<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/WhatsApp-Image-2025-06-21-at-140137-52099806.jpg" alt="Rangkaian HUT Ke-498 Kota Jakarta berlangsung dari pagi hingga malam dengan kegiatan serta hiburan yang tersebar di beberapa Lokasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian HUT Ke-498 Kota Jakarta berlangsung dari pagi hingga malam dengan kegiatan serta hiburan yang tersebar di beberapa Lokasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta di Monas, Minggu (22/6).&nbsp; Dalam kesempatan itu, Pramono menyatakan komitmennya membawa Jakarta ke panggung dunia sebagai kota global yang inklusif dan berbudaya. &ldquo;Kami akan melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, dan yang paling penting adalah bisa bertarung di tingkat internasional,&rdquo; ujar Pramono. Untuk mencapai itu, Gubernur Pramono menyatakan bahwa pembangunan Jakarta ke depan akan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga, pembangunan akan selaras dengan keinginan warga Jakarta. &ldquo;Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami, saya dan Bang Dul akan melanjutkan membangun Jakarta dengan partisipasi dari masyarakat apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat,&rdquo; ucapnya. Ia menegaskan fokus pemerintahannya ke depan akan menyentuh langsung persoalan-persoalan mendasar warga. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan tentang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, pemutihan ijazah, itu akan terus kami lakukan,&rdquo; tegasnya. Sementara, perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta dipastikan berlangsung meriah. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan berbagai rangkaian acara spesial sepanjang hari, mulai dari seremoni kenegaraan hingga pesta rakyat yang menghadirkan artis-artis papan atas Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan, perayaan dimulai sejak pagi hari dan akan berlangsung hingga malam. &ldquo;Rangkaian acara HUT ke-498 Kota Jakarta diawali dengan upacara bendera di Silang Monas Sisi Barat pada pukul 07.30 pagi. Kemudian ada rapat paripurna DPRD pada pukul 10.00 WIB. Selanjutnya sore hari pukul 16.00 ada jamuan dan resepsi yang juga akan mengundang para duta besar negara sahabat,&rdquo; ujar Budi, Minggu (22/6). Tak berhenti di situ, malam puncak perayaan HUT Jakarta akan dimeriahkan oleh pertunjukan spektakuler yang dipusatkan di dua lokasi strategis: Lapangan Banteng dan Kawasan Kota Tua. &ldquo;Malam puncak HUT ditutup dengan sajian hiburan istimewa di Lapangan Banteng, yang akan dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama seperti Wali, JKT 48, Andien, Diskoria, Sandy Sandhoro dan masih banyak lainnya. Panggung hiburan juga diselenggarakan di Kawasan Kota Tua,&rdquo; tambah Budi.

Gubernur Pramono Anung komitmen bangun Jakarta sebagai kota global, perayaan HUT ke-498 meriah dengan berbagai acara.

Rayakan HUT ke-498 Jakarta, Pramono Anung: Saya dan Bang Dul akan Membangun Jakarta dengan Partisipasi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/WhatsApp-Image-2024-08-18-at-072359-3167725093.jpeg" alt="Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan sambutan dalam Apel Siaga Partisipatif di Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan sambutan dalam Apel Siaga Partisipatif di Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Apel Siaga Pengawasan Partisipatif di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Tepatnya di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa gelaran Apel Siaga Pengawasan Partisipatif dilaksanakan di perbatasan bukan tanpa alasan. Bawaslu ingin memastikan Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan damai di seluruh wilayah Indonesia hingga di perbatasan. "Apel siaga partisipatif Pilkada 2024 hari ini bukan tanpa tujuan dilakukan di (Pulau) Sebatik. Sebagai kecamatan terdepan (sekaligus) terluar Indonesia, maka memastikan pemilihan kepala daerah yang saat ini tahapannya sedang berjalan tidak ada kendala, tidak ada hambatan, adalah kewajiban kita semua," jelas Lolly dalam sambutannya, dikutip Minggu (18/8). Dia berharap masyarakat yang tinggal di pulau terluar Indonesia bisa menjadi garda terdapan dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang damai. Lolly juga berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak mengalami hambatan. "Kalau kita cinta NKRI, maka seharusnya Pilkada di Sebatik khususnya dan umumnya di Indonesia, pastilah berjalan dengan damai lancar tanpa hambatan," kata Lolly. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu juga menyampaikan kepada seluruh peserta apel, agar HUT ke-79 RI menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama anak bangsa. "Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mari kita sama-sama awasi pemilihan kepala daerah sebagai bukti cinta NKRI. Merdeka, merdeka, merdeka,&rdquo; tutup Lolly.

Bawaslu RI menggelar Apel Siaga Pengawasan Partisipatif di perbatasan Indonesia-Malaysia, di  Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kaltara

Pimpin Apel Siaga Partisipatif di Perbatasan Indonesia-Malaysia, Lolly Suhenty: Mari Sama-sama Awasi Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Ketua-DPR-Puan-Maharani-3JPG-3435820933.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan Undang-Undang (UU). Puan menyebut bahwa selama lima tahun, DPR RI telah menyelesaikan 126 UU. Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa&nbsp;sidang pertama DPR Masa Sidang 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). &ldquo;Sesuai dengan amanat konstitusi, DPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah untuk membentuk undang-undang,&rdquo; kata Puan. Puan menekankan, DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dalam menyusun substansi UU agar berisi keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, juga mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan UUD 1945. &ldquo;Tanpa komitmen ini, maka Undang-Undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-Undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan, untuk kepentingan tertentu,&rdquo; ujar Puan. Politikus PDIP itu mengklaim DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Sebab, kalangan masyarakat yang berkepentingan akan terdampak atas pengaturan oleh UU. "Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini. Yaitu terdapat 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI," jelas Puan.&nbsp; Rincian 126 UU tersebut, yakni Komisi 1 ada 8 UU, Komisi 2 sebanyak 80 UU, Komisi 3 berjumlah 5 UU, Komisi 4 dan 5 ada 1 UU, Komisi 6 sejumlah 5 UU, lalu Komisi 7 ada 1 UU. Sedangkan Komisi 8 dan 9 ada 1 UU, Komisi 10 sebanyak 4 UU, Komisi 11 ada 5 UU,&nbsp;Badan Legislasi sebanyak 9 UU, dan Badan Anggaran ada 1 UU selain UU APBN, serta Panitia Khusus DPR RI 4 UU. Pada masa Persidangan ini, Puan menyebut DPR bersama Pemerintah dan DPD akan fokus pada pembahasan 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I. "Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Tahun 2025&ndash;2045," jelas Puan. Ia mengutarakan, pada periode selanjutnya akan dibentuk UU RPJPN Tahun 2025&ndash;2045. Menurut Puan, keberadaan UU RPJPN ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. &ldquo;Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia,&rdquo; pungkas Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan Undang-Undang.  Selama lima tahun, DPR RI menyelesaikan 126 UU.

Pamer Kinerja DPR Selesaikan 126 Undang-Undang, Puan Klaim Selalu Libatkan Partisipasi Masyarakat   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil tes tertulis calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, ada 40 orang dari 229 Capim KPK yang lulus tes tulis. Sementara untuk calon Dewas KPK, ada 40 orang yang lolos dari 142 peserta yang jalani tes tulis. "Kami pansel menyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang Calon Pimpinan dan 40 Calon Dewas KPK yang akan mengikuti tahap berikutnya," kata Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (8/8). Yusuf menjelaskan, peserta yang dinyatakan lolos tes tertulis diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni profile assesment, yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Agustus 2024. Yusuf mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menentukan Capim dan Dewas KPK ke depan. Tanggapan masyarakat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai dengan 24 Agustus 2024. "Panitia Seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus," pungkasnya. Berikut nama-namanya. &nbsp; Daftar 40 nama capim KPK yang lolos tertulis:&nbsp; <ol> <li>Achmad Zubair</li> <li>Agung Setya Imam Effendi</li> <li>Agus Joko Pramono</li> <li>Ahmad Alamsyah Saragih&nbsp;</li> <li>Albertus Usada</li> <li>Andi Herman</li> <li>Andi Pangerang Moenta&nbsp;</li> <li>Dadang Herli Saputra&nbsp;</li> <li>Didik Agung Widjanarko&nbsp;</li> <li>Djoko Poerwanto</li> <li>Erdianto</li> <li>Fitroh Rohcahyanto</li> <li>Giri Suprapdion</li> <li>Gunarwanto</li> <li>Harli Siregar</li> <li>I Nyoman Wara</li> <li>Ibnu Basuki Widodo</li> <li>Ida Budhiati</li> <li>Imron Rosyadi Hamid</li> <li>Johan Budi Sapto Pribowo&nbsp;</li> <li>Johanis Tanak</li> <li>Michael Rolandi Cesnanta Brata&nbsp;</li> <li>Minanoer Rachman</li> <li>Muhammad Yusuf</li> <li>Nurul Ghufron</li> <li>Nuryanto</li> <li>Pahala Nainggolan</li> <li>Poengky Indarti</li> <li>R Benny Riyanto</li> <li>R.Z Panca Putra S.</li> <li>Rakhmad Setyadi</li> <li>Rios Rahmanto</li> <li>Sang Made Mahendrajaya&nbsp;</li> <li>Setyo Budiyanto</li> <li>Subagio</li> <li>Sudirman Said</li> <li>Sugeng Purnomo&nbsp;</li> <li>Vera Diyanty&nbsp;</li> <li>Wawan Wardiana&nbsp;</li> <li>Yanuar Nugroho</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014854048/jaring-aspirasi-terkait-pendaftar-capim-pansel-kpk-konsultasi-ke-publik">Jaring Aspirasi Terkait Pendaftar Capim, Pansel KPK Konsultasi ke Publik</a>&nbsp; Berikut 40 nama calon Dewas KPK:&nbsp; <ol> <li>Achmed Sukendro&nbsp;</li> <li>Ardilafiza</li> <li>Benny Jozua Mamoto&nbsp;</li> <li>Binsar M. Gultom&nbsp;</li> <li>Bobby Hamzar Rafinus&nbsp;</li> <li>Chisca Mirawati</li> <li>Dody Eko Wijayanto&nbsp;</li> <li>Eddy P. Nasution&nbsp;</li> <li>Eddy Yusuf</li> <li>Edy Karim</li> <li>Elly Fariani&nbsp;</li> <li>Elthaf</li> <li>Gatot Darmasto</li> <li>Gusrizal</li> <li>Hamdi Hassyarbaini</li> <li>Hamidah Abdurrachman</li> <li>Heru Kreshna Reza</li> <li>Imam Suharjo</li> <li>Iskandar Mz</li> <li>John Dista</li> <li>Kaspudin Nor</li> <li>Khairul Rizal</li> <li>Liberti Sitinjak</li> <li>Maria Margareta Rini Purwandari</li> <li>Matheus Samiaji (M.Samiaji)&nbsp;</li> <li>Mirwazi</li> <li>Padma Dewi Liman</li> <li>Panutan Sakti Sulendrakusuma&nbsp;</li> <li>Rodjai S Irawan</li> <li>Sarwono Sutikno</li> <li>Soeherman</li> <li>Sri Hadiati Wara Kustriani</li> <li>Sugiono Eksantoso&nbsp;</li> <li>Suhartanto&nbsp;</li> <li>Sumartoyo&nbsp;</li> <li>Sumpeno</li> <li>Suryo Sularso&nbsp;</li> <li>Tony Hartono&nbsp;</li> <li>Wisnu Baroto&nbsp;</li> <li>Yeni Andriani</li> </ol>

Panitia seleksi mengumumkan 40 nama calon pimpinan dan 40 calon dewan pengawas KPK yang lolos tes tulis.

Ini Daftar 40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK yang Lolos Tes Tulis, Ada nama Deputi Pencegahan, Pimpinan, hingga Eks Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ribuan-suara-tki-hilang-di-pilkada-2018_m_162741.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hak suara warga Subang yang bekerja sebagai TKI sepertinya tidak dapat tersalurkan pada Pilkada 2018 mendatang. KPU Subang menyebut ada sekitar 73 ribu TKI asal Subang yang bekerja di berbagai negara. "Kalau informasi yang kami peroleh ada sekitar 73 ribu TKI asal Subang. Kami tidak bisa menjamin mereka akan berpartisipasi nanti di Pilkada," kata Komisioner KPU Subang, Suryaman kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), kemarin. Dia mengatakan, jumlah yang cukup banyak itu akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Padahal KPU menargetkan partisipasi pemilih yang sebanyak 80 persen di Pilkada tahun depan, sementara mereka sudah masuk DPT pada tahun 2014 lalu. "Yang pasti sebagai warga Negara mereka punya hak untuk memilih. Kalaupun mereka tidak pulang, kami tidak bisa memaksa. Pengalaman-pengalaman sebelumnya juga, mana ada yang pulang untuk menyempatkan mencoblos," jelasnya. Berbeda dengan Pilpres, ada panitia di luar negeri yang mengatur soal pemilihan bagi warga Negara Indonesia. Sementara untuk Pilkada, belum ada aturan yang mengatur soal itu. "Aturan di Pilkada belum ada yang mengatur soal pelayanan khusus bagi warga Negara yang menjadi TKI. Misalnya ada panitia yang di sana, itu belum ada," jelasnya. Dia mengusulkan ke depan, agar pemerintah memikirkan hal tersebut. Agar warga Negara Indonesia yang menjadi TKI bisa berpartisipasi di Pilkada, tak hanya di Pilpres. "Apalagi ini kan Pilkada serentak, jadi saya rasa ke depan bisa menjadi masukan. Biar bagaimanapun mereka punya hak untuk memilih, ya kita harus memfasilitasinya baik untuk Pilpres mapun Pilkada," jelasnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Disnakertrans Subang, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah warga Subang yang menjadi TKI rata-rata sebanyak 7 ribu orang. Pada tahun 2015 jumlah TKI Subang sebanyak 7.009 orang, 2016 sebanyak 7.329 orang dan 2017 hingga September 2017 sebanyak 6.159 orang. Belum lagi yang TKI yang illegal yang tidak terdata di Disnakertrans. "Rata-rata dalam setahun ada 7 ribu orang berangkat menjadi TKI jika melihat data dari tahun 2015," kata Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Indra Suparman, belum lama ini.

Ribuan Suara TKI Hilang di Pilkada 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dki-jakarta-berhasil-terapkan-e-goverment-lewat-aplikasi-qlue_m_154013.jpeg" alt="Pemaparan Hasil Penelitian" width="100%">
<figcaption>Pemaparan Hasil Penelitian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian mengenai penerapan e-government di DKI Jakarta, Makassar dan Bojonegoro. Dari tiga wilayah tersebut, masing-masing telah memiliki sistem pelayanan publik secara online yang berhasil berpengaruh terhadap masyarakatnya. DKI Jakarta sendiri, memiliki aplikasi e-goverment yang menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi untuk menampung aspirasi masyarakat. Diantaranya e-Procurement, e-Budgeting, e-Musrenbang, Qlue, Jakarta Smart City, dan e-Kinerja. Salah satu yang paling terkenal, Qlue, sudah tidak asing lagi bagi warga Ibu Kota yang aktif mengaksesnya untuk melaporkan keluhan mengenai lalu lintas, infrastruktur serta permasalahan lain di Jakarta. Aplikasi Qlue terhubung langsung dengan Jakarta Smart City (JSC) yang berperan menyampaikan aduan itu kepada Pemprov. Program Manager Perkumpulan Prakarsa Maria Laurentia mengatakan bahwa Qlue telah menjadi e-government yang bekerja dengan baik melayani publik. "It's works (ini berhasil). Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya. Terintegrasi dengan JSC, dan pemerintah bisa menjawab bahkan mengatasi permasalahan yang dilaporkan," kata dia saat memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan e-government, di Mercure Cikini Jakarta, Selasa (29/8). Qlue bisa menjadi contoh bagi provinsi, kota atau bahkan kabupaten lain di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan pemerintah pun dapat mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan warganya. Sebagai informasi, aplikasi lain yang diterapkan di Jakarta, yakni e-Procurement adalah sistem pengadaan barang atau jasa, e-Budgeting merupakan sistem anggaran yang juga digunakan sebagai transparansi anggaran. Kemudian, e-Musrenbang yang berperan menjadi sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Ada juga e-Kinerja, penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil. Sedangkan, dalam skala nasional, e-government telah dijalankan melalui aplikasi KRISNA, SIPKD, SIMLARAS, e-Leadership, Si-cantik, e-office (Si Maya), SIMDA, SIRUP, SP4N, dan LAPOR.

DKI Jakarta Berhasil Terapkan E-Goverment Lewat Aplikasi Qlue