<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/IMG_20240314_173615-935821079.jpg" alt="Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu." width="100%">
<figcaption>Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyepakati delapan hal saat menemui para transporter angkutan tambang. Sebelumnya para sopir berdemo dan memblokir Jalan Raya Mohamad Toha, Parungpanjang, dengan memarkirkan truk. &rdquo;Kita pertemuan mencari solusi, bukan menyalahkan siapa dan siapa yang menang, tetapi ada kesepakatan delapan poin,&rdquo; kata Asmawa seperti dilansir dari Antara di kantor bupati Kabupaten Bogor. Poin pertama yaitu pemberlakuan kembali pelaksanaan uji coba jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang kosongan dari arah Tangerang menuju Kabupaten Bogor mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemberlakuan uji coba tersebut dilaksanakan mulai 14 Maret sampai dengan 15 April untuk kemudian dievaluasi. Kemudian poin kedua, lanjut Asmawa Tosepu, jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang mengikuti Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Khusus Tambang pada ruas jalan Kabupaten Bogor dari pukul 22.00 sampai pukul 05.00 WIB. &rdquo;Ketiga, kendaraan angkutan barang khusus tambang dengan beban muatan 8 ton dan/atau sumbu 2 (Colt Diesel) diperbolehkan untuk melintas di luar jam operasional, asalkan beban muatan tidak melebihi kapasitas daya angkut,&rdquo; terang Asmawa Tosepu. Keempat, menurut Asmawa Tosepu, setiap pengemudi angkutan barang khusus tambang wajib mematuhi aturan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran akan dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum. Kelima, kelaikan kendaraan angkutan barang khusus tambang beserta pengemudi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan. Keenam, kendaraan angkutan barang khusus tambang dilarang beroperasi pada saat H 7 dan H-7 Hari Raya Idul Fitri. Ketujuh, masih menurut Asmawa Tosepu, kesepakatan yang timbul dari berita acara audiensi itu berlaku terhitung mulai 14 Maret. Kedelapan, masing-masing pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan dari kesepakatan tersebut.

Pj Bupati Bogor sepakati delapan hal usai menemui para transporter angkutan tambang. Sebelumnya para sopir berdemo memblokir Jalan

Sopir Demo Blokir Jalan, Bupati Bogor Temui Transporter Angkutan Tambang Sepakati Delapan Hal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/Parung-Panjang-Macet-Total-Dery-Ridwansah-2JPG-1806665877.jpg" alt="Pegendara sepeda motor melewati jalan sempit diantara dua badan truk yang antre melintas di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/12). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Pegendara sepeda motor melewati jalan sempit diantara dua badan truk yang antre melintas di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/12). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Butuh perhatian serius dari pemangku kepentingan terkait demo sopir truk di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, sejak Jumat (8/12) malam. Tak hanya merugikan aktivitas masyarakat sekitar, tapi sampai meminta korban. Demo para sopir truk yang terjadi itu mengakibatkan kerugian tak terbatas, di mana demo dilakukan sejak Jumat malam mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat setempat yang menggunakan jalur tersebut. Betapa tidak, warga tak bisa melalui jalan raya Parungpanjang secara maksimal. Imbasnya, arus lalu lintas terhambat alias macet total dari sejak Jumat malam hingga Sabtu (9/12) pagi. Selain aktivitas warga yang terganggu, pemasok kebutuhan pokok menuju Parungpanjang pun lumpuh total. Bahkan, pemasok sayuran mengeluh tak bisa mengirim komoditi pesanan pedagang ke Pasar Parungpanjang. Mereka terpaksa jalan kaki atau sewa motor untuk melakukan pengiriman. Paling parah ketika truk-truk berukuran besar itu memblokade jalan masuk dan keluar Mako Damkar sektor Parungpanjang. Bisa dibayangkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya apabila ada laporan tentang kebakaran? <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/CaptureJPG-2778957808.jpg" alt="Salah satu warga mengalami musibah saat kakinya terhimpit bak truk di Parungpanjang, Sabtu (9/12). istimewa" width="100%">
<figcaption>Salah satu warga mengalami musibah saat kakinya terhimpit bak truk di Parungpanjang, Sabtu (9/12). istimewa</figcaption>
</figure> Yang mengenaskan ketika ada satu korban yang mengalami musibah saat kakinya tertindih bagian bak truk. Korban, seorang pria yang dirahasiakan identitasnya, itu sepertinya ingin menyalip truk dari sisi kiri. Namun, truk oleng hingga menimpa sepeda motor miliknya, bahkan pria malang itu tak bisa bergerak karena salah satu kakinya terhimpit bak truk yang memiliki bobot luar biasa. Namun, para sopir sepertinya tak menghiraukan keresahan masyarakat atau efek sosial lainnya. Mereka tetap melakukan demo besar hingga ke Kantor Camat Parungpanjang. Mereka menyuarakan kelonggaran jam operasional yang saat ini berlaku pukul 22.00-05.00 WIB. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Agus Ridho menyesalkan adanya kejadian tersebut karena merugikan banyak masyarakat. "Begini, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau kita namanya musyawarah, namanya kita mencari solusi, tidak seperti itu. Artinya apa? Itu kan sudah merugikan masyarakat banyak, dan nanti larinya kepada tindakan-tindakan yang anarkis dan kriminal, mengganggu ketertiban umum,&rdquo; kata Agus kepada awak media. Agus pun meminta kepada masyarakat harus bisa menahan diri dari masalah jalan di Parungpanjang. Menurutnya, ada banyak kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan. &ldquo;Kita sama-sama, pemerintah ini berdiri bagaimana masyarakat di hilir, di hulu juga, bagaimana pengusaha, truk, seperti itu. Jadi, semua kita seimbangkan. Saya harapkan kepada masyarakat tolong bisa dipahami, terutama kepada para sopir truk ini untuk bisa menahan diri,&rdquo; ungkapnya.

Butuh perhatian serius dari pemangku kepentingan terkait demo supir truk di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, sejak Jumat (8/12) malam.

Demo Sopir Truk Tambang di Parung Panjang Minta Korban, Butuh Solusi Menguntungkan Semua Pihak

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-gubernur-jabar-kapan-kang-emil-ke-parungpanjang_m_.jpg" alt="Warga mengadang truk yang akan melintas ke arah Parungpanjang, Sabtu (22/9). Truk dilarang meliantas, karena warga masih marah atas kecelakaan yang menewaskan warga setempat pada Juamt (21/9)." width="100%">
<figcaption>Warga mengadang truk yang akan melintas ke arah Parungpanjang, Sabtu (22/9). Truk dilarang meliantas, karena warga masih marah atas kecelakaan yang menewaskan warga setempat pada Juamt (21/9).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilaporkan mengalami kerusakan akibat truk tambang yang kerap melintas dari arah Tangerang ke Parung Panjang atau sebaliknya pada pagi hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbas kondisi tersebut, ribuan warga Parung Panjang melakukan aksi di depan kantor camat, pada Senin (20/11) pagi. Merespons hal tersebut Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Barat V, Mulyadi secara langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk ikut andil memberi saran kepada pemerintah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersama Menteri PUPR hari ini, merespons demo masyarakat di wilayah Bogor Barat. Saya sudah meminta beliau untuk ikut membantu masyarakat agar bisa teratasi," kata Mulyadi dalam video yang diterima JawaPos.com, usai menggelar Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri PUPR di Kompleks DPR RI, pada Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki menyarankan kepada pemerintah setempat untuk mencari jalan alternatif yang dikhususkan bagi truk tambang. Basuki menilai, sampai kapan pun jika tidak segera disiapkan jalan alternatif, maka persoalan yang dikeluhkan masyarakat tidak bisa selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Basuki menegaskan bahwa Jalan Parung Panjang yang mengalami kerusakan, bukanlah jalan nasional. Sehingga, secara kewenangan tidak ada di Kementerian PUPR, melainkan di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak bapak sekalian, kalo yang case-nya di Parung Panjang ini saya ngikutin beberapa waktu lalu. Memang itukan jalannya bukan jalan nasional. Jadi bukan kewenangan langsung pada kami (Kementerian PUPR)," kata Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi dengan di bawanya kasus ini oleh Bapak Mulyadi Komisi V, saya ingin mohon kepada beliau mungkin bisa dicarikan jalur alternatif agar kita memanfaatkan untuk memecah jalan tambang ini karena kalau enggak, gak akan selesai-selesai," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki menyebut bahwa jalan alternatif telah ditemukan oleh Mulyadi, yakni di Puncak. Namun, hal tersebut perlu disiapkan dan disepakati bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau (Mulyadi) sudah menemukan satu jalan alternatif di puncak, saya kira ini kita tunggu. Semoga beliau bisa mencarikan jalan alternatif," tandas Basuki.</div> &nbsp;

Jalan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, dilaporkan mengalami kerusakan akibat truk tambang yang kerap melintas dari arah Tangerang

Warga Mengamuk Jalan Parung Panjang Rusak Parah Akibat Truk Tambang, Menteri Basuki Sarankan Lewat Jalan Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan ribu warga Kabupaten Bogor belum mengantongi e-KTP. Warga menganggap kondisi dipicu oleh birokrasi yang berbelit di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diduskcapil).  Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Oetje Subagdja menyebut ada 200 ribu warga belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Hal itu disebabkan minimnya jumlah mesin pencetak e-KTP. Saat ini Pemkab Bogor hanya memiliki 10 unit pencetak. Ke-10 mesin itu hanya mampu mencetak 10 ribu keping per hari.  “Untuk satu alat cetak dengan satu operator mampu cetak 1.000 keping KTP-el setiap harinya,” paparnya sebagaiman dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kamis (18/4).  Oetje berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pencetakan e-KTP untuk warga. Selama ini e-KTP itu sangat dipermasalahkan karena proses pencetakannya sangat lamban.  Dia menyebut, saat ini jumlah e-KTP yang sudah dicetak sudah mencapai 3,3 juta keping.  Akan tetapi pengakuan Oetje itu betolak belakang dengan yang dikeluhkan warga. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Yusuf Malulana. Dia berpendapat lambatnya warga tidak mendapat e-KTP karena perilaku nakal oknum petugas di kecamatan. Petugas itu mempersulit warga untuk mendapatkan e-KTP. Seakan-akan meminta pungutan ke warga.  "Saya dipimpong oleh oknum petugas di kecamatan. Padahal saya mau mengkonfirmasi e-KTP milik warga saya. Mereka menanyakan tentang kartu identitas warga ke kecamatan. Bahkan beberapa kali saya ke kecamatan mengkonfirmasi apakah e-KTP warga saya sudah jadi atau belum. Jawaban dari kecamatan belum jadi. Padahal dari pihak Disdukcapil mengatakan e-KTP warga sudah jadi sejak Desember lalu," beber Ketua RT 2/RW 12, Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang kepada JawaPos.com.  Hal senada juga diungkapkan Nufi Wiyarni, 32. Dia mengaku dimintakan uang ongkos jemput e-KTP ke Disdukcapil sebesar Rp 35 ribu per keping. "Kejadian ini saya alami 2015 lalu. Saat saya mengambil e-KTP saya di kecamatan. Petugasnya minta uang Rp 35 ribu ke saya," ujarnya menceritakan pengalamannya. Menurut dia uang Rp 35 ribu tidak ubahnya dengan pungutan liar (pungli).  Pengakuan warga itu kontras dengan komitmen dari Bupati Bogor Ade Yasin. Sebelumnya dia menjamin proses pembuatan KTP-el tidak lagi lamban. Hal itu sejalan dengan peluncuran Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).  “Dulu buat KTP-el tidak jadi-jadi hingga perpanjangan resi sampai enam kali. Namun selama dua bulan ini di era kepemimpinan saya 190 ribu keping KTP-el sudah kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” tandasnya.

Ratusan Ribu Warga Bogor Belum Miliki e-KTP, Warga: Kami Dipersulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-bogor-bicara-jam-operasional-truk-tambang-warga-kemana-aja_m_.jpg" alt="Antrean truk yang parkir di ruas Jalan Parungpanjang karena tidak boleh melintas di wilayah Kabupaten Tangerang." width="100%">
<figcaption>Antrean truk yang parkir di ruas Jalan Parungpanjang karena tidak boleh melintas di wilayah Kabupaten Tangerang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Kabupaten Tangerang (Banten) dan Bogor (Jawa Barat) kehilangan haknya melintasi jalan raya. Mereka kesulitan melintas karena jalan raya yang menghubungkan dua kabupaten itu kerap "dirampas" truk tambang. Namanya Jalan Raya Parungpanjang.  Jalan ini membentang dari Kecamatan Legok, Tangerang hingga Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Di sepanjang jalan itu kerap terdapat tempat penampungan hasil tambang galian C yang biasanya digunakan untuk bahan material bangunan. Seperti pasir, batu, kerikil dan sebagainya.  Selain itu, di sepanjang jalan tersebut kerap melintas kontainer besar berukuran gandengan. Ada yang 22 roda atau 26 roda. Truk tersebut kerap parkir di siang hari di sepanjang jalan. Bahkan mereka parkir di dua sisi. Padahal jalan itu terdiri atas dua lajur untuk dua arah.  Jika ada truk terparkir di salah satu badan jalan, maka akan terjadi buka tutup. Kondisi itu diperparah ada oknum sopir truk tambang yang sengaja memarkir kendaraannya di dua lajur sekalian. Akibatnya jalan tersendat dan kemacetan mengular panjang.  "Kadang ada sopir yang tidak punya etika. Ketika ada buka tutup untuk satu arah, ternyata ada truk dari arah berlawan memaksa melintas. Akhirnya jalan terkunci," keluh Darsum, 36, salah seorang pengguna jalan.  Warga Perumnas Parungpanjang itu kerap menggunakan jalan raya Parungpanjang untuk pergi bekerja. Sehari-hari dia bekerja di Kota Tangerang. "Akses saya hanya jalan ini. Kalau naik motor jauh dan jalannya sangat berdebu. Kalau gunakan mobil sering terjebak macet karena truk terparkir dua ruas jalan," keluh salah seorang manajer di perusahaan swasta di Tangerang itu.  Keluhan senada juga dilontarkan Santoso, 40. Dia mengaku hanya menggunakan Jalan Raya Parungpanjang pada akhir pekan saja. Biasanya untuk acara liburan keluarga. Untuk sehari-hari dia terpaksa memaksimalkan moda KRL.  Kendati hanya sekali sepekan, Santoso kerap terjebak macet di Jalan Raya Parungpanjang. Terutama di kawasan perbatasan antara Parungpanjang dengan Malangnengah, Tangerang. Di sana jalan rusak parah. Lobangnya besar-besar. Kondisi jalan yang rusak itu memaksa mobil dengan tipe MPV mencari sisi jalan yang dapat dijajal. Kondisi jalan rusak relatif terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang.  Diperkirakan mencapai empat kilometer. Di sepanjang jalan yang rusak itu terdapat gudang-gudang dan penampungan material hasil tambang yang dibawa truk dari arah Kabupaten Bogor.  Menurut dia, hak masyarakat untuk mendapatkan jalan sudah dirampas oleh truk tambang. "Pemda terkesan diam menyikapi ini. Kami juga bayar pajak, tapi kami jangan dikasih penyakit atas kondisi jalan ini," sebutnya.  Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Bupati Bogor Ade Yasin terkesan menyalahkan pihak Kabupaten Tangerang. “Kendala terjadi lantaran komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan BPTJ kembali mandek akibat pihak Tangerang tidak datang dalam pertemuan,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin.  Ade Yasin mengaku persoalan jalan rusak dan macet akibat truk tambang belum juga tuntas karena solusi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mentok.  Dia mengaku selama ini solusi mengatasi kemacetan jalan lintas Parungpanjang hanya dengan sistem jadwal buka tutup jalur. Truk tambang hanya boleh melintas dari pukul 22.00 hingga 05.00.  Meski sudah ada jam operasional tersebut, tapi di sepanjang jalan terdapat truk yang parkir di siang hari. Truk itu parkir di badan jalan yang memakan satu lajur. Hal itu memaksa ada buka tutup lajur.  Ade Yasin berharap uji coba jalur tambang tak berlarut-larut. Politikus PPP itu mengaku kini sedang merumuskan solusi yang tepat bagi kendaraan yang melintas di jalur tambang.  Terjadinya penumpukan truk di jalan Parungpanjang itu diamini oleh Kabid Dalops Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Bisma Wisuda. "Kami sedikit kewalahan mengatasi lalu lintas truk tambang yang melintas,” kata Bisma Wisuda.  Dia mengimbau sopir untuk tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Sebab, kantong parkir di sepanjang Jalan Bunar-Parungpanjang belum ada.

Hak Warga di Jalan Antar-Provinsi Dirampas Truk Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/miris-lima-tahun-ruang-kelas-sdn-01-pingku-tanpa-jendela-dan-pintu_m_.jpg" alt="Aktivitas belajar mengajar (KBM) di ruang kelas SDN 01 Pingku tanpa jendela dan pintu, karena pembangunan terhenti sejak 2013 lalu." width="100%">
<figcaption>Aktivitas belajar mengajar (KBM) di ruang kelas SDN 01 Pingku tanpa jendela dan pintu, karena pembangunan terhenti sejak 2013 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan SDN 01&nbsp;Pingku di Kampung Karehkel RT 02/01, Desa Pingku, Kecamatan Parungpanjang, Bogor mangkrak. Akibatnya siswa pun harus rela belajar di ruang kelas yang tanpa pintu dan jendela. Kondisi demikian sudah terjadi sejak lima tahun terakhir. Rehab gedung sekolah berhenti sejak 2013 silam. Padahal masih ada dua ruang kelas lagi yang belum selesai perbaikannya. Tak hanya tanpa pintu dan jendela, pada bangunan yang belum selesai juga belum terpasang plafon. Kondisinya pun sudah rusak. Kondisi itu terjadi pada ruang&nbsp;kelas 1 dan kelas 4.&nbsp;Sekolah juga tidak memiliki ruang guru. Serta hanya tersedia satu kamar mandi saja. &ldquo;Ada dua ruang kelas baru (RKB) yang direhab pada 2013 lalu. Pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Ahyar. Namun pemborongnya saya tidak tahu,&rdquo; kata Guru SDN 01 Pingku, Ehha, seperti dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Selasa (19/2). Menurutnya,&nbsp;dengan tidak adanya jendela di ruang kelas 1, berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, ketika kegiatan belajar para siswa tidak bisa fokus belajarnya. &ldquo;Bangunan yang telah di rehab tersebut belum selesai itu, tinggal pintu, dan jendelanya jadi para siswa lebih fokus pada orang tuanya dan tidak memperhatikan gurunya,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Sekcam Parungpanjang Icang Aliyudin mengatakan, pembangunan RKB pada 2013, baru terdekteksi permasalahannya. Ia mendapatkan laporan dari kepala sekolah saat itu dan UPT Pendidikan bahwa&nbsp;pembangunan sudah selesai. Icang juga menuturkan, Kecamatan Parungpanjang belum menerima berkas laporan SDN 01 Pingku. &ldquo;Nanti kalau sudah masuk di musrembang, bisa ditindaklanjuti usulan perbaikan dan masuk ke dalam skala prioritas,&rdquo; tukasnya.

Miris! Lima Tahun, Ruang Kelas SDN 01 Pingku Tanpa Jendela dan Pintu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ridwan-kamil-panggil-50-pengusaha-tambang-parungpanjang_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus dan siap menangani masalah yang dianggap ektrim di Jabar. Sungai Citarum dan Tambang Pasir Parungpanjang, Kabupaten Bogor disebut sebagai dua krisis yang ektrim.  Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah melakukan tinjauan lapangan di penambangan pasir Parungpanjang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Tahapan berikutnya yakni mengumpulkan lebih dari 50 pengusaha tambang pasir Parungpanjang di Gedung Sate, Kamis (4/10). Karena selama ini pola bisnisnya banyak mengakibatkan kerugian dari sisi sosial pemasyarakatan.  Pasalnya sejak puluhan tahun hingga sekarang, sudah lebih dari 100 warga meninggal dunia. Bahkan bulan lalu sebanyak 7 orang meninggal karena sistem manjemen pengelolaan yang kurang baik.  "Akhirnya setelah saya panggil, saya akan meregistrasi ulang perizinan dimana dalam perizinan itu ada pasal-pasal. Harus bikin kolam supaya mobil itu tidak kotor, bersihkan dulu baru keluar," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Kamis (4/10).  Kemudian, kata dia truk diharuskan di tutup agar batu tidak berlebihan dan jatuh. Pengemudi pun harus dilengkapi dengan SIM. Kemudian tahap selanjutnya yakni membahas perihal jangka menengahnya membangun jalan tambang.  Menurutnya, jalan tambang ini terbagi menjadi dua yaknibjalan biasa dan jalan tol. Sehingga kiri kanan jalan akan ditembok atau diberi batas layaknya tol. Bahkan sistem mobil truk yang masuk bayar ataupun solusi jalan biasa.  "Tapi apapun itu, saya minta minimal fifti fifti. Pemerintah provinsi bebaskan lahan, jalannya keroyok oleh 50 perusahaan ini. Jadi itu adil, kita ingin menunjukan pemerintahan yang adil. Bisnis silakan, tapi adil juga pada lingkungan," jelasnya.  Perihal sanksi akan dibahas dalam dua minggu ke depan. Kang Emil sapaanya akan memanggil Dinas terkait untuk memaparkan sanksi seperti yang tepat. Semisal adanya pemberian zona yakni zona hijau perusahaan yang sudah baik, kuning atau merah, akan ada pasal-pasanya.  "Saya ingin tegas di sini, ingin hentikan kematian warga saya di zaman saya ini. Sekarang saya peduli, kan manajemen saya pilih krisis yang paling ekstrem Citarum Sama Parungpanjang. Dua ini yang paling ekstrim, maka saya kawal langsung," paparnya.  Terkait adanya yang melanggar akan diberlakuakan layaknya Citarum. Jika ada pelanggaran maka ada pihak seperti TNI dan lainnya untuk menindak secara langsung kepada oknum atau perusahaan yang masih bandel.

Ridwan Kamil Panggil 50 Pengusaha Tambang Parungpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-solusi-ridwan-kamil-tuk-warga-parung-panjang_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mendatangi Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mendatangi Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi aspirasi warga terkait dampak penambangan di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Pasalnya aspirasi tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya. Tiga hari mendapati keluhanan warga, Kang Emil langsung meninjau jalur yang dilewati truk penambangan batu dan pasir. Setelah itu Kang Emil bersama rombongan berdialog bersama warga perwakilan dari Parungpanjang, Rumpin, Gunung Sindur, Cigudeg, dan daerah lainnya yang terkena dampak buruk penambangan itu. "Tadi saya sengaja mencoba jalur itu, mobil saya sampai terjepit di antara truk-truk besar dan enggak bisa maju," kata Kang Emil di Kabupaten Bogor, Selasa (25/9). Dalam dialog, Kang Emil menuturkan sudah memetakan semua permasalahannya. Kebijakan prioritas yang akan dilakukannya dalam waktu tujuh hari ke depan adalah memanggil seluruh pimpinan perusahaan tambang ke Gedung Sate. Maka akan dibahas mengenai keseimbangan solusi termasuk jam operasional truk. "Saya sudah cermati ada lima problem yang saya catat. Saya tidak bisa ambil keputusan langsung hari ini tapi akan dibawa dulu ke Gedung Sate. Untuk pertama akan saya panggil dulu semua pengusaha tambang ke Bandung," tuturnya. Mantan Wali Kota Bandung itu akan meregistrasi ulang perizinan tambang untuk semua perusahaan tambang di wilayah tersebut. Pada registrasi, akan ditambahkan pasal-pasal yang lebih adil bagi semua pihak. "Kami akan muat pasal-pasal yang lebih adil terkait dampak lingkungan. Harus punya parkir yang luas agar tidak memakan jalan, terkait truk harus keadaan bersih sebelum beroperasi," ujarnya. Kang Emil berkomitmen akan mewujudkan jalur khusus tambang sesuai aspirasi warga. Jalur tambang ini akan langsung menuju Tangerang tanpa melintasi permukiman warga. "Ya kita akan prioritaskan jalan tambang langsung menuju Tangerang," ucapnya. Untuk langkah awal, Kang Emil akan menghitung terlebih dulu biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan jalur tambang tersebut. Menurutnya akan ada dua pembiayaan, yaitu pembebasan lahan dan pembetonan atau pengaspalan jalan. Tak hanya mengandalkan biaya dari APBD, juga meminta semua perusahaan tambang berkontribusi mewujudkan jalur khusus itu. "Kami akan menghitung dalam dua minggu ke depan berapa biaya yang diperlukan untuk jalur tambang. Pihak perusahaan pun harus turut berkontribusi," ungkapnya. Untuk diketahui, warga Parungpanjang dan sekitarnya sejak lama mengeluhkan dampak negatif dari penambangan tersebut. Setiap harinya ada ratusan truk bertonase besar melintasi permukimannya. Bahkan, sebanyak 70 persen warga terkena penyakit ISPA hingga TB akibat dari polusi yang ditimbulkan. Selama 2 bulan ke belakang pun telah terjadi kecelakaan sampai merenggut nyawa 3 warga akibat tertabrak truk tambang. "Saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan solusinya, sementara akan dibahas dulu di provinsi. Parungpanjang ini kecamatan pertama yang saya kunjungi secara serius dan akan kami prioritaskan sampai selesai. Ini hasil curhatan warga di Instagram saya," tandasnya.

Ini Solusi Ridwan Kamil untuk Warga Parungpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/datang-ke-parungpanjang-mobil-ridwan-kamil-terjepit-truk_m_.jpg" alt="Ilustrasi jalanan rusak di Parungpanjang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jalanan rusak di Parungpanjang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi aspirasi warga terkait dampak penambangan di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Pasalnya aspirasi tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya. Tiga hari mendapati keluhan warga, Kang Emil langsung meninjau jalur yang dilewati truk penambangan batu dan pasir. Setelah itu Kang Emil bersama rombongan berdialog bersama warga perwakilan dari Parungpanjang, Rumpin, Gunung Sindur, Cigudeg, dan daerah lainnya yang terkena dampak buruk penambangan itu. "Tadi saya sengaja mencoba jalur itu, mobil saya sampai terjepit di antara truk-truk besar dan enggak bisa maju," kata Kang Emil di Kabupaten Bogor, Selasa (25/9). Dalam dialog, Kang Emil menuturkan sudah memetakan semua permasalahannya. Kebijakan prioritas yang akan dilakukannya dalam waktu tujuh hari ke depan adalah memanggil seluruh pimpinan perusahaan tambang ke Gedung Sate. Maka akan dibahas mengenai keseimbangan solusi termasuk jam operasional truk. "Saya sudah cermati ada lima problem yang saya catat. Saya tidak bisa ambil keputusan langsung hari ini, tapi akan dibawa dulu ke Gedung Sate. Untuk pertama akan saya panggil dulu semua pengusaha tambang ke Bandung," tuturnya. Mantan Wali Kota Bandung itu akan meregistrasi ulang perizinan tambang untuk semua perusahaan tambang di wilayah tersebut. Pada registrasi, akan ditambahkan pasal-pasal yang lebih adil bagi semua pihak. "Kami akan muat pasal-pasal yang lebih adil terkait dampak lingkungan, harus punya parkir yang luas agar tidak memakan jalan, terkait truk harus keadaan bersih sebelum beroperasi," ujarnya. Kang Emil berkomitmen akan mewujudkan jalur khusus tambang sesuai aspirasi warga. Jalur tambang ini akan langsung menuju Tangerang tanpa melintasi permukiman warga. "Ya kita akan prioritaskan jalan tambang langsung menuju Tangerang," ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sudah hampir dua pekan Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat (Jabar). Hadirnya mantan Wali Kota Bandung di provinsi bagian barat Jawa itu menjadi harapan besar bagi warga perbatasan. Terutama mereka yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta atau yang menjadi bagian dari Jabodetabek. Salah satunya harapan dari warga Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Kecamatan ini bersebelahan langsung dengan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tapi nasib warga di sana sangat miris dan jauh dibandingkan Kota Bandung ataupun Kota Bogor. "Kalau Kota Bogor disebut kota hujan, di sini kota debu," ungkap Suhanda, 38, salah seorang warga Parungpanjang kepada JawaPos.com, Sabtu (22/9). Pernyataan Suhanda itu merupakan ungkapan keluh kesah warga setempat yang tidak tahan dengan kondisi daerah yang penuh dengan kepulan debu. Sebab di sebuah jalan raya yang melintang di Parungpanjang ini dilintasi setiap hari oleh ribuan truk pengangkut material tambang galian C. Berupa tanah, batu kali, pasir, dan sejenisnya. Jalan yang melintang itu menghubungi dua kabupaten dan dua provinsi. Di jalan tersebut ribuan truk melintas setiap harinya dari arah Kecamatan Jasinga dan melintas ke arah Parungpanjang hingga ke Kecematan Legok, Kabupaten Tangerang. Jika dari arah Legok jalan tersebut bernama Jalan Raya Parungpanjang. Namun setelah di wilayah Parungpanjang, namanya menjadi Jalan M Toha dan Jalan Sudamanik. Di sepanjang jalan itu terdapat depo atau pangkalan persingahan truk pemuatan pasir atau batu galian C. Semua truk itu memuat material dan melintas di Jalan Raya Parungpanjang, kendaraan itu mencemarkan jalan. Di sepanjang jalan, debu-debu hinggap ke hidung orang. Saking banyak truk melintas setiap hari, rumah-rumah di pinggir jalan itu dindingnya sangat berdebu tebal. Bahkan kantor pelayanan publik di sana, seperti markas polsek, markas koramil, puskesmas, dan kantor camat tidak indah lagi dipandang. Lebih tebal debu daripada warna catnya. Pada Jumat (21/9) malam, warga Parungpanjang bergejolak. Mereka nyaris berbuat anarkistis. Hal itu dipicu adanya sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia secara mengenaskan. Korban yang merupakan warga Perumnas 2 Parungpanjang itu diketahui mengendarai sepeda motor. Dia terlintas truk pengangkut material tambang galian yang tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Atas kejadian itu warga setempat pun sempat memblokade jalan dan melakukan sweeping setiap truk yang melintas. Saking emosinya warga, anggota polisi dari Polsek Parungpanjang pun harus turun dan mengamankan warga. Kata Suhanda, kecelakaan itu bukanlah yang pertama. Melainkan sudah kesekian kalinya. Bahkan tiga minggu terakhir sudah ada delapan orang kehilangan nyawa akibat melintas di Jalan Raya Parungpanjang. "Enam korban terjadi di Malang Nengah (Tangerang), dua di Parungpanjang," sebut ayah satu anak itu. Semua kecelakaan itu rata-rata akibat bersenggolan dan tertabrak truk pengangkut material galian tambang. Kecelakaan yang sering berujung dengan maut itu, akibat dari truk pengangkut material galian membawa muatan di atas kapasitasnya. Bak truk tidak pernah ditutup sehingga pasirnya mudah jatuh dan bertebaran menjadi sumber polusi udara. Selain itu pengemudi truk pengangkut tambang itu kerap sopir tembak. Wigianto, 40, warga Parungpanjang lainnya menyebut banyak masyarakat melihat sopir truk pengangkut tambang itu berusia muda. Mereka mengemudi sangat emosional dan tidak sabaran. Buktinya, ketika berpapasan dengan kendaraan lebih kecil terutama sepeda motor, truk itu tidak pernah mengalah. "Malah truk ini semakin ngebut. Padahal lebar jalan sangat sempit. Hal itu membuat pengendara sepeda motor mudah kaget dan hilang kendali," terang Wigiyanto. Dia menuturkan, hampir tidak pernah warga mendapatkan udara bersih. Sebab truk yang melintas hampir tidak ada hentinya. Terutama di siang hingga malam hari.&nbsp; "Kalau pagi dari pukul enam sampai sembilan, intensitas truk melintas memang rendah. Setelah itu truk akan melintas tiada henti," beber pria yang biasa disapa Wigi itu.

Datang Ke Parungpanjang, Mobil Ridwan Kamil Terjepit Truk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-gubernur-jabar-kapan-kang-emil-ke-parungpanjang_m_.jpg" alt="Warga mengadang truk yang akan melintas ke arah Parungpanjang, Sabtu (22/9). Truk dilarang meliantas, karena warga masih marah atas kecelakaan yang menewaskan warga setempat pada Juamt (21/9)." width="100%">
<figcaption>Warga mengadang truk yang akan melintas ke arah Parungpanjang, Sabtu (22/9). Truk dilarang meliantas, karena warga masih marah atas kecelakaan yang menewaskan warga setempat pada Juamt (21/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah hampir dua pekan Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat (Jabar). Hadirnya mantan Wali Kota Bandung itu di provinsi bagian barat Jawa itu menjadi harapan besar bagi warga perbatasan. Terutama mereka yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta atau yang menjadi bagian dari Jabodetabek. Salah satunya harapan dari warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kecamatan ini bersebelahan langsung dengan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tapi nasib warga di sana sangat memiriskan dan jauh dibandingkan Kota Bandung ataupun Kota Bogor. "Kalau Kota Bogor disebut kota hujan, di sini kota debu," ungkap Suhanda, 38, salah seorang warga Parung Panjang kepada JawaPos.com, Sabtu (22/9). Pernyataan Suhanda itu merupakan ungkapan keluh kesah warga setempat yang tidak tahan dengan kondisi daerah yang penuh dengan kepulan debu. Sebab di sebuah jalan raya yang melintang di Parung Panjang ini dilintasi setiap hari oleh ribuan truk pengangkut material tambang galian C. Berupa tanah, batu kali, pasir, dan sejenisnya. Jalan yang melintang itu menghubungi dua kabupaten dan dua provinsi. Di jalan tersebut ribuan truk melintas setiap harinya dari arah Kecamatan Jasinga dan melintas ke arah Parungpanjang hingga ke Kecematan Legok, Kabupaten Tangerang. Jika dari arah Legok jalan tersebut bernama Jalan Raya Parung Panjang. Namun setelah di wilayah Parungpanjang, namanya menjadi Jalan M Toha dan Jalan Sudamanik. Di sepanjang jalan itu terdapat depo atau pangkalan persingahan truk pemuatan pasir atau batu galian C. Semua truk itu memuat material dan melintas di jalan raya Parung Panjang, kendaraan itu mencemarkan jalan. Di sepanjang jalan, debu-debu hinggap ke hidung orang. Saking banyak truk melintas setiap hari dan setiap jam, rumah-rumah di pinggir jalan itu dindingnya sangat berdebu tebal. Bahkan kantor pelayanan publik di sana, seperti Markas Polsek, Markas Koramil, Puskesmas, dan Kantor Camat tidak indah lagi dipandang. Lebih tebal debu dari pada warna catnya. Pada Jumat (21/9) malam, warga Parungpanjang bergejolak. Mereka nyaris berbuat anarkistis. Hal itu dipicu adanya sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia secara mengenaskan. Korban yang merupakan warga Perumnas 2 Parungpanjang itu diketahui mengendarai sepeda motor. Dia terlintas truk pengangkut material tambang galian yang tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Atas kejadian itu warga setempat pun sempat memblokade jalan dan men-sweeping setiap truk yang melintas. Saking emosinya warga, anggota polisi dari Polsek Parungpanjang pun harus turun dan mengamankan warga. Kata Suhanda, kecelakaan itu bukan yang pertama. Melainkan sudah kesekian kalinya. Bahkan tiga minggu terakhir sudah ada delapan orang kehilangan nyawa akibat melintas di Jalan raya Parungpanjang. "Enam korban terjadi di Malang Nengah (Tangerang), dua di Parung Panjang," sebut ayah satu anak itu. Semua kecelakaan itu rata-rata akibat bersenggolan dan tertabrak truk pengangkut material galian tambang. Kecelakaan yang sering berujung dengan maut itu, akibat dari truk pengangkut material galian membawa muatan di atas kapasitasnya. Bak truk tidak pernah ditutup sehingga pasirnya mudah jatuh menjadi sumber polusi udara. Selain itu pengemudi truk pengangkut tambang itu kerap sopir tembak. Wigianto, 40, warga Parungpanjang lainnya menyebut banyak masyarakat melihat sopir truk pengangkut tambang itu berusia muda. Mereka mengemudi sangat emosional dan tidak sabar. Buktinya ketika berpapasan dengan kendaraan lebih kecil terutama sepeda motor, truk itu tidak pernah mengalah. "Malah truk ini semakin ngebut. Padahal lebar jalan sangat sempit. Hal itu membuat pengendara sepeda motor mudah kaget dan hilang kendali," terang Wigiyanto. Dia menuturkan, hampir tidak pernah warga mendapatkan udara bersih. Sebab truk yang melintas hampir tidak ada hentinya. Terutama di siang hingga malam hari. "Kalau pagi dari pukul enam sampai sembilan intensitas truk melintas memang rendah. Setelah itu truk akan melintas tiada henti," beber pria yang biasa disapa Wigi itu. Sementara itu, Ismardi selaku Ketua RT 2 RW 12, Desa Parungpanjang menuturkan, warga Parung Panjang sudah berkali-kali protes ke kecamatan dan desa. Mereka minta solusi ke aparatur pemerintah soal debu yang menyelimuti Parung Panjang dan truk yang melintas tanpa memikirkan keselamatan pengendara lainnya dan penjalan kaki. Hampir bertahun-tahun agar Jalan Raya Parungpanjang atau Jalan M Toha ini dilakukan rekayasa lalu lintas. Sebab kendaraan yang melintas tidak hanya truk, tapi ada juga mobil dan sepeda motor. "Truk itu muatannya berlebihan. Hal itu yang mempercepat usia jalan. Meski jalan raya diperbaiki, usianya tidak akan pernah lebih lama dari setahun. Malahan lebih lama memperbaiki dari pada usia jadinya," terang Ismardi. Ketua RT itu menyebut, pemblokadean jalan Parung Panjang berlangsung cukup lama. Yakni dari Jumat (21/9) malam hingga Sabtu (22/9) siang. Warga pun menutup akses jalan dari arah Pagedangan atau Legok. Penutupan itu terjadi di perbatasan Parungpanjang dengan Pagedangan. Tepatnya di jembatan yang menjadi daerah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Di jembatan itu juga terdapat portal besi. Portal itu sebagai pembatas kendaran yang melintas, terutama untuk truk. Bahkan pantauan JawaPos.com, Sabtu siang setiap truk yang datang dari arah Pagedangan diminta berbalik. Sopir truk tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Parungpanjang. Sebetulnya, kata Ismardi, warga sangat menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat yang baru, Ridwan Kamil. Warga bertanya-tanya kapan Kang Emil melihat Parungpanjang. Sebab warga sudah lelah mengadu dan menyampaikan aspirasinya ke Bupati Bogor. Sebab hingga kini warga tidak bisa mendengar langsung respons dari bupati Bogor. "Siapa bupati sekarang kami tidak tahu. Sebab waktu pilkada kemarin belum jelas siapa yang menang dan dilantik pak gubernur," kata Ismardi. Yono, warga Parung Panjang lainnya mengaku tidak ingin Kabupaten Bogor terkenal karena bupati ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab kejadian itu pernah dialami ketika Bogor dipimpin Bupati Rahmat Yasin. Diketahui masa jabatan Rahmat Yasin tidak berlangsung lama di Kabupaten Bogor. Hal itu karena dia ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) penyidik lembaga antirusuah pada 7 Mei 2014. Di tempat lain, Kapolres Kabupaten Bogor AKBP AM Dicky ketika dikonfirmasi soal kecelakan lalu lintas di Jalan Parung Panjang, tepatnya jalan Lumpang belum memberikan jawaban. Pesan yang dikirimkan kepada Dicky pun belum dibalas. Sementara itu Kanit Lakalantas Polres Bogor Iptu Asep Saepudin kepada wartawan membenarkan ada kecelakaan di Parung Panjang. "Benar," ungkapnya. Namun Asep belum bisa merinci siapa identitas korban.

Jadi Gubernur Jabar, Kapan Kang Emil ke Parung Panjang?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parungpanjang

Berita Terkini