<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Amien-Rais-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah petinggi Partai Ummat, termasuk pendirinya Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai Rp 24 miliar.&nbsp; Gugatan itu didaftarkan pada 13 November 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL. Para penggugat berasal dari berbagai wilayah, di antaranya Zul Badri, Niko Fransisco, Irsyadul Fauzi, dan Abdul Hakim. Mereka menggugat petinggi Partai Ummat, di antaranya Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro, menantunya yang juga Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Hidayat. Sidang perdana gugatan perdata ini dijadwalkan pada 24 November 2025. Namun, SIPP PN Jaksel belum memuat isi petitum gugatan tersebut. Menanggapi langkah hukum tersebut, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya telah menyiapkan strategi pembelaan, termasuk mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap para penggugat. &ldquo;Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya. Kami akan melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik,&rdquo; kata Ridho kepada wartawan, Selasa (18/11). Ridho menambahkan, pihaknya akan mengajukan gugatan balik sebagai bentuk perlindungan hukum atas tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan Partai Ummat.&nbsp; &ldquo;Kami insya Allah akan mengajukan gugatan balik. Kami harap para penggugat siap dan paham konsekuensinya,&rdquo; pungkasnya. (*)

Amien Rais dan Ridho Rahmadi menghadapi gugatan perdata senilai Rp 24 miliar dari kader Partai Ummat, sidang perdana dijadwalkan 24 November

Amien Rais dan Menantunya Digugat Rp 24 M oleh 34 Kader Partai Ummat, Siap Gugat Balik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/kader-Partai-Ummat-3224206022.jpg" alt="Anggota Mahkamah Partai Ummat Herman Kadir (kanan) memberikan keterangan kepada awak media (16/6). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Mahkamah Partai Ummat Herman Kadir (kanan) memberikan keterangan kepada awak media (16/6). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Internal Partai Ummat sedang bergolak. Pemicunya, isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan ke Majelis Syuro. Proses pengesahan naskah AD/ART Partai Ummat yang terbaru, bakal diperkarakan di pengadilan.&nbsp; Gelombang protes tersebut disampaikan anggota Mahkamah Partai Umat Herman Kadir. Dia mengatakan, ada aduan dari 24 DPW Partai Ummat yang masuk ke mejanya. Dia akhirnya memutuskan terjadi sengketa AD/ART di Partai Ummat. "Saya surati Menteri Hukum supaya menunda pengesahan AD/ART terbaru Partai Ummat," kata Herman Kadir di sela Mukernas II dan Munas I Partai Ummat di Jakarta pada Senin (16/6).&nbsp; Ternyata, Menteri Hukum sudah menerbitkan pengesahan AD/ART yang disusun di Jogjakarta itu. AD/ART tersebut dibahas di Jogjakarta akhir tahun lalu. Kemudian surat pengesahan dari Kementerian Hukum keluar Mei 2025 lalu.&nbsp; Dia mengatakan alasan polemik AD/ART itu karena bertentangan dengan UU Parpol. Di antaranya di dalam AD/ART tersebut di atur bahwa tidak ada munas. Kemudian juga tidak ada rakernas.&nbsp; "Semua (keputusan) ada di tangan Majelis Syuro. Menentukan calon kepala daerah Majelis Syuro. Jadi (Mejelis Syuro) jadi lembaga yang suaranya mutlak," katanya. Dia prihatin karena kebijakan AD/ART baru tersebut digodok oleh Amien Rais. Baginya Amien Rais adalah tokoh demokrasi Indonesia. Sehingga sudah sewajarnya mengeluarkan AD/ART yang bersifat demokratis dan tidak otoriter.&nbsp; Dia menegaskan bahwa Partai Ummat adalah partai relijius dengan menjunjung nilai-nilai Islam. Kekuasaan absolut bada Dewan Syuro, baginya tidak mencerminkan semangat Islam. Dia juga mengatakan praktik berdagang atau menghimpun kekayaan lewat partai juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. (wan)&nbsp;

Kekuasaan Majelis Syuro Partai Ummat diprotes oleh 24 DPW. Herman Kadir meminta penundaan pengesahan AD/ART yang dianggap tidak demokratis.

Partai Ummat Bergolak, Kader Gugat AD/ART

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/Bosque-8JPG-2756775762.jpg" alt="Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Ummat akan mengadakan Rapat Kerja Nasional di Jogjakarta. Acara akan dilaksanakan pada November. Salah satu agenda Rakernas adalah menentukan sikap Partai Ummat terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober.&nbsp; &rdquo;Kita ingin melihat bagaimana aspirasi kader dan pengurus Partai Ummat terhadap pemerintahan baru ini, apakah kita menjadi pendukung atau oposisi sebelum Majelis Syura memutuskan sikapnya,&rdquo; kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais, Sabtu (20/7).&nbsp; Forum Rakernas mengundang figur publik yang dikenal sejalan dengan Partai Ummat selama ini. Di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Dien Syamsuddin, Refly Harun, dan sejumlah tokoh lain.&nbsp; &rdquo;Kita ingin mengadakan evaluasi selain masalah internal partai tetapi juga masalah eksternal dengan mendengar masukan dari para tokoh tersebut agar kita semakin baik kinerjanya,&rdquo; kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.&nbsp; &rdquo;Seperti kita ketahui bahwa Majelis Syura Partai Ummat seperti Pak Amien Rais, Ustad Sambo, Kyai Cholil Ridwan, dan Pak Kaban, dari dulu sudah menjadi sahabat baik Pak Prabowo. Atas dasar ini Partai Ummat akan menimbang kemungkinan-kemungkinan bisa mendukung Pak Prabowo,&rdquo; imbuh Ridho Rahmadi. Ridho mengatakan, kalaupun Partai Ummat harus menjadi penyeimbang pemerintahan baru, partai akan menjadi sparing partner yang bersifat strategis dalam mengawal perjalanan bangsa ke depan. DPP Partai Ummat telah mengadakan beberapa persiapan agar hajatan Rakernas berjalan sukses.&nbsp; Kepanitiaan Steering dan Organizing Committee telah terbentuk dan memulai rapat-rapat persiapan untuk menentukan tempat, waktu, tema, agenda acara, dan rancangan keputusan-keputusan yang akan disahkan dalam Rakernas.&nbsp; &rdquo;Kita juga akan mengadakan acara-acara pra Rakernas untuk sosialisasikan gagasan-gagasan besar Partai Ummat serta tema Rakernas. Yaitu tema-tema yang selama ini sering disuarakan Partai Ummat seperti kedaulatan digital, keamanan digital, perlawanan terhadap kezaliman, penegakan keadilan, penegakan hukum, politik identitas, dan lain-lain,&rdquo; ucap Ridho.&nbsp; Rencananya Rakernas akan dilaksanakan selama dua hari dan mengundang pimpinan wilayah dari 38 provinsi se-Indonesia. Partai Ummat akan mengundang presiden terpilih untuk membuka acara selain mengundang pimpinan partai politik dalam acara pembukaan.&nbsp;

Partai Ummat akan mengadakan Rakernas di Jogjakarta pada November. Salah satu agendanya menentukan sikap terhadap pemerintahan baru

Tentukan Sikap kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Ummat Akan Gelar Rakornas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/IMG_20240214_044743-1865120445.jpg" alt="Ilustrasi pemilu (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dalam kontestasi Pemilu 2024, ada tiga nama calon presiden dan wakil presiden. Yakni, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tiap pasangan calon didukung partai masing-masing. Nah, bagaimana nasib para partai pendukung masing-masing calon di Surabaya dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg)? Misalnya, pasangan calon Anies-Imin yang didukung PKB, PKS, Nasdem, dan Partai Ummat. Berdasar catatan KPU Surabaya, PKB menduduki posisi ketiga dari 18 partai. PKB berhasil mendulang 159.362 suara di Pileg Surabaya. Kemudian, untuk PKS ada di urutan kelima dengan 135.733 suara. Lalu, Nasdem ada di urutan kesembilan dan mengantongi 62.658 suara. Terakhir, Partai Ummat berada di urutan ke-15 dengan suara 9.574. Ada lima dapil di Surabaya dalam Pileg 2024. PKB menjadi unggul di dapil 2 dari lima dapil lain. Partai yang dikomandoi Cak Imin itu memperoleh suara 41.004 di dapil dua. Untuk PKS, suara tertinggi ada di dapil 3 Surabaya. Dapil 3 Surabaya berhasil mengantarkan PKS dengan suara 34.160. Kemudian, untuk suara Nasdem terbanyak ada di dapil 1 Surabaya. Di dapil tersebut, Nasdem mengantongi suara 19.078 dari masyarakat Surabaya. Terakhir, Partai Ummat memiliki suara terbanyak di dapil 2 dengan jumlah 2.142 suara.

Hasil perolehan partai pendukung calon presiden Anies-Imin (PKB, PKS, Nasdem, dan Partai Ummat) dalam kontestasi Pileg di Surabaya

Nasib Perolehan Suara Partai Pendukung Pasangan Anies-Cak Imin di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/JKT2_KPU-DAN-KEMENTRIAN-PPN-SOSIALISAIKAN-RPJMN-Teknokratik-2025-2029-dan-RPJPN-2025-2045_MIFTAHUL-HAYAT-01-637783733.jpeg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah peserta Pemilu 2024 ada 18 parpol. Namun, KPU memastikan hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya masuk dalam surat suara pilpres. Empat parpol lainnya tidak dicantumkan sebagai pengusung pasangan capres-cawapres karena terganjal ketentuan UU Pemilu. Empat partai itu adalah pendatang baru di Pemilu 2024. Yakni, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, dan Partai Buruh. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, parpol baru sebagai peserta Pemilu 2024 belum bisa menjadi bagian dari parpol yang dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres. Sesuai aturan, yang bisa dijadikan syarat dukungan adalah jumlah kursi DPR RI atau suara dalam Pileg 2019. "Kan (parpol baru) belum punya kursi atau belum punya suara karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu," ujarnya dalam sosialisasi pendaftaran capres-cawapres di Jakarta kemarin (12/10). Konsekuensinya, logo keempat partai tidak dimasukkan ke list pendukung pasangan capres-cawapres di surat suara. Meskipun secara politik mereka bisa menentukan dukungannya. Dalam surat suara Pilpres 2024, ada sejumlah informasi yang dicantumkan. Yakni, nomor urut, foto dan nama capres-cawapres, serta tanda gambar atau logo parpol yang mengusulkan. Dalam sosialisasi kemarin, KPU juga memaparkan kewajiban parpol memberi dukungan pada pilpres. Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan, sesuai Pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, parpol yang memenuhi syarat harus mengajukan pasangan calon. "Tidak mengajukan bakal pasangan calon, parpol bersangkutan akan dikenai sanksi tidak bisa ikut pemilu berikutnya," ucapnya. Ketentuan itu berlaku untuk 14 parpol yang sudah memiliki suara pada Pemilu 2019. Adapun empat partai baru belum dikenai kewajiban tersebut. Sebab, parpol yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mendukung pasangan calon. Sejauh ini, sembilan parpol peraih kursi di DPR terbagi dalam tiga poros. Pertama, Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, dan PKS) yang mengusung bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kedua, koalisi PDIP dan PPP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggota Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat mengajukan Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah parpol yang tidak meraih kursi di DPR tapi menjadi peserta Pemilu 2019 juga sudah mengarahkan bandul dukungan. Yakni, Perindo dan Hanura mendukung Ganjar serta PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda mendukung Prabowo. Sementara itu, hingga kemarin siang, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menentukan dukungan. Sesuai tahapan, KPU RI akan membuka jadwal pendaftaran pasangan bacapres-bacawapres pada 19&ndash;25 Oktober mendatang. Jika tidak ada perubahan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) akan mendaftar di hari pertama. (far/c18/hud)

Jumlah peserta Pemilu 2024 ada 18 parpol. Namun, KPU memastikan hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya masuk dalam surat suara pilpres.

Jadi Pendatang Baru, Logo Empat Parpol Tak Masuk di Surat Suara Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-27-at-13.06.27.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pengibaran bendera partai politik di tempat ibadah, seperti masjid, melanggar aturan dan tidak baik bagi keutuhan jamaah.  “Dalam keutuhan jamaah tidak baik, dan kemudian juga aturan tidak membolehkan,” kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat.  Dalam aturan yang berlaku, tidak boleh melakukan kampanye atau pengibaran maupun pembentangan atribut partai di kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. “Saya kira (aturan) itu sudah ada, karena itu semua partai harus mematuhi itu dan saya dengar sudah diperingatkan,” jelasnya.  Dia mengingatkan masjid memiliki banyak jamaah, dan belum tentu seluruh jamaah itu memiliki aspirasi politik yang sama. Sehingga pengibaran bendera partai di masjid menurutnya bisa berdampak tidak baik bagi jamaah.  “Masjid itu kan jamaahnya, aspirasi politiknya belum tentu satu kan. Kalau nanti satu partai (mengibarkan bendera) kemudian terjadi partai lain datang lagi, atau jamaahnya kemudian berantakan, bubar, itu tidak mashlahat,” kata Ma’ruf.  Sebelumnya bendera Partai Ummat dikabarkan membentang di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cirebon telah meminta keterangan kepada pengurus Partai Ummat terkait peristiwa pengibaran bendera di dalam Masjid Raya At-Taqwa, dan belum bisa menerapkan sanksi.  "Kami sudah menerima keterangan dari pengurus Partai Ummat terkait pengibaran bendera partai di dalam Masjid At Taqwa," kata Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin di Cirebon, Kamis (5/1).  Joharudin mengatakan, menurut pengurus Partai Ummat pengibaran bendera tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, namun merupakan aksi spontan, di mana ketika itu pengurus sedang mengadakan pertemuan dan melakukan sujud syukur setelah partai tersebut dinyatakan lolos. (*)

Bendera Partai Ummat Dikibarkan di Masjid, Begini Tanggapan Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/AMIEN-RAIS-ummat.jpg" alt="PENDIRI: Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menaiki mimbar saat pertemuan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (1/1). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENDIRI: Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menaiki mimbar saat pertemuan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (1/1). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024, Partai Ummat segera menggelar konsolidasi. Dalam waktu dekat, partai yang digawangi mantan Ketua MPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/amien-rais/">Amien Rais</a> itu akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) bulan depan.  Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyebutkan, rakernas menjadi bagian dari strategi memperkuat internal. Partai tersebut tidak ingin cepat berpuas diri. ”Untuk itu, kami akan melakukan evaluasi, penataan kembali, dan revitalisasi kepengurusan jika diperlukan. Mulai pusat hingga kecamatan,” ujarnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (1/1).  Ridho menjelaskan, lolos verifikasi bukanlah akhir. Justru menjadi awal untuk menghadapi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu-2024/">Pemilu 2024</a> yang diperkirakan akan berjalan ketat. Untuk itu, diperlukan sinergi untuk merealisasikan rencana dan strategi.  Dalam menghadapi pemilu, Ummat akan berupaya menyiapkan kader-kader terbaik sebagai calon anggota legislatif maupun kepala daerah. Untuk pilpres, pihaknya akan lebih dulu menyerap aspirasi masyarakat, termasuk membahas kriteria-kriteria capres secara internal. Ummat tidak ingin memilih capres hanya berdasar popularitas. ”Kita (Ummat, Red) khawatir jangan-jangan kita nanti memilih masinis untuk menerbangkan pesawat,” ucapnya.  Ridho menargetkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-ummat/">Partai Ummat</a> bisa tembus parlemen. Bahkan dengan target dua digit. ”Kami ingin menjadi decision maker,” tegasnya.  Sementara itu, Amien Rais selaku ketua Majelis Syura Partai Ummat meminta kader meluruskan niat sesuai cita-cita partai. Yakni menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran. Amien menegaskan bahwa partainya hadir bukan untuk menggerus partai lain. ”Kita (Ummat, Red) gak pernah merasa (lebih) bagus dari partai lain. Tapi, yang jelas, kita ingin menjalankan perintah Allah (dalam) Al-Baqarah 148,” tuturnya.

Partai Ummat Konsolidasi Pemenangan di Rakernas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/partai-ummat-amien-rais.jpg" alt="SAH: Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>SAH: Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPU RI akhirnya memutuskan Partai Ummat menjadi peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dikeluarkan setelah partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual (verfak) ulang di NTT dan Sulawesi Utara (Sulut). "Menetapkan Partai Ummat sebagai parpol peserta Pemilu 2024," terang Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di kantor KPU kemarin (30/12). Lolosnya partai besutan Amien Rais itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) KPU RI 551/2022 tentang Penetapan Parpol Pemilu DPR, DPRD dan Parpol Pemilu DPR dan DPRD Lokal Aceh Tahun 2024. Keputusan itu menggantikan penetapan sebelumnya, yakni SK Nomor 518/2022. "Sehingga parpol peserta pemilu menjadi 18 partai," terang Hasyim. Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat di NTT, yaitu di 19 kabupaten/kota dari syarat minimal 17 wilayah. Sedangkan di Sulawesi Utara, Partai Ummat memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota dari syarat minimal 11 wilayah. Setelah dinyatakan lolos peserta pemilu, Partai Ummat langsung mendapatkan nomor urut. "Kalau dibaca urutannya, pemilu tahun 2024, nomornya 24. Jadi, setiap peristiwa kita harus ambil hikmahnya," tutur Hasyim. Nomor urut tersebut bukan berdasar pengundian. Sebab, KPU telah menetapkan nomor urut 1 sampai 23 pada pleno sebelumnya. Nomor 1 sampai 17 diberikan kepada parpol nasional, sedangkan nomor urut 18 sampai 23 diberikan kepada parpol lokal Aceh. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah bertindak secara proporsional dan bijaksana. "Dalam menangani permasalahan yang dialami Partai Ummat," kata Ridho Rahmadi setelah penetapan. Amien selaku ketua Majelis Syura Partai Ummat menegaskan bahwa partainya tidak mencari musuh atau lawan dalam Pemilu 2024. Sebaliknya, Partai Ummat mencari sebanyak mungkin teman yang memiliki perspektif perjuangan yang sama. Yaitu, perjuangan yang didasari Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menghadapi pemilu, Partai Ummat akan berusaha meraih sebanyak mungkin suara demi lolos ke Senayan. Terkait koalisi dan calon presiden yang akan diusung, Amien menyatakan bahwa hal itu terlalu dini untuk disampaikan. "Too early, terlalu pagi. Kita belum ada rapat-rapat. Insya Allah dalam dua sampai tiga bulan ya," ucap Amien Rais.

Lolos Pemilu 2024, Partai Ummat Dapat Nomor Urut 24

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Ketua-Majelis-Syuro-Partai-Ummat-Amien-Rais-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan memenuhi syarat verifikasi faktual ulang partai politik calon peserta Pemilu 2024.  "Menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.  Penetapan tersebut dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024.  Dalam kesempatan yang sama, KPU juga menetapkan nomor urut 24 sebagai nomor urut Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024.  Penetapan nomor urut tersebut dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.  Sebelumnya pada Rabu (14/12), Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara sehingga tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.  Atas putusan tersebut, pada Jumat (16/12), Partai Ummat melaporkan KPU RI kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai sengketa pemilihan umum terkait dengan hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.  Setelah dilakukan dua kali mediasi dengan KPU RI yang difasilitasi oleh Bawaslu RI, kedua belah pihak menyepakati dilakukan verifikasi ulang oleh KPU RI terhadap Partai Ummat.  Kesepakatan tersebut dimuat dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022.  Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang di NTT dan Sulawesi Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, di NTT, Partai Ummat memenuhi syarat di 19 wilayah dari syarat minimal 17 wilayah sehingga partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual di provinsi tersebut.  Berikutnya, di Sulawesi Utara, Partai Ummat memenuhi syarat di 11 wilayah dengan syarat minimal 11 wilayah sehingga partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual di provinsi tersebut.  Artinya, KPU RI menyatakan Partai Ummat memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Melalui penetapan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024, saat ini terdapat 18 partai politik yang akan berkontestasi dalam peserta demokrasi berikut.  Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1, Partai Gerindra (2), PDI Perjuangan (3), Partai Golkar (4), Partai NasDem (5), Partai Buruh (6), Partai Gelora (7), PKS (8), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (9), Partai Hanura (10), Partai Garuda (11), PAN (12), PBB (13), Partai Demokrat (14), PSI (15), Perindo (16), PPP (17), dan Partai Ummat (24).  Berikutnya, ada pula enam partai lokal Aceh, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera (22), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.

Setelah Sempat Gagal, KPU Akhirnya Loloskan Partai Ummat Ikut Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Ketua-Majelis-Syuro-Partai-Ummat-Amien-Rais-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Ummat akhirnya resmi menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. Merespons ini, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengapresiasi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang telah menetapkan partainya sebagai peserta Pemilu Serentak4 2024.  Amien Rais menegaskan, partainya tidak akan mencari musuh dalam berbagai tahapan pemilu. Amien mengharapkan, proses tahapan Pemilu 2024 ke depan berjalan transparan.  "Saya mengatakan di sini bahwa Insya Allah Partai Ummat itu tidak akan mencari musuh apa lawan. No never," kata Amien Rais di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/12).  Amien mengutarakan, Partai Ummat akan mencari sebanyak mungkin kawan yang memiliki perspektif perjuangan yang sama. Menurutnya, perjuangan itu didasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.  "Jadi kita pegang UUD 45, kemudian kita merawat kebhinekaan, kita sebagai bangsa yang majemuk, kemudian dari situ juga kita sangat insyaallah memegang keagamaan," ucap Amien.  Oleh karena itu, Amien berharap ke depan semua proses tahapan Pemilu 2024 dilakukan secara transparan.  "Kita akan menapaki perjuangan di masa depan secara betul-betul transparan, kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal katakanlah yang membuat goncangan-goncangan yang tidak perlu," tegas Amien.  Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan Partai Ummat memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah Partai Umum dinyatakan lolos verifikasi faktual di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara.  "Menyatakan Partai Ummat memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Serentak 2022," ujar Ketua Umum KPU Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu terhadap Partai Ummat di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (30/12).  Partai Ummat lolos verifikasi faktual di 19 daerah yang berada NTT. Syarat minimal untuk lolos menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 di NTT sebanyak 17 daerah. Sementara di Sulawesi Utara, Partai Ummat lolos di 11 daerah dari syarat minimal 11 daerah.  Partai Ummat sempat dinyatakan tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 setelah mereka tak bisa memenuhi persyaratan verifikasi faktual di dua provinsi, yaitu Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Amien Rais Apresiasi KPU-Bawaslu Usai Partai Ummat Lolos Pemilu 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Partai Ummat

Berita Terkini