<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Impian Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menjadi peserta Pemilu 2024 kembali kandas. Setelah melakukan verifikasi faktual, KPU RI memastikan bahwa partai yang digagas sejumlah eks pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu tidak memenuhi syarat (TMS). Kepastian kandasnya Prima sebagai parpol peserta Pemilu 2024 itu tertuang dalam surat nomor 360/PL.01.1-SD/05/2023 yang diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari. Dalam surat tersebut, KPU menyatakan rekapitulasi hasil verifikasi tidak memenuhi jumlah syarat keanggotaan. Sesuai ketentuan, salah satu syarat partai peserta pemilu adalah memiliki minimal 1.000 anggota atau 1/1.000 anggota dari jumlah penduduk di kabupaten/kota setempat. Syarat itu dibuktikan dengan KTP. Nah, Prima gagal memenuhi ketentuan tersebut. Komisioner KPU RI Bidang Teknis Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi faktual tahap pertama. Hasilnya, Prima tidak memenuhi syarat. Dalam masa perbaikan, berkas yang disetorkan parpol itu dinyatakan tidak lengkap secara administrasi. Karena itu, Prima tidak dapat melakukan verifikasi faktual tahap kedua. &rdquo;Ketika verifikasi faktual tidak bisa dilaksanakan, berarti data dan dokumen persyaratan Prima hanya sampai pada verifikasi faktual kesatu,&rdquo; ungkapnya kemarin (19/4). Dengan demikian, Prima dipastikan tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Soal adanya keberatan dan gugatan Prima, Idham mengaku tidak khawatir. Dia optimistis jajarannya sudah bekerja sesuai ketentuan. &rdquo;Jadi, tidak ada regulasi yang diskriminatif,&rdquo; imbuhnya. Dengan kegagalan itu, praktis sudah tiga kali Prima dinyatakan TMS. Dua kesempatan sebelumnya terjadi saat masa pendaftaran bersamaan dengan partai lainnya, serta saat keluarnya putusan Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU /X/2022 pada November lalu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Prima Dominggus Oktavianus mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan tersebut dari KPU RI. Bahkan, pihaknya langsung mengajukan kembali sengketa proses ke Bawaslu. &rdquo;Kami gugat berita acara yang dikeluarkan KPU,&rdquo; ujarnya. Gugatan diajukan setelah pihaknya menilai proses verifikasi faktual oleh KPU tidak berjalan adil. Gugatan ke Bawaslu itu berbeda dengan rencana kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Jika kasasi terkait gugatan perbuatan melawan hukum, di Bawaslu sepenuhnya sengketa proses. Sebelumnya, Prima memaparkan indikasi tiga pelanggaran dalam proses verifikasi faktual. Mulai dari mekanisme pergantian kepengurusan Prima yang tidak konsisten dilakukan KPU, petugas verifikator yang kurang memberi kesempatan untuk membuktikan keanggotaan Prima, hingga dugaan intimidasi terhadap anggota Prima untuk tidak mengakui keanggotaan. (far/c18/hud)

Impian Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menjadi peserta Pemilu 2024 kembali kandas. KPU RI memastikan Prima tidak memenuhi syarat.

Kandas Lagi, Prima Menggugat ke Bawaslu Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akhirnya memutuskan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memenangkan banding KPU. Prima beralasan, keputusan itu diambil lantaran perkembangan pelaksanaan verifikasi faktual dinilai tidak adil. Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono menuturkan, pilihan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta itu dilakukan dengan berat. Awalnya, pihaknya ingin sengketa diselesaikan secara baik. Cukup memulihkan hak politik Prima. Bahkan, saat putusan PN Jakarta Pusat keluar, pihaknya tidak mengajukan permohonan eksekusi penundaan pemilu. Harapannya, ada solusi lain. Namun, dalam perkembangannya, Prima menilai KPU kembali bertindak tidak profesional dalam verifikasi faktual. &rdquo;Banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan,&rdquo; ujarnya di kantor DPP Prima kemarin (18/4). Agus menyebut pelanggaran itu cukup beragam. Pertama, mekanisme pergantian kepengurusan Prima yang diizinkan KPU pusat tidak dieksekusi KPU daerah. Imbasnya, banyak pengurus yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Petugas verifikasi juga dinilai tidak bekerja maksimal. Anggota Prima yang gagal ditemui langsung dinyatakan TMS. Padahal, ada mekanisme lain. Misalnya, menemui lewat video call. Terakhir, ada tindakan intimidasi yang dialami kader untuk tidak mengaku sebagai anggota Prima. Agus menduga, ada instruksi elite untuk tidak meloloskan Prima sebagai peserta Pemilu 2024. Meski hasil verifikasi belum diumumkan, pihaknya meyakini Prima akan kandas. Karena itu, Prima akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). &rdquo;Setelah Idul Fitri, kami langsung memulai langkah-langkah,&rdquo; kata Agus. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari membantah semua tudingan Prima. Dia menegaskan, proses verifikasi faktual telah dijalankan sesuai prosedur dan aturan. Namun, KPU memang belum memaparkan hasil verifikasi Prima. Sesuai jadwal, keputusan akan disampaikan pada 21 April 2023. (far/c18/hud)

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akhirnya memutuskan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memenangkan banding.

Pesimistis Lolos Verifikasi, Prima Siapkan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU RI telah diputus bersalah dalam sidang Bawaslu tentang sengketa proses pendaftaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Bawaslu pun meminta KPU memberikan waktu 10 hari untuk Prima agar dapat memperbaiki dokumen pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.  Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya akan melaksanakan putusan tersebut. Namun, teknis eksekusi atas putusan itu masih dibahas. ”Tadi malam KPU baru melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu,” ujarnya kemarin (21/3).  Menurut August, secara teknis, ada banyak hal yang perlu dibahas. Misalnya, kapan waktu 10 hari itu dimulai. Juga, apakah Prima cukup memperbaiki kekurangan atau mengulang sejak awal, hingga timeline tahapannya. ”Nah, hal seperti itu mesti didiskusikan. Jika sudah diputuskan, KPU akan berkoordinasi dengan Prima,” paparnya.  Di sisi lain, Sekjen DPP Prima Dominggus Oktavianus menyatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan Bawaslu. Dari hasil diskusi internal, diputuskan untuk menjalankan putusan tersebut. Karena itu, partainya akan mengikuti tahapan verifikasi administrasi perbaikan yang diperintahkan. Tentu, pihaknya menunggu jadwal dari KPU RI.  Menurut Dominggus, sikap Prima dalam menerima putusan Bawaslu itu menjadi bentuk dukungan agar pemilu berjalan sesuai jadwal.  ”Sekaligus membantah tudingan beberapa pihak bahwa Prima ingin menunda pemilu,” ungkapnya.  Meski demikian, Dominggus menegaskan, proses hukum pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang resmi dibanding KPU akan dibiarkan berjalan. Partainya belum berencana melakukan pencabutan. Putusan PN Jakarta Pusat itu akan dijadikan jaminan bagi Prima agar mendapat keadilan.  Sejak awal, gugatan yang dilayangkan tersebut berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan KPU terhadap Prima.  Bukan sengketa proses pemilu. Karena itu, dia meminta seluruh pihak menghormatinya. ”Kami berupaya mencari keadilan melalui jalan-jalan konstitusional,” tegasnya.

Terima Putusan Bawaslu, Prima Bantah Ingin Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/partai-prima.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menjadi sorotan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan permohonannya. PN Jakpus memerintahkan KPU RI untuk menunda tahapan Pemilu 2024.  Hal ini buntut dari gugatan Partai Prima kepada KPU RI, karena partai yang dipimpin Agus Jabo Priyono itu tidak lolos verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024.  Publik mempertanyakan siapa Partai Prima. Partai politik itu didirikan pada 1 Juni 2021 di Pusat Perfilman Umar Ismail, Jakarta.  Partai ini berideologi Pancasila, demokrasi sosial, nasionalisme sipil dan populisme. Prima memposisikan dirinya sebagai partai politik alternatif yang meletakkan prinsip-prinsip kebangsaan, kerakyatan dan keumatan sebagai platform politiknya.  Jajaran Prima di tingkat pusat terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat serta badan-badan otonom bernama Majelis yang terdiri dari Majelis Rakyat Adil Makmur, Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Majelis Pakar (MP).  Sementara jajaran Prima di tingkat Provinsi terdiri dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta badan-badan otonom bernama Majelis yang terdiri dari Majelis Rakyat Adil Makmur dan Majelis Pertimbangan Partai.  Sementara, jajaran Prima di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Dewan Pimpinan Kota (DPK) serta badan otonom bernama Majelis Rakyat Adil Makmur. Partai Prima dipimpin oleh Ketua Umum Agus Jabo Priyono.  Agus Jabo Priyono adalah aktivis selama menempuh kuliah di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). Surakarta. Dia terlibat dalam pergerakan mahasiswa menentang rezim Orde Baru.  Bahkan pada 1996, Agus Jabo turut terlibat dalam pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kala itu, PRD sangat menentang kediktatoran rezim Orde Baru.  Meski demikian, Partai Prima tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Partai Prima sudah mengajukam gugatan sengketa proses kepesertaan pemilu ke Bawaslu dan PTUN, kedua gugatan itu tidak dikabulkan.  Berikut adalah struktur kepemimpinan Partai Rakyat Adil Makmur periode 2020–2025.  Ketua Majelis Pertimbangan Partai: R Gautama Wiranegara Ketua Umum: Agus Jabo Priyono Wakil Ketua Umum: Alif Kamal Ahmad Suluh Rifai Maaruf Asli Bhakti Wahida Baharuddin Upa AJ Susmana Lukman Hakim Siti Rubaidah Sekretaris Jenderal: Dominggus Oktavianus Tobu Kiik Wakil Sekretaris Jenderal: Rini Hartono Anshar Manrulu Rudi Hartono Bendahara Umum: Diena Charolin Mondong Wakil Bendahara Umum: Minaria Christyn Simarmata Kelik Ismunanto Juru Bicara: Farhan Abdillah Dalimunthe Dewi Luna Samsudin Saman Fentia Budiman Arkilaos Baho Mesak Habary Indah Abdul Razak.

Menangi Gugatan Pemilu Ditunda, Berikut Profil Partai Prima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220826_171326.jpg" alt="Penandatanganan deklarasi pemilu bersih dan berintegritas di Kabupaten Kulon Progo. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan deklarasi pemilu bersih dan berintegritas di Kabupaten Kulon Progo. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, menyebut hasil pengawasan verifikasi administrasi partai politik tercatat PKS, Partai Suara Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur, banyak keanggotaan ganda.  Ketua Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kulon Progo Panggih Widodo mengatakan, dari 22 partai politik masuk Sipol kabupaten, tercatat ada tiga partai politik dengan keanggotaan ganda paling banyak dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Tiga partai politik dengan tingkat keanggotaan ganda paling banyak, yakni PKS, Partai Suara Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur.  ”Semua partai yang lolos Sipol tingkat kabupaten ditemukan keanggotaan ganda, tapi yang paling banyak tiga partai, yakni PKS, Partai Suara Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur,” kata Panggih seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, hasil pengawasan Bawaslu Kulon Progo sudah diserahkan ke KPU Kulon Progo supaya ada tindak lanjut. ”Hasil pengawasan kami yakni potensi ganda dalam satu partai politik. Kita bisa mencermati potensi ganda dalam satu partai,” ujar Panggih Widodo.  Sementara itu, Ketua KPU Kulon Progo Ibah Muthiah mengatakan, minimal syarat dukungan keanggotaan partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 di wilayah itu 443 orang. Untuk dapat menjadi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, parpol harus mengantongi minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol tingkat kabupaten/kota.  ”Sesuai dengan jumlah penduduk Kulon Progo yaitu 442.838 jiwa, jumlah anggota minimal sebagai persyaratan adalah 443 orang,” terang Ibah.  Ketua Divisi Teknis KPU Kulon Progo Tri Mulatsih menambahkan, dari 24 partai politik yang dinyatakan berkas lengkap oleh KPU RI, ada dua partai yang tidak terdaftar di tingkat kabupaten. Yakni Partai Buruh dan Pantai Gelora.  ”Kami sudah melakukan dengan calon peserta pemilu, sekaligus untuk menyampaikan kegiatan verifikasi administrasi yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Kulon Progo,” papar Tri Mulatsih.  Menurut dia, alur kegiatan verifikasi administrasi dimana partai politik bisa segera menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi yang meliputi dugaan ganda eksternal, belum 17 tahun, serta kesesuaian KTP dan kartu tanda anggota. Partai politik dapat mengunggah surat pernyataan anggota disertai dokumen pendukung melalui aplikasi Sipol.  ”Waktu yang diberikan partai politik untuk mengunggah berkas dimaksud sampai dengan 26 Agustus. Pimpinan dan penghubung partai politik menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti hasil verifikasi,” ujar Tri Mulatsih.

Bawaslu Kulon Progo Sebut PKS-Prima-Parsindo Banyak Keanggotaan Ganda