<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Pasukan-Komponen-Cadangan-Komcad-TNI-Dery-Ridwansah-2JPG-3042763582.jpg" alt="Pasukan Komponen Cadangan (Komcad) TNI saat melakukan defile pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Komponen Cadangan (Komcad) TNI saat melakukan defile pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata yang dipegang teguh oleh Indonesia membagi komponen pertahanan negara dalam tiga klaster. Yakni Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Berdasar informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) seluruh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan (Inhan) bakal menjadi komponen pendukung pertahanan.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (12/6). Dia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki komponen utama yang tidak lain adalah TNI. Komponen cadangan atau komcad juga sudah banyak direkrut melalui tiga matra TNI. Yang saat ini belum ada adalah komponen pendukung. Sehingga pegawai BUMN inhan yang bakal ditarik mengisi kekosongan itu. &rdquo;Kita kemarin sudah menetapkan beberapa komponen cadangan. Cuma sampai sekarang kita belum menetapkan komponen pendukung. Jadi, yang mulai dari awal ini kita tetapkan adalah yang langsung berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan. Ada lima (perusahaan di bawah) Defend ID. Dari PT LEN, PT DI, PT Pindad, PT Dahana, dan PT PAL,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kelima perusahaan BUMN yang berada di bawah binaan Kemhan tersebut, lanjut Donny, sudah mendapat sosialisasi mengenai penetapan komponen pendukung. Sejauh ini, dia menyatakan bahwa para pegawai dari lima perusahaan tersebut bersedia untuk ditetapkan menjadi komponen pendukung. Selanjutnya verifikasi bakal dilakukan untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan atau tidak. Jika sudah, penetapan akan dilakukan.&nbsp; &rdquo;Jadi, ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang. Mereka semua (pegawai BUMN inhan) adalah komponen pendukung,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Purnawirawan TNI AU dengan pangkat terakhir marsekal madya tersebut menyatakan bahwa langkah tersebut masih tahap awal. Pihaknya akan terus berbicara dengan berbagai kalangan yang berkelindan dengan urusan pertahanan untuk turut memberikan dukungan. Sebab, kembali ke awal, Indonesia menganut sishankamrata yang pada dasarnya melibatkan seluruh kekuatan rakyat sebagai sistem pertahanan dan keamanan.&nbsp; &rdquo;Artinya, kalau suatu saat kita membutuhkan dukungan-dukungan untuk kita memperkuat komponen utama dan komponen cadangan, ini mereka nanti bisa dilibatkan. Ini baru awal ini ya. Nanti ke depan kami akan terus sampaikan kepada industri-industri pertahanan,&rdquo; jelasnya. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Pertahanan menetapkan pegawai BUMN industri pertahanan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan Indonesia.

Siap-Siap, Seluruh Pegawai BUMN Inhan Bakal Jadi Komponen Pendukung Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/wamenaker-549625000.jpg" alt="Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan meluncurkan kanal buruhtanyawamen.id (BTW) di Jakarta, Senin (19/5). (ZALZILATUL HIKMIA/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan meluncurkan kanal buruhtanyawamen.id (BTW) di Jakarta, Senin (19/5). (ZALZILATUL HIKMIA/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari pertama diluncurkan, buruhtanyawamen.id (BTW) sudah menerima berbagai aduan dari para pekerja/buruh. Salah satunya dari pegawai BUMN yang mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan pelat merah.&nbsp; Ada dua aduan serupa yang diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pada peluncuran BTW di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (19/5). Meski tak menyebut nama perusahaan BUMN, pria yang akrab disapa Noel itu mengatakan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perbankan dan farmasi. &ldquo;(Diduga) Ada banyak sebetulnya, banyak BUMN ya. Kalau lebih dari satu berarti banyak kan. Saya nggak mau menyebutkan dulu BUMN-nya karena kita akan validasi dulu,&rdquo; paparnya. Pihaknya akan menyampaikan hasil aduan tersebut kepada Menteri BUMN Erick Tohir dan wakil-wakil menteri BUMN terkait hal ini. Ia juga akan meminta agar BUMN menerbitkan surat edaran yang berisi larangan penahanan ijazah karyawan di anak perusahaannya. &ldquo;Kita akan sampaikan ke Pak Erick Tohir, wakil menteri BUMN, bahwa BUMN ada tuh praktik-praktik penahanan ijazah,&rdquo; ungkapnya. Kemnaker sendiri rencananya bakal menerbitkan SE terkait pelarangan penahanan ijazah asli ini bagi pengusaha dan perusahaan. Rencananya, SE akan diterbitkan Selasa (20/5). Dalam SE tersebut, kata dia, Kemnaker akan berlaku tegas pada pelaku penahanan ijazah ini. Salah satunya, penyegelan terhadap perusahaan yang menahan ijazah para karyawan. Aturan larangan penahanan ijazah ini pun berpeluang diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dengan begitu, kebijakan ini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Penahanan ijazah ini dijelaskan olehnya merupakan hal yang dilarang. Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) No 29 ayat 2 tahun 1930 telah mengatur hal ini, di mana praktik itu dikategorikan sebagai perbudakan dan kriminal. &ldquo;Jadi siapapun yang melakukan praktek penahanan ijazah kita anggap dalam bentuk kriminal,&rdquo; tegasnya. Sebetulnya, lanjut dia, penahanan ijazah ini juga merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Apalagi ketika mensyaratkan tebusan uang supaya ijazah dikembalikan, maka tindak pidana yang melanggar Pasal 368 KUHP. Sehingga, pelaku bisa saja diseret ke ranah hukum atas pasal penggelapan dan pemerasan. &ldquo;Kami mengimbau pengusaha agar jangan menahan ijazah karyawan. Kami tidak bermaksud membatasi atau menekan pengusaha, sama sekali tidak. Tetapi dalam berusaha, jangan menekan karyawan dengan cara-cara yang melanggar hukum,&rdquo; paparnya. Selain melalui BTW, pekerja/buruh juga dapat mengadu mengenai masalah ketenagakerjaan langsung kepada Wamen melalui whatsapp (wa) nomor 081124240808. Layanan ini dibuat sebagai bentuk kehadiran negara. Karenanya, layanan pengaduan ini terbuka bagi semua pekerja/buruh. Peluncuran BTW sendiri yang diadakan secara interaktif. Aduan langsung mendapat tanggapan. Aduan yang masuk salah satunya dari Sumatra Barat, di mana dua karyawan mengeluhkan ijazahnya ditahan. &ldquo;Ijazah, gaji dan BPKP saya ditahan Pak,&rdquo; keluh salah seorang buruh. Wamenaker Noel kemudian meminta nomor menejer perusahaan yang menahan, dan langsung menghubunginya. &ldquo;Saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Saya dengar keluhan mantan pekerja anda. Saya minta agar masalah ini diselesaikan hari ini juga. Anda bisa kena pidana Penggelapan pasal 372 KUHP, juga pemerasan pasal 368 KUHP,&rdquo; tegasnya. Dalam obrolan tersebut, sang menejer pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut hari ini juga. (mia)

Wamenaker Immanuel Ebenezer akan bertemu dengan Menteri BUMN untuk membahas aduan pegawai yang ijazahnya ditahan.

Wamenaker Terima Aduan Pegawai BUMN karena Ijazah Ditahan, Wamenaker Siap Temui Erick Tohir

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/mGCnasELW9KLZEMNHSgQw7N5uIr8qSUs2YDBIQEI-2-613768297.jpg" alt="Uang palsu pecahan Rp 100ribu yang dijadikan barang bukti oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Uang palsu pecahan Rp 100ribu yang dijadikan barang bukti oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dunia BUMN kembali tercoreng. Seorang oknum pegawai aktif maskapai Garuda Indonesia, Bayu Setio Aribowo alias BS, terseret dalam jaringan sindikat peredaran uang palsu yang digerebek aparat Polsek Metro Tanah Abang. Pria ini diduga kuat menjadi pemasok utama uang palsu yang telah beredar luas di Jakarta dan sekitarnya.&nbsp; Kasus ini terkuak usai penyidik menangkap MS, 45, yang kedapatan memiliki uang palsu yang disimpan di dalam sebuah tas. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan membekuk dua pelaku tambahan, BI, 50, dan E, 42. Mereka adalah penjual dan penyedia uang palsu yang dimiliki MS. Disana ditemukan barang bukti uang palsu sebesar Rp 451.700.000 dan 15 lembar uang kertas pecahan 100 dolar Amerika di dalam kamar hotel di Mangga Besar. Tak berhenti di situ, pada Selasa (8/4), polisi kembali membekuk dua pelaku lain, BS, 40, dan BBU, 42, yang diketahui sebagai rekan lama dalam peredaran uang palsu. Lebih mengejutkan lagi, BS ternyata merupakan pegawai BUMN aktif. "Yang pegawai Garuda itu atas nama Bayu alias BS" ungkap Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Martua Malau, Kamis, (10/4). Dari penangkapan itu, polisi turut menyita uang tunai Rp1,1 juta yang disembunyikan di jok mobil Toyota Innova serta satu unit mesin penghitung uang. Penyelidikan tak berhenti di situ. Dalam pemeriksaan lanjutan, BS dan BBU mengaku mendapat pasokan dari seorang pria berinisial AY alias Haji Amir Yadi. AY diketahui merupakan seorang residivis kasus uang palsu pada 2020 silam. Dari AY, tim kepolisian menuju pabrik uang palsu di Bogor dan berhasil membekuk pelaku utama produksi uang palsu berinisial DS, 41, yang beroperasi di rumah tertutup milik LB, 50. Adapun barang bukti yang disita diantaranya 16.797 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 7.500 lembar kertas F4 setengah jadi, 15 lembar uang palsu pecahan USD 100 dan 1 unit mesin penghitung uang. Kemudian, 21 unit printer, 2 unit meja potong besar dan 1 alat potong kertas A3, 1 set meja dan screen sablon dan 1 mesin pengering, 1 uang master pecahan Rp100.000 dan 1 lembar USD 100. Polisi juga mengamankan bahan mentah seperti berbagai jenis tinta, kertas, dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk meniru fitur keamanan uang asli, termasuk garis bayangan dan hologram. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015863343/polsek-tanah-abang-ungkap-jaringan-pencetak-uang-palsu-ciduk-8-tersangka-dan-sita-upal-rp-33-miliar-dari-pabriknya-di-kota-bogor">Polsek Tanah Abang Ungkap Jaringan Pencetak Uang Palsu, Ciduk 8 Tersangka dan Sita Upal Rp 3,3 Miliar dari Pabriknya di Kota Bogor</a> &ldquo;Untuk 8 pelaku ini akan kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Yang akan kita kenakan pasal 26 Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang ancaman sanksinya itu sekitar 10 tahun penjara serta denda paling banyak sebesar 10 miliar,&rdquo; tegas Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki.

Seorang oknum pegawai aktif maskapai Garuda Indonesia, Bayu Setio Aribowo alias BS, terseret dalam jaringan sindikat peredaran uang palsu

Oknum Pegawai Aktif BUMN Garuda Terlibat Peredaran Uang Palsu Jaringan Bogor, Ini Perannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/JKT_Raker-Kesiapan-Nataru_Salman-Toyibi-4JPG-1556734426.jpg" alt="Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhir Maret mendatang mobilitas masyarakat diperkirakan sangat tinggi. Hal itu dipicu adanya libur panjang. Mulai dari Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Ditambah pula ada cuti bersama. Tingginya mobilitas membuat Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merekomendasikan untuk kementerian, lembaga negara, dan BUMN menerapkan work from any where (WFA) atau kerja di mana saja. Kebijakan WFA itu dapat dimulai dari 24 Maret 2025. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi. "Termasuk ke Kemendikdasmen direkomendasikan WFA," paparnya. Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Karena itu banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. "Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri,&rdquo; terangnya. Kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menhub Dudy menjelaskan bahwa sejak bulan lalu dirinya telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025. Beberapa kementerian yang dimaksud, antara lain: Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Dalam Negeri. &ldquo;Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, dan lancar,&rdquo; tutur Dudy. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengapresiasi Menhub Dudy terkait potensi kerja sama yang disampaikan. Dia akan menjalin komunikasi yang lebih intens untuk menindaklanjutinya. "Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Menhub Dudy. Ke depannya kita akan komunikasikan lebih intens guna menindaklanjutinya," jelasnya. (idr/ali)

Menhub Dudy Purwagandhi merekomendasikan untuk menerapkan work from any where (WFA) atau kerja di mana saja untuk ASN dan pegawai BUMN.

Kemenhub Rekomendasikan WFA untuk ASN dan Pegawai BUMN Selama Libur Cuti Bersama Lebaran Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/aborsi.jpg" alt="Ilustrasi aborsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aborsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang, Bengkulu, mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus aborsi yang menyebabkan korban meninggal dunia, dikutip dari ANTARA.  Kapolres Kepahiang AKBP Suparman dalam keterangannya di Mapolres Kepahiang, Jumat, mengatakan tersangka dalam kasus ini melibatkan tiga orang. Pertama adalah pria bernama AS, 27, warga Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang berstatus pegawai salah satu BUMN. Kemudian RT, 27, yang masih berstatus mahasiswa berdomisili di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.  Ketiga adalah DNS, 36, warga Kelurahan Pasar Ujung, Kabupaten Kepahiang yang kesehariannya merupakan ASN di RSUD Kepahiang.  Sedangkan korbannya berinisial AA, 21, warga asal Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.  "Kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di RSUD Kepahiang. Korban ini meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kepahiang selama 3 hari," kata dia.  Dia menjelaskan, kronologis kejadian itu bermula dengan adanya hubungan asmara antara korban AA dengan tersangka AS yang diketahui telah memiliki anak dan istri tersebut. Setelah beberapa lama berpacaran kemudian keduanya melakukan hubungan badan yang menyebabkan korban AA hamil.  Mengetahui AA hamil, tersangka AS mengaku belum siap menikahi korban dan selanjutnya menghubungi tersangka RT dan menceritakan permasalahan yang dihadapinya, lalu tersangka RT menemui tersangka DNS yang bekerja di RSUD Kepahiang guna mendapatkan obat penggugur kandungan.  Obat tersebut ini dibeli DNS di apotek dan setelah mendapatkannya langsung diberikan kepada tersangka RT, kemudian diberikan kepada tersangka AS serta selanjutnya diberikan kepada korban AA guna dikonsumsi.  Ditambahkan AKBP Suparman, obat yang diberikan oleh tersangka AS ini selanjutnya diberikan kepada korban sebanyak 6 tablet yang digunakan secara bersamaan dengan rincian dua tablet diletakkan di bawah lidah, dua tablet diminum dan dua tablet lagi dimasukkan dalam alat kelamin.  "Setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh tersangka AS kemudian saudari AA mengalami muntah-muntah hingga akhirnya dibawa ke RSUD Kepahiang, dan setelah dilakukan perawatan sekitar selama tiga hari kemudian dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.  Atas perbuatannya para tersangka ini, kata dia, dikenakan pelanggaran pasal 194 UU No.36/2009, tentang Kesehatan juncto pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 196 UU No. 36/2009, tentang Kesehatan juncto pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Pacar Hamil, Diaborsi Hingga Meninggal Dunia, Pegawai BUMN Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-26-at-18.28.27.jpeg" alt="Jajaran Baznas bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden (24/2). (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Jajaran Baznas bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden (24/2). (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Gerakan Cinta Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dukungan dari Jokowi itu disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad kepada wartawan di Jakarta Kamis (25/2). Dalam pertemuan itu Noor meminta dukungan Jokowi untuk penghimpunan zakat di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN.  Noor mengatakan pertemuannya dengan Jokowi dilaksanakan pada Rabu (24/2) di Kantor Presiden. Dia bersyukur menerima banyak arahan dari Presiden. Menurut dia Presiden Jokowi begitu memahami persoalan perzakatan di Indonesia. ’’Beliau juga mendukung penguatan pengelolaan zakat dan Gerakan Cinta Zakat,’’ katanya. Rencananya Baznas meluncurkan kampanye Gerakan Cinta Zakat pada Ramadan nanti.  Di hadapan Jokowi, Noor bersama rombongan pimpinan Baznas memaparkan kesiapan menunjang program pemerintah. Terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan dampak Covid 19. ’’ (Kami, Red) Juga memohon Presiden mendukung peningkatan program penghimpunan Baznas. Khususnya dari ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri dan korporasi. Alhamdulillah respon beliau sangat mendukung," kata Noor.  Keinginan Baznas supaya ASN muslim didorong membayar zakat ke Baznas merupakan gagasan cukup lama. Potensi zakat dari ASN cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp 10 triliun per tahun.  Selain itu Noor juga menyampaikan kontribusi Baznas bagi pembangunan Indonesia. Antara lain, penerima manfaat selama 2020 yang mencapai 1.500.561 jiwa. ’’Efektivitas zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dibuktikan dari angka penurunan kemiskinan periode September 2018 hingga September 2019. Yaitu turun menjadi 880.000 jiwa,’’ katanya. Noor menambahkan, total penghimpunan 2020 sebesar Rp 385,2 miliar lebih. Kemudian total penyaluran Rp 341,6 miliar lebih.  Menurut dia, zakat berkontribusi terhadap 126.704 jiwa atau sebesar 16 persen dari upaya pengentasan kemiskinan tersebut dengan penggunaan dana zakat sebesar Rp 6,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 1,6 persen dari total dana pengentasan kemiskinan pemerintah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RC_uhr-g7Uk

Bertemu Jokowi, Baznas Minta Dukungan Tarik Zakat ASN dan Pegawai BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Raya Idul Fitri 2020 dipastikan tidak disertai dengan cuti bersama. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN tetap masuk kerja pada Jumat 22 Mei 2020.  Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa 22 Mei bukan merupakan hari cuti bersama. ASN dan pegawai BUMN diminta tetap untuk bekerja seperti biasa.  "Tadi rapat (dengan Presiden Jokowi) menetapkan tanggal 22 Mei 2020 bukan hari cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN," kata Muhadjir usai rapat terbatas dalam video conference, Rabu (18/5). Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas memberi arahan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy.  Dia mengingatkan, ASN dan pegawai BUMN untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan jangan mudik. "Tetap masuk seperti biasa, tidak ada cuti. Cuti (bersama) diganti di hari yang lain," ujar Muhadjir.  Adapun untuk cuti bersama Hari Raya Idul Fitri digeser ke akhir Desember 2020. Yakni 28, 29, 30 dan 31 Desember. Pertimbangannya, waktu tersebut diprediksi sudah kondusif dari penyebaran virus korona atau Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k80dvBB-1z8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BotqVLJAUqU

22 Mei Bukan Cuti Bersama, ASN-Pegawai BUMN Tetap Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terduga-teroris-mengaku-dimodali-pegawai-bumn_m_212790.jpeg" alt="Kegiatan tatap muka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (15/5)." width="100%">
<figcaption>Kegiatan tatap muka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (15/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menangkap dua terduga teroris. Masing-masing berinisial AA, 39, dan HK, 38. Kini, pemeriksaan terhadap keduanya masih berlanjut. Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menjelaskan, kedua terduga teroris itu bisa disebut sel yang mati. Keduanya kembali aktif setelah adanya kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar). AA dan HK berencana berangkat ke Jakarta. Mereka ingin membantu membebaskan narapidana terorisme yang ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Keduanya lantas berkumpul dengan rekan-rekannya. Total ada tujuh orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, mereka dimodali salah satu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Pekanbaru, Riau. "Mereka ini mengaku dimodali berangkat ke Jakarta oleh seorang pegawai BUMN," kata Zulkarnain dalam kegiatan tatap muka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (15/5). Dari keterangan tersebut, Polda Sumsel telah berkoordinasi dengan kepolisian di Riau untuk mengecek dan mencari fakta. Karena keterangan yang diberikan terduga teroris tidak bisa dijadikan fakta. Melainkan harus ada bukti. Sejauh ini dalam penangkapan terduga teroris, belum ada barang bukti yang diamankan. Namun, penangkapan dilakukan sebagai upaya pencegahan. Mengingat Kota Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games. "Kami tidak ingin kejadian di Surabaya terjadi di Sumsel. Terutama di Kota Palembang," tegasnya. Seperti diketahui, Densus 88 dan Polda Sumsel berhasil menangkap dua terduga teroris di Pasar KM 5 Palembang. Keduanya ditangkap saat tengah menaiki ojek. Penangkapan tersebut berdasarkan koordinasi dengan Densus 88 Antiteror usai kejadian di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Terduga Teroris Mengaku Dimodali Pegawai BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajakan-nikah-ditolak-pegawai-bumn-aniaya-pemandu-lagu_m_203190.jpeg" alt="SADIS: Kapolsek Lawang Kompol Gaguk menunjukkan barang bukti yang digunakan untuk aniaya Putri." width="100%">
<figcaption>SADIS: Kapolsek Lawang Kompol Gaguk menunjukkan barang bukti yang digunakan untuk aniaya Putri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mochammad Yusuf Ibrahim bukan hanya gagal menikahi perempuan pujaan hatinya. Pria berusia 28 tahun asal Tuban, Jawa Timur (Jatim) itu juga harus mendekam di balik sel jeruji besi. Yusuf yang merupakan pegawai BUMN tega menganiaya pacarnya sendiri setelah ajakan untuk menikah ditolak. Korban bernama Putrianingsih, 25, warga Lawang, Kabupaten Malang, Jatim. Yusuf melukai perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke itu dengan sebilah cutter tajam. Akibatnya, korban mengalami luka sayatan di kaki, tangan, perut dan dada. Luka sayatan yang dialami korban sedalam 3 sentimeter. Bahkan, daging tubuh korban hingga terbuka dan menampakkan luka yang dalam. Kapolsek Lawang Kompol Gaguk Sulistiyo Budi menjelaskan, insiden sudah terjadi semingu lalu. Tepatnya pada Senin (2/4). Peristiwa terjadi di rumah kos korban kawasan Jalan Anjasmoro, Turirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Saat itu, pelaku yang berdomisili di Tuban tiba-tiba saja datang ke kos korban. Tujuannya, untuk menanyakan kejelasan hubungan mereka berdua. Sebab pelaku merasa kisah cintanya sedang ngambang alias tidak jelas. Yusuf berkeinginan untuk menikahi korban. "Tapi korban tidak mau. Dia bilang sudah putus dengan pelaku. Tapi pelaku ngotot ingin menikahi korban," kata Gaguk didampingi Kanit Reskrim Polsek Lawang Iptu Hadi Puspito di Polsek Lawang, Selasa (10/4). Korban juga mengaku sudah memiliki calon lain. Pada waktu yang bersamaan, laki-laki yang dimaksud Putri sebagai kekasih barunya itu keluar dari rumah kosnya. Pelaku kalap terbakar emosi. Secara spontan, dia mengambil cutter yang tersimpan di dalam tas pinggang miliknya. "Cutter ini merupakan bagian dari pekerjaannya untuk membuka paket dan dokumen," ujar Hadi. Dengan posisi duduk, pelaku menyabetkan cutter ke kaki korban. Korban sempat lari dan meminta pertolongan. Pelaku terus mengejar Putri dan secara membabi buta menyabetkan cutter ke arah lengan, dada dan perut. Putri kesakitan dan berteriak. Teriakannya lantas didengar kekasih barunya berinisial D, 36, yang masih berada di sekitar kos. Akhirnya pelaku berhasil dibekuk dan diserahkan ke Polsek Lawang. Yusuf dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiyaan dengan ancaman hukuman 2 tahun delapan bulan penjara.

Ajakan Nikah Ditolak, Pegawai BUMN Aniaya Pemandu Lagu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/selamatkan-potensi-kerugian-bumn-panas-bumi-aparat-hukum-diapresiasi_m_156889.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang atas dugaan kriminalisasi yang dilakukan BUMN panas bumi, PT Geo Dipa Energi. Atas putusan ini, potensi kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 2,5 triliun dari rencana pengembangan dua PLTP bisa terselamatkan. Geo Dipa sendiri sudah siap untuk melanjutkan proses pembangunan PLTP Dieng dan Patuha. Namun, pembangunan tersebut menjadi terhambat karena terdapat ganjalan-ganjalan, salah satunya diakibatkan oleh pemeriksaan perkara pidana ini. "Kami mengapresiasi aparat hukum yang ikut berpartisipasi menyelamatkan keuangan negara, dalam hal ini BUMN. Tentunya kami berharap dengan penyelesaian kasus ini bisa membuat pengembangan emergi panas bumi makin menggeliat," ujar Romadhon di Jakarta, Rabu (13/9). Romadhon mengharapkan agar semua BUMN bisa bergandengan tangan dengan aparat hukum agar bersama-sama menyelamatkan keuangan negara dari potensi kerugian yang terjadi akibat bermasalahan hukum. Direktur Utama Geo Dipa Energi, Riki Ibrahim mengakui kasus tersebut sempat menghambat proyek kelistrikan 35.000 MW. Apalagi, Geo Dipa tengah menggenjot pengembangan dua PLTP yaitu Dieng Unit 2 dan 3 serta Patuha Unit 2 dan 3. "Saat ini, Geo Dipa mengembangkan empat lapangan panas bumi yaitu lapangan eksisting Dieng dan Patuha yang masingmasing memiliki potensi 400 MW, dan dua lapangan yang baru saja ditugaskan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, yaitu WKP Arjuno Welirang dengan eastimasi potensi 200 MW dan WKP Candi Umbul Telomoyo potensi sebesar 100 MW," kata Riki. Kuasa Hukum Geo Dipa Energi Heru Mardijarto SH dalam berbagai persidangan menegaskan bahwa asal mula sengketa Geo Dipa - Bumigas terjadi pada 2005 saat GDE dan Bumigas kerja sama dengan kewajiban Bumigas membuat lima unit PLTPB, yaitu PLTPB Dieng 2, Dieng 3, Patuha 1, 2 dan Patuha 3. Dalam kontraknya disebutkan juga Bumigas yang menanggung seluruh pembiayaannya, kemudian menyerahkan pembangkit yang sudah selesai dan siap beroperasi secara komersial kepada Geo Dipa Energi (GDE), dan mengoperasikan bersama melalui perusahaan operating and maintenance (O&amp;M) patungan Bumigas dan GDE. Namun, pada pelaksanaannya yang berlaku efektif pada 1 Februari sampai dengan Desember 2005, Bumigas belum juga melaksanakan kegiatan fisik pembangunan proyek. Geo Dipa lantas memberi peringatan kepada Bumigas, namun tak dihiraukan, bahkan sampai peringatan ke-5 di Juni 2006. Akhirnya, pada 7 Mei 2007, Geo Dipa mengirim notice of default kepada Bumigas. Isinya antara lain, bila Bumigas tidak memenuhi kewajibannya dalam 30 hari, maka tanpa pemberitahuan GDE mengajukan penyelesaian kontrak melalui Arbitrase Nasional. Kemudian pada 17 Juli 2008, Arbitrase melalui putusan No 27/XI/ARB-BANI/2007, menyatakan Bumigas melakukan cidera janji, dan menyatakan memutus kontrak keduanya di hari itu juga. Setelah itulah Bumigas melakukan upaya berbagai cara membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Selamatkan Potensi Kerugian BUMN Panas Bumi, Aparat Hukum Diapresiasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai bumn

Berita Terkini