<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pppk2-3750040825-1797323315.jpg" alt="Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Nasib beruntung sepertinya bakal menyasar ke sejumlah tenaga kependidikan di Bojonegoro, Jawa Timur, dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Bagaimana tidak, Dirjen GTK Kemendikbudristek konon telah menyiapkan jatah kuota PPPK bagi para tenaga pendidik di Bojonegoro. Adapun tenaga pendidik yang termasuk dalam peluang jatah tersebut, meliputi operator sekolah, pustakawan, tata usaha (TU), satpam hingga penjaga sekolah. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Aan Syahabana, mengatakan bahwa hal ini sudah tertera dalam Buku Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah dari Kemendikbudristek. &ldquo;Benar, mulai tahun ini ada formasi yang mengakomodir tenaga kependidikan,&rdquo;&nbsp;kata Aan, dilansir dari Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), Senin (22/1). Tentu saja, kabar ini menjadi angin segar bagi para Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di Bojonegoro. Pasalnya, mereka hampir-hampir putus asa lantaran selama ini PTT jarang tersentuh PPPK. Terlebih lagi bagi tenaga honorer K2, yang tak bisa mengikuti seleksi PPPK karena terkendala ijazah. Merespon kabar ini, Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro, Arif Ida Rifai, berharap bahwa program ini bisa menjadi penyangga kesejahteraan bagi para tendik K2 yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun mengabdi. &ldquo;Tendik ini sudah mengabdi lama, rerata sudah 15 bahkan lebih dari 20 tahun,&rdquo;&nbsp;kata Arif. Menurutnya, sejatinya tak sedikit para tendik K2 yang ingin menempuh pendidikan lagi agar bisa mendapatkan ijazah dan mengikuti PPPK. Namun sayangnya, acap kali niat mereka terkendala karena faktor ekonomi. &ldquo;Seperti kendala persyaratan ijazah, namun tidak memiliki biaya untuk bersekolah lagi,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. &nbsp;***

Sejumlah tenaga kependidikan di Bojonegoro, Jawa Timur, dikabarkan dapat jatah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bejo! Staf TU hingga Penjaga Sekolah di Bojonegoro Bakal Dapat Jatah PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20140224240214184506_guru-1.jpg" alt="Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Jatim menyiapkan skenario menyikapi kebijakan pusat tentang penghapusan anggaran untuk pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer. Instansi itu mengajukan usulan seleksi ulang bagi honorer. Usulan tersebut bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya PHK massal akibat pemberlakuan penghapusan PTT. Sebab, di lingkungan pemprov, total ada 26 ribu tenaga non-PNS di seluruh wilayah Jatim. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tetap mempekerjakan para PTT. Agar tidak menambah pengangguran. &rsquo;&rsquo;Untuk nama ke depannya masih dirumuskan,&rsquo;&rsquo; katanya Rabu. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemprov telah menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). &rdquo;Harapannya yang honorer tetap kerja. Namun ada aturan khusus. Nah, untuk bekerja lagi, nanti perlu seleksi lagi,&rdquo; kata Yuyun, sapaan akrab Indah. Sebelumnya, Pemprov Jatim juga membuat kebijakan khusus bagi para tenaga honorer di semua instansi. Yakni, pemberian tunjangan hari raya alias THR dengan besaran 50 persen dari gaji antar pegawai. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kekuatan APBD Jatim. Karena dianggap mencukupi, tunjangan itu diluncurkan.&nbsp;(hen/c6/ris)

Pemprov Jatim menyiapkan skenario menyikapi kebijakan pusat tentang penghapusan anggaran untuk pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer.

Untuk Antisipasi PHK, Pemprov Jatim Usulkan Seleksi Ulang Tenaga Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaji-13-belum-cair-wawali-surabaya-sebut-salah-ketik_m_.jpg" alt="Ilustrasi gaji ke-13." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji ke-13.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan gaji ke-13 untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN tahun anggaran 2023 segera cair. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati menyebutkan, telah menganggarkan gaji ke-13 PTT dan PTK non ASN tersebut. Namun, dia tidak merinci besaran anggaran itu. &rdquo;Penganggaran untuk PTT dan PTK non ASN ini di luar anggaran ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Venni seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Menurut dia, sama seperti tahun sebelumnya, pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan paling lama sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dia menegaskan, Pemprov Kepri tidak menganggarkan gaji ke-13 untuk tenaga harian lepas (THL) karena tidak ada dasarnya. Pemberian gaji ke-13 kepada PTT dan PTK Non ASN, selain untuk memberikan perhatian karena akan menghadapi Lebaran juga bertujuan memberi motivasi agar mereka lebih semangat dalam bekerja. &rdquo;Seperti yang dikatakan Pak Gubernur, kita beri motivasi kepada para pegawai agar lebih giat dan semangat dalam bekerja. Dengan adanya gaji ke-13 ini juga, agar mereka bisa merayakan Lebaran dengan penuh suka,&rdquo; ujar Venni. Salah seorang tenaga honorer/PTT Pemprov Kepri Ade mengungkapkan rasa senang menerima kabar bakal menerima gaji ke-13 pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Pemberian THR itu sangat bermanfaat untuk persiapan menyambut hari raya. Dia mengapresiasi kebijakan Pemprov Kepri telah menganggarkan gaji ke-13, dengan harapan hal itu dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. &rdquo;Alhamdulillah, gaji ke-13 bisa digunakan untuk membeli sejumlah perlengkapan menyambut Lebaran 1444 Hijriah,&rdquo; ucap Ade.

Pemprov Kepri pastikan gaji ke-13 untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN segera cair

Pemprov Kepri Pastikan Gaji Ke-13 PTT dan PTK Non ASN Segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220715153133.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemprov Jatim memastikan akan menghentikan rekrutmen tenaga honorer maupun pegawai tidak tetap (PTT). Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menghapus keberadaan pegawai non-PNS itu.  Meski demikian, pemprov memastikan tidak akan memberhentikan seluruh tenaga honorer/PTT yang ada. Kelanjutan mereka disesuaikan dengan kebutuhan di setiap institusi.  Saat ini, jumlah tenaga honorer/PTT di lingkungan pemprov cukup tinggi. Mengacu data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, sebanyak 26.820 di antara 79.852 pegawai berstatus honorer.  Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, nasib tenaga honorer bergantung instansi tempat bertugas masing-masing. Selama keberadaan mereka masih diperlukan dan memiliki track record yang baik, mereka akan terus berdinas.  ’’Sebab, banyak tenaga honorer yang fungsinya vital. Misalnya, tenaga kerja yang membantu di panti. Mereka masih sangat dibutuhkan,’’ terangnya.  Untuk mengakomodasi keberadaan mereka, kata Adhy, pihaknya tengah menyusun kebijakan khusus. Salah satunya nama pengganti tenaga honorer. ’’Soal namanya masih menunggu arahan pusat,’’ tutur Adhy.  Yang jelas, kata mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) itu, pemprov mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Tidak ada lagi perekrutan atau penambahan tenaga honorer. Kebijakan tersebut mulai berlangsung tahun ini.

26 Ribu Honorer Pemprov Tetap Berpotensi Dipekerjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di SMA/SMK di Jatim akhirnya bisa bernapas lega. Mereka segera menerima bantuan insentif yang sempat tersendat selama lima bulan.  Kepastian itu didapat setelah pemprov dan DPRD Jatim sepakat untuk menambah kekurangan anggaran insentif GTT-PTT melalui APBD tahun ini. Sesuai rencana, insentif itu bakal dicairkan November.  Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menjelaskan, dalam APBDP 2022, eksekutif-legislatif sudah menyepakati penambahan anggaran insentif GTT-PTT untuk delapan bulan. ’’Yang dianggarkan dalam APBDP 2022 mencapai Rp 118 miliar,’’ katanya.  Dia menjelaskan, sempat mandeknya insentif GTT-PTT tahun ini tidak terlepas dari anggaran yang ditetapkan di APBD 2022. Di mana, waktu itu ternyata hanya dialokasikan untuk empat bulan akibat keterbatasan anggaran. ’’Kami sebelumnya memohon maaf pada guru-guru honorer karena masalah ini,’’ ucap Hikmah kemarin.  Politikus PKB itu memastikan, pemberian insentif GTT-PTT di Jatim tetap berlanjut tahun depan. Skemanya juga diperbaiki. ’’Di mana, pada APBD 2023 nanti, anggaran insentif disiapkan penuh. Atau, minimal 10 bulan. Dan sisanya bisa digenapi pada saat APBDP,’’ katanya.  Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Aminatun memaparkan, untuk proses pencairan insentif GTT-PTT, tidak ada kendala. ’’Kekurangan honorarium GTT dan PTT sampai Desember sudah dianggarkan di APBDP 2022,’’ paparnya kemarin.  Dia menjelaskan, insentif GTT-PTT selama lima bulan itu dicairkan pada November dengan sistem rapelan. ’’Langsung dibayarkan melalui mekanisme rapel dari Mei,’’ katanya.  Sebagaimana diketahui, sejak 2019 para tenaga honorer mendapat jatah bantuan insentif yang diambilkan dari APBD Jatim. Besarannya Rp 900 ribu per bulan. Saat ini penerima bantuan itu mencapai sekitar tujuh ribu orang.  Namun, selama 2022 pencairan insentif itu sempat tersendat. Para GTT-PTT baru menerima bantuan itu selama Januari–Mei. Setelah ditelusuri, hal itu dipicu anggaran insentif yang memang tidak dialokasikan penuh selama setahun pada APBD 2022.  SEPUTAR PENCAIRAN INSENTIF GTT-PTT DI JATIM  - Saat pembahasan APBD 2022, pemprov dan DPRD baru mengalokasikan anggaran untuk pencairan selama 4 bulan plus THR.  - Akibat kebijakan tersebut, pencairan insentif GTT-PTT terhenti sejak Mei 2022.  - Pada perubahan APBD 2022, pemprov dan DPRD akhirnya sepakat untuk mengalokasikan kekurangan anggaran insentif GTT-PTT.

Segera Cairkan Kekurangan Jatah Insentif GTT-PTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gtt-ptt-sekolah-negeri-di-kota-malang-bakal-dapat-jatah-uang-makan_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kabar gembira bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Malang. Pasalnya, sebentar lagi mereka akan mendapat kejelasan terkait insentif&nbsp;yang telah ditentukan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian insentif. Yakni berupa uang makan kepada GTT dan PTT. Namun, saat ini wacana tersebut masih belum masuk dalam bahasan APBD 2019. "Untuk uang makan itu nanti besaran anggarannya akan masuk di bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ujarnya, Selasa (29/1). Penghitungan pemberian uang makan nantinya sebesar Rp 20 ribu per hari. Selanjutnya akan dikalikan dengan hari aktif masing-masing guru saat mengajar. Sehingga, ketika izin atau tidak sedang mengajar, mereka tidak akan mendapat jatah uang makan. "Per hari Rp 20 ribu, tinggal dikalikan saja itu per bulan berapa. Tergantung aktif masuknya guru. Kalau izin, tidak diberikan uang makan," tambah Zubaidah. Selain pemberian insentif uang makan, bagi GTT dan PTT yang masa pengabdiannya sudah lebih dari lima tahun, akan mendapat gaji minimal Rp 1,7 juta. "Uang tersebut diambilkan dari sumber Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari tingkat PAUD sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP)," terangnya. Terkait hal tersebut, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi. Bahkan, pihaknya akan melaksanakan rapat bersama dengan seluruh guru dari PAUD sampai SMP pada awal Maret mendatang. Zubaidah mengungkapkan, pemberian insentif ini berlaku untuk sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta sifatnya adalah hibah, yang skemanya masih akan diatur lagi. "Ini khusus untuk sekolah negeri, kalau swasta nanti akan saya lihat lagi seperti apa," pungkasnya.

GTT-PTT Sekolah Negeri di Kota Malang bakal Dapat Jatah Uang Makan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alhamdulillah-tahun-depan-gaji-gtt-ptt-kota-malang-sesuai-umk_m_.jpg" alt="Ilustrasi GTT di Kota Malang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi GTT di Kota Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kabar gembira bagi seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Malang. Pasalnya, tahun depan gaji mereka akan disesuaikan dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2019. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah mengatakan, saat ini pihaknya berkonsentrasi untuk mewujudkan pemberian gaji sesuai UMK Kota Malang bagi GTT maupun PTT. "Sedang kami upayakan pemberian gaji sesuai UMK," ujarnya, Kamis (8/11). Dinas Pendidikan Kota Malang terus bersinergi dengan pemkot maupun DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan para GTT dan PTT. Nantinya, mereka juga akan mengusulkan pemberian insentif melalui program bantuan operasional daerah (BOSDA). Sehingga, gaji yang diterima GTT dan PTT nantinya bisa sesuai dengan UMK.&nbsp; Saat ini kebijakan gaji untuk GTT dan PTT ditentukan oleh masing-masing sekolah. Tidak ada standar gaji dari Pemkot Malang. Oleh karena itu Dinas Pendidikan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu setiap bulan.&nbsp; "Dana insentif tersebut langsung kami transfer ke rekening penerima," jelasnya.&nbsp; Harapannya, ketika usulan insentif tersebut bisa masuk dalam program BOSDA, maka gaji mereka akan sesuai UMK. Untuk diketahui UMK Kota Malang tahun ini kurang lebih sekitar Rp 2,5 juta. Sementara jumlah GTT di Kota Malang mencapai 5.700 orang. &nbsp;

Alhamdulillah! Tahun Depan Gaji GTT-PTT Kota Malang Sesuai UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/cara-keras-bupati-antisipasi-cpns-minta-pindah-tugas-sebelum-waktunya_m_175427.jpeg" alt="Ilustrasi PNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini setiap pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer kerap berusaha dan menuntut agar diangkat menjadi CPNS. Namun setelah menjadi abdi negara sebagai PNS, mereka memilih untuk pindah tugas ke daerah atau satuan tugas lain. Akibatnya upaya pemerintah dalam memeratakan sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah untuk memberikan pelayanan tidak tercapai dengan optimal. Mengantisipasi hal itu, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib memilih bersikap keras terhadap anak buahnya yang baru. Dia mengingatkan para CPNS tenaga kesehatan yang menerima SK dari program PTT Kemenkes menjadi CPNS tahun 2017, tidak boleh mengajukan pindah tugas sebelum delapan tahun mengabdi. "Itu sudah ada ikatan kontrak kerja antara CPNS PTT dengan Pemkab Aceh Utara, jangan coba-coba untuk pindah tugas. Bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing,&rdquo; tegas Bupati Muhammad Thaib, seperti yang dikutip dari Rakyat Aceh (Jawa Pos Group). Sebelumnya Muhammad Thaib baru saja menyerahkan SK CPNS PTT Kemnkes dan THL TB Penyuluh Pertanian di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, pada Rabu (13/12). Bupati yang biasa disapa Cek Mad ini, dengan penyerahan SK itu termasuk salah satu upaya untuk menghindari terjadinya pungli. &ldquo;Sekali lagi, jika nantinya kedapatan ada yang minta pindah tugas belum sampai 8 tahun bertugas, maka SK CPNS PTT bersangkutan akan saya cabut sendiri,&rdquo; ungkapnya. Untuk itu, dirinya akan meminta kepala dinas kesehatan Aceh Utara, agar selalu memantau perkembangan bawahannya, termasuk bagi CPNS PTT. Dengan diangkat menjadi CPNS, maka dapat terus meningkatkan kinerja dalam bekerja di lapangan untuk melayani masyarakat. Di pihak lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara Syarifuddin, mengatakan, untuk formasi tenaga kesehatan dari program PTT Kemenkes terdapat 611 orang. Umumnya PTT Kemenkes yang mendapatkan SK CPNS itu untuk posisi bidan, dokter umum, dan dokter gigi.

Cara Keras Bupati Antisipasi CPNS Minta Pindah Tugas Sebelum Waktunya