<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659686309354.jpg" alt="Ilustrasi PTM di SD. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTM di SD. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya memberi lampu hijau untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM). Izin pembatalan PTM itu diberikan sesuai dengan perintah Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nadiem Makarim.  Mendikbudristek mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 7/2022. SE itu berisi tentang Diskresi Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SE itu, Nadiem Makariem meminta sekolah untuk membatalkan pembelajaran tatap muka (PTM) bila ada kasus Covid-19 di salah satu kelas.  Di Kota Surabaya, sosialisasi SE telah dilakukan. Plt Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Ridwan Mubarun menjelaskan, terdapat dua poin utama dalam SE tersebut.  Yakni pemberhentian sementara PTM pada rombel (rombongan belajar atau kelas) yang terdapat kasus Covid-19 dengan klaster penularan Covid-19. Hal itu bisa dilakukan bila ada lebih dari 1 orang yang dinyatakan positif Covid-19.  ”Dengan demikian, angka positivity rate di kelas tersebut di atas 5 persen. Dengan kondisi itu, kelas tersebut dilarang PTM selama 7 hari,” kata Ridwan.  Selain itu, penghentian sementara PTM pada peserta didik bila bukan merupakan klaster penularan Covid-19. Artinya, hanya ada 1 siswa yang dinyatakan positif Covid-19. Sehingga angka positivity rate di bawah 5 persen dari warga satuan pendidikan. ”Kelas itu pun dilarang PTM selama 5 hari,” ucap Ridwan.  Bila hal itu terjadi, Pemkot Surabaya dipastikan langsung melaksanakan testing dan tracing di sekolah tersebut. Sehingga virus tak lagi menyebar.  ”Ini jadi pedoman saat ada penemuan kasus Covid-19 di satuan pendidikan,” ujar Ridwan.  Saat ini, sosialisasi tengah dijalankan Pemkot Surabaya ke berbagai sekolah. ”Sudah jalan dan diterapkan,” terang Ridwan.

Pemkot Surabaya Buka Opsi Hentikan PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220328-WA0006.png" alt="PTM 100 persen hari pertama di SMPN 4 Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PTM 100 persen hari pertama di SMPN 4 Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembelajaran tatap muka (PTM) di masing-masing kelas di Kota Surabaya akan dihentikan bila ada siswa yang dinyatakan positif Covid-19. Aturan tersebut berdasar Surat Edaran (SE) Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nomor 7/2022.  Kota Surabaya juga menerapkan SE tersebut. Plt Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Ridwan Mubarun menjelaskan, dalam SE tersebut PTM pada rombel (rombongan belajar atau kelas) yang terdapat kasus Covid-19 dengan klaster penularan Covid-19 akan dihentikan sementara. Artinya ada lebih dari 1 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Dengan demikian, angka positivity rate di kelas tersebut di atas 5 persen.  ”Dengan kondisi itu, kelas tersebut dilarang PTM selama 7 hari,” kata Ridwan.  Selain itu, dilakukan penghentian sementara PTM pada peserta didik bila bukan merupakan klaster penularan Covid-19. Artinya, hanya ada 1 siswa yang dinyatakan positif Covid-19. Sehingga angka positivity rate di bawah 5 persen dari warga satuan pendidikan.  ”Kelas itu pun dilarang PTM selama 5 hari,” terang Ridwan.  Bila hal itu terjadi, Pemkot Surabaya dipastikan langsung melaksanakan testing dan tracing di sekolah tersebut. Sehingga virus tak lagi menyebar.  ”Ini jadi pedoman saat ada temuan kasus Covid-19 di satuan pendidikan,” ujar Ridwan.  Saat ini, sosialisasi tengah dilakukan Pemkot Surabaya ke berbagai sekolah. ”Sudah jalan dan diterapkan,” ucap Ridwan.  Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menjelaskan, jika ada yang terpapar Covid-19, yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktivitas PTM di satuan pendidikan. Selain itu, waktu penghentian PTM juga tidak terlalu lama seperti dulu yang mencapai dua pekan.  ”Sekarang jika ditemukan ada peserta didik yang terkonfirmasi Covid-19, penghentian PTM hanya lima hari,” terang Khusnul.  Namun dengan catatan, apabila yang bersangkutan bukan merupakan klater penularan Covid-19 di satuan pendidikan, dan/atau hasil surveilans epidemologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi covid-19 di bawah 5 persen.  ”Selain sosialisasi SE tersebut, kami juga mendorong gugus tugas melakukan pengawasan di lapangan terkait kepatuhan akan protokol kesehatan (prokes). Kita jangan abai, apalagi sekarang ada varian baru,” tutur Khusnul.

Aturan Baru PTM di Surabaya, Kelas Wajib Libur Bila Ada Siswa Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220729-WA0126.jpg" alt="SDN 28 Dangin Puri Kota Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>SDN 28 Dangin Puri Kota Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 28 Dangin Puri. PTM dihentikan sementara selama 14 hari karena adanya kasus positif Covid-19.  ”Iya benar, kepala sekolahnya lapor langsung bahwa ada siswanya positif Covid-19. Nah sesuai dengan aturan kalau ada kasus, PTM dihentikan 14 hari begitu,” kata Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Kota Denpasar I Nyoman Suryawan seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (29/7).  Suryawan mengatakan, proses PTM di SDN 28 Dangin Puri diubah menjadi kembali daring terhadap 405 siswa hingga 7 Agustus. Perubahan sistem belajar secara penuh menjadi daring juga dipilih lantaran siswa yang terdeteksi Covid-19 berjumlah dua orang dari kelas yang berbeda.  ”Sebenarnya tergantung siswa di jenjang kelasnya yang kita ubah sistemnya, sedangkan ini dia kontak karena memang yang SDN 28 itu beda kelas,” kata Suryawan.  Sementara itu, pihak sekolah menuturkan SDN 28 Dangin Puri akhirnya melakukan penghentian PTM lantaran dua siswa yang merupakan adik kakak terkonfirmasi positif Covid-19. ”Ada dua siswa kami yang terkena Covid-19 dari hasil tes cepat antigen pada 25 Juli. Kemudian pada 26 Juli di rumah sakit dan 27 sudah keluar rumah sakit dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri,” kata Kepala SDN 28 Dangin Puri Ni Putu Wiwik Kusuma Dewi.  Wiwik mengatakan, satu siswa yang positif tersebut tak memiliki gejala sakit, namun lainnya memang sedang sakit tetapi memaksa untuk tetap sekolah. ”Jadi dijemput jam 11 siang dan dibawa ke rumah sakit untuk tes Covid-19 oleh orang tuanya. Kami dapat kabar kedua anak ini positif terinfeksi Covid-19 sekitar jam 12 siang dan langsung berkabar ke Disdikpora Kota Denpasar,” ujar Wiwik.

Disdikpora Denpasar Hentikan PTM di Satu SD karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Anak-SD-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Sejumlah siswa mengikuti halal bihalal usai libur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah setelah masa libur" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa mengikuti halal bihalal usai libur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah setelah masa libur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Muhammad Hasbi mengatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) secara langsung antara guru dengan murid merupakan strategi yang paling efektif dalam memulihkan pendidikan. Cara ini dianggap lebih ampuh dibanding dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).  Untuk itu pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait dengan Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dalam penyesuaian SKB ini, pemerintah mendorong sekolah untuk mengoptimalkan PTM 100 persen.  Untuk memperkuat kepercayaan diri warga sekolah dalam melaksanakan PTM 100 persen, di samping menerapkan protokol kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang memadai, pemberian vaksinasi pada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) harus terus dilakukan hingga di atas 80 persen. Termasuk masyarakat lanjut usia (lansia) di lingkungan sekolahnya.  "Jangan lupa murid kita juga harus divaksin sehingga kita bisa menjaga mitigasi risiko terjadinya penularan baik di sekolah maupun di keluarga murid masing-masing,” ujar Hasbi kepada wartawan, Sabtu (16/7).  Hasbi mengatakan, hal penting yang harus dilakukan sekolah dalam menyelenggarakan PTM 100 persen adalah terus menerus menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada peserta didik.  “Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang saat ini tengah dilakukan satuan pendidikan merupakan waktu yang baik untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan, sehingga peserta didik baru yang masuk sekolah sudah mengenal dan bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik,” jelasnya.  Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting dalam kesiapan PTM 100 persen, kata Hasbi adalah kolaborasi antara satuan pendidikan dengan keluarga. “Mari kita perkuat lagi kolaborasi antara orang tua dengan satuan pendidikan sehingga kita bisa melanjutkan kesinambungan stimulasi anak kita, pendidikan anak kita, dari rumah ke sekolah dan juga dari sekolah ke rumah,” pungkas Hasbi.

Pulihkan Pendidikan, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dioptimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menetapkan pada tahun ajaran baru 2022/2023 pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah di daerah tersebut secara normal.  Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi, tahun ajaran baru 2022/2023 di daerah itu untuk tingkat TK, SD, dan SMP, dimulai pada 18 Juli. Dengan terus meningkatnya capaian vaksinasi Covid-19 di kalangan pelajar, PTM penuh bisa dilaksanakan semua sekolah.  ”Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap harus wajib pakai masker, demikian juga jangan sampai berkerumun,” ujar Nuryadi seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, pertimbangan PTM normal itu salah satunya berdasar data vaksinasi Covid-19 dari Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel. Vaksinasi Covid-19 usia 6–11 tahun mencapai 96,14 persen.  ”Tapi ini suntik dosis pertama yang 96,14 persen,” terang Nuryadi.  Menurut dia, untuk vaksinasi dosis kedua di kalangan pelajar 6–11 tahun tersebut mencapai 76,98 persen. ”Ini data yang kita dapat pada saat ikut rapat zoom meeting dengan BIN Kalsel terkait Covid-19,” tutur Nuryadi.  Capaian vaksinasi tingkat pelajar terus, lanjut dia, diupayakan naik hingga 100 persen. "Saat tahun ajaran baru nanti akan kita kejar lagi sasarannya. Gerai vaksinasi juga akan kita buka di sekolah-sekolah,” papar Nuryadi.  Nuryadi menambahkan, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah level 1 di Kota Banjarmasin. Hal tersebut juga termasuk jadi acuan untuk PTM normal.  Jika PTM terbatas ditetapkan hanya maksimal empat jam waktu pembelajaran, saat PTM normal sejak masuk kelas pukul 07.30 wita, untuk tingkat SD pulang pukul 13.30 wita, sedangkan SMP pulang pukul 14.30 wita.

Dispendik Banjarmasin Tetapkan Tahun Ajaran Baru PTM Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BOOSTER.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong warga sekolah dan warga yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau dosis penguat.  "Kami mendorong pendidik dan tenaga kependidikan serta warga sekolah lainnya untuk melakukan vaksinasi hingga dosis penguat. Begitu juga warga lansia di sekitar sekolah. Ini dilakukan untuk mitigasi risiko penularan Covid-19 di sekolah," kata Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Mohammad Hasbi dalam telekonferensi yang diikuti dari Jakarta, Kamis.  Ia mengemukakan, jika vaksinasi penguat sudah mencakup 80 persen warga maka risiko penularan Covid-19 selama pembelajaran tatap muka 100 persen bisa diminimalkan.  "Membawa anak-anak kembali ke sekolah merupakan strategi yang efektif dibandingkan strategi pembelajaran lainnya," kata Hasbi.  Kemendikbudristek bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan telah menerbitkan panduan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.  "Panduan yang terbaru mengatur pembelajaran tatap muka 100 persen," kata Hasbi.  Ia mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka 100 persen bisa dilaksanakan di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level satu hingga empat dengan cakupan vaksinasi dosis penguat 80 persen.  Selain menerbitkan panduan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi, Kemendikbudristek memperkenalkan Kurikulum Merdeka untuk mengatasi learning loss akibat pandemi Covid-19. Learning loss adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan akademik atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu.

Kemendikbudristek Dorong Warga Sekolah Jalani Vaksinasi Penguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220706_191301.jpg" alt="Personel BPBD Kota Makassar bersiap menyemprotkan cairan desinfektan di SMPN 4 Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7). BPBD Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Personel BPBD Kota Makassar bersiap menyemprotkan cairan desinfektan di SMPN 4 Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7). BPBD Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyemprotan desinfektan Covid-19 di 15 sekolah jenjang SD dan 10 jenjang SMP. Itu dilakukan jelang pertemuan tatap muka atau PTM yang dimulai pekan depan.  ”Penyemprotan desinfektan ini sebagai tindak lanjut dari upaya pencegahan Covid-19 menjelang pelaksanaan tahun ajaran baru,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muhammad Ilham Idris seperti dilansir dari Antara di SMPN 4 Makassar, Rabu (6/7).  Upaya disinfeksi tersebut dilaksanakan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Makassar dengan menyisir seluruh halaman sekolah, ruang guru, ruang kelas, dan area publik lainnya. Sejauh ini, ada 25 sekolah menjadi target penyemprotan.  ”Kita akan selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah agar tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan untuk proses PTM,” ujar Muhammad Ilham Idris.  ​​​​Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, berdasar surat edaran Wali Kota Makassar tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Kota Makassar kini berstatus PPKM level 1.  ”Akhir-akhir ini, kita melihat ada peningkatan kasus Covid-19 karena penyebaran kasus Omicron varian baru jenis BA.4 dan BA.5. Khusus Jawa dan Bali statusnya dinaikkan ke PPKM level 2. Disinfeksi ini sebagai langkah pencegahan,” papar Achmad Hendra Hakamuddin.  Menurut dia, dengan melihat status PPKM tersebut, diperlukan perhatian serius seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat umum agar tetap mematuhi protokol kesehatan. ”Masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus ini. Kita harus tetap waspada, tetap patuh prokes utamanya memakai masker saat berkegiatan,” ucap Achmad Hendra Hakamuddin.  Untuk itu, Hendra berharap, pemberlakuan PPKM level 1 di Kota Makassar, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama bahu membahu dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.  Berdasarkan surat edaran Walikota Makassar Nomor 443.01/281/S.Edar/Kesbangpol/VII/2022 terkait PPKM di Kota Makassar berlaku efektif mulai 5 Juli sampai 1 Agustus.

BPBD Makassar Disinfeksi 25 Sekolah Jelang PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Anak-SD-Salman-Toyibi-8.jpg" alt="Sejumlah siswa mendengarkan arahan guru saat halal bihalal usai ibur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa mendengarkan arahan guru saat halal bihalal usai ibur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan kasus Covid-19 tak membuat pemerintah mengubah kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). PTM di sekolah tetap berjalan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.  Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti menyatakan, kondisi pandemi Covid-19 masih terkendali. Karena itu, PTM di sekolah masih berjalan seperti biasa. ’’Dengan adanya varian baru, memang ada kenaikan kasus. Tapi, untuk sekolah, kondisinya masih terkendali,” ujarnya.  Meski begitu, Suharti meminta satuan pendidikan tetap waspada. Prokes mesti dijalankan sesuai aturan. Selain itu, surveillance kasus dan kepatuhan perilaku harus benar-benar diperhatikan. ’’Dibutuhkan komitmen dari anak didik, guru, tenaga pendidik, dan warga sekolah untuk tetap mengenakan masker selama pembelajaran di ruang tertutup,” tegasnya.  Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri menambahkan, dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, tiap satuan pendidikan harus mengacu pada SKB 4 Menteri. Terbaru yaitu SKB Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Itu merupakan SKB 4 Menteri keenam yang telah disesuaikan dengan berbagai periode dan situasi pandemi.  Jumeri menjelaskan, SKB itu mengatur sistem pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Ada pula aturan tentang kategorisasi daerah sesuai kondisi pandemi di wilayah setempat. Saat ini 94 persen sekolah sudah menyelenggarakan PTM penuh. ’’Kami menerapkan dua platform atau bisa juga campuran. Kemudian, ada kategorisasi daerah boleh PTM 50 persen dan sebagainya,” paparnya. Orang tua boleh memilih apakah anaknya akan mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah. Jika ingin PJJ, mereka harus menyertakan surat dari dokter.  Pemerintah melakukan berbagai upaya dan mendorong kerja bersama dalam melakukan pemulihan pembelajaran di masa pandemi. Pemerintah juga terus memperbarui dan melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan pemulihan layanan pendidikan. Misalnya, memberikan pilihan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum pembelajaran yang paling tepat. Lalu, memberi kelonggaran atas penggunaan dana BOS. Alokasi dana itu bisa dialihkan untuk kebutuhan prioritas selama masa pandemi Covid-19.

Kasus Covid-19 Naik PTM Tetap Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PTM-Surabaya-4.jpg" alt="TAAT PROKES: Siswa sedang mendengarkan penjelasan guru saat pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Surabaya. Dinkes Kota Surabaya melakukan uji usap secara berkala untuk mendeteksi potensi persebaran Covid-19 pada siswa dan guru. Sedangkan dispendik meminta s" width="100%">
<figcaption>TAAT PROKES: Siswa sedang mendengarkan penjelasan guru saat pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Surabaya. Dinkes Kota Surabaya melakukan uji usap secara berkala untuk mendeteksi potensi persebaran Covid-19 pada siswa dan guru. Sedangkan dispendik meminta s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan sejumlah langkah guna mendorong kerja bersama dalam melakukan pemulihan pembelajar pada masa pandemi Covid-19. Mempertimbangkan pergerakan kasus Covid-19 yang mulai terkendali, pemerintah terus memperbarui dan melakukan penyesuaian kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pemulihan layanan pendidikan.  “Kemendikburistek memiliki berbagai pilihan dalam upaya pemulihan pembelajaran yakni dengan mendorong partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang aman dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan SKB 4 menteri yang sudah diterbitkan,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Paudikdasdikmen), Kemendikbudristek, Jumeri, Kamis (16/6).  Jumeri mengatakan, Kemendikbudristek memberi pilihan kepada satuan pendidikan untuk dapat memilih kurikulum pembelajaran yang paling tepat, serta memberi kelonggaran atas penggunaan dana BOS, dan alokasi dana tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas selama masa pandemi Covid-19.  Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Purwaningsih mengatakan, terdapat strategi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pemulihan pendidikan pascapandemi.  “Bersama kementerian terkait secara intensif kita harus terus melakukan pembinaan umum dan teknis sesuai kewenangan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pemulihan pendidikan di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan SKB 4 Menteri,” ucap Sri.  Sri juga mendorong para kepala daerah untuk bersinergi dan mendukung kementerian dalam melaksanakan pembelajaran dan pendidikan yang aman di masa pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara terutama bagi anak usia PAUD di daerah pelosok.  "Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengoptimalan fungsi Tim Pembina UKS/M di daerah khususnya di provinsi dan kab/kota yaitu penguatan dari segi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan identifikasi aktivitas yang diperlukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan UKS/M," kata Sri.  "Kemudian dipetakan dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 atau Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” pungkasnya.

Kemendikbudristek Fokus Pulihkan Pendidikan Akibat Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/DC7952EF-4556-4A3D-BBD3-34F61661D63C.jpeg" alt="Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Kemendikbudristek Belum Rumuskan Aturan Khusus di Sekolah  JawaPos.com – Adanya penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak di bawah 16 tahun masih menjadi kekhawatiran. Penyelidikan untuk menemukan biang dari penyakit itu masih dilakukan. Salah satu tujuannya adalah mengetahui penyakit hepatitis akut menular lewat media apa.  Namun, meski masih abu-abu, pemerintah percaya diri untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Belum ada aturan khusus yang dibuat terkait dengan penyakit hepatitis akut misterius tersebut.  Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto menyatakan bahwa pihaknya masih mengacu pada SKB (surat keputusan bersama) empat menteri terbaru untuk penyelenggaraan PTM.  Menurut dia, dalam SKB tersebut secara jelas diatur protokol kesehatan (prokes) hingga pelaksanaan PTM yang masih berkaitan dengan kondisi PPKM. Prokes pencegahan hepatitis akut selaras dengan prokes untuk PTM dalam SKB tersebut.  ”Secara spesifik belum mengatur soal hepatitis akut ini,” ujarnya dalam diskusi FMB9 kemarin (23/5).  Kendati demikian, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam upaya pencegahan dan penanganan bila ada penemuan kasus. Kemendikbudristek juga sudah meminta dinas pendidikan meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama secara solid dengan orang tua dan fasilitas kesehatan terdekat terkait penyakit tersebut.  Edukasi di sekolah-sekolah tentang upaya pencegahan penyakit misterius itu juga terus dilakukan. Termasuk pembinaan terhadap para penjual jajanan di sekolah untuk bisa menjamin pola hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah.  ”Kami juga memastikan sekolah melapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat kalau memang ada kasus yang dicurigai,” katanya.  Pantauan terhadap anak-anak di sekolah selama PTM pada masa pandemi Covid-19 terus berlangsung. Tak terkecuali dalam kasus kemunculan penyakit hepatitis akut misterius ini. ”(Sejauh ini, Red) laporan aman,” tegasnya.  Dengan kondisi saat ini, Anang meminta semua pihak tetap tenang dan bergotong royong untuk memenuhi hak anak mendapat pendidikan. Mengingat, anak-anak sudah lama tak mengikuti PTM di sekolah.  Dalam kesempatan yang sama, Dirut RSCM Lies Dina Liastuti memahami mendesaknya anak untuk kembali ke sekolah dalam upaya mengejar pembelajaran selama pandemi Covid-19. Namun, dia mewanti-wanti agar kehati-hatian tetap dikedepankan dalam mengantisipasi penyakit hepatitis akut ini. ”Hati-hati, tidak boleh panik. Tapi, benar-benar hati-hati sekali karena sangat cepat sekali (keparahan penyakitnya),” tuturnya.  Hal ini becermin pada salah satu kasus terduga hepatitis akut yang ditangani RSCM sebelumnya. Lies mengakui, kerusakan pada hati akibat hepatitis akut ini berat sekali dan keparahannya sangat cepat.  Dari hasil laboratorium pasien anak tersebut, SGOT dan SGPT mencapai ribuan. Padahal, normalnya hanya berkisar 35 mikro per liter. Hingga akhirnya, dalam waktu 24 jam setelah dibawa ke RSCM, sang pasien meninggal.  Karena itu, semua pihak diminta sangat berhati-hati dengan melakukan langkah pencegahan dan mengetahui gejala-gejala yang harus diwaspadai. Untuk gejala, misalnya, anak mengalami lemas, tak nafsu makan, sakit perut, dan diare.  Ketika kondisi itu terjadi, anak harus cepat diperiksakan ke dokter dan disarankan untuk menjalani cek darah. ”Lalu, yang harus diperhatikan orang tua dan guru adalah pola makan anak, cara makannya, dan harus cuci tangan,” tuturnya.  Pastikan anak tak berbagi alat makan dan makanan yang memungkinkan perpindahan saliva. Kemudian, makanan harus dimasak dengan benar.  Kemarin, di Komisi IX DPR, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebutkan, ada lima hipotesis anak terserang penyakit hepatitis akut. Pertama adalah terinfeksi adenovirus. Virus itu biasanya menular lewat saluran pernapasan. ”Saat pemeriksaan, kira-kira 70 persen mengandung adenovirus,” ungkapnya.  Penyebab kedua adalah sindrom SARS-CoV-2 yang sebelumnya tak terdeteksi. SARS-CoV-2 merupakan virus Covid-19. Penyebab ketiga, obat, racun, atau paparan lingkungan. ”Kita tahu ada fenomena one health yang racun atau obat dari hewan ini dapat menular ke manusia,” jelasnya.  Penyebab selanjutnya diduga berasal dari patogen baru yang jenisnya belum diketahui. Kelima adalah kemungkinan varian anyar Covid-19. Lima penyebab ini masih terus diteliti secara global. ”Yang masih terus berjalan adalah investigasi dari jaringan hati yang sudah dibiopsi dan transplatasi,” ujarnya.  Sejauh ini Kemenkes menyosialisasikan pedoman pemeriksaan kasus di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Alur ini disusun kolegium ahli liver Indonesia. ”Untuk deteksi, penyelidikan epidemiologi terus dilakukan,” kata Dante.  Dia menjelaskan, salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah whole genome sequencing untuk melihat pola genetik dari setiap pasien. Pengumpulan kasus pun dilakukan secara real time.  Dalam kesempatan yang sama, Dante memaparkan kondisi Covid-19 di Indonesia. Dia menyatakan bahwa kondisi di Indonesia sekarang adalah pandemi terkendali. Beberapa hari pascalibur Lebaran, ternyata lonjakan kasus tak signifikan. ”Kami terus melakukan evaluasi terkait dengan vaksinasi,” ujarnya.  Ada 410 juta dosis vaksin yang sudah disuntikkan untuk dosis pertama hingga ketiga. Capaian vaksinasi kedua masih menyentuh 61 persen. ”Pada Juni, vaksinasi lengkap 70 persen sesuai dengan saran WHO,” tandasnya.

Kasus Hepatitis Akut Masih Misterius, PTM Jalan Terus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pembelajaran Tatap Muka

Berita Terkini