<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/raja-juli-padar-1368799971.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia siap menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas. Kesiapan itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.&nbsp; Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan. &ldquo;Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional,&rdquo; ujar Raja Antoni dalam keterangan kepada wartawan pada Senin (10/11).&nbsp; Penegasan itu sebelumnya disampaikan dalam High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) di S&atilde;o Paulo, Brasil (8/11). High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. &nbsp; Dalam acara itu diketahui Kemenhut dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market/ICVCM) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi dan memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016802908/indonesia-mobilisasi-usd-77-miliar-per-tahun-dari-pasar-karbon-peluang-investasi-hijau-terbuka-lebar">Indonesia Mobilisasi USD 7,7 Miliar per Tahun dari Pasar Karbon, Peluang Investasi Hijau Terbuka Lebar</a> Raja Juli Antoni menambahkan, hutan hujan tropis Indonesia yang luas bukan hanya berperan sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menjadi pusat transisi dunia menuju ekonomi karbon yang kredibel dan adil. &nbsp; "Dengan menyelaraskan diri dengan standar integritas global, Indonesia sedang membangun pondasi untuk ekosistem pasar karbon yang transparan, berbasis sains, dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan Masyarakat Adat,&rdquo; ujarnya. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Perpres itu memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia.&nbsp; Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Raja Antoni. Dia menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia pusat perdagangan karbon dunia yang berintegritas tinggi dan memberi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016795070/berkat-perahu-listrik-desa-nelayan-di-bali-mampu-tekan-emisi-karbon-70-persen-lebih">Berkat Perahu Listrik, Desa Nelayan di Bali Mampu Tekan Emisi Karbon 70 Persen Lebih</a> CEO ICVCM Amy Merrill mengapresiasi langkah maju Indonesia dalam pasar karbon. Indonesia telah mengambil langkah positif menuju pasar karbon dan pembiayaan dekarbonisasi. Kolaborasi itu menjadi contoh harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar global untuk mencapai dampak iklim yang nyata. "ICVCM sangat senang dapat mendukung Kementerian Kehutanan Indonesia dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Prinsip Karbon Inti yang berintegritas tinggi,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Dalam COP30 UNFCCC, Raja Juli Antoni menjadi salah seorang delegasi Indonesia bersama Hashim Djojohadikusumo. Di COP30, Kementerian Kehutaan mengkampanyekan "Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace&ldquo; (Indonesia: dari Hutan Hujan Menjadi Pusat dan Pasar Karbon Global).

Indonesia siap menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas. Kesiapan itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau

Indonesia Siap Menjadi Pemimpin Global dalam Pengembangan Pasar Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/WhatsApp-Image-2025-11-07-at-131800-1-770631215.jpeg" alt="Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah berani Indonesia di COP30 bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga membuka babak baru bagi perekonomian nasional. Pemerintah mengumumkan keberhasilan mobilisasi investasi lintas sektor hingga US$7,7 miliar atau sekitar 128,5 triliun rupiah per tahun melalui skema pasar karbon. Hal ini merupakan sebuah sinyal kuat bagi para investor global. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH melaporkan bahwa pilar utama dari strategi ini adalah Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini menjadi landasan bagi pembiayaan proyek-proyek rendah emisi, menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang menguntungkan. Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau adalah sebuah keniscayaan yang profitabel. &ldquo;COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan,&rdquo; katanya lewat keterangannya, Jumat (7/11). Menurutnya, langkah ini didukung oleh penghentian investasi pada pembangkit batu bara baru sejak 2023 dan percepatan penutupan PLTU lama. Kebijakan ini secara langsung mengalihkan fokus investasi ke sektor energi terbarukan, yang ditargetkan mencapai 23&nbsp;persen dari bauran energi nasional pada 2030. Dengan adanya kepastian hukum dan komitmen politik yang kuat, Indonesia kini menjadi destinasi menarik bagi modal yang mencari pertumbuhan berkelanjutan, mulai dari proyek energi bersih, restorasi ekosistem, hingga teknologi pengelolaan limbah modern.

Pemerintah mengumumkan keberhasilan mobilisasi investasi lintas sektor hingga US$7,7 miliar (Rp 128,5 T) per tahun melalui pasar karbon.

Indonesia Mobilisasi USD 7,7 Miliar per Tahun dari Pasar Karbon, Peluang Investasi Hijau Terbuka Lebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/ibc-2406475306.jpeg" alt="Suasana diskusi Mengembangkan Pasar Karbon Indonesia: Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan yang diselenggarakan Indonesia Business Council bersama Katadata di Jakarta, Selasa (19/3)." width="100%">
<figcaption>Suasana diskusi Mengembangkan Pasar Karbon Indonesia: Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan yang diselenggarakan Indonesia Business Council bersama Katadata di Jakarta, Selasa (19/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Asosiasi pimpinan sektor swasta Indonesian Business Council (IBC) menyerahkan rekomendasi untuk pengembangan pasar karbon di Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil mengatakan pasar karbon menjadi kekuatan dan komponen penting dalam peningkatan daya saing Indonesia. &ldquo;Kesuksesan pasar karbon akan sangat ditentukan oleh dunia usaha Indonesia sebagai pelaku langsung. IBC telah melakukan riset dan menyusun rekomendasi tentang membangun pasar karbon yang inovatif, kompetitif, dan juga berdampak,&rdquo; kata Sofyan dalam keterangan tertulis yang diterima. Sofyan menjelaskan rekomendasi IBC, untuk jangka pendek, di antaranya adalah mengembangkan Pusat Pengetahuan Pasar Karbon, meningkatkan sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim sehingga terintegrasi secara nasional, mendorong sektor publik untuk menentukan dan menghitung batas emisi di tingkat entitas, serta melengkapi para pelaku industri dengan peluang pendanaan dan hibah fasilitas pendanaan dari IEF/BPDLH. &ldquo;Yang yang tidak kalah penting adalah pengakuan industri melalui pertukaran karbon dan taksonomi hijau sehingga partisipasi pada pasar karbon jauh lebih efektif,&rdquo; imbuh Sofyan. &ldquo;Bagi dunia, pasar karbon menawarkan prospek yang menjanjikan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi yang tangguh, di mana industri dapat memperoleh manfaat dari upaya mereka untuk memulihkan lingkungan melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Sementara bagi Indonesia, pasar karbon adalah juga jalan menuju pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) yang sudah kita komitmenkan pada Paris Agreement,&rdquo; sambung Sofyan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi mengatakan, implementasi perdagangan karbon, yang diwujudkan melalui penerapan bursa karbon, telah menjadi target penting berbagai negara di dunia. Bahkan dalam lima tahun terakhir, berbagai bursa karbon telah didirikan di sejumlah negara seperti Malaysia, China, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa. Menurut Inarno, semenjak diluncurkannya Bursa Karbon pada 26 September 2023, hingga saat ini telah terdaftar 52 Pengguna Jasa pada Bursa Karbon yang berasal dari sektor energi, kehutanan, lembaga jasa keuangan (perbankan dan sekuritas), konsultan, dan sektor lainnya (termasuk media). Kemudian, hingga 18 Maret 2024, total akumulasi volume transaksi sebesar 501.956 ton CO2e, dengan nilai Rp31,36 miliar. Dari transaksi tersebut, sebesar 182.293 ton CO2e juga telah dilakukan retired melalui Bursa Karbon. Saat ini OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. &ldquo;Kami berharap Bursa Karbon ini dapat menjadi salah satu pusat perdagangan karbon di dunia melalui penyiapan institutional framework seperti kerangka pengaturan dan kesiapan infrastruktur teknologi, sejalan dengan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK),&rdquo; ujarnya.

Sofyan Djalil mengatakan, pasar karbon menjadi kekuatan dan komponen penting dalam peningkatan daya saing Indonesia.

IBC Serahkan Delapan Rekomendasi Dunia Usaha untuk Pengembangan Pasar Karbon kepada OJK

pasar karbon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasar karbon

Berita Terkini

Indonesia Siap Menjadi Pemimpin Global dalam Pengembangan Pasar Karbon

Indonesia Mobilisasi USD 7,7 Miliar per Tahun dari Pasar Karbon, Peluang Investasi Hijau Terbuka Lebar

IBC Serahkan Delapan Rekomendasi Dunia Usaha untuk Pengembangan Pasar Karbon kepada OJK

Download Aplikasi JawaPos.com