<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Tiang-Monorel-Mangkrak-di-Jakarta-Akan-Dibongkar-4JPG-3920245835.jpg" alt="Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dinas Bina Marga DKI Jakarta bakal melakukan pembongkaran tiang monorel yang&nbsp;mangkrak di Jakarta Selatan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. &ldquo;Jadi Pak Gubernur&nbsp;menyampaikan bahwa waktu kemarin menyampaikan minggu ketiga mau dibongkar. Jadi rencana minggu depan kita akan mulai,&rdquo; ungkap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta,&nbsp;Heru Suwondo&nbsp;di Balai Kota, Rabu. Heru mengatakan, rencana pembongkaran tiang tersebut memang dipercepat dari rencana awal. Sesuai arahan Gubernur Jakarta, pembongkaran tiang monorel akan mulai dilakukan pada Rabu pekan depan. &ldquo;Insya Allah hari Rabu, kalau nggak berubah. Kalau kita sudah siap saja. Jadi karena permintaan Pak Gub untuk dibongkar hari Rabu, ya kita jalankan hari Rabu," katanya. Menurut Heru, seluruh aturan pembongkaran juga telah dipenuhi sehingga pihaknya sudah siap untuk melakukan pekerjaan tersebut.&nbsp; Dia menegaskan semua aturan sudah dipenuhi. "Jadi kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan tata Jalan Rasuna Said," katanya. Jumlahnya sekitar 98 tiang monorel yang&nbsp;mangkrak&nbsp;dan akan dibongkar oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Namun, Heru tak merinci lama pekerjaan pembongkaran tersebut. &ldquo;Ya berjalan saja. Kan sekalian menata. Kita bongkar, kita tata jalannya dan trotoarnya. Jadi nanti sudah tidak ada lagi pemisahnya,&rdquo; kata Heru. Kendati demikian, pekerjaan itu disebut tak akan mengganggu lalu lintas, khususnya di Jalan Rasuna Said. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan dilakukan pada malam hari. Hal tersebut bertujuan agar pembongkaran tiang monorel tak mengganggu arus lalu lintas.&nbsp;Pihaknya&nbsp;juga akan melakukan pengalihan arus lalu lintas saat pembongkaran dilakukan. Syafrin menjelaskan, nantinya para pengguna jalan akan dialihkan ke jalur cepat saat pengerjaan pembongkaran tiang monorel dilakukan. (*)

Dinas Bina Marga DKI Jakarta bakal melakukan pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jakarta Selatan pekan depan

Bina Marga Bongkar Tiang Monorel Mangkrak Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Tiang-Monorel-Mangkrak-di-Jakarta-Akan-Dibongkar-5JPG-891992935.jpg" alt="Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemprov DKI Jakarta memastikan pembongkaran tiang monorel di kawasan Rasuna Said segera dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan memberikan batas waktu kepada PT Adhi Karya untuk menuntaskan pembongkaran. &ldquo;Dalam waktu paling lama awal minggu depan, saya akan mengirim surat resmi kepada Adhi Karya. Kami akan memberi waktu satu bulan untuk melakukan pembongkaran,&rdquo; ujar Pramono. Surat tersebut, lanjutnya, juga menindaklanjuti rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Jika dalam satu bulan PT Adhi Karya tidak melaksanakan pembongkaran, Pemprov DKI akan mengambil alih pekerjaan tersebut. &ldquo;Kalau dalam satu bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar,&rdquo; terangnya. Setelah pembongkaran itu dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan pelebaran jalan dan membangun pedestrian baru. Untuk pembongkaran itu, politisi PDI Perjuangan menyebutkan, dananya akan disiapkan melalui APBD DKI, bukan melalui skema pembiayaan kreatif. Namun, dia enggan merincikan jumlah dana tersebut. &ldquo;Dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan, Rasuna Said akan menjadi lebih baik. Pokoknya, anggarannya ada,&rdquo; terangnya. Memang, saat ini, Rasuna Said merupakan salah satu yang jalanannya cukup macet. Dengan pembongkaran itu, maka jalan dan pedestrian yang ada di sana semakin baik. Berdasarkan kajian Dinas Perhubungan DKI, dampak pembongkaran itu bisa menurunkan tingkat kemacetan di Jalan HR Rasuna Said, maupun Asia Afrika. &ldquo;Perhitungan dari Dinas Perhubungan DKI, maka kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18 persen,&rdquo; tambahnya.(rya/)

Pemprov DKI beri waktu sebulan ke Adhi Karya untuk bongkar tiang monorel Rasuna Said, macet bakal turun 18 persen

Pemprov DKI Ultimatum Adhi Karya, Tiang Monorel Rasuna Said Harus Dibongkar Bulan Depan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Penutupan-THM-Marcopolo-14-1846833782.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama unsur Forkopimda memimpin pembongkaran tempat hiburan malam (THM) Diskotik Marcopolo dan Diskotik Blue Star." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama unsur Forkopimda memimpin pembongkaran tempat hiburan malam (THM) Diskotik Marcopolo dan Diskotik Blue Star.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama unsur Forkopimda memimpin pembongkaran tempat hiburan malam (THM) Diskotik Marcopolo di Jalan Seipetani, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, dan Diskotik Blue Star di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, Kamis (14/8). Meski sempat ada perlawanan, eksekusi gedung tetap berlangsung. Di depan lokasi Diskotik Marcopolo yang sebelumnya bernama Sky Garden, ratusan pemuda terlihat menghadang pasukan gabungan TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas mengamankan eksekusi pembongkaran gedung THM itu. Namun setelah diberikan pemahaman, proses pemeriksaan pun berlangsung hingga ke dalam bangunan utama diskotik tersebut. Kehadiran Gubernur Bobby Nasution di lokasi itu langsung merangsek masuk ke dalamnya, namun hanya sebentar. Selanjutnya rombongan Forkopimda Sumut memeriksa lokasi sekitar yang diduga selama ini menjadi tempat-tempat untuk mengkonsumsi Narkoba, bahkan hingga transaksi juga kemungkinan ada di dalam lokasi dengan pagar keliling dan selama ini dijaga ketat oleh pihak tertentu. Mendengar adanya upaya menghadang langkah penertiban itu, Bobby Nasution mempertegas pernyataan kepada awak media yang juga berada di lokasi. Ia menyatakan bahwa pembongkaran tersebut sebagai tindak lanjut laporan keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Gubernur pun hadir di lokasi bersama unsur Forkopimda, yakni Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan. Turut hadir Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Langkat Syah Afandin dan Walikota Binjai Amir Hamzah, serta para pejabat terkait, lengkap dengan pasukan gabungan dan alat berat berupa ekskavator. &ldquo;Memang secara legalitas, tempat yang akan kita lakukan eksekusi memang tidak ada (izinnya). Baik izin bangunan (peruntukan), izin tempat hiburan malam dari Pemerintah Provinsi juga tidak pernah kita keluarkan. Ditambah lagi tadi info dari Kapolda, ada kegiatan jual beli Narkoba di dalam bangunan yang mau kita hancurkan,&rdquo; tegas Bobby. Selain itu, Bobby juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, jika ada laporan terhadap THM yang ketahuan ada transaksi Narkoba dari kepolisian, agar mencabut izinnya. Apalagi saat ini sudah ada beberapa titik lokasi THM yang sudah dikeluarkan rekomendasi dari Pemprov Sumut untuk pencabutan izinnya. &ldquo;Ya karena itu kan sudah menyalahgunakan fungsi bangunan yang diusulkan. Dan kegiatan seperti ini (penertiban) bukan yang pertama dilakukan. Jadi akan terus kita lakukan penertiban tempat-tempat yang diduga menjadi sarang Narkoba. Karena ini meresahkan masyarakat kita,&rdquo; sebutnya, saat masih berada di lokasi pembongkaran bangunan. Sedangkan terkait adanya bantahan dari pengelola lokasi bahwa gedung itu merupakan markas Ormas tertentu, Bobby menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan dalih untuk mengelabui, seolah tidak ada aktivitas hiburan malam di tempat tersebut. Apalagi dalam beberapa tahun, sudah ada kasus pengunjung diskotik yang meninggal dunia di lokasi, diduga overdosis narkoba. &ldquo;Nggak ada? Semua kegiatannya sudah tahu, ada buktinya. Ada alat DJ (Disk Jockey), ada speaker-speaker. Belum tahu kita ada kantor (Ormas) yang ada alat DJ-nya. Belum pernah ketemu, kecuali tempat hiburan malam,&rdquo; sebutnya, yang juga meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan transaksi Narkoba kepada pihak Pemerintahan, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNNP hingga DPRD. Dalam proses eksekusi tersebut, ratusan pemuda yang berusaha menghalangi ekskavator bekerja dapat dipukul mundur oleh pasukan gabungan yang mengawal jalannya pembongkaran. Namun sempat ada oknum yang melakukan pelemparan dari luar tembok diskotik, sebelum akhirnya diamankan petugas. Terlihat Gubernur bersama seluruh unsur Forkopimda mengambil jarak untuk menyaksikan proses pembongkaran gedung diskotik. Termasuk juga petugas dari PT PLN yang memutus aliran listrik ke tempat itu. Saat rombongan beranjak, proses pembongkaran masih berlangsung dengan pengawalan ketat pihak keamanan. Termasuk di lokasi kedua di waktu yang sama, yakni Diskotik Blue Star, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, juga berlangsung proses pembongkaran gedung menggunakan alat berat.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama unsur Forkopimda memimpin pembongkaran tempat hiburan malam.

Gubernur Sumut Bobby Nasution Bersama Forkopimda Pimpin Pembongkaran Diskotek yang Jadi Sarang Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/20250702_163917_Gallery-3283915103.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah bangunan liar tampak masih banyak di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, setelah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan pihak Kementerian belum melakukan pembongkaran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016234073/5-weton-dengan-energi-pengasihan-alami-paling-kuat-daya-tariknya-bikin-orang-jatuh-hati">5 Weton dengan Energi Pengasihan Alami Paling Kuat, Daya Tariknya Bikin Orang Jatuh Hati</a>&nbsp; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pun menyampaikan alasan belum dilakukan pembongkaran yakni terdapat tahapan prosedur panjang yang harus ditempuh. &ldquo;Dirjen Gakumnya (Kementerian Lingkungan Hidup) menegaskan ada tahapan prosedur yang relatif ditempuh agak panjang. Mengingat bangunan-bangunan itu bukan bangunan liar, tapi bangunan yang sudah bersertifikat dan sudah berizin,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti dilihat pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyaadi71, Senin (7/7). Alhasil, pembongkaran tertunda dan baru bisa dilakukan pada September 2025. Eks Bupati Purwakarta ini pun menjelaskan mengapa Hibics Fantasy di Puncak Bogor bisa langsung dilakukan pembongkaran. &ldquo;Kalau Hibics itu dulu berbeda. Itu langsung saya yang menangani dan kemudian pembongkaran dilakukan atas permintaan pemilik bangunan, itu bedanya,&rdquo; jelas dia. Di sisi lain, Dedi Mulyadi menekankan, daerah-daerah rawan bencana di Bogor harus dilakukan perubahan tata ruang. &ldquo;Perubahan tata ruangnya adalah daerah-daerah yang dianggap rawan bencana, yang seharusnya menjadi daerah-daerah resapan air, daerah-daerah perkebunan, tata ruangnya diubah menjadi kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, sehingga potensi bencana sangat terjadi kalau tidak segera melakukan tata ruang,&rdquo; jelas dia. Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bertekad untuk melakukan perubahan terkait hal ini. Tujuannya untuk menghindari bencana alam yang terus menerus terjadi di provinsi yang dipimpinnya. &ldquo;Termasuk barangkali, wilayah-wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Tasik, Garut. Semuanya adalah daerah-daerah yang mesti dilakukan perubahan tata ruang. Terjadi alih fungsi lahan dari hutan jadi perkebunan sayur,&rdquo; tukas pria yang akrab disapa KDM itu. (*)

Gubernur Jawa Barat menjelaskan alasan tertundanya pembongkaran bangunan liar di Puncak Bogor hingga 2025, serta pentingnya perubahan

Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Bangunan Liar di Puncak Bogor Belum Dibongkar: Perlu Tempuh Prosedur Panjang karena Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/Aspotmar-IJPG-2021119208.jpg" alt="Aspotmar KSAL Mayjen TNI (Mar) Hermanto (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aspotmar KSAL Mayjen TNI (Mar) Hermanto (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; TNI Angkatan Laut memastikan bahwa pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten tuntas hari ini (13/2). Di hari terakhir pembongkaran, tersisa 1,36 kilometer pagar laut yang masih tertancap. Lokasinya berada di wilayah Kronjo, Kabupaten Tangerang. Sejak pagi, para nelayan prajurit TNI AL membongkar pagar laut tersebut.&nbsp; Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Mayjen TNI (Mar) Hermanto mengapresiasi keterlibatan semua pihak dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Utamanya kepada para nelayan yang ikut mengerahkan kapal-kapal mereka. Sejak dimulai oleh TNI AL pada 18 Januari lalu, pembongkaran pagar laut itu terus berlanjut. &rdquo;Hari ini, tadi kita saksikan bersama, merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya ada di tiga kecamatan,&rdquo; terangnya.&nbsp; Setelah dimulai oleh TNI AL, lalu pada 22 Januari 2025 pemerintah secara resmi mengerahkan berbagai instansi dan unsur terlibat dalam pembongkaran pagar laut. Perintahnya datang dari Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak mudah karena berulang kali tertunda akibat kondisi cuaca serta gelombang tinggi, pembongkaran pagar laut tersebut mampu diselesaikan.&nbsp; &rdquo;Kegiatan ini juga tentu berdasarkan perintah dari bapak presiden kepada panglima TNI, berlanjut kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan ditunjuklah komandan Lantamal III sebagai komandan satgas untuk melaksanakan pembongkaran,&rdquo; beber Hermanto.&nbsp; Dengan tuntasnya pembongkaran pagar laut tersebut, perwira tinggi bintang dua TNI AL itu berharap para nelayan di wilayah pesisir Tangerang bisa kembali melaut dengan tenang. Mereka tidak perlu takut atau khawatir harus keluar bahan bakar lebih banyak karena memutar jauh akibat keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu.&nbsp; &rdquo;Para nelayan bisa dapat bekerja dengan senang, bekerja kembali di laut, di mana pagar laut ini tadinya mempersulit masyarakat nelayan, khususnya untuk mencari ikan,&rdquo; imbuhnya.

TNI Angkatan Laut memastikan bahwa pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten tuntas hari ini (13/2).

Pastikan Pembongkaran Pagar Laut 30,16 Kilometer Tuntas Hari Ini, TNI AL: Ini Tadinya Mempersulit Masyarakat Nelayan

<div id="m#msg-f:1822961748557847551" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Screenshot_2025-02-03-08-03-12-801_comgoogleandroidgm-edit-2192793163.jpg" alt="Personel TNI AL dan Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Personel TNI AL dan Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822961748557847551-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Kontroversi pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, berujung pada pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kementerian ATR/BPN menilai penerbitan HGB di atas laut cacat prosedur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015598950/orang-tua-tak-perlu-membentak-lagi-iniahl-4-cara-efektif-mendisiplinkan-anak-tanpa-drama-berlebih">Orang Tua Tak Perlu Membentak Lagi, Iniahl 4 Cara Efektif Mendisiplinkan Anak Tanpa Drama Berlebih</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid itu pun disambut baik oleh Ahli Hukum Laut Universitas Airlangga (Unair), Nilam Andalia Kurniasari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pencabutan sertifikat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. PP No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.18 Tahun 2021, jelas mengatakan bahwa HGB hanya bisa diterbitkan di wilayah daratan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Nilam menegaskan bahwa perlu ada penelusuran lebih lanjut, terkait siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas perairan Tangerang dan di beberapa daerah lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan penegakan hukum. Terkait sanksi dan proses hukum lebih lanjut, hal ini merupakan ranah ahli hukum pidana dan administrasi,&rdquo; ujar Nilam yang mengajar di Fakultas Hukum Unair, Minggu (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih sebagai negara kepulauan, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan tata ruang laut dan agraria, sejalan dengan prinsip hukum laut, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan kedaulatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah saatnya pemerintah mengintrospeksi diri. Mengenai isu hukum laut Indonesia, mengenai pengawasan, penegakan hukum, manajemen ruang laut. Ini semua harus pemerintah kaji," seru Nilam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, telah mencabut 50 sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang, Banten. Sertifikat yang dibatalkan terdiri dari hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah sertifikat yang dicabut masih akan bertambah. Sebab, pihaknya masih bekerja untuk mengecek kondisi faktual di lapangan dari total 280 sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang, dari 263 (HGB) dan 17 (SHM). Sisanya sedang berjalan, on progress, kita cocokan mana yang di dalam garis pantai, mana yang di luar garis pantai,&rdquo; tandas Nusron, Kamis (30/1) lalu.&nbsp;(*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kontroversi pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, berujung pada pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Kementerian ATR/BPN

Pencabutan HGB Pagar Laut Tangerang, Pakar Unair: Saatnya Evaluasi Tata Ruang dan Agraria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/BUKITTINGGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengatakan akan membangun mushala bagi pedagang dan warga di bekas lokasi bangunan warung miras yang telah dibongkar oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI).  Erman mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi mengajukan permohonan kepada PT. KAI agar di lokasi warung yang dibongkar itu diganti fungsinya menjadi tempat ibadah.  "Pemkot akan mengajukan permohonan untuk mengganti fungsinya menjadi mushala, agar warga di sekitar itu tak lagi jauh untuk pergi beribadah," ujarnya di Bukittinggi, Senin (14/3).  Sebelumnya sejumlah warung yang berdiri di atas tanah milik PT KAI di Jalan Arrasuli Tengah dan Jalan Kehutanan, Pasar Bawah, dibongkar paksa.  Pembongkaran dilakukan tim gabungan dari Polda Sumbar, Polres Bukittinggi dan dibantu personel Satpol PP Bukittinggi.  Humas PT. KAI Divre II Sumbar Erlangga Budi menjelaskan alasan pembongkaran tersebut dilakukan karena pengguna bangunan tidak memanfaatkan bangunan sesuai perjanjian serta menjual dan melayani pelanggan untuk minum-minuman keras, yang mengakibatkan keresahan bagi warga sekitar.  “Hal ini tentu menyalahgunakan peruntukannya. Sebelum pembongkaran telah dilakukan negosiasi dengan penyewa serta telah dilayangkan surat peringatan1, 2 dan 3 sudah diberikan sejak dua bulan lalu,” ucapnya.  Total ada lima bangunan yang ditertibkan, menurutnya, hal itu sesuai arahan Wali Kota Bukittinggi melalui surat yang diterima dan survei yang dilakukan memang ada kegiatan penjualan miras di lokasi tersebut.  Sementara itu, Emi, warga sekitar, mengapresiasi upaya pembongkaran warung tuak ini karena aktivitas yang dilakukan di warung itu memang mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat serta menyatakan sangat mendukung usulan pembangunan mushala.  “Kami sangat bersyukur dan semoga terwujud, semakin dekat kami pergi shalat,” katanya.

Pemkot Bukittinggi Bakal Dirikan Mushala di Bekas Warung Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perempuan-berhijab-itu-nekat-hadang-alat-berat-petugas_m_.jpg" alt="Alat berat berupa back hoe melakukan pembongkaran paksa jembatan di Desa Grinting, Bulakamba, Brebes." width="100%">
<figcaption>Alat berat berupa back hoe melakukan pembongkaran paksa jembatan di Desa Grinting, Bulakamba, Brebes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pembongkaran jembatan di atas saluran irigasi di Brebes, Jawa Tengah, berlangsung ricuh, Rabu (12/10). Warga di sepanjang Jalur Pantura Desa Grinting, Kecamatan Bulukumba, terlibat cekcok dengan polisi. Mereka sempat memaki-maki petugas yang hendak menenangkannya. Namun upaya warga untuk menghentikan proses pembongkaran tidak membuahkan hasil. Alat berat didatangkan dengan pengawalan petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Seketika&nbsp;petugas langsung melakukan&nbsp;pembongkaran jembatan di depan toko material tersebut. Penolakan juga dilakukan pemilik warung makan, Sumi, 47. Perempuan berhijab itu sempat mengadang alat berat petugas. Dia terus memohon kepada petugas agar bangunan warungnya yang berdiri di atas tanah pengairan tidak dibongkar. Sumi mengaku belum siap memindahkan perabotan-perabotan di dalam warungnya. "Tolonglah Pak, warung ini jangan dibongkar dulu. Saya minta waktu tiga hari untuk memindahkan dulu perabotan yang ada di dalamnya," pintanya kepada petugas. Menurut Sumi, warungnya sudah berdiri lama dikelola ibunya, yang kini terbaring sakit. "Saya cuma melanjutkan usaha ibu. Hasilnya saya pakai untuk membiayai perawatan ibu," katanya lagi. Sumi berkilah dari dulu tidak pernah ada masalah dengan warungnya itu. Karena, orang tuanya selalu membayar uang sewa setiap tahunnya. Di hadapan petugas, Sumi berjanji akan membongkar sendiri warungnya sesegera mungkin. Menanggapi penolakan warga, Kasatpol PP Kabupaten Brebes Budhi Darmawan yang ikut mengawal prosesi pembongkaran menegaskan, sebagai aparat negara akan menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional kerja. "Kalau ada warga yang menolak, ya itu hak mereka," tandasnya. Dipaparkannya, pembongkaran merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Satpol PP dan aparat lainnya, lanjut dia, hanya bertugas untuk mengamankan jalannya pembongkaran bangunan liar dan jembatan yang menutupi saluran irigasi.

Perempuan Berhijab itu Nekat Adang Alat Berat Petugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6966_24368_PEMBONGKARAN-KAMPUNG-KOLASE.jpg" alt="DIGUSUR: Seorang warga terlihat mengumpulkan puing-puing bangunan yang masih bisa diselamatkan di Kampung Kolase, Jalan Siliwangi, Kota Bandung, Senin (12/10)." width="100%">
<figcaption>DIGUSUR: Seorang warga terlihat mengumpulkan puing-puing bangunan yang masih bisa diselamatkan di Kampung Kolase, Jalan Siliwangi, Kota Bandung, Senin (12/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, resmi membongkar sejumlah rumah warga yang berada di Kampung Kolase Babakan Siliwangi, Senin (12/10). Rumah-rumah warga tersebut berada di bantaran Sungai Cikapundung RT 05 RW 10, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, proses pembongkaran kampung kolase ini ditargetkan selesai Senin (12/10). Karena itu proses pembongkaran menggunakan alat berat, agar bisa selesai dengan cepat. &quot;Target kita hari ini (Senin, red) proses pembongkaran harus selesai, apabila memang sudah tidak ada aktivitas warga di kampung kolase ini,&quot; katanya saat meninjau pembongkaran. Sementara Dedi (47) salah seorang warga mengatakan, puluhan kepala keluarga (KK) yang sebelumnya tinggal di kampung ini, telah dipindahkan pemerintah ke Rusunawa Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Sementara baru dibongkar karena masih ada warga yang tinggal untuk menunggu harta benda yang masih tertinggal di kampung kolase. Pantauan Bandung Ekspres (Jawa Pos Group) di lapangan, kini rumah-rumah warga tersebut sudah tak tampak lagi. Sejumlah bangunan rata dengan tanah. Sementara, sejumlah warga telah sibuk mencari barang-barang mereka yang masih layak untuk digunakan. Bahkan ada sebagian warga juga yang melihat kondisi rumah mereka yang telah rata dengan tanah di sekitar bantaran sungai tersebut. (mg.dn/hsn/JPG)

Kampung Kolase Bandung Rata dengan Tanah

pembongkaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembongkaran

Berita Terkini