<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/JKT_STOK-WAJAH-RANO_HANUNG-HAMBARA_15072025-3-785848224-3299662192.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani insiden tanah longsor yang terjadi di bantaran Kali Angke Hulu, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Proyek perbaikan tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan, area terdampak di Jalan Jafar RT 06 RW 01 tersebut sudah dalam penanganan intensif oleh tim teknis. "Alhamdulillah saya tanya, sudah ditangani. Total panjangnya ada sekitar 20 meter," ujarnya di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (5/1). Wagub Rano mengatakan, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah telah meninjau langsung titik longsor. Saat ini, fokus utama petugas adalah memperkuat struktur tanah menggunakan konstruksi turap bronjong untuk mencegah longsor susulan, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat Purwanti menambahkan, proses perbaikan ini sebenarnya sudah berjalan sejak akhir pekan lalu. "Pengerjaan perbaikan lahan longsor di tepi Kali Angke Hulu itu telah dimulai sejak Sabtu, 3 Januari 2026," ungkap Purwanti. Secara teknis, perbaikan ini menggunakan material bronjong batu kali yang dikenal kokoh untuk menahan arus sungai. Proyek ini mencakup area sepanjang 20 meter dengan ketinggian mencapai 4 meter. Untuk memastikan target tercapai, puluhan personel dikerahkan setiap harinya ke lokasi proyek. Setidaknya ada 30 hingga 50 pekerja yang berjibaku menyelesaikan penguatan tebing sungai tersebut. "Kalau cuaca tidak ada kendala pengerjaan sekitar 10 hari. Paling lambat pertengahan Januari rampung," ucap Purwanti. Dengan penanganan yang terukur ini, warga di sekitar bantaran Kali Angke Hulu diharapkan dapat merasa lebih aman dari ancaman longsor susulan saat debit air meningkat.

Fokus utama petugas adalah memperkuat struktur tanah menggunakan konstruksi turap bronjong untuk mencegah longsor susulan

Wagub Rano Karno Pastikan Longsor Kali Angke Hulu Jakbar Rampung Bulan Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/Rencana-Revitalisasi-Terminal-Blok-M-Dery-Ridwansah-3-3071912364.jpg" alt="Suasana Terminal Blok M, Jakarta, Jumat (5/5/2023). PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta berencana merevitalisasi Terminal Bus Blok M menjadi kawasan transit-oriented development (TOD) yang nantinya akan mengintegrasikan dua Stasiun MRT yakni Stasiun ASEAN" width="100%">
<figcaption>Suasana Terminal Blok M, Jakarta, Jumat (5/5/2023). PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta berencana merevitalisasi Terminal Bus Blok M menjadi kawasan transit-oriented development (TOD) yang nantinya akan mengintegrasikan dua Stasiun MRT yakni Stasiun ASEAN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-496 yang jatuh pada hari ini, Kamis (22/6), Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan-aturan terbaru yang berkaitan dengan promo khusus hari ini. Adapun promo itu bermacam-macam mulai dari tiket wisata, transportasi umum, pemutihan denda pajak bermotor, hingga sarana olahraga yang dikelola pemprov DKI Jakarta. Berikut merupakan promo yang diberikan khusus pada HUT Jakarta ke-496 hari ini. 1. Gratis Fasilitas Olahraga dan Kolam Renang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Dispora DKI Jakarta mengumumkan, warga Jakarta dapat menikmati seluruh fasilitas olahraga dan kolam renang secara gratis khusus hari ini. Namun, hal ini khusus fasilitas olahraga dan kolam renang yang ada di bawah pengelolaan Dispora. 2. Gratis Masuk Ancol Promo masuk kawasan wisata Ancoo ini sudah diberlakukan sejak tanggal 21 Mei lalu sampai 22 Juni 2023 hari ini. Namun, tiket gratis ini hanya berlaku bagi pengunjung yang datang pukul 17.00 sampai 23.00 WIB. Hari ini, Ancol sudah menyiapkan konser musik secara gratis untuk semua pengunjung yang akan berlangsung di Pulau Tengah Ecopark mulai pukul 15.00 hingga 22.00 WIB. 3. Layanan MRT, LRT, Bus Transjakarta Rp 1 Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa seluruh transportasi umum di bawah Pemprov DKI Jakarta, mulai dari MRT, LRT, hingga bus Transjakarta akan bertarif Rp 1 khusus besok, Kamis (22/6). Hal itu sehubungan dengan perayaan HUT Jakarta ke-496 Jakarta. "Itu gratis. Memang dalam prosesnya karena ini terkait dengan pencatatan transaksi itu biasa dikenakan satu rupiah saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/6). "Jadi mulai pulul 00 sampai dengan pukul 23.59 WIB (gratis)," imbuh Syafrin. 4. Penghapusan denda pajak dan BBN kendaraan bermotor Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496, Pemprov DKI Jakarta penghapusan denda pajak atau pemutihan dan biaya bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor. Hal itu didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023. Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa ketentuan penghapusan sanksi administrasi terkait pajak dan BBN kendaraan bermotor itu akan diberikan kepada warga umum. "Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah," tulis keputusan yang diteken Kepala BPD DKI Jakarta Lusiana Herawti pada Jumat (16/6) lalu. &nbsp;

Merayakan HUT Jakarta ke-496 yang jatuh pada hari ini, Kamis (22/6), Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan terkait promo khusus hari ini.

HUT Jakarta ke-496, Ini Promo Khusus yang Diberlakukan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0005.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (Takzia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pemberlakuan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta kembali ramai dibicarakan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan usulan masih dibahas. Penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) masih dibahas untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta.  "Ada rinciannya. Kalau gak salah di angka Rp 5 ribu sampai dengan 19 ribu. (Besarannya) diantara angka itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (10/1).  Namun begitu, ia mengatakan bahwa besaran tarif tersebut masih jauh dari kebulatan suara. Pasalnya, Raperda sejak era kepemimpinan Anies Baswedan itu masih dalam tahap pembahasan awal bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta.  "Kami masih menunggu, ya untuk pembahasan lebih lanjut peraturan daerah itu bersama dengan DPRD," ungkpanya.  Yang jelas, Syafrin menyebut bahwa penerapan tarif untuk jalan berbayar itu akan diterapkan tidak sama rata. Tetapi berdasarkan kualifikasi dari Jenis kendaraan yang akan melintas.  "Ada beberapa jenis kendaraan yang dibedakan, ada kategori, ada mobil, kemudian ada angkutan umum, ada mobil bus barang, itu ada perbedaan sesuai dengan klasifikasinya," tandasnya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera memberlakukan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan.  "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu.

Tarif Jalan Berbayar, Dishub DKI Usulkan Rp 5-19 ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200907_213937.jpg" alt="Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak ada yang memungkiri pentingnya akses internet di era digital saat ini, utamanya akses internet gratis. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta mengkritisi berkurangnya titik-titik Jakwifi yang telah dikembangkan di era kepemimpinan Anies Baswedan sekarang ini.  Namun begitu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar pemasangan Jakwifi tidak hanya didasarkan pada kuantitas saja.  "Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/1).  Selain itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga meminta agar Pemprov DKI lebih kreatif dalam mencari pendanaan untuk program Jakwifi. Tidak hanya bersumber dari APBD, tapi juga bisa melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR).  “Jadi apakah nanti jumlah titiknya (Jakwifi) tetap ataupun meningkat dari semula atau tidak, itu masih dalam proses di pihak eksekutif,” jelasnya.  Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia tak menafikan bahwa program Jakwifi yang digagas di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih penting untuk dilakukan saat ini.  "Saya pikir, saya harus objektif walaupun itu programnya Pak Anies, ketika itu bermanfaat banyak untuk masyarakat. Ya, saya harus dukung juga, gitu loh, saya nggak boleh membabi buta juga kan tetap menolak JakwiFi,” ungkapnya.  Ia juga mengatakan bahwa kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan merasa terbantu dengan kehadiran layanan internet gratis atau JakWiFi yang disediakan pemerintah daerah.  “Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga menambahkan, pengembangan dan pemasangan JakeiFi harus melihat skala prioritas. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran terbatas, hendaknya program difokuskan pada target sasaran yang ingin dicapai.  “Penempatan JakwiFi dapat difokuskan sekolah untuk mendukung pendidikan digital, kemudian kantor untuk mempercepat pekerjaan,” katanya.  Jakwifi juga, kata Nirwono bisa disediakan di kawasan terminal/halte/stasiun untuk kemudahan bertransformasi digital. Kemudian bisa dibangun di sejumlah taman kota agar mendorong warga bermain ke taman atau ruang publik lainnya.  “Jakwifi juga bisa dibangun di rusunawa dan permukiman padat penduduk untuk membantu pelaku UMKM digital dan mendukung wacana bekerja dari rumah atau work from home (WFH),” terangnya.  Ia menyebut bahwa di kota-kota dari negara maju dunia lainnya sudah memberikan fasilitas internet gratis. Pemerintah DKI Jakarta diyakini mampu karena ditopang anggaran yang cukup besar dibanding daerah lain, hingga Rp 80 triliun dalam setahun.  “Untuk kota-kota yang sudah menyediakan seperti Singapura, Melbourne, Tokyo, Seoul, London, Paris, New York dan itu sudah jamak menyediakan WiFi gratis di ruang-ruang publik kota seperti taman, stasiun atau terminal,” katanya.  Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Raides Aryanto menyatakan bahwa pengadaan titik-titik Jakwifi memang berkurang karena menyesuaikan anggaran yang diberikan dalam APBD 2023.  Hal itu menanggapi cuitan Eks Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang mengomentari titik Jakwifi sudah tak lagi gratis di beberapa titik.  "Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Dengan begitu, ia mencontohkan bahwa jika sebelumnya di tiap RW ada tiga titik Jakwifi, sekarang dengan anggaran yang ada hanya ada satu titik Jakwifi di satu RW. Mulanya, Diskominfotik mengusulkak anggaran Jakwifi untuk 3.500 titik, namun akhirnya hanya disetujui 1.263 titik.  "Pengurangan anggaran itu berkurang secara kuantiti, tentu yang merasa selama ini kok berkurang, alat aksesnya tentu menurun, tapi tidak hilang, tetap ada di tiap RW semua kita siapkan akses poinnya," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data Aditia Prana mengatakan bahwa sebelumnya anggaran yang diusulkan Diskominfotik untuk pengadaan titik Jakwifi adalah Rp 174 miliar.  "Yang disetujui kurang lebih Rp 56 miliar," tandasnya.

PDIP Dukung Jakwifi Dilanjutkan, Tapi Harus Proporsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ELKANA1.jpg" alt="Ketua Yayasan Enesis Group, Elkana Lewerissa secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Rompis Romlih, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi BPBD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua Yayasan Enesis Group, Elkana Lewerissa secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Rompis Romlih, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi BPBD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa pandemi wabah virus Covid-19 belum juga berakhir. Tercatat sejak Maret 2020 hingga sekarang terdapat 581,550 kasus terkonfirmasi positif. Belum lagi, diketahui bahwa 27 November 2020, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif Covid-19, selang 3 hari, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga terkonfirmasi positif Covid-19.  Melihat ini, Enesis Group melalui Yayasan Enesis Indonesia turut bersimpati dengan memberikan bantuan berupa Vitamin dan Hand Sanitizer kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta.  Elkana Lewerisa mengatakan, kami menyadari bahwa di masa pandemi ini peran tiap sektor sangat dibutuhkan untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan perkantoran khususnya kantor-kantor pemerintah yang aktif setia harinya. Maka dari itu, Yayasan Enesis Indonesia memberikan bantuan berupa Amunizer Vitamin C 1000Mg Sachet sebanyak 20.000 buah, Antis Hand Sanitizer Sachet sebanyak 10.000 buah, Adem Sari Sachet sebanyak 1.000 buah dan Plossa Minyak Angin Aromaterapi Eukaliptus sebanyak 1.000 buah.  Harapan kami bantuan yang diberikan dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu mencegah penyebaran Covid-19 di kawasan perkantoran pemerintah provinsi DKI Jakarta dan tentu doa kami Bapak Gubernur beserta jajarannya dapat Kembali pulih sehingga bisa kembali beraktifitas melayani warga Jakarta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ELKANA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Penyerahan bantuan ini secara simbolis diberikan kepada Rompis Romlih, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi BPBD DKI Jakarta oleh Ketua Yayasan Enesis Group, Ibu Elkana Lewerissa di Gedung Balai Kota, Jakarta.  Sejak awal pandemi Enesis Group telah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dimulai dengan memberikan bantuan 144ribu botol Antis Hand Sanitizer kepada warga Indonesia di Wuhan, Paket Kesehatan kepada BNPB, Vitamin C 1000mg gratis kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, 10.000 Healthy Kit yang dibagikan kepada transportasi publik dalam program  kampanye #EnesisSafeTravel seperti PT Kereta Commuter Line, PT Transportasi Jakarta dan PT Angkasa Pura.  Selain itu juga memberikan bantuan pencegahan DBD dan Covid-19 untuk Pemerintah Jawa Barat yang diterima langsung oleh Ridwan Kamil, selaku Gubernur Jawa Barat.

Enesis Group Memberikan Bantuan Vitamin Amunizer & Antis untuk DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Provinsi DKI Jakarta mulai meninggi. Sejak dibuka pada Jumat (15/5) hingga Jumat (29/5), sebanyak 347.772 user berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. Dari jumlah tersebut 25.664 permohonan SIKM diterima.  Dari total permohonan yang diterima, terdapat 10.444 permohonan yang masih dalam proses. Adapun permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis yaitu 753 permohonan menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab.  "12.710 permohonan ditolak/tidak disetujui dan 1.757 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti.  Permohonan SIKM sempat melonjak pada 27 dan 28 Mei 2020. Total ada 17.998 permohonan SIKM yang diterima hanya dalam waktu 24 jam. Lonjakan permohonan perizinan SIKM juga diikuti dengan lonjakan permintaan informasi, konsultasi dan penyuluhan daring terkait perizinan tersebut.  Sejak perizinan SIKM dibuka, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah melayani 12.290 permohonan permintaan informasi, konsultasi dan penyuluhan daring terkait Persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, definisi dan tata cara atau prosedur perizinan SIKM.  Adapun permohonan permintaan informasi dan konsultasi tersebut disampaikan melalui call center Tanya PTSP 1500164 yang dapat diakses baik melalui panggilan telepon, maupun melalui percakapan daring dan bertatap muka secara ril time dengan petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui fitur Live Chat dan Video Call.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=H11yLu9QTEw  https://www.youtube.com/watch?v=YRKm9VcOtzI  https://www.youtube.com/watch?v=G3NZgHB-erA

Pemprov DKI Sudah Tolak 12 Ribu Permohonan SIKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/KADIN-UNILEVER.jpg" alt="Kadin Indonesia bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PT Unilever Indonesia memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kadin Indonesia bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PT Unilever Indonesia memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PT. Unilever Indonesia memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penanggulangan pandemi Covid-19.  "Meski dunia usaha pun menghadapi imbas wabah Covid-19, namun semangat persatuan dan kemanusiaan harus dijunjung tinggi demi meringankan beban pemerintah dan masyarakat,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam siaran pers, Jumat (3/4).  Di masa seperti sekarang ini, menurutnya, semua pihak harus bergotong royong dan bersatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pasalnya, dampak yang diberikan cukup signifikan, baik pada sektor kesehatan hingga perekonomian.  Pihaknya berharap, wabah ini dapat segera teratasi dan berlalu, sehingga keadaannya menjadi kondusif dan semua elemen masyarakat dapat bersatu untuk membangun kembali semua sendi-sendi pembangunan. Bukan hanya dari kesehatan masyarakat, tetapi juga kehidupan sosial dan penguatan dunia usaha nasional.  Direktur Governance and Corporate Affairs PT Unilever Indonesia Tbk Sancoyo Antarikso mengungkapkan keprihatinan atas dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia akibat Coronavirus. Dalam hal ini, pihaknua juga memberi dukungan dalam berbagai bentuk dengan nilai total Rp 50 miliar.  "Sebesar Rp10 miliar dari bantuan tersebut kami alokasikan untuk masyarakat Jakarta yang diwujudkan dalam bentuk hand sanitizer, sabun, produk makanan dan minuman, produk perawatan higienitas rumah, dan paket makanan bagi tenaga medis. Berbagai bantuan tersebut kami salurkan melalui KADIN serta institusi kesehatan, pemerintah, dan berbagai lembaga lainnya," tambahnya.  Adapun, relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sekaligus CEO DAAI TV Indonesia Hong Tjhin mengatakan bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi kunci memerangi pandemi ini. Pihaknya pun telah menyalurkan bantuan kepada Pemprov DKI dalam bentuk alat kesehatan, diantaranya 105,000 masker, 300 APD dan 100.000 test kit.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OryP7eBS-BU  https://www.youtube.com/watch?v=5gqpJYHsdV4

Kadin Bersama Unilever Bantu Pemprov DKI Perangi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/car-free-day-tingkatkan-kualitas-udara-jakarta-hingga-80-persen_m_158956.jpeg" alt="Sejumlah warga Jakarta beraktivitas di acara Car Free Day di ruas Mampang-Pejaten Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga Jakarta beraktivitas di acara Car Free Day di ruas Mampang-Pejaten Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota. Salah satunya, dilakukan dengan mengadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Sesuai Perda, HBKB atau yang dikenal dengan Car Free Day (CFD) telah diterapkan di beberapa wilayah Jakarta dalam rentang waktu paling sedikit satu kali dalam sebulan. Memasuki 15 tahun penyelenggaraan CFD, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta memaparkan evaluasi pengukuran kualitas udara sejak CFD berlangsung. Kepala UPT Laboratorium Daerah Dinas LH Diah Ratna Ambarwati menyebut penurunan pencemaran udara di DKI rata-rata sebesar 70-80 persen setiap tahunnya. Dengan demikian, kualitas udara secara signifikan meningkat karena aktivitas bebas kendaraan setiap hari minggu. "Kita mengukur secara intensif 2009 sampai sekarang. Kita menganalisis pada saat jam tertentu di jam yang sama, jam-jam sibuk, (dengan) pada saat HBKB, polusi berkurang hingga 80 persen artinya kualitas udara meningkat," ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/9). Diah melanjutkan, angka tersebut diperoleh pengukuran suhu, global radiasi serta arah dan kecepatan angin di Jakarta. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan jumlah kendaraan bermotor juga mempengaruhi pencemaran udara. "Sempat terjadi penurunan. Tahun 2015 penurunan pencemaran udara saat HBKB sampai 75 persen. Tahun 2016 menjadi 65 persen. Kenapa? Karena pembangunan (infrastruktur) kita meningkat, kendaraan bermotor juga meningkat," jelasnya. Pelaksanaan HBKB sendiri sering kali terhambat aktivitas masyarakat yang sehari-harinya membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobile. "HBKB itu kan sama sekali kendaraan bermotor lewat, sedangkan aktivitas masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor. Mungkin itu jadi hambatan masyarakat. Tapi perlahan masyarakat akan beralih kepada penggunaan transportasi massal," tutur Diah.&nbsp;

Car Free Day Tingkatkan Kualitas Udara Jakarta Hingga 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pemprov-kaji-rusun-kelas-menengah-dengan-tarif-rp-28-juta-per-bulan_m_154835.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti mengungkapkan rencana kajian tiga tower rumah susun menjadi rusun kelas menengah. Kajian tersebut sedang diaudiensi kepada Komis C DPRD DKI Jakarta. Tiga tower tersebut, yakni Rusun KS Tubun, Rusun Semper dan Rusun Rawa Buaya yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. "Kita lagi minta persetujuan ke Komisi C. Karena lokasi sangat strategis, dia (rusun) juga kan tower dengan fasilitas ada gas, ada segala macam yang melebihi daripada yang biasa. Itu kan yang harus kita pertimbangkan biar ada subsidi silang," kata Meli, Minggu (3/9). Rencananya, tarif sewa akan disesuaikan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) yaitu sebesar Rp 2,8 juta per bulan. Namun, tarif tersebut belum dipotong dengan subsidi. "Sesuai dengan Permenpera Tahun 2007 itu sekitar 2,8 juta (rupiah) tapi belum disubsidi. Nanti kita presentasi ke Komisi C, mereka sebut harus disubsidi sekian persen. Kita akan ikuti," tuturnya. Ketiga rusun itu berupa tower 16 lantai, dengan masing-masing memiliki jumlah unit yang berbeda. KS Tubun 522 unit, Semper 250, dan Rawa Buaya 358. Semua unitnya tipe 36 yang terdiri dua kamar tidur. Penghuniannya, kata Meli, akan dimulai setelah penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta. SK tersebut diturunkan setelah persetujuan dari Komisi C. "Masih kosong, masih audiensi dengan Komisi C. Kalau setuju baru terbit SK Gubernur, baru bisa dilakukan penghunian," pungkasnya. (cr3/Yesika)

Pemprov Kaji Rusun Kelas Menengah dengan Tarif Rp 2,8 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dki-jakarta-berhasil-terapkan-e-goverment-lewat-aplikasi-qlue_m_154013.jpeg" alt="Pemaparan Hasil Penelitian" width="100%">
<figcaption>Pemaparan Hasil Penelitian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian mengenai penerapan e-government di DKI Jakarta, Makassar dan Bojonegoro. Dari tiga wilayah tersebut, masing-masing telah memiliki sistem pelayanan publik secara online yang berhasil berpengaruh terhadap masyarakatnya. DKI Jakarta sendiri, memiliki aplikasi e-goverment yang menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi untuk menampung aspirasi masyarakat. Diantaranya e-Procurement, e-Budgeting, e-Musrenbang, Qlue, Jakarta Smart City, dan e-Kinerja. Salah satu yang paling terkenal, Qlue, sudah tidak asing lagi bagi warga Ibu Kota yang aktif mengaksesnya untuk melaporkan keluhan mengenai lalu lintas, infrastruktur serta permasalahan lain di Jakarta. Aplikasi Qlue terhubung langsung dengan Jakarta Smart City (JSC) yang berperan menyampaikan aduan itu kepada Pemprov. Program Manager Perkumpulan Prakarsa Maria Laurentia mengatakan bahwa Qlue telah menjadi e-government yang bekerja dengan baik melayani publik. "It's works (ini berhasil). Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya. Terintegrasi dengan JSC, dan pemerintah bisa menjawab bahkan mengatasi permasalahan yang dilaporkan," kata dia saat memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan e-government, di Mercure Cikini Jakarta, Selasa (29/8). Qlue bisa menjadi contoh bagi provinsi, kota atau bahkan kabupaten lain di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan pemerintah pun dapat mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan warganya. Sebagai informasi, aplikasi lain yang diterapkan di Jakarta, yakni e-Procurement adalah sistem pengadaan barang atau jasa, e-Budgeting merupakan sistem anggaran yang juga digunakan sebagai transparansi anggaran. Kemudian, e-Musrenbang yang berperan menjadi sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Ada juga e-Kinerja, penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil. Sedangkan, dalam skala nasional, e-government telah dijalankan melalui aplikasi KRISNA, SIPKD, SIMLARAS, e-Leadership, Si-cantik, e-office (Si Maya), SIMDA, SIRUP, SP4N, dan LAPOR.

DKI Jakarta Berhasil Terapkan E-Goverment Lewat Aplikasi Qlue

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemda dki

Berita Terkini