentoso Seal resmi disegel Pemkot Surabaya pada Selasa (22/4), karena terbukti tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Sementara menurut Diana, dokumen perizinan telah diajukan sejak 30 April 2025.&nbsp; &ldquo;Saya sudah mengurus semua persyaratan TDG pada 30 April, tetapi hingga hari ini, izin belum dikeluarkan. Saya mohon segel dibuka demi keadilan,&rdquo; ujar Diana kepada awak media baru-baru ini. Di sisi lain, Kepala Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin membenarkan adanya laporan dari Jan Hwa Diana terhadap Pemkot Surabaya atas dugaan perlakuan diskriminatif. &ldquo;Kami mendapati bahwa beberapa gudang lain yang juga belum memiliki TDG justru diberikan toleransi selama tiga hari tanpa dilakukan penyegelan. Bu Diana menuntut keadilan atas hal ini,&rdquo; tukas Agus.

Wali Kota Eri Cahyadi menanggapi laporan UD Sentoso Seal dengan tegas, menyatakan pentingnya melindungi warga Surabaya

Wali Kota Eri Cahyadi Respons Laporan UD Sentoso Seal, Tegaskan Kepentingan Warga Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/u0onIR9CCh3pzgzvMguDI8HpJy7gNziTYclvac6d-3804697277.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya buka suara terkait Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dilaporkan pengusaha sekaligus pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana ke Ombudsman RI Jawa Timur. "Silakan laporkan! Kalau buat saya, melindungi warga Surabaya itu jauh lebih penting," tutur Eri melalui konten video di Instagram pribadinya @ericahyadi_, dikutip Kamis (15/5). Eri menegaskan, penyegelan yang dilakukan Pemkot Surabaya terhadap gudang UD Sentoso Seal di Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai Blok H-14, kawasan Margomulyo, sudah sesuai prosedur. "Langkah yang ditempuh Pemkot Surabaya sudah sesuai mekanisme. Kita segel gudang itu karena faktanya mereka tidak mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG). Dan setelah kita segel, baru lah hal itu diurus," imbuh Eri Cahyadi. Dia lantas menyoroti sikap UD Sentoso Seal yang tidak jujur dan tidak kooperatif. Eri menuturkan, Jan Hwa Diana sempat minta izin membuka segel dengan alasan maintenance listrik. Setelah berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Pemkot Surabaya akhirnya memberikan izin tersebut. Namun realita di lapangan, ditemukan aktivitas produksi di gudang UD Sentoso Seal. "Ojo garai rusuh Surabaya, ojo garai gaduh Surabaya. Ini sudah melanggar, apa yang dia minta izin agar bisa maintenance, tapi ternyata yang kerja di sana banyak, ini kan gak bener," seru Eri Cahyadi. Sebelumnya, Pemilik UD Sentoso Seal Jan Hwa Diana melaporkan Pemkot Surabaya ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur atas dugaan maladministrasi dalam penyegelan gudang miliknya. Gudang milik UD Sentoso Seal resmi disegel Pemkot Surabaya pada Selasa (22/4), karena terbukti tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Sementara menurut Diana, dokumen perizinan telah diajukan sejak 30 April 2025.&nbsp; &ldquo;Saya sudah mengurus semua persyaratan TDG pada 30 April, tetapi hingga hari ini, izin belum dikeluarkan. Saya mohon segel dibuka demi keadilan,&rdquo; ujar Diana kepada awak media baru-baru ini. Di sisi lain, Kepala Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin membenarkan adanya laporan dari Jan Hwa Diana terhadap Pemkot Surabaya atas dugaan perlakuan diskriminatif. &ldquo;Kami mendapati bahwa beberapa gudang lain yang juga belum memiliki TDG justru diberikan toleransi selama tiga hari tanpa dilakukan penyegelan. Bu Diana menuntut keadilan atas hal ini,&rdquo; ucap Agus.

UD Sentoso Seal melaporkan Pemkot Surabaya ke Ombudsman RI Perwakilan Jatim atas dugaan maladministrasi dalam penyegelan gudang miliknya

Dilaporkan UD Sentoso Seal ke Ombudsman, Wali Kota Eri Cahyadi: Silakan Laporkan, tapi Jangan Bikin Gaduh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/JKT7_PENDANAAN-ETB-MASIH-KURANG-DARI-TARGET_MIFTAHUL-HAYAT-08-117934833.jpg" alt="Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desa-desa di Indonesia belum semuanya mendapat pelayanan listrik dari PLN. Namun penerangan masih dibutuhkan, minimal untuk sektor pelayanan publik. Menyiasati kendala keterbatasan listrik dari PLN dapat mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, EBT memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar. Seperti ketergantungan pada kondisi alam dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas. &ldquo;Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,&rdquo; kata Hery dalam diskusi publik di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Jakarta pada Kamis (6/3). Diskusi publik itu bertema Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission Untuk diketahui, EBT terdiri atas dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir; serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya. Menurut Hery, penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau. Hery menyoroti persentase penggunaan EBT yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan itu masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ke depannya, EBT diharapkan dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang umumnya wilayah pedesaan. &ldquo;Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,&rdquo; tegas Hery. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dia mendorong desa-desa memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,&rdquo; ujar Riza. Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. &ldquo;Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,&rdquo; katanya. Ada beberapa langkah sistematis yang diperlukan dalam penerapan EBT di desa mencakup penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, serta penguatan sistem informasi dan monitoring. Dengan potensi besar dan tantangan saat ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan desa mandiri energi berbasis EBT Senada dengan itu, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto mengatakan, EBT menjadi tantangan bagi PLN karena dapat menyediakan sumber energi yang lebih murah. &ldquo;Desa memiliki potensi besar dalam pemanfaatan EBT. Namun demikian, PLN memiliki target untuk melistriki seluruh desa di Indonesia dalam lima tahun ke depan,&rdquo; jelasnya. Adi mengatakan, pihak PLN akan menindaklanjuti dengan pemerintah terutama melalui Kemendes guna pengembangan listrik di kawasan pedesaan. "PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (LISDES) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100 persen," ujarnya.

Desa-desa di Indonesia belum semuanya mendapat pelayanan listrik dari PLN. Listrik sangat dibutuhkan, minimal untuk sektor pelayanan publik.

Dorong Pelayanan Publik di Pedesaan dengan Penerapan EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JATENG-1-1473590590.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ombudsman Jateng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ombudsman Jateng. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah mengapresiasi kinerja pelayanan publik seluruh pemerintah daerah di Jateng. Sebab, kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah ini mendapatkan nilai A dalam penilaian pelayanan publik. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ombudsman Jateng. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman telah menjadi partner pemerintah daerah yang baik. Pengawasan yang dilakukan, memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, yang bertugas melayani dan menyejahterakan masyarakat. "Kita harapkan ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan pelayanan publik ini secara optimal dan dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat,&rdquo; ucap Nana disela menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Hotel Quest, Kota Semarang pada Senin, 2 Desember 2024. Penilaian pelayanan publik di Jawa Tengah, lanjutnya, mengalami peningkatan signifikan. Pada 2021, nilainya masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan 73,49. Setahun kemudian menuju zona hijau dengan nilai kepatuhan 93,14. Berikutnya pada 2023 masih naik di angka 94,52. Sedangkan pada 2024 ini mendapat nilai kepatuhan 98,21 dengan status opini kualitas tertinggi. Atas capaian ini, Provinsi jateng meraih penghargaan terbaik kedua kategori penyelenggaraan pelayanan terbaik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JATENG-3-1040331438.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ombudsman Jateng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ombudsman Jateng. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &ldquo;Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, dan kita pun terus juga melakukan pembenahan-pembenahan,&rdquo; ucap Nana. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida mengaku, sempat khawatir daerah di Jateng yang dipimpin oleh penjabat akan berpengaruh pada penurunan nilai. &ldquo;Tapi hasilnya sebaliknya, Justru tahun di 2024, seluruh kabupaten/ kota sudah lulus mendapatkan nilai A. Itu hanya di Jawa Tengah,&rdquo; ucapnya. Kinerja yang baik tersebut, menurut dia, merupakan hasil kinerja dari seluruh penyelenggara pelayanan publik di Jawa Tengah. Artinya, ketika birokrasi serius untuk melayani masyarakat, maka siapapun kepala daerahnya, pelayanan publik akan semakin baik.

Saat birokrasi serius untuk melayani masyarakat, maka siapapun kepala daerahnya, pelayanan publik akan semakin baik.

 Ombudsman Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/IMG_20240913_114711-3552332941.jpg" alt="Ombudsman Kalsel bersama Tim Gabungan Lintas Instansi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait semrawutnya kabel optik di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Batola. (Ombudsman Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ombudsman Kalsel bersama Tim Gabungan Lintas Instansi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait semrawutnya kabel optik di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Batola. (Ombudsman Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan (Kalsel) menanggapi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait adanya kabel optik di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala (Batola), yang semrawut dalam pemasangan. Sehingga mengganggu estetika serta mengancam keamanan masyarakat. &rdquo;Jangan sampai permasalahan kabel optik yang semrawut ini menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di kota lain. Kami tidak ingin hal itu terjadi akibat pemasangan kabel optik yang terkesan seadanya dan tidak tertata,&rdquo; ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (13/9). Dia menemukan kabel semrawut itu saat melakukan pemantauan langsung ke lapangan di Jalan Trans Kalimantan pada Rabu (11/9) yang merupakan&nbsp;pertemuan awal pada 28 Agustus. Pemantauan juga dilakukan bersama unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Lurah Handil Bakti. Selain itu juga hadir jajaran BPJN XI Wilayah Kalimantan Selatan, PLN UP3 Banjarmasin, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa Kelurahan Handil Bakti. &rdquo;Pada beberapa titik di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Tim Ombudsman Kalsel menemukan banyak kabel fiber optik yang semrawut atau tidak tertib, bergelantungan dan pemasangan tiang serta kabel yang sembarangan, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan,&rdquo; ujar Hadi Rahman. Selain itu, tambah Hadi, yang lebih parah ada kabel yang sudah tidak layak lagi dibiarkan tergeletak di tanah dan ini sudah lama terjadi. Ombudsman Kalsel dan Tim Gabungan Lintas Instansi meminta kepada penyedia telekomunikasi untuk dapat bekerja sama dalam merespons keluhan masyarakat, menjaga keselamatan warga dan lingkungan sekitar, sekaligus memperhatikan estetika kota dalam pemasangan kabel fiber optik. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kata dia, sangat serius dan memberikan atensi tinggi dalam merespons keluhan masyarakat ini. Apalagi&nbsp;sudah berlangsung lama. &rdquo;Kita sedang menyusun langkah berikutnya, antara lain dalam waktu dekat agenda rapat koordinasi lintas sektor dengan para pihak terkait, termasuk penyedia telekomunikasi yang terkesan asal-asalan dalam memasang kabel fiber optik,&rdquo; kata&nbsp;Hadi Rahman. Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kalsel Muhammad Firhansyah mengatakan, koordinasi itu sangat penting dalam rangka perumusan skema solusi dan aksi-aksi konkret. Hal itu untuk mencegah kejadian berulang dan menyelesaikan laporan masyarakat yang berpotensi memenuhi unsur mala administrasi, khususnya dalam konteks pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut.

Perwakilan Ombudsman RI Kalsel tindak lanjuti keluhan masyarakat terkait kabel optik yang semrawut dalam pemasangan

Ombudsman Kalsel Tanggapi Keluhan Masyarakat soal Kabel Optik Semrawut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/urea-3320406698.jpg" alt="Pupuk bersubsidi hanya bisa didapat di kios resmi penyalur." width="100%">
<figcaption>Pupuk bersubsidi hanya bisa didapat di kios resmi penyalur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman RI mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperbolehkan mengelola pendistribusian pupuk bersubsidi dalam rangka mempercepat penyaluran kepada petani di Tanah Air. "Peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru itu membolehkan BUMDes menjadi penyalur pupuk bersubsidi," kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Padang, Rabu (14/8). Sebelum ini, BumDes tidak diperbolehkan mengelola pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi hanya bisa disalurkan oleh kios tani atau koperasi. Namun, Ombudsman mendorong adanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, setelah adanya revisi penyaluran pupuk bersubsidi, saat ini pendistribusian tidak hanya dilakukan koperasi. Namun BUMDes atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga bisa menjadi pengelola dan penyalur pupuk bersubsidi kepada petani. "Silakan ini dimanfaatkan oleh kepala desa lewat BUMDes atau BUMNag di masing-masing daerah," kata Yeka. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat 13 hingga 17 Agustus, Yeka juga membahas pentingnya akurasi data penerima pupuk bersubsidi dengan cara validasi data ke lapangan. Hal tersebut membutuhkan alokasi anggaran dari pemerintah seperti pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Yeka juga menyinggung hingga kini tidak ada alokasi anggaran untuk pendataan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Padahal, penganggaran tersebut penting guna mendapatkan validasi data penerima pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. "Verifikasi dan validasi untuk menentukan akuntabilitas ini harus didukung penganggaran lewat dukungan APBN," kata dia. Ombudsman juga menyoroti masih minimnya serapan pupuk bersubsidi di Ranah Minang yang hingga pertengahan Agustus 2024 baru mencapai 42,10 persen. Lembaga itu meminta dinas terkait segera memaksimalkan serapan pupuk bersubsidi agar dapat meningkatkan produksi pertanian serta menunjang kesejahteraan petani.

Kini, BUMDes atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga bisa menjadi pengelola dan penyalur pupuk bersubsidi kepada petani.

Sebelumnya Koperasi dan Kios Tani Saja yang Boleh, kini BUMDes pun Bisa jadi Penyalur Pupuk Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/WhatsApp-Image-2024-08-14-at-100236_9ee33375-453221488.jpg" alt="Ombudsman RI menemukan adanya debitur KUR dengan pengajuan plafon di bawah Rp 100 juta yang diharuskan setor agunan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI menemukan adanya debitur KUR dengan pengajuan plafon di bawah Rp 100 juta yang diharuskan setor agunan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya debitur atau pihak yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh Bank Republik Indonesia (BRI). "Hasil monitoring Ombudsman ke UMKM di Kota Padang, kami menemukan keluhan adanya debitur KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh pihak bank," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Padang, Sumatera Barat, Rabu (14/8). Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Ombudsman menemukan 12 debitur KUR BRI di wilayah Kota Padang yang dimintai agunan oleh pihak bank. Dalam temuan itu, Yeka mengungkapkan agunan tersebut juga bermacam-macam seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor hingga sertifikat rumah. Adapun total valuasi agunan dari nasabah KUR BRI tersebut diperkirakan mencapai Rp 656 juta. Yeka menegaskan persyaratan yang dibuat pihak bank dengan menahan agunan nasabah KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Dalam pasal itu disebutkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan kepada peminjam di bawah Rp 100 juta. Lengkapnya hal itu tertuang pada Pasal 14 Ayat 3 yang menyatakan agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100 juta. "Sehingga dapat dipastikan terjadi maladminitrasi terkait dengan penahan agunan tersebut," kata dia. Di satu sisi ia menyampaikan terjadi maladministrasi tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Oleh karena itu, Ombudsman meminta seluruh bank terutama BRI menyosialisasikan peraturan tentang pelaksanaan KUR agar tidak menimbulkan maladministrasi di kemudian hari bagi debitur lainnya.

Ombudsman menemukan adanya debitur atau pihak yang mengajukan KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh BRI.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ombudsman

Berita Terkini