<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/WhatsApp-Image-2026-01-29-at-081618-503816564.jpeg" alt="Ketum PSI&nbsp;Kaesang Pangarep saat melantik Ketua dan jajaran DPW PSI Sulsel Makassar,&nbsp;Rabu (28/1). (Dok. PSI)" width="100%">
<figcaption>Ketum PSI&nbsp;Kaesang Pangarep saat melantik Ketua dan jajaran DPW PSI Sulsel Makassar,&nbsp;Rabu (28/1). (Dok. PSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Walau Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi, tetapi partai politik (parpol) mulai memanaskan mesin politiknya untuk mencapai target pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Tidak terkecuali dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep&nbsp;menguatkan barisan jajarannya di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menggelar Rakorwil PSI Sulsel dan Sulbar di Hotel Claro Makassar, Rabu (28/1).&nbsp;Rakorwil itu bersamaan dengan pelantikan Ketua PSI Sulsel Muammar Gandi Rusdi. Usai melantik, putra bungsu Presiden Ketujuh RI itu meminta PSI Sulsel dapat menjadi ujung tombak partai di tengah masyarakat. Tentunya bisa mendapat target pada Pemilu 2029 mendatang. "Terkhusus Sulsel, Mas Gandi saya cuma minta, saya cuma ada satu permintaan aja. Saya enggak mau tahu, saya enggak ingin, selain permintaan saya. Saya cuma ingin satu, saya ingin PSI menjadi pemenang di Sulsel," ujar Kaesang dalam orasi politiknya.&nbsp; Kaesang tidak ingin ada tawar menawar soal target di Pemilu 2029 untuk PSI Sulsel. Untuk mewujudkan target tersebut, dia meminta kepada seluruh pengurus partai bekerja memenangkan PSI di Pemilu 2029.&nbsp; "Enggak ada alasan. Jadi untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini, saya minta tolong, kita menangkan PSI nanti di 2029 di sini," tegasnya.&nbsp; Kaesang juga menyinggung akan bergabungnya mantan Ketua NasDem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu. Ia juga merupakan ayah dari Muammar Gandi Rusdi. Kaesang menyebut rencana bergabungnya Rusdi Masse ke PSI akan menggeser raihan kursi Partai NasDem di Sulsel. "Bisa lebihlah, geser yang sebelah (Partai NasDem). Komandannya (Rusdi Masse) kan segera geser soalnya," tuturnya.&nbsp; Kaesang yakin di Pemilu 2029, PSI Sulsel akan menyumbang 3 kursi ke DPR RI.&nbsp;"Nah ini Sulsel nih. Target berapa ketua? Kayaknya lebih berapa, satu tiap dapil. Oke berarti tiga ya dari Sulsel," kata Kaesang.&nbsp; Dia&nbsp;berharap pengurus tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) PSI bisa turun ke masyarakat. Ia menyebut pengurus DPC merupakan ujung tombak partai.&nbsp; "Ujung tombak dari partai ini, itu bukan saya, bukan DPP. Bahkan bukan DPW maupun DPD. Tapi di sini, seluruh pengurus yang ada DPC, teman-teman adalah ujung tombak dari PSI," ucapnya.&nbsp; Sementara itu, Ketua DPW PSI Sulsel Maummar Gandi Rusdi menegaskan komitmennya untuk membesarkan PSI di Sulsel. Bahkan Gandi siap bekerja dan memenangkan PSI di Sulsel di Pemilu 2029.&nbsp;&ldquo;Kita tidak ingin hanya jadi peserta Pemilu. Kita akan menjadi pemenang di Sulsel,&rdquo; tuturnya. Dia menekankan, kepengurusan PSI Sulsel di bawah kepemimpinannya tidak akan mengecewakan apalagi mempermalukan Ketua Umum PSI.&nbsp;Menurutnya, semangat belajar dan keterbukaan terhadap arahan DPP menjadi kunci dalam membangun kekuatan partai ke depan. &ldquo;Insya Allah PSI Sulawesi Selatan tidak akan mempermalukan Ketua Umum,&rdquo; ucapnya.

Kaesang tidak ingin ada tawar menawar soal target di Pemilu 2029 untuk PSI Sulsel dapat mewujudkan target yang sudah ditetapkan.

Kaesang Tidak Mau Tahu, Minta PSI Sulsel Penuhi Target 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Tapanuli-4-2984392833.jpeg" alt="Foto udara pegunungan pasca longsor dan banjir Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)" width="100%">
<figcaption>Foto udara pegunungan pasca longsor dan banjir Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Duka bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menggerakkan empati masyarakat Indonesia. Di Kota Binjai, Sumut, warga bahu membahu membantu warga terdampak banjir.&nbsp; Contohnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengerahkan kader di Kota Binjai untuk penanganan warga terdampak banjir. PSI mengerahkan kadernya dalam tim sejak akhir pekan lalu membantu warga dan pemerintah daerah melakukan pembersihan massal di permukiman yang terdampak banjir.&nbsp; &ldquo;Kami dari hari Sabtu dan Minggu membersihkan rumah warga. Banjir sudah surut. Beda dengan Langkat dan Medan yang masih banjir. Kita sudah menutup dapur umum. Semalam kita gotong royong massal dan pemda, kolaborasi membersihkan warga,&rdquo; kata Ketua DPD PSI Kota Binjai Hasanul Jihadi saat dihubungi wartawan pada Senin (1/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016901520/dampak-banjir-longsor-di-agam-sumbar-paling-parah-idai-sebut-pengungsi-anak-rentan-gangguan-kesehatan">Dampak Banjir-Longsor di Agam Sumbar Paling Parah, IDAI Sebut Pengungsi Anak Rentan Gangguan Kesehatan</a> Hasanul Jihadi yang biasa disapa Jiji menuturkan, sebagian besar aktivitas masyarakat di Binjai sudah kembali normal. Namun, PSI tetap mengoperasikan sejumlah titik posko kecil untuk membantu warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang.&nbsp; &ldquo;Kita saat ini masih ada 5 posko kecil, untuk membantu warga yang mungkin rumahnya hancur. Karena kita ketahui masih banyak rumah semipermanen milik warga yang hancur dan sekarang warganya masih mengungsi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sejak hari pertama banjir, klaim Jiji, relawan PSI berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk berjalan cepat. PSI mendirikan dapur umum di titik terdampak untuk memenuhi kebutuhan makan warga.&nbsp; Setelah memasuki masa pemulihan, kebutuhan warga kini bergeser dari makanan siap saji ke perlengkapan kebersihan dan kebutuhan dasar lainnya. PSI bersama relawan mulai memfokuskan pendistribusian bantuan langsung ke rumah-rumah yang terdampak.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016901431/3-kepala-daerah-angkat-tangan-atasi-bencana-banjir-dan-tanah-longsor-di-aceh-mendagri-jamin-pemerintah-pusat-turun-tangan">3 Kepala Daerah Angkat Tangan Atasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Aceh, Mendagri Jamin Pemerintah Pusat Turun Tangan</a> &ldquo;Dibutuhkan masyarakat disinfektan, sabun dan air bersih, karena kita sudah di titik membersihkan rumah. Kita juga mendata rumah yang rusak. Jadi nanti yang prioritas, kita bantu bedah rumah. Kita juga masih memberikan sembako yang didistribusikan langsung ke warga, bukan lagi dapur umum,&rdquo; tutup Wakil Wali Kota Binjai.&nbsp; Jiji menegaskan, pendataan kerusakan rumah menjadi prioritas agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Terutama bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengerahkan kader di Kota Binjai untuk penanganan warga terdampak banjir.

PSI Kerahkan Kader Bersihkan Rumah Warga Banjir di Binjai

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/WhatsApp-Image-2025-11-17-at-092634-2091586555.jpeg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (Dok. PSI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (Dok. PSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah mengikuti pemilu beberapa kali. Sepanjang kepesertaannya itu, partai yang kini berlambang gajah itu belum berhasil menembus ke Senayan alias parlemen di DPR RI. &nbsp; Belum sampai di gedung parlemen ini menjadi momentum bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk menegaskan Pemilu 2029 sebagai momen membuktikan bahwa PSI mampu lolos DPR RI. "Kita membuktikan bahwa partai ini memang mampu dan memang bisa membantu masyarakat di seluruh Indonesia, tapi saya gak bisa mengerjakan itu sendirian," kata Kaesang saat memberikan sambutan dalam Syukuran dan Doa Bersama dalam rangka ulang tahun ke-11 PSI yang digelar di Basecamp DPP PSI di Jakarta pada Minggu (16/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016841255/grace-natalie-pastikan-psi-selalu-pro-jokowi-yakin-segera-jadi-partai-besar">Grace Natalie Pastikan PSI Selalu Pro-Jokowi, Yakin Segera Jadi Partai Besar</a> Untuk PSI menjadi partai besar di 2029 itu, Kaesang sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, maupun DPRt.&nbsp; Saat ini fokus PSI adalah membenahi struktur kepengurusan di seluruh Indonesia. Kaesang juga menyinggung tema acara HUT 11 PSI yang mengusung tema Udayah Navasaktih. Istilah ini berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti kebangkitan kekuatan baru.&nbsp; Menurut dia, tema itu menggambarkan era baru PSI dengan bergabungnya sejumlah tokoh ke PSI. Misalnya Ahmad Ali yang kemudian ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP PSI dan politisi senior Bestari Barus.&nbsp; &ldquo;Di era barunya PSI ini, banyak kekuatan baru yang bergabung, ada Bang Bestari Barus, Ustaz Edi Candra, ada Bang Mad Ali yang pilek-pilek habis keliling Jawa Barat, ada satu abang kita dari Makassar yang akan segera bergabung, terus kalau ada yang tanya lagi, inisial satunya bagaimana Mas? Sudah gabung, pakai tanya-tanya,&rdquo; imbuh Kaesang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016791013/prabowo-bakal-tanggung-jawab-soal-utang-whoosh-psi-beri-apresiasi">Prabowo Bakal Tanggung Jawab Soal Utang Whoosh, PSI Beri Apresiasi</a>&nbsp; Kaesang mengajak seluruh kader dan pengurus PSI untuk fokus pada tujuan, dan tidak menghiraukan cacian dan makian di luar sana. &nbsp; &ldquo;Banyak yang menghina, mencaci, apa pun itu, kita ini sebagai gajah, ya udahlah biarin saja, kita kuat, yang penting kita adalah tujuan kita. Tujuan kita ke depan ini apa? Tujuan kita kan untuk kebaikan negeri, kalau pun ada yang gak senang ya sudah gak apa-apa,&rdquo; lanjutnya.

Belum sampai di gedung parlemen ini menjadi momentum bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk menegaskan masuk di Pemilu 2029.

Kaesang Ajak Kader PSI Fokus pada Tujuan Pemilu 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/HQ5PhwX9Ivstw3d7mbuPGFuAwpzj60YNK0cFz3Jb-3741415292.jpg" alt="Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan munculnya informasi yang dinilai menyesatkan terkait peresmian bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kembali dikaitkan dengan Jokowi. (PSI)" width="100%">
<figcaption>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan munculnya informasi yang dinilai menyesatkan terkait peresmian bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kembali dikaitkan dengan Jokowi. (PSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kehadiran figur ketua umum baru menjadi puncak dari Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rencananya kongres pada Sabtu mendatang (19/7).&nbsp; Kongres itu diawali dengan pemilihan raya untuk menentukan ketua umum yang baru. Dalam Pemilihan Raya ini, PSI menggunakan sistem pemilihan secara elektronik atau online. Pemilihan berlangsung sepekan, yakni dari Sabtu (12/7) hingga Jumat (18/7). &nbsp; Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres PSI Beny Papa mengatakan, pemilihan sudah dimulai dari Sabtu (12/7). Informasi awal hingga pukul 11.00 antusias kader PSI cukup tinggi. "Sudah di angka sekitar 10 ribu pemilih dan ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari kader dan anggota PSI terhadap proses yang sedang berlangsung,&rdquo; kata Beny Papa di DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016289476/pemungutan-suara-ketum-psi-dimulai-bro-ron-unggul-sementara-dari-kaesang">Pemungutan Suara Ketum PSI Dimulai, Bro Ron Unggul Sementara dari Kaesang</a> Beny meyakini jumlah pemilih akan terus bertambah karena metode pemilihan calon ketua umum DPP PSI yang dilakukan secara terbuka ini mendapat respons luar biasa.&nbsp; &ldquo;Ini menjadi satu kegembiraan bagi kami di DPP PSI bawah metode yang kami lakukan untuk memilih calon ketua umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota, mendapat respons luar biasa,&rdquo; ujar Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) 2020 &ndash; 2022 itu.&nbsp; Proses pemilihan Ketua Umum DPP PSI melibatkan 187.306 anggota PSI yang telah diverifikasi sejak Mei lalu. Pengumuman ketua umum terpilih dilakukan pada hari pertama Kongres, Sabtu (19/7).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016281547/psi-umumkan-dpt-pemilihan-raya-sebanyak-187306-orang-kader-berhak-memilih-calon-ketum-baru">PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, Sebanyak 187.306 Orang Kader Berhak Memilih Calon Ketum Baru</a> Sementara itu, hingga pukul 11.00 Sabtu (12/7), sosok yang mendominasi mendapat suara adalah Ronald A. Sinaga. Pria yang biasa disapa Bro Ron itu unggul sementara dari Kaesang Pangarep.

Beny meyakini jumlah pemilih akan terus bertambah karena metode pemilihan calon ketua umum DPP PSI yang dilakukan secara terbuka.

Pemungutan Suara secara Elektronik, Pemilihan Ketum PSI Berlangsung Sepekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Andy-Budiman-PSI.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Perpanjangan itu karena panitia menunggu konsolidasi para tokoh luar yang sedang dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Wakil Ketum PSI Andy Budiman mengatakan perpanjangan waktu calon ketum ini adalah untuk memastikan dukungan dari DPD dan DPW. "Kami memberikan kesempatan pada tokoh besar di luar partai untuk mencari dukungan. Sehingga bisa memastikan dukungan untuk bisa ikut Pemilihan Raya PSI," kata Andy Budiman saat dihubungi wartawan pada Minggu (1/6). Andy tidak banyak berkomentar ketika disinggung mengenai peluang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berpartisipasi dalam Pemilihan Raya PSI. Perpanjangan waktu pendaftaran untuk memberikan waktu lebih bagi tokoh di luar PSI. "Kita doakan saja. Itu semoga yang terbaik. Ini (perpanjangan waktu pendaftaran) memang antara lain, memberikan kesempatan tokoh di luar partai," ujarnya. Andy melanjutkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada kader PSI yang tengah melakukan komunikasi serta konsolidasi di DPW dan DPD. Dia tidak memungkiri masih ada DPW dan DPD yang belum menentukan sikap. "Kami memberikan kesempatan kepada kandidat yang mulai mendekati DPW dan DPD untuk konsulidasi. Kan syaratnya mendapatkan dukungan dari 5 DPW dan 20 DPD. Jadi kami memberikan kesempatan agar mereka konsulidasi," tutupnya. Sebelumnya, Jokowi&nbsp;tak menutup kemungkinan ikut mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Namun, ia masih memperhitungkan peluangnya memenangkan pemilihan Ketua Umum PSI. Jokowi mengaku tidak ingin kalah bersaing di pemilihan Ketum PSI. "Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," kata Jokowi, Rabu (14/5). Untuk diketahui, Pemilihan Raya PSI dapat diikuti oleh semua yang berstatus kader dan memiliki kartu tanda anggota atau KTA partai. Pemilihan calon ketum dilakukan dengan konsep 'satu anggota satu suara'. Syarat utama maju sebagai bakal calon ketum PSI, kata Andy, ialah wajib memiliki dukungan minimal dari lima DPW tingkat provinsi, dan 20 DPD tingkat kota/kabupaten.

PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Perpanjangan itu karena panitia menunggu konsolidasi para tokoh.

Andy Budiman Ungkap Alasan PSI Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/PSI-2339905081.jpeg" alt="Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan jajaran struktural partai di Sun Plaza Medan, Rabu (7/2) malam." width="100%">
<figcaption>Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan jajaran struktural partai di Sun Plaza Medan, Rabu (7/2) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut bakal membuat model politik baru untuk ke depannya. Ada kemungkinan mengadopsi gagasan Partai Super Tbk. Menurut pengamat politik BRIN Aisah Putri Budiarti, saat ini baru PSI yang memiliki kedekatan erat dengan Presiden ke-7 Jokowi. Sejak 2023, PSI secara konsisten melekatkan citranya dengan Jokowi, baik melalui berbagai jargon maupun langkah politik. &ldquo;Di antara partai lain yang juga dekat sama Jokowi, misalnya Golkar kan dekat nih, tapi ini kok yang muncul jadinya PSI. Menurut saya dalam konteks itu karena memang PSI sejak terutama sebelum pemilu sebenarnya 2023 sudah melekatkan diri dengan image jokowi,&rdquo; kata Aisah Putri Budiarti saat dihubungi wartawan pada Kamis (13/3). Aisah Putri Budiarti yang biasa disapa Puput itu, kedekatan Jokowi dengan PSI jauh lebih memungkinkan dibandingkan Golkar. Alasannya, struktur Golkar lebih mapan dan sulit dimasuki oleh Jokowi. "Golkar sulit untuk langsung dipegang kuncinya Jokowi, meskipun pengaruhnya tetap ada," tambah Puput. Puput menilai, jika benar Jokowi masuk ke PSI, maka dampaknya bisa beragam. Untuk Jokowi harus bisa mempertahankan relevansinya untuk memiliki pengaruh hingga Pemilu 2029 mendatang. Meskipun Jokowi memiliki pengaruh besar saat ini, mempertahankan momentum tersebut bukan hal yang mudah. Sementara itu, dampak bagi PSI sendiri akan sangat bergantung pada bagaimana Jokowi memainkan perannya. "Kalau sekadar melekatkan diri ke Jokowi, itu sudah mereka lakukan. Tapi kalau ingin benar-benar menjadi partai besar, PSI harus membuktikan bahwa bisa lebih dari sekadar &lsquo;partainya Jokowi&rsquo;," ujarnya. Puput menambahkan, yang lebih penting saat ini adalah melihat apakah ada animo masyarakat dan elite politik terhadap gagasan partai baru Jokowi. "Kalau PSI sih pasti mau. Tapi apakah ada keinginan yang sama dari Jokowi untuk benar-benar menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya? Itu yang masih jadi tanda tanya besar," tutupnya.

PSI disebut bakal membuat model politik baru untuk ke depannya. Ada kemungkinan mengadopsi gagasan Partai Super Tbk.

Diidentik dengan Jokowi, PSI Dinilai Bakal Adopsi Gagasan Partai Super Tbk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/psi-versus-partai-idaman-ini-yang-menang-jika-keduanya-disandingkan_m_150814.jpeg" alt="Ilustrasi: Bendera PSI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bendera PSI</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Barat Elva Farhi Qolbina membantah bahwa korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan eks Ketua DPD PSI Jakarta Barat Anthony Norman adalah buzzer. Ia hanya membenarkan bahwa korban berinsial W, 29, adalah anggota partainya. <div dir="auto">"Terkait dengan buzzer, PSI Jakarta tidak mempunyai buzzer," ujar Elva saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (27/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, kami memang mempunyai relawan media sosial untuk membantu publikasi PSI di media sosial," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan berdasarkan pengakuan korban sendiri di akun TikTok B35TIE, ia menyebut bahwa awal mula bertemu dengan Norman adalah saat dirinya ditawari pekerjaan sebagai buzzer PSI hingga akhirnya terjadi kekerasan seksual tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus pas ditawarin jadi buzzer saya tertarik karena saya memang bener-bener butuh pekerjaan," ungkap korban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat Anthony Norman Lianto diduga menjadi pelaku kekerasan seksual terhada seorang perempuan berinsial W, 29. Perempuan itu mengaku mengalami kekerasan seksual usai dipaksa ke rumah Norman dan dikunci di kamarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengakuan korban itu viral di sebuah akun TikTok @B35TIE. Dalam pengakuannya, perempuan yang juga mengaku relawan PSI ini mengatakan dirinya telah menjadi korban dalam pecehan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenal (terduga pelaku). Dia Ketua PSI Jakarta Barat,&rdquo; kata W dalam podcast yang diunggah akun TikTok @B35TIE, dikutip Selasa (26/3).</div>

Korban menyebut awal mula bertemu dengan Norman adalah saat dirinya ditawari pekerjaan sebagai buzzer PSI hingga akhirnya terjadi kekerasan.

Korban Kekerasan Seksual Ngaku Awalnya Ditawari Jadi Buzzer PSI oleh Pejabat Partai Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Bawaslu-Temukan-19-Masalah-Dalam-Pelaksanaan-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-3-3201024832.jpg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), dan Puadi (kanan) saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), dan Puadi (kanan) saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti tudingan penggelembungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka telah menelusuri data perolehan suara di beberapa daerah. Hasilnya, tidak ada indikasi penggelembungan suara PSI. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kemarin. Dia mengatakan, pihaknya telah turun ke beberapa daerah untuk melakukan verifikasi. "Kita verifikasi ke lapangan, misalnya di Cilegon, terselesaikan. Ada di media sosial kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," ujarnya. Berdasar pemaparan pengawas pemilu kecamatan, dugaan penggelembungan suara itu disebabkan oleh sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU yang tidak akurat. "Setelah kami lacak, ternyata Sirekap yang tidak presisi membaca angka," tuturnya. Bagja kembali menekankan, basis yang digunakan dalam rekapitulasi adalah dokumen fisik, bukan Sirekap. "Yang perlu kita lihat itu data di formular C hasil," katanya. Jika sudah diperbaiki, kenapa suara dalam Sirekap masih tinggi? Bagja mengaku belum mengetahui. Namun, dia meminta KPU untuk segera melakukan penyesuaian terhadap kekeliruan itu. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, dalam proses rekapitulasi, basis yang digunakan adalah form C hasil TPS. Dokumen itu bisa disaksikan semua saksi paslon dan partai. "Kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, yang kita gunakan ukurannya adalah form C hasil," jelasnya. Dengan demikian, proses penghitungan perolehan semua partai berlangsung terbuka. Jika terdapat salah tulis atau hitung, semua bisa ditelusuri dan diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa polemik penggelembungan suara PSI masih sebatas dugaan. Karena itu, dugaan pelanggaran tersebut harus dibuktikan. &rdquo;Itu kan harus dibuktikan dan masih diduga, asumsi masih,&rdquo; terangnya usai bertemu dengan para ulama di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin. Hadi tidak terlalu banyak komentar soal kenaikan angka suara untuk PSI. Menurut dia, yang harus dilihat tetap hasil rekapitulasi suara oleh KPU. &rdquo;Kita lihat nanti hasil dari KPU saja ya. Kan itu (dugaan kecurangan terkait suara PSI) hanya spekulasi. Berita-berita itu juga kami dengar, kita lihat nanti hasilnya dari KPU,&rdquo; beber mantan kepala staf Angkatan Udara (KSAU) dan panglima TNI itu. Hadi menegaskan bahwa pihaknya juga mengikuti dan menunggu hasil penghitungan suara yang rencananya diumumkan KPU pada 20 Maret mendatang. &rdquo;Apabila ada permasalahan sengketa pemilu ya disalurkan melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Itu secara hukum,&rdquo; katanya menegaskan. Meski mulai muncul demo dan polemik soal dugaan kecurangan pemilu, Hadi menegaskan, sejauh ini situasi pascapemilu masih aman. Dia menyebut aksi demo itu hanya riak-riak kecil. Di sisi lain, anomali sistem rekapitulasi online KPU tidak hanya ditemukan di PSI. Berdasar penelusuran Jawa Pos, hal serupa ditemukan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di TPS 013, Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, misalnya. Jumlah suara PPP di tabulasi pemilu2024.kpu.go.id tertulis 72. Padahal, di foto formulir C hasil hanya 2. Lalu, di TPS 001, Desa Patia, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, juga ditemukan hal senada. Ketika diakses pukul 18.00 WIB kemarin, perolehan PPP di tabulasi di TPS tersebut tertulis 51 suara. Padahal, di formulir C hasil hanya 1 suara. (far/syn/tyo/c17/oni)

Bawaslu menindaklanjuti tudingan penggelembungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka telah menelusuri data perolehan.

Selain PSI, Anomali Suara Juga Terjadi di PPP, Bawaslu Klaim Tidak Ada Penggelembungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/Jokowi-Bertemu-Dengan-Pengurus-PSI-Di-Bandung-3-882479704.jpeg" alt="Presiden RI Joko Widodo saat bertemu dan minum teh bersama dengan sejumlah pengurus PSI, diantaranya Ketua Umum Kaesang Pangarep dan sejumlah kader muda PSI di Braga Permai, Bandung," width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo saat bertemu dan minum teh bersama dengan sejumlah pengurus PSI, diantaranya Ketua Umum Kaesang Pangarep dan sejumlah kader muda PSI di Braga Permai, Bandung,</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat atensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas itu tengah melakukan penelusuran di lapangan. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengakui, banyak informasi yang masuk soal dugaan tersebut. Berbagai informasi itu tengah dikompilasi untuk dianalisis. Saat ini jajaran pengawas juga melakukan penelusuran untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar. &rdquo;Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan, baik yang di kabupaten/kota ataupun yang sudah masuk provinsi,&rdquo; ujarnya di kantor KPU RI kemarin (4/3). Jika memang ditemukan adanya kesalahan input, lanjut Lolly, harus dilakukan koreksi. Sesuai ketentuan, koreksi dapat dilakukan dalam rekapitulasi di atasnya. &rdquo;Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya (perbaikan) di kabupaten,&rdquo; ucapnya. Lolly juga menekankan bahwa yang dijadikan basis dalam mengecek bukan semata-mata data pada Sirekap. Melainkan terhadap dokumen fisik yang menjadi basis resmi penghitungan. &rdquo;Sehingga kalau ada dugaan ini itu, bagi Bawaslu, yang harus kami lihat adalah dokumennya,&rdquo; tegas dia. Sebagaimana diwartakan, sejumlah pihak menemukan kejanggalan pada data PSI. Sebab, ada ketidaksesuaian jumlah suara TPS dengan data Sirekap KPU. Saat dikonfirmasi kemarin, Komisioner KPU RI Idham Holik menepis tudingan itu. Dia menyebutkan, yang terjadi bukan penggelembungan, melainkan ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca foto formulir mode C hasil plano pada sistem Sirekap. &rdquo;Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut,&rdquo; tuturnya. Dalam kesempatan itu, Idham kembali menekankan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu ada pada rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Bukan yang tecermin pada Sirekap. &rdquo;Mari ikuti proses rekapitulasi secara berjenjang itu karena kami telah perintahkan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dalam melaksanakan rekapitulasi harus menyiarkan secara langsung,&rdquo; ungkapnya. psiBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014401344/sebut-lonjakan-suara-psi-tidak-masuk-akal-ppp-minta-kpu-dan-bawaslu-usut-dugaan-penyimpangan">Sebut Lonjakan Suara PSI Tidak Masuk Akal, PPP Minta KPU dan Bawaslu Usut Dugaan Penyimpangan</a> Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy meminta operasi penggelembungan suara PSI pada Pemilu 2024 dihentikan. Romy, sapaan akrabnya, mengaku sudah mendengar sejak sebelum pemilu bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat. Menurut dia, aparat menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa. Hal itu, lanjut Romy, dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar. &rdquo;Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu,&rdquo; bebernya. Namun, rencana tersebut sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan suara berdasar quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Belakangan, setelah pencoblosan, ungkap Romy, pihaknya mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan dua modus. Yakni memindahkan suara partai yang lebih kecil yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar PSI dan memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut. Mantan ketua umum PPP itu menambahkan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap bukan di tingkat TPS. Tetapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Penggelembungan suara diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). &rdquo;Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,&rdquo; tegasnya. PPP siap membawa masalah tersebut sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU, hingga Bawaslu serta seluruh perangkatnya. &rdquo;Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil,&rdquo; ucapnya. PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap tersebut. Serta dalam 1 x 24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka sebenarnya. Romy mengingatkan, setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu dan melindungi setiap satu suara rakyat adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia. Di bagian lain, Presiden Joko Widodo memilih tutup mata atas dugaan penggelembungan suara PSI. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep, anak bungsunya, itu kini mendapatkan suara 3,13 persen. Sementara ambang batas agar masuk parlemen adalah 4 persen. &rdquo;Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU,&rdquo; ujarnya singkat. (far/lum/lyn/c9/fal)

Polemik kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat atensi Bawaslu. Lembaga pengawas itu tengah melakukan penelusuran.

Dugaan Suara PSI Digelembungkan Ditelusuri, KPU Berdalih Pembacaan Foto C Hasil Plano Tidak Akurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/WhatsApp-Image-2024-02-08-at-015701-1551346328.jpeg" alt="Jokowi ketika masih menjabat presiden dan bersama ketua umum PSI Kaesang Pangarep, di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. (DOK PSI)" width="100%">
<figcaption>Jokowi ketika masih menjabat presiden dan bersama ketua umum PSI Kaesang Pangarep, di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. (DOK PSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat sorotan publik. Pasalnya perolehan suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu mendadak melambung di rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal sebelumnya hasil data dari hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, perolehan suara PSI hanya sekitar 2 persen. Belakangan ini suaranya mendadak mendekati 3 persen. Hal itu mendapat sorotan banyak pihak. Jika benar PSI mendapat suara 4 persen dan lolos ambang batas parlemen, maka ada potensi sang ketua umum Kaesang Pangarep terjun ke Pilkada. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, lonjakan suara PSI pada hasil real count KPU perlu dikritisi dan dikawal bersama. Kenaikan suara itu dinilai tidak wajar. Jika tidak diawasi, suara partai yang dipimpin Kaesang tersebut bisa tembus 4 persen. &rdquo;Harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 plano. Kalau PSI berhasil masuk Senayan, bukan mustahil Kaesang maju sebagai kepala daerah,&rdquo; tutur Ikrar yang juga peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di tempat lain, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan bahwa pihaknya bakal mengonfirmasi jajarannya untuk mengecek anomali perolehan suara PSI. Khususnya ke jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dia memastikan, data yang tidak sinkron itu akan disinkronkan dengan formulir C hasil. &rdquo;Nanti akan kami bantu konfirmasi (ke PPK, Red) betul tidaknya (perolehan suara PSI yang berbeda dengan C hasil, Red),&rdquo; kata Idham saat ditemui di kantor KPU Jakarta kemarin. Dia kembali menegaskan bahwa rekapitulasi suara yang dipublikasikan di sistem KPU hanya alat bantu. Bukan hasil resmi. Idham menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dia mencatat, jenjang tersebut sudah mulai dilakukan di beberapa KPU provinsi. Selebihnya, masih di jenjang kabupaten/kota. &rdquo;Nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu akan direkapitulasi di KPU RI (pusat, Red),&rdquo; paparnya. Mengenai lonjakan suara PSI yang melampaui hasil quick count sejumlah lembaga survei, Idham belum bisa memberikan komentar. Namun, dia menegaskan bahwa semua pihak bisa turut mengawasi proses rekapitulasi berjenjang itu. &rdquo;Saya ingin mengajak para pengakses Sirekap, tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya,&rdquo; ungkap dia. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie sebelumnya mengingatkan semua pihak untuk tidak tendensius menyikapi rekapitulasi KPU yang masih berlangsung. Menurut Grace, penambahan dan pengurangan suara dalam proses rekapitulasi merupakan hal wajar. Terlebih, hingga saat ini masih ada lebih dari 70 juta suara yang belum dihitung. Diberitakan sebelumnya, anomali perolehan suara PSI menuai sorotan setelah terjadinya lonjakan suara PSI di sistem rekapitulasi elektronik KPU. Partai yang diketuai Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, itu tercatat memperoleh 2.403.392 (3,13 persen) secara nasional (data diakses pukul 17.00 WIB kemarin) dengan 65,82 persen data TPS yang masuk. Anomali itu mulai jadi sorotan sejak Jumat (1/3). Suara PSI tercatat terus merangkak naik selama dua hari berturut-turut. Bahkan, penambahan tersebut mencapai 104 ribu suara dan membuat persentase perolehan suara PSI tembus di atas 3 persen. Persentase tersebut melampaui prediksi sebagian besar hasil quick count yang menyebut PSI hanya meraih suara nasional di bawah 3 persen.

PSI mendapat sorotan publik. Pasalnya perolehan suara PSI mendadak melambung di rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di KPU.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#partai solidaritas indonesia

Berita Terkini