<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/WhatsApp-Image-2026-02-11-at-13911-PM-1525796664.jpeg" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mewanti-wanti agar rumah sakit (RS) melayani pasien penerima bantuan iuran (PBI) yang dinonaktifkan sebelumnya, khususnya pasien katostropik. Dia menekankan seluruh RS akan diawasi betul.&nbsp; &ldquo;Rumah Sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang mengontrol. Semua yang darurat harus ditangani oleh Rumah Sakit dan berkoordinasi kepada Kemensos, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan,&rdquo; ujarnya ditemui usai rapat bersama Menteri Sosial (mensos) Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (16/1).&nbsp; Lebih lanjut, dia menekankan, bahwa proses reaktivasi terus berjalan. Sebanyak 106 ribu pasien katostropik pun telah direaktivasi secara otomatis. Di sisi lain, rencana ground checking yang akan dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Sosial (kemensos) terhadap 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan sebelumnya guna mevalidasi kondisi sosial ekonomi mereka. &ldquo;Masih ada (peserta, red) yang dinonaktifkan, ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada (peserta, red) yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Ketua Umum PKB itu pun menekankan, data sosial ekonomi sangat dinamis. Setiap hari ada yang meninggal, lahir, naik kelas, hingga turun kelas status sosial ekonominya. Kaenanya, pemerintah daerah diminta lebih proaktif dalam penanganan dan pembaharuan data ini. Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, saat ini sudah sekitar 40 ribu peserta yang dinonaktifkan telah melakukan reaktivasi. Dari jumlah tersebut, 2.000 peserta telah masuk menjadi peserta mandiri. Angka tersebut diluar 106 ribu pasien katostropik yang kepesertaannya telah diakticasi secara otomatis. "Meskipun mereka sudah beralih ke mandiri, tetap kita lakukan ground check nanti untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi,&rdquo; paparnya.&nbsp; Untuk PBI, lanjut dia, pembaruan data dilakukan sebulan sekali. Sedangkan, untuk penerima bantuan sosial (bansos), pemutakhiran dilaksanakan tiga bulan sekali.&nbsp; Pemutakhiran ini disebutnya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, melalui jalur resmi. Jalur ini biasanya berjenjang dari RT, RT, kepala desa, pemerintah daerah, BPS, hingga Kemensos. Namun, ada pula jalur partisipasi. Di mana, masyarakat bisa melakukan sanggah ataupun mengajukan diri sebagai penerima bantuan baik untuk menjadi PBI maupun penerima bansos.&nbsp; Masyarakat bisa berpartisipasi lewat Command Center 171, WA Center 08877-171-171 atau 0811-1171-171, maupun lewat Cek Bansos.&nbsp;"Kalau untuk PBI, jadi Kementerian Sosial tugasnya adalah menetapkan penerima manfaat, yang datanya dari BPS, pemda atau usulan masyarakat, kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan proses ground check 11 juta peserta yang dinonaktifkan. Termasuk, 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan dan telah otomatis direaktivasi kembali. Pengecekan ini nantinya dilakukan pihaknya bersama dengan pendamping PKH Kemensos, dan Mitra Statistik BPS di daerah.&nbsp; &ldquo;Ini akan kami segera selesaikan yang 11 juta ini dalam waktu sekitar 2 bulan. Dan untuk 106 ribu katrostopik kira-kira selesai di tanggal 14 Maret,&rdquo; paparnya.&nbsp; Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa di aplikasi Cek Bansos saat ini sudah dilengkapi dengan fitur pemutakhiraan desil. Sehingga, masyarakat bisa secara aktif melakukan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi di sana.&nbsp; Di samping itu, Amelia turut menekankan, pemerintah daerah perlu memahami bahwa perankingan atau pendesilan masyarakat tidak mampu yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan adalah di tingkat nasional, bukan di tingkat daerah. Karenanya, bisa jadi ada warga di daerah termasuk kurang mampu namun secara nasional masih ada yang posisinya lebih di bawah yang bersangkutan. Hingga akhirnya warga tersebut pun tidak masuk daftar penerima.&nbsp;(mia)

Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien PBI katostropik yang dinonaktifkan, dengan pengawasan ket

Menko PM Cak Imin Ingatkan RS untuk Layani Pasien PBI Katostropik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/JKT_Mensos-Jenguk-Korban-Bom-Sman-72_Salman-Toyibi_-1JPG-4078763795-1-3246131123.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mencatat kebijakan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan telah menyasar sebanyak 13,5 juta peserta hingga tahun 2025. Adapun 87.591 di antaranya kembali aktif melalui mekanisme reaktivasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penonaktifan tersebut bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pemutakhiran data yang dimiliki pemerintah. &ldquo;Tahun lalu (2025) misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Dari jumlah itu, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi,&rdquo; ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Bersama dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (9/2). Selain itu, Mensos juga menyebut dari kebijakan penonaktifkan tercatat ada sejumlah orang yang telah berpindah kepada segmen mandiri BPJS Kesehatan. Namun, Mensos tak merinci soal berapa banyak segmen yang berpindah itu. &ldquo;Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan untuk menonaktifkan 13,5 juta. Yang melakukan reaktivasi sekitar 87 ribu. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu,&rdquo; jelasnya. Selain beralih ke kepesertaan mandiri, sebagian peserta PBI JKN yang dinonaktifkan juga kini pembiayaannya dialihkan ke pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). &ldquo;Ada juga yang langsung diambil alih oleh pemda bagi daerah UHC. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka,&rdquo; kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa kebijakan penonaktifan PBI JKN telah berjalan sesuai dengan data dan kondisi riil masyarakat. &ldquo;Artinya ini penonaktifan yang pas dan tepat. Mereka yang dinonaktifkan memang sudah mampu secara mandiri atau sudah dicover oleh pemerintah daerah,&rdquo; tegasnya. Mensos kembali menekankan, dari lebih dari 13 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, hanya sebagian kecil yang mengajukan reaktivasi, sementara lainnya telah beralih ke kepesertaan mandiri atau ditanggung APBD. &ldquo;Jadi saya ulang, 13 juta lebih kita nonaktifkan, 87 ribu lebih melakukan reaktivasi, dan sebagian besar lainnya sudah mandiri atau dibiayai pemda,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah nonaktifkan 13,5 juta PBI JKN BPJS Kesehatan sampai 2025. Mensos sebut 87.591 peserta sudah reaktivasi, sebagian jadi mandiri.

Pemerintah Nonaktifkan 13,5 Juta PBI JKN BPJS Kesehatan, Mensos Gus Ipul: 87.591 Sudah Reaktivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/BPJS-KESEHATAN-UNTUK-LANSIA_NUR-CHAMIM-2-3884493957.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin menggunakan BPJS Kesehatan di panti Wreda Elim Kota Semarang, Jawa Tengah (29/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin menggunakan BPJS Kesehatan di panti Wreda Elim Kota Semarang, Jawa Tengah (29/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyesalkan langkah BPJS Kesehatan yang memutus sementara layanan kesehatan terhadap sekitar 50 ribu warga Kabupaten Pamekasan akibat tunggakan iuran pemerintah daerah selama enam bulan senilai Rp 41 miliar. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Willy menegaskan, BPJS bukan lembaga asuransi komersial, melainkan institusi jaminan sosial yang dibentuk oleh negara untuk menjamin hak kesehatan rakyat.&nbsp;"BPJS itu dibuat oleh undang-undang, dia bukan institusi asuransi komersial murni. BPJS dibuat oleh negara untuk melayani warga. Jangan lantas cara berpikir dan bertindaknya seolah swasta murni. Main putus layanan, ancam sana-sini, bukan begitu caranya," kata Willy kepada wartawan, Kamis (9/10). Ia menilai, langkah BPJS yang menyandera hak kesehatan warga demi menekan Pemkab Pamekasan merupakan tindakan yang keliru secara konstitusional.&nbsp;"Kenapa dipakai istilah iuran, itu karena spiritnya adalah partisipasi. Jangan disamakan dengan pembayaran premi. Apalagi seperti ini, kok malah menyandera hak asasi warga Pamekasan untuk ngancam Pemerintah Kabupaten?" tegasnya. Legislator Fraksi Partai NasDem itu meminta BPJS Kesehatan dan Pemkab Pamekasan segera duduk bersama mencari solusi.&nbsp;"Kebutuhan iuran yang tertunggak masih bisa ditutupi dari mayoritas peserta yang aktif membayar," ujarnya. Menurutnya, nilai tunggakan Rp 41 miliar tidak sebanding dengan total APBD Pamekasan 2025 yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Ia mengingatkan, negara telah berkomitmen mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBN dan APBD untuk menjamin layanan kesehatan warga, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. "Jangan main-main dengan hak asasi warga, apalagi urusan kesehatan ini. Jumlah iuran yang tertunda ini hanya 5 persen dari total 872.009 warga yang taat iuran," papar Willy. Ia menambahkan, kebutuhan iuran tersebut sejatinya dapat tertutupi dari peserta aktif yang masih membayar rutin.&nbsp;"Artinya sebenarnya bisa tertutupi juga kebutuhannya dari para pengiur, jadi jangan disengketakan," imbuhnya. Lebih lanjut, Willy menyoroti bahwa iuran partisipasi BPJS Kesehatan warga Pamekasan hanya sekitar 1 persen dari APBD, sehingga tidak perlu menimbulkan kegaduhan.&nbsp;"Jadi, tidak perlu terlampau ribut. Pemkab pasti punya strategi untuk selesaikan ini," tuturnya. Lebih lanjut, Willy menyerukan agar kedua pihak mengutamakan dialog dan pemenuhan hak warga. Ia tak meminginkan, hak warga untuk mendapatkan akses kesehatan terganggu. "Jadi, duduklah bersama, dialog, dan cari penyelesaian. Jangan ditunda pemenuhan hak asasi kesehatan warga ini," pungkasnya.

BPJS Kesehatan memutus layanan kesehatan untuk 50 ribu warga Pamekasan akibat tunggakan iuran, legislator menilai tindakan inkonstitusional.

BPJS Putus 50 Ribu Warga Pamekasan soal Layanan Kesehatan, Legislator Tegaskan Tindakan Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/kemenko-pm-558745251.jpg" alt="Menko PM Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait Sekolah Rakyat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (8/7). (Humas Kemenko PM)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait Sekolah Rakyat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (8/7). (Humas Kemenko PM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat tidak mampu yang tercoret dari daftar Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tak perlu cemas. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan mereka bisa mengajukan reaktivasi. &nbsp; Pengajuan reaktivasi ini, kata dia, dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Sosial setempat. Masyarakat cukup datang dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi. &nbsp; "Kalau ada masyarakat yang tercoret tidak mendapatkan PBI padahal sebetulnya dia miskin, itu bisa direaktivasi," ujarnya ketika berdialog dengan warga dalam acara Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Ponpes Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/7). &nbsp; Dia melanjutkan, pengajuan reaktivasi PBI JKN ini juga sebagai salah satu upaya sinkronisasi data agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran. BPS sendiri akan melakukan update data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali. &nbsp; "Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses reaktivasi tersebut berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," tutur menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut. &nbsp; Ia pun menegaskan bahwa masyarakat miskin memiliki hak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini sesuai sesuai amanat undang-undang. &nbsp; Oleh karenanya, Kemenko PM akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memastikan hak masyarakat miskin menerima bantuan. "Jadi, yang merasa miskin memang layak dapat bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Itu bisa komplain. Nanti Dinas Sosial akan melakukan reaktifasi. Kalau memang benar-benar membutuhkan," paparnya. &nbsp; Senada, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan, perubahan data PBI JKN yang terjadi saat ini merupakan imbas dari upaya pemerintah melakukan sinkronisasi data melalui DTSEN. Yang mana, sinkronisasi data tersebut adalah tindaklanjut amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 4/2025 tentang DTSEN. &nbsp; "Maka jika sakit tidak perlu khawatir. Langsung kita aktivasi," tegasnya. &nbsp; Sebagai informasi, pada periode Mei-Juni 2025, ada sebanyak 8.261.801 penerima PBI yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pemerintah di bidang kesehatan tersebut. Mereka dicoret dan digantikan oleh masyarakat yang berada di Desil 1 DTSEN, khususnya yang miskin ekstrem dan miskin.

Pengajuan reaktivasi PBI JKN ini juga sebagai salah satu upaya sinkronisasi data agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

Cak Imin: Masyarakat yang Merasa Miskin tapi Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/KARTU-BPJS2.jpg" alt="Ilustrasi kartu JKN-KIS (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu JKN-KIS (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi acuan pemerintah dalam memberikan bantuan. Salah satunya untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) golongan penerima bantuan iuran (PBI).&nbsp; Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) M Subuh mengkapkan, terdapat 7,39 juta PBI yang dinonaktifkan. Selama ini untuk menentukan peserta PBI menggunakan DTKS. Namun karena ada Inpres Nomor 4 Tahun 2025 maka dialihkan ke DTSEN.&nbsp;"Di daerah 7,39 juta orang ini artinya disuruh "cerai" dari akses layanan kesehatan,&rdquo; ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada&nbsp;Selasa (15/7). .Subuh mengungkapkan, dari jumlah itu ada 5 juta peserta yang tidak tercantum dari DTSEN. Masalahnya antara lain karena NIK yang tidak sesuai. Di lapangan banyak terjadi masalah. Misalnya pengubahan dari DTKS ke DTSEN dapat menyebabkan peserta yang harusnya masuk PBI namun malah dinonaktifkan. &ldquo;Penonaktifkan karena peserta dianggap mapu membayar iuran atau alasan lain yang tidak sesuai dengan kriteria,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Dia juga menggarisbawahi penonaktifkan ini tidak transparan. Tentu ini merugikan peserta karena dia tidak tahu jika sudah tidak aktif jadi PBI dan ketika harus ke layanan kesehatan tidak dapat diklaim BPJS Kesehatan. &ldquo;Ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Subuh menyebut perubahan ini juga membuat petugas kesehatan kualahan. Sebab mereka yang menghadapi 7,39 juta orang yang tidak terdaftar PBI ini adalah petugas kesehatan. Mereka harus menjelaskan. &ldquo;Layanan pasien kronis terganggu dan berkurangan penerimaan kapitasi dari puskesmas,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Sementara masyarakat yang ingin mengadukan bahwa dia masih berhak menjadi peseta PBI mengalami kendala. Menurut Subuh, prosesnya panjang dan berbelit. &ldquo;Perlu dilakukan pemangkasan administrasi,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono pada kesempatan yang sama memberikan catatan bahwa respon pemerintah daerah ini cukup penting. Sebab ada dinatara 7,39 peserta PBI yang tidak aktif ini masih dirawat. &ldquo;Tidak mungkin langsung dihentikan. Sehingga harus respon cepat daerah untuk reaktivasi dari dana daerah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dia mengungkapkan bahwa PBI ini ditujukan untuk masyarakat dari desil 1 sampai 4. Sehingga dengan adanya DTSEN ini dapat menambah akurasi penerima manfaat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan.&nbsp; Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti &nbsp;mengungkapkan ada upaya lembaganya untuk mensosialisai perubahan ini. Terutama bagi peserta yang tidak lagi menjadi kelompok PBI. Ada berbagai cara yang ditempuh.&nbsp; Untuk memberi tahu peserta secara langsung, Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan akan mengirimkan WhatsApp atau memberikan informasi melalui desa maupun surat. &ldquo;Kalau yang tidak langsung, kami menggunakan media sosial atau media massa,&rdquo; ucapnya. Ghufron juga menyebutkan bahwa peserta BPJS Kesehatan juga bisa aktif mengecek melalui SMS Pandawa. (lyn)

Perubahan data DTSEN menyebabkan 7,39 juta peserta PBI dinonaktifkan, mengganggu akses layanan kesehatan dan menimbulkan kebingungan bagi ma

7,39 Juta Peserta PBI JKN Nonaktif, Layanan Kesehatan Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/RAF01849-copy-3576128199.jpg" alt="Kejurnas Boling Junior 2025 Siap Digelar." width="100%">
<figcaption>Kejurnas Boling Junior 2025 Siap Digelar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Sebanyak 72 atlet dari sembilan provinsi di Indonesia bersaing di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Boling Junior 2025 yang berlangsung di Jaya Ancol Bowling Center Jakarta, Jakarta, 1- 5 Juli. Turnamen ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah pengembangan atlet junior sekaligus untuk mencari talenta-talenta atlet potensial yang dipersiapkan untuk proses regenerasi tim nasional boling Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Boling Indonesia (PB PBI) Agus Muhammad Bahron mengungkapkan bahwa saat ini diperlukan regenerasi atlet yang diharapkan bisa segera turun juga di turnamen kancah internasional. "Kami perlu ada kombinasi, regenerasi atlet itu perlu dan inilah satu ajang yang saya selenggarakan untuk regenerasi atlet. Mudah-mudahan kami bisa membawa atlet dari kejuaraan ini ke kancah internasional," kata Agus Muhammad Bahron dilansir ANTARA. Selain itu apa yang dihasilkan di turnamen ini bisa menjadi penilaian tim sebagai atlet regenerasi yang selalu dibina dari mulai muda sampai ke senior. Kejurnas ini akan mempertandingkan total enam kategori kelompok usia dan jenis kelamin. Kategori tersebut yakni U-25 Putra, U-25 Putri, U-21 Putra, U-21 Putri, U-15 Putra, dan U-15 Putri. Menurut Agus, saat ini banyak sekali atlet potensial yang dimiliki Indonesia. Nantinya para atlet potensial dalam turnamen ini akan terus dipantau dan dibina untuk bisa diturunkan di ajang internasional. "Itu bisa kami banggakan, bisa kami bawa ke ajang dunia supaya mereka juga bisa terlatih. Karena memang boling ini harus banyak latihan ya, terutama mentalnya. Jadi kami nanti akan bawa ke kancah internasional," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman berharap ada talenta yang lahir dari ajang ini. Lewat turnamen tersebut, Marciano mengungkapkan bahwa terdapat potensi besar untuk bisa memperoleh atlet potensial yang nantinya bisa melangkah ke ajang internasional. "Kali ini memang fokusnya junior dan kelompok umur, tetapi dari sini nanti kita akan dapat atlet-atlet masa depan kita," imbuhnya.

Turnamen ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah pengembangan atlet junior sekaligus untuk mencari talenta-talenta atlet potensial.

Kejurnas Boling Junior 2025 Siap Digelar, Jadi Ajang Regenerasi Atlet Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/WhatsApp-Image-2024-07-10-at-220102-2911014038.jpg" alt="PB PBI fokus untuk memopulerkan olahraga boling. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PB PBI fokus untuk memopulerkan olahraga boling. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Besar Boling Seluruh Indonesia (PB PBI) fokus untuk memopulerkan olahraga boling. Sebab, secara prestasi, boling merupakan olahraga yang cukup mumpuni. Hanya saja, sejauh ini, ekspos yang didapat seolah tidak sebanding. Boling Indonesia meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu di ajang SEA Games 2022 Vietnam. &rdquo;Tugas kami sangat berat. Pamor boling pasca pandemi Covid 19 lenyap. Padahal atlet boling banyak yang berprestasi ke level dunia,&rdquo; kata Ketua PB PBI Marsda TNI (Purn) Agus Muhammad Bahron. Agus mengemukakan salah satu upaya untuk memopulerkan boling di masyarakat adalah lewat boling center yang bisa ditempatkan di mal-mal. Selain itu, boling selain cabang olahraga juga sebagai cabang rekreasi. Namun sangat disayangkan, boling center harus membayar pajak rekreasi yang cukup tinggi. &rdquo;Boling center lebih banyak di masa lalu dibandingkan sekarang, boling mempunyai potensi untuk berkembang dari segi prestasi namun harus dibarengi dengan sosialisasi yang dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap olahraga boling,&rdquo; kata Agus Muhammad Bahron. Pekan Olahraga Nasional Aceh-Sumatera Utara bakal menjadi momentum untuk mengembalikan popularitas boling. PON edisi XXI juga menjadi come back bagi boling setelah edisi PON XX Papua tidak dipertandingkan. &rdquo;Pada PON 2024, cabor boling akan diikuti kontingen dari 10 daerah. Lokasi pertandingan di Sumatera Utara. Selain itu, PB PBI menjadikan ajang PON untuk seleksi atlet. Pasalnya ada kemungkinan besar boling akan kembali dipertandingkan di SEA Games 2025 di Thailand,&rdquo; papar Agus Muhammad Bahron. Dia menjelaskan, PB PBI aktif melobi agar Thailand mau mementaskan boling. Cabor itu cukup berkembang dengan baik di Negeri Gajah Putih. &rdquo;Kami beserta tuan rumah Thailand dan negara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia, melobi SEAGF (South East Asian Games Federation) agar boling dipertandingkan di SEA Games 2025,&rdquo; beber Agus. Menurut dia, kepastian itu juga akan diperjuangkan tuan rumah Thailand dalam pertemuan di Asian Indoor and Martial Art Games 2025 (AIMAG) di Thailand, November. Bila tidak ada aral melintang, keputusan soal boling mentas di SEA Games 2025 akan didapat pada Desember. &rdquo;Kami akan berangkat ke Thailand dalam pertemuan dengan SEAGF, setelah itu kami juga akan menyurati Kemenpora untuk menggelar Pelatnas SEA Games,&rdquo; tutur Agus Muhammad Bahron. Sekjen PB PBI Hasrial Aramis menuturkan, kepastian dipertandingkan atau tidaknya boling di SEA Games 2025 pada Desember 2024. &rdquo;November ada Asian Indoor itu juga kunci. Karena Thailand sangat nge-push di Asian Indoor ada sehingga di SEA Games juga ada. Itu pembicaraan kita juga dengan Ketua NOC Pak Oktohari (Raja Sapta),&rdquo; sebut Hasrial Aramis.

PON Aceh-Sumut menjadi momentum untuk mengembalikan popularitas boling. PB PBI dorong olahraga boling kembali dipertandingkan di SEA Games

PB PBI Bakal Jadikan PON Sebagai Ajang Populerkan Olahraga dan Seleknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/ilham-safutra-jawapos-BW-3034322565.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> ADA ungkapan satire, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini bisa terjadi beberapa tahun lalu. Tahun ini bisa saja masih terjadi. Bisa saja terjadi di daerah yang sulit dari akses rumah sakit. Namun, ungkapan itu diyakini Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sudah tidak ada lagi. "Kini orang sakit dilarang bayar." Ali Ghufron Mukti menyampaikan pernyataan itu penuh dengan percaya diri. Bukan tanpa alasan mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan demikian. Tahun 2022 BPJS Kesehatan berhasil membukukan surplus Rp 56,51 triliun. Angka surplus itu berasal dari iuran yang diterima dari peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI. Untuk peserta PBI, iurannya ditanggung APBN dan APBD. Dari PBI dibantu APBN sebesar Rp 46 Triliun dan PBI dari APBD sebanyak Rp 13,9 triliun. Menariknya lagi, BPJS Kesehatan berhasil mengumpulkan iuran BPJS dari peserta non-PBI Rp 80,3 triliun. Mereka yang membayar iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak semuanya yang menerima upah. Ada yang tidak menerima upah. Penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta non-PBI diprediksi bisa lebih tinggi Rp 80,3 triliun. Sebab, peserta BPJS Kesehatan yang aktif atau yang rutin membayar iuran tidak lebih dari 60 persen. Ada sekitar 40 persen lagi yang tidak tertib. Peserta BPJS Kesehatan yang non-PBI yang tidak rutin atau tidak aktif ini umumnya masyarakat kecil yang tidak menerima gaji atau tidak menerima upah dari perusahaan atau pekerja informal. Namun, mereka diwajibkan membayar iuran BPJS. Alasan wajib membayar iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Sebab, kalau mereka sakit dan sakit itu tingkatnya berat sudah barang tentu pasien ini kesulitan membayar tagihan rumah sakit. Hanya saja, peserta BPJS non-PBI kelas pekerja informal atau pedagang yang penghasilannya tidak menentu kerap abai dalam membayar iuran. Abai bukan karena tidak mau membayar karena dalam membayar iuran sifat per kartu keluarga. Jika satu keluarga terdiri atas suami, istri, dan tiga anak. Maka si kepala keluarga harus mengalokasikan iuran BPJS sebesar Rp 185 ribu setiap bulannya. Angka sebanyak ini dengan kelas III, kelas paling rendah di BPJS. Bagi sebagian kalangan, uang sebanyak ini kecil. Bagi UMKM atau orang yang tidak berpenghasilan, uang sebanyak ini sangatlah besar. Sehingga, ketika mereka macet membayar iuran, di saat macet itu mengalami sakit dan harus berobat ke fasilitas kesehata (faskes) tentu pengobatannya tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Mereka harus membayar tunggakan iuran terlebih dahulu. Peserta jaminan kesehatan yang macet membayar iuran selama lima tahun mendapat "pengampunan" dari BPJS Kesehatan. Mereka cukup membayar dua tahun tunggakan iuran saja. Bagi peserta yang nonaktif di bawah dua tahun tentu melunasi semua iurannya. Akankah semuanya harus dilunasi dalam satu waktu? Lagi-lagi Ali Ghufron menegaskan memberikan keringanan dengan membayar berkala dalam jangka waktu tertentu. "Kami sadar itu dan memberikan jalan-jalan alternatif agar kegotongroyongan jaminan kesehatan ini berjalan dengan baik," ungkap mantan Wakil Menteri Kesehatan itu di hadapan para pemimpin redaksi di Jakarta pada Jumat malam (21/7/2023). Pola-pola seperti ini patut diapresiasi. BPJS Kesehatan dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan kesehatan sosial yang cukup sehat. Mereka tidak lagi mengalami defisit atas dana yang dikelola. Setiap dana yang diterima dari iuran peserta jaminan kesehatan langsung dibayarkan ke rumah sakit atas klaim pengobatan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Akan tetapi, surplus yang dialami pada 2022 bukan berarti jaminan tahun ke depannya mengalami serupa. Sebab, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang surplus pada 2022 dan 2021 tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19. Kala itu masyarakat takut ke rumah sakit, mereka takut dinyatakan positif Covid-19. Masyarakat berusaha hidup lebih sehat. Menghindari datang ke rumah sakit jika sakit-sakit. Cukup beli obat warung atau menjaga kebugaran tubuh agar tidak sakit. Sementara masyarakat peserta jaminan kesehatan, baik yang PBI dan non-PBI mereka tetap membayar iuran jaminan kesehatan. Tentunya iuran terkumpul lebih awet, meski pun BPJS Kesehatan tetap membayar klaim atas pasien RS yang menderita Covid-19 pada kurun waktu 2021-2022. Tantangan BPJS Kesehatan ke depannya menjaga iuran ini tertib dibayar peserta. Menjaga pembayaran klaim ke rumah sakit tetap lancar agar peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan ketika mengeluhkan sakit. Jangan sampai lagi ada pasien yang dipaksa pulang lebih awal oleh rumah sakit dengan alasan jenis penyakit yang diderita pasien tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau rumah sakit merasa belum menerima bayaran dari BPJS Kesehatan, sementara karyawan dan tenaga kesehatannya masih butuh hidup, butuh makan. Ali Ghofron dengan percaya diri, kini sudah tidak ada lagi rumah sakit yang mengeluhkan telat bayar dari BPJS Kesehatan. Semua rumah sakit, terutama rumah sakit swasta sudah senang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan ada yang rumah sakit yang dibayar di muka. Tujuannya, pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dibedakan dengan pasien yang membayar dengan uang pribadi atau asuransi komersial. Makanya kini, tegas Ali Ghufron, orang miskin dilarang bayar. Tidak hanya itu, rumah sakit tidak perlu lagi minta foto kopi KTP atau kartu BPJS. Semua cukup tunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Memang, beberapa kali penulis pernah ke rumah sakit menggunakan jaminan kesehatan. Di beberapa rumah sakit pasien yang berobat berasal dari beragam kalangan. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas dengan kondisi ekonominya baik-baik saja. Umumnya mereka menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional (JKN). (*) *)&nbsp;Ilham Safutra, jurnalis JawaPos.com

ADA ungkapan satire, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini bisa terjadi beberapa tahun lalu. Tahun ini bisa saja masih terjadi.

Dulu Orang Miskin Dilarang Sakit, Kini Orang Miskin Dilarang Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menerbitkan tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sekaligus tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia menjelaskan, tiga peraturan teknis tersebut membahas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit dan berlaku pada 24 Oktober lalu.  "(Isinya) untuk membayar yang ASN (Aparatur Sipil Negara), untuk yang PBI (Penerima Bantuan Iuran), dan yang untuk daerah," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11).  Usai terbitnya PMK tersebut, Ani - sapaan akrabnya, menyebut bahwa pemerintah akan menghitung besaran anggaran. "Itu akan kami hitung, jumlahnya nanti tergantung pada masing-masing dihitungnya," imbuhnya.  Tiap PMK memiliki perubahan yang berbeda-beda. Tiga PMK yang dikeluarkan adalah PMK Nomor 158 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah; PMK Nomor 159 Tahun 2019 tentang Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan PMK Nomor 160 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).  Dalam PMK nomor 160/2019, memungkinkan pemerintah memenuhi kekurangan pembayaran PBI akibat perubahan jumlah peserta atau besaran iuran dapat menggunakan APBN Tahun Berjalan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3. Pada regulasi sebelumnya yakni PMK 10/2018, pemerintah hanya dapat memenuhi kekurangan pembayaran PBI melalui APBN Perubahan (APBN-P) atau APBN tahun anggaran berikutnya. Artinya, kini pemerintah memiliki tiga opsi untuk menutupi kekurangan pembayaran PBI.  Ani menjelaskan, pihaknya akan melakukan penghitungan untuk masing-masing kelompok berdasarkan tiga PMK tersebut. Tapi, dia belum dapat menyebutkan finalisasi penghitungan dan memastikan waktu pencairan dana talangan BPJS. "Segera saja," katanya.  Sementara itu, mengenai pembenahan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, masih proses memadankan dengan data yang ada di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sebab, orang yang terdata harus memiliki identitas yang jelas. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tercatat, ada sekitar 98,7 juta masyarakat Indonesia prasejahtera.  "Ada yang sudah dipadankan ada yang belum. Tapi sebagian besar sudah. Data sekitar 68 juta orang yang sudah dipadankan dengan NIK di Dukcapil," terang Juliari saat ditemui di Hotel Harris Vertu, Senin (11/11). Berdasar itu, masih ada sekitar 30 jutaan data yang belum.  Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, proses update masih terus dilakukan. Termasuk membenahi data masyarakat yang dinilai sudah mentas dari garis kemiskinan. Juliari mengaku, membenahi data memang tidak mudah. Selain banyak orang yang harus diurus, banyak juga masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu identitas penduduk (KTP) yang di dalamnya tercantum NIK.  "Saya kira tidak ada hambatan. Tapi perlu waktu. Target akhir tahun ini beres. Sehingga awal tahun depan sudah dengan data yang lebih berkualitas. Data terpadu kesejahteraan sosial dengan ada NIK," jelasnya. Dengan harapan, bantuan sosial, kesehatan, hingga pendidikan yang diberikan oleh negara bisa tepat sasaran.

Kekurangan Pembayaran PBI Bisa Dipenuhi dengan APBN Tahun Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mulai-3-september-2018-bi-berlakukan-batasan-bawa-uang-kertas-asing_m_1535150371_238142.jpg" alt="Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Hariyadi Ramelan (kanan)" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Hariyadi Ramelan (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -    Ini peringatan bagi para para palancong yang suka pergi ke luar negeri. Mulai 3 September 2018, Bank Indonesia (BI) melarang setiap orang membawa uang setara Rp 1 miliar atau lebih ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Larangan membawa uang kertas asing diatur melalui PBI No.20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas PBI No,19/7/PBI/2017 tanggal 5 Maret 2018, "Pengaturan ini bertujuan meminimalisir adanya aktivitas pembawaan uang kertas asing yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas nilai tukar," ujar Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Hariyadi Ramelan dalam pelatihan wartawan dengan Bank Indenesia di Jakarta, Jumat (24/8). Larangan membawa uang kertas dalam jumlah setara Rp1 miliar atau lebih merupakan salah satu bentuk sinergi dengan pemerintah mencegah tindak pidana pencucian uang. Hariyadi menegaskan bahwa larangan ini bukan bagian dari upaya otoritas moneter melakukan kontrol devisa. "Jadi implementasi aturan yang mulai berlaku 3 September 2018, bukan merupakan kontrol devisa," tegasnya. Ia mengakui sejak 2008 BI terus melakukan monitor terhadap aktivitas warga negara yang membawa uang secara fisik yang jumlahnya tidak kecil. Dengan mulai efektifnya PBI larangan membawa uang kertas asing, maka pembawaan uang kertas asing setara Rp1 miliar atau lebih, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Berizin, yakni Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang punya izin dan persetujuan dari BI.

Mulai 3 September 2018, BI Berlakukan Batasan Bawa Uang Kertas Asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pbi

Berita Terkini