<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 di portal SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi ditutup. Dua instansi, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, menutup pendaftaran itu masing-masing pada 13 dan 14 September 2024.</p> <p>Selama pendaftaran yang berlangsung hampir satu bulan tersebut, tercatat jumlah pelamar seleksi CPNS 2024 mencapai 3.963.832 orang. Data itu terhitung per kemarin (17/9) pukul 08.00 WIB.</p> <p>Seusai masa pendaftaran berakhir, tahap selanjutnya adalah seleksi administrasi yang dilakukan secara beriringan dengan proses pendaftaran.</p> <p>Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama menyatakan, hasil seleksi administrasi sudah dapat dicek di masing-masing instansi. Pengumuman dirilis secara paralel mulai 14&ndash;19 September 2024 sesuai dengan jadwal Panselnas. Landasannya adalah Surat BKN Nomor: 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024.</p> <p>"Pelamar juga dapat mengecek hasil seleksi administrasi melalui portal SSCASN BKN via login dengan masing-masing akun pelamar," ujarnya.</p> <p>Vino menegaskan bahwa meski sempat perpanjangan waktu pendaftaran, itu tak memengaruhi jadwal tahapan seleksi yang disusun sebelumnya.</p> <p>Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, pelamar bisa mengikuti masa sanggah. Pada masa ini, pelamar diberi kesempatan melakukan sanggah mulai 20&ndash;22 September 2024 dan dilanjutkan dengan jawab sanggah dari instansi mulai 20&ndash;24 September 2024.</p> <p>"Perlu diketahui bahwa masa sanggah bukan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pelamar. Tapi sebaliknya, sanggah diperuntukkan jika terdapat kekeliruan terhadap hasil verifikasi-validasi instansi," jelasnya. Untuk masa sanggah itu, setiap pelamar hanya diberi satu kali kesempatan sanggah. Pengumuman pasca-masa sanggah dijadwalkan mulai 23&ndash;29 September 2024.</p> <p>Di sisi lain, Vino mengungkapkan bahwa pada seleksi CPNS tahun ini, para pelamar diberi pilihan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) 2024 atau menggunakan hasil SKD periode sebelumnya. Hal itu sebagaimana ketentuan dari Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai SKD TA 2023 dalam Pengadaan PNS TA 2024.</p> <p>Namun, tidak semua bisa menggunakan nilai SKD periode sebelumnya. Terdapat beberapa kriteria pelamar yang dapat memilih menggunakan nilai SKD periode sebelumnya. Yakni, melamar dengan NIK yang sama, melamar pada jenjang pendidikan yang sama saat seleksi CPNS 2023, dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi CPNS tahun ini, nilai SKD memenuhi ambang batas/passing grade sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar tahun ini, dan dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi CPNS 2024.</p> <p>Pelamar akan diberi kesempatan konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS 2023 untuk dipakai seleksi tahun ini. Yakni, mulai 18&ndash;28 September 2024 melalui portal SSCASN BKN. <strong>(mia/c6/bay)</strong></p>

Proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 di portal SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi ditutup.

Pelamar CPNS 2024 Capai 3,9 Juta, Peserta Boleh Gunakan Nilai SKD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/Screenshot_20240905_214219_Instagram-4134079194.jpg" alt="Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal persoalan e-meterai Perum Peruri.</p> <p>Problem itu dikeluhkan para pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 beberapa hari belakangan.</p> <p>Anas menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dalam mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pelamar CPNS 2024 yang dirugikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran seleksi CPNS 2024.</p> <p>&ldquo;Kami terus berkoordinasi dengan masalah yang terjadi di lapangan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peruri. Salah satu opsi yang pemerintah ambil adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran Seleksi CASN hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB,&rdquo; ujar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/9).</p> <p>Untuk diketahui, masa pendaftaran seleksi CPNS melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) seharusnya berakhir pada hari ini, Jumat (6/8) pukul 23.59 WIB.</p> <p>Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik, sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS.</p> <p>Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, Anas meminta kepada seluruh pelamar untuk dapat menyiapkan berkas pendaftaran dengan lebih seksama dan detail agar tidak terjadi kesalahan.</p> <p>"Selain itu, perpanjangan ini juga untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Pelamar seleksi CPNS juga diminta agar dapat memanfaatkan kesempatan perpanjangan waktu pendaftaran dengan maksimal," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, pada Kamis (5/9) kemarin mulai pukul 20.00 WIB, pemerintah melalui BKN menetapkan bahwa dokumen persyaratan CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel.</p>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal persoalan e-meterai Perum Peruri.

Menteri PANRB Buka Suara Soal Potensi Pelamar CPNS 2024 Dirugikan Problem e-Meterai, Singgung Perpanjangan Masa Pendaftaran  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/Screenshot_20240905_214219_Instagram-4134079194.jpg" alt="Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman BKN yang memperbolehkan Pelamar CPNS 2024 menggunakan meterai tempel. (Instagram @bkngoidofficial)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan para pelamar CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel mulai hari ini, Kamis (5/9), pukul 20.00 WIB.</p> <p>Kebijakan baru ini tertuang dalam Surat Kepala BKN nomor 5915/B-SI.02.03/SD/E/2024.</p> <p>Sebelumnya, pelamar CPNS 2024 hanya diperbolehkan menggunakan e-meterai atau meterai elektronik saja untuk melengkapi pada dokumen persyaratan CPNS 2024.</p> <p>Dengan adanya kebijakan ini, para pelamar CPNS 2024 bisa memilih akan menggunakan meterai tempet atau e-meterai dalam dokumen persyaratannya.</p> <p>"Mulai hari ini pukul 20.00 WIB pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan meterai tempel atau e-meterai," bunyi pengumuman resmi BKN di akun Instagram, @bkngoidofficial, Kamis (5/9).</p> <p>Untuk diketahui, kebijakan ini ditetapkan BKN usai situs resmi e-meterai milik BUMN Perum Peruri dikeluhkan error oleh pelamar CPNS 2024 jelang penutupan pendaftaran. Dampaknya, pendaftaran CPNS 2024 akhirnya diperpanjang dan akan ditutup pada 10 September mendatang.</p> <p>Lebih lanjut, dalam pengumumannya BKN juga mengingatkan agar pelamar berhati-hati dalam menggunakan meterai, baik tempel maupun e-meterai.</p> <p>Penggunaan meterai palsu atau meterai yang sudah digunakan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi dan tidak lolos seleksi administrasi.</p> <p>"Bagi pelamar yang menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah digunakan, maka dapat mengakibatkan TMS dalam seleksi administrasi," tegas BKN.</p> <p>Sebelumnya, Perum Peruri menjadi <em>trending topic</em> di kanal media sosial X sejak Rabu (4/9) hingga hari ini Kamis (5/9). Hal ini berkaitan dengan situs&nbsp;<a href="http://meterai-elektronik.com/">meterai-elektronik.com</a>&nbsp;milik Peruri yang tak bisa diakses.</p> <p>Keluhan ini banyak disampaikan para netizen dan juga pelamar CPNS 2024. Pasalnya, pada rekrutmen tahun ini e-meterai yang dikeluarkan Peruri itu menjadi syarat wajib bagi pelamar untuk disematkan pada sejumlah dokumen pendaftaran CPNS 2024.</p> <p class="class-paragraph">Mereka mengeluh lantaran sulit untuk mengakses e-meterai yang sudah berhasil dibeli hingga tidak bisa melakukan pembubuhan di dokumen persyaratan.</p> <p>Selain itu, banyak pelamar yang belum mendapatkan e-meterai padahal saldo e-wallet atau mbankingnya sudah kepotong.</p> <p>Dari banyak keluhan yang terhitung sudah dua hari berlangsung, hingga malam ini situs&nbsp;<a href="http://meterai-elektronik.com/">meterai-elektronik.com</a>&nbsp;belum sepenuhnya pulih. Hingga akhirnya BKN memutuskan untuk memperbolehkan pelamar CPNS menggunakan meterai tempel.</p>

BKN secara resmi mengumumkan para pelamar CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel mulai hari ini, Kamis (5/9), pukul 20.00 WIB.

Imbas e-Meterai Peruri Sulit Diakses, Akhirnya BKN Bolehkan Pelamar CPNS 2024 Gunakan Meterai Tempel

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga 23 Agustus 2024 mencapai 37.761 orang. Jumlah itu merupakan mereka yang telah berhasil menyelesaikan pendaftarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, masih ada sebanyak 5.797 pelamar CPNS 2024 yang telah memenuhi syarat dari instansi atau verif MS. Sedangkan sebanyak 2.497 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat instansi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Statistik pelamar CPNS 2024 data BKN 23 Agustus 2024 per 14.00 WIB. Data saat ini 37.761 telah submit," tulis BKN dalam unggahan di akun Instagram resminya, @bkngoidofficial, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari jumlah tersebut, BKN merinci sebanyak 6 kementerian/lembaga yang memperoleh minat tinggi dari pelamar. Meliputi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Di sisi lain, Kementerian/Lembaga yang sepi peminat terdiri dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Kemenko PMK, Setjen Komisi Yudisial, Setjen Wantannas, Setjen MPR, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pendaftaran CPNS 2024 ini masih akan terus dibuka hingga 6 September pukul 23.59 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun bagi masyarakat yang berminat dapat membuat akun dan mendaftarkan diri secara daring melalui situs resmi SSCASN milik BKN, yakni&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1724507164128000&amp;usg=AOvVaw3bIVRKfXKtAhG86fPzVmdC">https://sscasn.bkn.go.id/</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015009959/kementerian-perdagangan-buka-formasi-cpns-2024-gaji-per-bulan-bisa-tembus-rp-83-juta">Kementerian Perdagangan Buka Formasi CPNS 2024, Gaji Per Bulan Bisa Tembus Rp 8,3 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap berikut ini daftar Kementerian dan Lembaga dengan pendaftar tertinggi hingga 23 Agustus 2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kemenkumham: 7.080 submit dari total 9.070 formasi</div> <div dir="auto">2. Kemenkominfo: 1.232 submit dari total 4.215 formasi</div> <div dir="auto">3. Kemenkeu: 825 submit dari total 1.230 formasi</div> <div dir="auto">4. Kemenhub: 560 submit dari total 1.391 formasi</div> <div dir="auto">5. Kementan: 471 submit dari total 1.212 formasi</div> <div dir="auto">6. Otorita IKN: 447 submit dari total 600 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daftar Kementerian/Lembaga sepi peminat pendaftar CPNS 2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. BPIP: 1 submit dari total 53 formasi</div> <div dir="auto">2. Kemenko PMK: 1 submit dari total 65 formasi</div> <div dir="auto">3. Setjen Komisi Yudisial: 1 submit dari total 145 formasi</div> <div dir="auto">4. Setjen Wantannas: 1 submit dari 64 formasi</div> <div dir="auto">5. Setjen MPR: 2 submit dari 25 formasi</div> <div dir="auto">6. BNN: 2 submit dari 32 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Statistik pelamar CPNS 2024 data BKN 23 Agustus 2024 per 14.00 WIB. Data saat ini 37.761 telah submit," tulis BKN dalam unggahan

Pendaftar CPNS 2024 Tembus 37.767 Orang, Ini Daftar Kementerian yang Paling Banyak Diserbu dan Sepi Peminat

Pelamar CPNS 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pelamar CPNS 2024

Berita Terkini

Pelamar CPNS 2024 Capai 3,9 Juta, Peserta Boleh Gunakan Nilai SKD 2023

Menteri PANRB Buka Suara Soal Potensi Pelamar CPNS 2024 Dirugikan Problem e-Meterai, Singgung Perpanjangan Masa Pendaftaran

Imbas e-Meterai Peruri Sulit Diakses, Akhirnya BKN Bolehkan Pelamar CPNS 2024 Gunakan Meterai Tempel

Pendaftar CPNS 2024 Tembus 37.767 Orang, Ini Daftar Kementerian yang Paling Banyak Diserbu dan Sepi Peminat

Download Aplikasi JawaPos.com