<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/34-3718481370.jpg" alt="Nopi Karyadi,29, saat dirawat di rumah sakit di Turki, usai terjatuh dari lantai 5 saat hendak kabur keluar dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi,29, saat dirawat di rumah sakit di Turki, usai terjatuh dari lantai 5 saat hendak kabur keluar dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Ruangan seluas lapangan bulu tangkis di sebuah apartemen di Kota Istanbul, Turki itu tampak sepi. Saban harinya, tak ada hilir mudik pegawai dari berbagai divisi dan aktivitas berarti seperti layaknya kantor pada umumnya. Di ruangan berpendingin udara itu, hanya terdapat dua buah kursi dan meja kerja berkelir hitam, sebuah miniatur kapal, komputer jinjing dan printer beserta tempat bolpoin, yang seolah digunakan Mr. Emeka Paul untuk menunjang aktivitasnya bisnisnya. Agar seperti kantor sungguhan, di ruangan itu dipasang foto Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, berpakaian resmi sebagai kepala negara. Nopi Karyadi, 29, perempuan muda asal Dusun Karanganyar RT 042/009, Desa Asem Doyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah itu tak menyangka, niat hati dirinya berjuang mencari nafkah menjadi pekerja migran untuk membayar utang piutang keluarganya sirna. Musababnya, bukan untung yang didapat, justru nestapalah yang harus dialaminya. Nopi menjadi korban perdagangan orang dan pelecehan seksual MR. Emeka, orang Afrika yang menjadi bosnya di ''Negeri Dua Benua&rsquo;&rsquo;. Mulanya, pada medio Juli 2023, Nopi yang sedang mengelami kesulitan ekonomi sangat gembira, ketika pada suatu siang melalui media sosial Instagram, Mr. Emeka berkenalan dan berujung menawari pekerjaan yang menjanjikan di Turki. Menindaklanjuti rencana jahat sang suami, Diah Hanifarani, istri Mr. Emeka kemudian mengirim pesan pribadi kepada Nopi melalui layanan whatsapp. Tujuannya sama, menawari 'janji surga'. Dalam komunikasi itu, perempuan yang karib disapa Rani itu menawari Nopi bekerja menjadi seorang pegawai bagian akuntan, di perusahaan yang bergerak dibidang kargo milik suaminya, dengan iming-iming gaji selangit. Tanpa pikir panjang, karena semua biaya dijanjikan ditanggung calon bosnya, perempuan muda yang hanya lulusan sekolah menengah pertama ini langsung tergiur dan mengiyakan rayuan gombal Mr. Emeka melalui Rani, istrinya yang berkebangsaan Indonesia. Singkat cerita, tiga bulan kemudian, tepatnya pada Oktober 2023 Nopi terbang ke negeri orang mencari peruntungan. Nahas, kenyataan yang dialaminya ternyata tak seindah mimpinya. Ibarat pepatah &lsquo;&rsquo;Hujan batu di negeri sendiri, lebih baik daripada hujan emas di negeri orang&rsquo;&rsquo;. Malang tak dapat ditolak, untung juga tak dapat diraih. Nopi ternyata tak pernah dipekerjakan selayaknya pegawai akuntan sebagaimana mestinya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Kampus-bodong-Nopi-3181011180.jpg" alt="Nopi Karyadi,29, didaftarkan sebagai mahasiswa di Turki, meski hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi,29, didaftarkan sebagai mahasiswa di Turki, meski hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &ldquo;Setelah sampai sana (Turki) aku dibuatkan akun rekening bank dan selang beberapa hari didaftarkan kuliah supaya bisa punya KTP di Turki, agar mudah buat rekening bank banyak. Pendaftaran kuliah pake ijazahnya Rani diedit namanya ganti namaku,&rsquo;&rsquo; jelas Nopi, saat berbincang dengan JawaPos.com, Senin (15/9). Adapun pekerjaannya hanya diminta pergi ke bank tertentu, yang ditunjuk sesuai arahan Mr. Emeka, kemudian mengambil uang dengan jumlah tertentu sesuai permintaan sang bos. Uang-uang itu diambil dari rekening Nopi sendiri yang dibuat oleh Mr. Emeka. Nilai penarikannya bervariasi, dari belasan juta hingga ratusan juta, jika dihitung dengan kurs mata uang rupiah. Yang pasti, jumlah pengambilan harus sesuai dengan arahan yang diminta laki-laki yang menikahi perempuan asal Desa Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Provinsi Lampung itu. Begitu juga dengan bank tempat pengambilan. Agar tak dibawa kabur, Mr. Emeka pun kerap mengawasi gerak gerik Nopi di bank, dari jarak yang dekat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Mr-Emeka-Paul-1-2870813693.jpg" alt="Mr. Emeka Paul berpose di kantor bodong miliknya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mr. Emeka Paul berpose di kantor bodong miliknya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> "Setiap menarik uang jumlahnya bervariasi dari yang paling kecil Rp 13 juta-Rp 300 juga. Pernah ada sampai hampir Rp 1 Miliar, tapi diblokir bank-nya,&rsquo;&rsquo; jelas Nopi. Menurut Nopi, Ada beberapa rekening atas nama dirinya dengan profil sebagai pemilik sebuah perusahaan. Adapun yang membuat hal tersebut adalah Mr. Emeka. Oleh karena itu, jika rekening bank satu diblokir, maka dia buatkan pembukaan rekening baru di kota lain. "Saya disuruh berpakaian rapi, lalu duduk di kursi di sebuah ruangan. Di depannya ada meja dan laptop, lalu di foto. Selanjutnya, profil saya dibuat seolah-olah sebagai pemilik perusahaan Kargo,&rsquo;&rsquo; tutur Nopi. Hari berganti bulan. Lambat laun Nopi pun curiga dengan bisnis yang dijalankan Mr. Emeka. Musababnya, dia hanya diminta pulang pergi ke bank dan mengambil uang banyak tanpa mengetahui darimana sumber uang yang diambilnya. Kecurigaan Nopi semakin kuat, usai dirinya juga dijadikan pemilik perusahaan bodong oleh Mr. Emeka dan istrinya. "Saya curiganya bisnis narkoba atau pencucian uang," urai Nopi. Rupanya tak hanya Nopi saja yang diminta menjalani bisnis misterius Mr. Emeka. Berbagai koleganya yang berasal dari Indonesia juga memiliki peran yang sama. Termasuk Rani sebelum menjadi pendamping hidup Mr. Emeka. "Ngambil uangnya tak tentu. Bisa tiap hari, tapi pernah baru tiga bulan ke bank," papar Nopi. Biasanya, usai mengambil uang ke bank, maka Nopi akan mendapatkan upah yang tak seberapa. Upah itu dijadikan sebagai gajinya selama bekerja dengan Mr. Emeka.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Perusahaan-bodong-Nopi-3297397636.jpg" alt="Perusahaan bodong Nopi Karyadi, 29, yang dibuat Mr. Emeka untuk melancarkan bisnis gelapnya di Turki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan bodong Nopi Karyadi, 29, yang dibuat Mr. Emeka untuk melancarkan bisnis gelapnya di Turki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Masuk ICU 7 Hari Akibat jatuh dari Lantai Lima Tak ada liburan ke Cappacodia, sebuah tempat wisata popular yang terletak di Anatolia Tengah, Turki, yang digandrungi orang-orang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Saban hari, Nopi dan beberapa koleganya sesama pekerja migran hanya sibuk mengurus kebersihan apartemen dan mengasuh anak Mr. Emeka Paul dan Rani, jika tak diminta ke bank untuk mengambil uang dari bisnis gelapnya. Rupanya, kondisi apartemen yang terpisah dengan kantor 'bodong' yang sepi, membuat Mr. Emeka kerap gelap mata. Pria berkebangsaan Afrika itu memanfaatkan situasi itu untuk melakukan pelecehan seksual terhadap para pegawainya dari Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan. Rani, menurut Nopi sebenarnya tahu perbuatan yang dilakukan suaminya, namun dia tak berkutik dengan perangai bejat sang suami. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Rani-Istri-Mr-Emeka-Paul-3854506848.jpg" alt="Diah Hanifarani (Rani), istri Mr. Emeka Paul. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Diah Hanifarani (Rani), istri Mr. Emeka Paul. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Dalam menjalankan aksinya, Mr. Emeka tak segan-segan akan menganiaya korbannya, jika hasrat seksualnya tak dipenuhi. Pernah suatu kali, Mr. Emeka ditangkap polisi Turki karena melakukan kekerasan terhadap pegawainya, namun akhirnya dia dibebaskan. Mendapati tingkah laku Mr. Emeka yang beringasan, Nopi pun menjadi takut. Karena dirinya pernah dilecehkan juga oleh pria beranak dua itu. &ldquo;Pernah jambak rambutku, kelitikin,meraba-raba, megang-megang leherku, kadang minta dipijit kakinya sambil dipangku, terus mau nyentuh hal sensitifku,&rsquo;&rsquo; urai Nopi. Selain itu, teman-temannya yang menjadi korban perdagangan orang yang sama juga pernah hampir diperkosa Mr. Emeka. Akhirnya para korban ini kabur satu persatu. Agar kejadian tak mengenakan itu tak terjadi pada dirinya, Nopi pun mencari momentum yang pas untuk kabur dari apartemen. &ldquo;Sekitar jam sebelas malam ketika Mr. Emeka pergi dugem dan istri tidur, saya diam-diam kabur lewat balkon kamar di lantai lima. Karena buru-buru, sprei lupa saya ikat menjadi tali. Saya jatuh ke bawah di atas kap mobil,&rdquo; tutur Nopi getir. Beruntung Nopi selamat. Dia pun dibawa ke unit gawat darurat di rumah sakit RS Konyasehir Hastanesi. Sekitar tujuh hari Nopi masuk ruang ICU, karena mengalami luka serius tulang punggungnya patah. Setelah menjalani perawatan selama sepuluh hari, Nopi dibawa pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul Turki. Di situ, Nopi dirawat selama sepuluh hari, sebelum akhirnya dipulangkan ke tanah Air, dan sampai di kampung halamannya setelah delapan bulan menjadi korban perdagangan orang. Sementara, karena takut masuk penjara, Mr. Emeka bersama istri dan anaknya kabur meninggalkan Negara Turki. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Nopi-Karyadi-saat-dipulangkan-ke-Indonesia-4201839873.jpg" alt="Nopi Karyadi,29, sesampainya di tanah air, didampingi para petugas KJRI Istanbul Turki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi,29, sesampainya di tanah air, didampingi para petugas KJRI Istanbul Turki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &ldquo;Kabarnya di mau ke Kanada. Mau ngajuin menjadi warna negara sana,&rdquo; kata Nopi yang mendapat informasi dari rekannya dan pihak aparat setempat. Kini, Nopi masih belum bisa berjalan lancar selayaknya manusia biasa. Praktis Ketika hendak pergi jauh, dia harus dibantu dengan menggunakan kursi roda. Meskipun menderita dan kerap menahan sakit yang dideritanya, Nopi, ingin memperjuangkan keadilan terhadap apa yang terjadi pada dirinya, yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO) dan pelecehan seksual oleh bosnya ketika bekerja di Turki. Ditagih Utang Meski Kondisi Masih Memprihatinkan Krekkk....krekk..krekkkk...begitu bunyi alat bantu yang terbuat dari besi, saat digunakan untuk membantu menopang badan Nopi berjalan. Selama beberapa bulan, alat bantu inilah yang sehari-hari menjadi teman setia Nopi untuk sekedar berjalan di dalam rumah seperti makan dan minum, atau berjemur, usai terjatuh dari lantai lima apartemen Mr. Emeka, saat hendak kabur pada suatu malam. Jalannya masih terpincang-pincang dan tak kuat berdiri lama karena kesembuhan luka-lukanya belum paripurna.&nbsp; &ldquo;Kondisiku sekarang belum bisa bangun berdiri sendiri. Dari tempat tidur harus dibantu berdiri baru bisa. Jongkok pun masih belum bisa,&rsquo;&rsquo; ucap Novi menceritakan perkembangan kesehatan fisiknya. Namun, karena tak ada uang untuk berobat dan tak ada bantuan lagi dari pihak pemerintah, Nopi pun hanya bisa pasrah atas apa yang dialaminya. "Sudah nggak pernah cek lagi ke dokter udah hampir setahun karena masih terkendala biaya" Papar Nopi. Untuk mengobati kakinya yang masih nyeri, Nopi mengaku hanya minum obat-obatan herbal, seperti jamu. "Minum jamu wantong, kadang jamu tawon juga setiap 3 hari sekali," jelasnya. Selain nyeri pada kaki, menurut Nopi, sebenarnya daya ingatnya menjadi kurang bagus. Selain itu, telinganya juga sering berdengung hampir tiap hari. Namun apa daya, karena tak ada biaya, Nopi pun hanya bisa pasrah menjalani takdir ujian hidupnya dengan sabar. "Karena utangku banyak jadi sekarang lebih ke fokus bayar utang, soalnya banyak yang datang ke rumah nagih utang sembari mengamuk dan mengancam, sampai rumah pun dijual untuk bayar utang," urai Nopi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Nopi-belajar-berjalan-1071276156.jpg" alt="Kondisi Nopi Karyadi ,29, terkini, saat belajar berjalan dengan menggunakan alat bantu agar tak terjatuh. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kondisi Nopi Karyadi ,29, terkini, saat belajar berjalan dengan menggunakan alat bantu agar tak terjatuh. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Meski sudah mencoba menjual rumah, menurut Nopi hal itu belum bisa melunasi semua utangnya. "Tinggal separuh lagi (Utang yang harus dibayar-Red). Sekarang udah di titik pasrah, dengan kondisiku seperti ini," ucapnya. Kini, sehari-hari Nopi merasa hidupnya tak tenang, karena selalu dibayangi ketakutan. Nopi juga memilih mengurung diri karena malu.&nbsp; "Yang seharusnya berjemur sekarang haya di tempat tidur, karena aku di permalukan gegara belum bisa bayar utang, di maki-maki dan di sumpah serapah. Itu semuah membuat mental ku down," Tukas Nopi.

Nopi tak menyangka, niat hati dirinya berjuang mencari nafkah menjadi pekerja migran untuk membayar utang piutang keluarganya sirna.

Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Dua Benua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/MoU-2455954322.jpg" alt="MoU: Empat kementerian bersepakat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan keberangakatan ilegal. (Foto: Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MoU: Empat kementerian bersepakat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan keberangakatan ilegal. (Foto: Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah daerah hingga pemerintah desa didorong untuk memiliki aturan yang dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, monitoring yang lemah di daerah membuat banyak pekerja Indonesia terjebak persoalan di luar negeri. Aturan baru itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang disepakati empat kementerian terkait. Yakni Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, saat ini banyak pekerja migran yang tidak terdaftar secara resmi. Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) pada 2017, ada sekitar 5,4 juta pekerja migran yang tidak terdaftar. Padahal, salah satu penyebab rentannya pekerja migran adalah keberangkatan mereka yang tidak sesuai prosedur. Persoalan lainnya adalah rendahnya keahlian dan kurangnya penguasaan bahasa. Oleh karena itu, berbagai pihak terkait perlu memberikan perhatian terhadap upaya melindungi pekerja migran. &ldquo;Menurut undang-undang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bahkan pemerintah desa, punya kewajiban dalam hal melakukan memberikan perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum, kepada pekerja migran,&rdquo; ujarnya, Selasa (3/12). Sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan, Pemda dan Pemdes perlu membuat aturan. Tujuannya, potensi adanya PMI yang bermasalah bisa dicegah sejak dini. "Kita butuh bantuan dari bapak dan ibu sekalian, pemerintah daerah khususnya, dan juga pemerintah desa, agar kita ada, paling tidak masyarakat itu sebelum berangkat paham dia harus seperti apa,&rdquo; imbuhnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menambahkan, MoU tersebut bukan hanya sekadar seremonial. Namun, harus diterapkan oleh para pemimpin di daerah dan desa, khususnya di daerah yang menjadi kantong PMI."Harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan kepala daerah. Kami akan pantau terus," ujarnya. Dalam praktiknya selama ini, filterisasi di level daerah belum cukup kuat. Bahkan, ada oknum yang bermain-main. Imbasnya banyak PMI yang berangkat dengan status ilegal. Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan, perda atau perdes yang disusun harus bersifat melindungi dan bukan mempersulit. Sebab, harus diakui PMI memberi kontribusi devisa yang sangat besar. Sehingga negara wajib menjamin keselamatannya. "Dari berangkat ke negara tujuan sampai pulangnya ke tanah air, mereka benar-benar dimuliakan," pungkasnya. Mendes juga menegaskan, bersama kementerian lain pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani calo-calo PMI ilegal. kabinBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015380484/kementerian-pu-tuntaskan-pembangunan-masjid-negara-ikn-sebelum-lebaran">Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Masjid Negara IKN sebelum Lebaran</a> Menaker Yassierli dan Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan komitmennya mendukung berbagai upaya melindungi pekerja migran Indonesia. Dukungan ini seperti yang disampaikan Yassierli. Dia menegaskan, pihaknya memiliki kepentingan untuk mengurangi angka pengangguran. Karena itu, upaya melindungi pekerja baik di dalam maupun luar negeri menjadi bagian penting yang diperhatikan. &ldquo;Karena memang ini adalah menjadi isu strategis dan kalau ini kita kelola dengan baik tadi, ini menjadi salah satu solusi terkait tentang pengangguran di Indonesia dan devisa negara,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mendorong pemerintah daerah  dan pemerintah desa membuat aturan mencegah warganya di pekerja migran ilegal.

Menteri Abdul Kadir Karding Dorong Pemerintah Desa Lakukan Pencegahan Bagi Warga Jadi Pekerja Migran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/IMG-20241102-WA0031-1308688592.jpg" alt="Polres Metro Tangerang Kota mengungkap lokasi penyalur imigran ilegal di Kota Tangerang pada Jumat (1/11/2024). (Humas Polres Metro Tangerang Kota)" width="100%">
<figcaption>Polres Metro Tangerang Kota mengungkap lokasi penyalur imigran ilegal di Kota Tangerang pada Jumat (1/11/2024). (Humas Polres Metro Tangerang Kota)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan keberangkatan dua calon pekerja migran ilegal yang hendak diberangkatkan ke negeri jiran Malaysia. Polisi juga membekuk AWS, 40, yang merupakan pemilik penampungan sekaligus penyalur pekerja migran ilegal. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menuturkan, penangkapan bermula saat satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapatkan informasi adanya lokasi penampungan dan penyalur pekerja migran secara illegal atau non prosedural, di kawasan Neglasari, Kota Tangerang. Saat penyelidikan, didapati dua orang perempuan keluar dari tempat penampungan dan berencana menuju bandara Soekarno Hatta pada Jumat (1/11/2024). Polisi langsung mencegat mereka dan langsung melakukan penangkapan. Betul saja, dua orang perempuan berinisial DM dan Y itu hendak diberangkatkan secara ilegal atau non prosedural melalui Bandara Pekanbaru Riau via Bandara Soekarno Hatta. "Pria berinisial AWS dan 2 perempuan calon pekerja migran ilegal tersebut berhasil kami amankan di Jalan AMD Neglasari, Kota Tangerang ketika akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta," ujar Zain, Sabtu (2/11/2024). Dari hasil pemeriksaan sementara, AWS berperan sebagai pemilik penampungan dan juga penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural. Sejak 2020, AWS mengaku telah memberangkatkan sekitar 100 orang ke berbagai negara/kota. Mulai dari Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, dan Malaysia. AWS beserta dua perempuan korbannya langsung diamankan ke Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota berikut barang bukti maupun paspor yang digunakan. Adapun pelaku disangkakan dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hukuman paling paling lama 15 tahun, subsider Pasal 81 Jo 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Polisi juga membekuk AWS, 40, yang merupakan pemilik penampungan sekaligus penyalur pekerja migran ilegal.

Polisi Bekuk Pemilik Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Tangerang, Sudah Berangkatkan Ratusan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Screen-Shot-2023-03-09-at-172134-4210133986.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperketat pemeriksaan di pelabuhan dan perbatasan. Targetnya, pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal bisa dicegah. Kasatgas TPPO Polri Irjen Asep Edi Suheri menuturkan, langkah itu menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengantisipasi pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. &rdquo;Maka ditingkatkan upaya antisipasi di perbatasan dan pelabuhan. Misalnya di Nunukan, Kaltara,&rdquo; katanya kemarin. Nunukan merupakan wilayah yang berdekatan sekaligus berbatasan dengan Malaysia. Peluang terjadinya TPPO di wilayah tersebut cukup besar. &rdquo;Untuk di pelabuhannya perlu pengecekan terhadap penumpang atau inspeksi,&rdquo; urainya. Setiap penumpang yang tiba di Kaltara akan dicek KTP maupun dokumen lainnya. &rdquo;Kami juga cek tujuan perjalanan para penumpang, apakah ada yang ingin menuju ke Tawau, Malaysia, atau bagaimana,&rdquo; ujarnya. Jika ditemukan indikasi TPPO, akan dikoordinasikan dengan imigrasi. &rdquo;Diharapkan bisa menyelamatkan calon korban TPPO,&rdquo; imbuh Asep. Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Satgas TPPO yang dibentuk Kapolri telah mengungkap ratusan kasus. Beragam modus ditemukan. Salah satunya, mengiming-imingi korban dengan gaji besar di luar negeri. &rdquo;Misalnya kasus di Brebes, Polda Jawa Tengah, ditawari ke Arab,&rdquo; ujarnya. Ternyata, selama bekerja di Arab, korban sama sekali tidak mendapatkan gaji. Korban juga bekerja tanpa mengenal batas waktu. &rdquo;Korban minta dipulangkan, tapi diminta membayar Rp 20 juta,&rdquo; jelasnya. Hingga saat ini, Satgas TPPO telah menangani 511 laporan polisi. Jumlah tersangka mencapai 598 orang dan korban yang berhasil diselamatkan 1.744 orang. &rdquo;Polri berupaya menyelamatkan lebih banyak warga dari ancaman TPPO,&rdquo; paparnya. (idr/c17/fal)

Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperketat pemeriksaan di pelabuhan dan perbatasan. Targetnya, pengiriman pekerja migran.

Cegah Pengiriman Pekerja Imigran Ilegal, Satgas TPPO Perketat Pelabuhan dan Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Penyelundupan-PMI-Ilegal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Satgas Opsintelmar Lantamal I dan Pos TNI AL Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menggagalkan upaya penyelundupan sembilan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan satu warga Malaysia pada Sabtu (6/8) pukul 01.40 WIB dinihari.  Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena M Tr Hanla, upaya penyelundupan ini digagalkan saat PMI tengah berada dalam speedboat kayu bermesin 40 PK sebanyak dua unit.  "Saat tim sudah di lokasi, terlihat secara visual, ada speed sedang mengapung. Setelah diperiksa, tim mengamankan 9 orang calon PMI, seorang WNA dan seorang ABK. Sedangkan tekong speedboat terjun ke laut melarikan diri ke pinggir hutan bakau," jelas Stanley dalam konferensi pers di Pos TNI AL Selatpanjang, Ahad dikutip dari Antara.  Sebelum kejadian, tim satgas menerima informasi bahwa akan ada pemberangkatan calon PMI secara ilegal dari Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Setelah mendapat informasi ini, tim langsung bergerak menggunakan Patkamla Pulau Jemur menuju perairan Rangsang Barat, Tanjung Sampayan, untuk melakukan pengintaian dan penyekatan.  Keberhasilan penangkapan ini, kata Stanley, tidak terlepas dari informasi masyarakat dan kerjasama antar instansi terkait di wilayah Kepulauan Meranti. Komitmen TNI, ditegaskan dia, sudah sangat jelas dan tidak akan ada kompromi dengan segala bentuk upaya yang mengancam kedaulatan, termasuk tindak pidana dan pelanggaran di laut.  Ia mengatakan, Koarmada I melalui jajaran pangkalan TNI AL di wilayah kerjanya akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tindak kejahatan, serta melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan proporsional.  "Hal ini sesuai dengan perintah harian kepala staf AL Laksamana TNI Yudo Margono, yakni menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI AL melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara," tutur Stanley.  Guna pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, calon PMI, WNA dan ABK dibawa ke Pos TNI AL Selatpanjang. Hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap calon PMI, ABK dan WNA beserta barang-barang bawaannya belum ditemukan barang atau benda ilegal (berbahaya) lainnya.  Dari penangkapan ini, diamankan BB berupa satu unit speedboat kayu bermesin 40 PK (2 mesin), 11 keping KTP, dua buah paspor atas nama Hendra Susilo dan Junaidi, 14 unit handphone, 11 dompet, 7 buah tas kecil dan 13 buah tas gendong.  "Selanjutnya calon PMI, WNA dan ABK beserta barang bukti diserahkan ke Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang untuk proses lebih lanjut," kata Stanley.  Berdasarkan informasi yang disampaikan, untuk satu orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dipatok biaya sebesar Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 9 Calon PMI Ilegal ke Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PMI-Ilegal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tidak ada habis-habisnya. Itu terbukti melalui hasil tangkapan TNI AL. Dalam waktu nyaris bersamaan, mereka menggagalkan dua upaya penyelundupan PMI ilegal di Sumatera. Tepatnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Bengkalis, Riau. Total 97 PMI ilegal diamankan. Seluruhnya hendak menyebrang ke Malaysia lewat jalur tidak resmi.  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya tidak segan menindak tegas semua pihak yang terlibat penyelundupan. Khususnya yang dilakukan melalui jalur laut. Bahkan, dia sudah meminta anak buahnya untuk bergerak lebih dini. ”Perintah saya memang tidak perlu menunggu (PMI ilegal) berangkat. Sebelum berangkat pun tangkap,” kata orang nomor satu di Angkatan Laut tersebut.  Perintah itu, langsung dilaksanakan oleh jajarannya. Pada Senin (28/2) Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai. Hasilnya, mereka mendapati 75 PMI ilegal tengah bersiap untuk dikirim ke Malaysia. Dari 75 PMI ilegal itu, sebanyak 28 diantaranya perempuan. Sedangkan 47 lainnya laki-laki. Setelah ditangkap, mereka langsung diserahkan kepada aparat kepolisian.  Yudo menegaskan, TNI AL punya kewenangan menangkap mereka. Agar tidak kebobolan, dia meminta jajarannya melakukan langkah-langkah antisipasi. Termasuk diantaranya dengan menangkap PMI ilegal sebelum mereka berangkat. Tidak hanya PMI ilegal, hal itu juga berlaku bagi penyelundup lainnya. ”Kalau ada upaya-upaya pengiriman ilegal, baik di darat maupun di laut, sudah perisaka saja,” kata dia menegaskan.  Namun demikian, pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Armada (Koarmada) I itu menyatakan bahwa, TNI AL tidak boleh bekerja sendiri. Dia meminta anak buahnya selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. ”Kalau ada indikasi pengiriman secara ilegal kami koordinasikan dengan aparat terkait,” imbuhnya. Dia pun percaya komandan-komandan satuan TNI AL sudah memahami prosedur tersebut.  Persis sehari setelah menangkap 75 PMI ilegal di Tanjung Balai, pada Selasa (1/3) TNI AL menangkap 22 PMI ilegal di Bengkalis, Riau. Adalah Lanal Dumai yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan PMI ilegal itu. Setelah di data, dari total 22 PMI ilegal ada 14 perempuan dan delapan laki-laki. Semuanya ditemukan oleh petugas di sekitar Pantai Sepahat. Saat ditangkap, mereka sudah bersiap menyebrang ke Malaysia.  Lewat penangkapan PMI ilegal itu, TNI AL menunjukkan bahwa mereka tegas menindak setiap pelaku penyelundupan. Utamanya penyelundupan PMI. Hingga saat ini, matra laut juga masih menunggu tindak lanjut dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di Perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia, akhir tahun lalu.  Angkatan Laut menunggu tindak lanjut dari BP2MI lantaran dalam keterangan yang disampaikan oleh kepala BP2MI, ada dugaan keterlibatan personel TNI AL. ”Hasil penyelidikan keterlibatan anggota TNI AL sampai saat ini hanya menyewakan rumah,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana TNI Julius Widjojono. Berdasar keterangan personel TNI AL itu, dia tidak mengetahui rumah yang disewakan akan dijadikan tempat menampung PMI ilegal.  Meski begitu, TNI AL tetap memeriksa yang bersangkutan karena dinilai lalai. Agar peristiwa tersebut dapat diungkap secara terang dan tuntas, Angkatan Laut berharap BP2MI segera membuka temuan mereka secara terperinci. Mereka juga membuka pintu apabila BP2MI hendak menyampaikan temuan itu kepada pimpinan TNI AL. ”Kami akan tegas. Tapi, BP2MI juga harus terbuka,” jelas perwira tinggi TNI AL dengan satu bintang di pundak itu.

Dua Hari TNI AL Tangkap 97 Pekerja Migran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/migran1.jpg" alt="Endang Heriyati, warga Benyawakan Jaya, Tanggerang, Banten yang memilih sebagai pekerja migran ilegal. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Endang Heriyati, warga Benyawakan Jaya, Tanggerang, Banten yang memilih sebagai pekerja migran ilegal. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Malang nian nasib Endang Heriyati, warga Benyawakan Jaya, Tangerang, Banten. Dia harus menelan pil pahit setelah menjadi pekerja migran ilegal. Faktor ekonomi membuatnya harus menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) walaupun sejatinya ia tak ingin. Namun sayang, jalur ilegal yang dipilih.  Awal mula pada 2018, Endang menerima tawaran dari agen TKI untuk bekerja di Arab Saudi dengan iming-iming gaji senilai Rp 5 juta. Dia pun memutuskan untuk berangkat.  "Saya berangkat bulan puasa ke Jakarta, lalu (diberangkatkan lagi dari Jakarta) ke Surabaya. Di Surabaya saya ditampung dua minggu dan diberangkatkan ke Malaysia," kata Endang ketika bercerita di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (9/4).  Namun nyatanya bekerja di Arab Saudi merupakan janji palsu. Sesampainya di Malaysia, Endang malah disuruh bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana. Anehnya, dia tidak mendapat gaji. Dia lantas dikirim lagi ke Dubai. Lagi-lagi dia tidak menerima uang sepeser pun. Agen lantas mengirim dia ke Turki dan bekerja selama dua Minggu.  Sama, dia juga tak mendapatkan upah. Endang lalu dikirim ke Sudan hingga berujung di Syria. "Di Syria saya bekerja selama tiga bulan. Saya tidak dapat hasil sama sekali. Saya minta uang gaji saya, saya ingin kirim ke orang tua tapi nggak sama sekali," cerita dia.  Endang lalu memutuskan kabur dari majikannya di Syria setelah diajak teman sesama imigran yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia lari ke kedutaan. Ketika datang, Endang menyampaikan dirinya pekerja migran ilegal yang tidak digaji selama bekerja. Dia meminta pertolongan agar bisa dipekerjakan secara layak di negara itu.  Bagai buah simalakama. Dia malah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari staf kedutaan di Syria. Endang dicaci maki dan dihina staf yang disebutnya bernama Holik.  "Enak aja. Kamu pengin pulang? Kalau pengin pulang nggak usah acting kayak gitu deh. Kalau pengin pulang, bisa nggak kamu ganti uang delapan ribu dolar? Tahu nggak delapan ribu orang berapa, 100 juta lebih. Kalau kamu bisa ngadain uang segitu sekarang juga kamu bisa pulang ke Indonesia," ucap Endang menirukan perkataan Holik.  Endang lantas menjawab tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sebab dia dari keluarga tidak mampu dan selama bekerja tak menerima upah sepeser pun.  Staf itu malah menyahut dengan menyebut-nyebut nama Presiden Joko Widodo. "Jokowi saja sudah capek urusin orang-orang kayak kamu. Sudah dipulangin, sudah tahu negara konflik masih saja datang. Jokowi itu sudah lelah sudah capek ngurusin TKW-TKW yang nggak tahu diri. Sudah dipulangin masih aja datang. Lo alasan saja biar bisa pulang," jawab staf tersebut seperti penjabaran Endang.  Habis dicaci maki, dia lantas ingin dikembalikan ke agen pengiriman TKI. Endang sempat menyampaikan enggan dikembalikan dan takut dipukulin.  "Kata dia (Holik), saya bisa apa kamu kan dijual. Sedikit pun kamu sudah terima uang dan harus terima risiko. Mau dipukul, mau idup, mau mati, intinya kamu dijual, saya ndak bisa apa-apa, katanya," ulas Endang dengan kepiluan yang tampak dari sorot matanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/migran-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Endang Heriyati, warga Benyawakan Jaya, Tanggerang, Banten. Dia harus menelan pil pahit setelah menjadi pekerja migran ilegal. (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)  Usai dikembalikan ke kedutaan, akhirnya Endang dijual ke Irak. Di sana dia mendapat musibah. "Saya mau kena hukuman mati. Saya disiksa majikan, diperkosa anak majikan, saya dituduh mencuri tanpa adanya bukti, saya dijebloskan ke penjara dalam keadaan hamil tiga bulan," tutur Entang seraya menahan tangis di balik topeng yang menutupi wajahnya.  Dia kesal. Seandainya pihak kedutaan di Syria tak mengembalikannya ke agen, mungkin beragam musibah tersebut tak akan terjadi. Untung saja, masih ada orang baik yang menolongnya.  "Tapi kan ada orang nolong saya dari KBRI Baghdad, CIF Foundation, dari IOM. Kalau bukan karena mereka saya nggak bakal ada di sini," sebut Endang.  Kini dia kapok untuk menjadi pekerja migran. Dia berharap agar kejadian yang dialaminya tidak dirasakan para pekerja migran yang masih berjuang mencari nafkah di negeri orang.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/migran-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Kisah Pilu Pekerja Migran Ilegal, Dimaki Staf KBRI Syria Lalu Dijual ke Irak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pemkab-malang-terus-mencegah-pengiriman-pekerja-migran-ilegal_m_-1.jpg" alt="Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Malang terbilang cukup rendah. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus mencegah adanya pengiriman PMI ilegal. Plt Bupati Malang Sanusi mengatakan, berdasarkan data, angka PMI ilegal dari Kabupaten Malang adalah yang terendah di Jawa Timur. Bahkan angkanya di bawah 10 jiwa. "Ada datanya dari Jawa Timur. Kami terkecil, dengan kurang dari 10 orang," ujar Sanusi. Meskipun begitu, pihaknya masih terus melakukan pencegahan pengiriman PMI ilegal. Pasalnya, kewenangan di daerah hanya sebatas memberikan pencegahan dan perlindungan secara terbatas. "Untuk perlindungan di luar negeri tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, di daerah memiliki kesulitan untuk koordinasi lintas negara," kata dia. Sanusi mengungkapkan, pihaknya hanya bisa mendesak agen penyalur di daerah agar menyalurkan dengan sesuai prosedur. Sebenarnya banyak kerugian menjadi PMI Ilegal. Salah satunya, ketika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah di dalam negeri tidak bisa berbuat banyak. Sebab, keberangkatannya tidak tercatat secara resmi di negara. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka ilegal, tidak ada catatan. Kalau legal beda lagi, kami bisa melakukan berbagai upaya," tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo menjelaskan, berdasarkan data dari BNP2TKI per 14 Januari 2019, Provinsi Jawa Timur merupakan pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Yakni dengan jumlah mencapai 60.714 jiwa. Sementara Kabupaten Malang sendiri menduduki peringkat 10 secara nasional dalam hal jumlah pengiriman PMI. Yakni mencapai 6.987 orang. Sementara itu, berdasarkan data dari UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang menduduki urutan ketiga secara provinsi dengan pengiriman jumlah PMI sebanyak 8.839 jiwa. Dia menjelaskan, terkait dengan pengerahan PMI asal Kabupaten Malang, dalam satu hari pihaknya bisa melayani setidaknya 20 orang calon PMI. "Dalam sebulan, tidak kurang dari 400 orang kami layani untuk pengurusan keberangkatan PMI," jelasnya. Sementara itu, hingga Januari 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang mencatat ada sebanyak 17 PMI yang meninggal dunia. Rata-rata dikarenakan sakit. Dari belasan PMI yang meninggal dunia tersebut, tiga diantaranya merupakan PMI nonprosedural alias ilegal. Melihat hal itu, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pemberangkatan PMI ilegal. Menurutnya, salah satu alasan terjadinya pengiriman pekerja ilegal karena minimnya informasi yang didapatkan oleh calon PMI.

Pemkab Malang Terus Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-pekerja-migran-ilegal-humidah-diduga-hilang-di-suriah_m_.jpg" alt="Ibu Humidah, Muksito, 70, saat ditemui di rumahnya." width="100%">
<figcaption>Ibu Humidah, Muksito, 70, saat ditemui di rumahnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Humidah, 50, warga Dusun Brongkal, Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dikabarkan menjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">Pekerja Migran Indonesia </a>(PMI) lewat jalur ilegal. Tujuan keberangkatan adalah Abu Dhabi. Namun, yang bersangkutan diketahui justru berakhir di Suriah. Keberangkatan Humidah sebagai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">pekerjaan migran</a> ini rupanya tak mendapatkan restu dari keluarga dan ibu Humidah. Ibu Humidah, Muksito, 70, mengaku mengetahui rencana keberangkatan anaknya.&nbsp; Awalnya dia menyetujui, namun karena Humidah dianggap berbohong, Muksito kemudian melarang kepergian anak perempuan satu-satunya itu. Muksito sempat melarang Humidah pergi. Menurutnya akan lebih baik jika ibu tiga anak itu tetap di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">kampung halamannya.</a> "Tapi dia bohongi saya. Semua keluarga tak setuju Humidah jadi TKI. Tapi dia ngotot. Bahkan ketika berangkat dia minta antarkan orang lain ke sponsor yang memberangkatkan. Kenapa nggak minta sama keluarga," kata Muksito dalam Bahasa Jawa berlogat Madura yang kental, saat ditemui <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">JawaPos.com</a>&nbsp;di rumahnya, Rabu (30/1). Muksito mengatakan, terakhir anaknya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">memberikan kabar</a> dua bulan lalu. Saat itu Humidah transit di Malaysia, hendak kembali terbang. Namun hingga saat ini dia tak lagi mendapatkan kabar dari anaknya itu. Muksito juga tak tahu menahu bagaimana anaknya bisa sampai di Suriah.&nbsp; Hanya saja dia tahu Humidah menjadi pekerja migran di Abu Dhabi. Ini karena, beberapa waktu sebelum keberangkatan, Humidah kerap ditemui oleh pihak sponsor. Pihak sponsor ini dikenal sebagai orang yang bernama Ibrahim. Seseorang yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">cukup terpandang</a> di Pagelaran.&nbsp;"Kemarin malam ketemu saya dengan sponsor itu dan Pak Lurah (Kades Brongkal Ali Ahmad) membicarakan soal ini. Tapi saya nggak tahu kabar anak saya," katanya. Terpisah, Kasi Penempatan Kerja Disnaker Kabupaten Malang Sukardi mengatakan, pihaknya memang mendapatkan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank"> laporan secara lisan</a> dari desa. Kepala Desa Ali Hasan berniat mengkonsultasikan masalah ini.&nbsp; "Saya bilang kalau mau konsultasi harus ada laporan tertulis. Selama ini nggak ada laporan tertulis yang masuk ke kami. Jadi kami nggak bisa proses," katanya kepada&nbsp; <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">JawaPos.com.</a> Sementara itu, hingga berita ini ditulis, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya" target="_blank">JawaPos.com</a>&nbsp;belum mendapakan konfirmasi dari pihak sponsor yang dikenal bernama Ibrahim itu. Saat berusaha mencari kediaman Ibrahim di rumahnya, salah satu penghuni rumah mengatakan dia tengah pergi.&nbsp;

Jadi Pekerja Migran Ilegal, Humidah Diduga Hilang di Suriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-kepri-amankan-47-orang-calon-pekerja-ilegal_m_.jpg" alt="Para calon pekerja migran ilegal dalam ekspos di Mapolda Kepri." width="100%">
<figcaption>Para calon pekerja migran ilegal dalam ekspos di Mapolda Kepri.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kapal Patroli (KP) Baladewa &ndash; 8002 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah berhasil menggagalkan pengiriman 47 calon Pekerja Migran Indonesia yang rencananya akan dipekerjakan di Johor, Malaysia. Ke 47 calon pekerja ilegal ini, diamankan di Pulau Jemara, Kelurahan Subangmas, Kecamatan Galang, Batam, Jumat (11/1) lalu. Dalam ekspos yang dilakukan di Mapolda Kepulauan Riau (Kepri), Senin (14/1), Kabid Humas Polda Kepri, Kombes S Erlangga mengatakan, dari 47 orang calon tenaga kerja ilegal, dua diantaranya berjenis kelamin perempuan. 45 orang laki-laki kebanyakan berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Flores ini, diamankan tanpa memiliki identitas. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa, nantinya akan ada orang yang akan menyiapkan dokumen para pekerja ilegal ini sehingga bisa bekerja di Malaysia. Dalam pencegahan ini, keberangkatan puluhan orang tersebut difasilitasi oleh dua orang yang berhasil kabur ketika penyergapan dilakukan. Meskipun demikian, polisi telah mengantongi identitas kedua pelaku yang bertugas sebagai tekong dan anak buahnya dengan masing-masing berinisial P dan B. &ldquo;Kita fokus pada pengamanan seluruh calon pekerja ini. Namun juga tetap melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Saat itu dalam kondisi gelap, sehingga menyulitkan pencarian,&rdquo; kata Erlangga menjelaskan. Dari keterangan calon Pekerja yang gagal berangkat ini, diketahui bahwa, sebelum diberangkatkan mereka lebih dulu dikumpulkan di hutan untuk menghindari petugas. LIN, 25, satu dari dua perempuan yang ikut dalam rombongan mengatakan, mereka bertahan di hutan yang ada di sekitar kawasan tersebut selama dua hari. Selama menunggu di hutan tersebut, mereka tidur dan berteduh seadanya di bawah rerimbunan pohon-pohon yang ada. &ldquo;Tidur seadanya aja, dua hari di sana baru malamnya berangkat,&rdquo; kata Lin yang nampak malu-malu ketika menjawab. Selebihnya, Lin hanya menunduk dan diam tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Direktur Polairud Polda Kepri, Kombes Benyamin Sapta menjelaskan, para calon pekerja ilegal ini harus membayar Rp 2 juta untuk bisa menyeberang ke Malaysia. Mereka membayar langsung kepada tekong yang menjamin keberangkatan mereka ini. Lebih jauh, pihaknya saat ini terus melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan transnasional ini. Caranya, dengan melakukan pengawasan secara intens di lokasi yang memang menjadi daerah-daerah rawan dan daerah yang minim aktivitas masyarakat. Sementara itu, atas perbuatannya kedua pelaku yang tengah diburu akan dikenakan Pasal 81 jo Pasal 69 jo Pasal 86 huruf c jo Pasal 72 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, ke-47 calon pekerja ilegal ini diserahkan ke BP3TKI untuk proses pendataan dan pemulangan ke daerah asal mereka.

Polda Kepri Amankan 47 Orang Calon Pekerja Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pekerja migran ilegal

Berita Terkini