<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/trWDVbRr9I7MPF8SgRETLbPKetU9EhOMkiIa88Iu-1274160896.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana insentif fiskal alias hadiah untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan angka stunting di daerah masing-masing pada 2025.&nbsp; Purbaya tercatat hanya menyiapkan insentif fiskal untuk daerah sebesar Rp 300 miliar dari sebelumnya Rp 775 miliar pada 2024. Dengan begitu, pemerintah telah memangkas insentif fiskal kinerja penurunan stunting sebesar Rp 475 miliar.&nbsp; Pemangkasan insentif fiskal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran Serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.&nbsp; "Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milliar rupiah)," bunyi informasi dalam keputusan Menkeu tersebut, Selasa (11/11).&nbsp; Dalam aturan yang telah diteken Purbaya pada Senin (10/11) juga disebutkan bahwa jika terdapat sisa dari dana insentif fiskal tersebut, sisa dana akan digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah.&nbsp; Selain itu, Purbaya juga menetapkan bahwa jumlah daerah yang berhak mendapatkan insentif fiskal ini ada sebanyak 50 provinsi/kabupaten/kota. Rinciannya, terdiri atas sebanyak 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.&nbsp; Jumlah penerima tersebut menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan realisasi 2024 yang mencapai sebanyak 130 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 22 kota, dan 99 kabupaten.&nbsp; Sebagai contoh, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus menerima apresiasi dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, berupa dana Insentif Fiskal Stunting 2024 atas keberhasilannya dalam menurunkan stunting.&nbsp; Penyerahan dana insentif fiskal berjumlah 5.960.266.000 tersebut diterima Penjabat (Pj) Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan dan dihadiri Pj. Gubernur Lampung, Samsudin dalam acara Rakornas Perpecataan Penurunan Stunting 2024 di Jakarta, Rabu (4/9). Dengan alokasi anggaran yang dipangkas, kemungkinan besar setiap provinsi dan kabupaten/kota akan memperoleh insentif fiskal lebih kecil daripada 2024.

Pemerintah memotong insentif fiskal untuk penurunan stunting menjadi Rp 300 miliar, dampak bagi daerah?

Menkeu Purbaya Pangkas Insentif Fiskal Penurunan Angka Stunting untuk Pemda Jadi Rp 300 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/JKT_Target-Pembangunan-Tol-Japek-II-Selatan_Salman-Toyibi-6JPG-4227696149.jpg" alt="Suasana pembagunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Simpang Susun Setu di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana pembagunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Simpang Susun Setu di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten memerlukan acuan dalam membuat kebijakan strategis. Terutama untuk kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.&nbsp; Panduan itu dirancang oleh PT Surveyor Indonesia (PTSI), yaitu Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sebuah gerakan nasional untuk memperkuat pengukuran dan percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah.&nbsp; &ldquo;I-SIM menjadi wujud nyata komitmen kami untuk memperkuat peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencapai target SDGs. Sebagai guardian of assurance, PTSI memastikan setiap proses pengukuran dilakukan secara objektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,&rdquo; ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna kepada wartawan pada Jumat (3/10).&nbsp; Hasil I-SIM itu nantinya menjadi bagian acuan strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016647824/pengamat-transportasi-kritisi-pembangunan-mrt-ke-banten-jawa-terus-kasihan-luar-jawa">Pengamat Transportasi Kritisi Pembangunan MRT ke Banten: Jawa Terus, Kasihan Luar Jawa</a> Untuk diketahui, Kick-off I-SIM 2025 berlangsung pada Rabu (1/10) secara live via Zoom dan YouTube I-SIM Official. Peluncuran I-SIM 2025 menghadirkan sejumlah tokoh kunci, antara lain Sandry Pasambuna, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali selaku, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.&nbsp; Sandry Pasambuna menyebut, I-SIM sejak diperkenalkan pada 2022 telah menjangkau lebih dari 170 daerah melalui mekanisme self-assessment, verifikasi, validasi, hingga penetapan Champion Grade. Terdapat dua kategori yang berjalan, yaitu I-SIM for Cities dan I-SIM for Regencies. &nbsp; Untuk kategori kota, sebanyak 74 kota berpartisipasi pada 2022 dan meningkat menjadi 76 kota pada 2024. Sementara itu, untuk kategori kabupaten, tercatat ada 103 kabupaten yang bergabung pada 2023. &nbsp; Tahun ini diproyeksikan partisipasi akan semakin meningkat karena I-SIM 2025 menghadirkan keterlibatan kota dan kabupaten secara bersamaan, sehingga menjanjikan dinamika yang lebih luas dan kolaboratif.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016647814/rencana-pembangunan-mrt-tembus-ke-banten-pengamat-sebut-pemerintah-harus-siapkan-feeder">Rencana Pembangunan MRT Tembus ke Banten, Pengamat Sebut Pemerintah Harus Siapkan Feeder</a> Hasil I-SIM nantinya akan menjadi bagian integral dari SDGs Action Awards 2025, sekaligus acuan strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten memerlukan acuan dalam membuat kebijakan strategis, terutama  untuk pembangunan.

Pemerintah Daerah Perlu Acuan dalam Menyusun Kebijakan Strategis untuk Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/IMG-20241120-WA0030-3636959679.jpg" alt="focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini. (Humas BPKAD Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini. (Humas BPKAD Jawa Timur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Hal tersebut dibahas pada focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya baru-baru ini. Acara yang berlangsung selama dua hari itu menjadi forum inventarisasi masalah di lapangan. Sebagian peserta berasal dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Jawa Timur Suryo Handoko mengatakan hasil dari FGD menunjukkan bahwa optimalisasi barang milik daerah bisa menjadi langkah yang tepat. Lewat optimalisasi tersebut, potensi PAD muncul. Hanya saja, Handoko menyadari bahwa masih ada barang milik daerah yang statusnya bermasalah. Dalam artian belum clear. &rdquo;Forum ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Menambah pengamanan aset supaya penggunaannya jelas dan tertib,&rdquo; ujar Suryo Handoko dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/11). Lebih lanjut, dia merinci beberapa permasalahan aset yang terjadi di daerah-daerah di Jawa Timur. Salah satunya double pencatatan. Ditemukan kasus pemda mencatat aset padahal sudah diserahkan ke pemprov. &rdquo;Masalah lain, banyak aset daerah yang status sudah dibeli, tapi sertifikat tanah masih digandoli pemilik aslinya. Kami berharap persoalan ini segera teratasi,&rdquo; tambah Suryo Handoko. Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD Jawa Timur Herry Indrawanto mengatakan, forum ini penting digelar. Menjadi wadah untuk memberikan gambaran bagaimana persoalan aset di lapangan. &rdquo;Sehingga, langkah untuk menyelesaikan permasalahan bisa disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kami optimistis permasalahan yang dirasa berat pun bisa diselesaikan,&rdquo; tandas Herry.

Pemprov Jatim bahas UU HKPD pada focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya

Hadapi UU HKPD, Optimalisasi Barang Milik Daerah Jadi Langkah Strategis Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/WhatsApp-Image-2024-11-12-at-201254-2044595493.jpg" alt="Mendes PDT Yandri Susanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendes PDT Yandri Susanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah hingga pemerintah desa berkolaborasi menggali potensi daerah masing-masing. Itu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu menurut Yandri merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak karena Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa. &rdquo;Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, tagline Kemendes sekarang Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia,&rdquo; ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, Selasa (12/11). Untuk memajukan desa, saat ini, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada lima kementerian yang dimandatkan untuk menjalankan program. Yakni Kemendesa PDT, Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Bappenas. Program ini untuk membuat belanja desa berkualitas sesuai dengan kompetensi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Mendes mengajak seluruh kepala desa bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa. Misalnya melalui musyawarah desa (Musdes). Audiensi publik seperti Musdes memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka. Upaya itu dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial ekonomi. &rdquo;Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu,&rdquo; papar Yandri. &rdquo;Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya,&rdquo; imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes PDT Yandri Susanto ajak pemerintah daerah hingga desa berkolaborasi gali potensi daerah masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan

Mendes Yandri Tegaskan Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-08-at-205420-2061905309.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tema Implementasi Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kegiatan itu untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi antar instansi dan untuk mengakselerasi ETPD yang menjadi salah satu tugas penting bagi Tim P2DD di Jawa Timur. Kegiatan itu akan menjadi salah satu poin penilaian dalam kegiatan Championship ETPD yang digelar setiap tahun oleh Satgas P2DD. &rdquo;ETPD ini merupakan upaya untuk mengubah transaksi yang semula dilakukan tunai menjadi non-tunai berbasis digital, sehingga terwujud transparansi transaksi pemerintah daerah,&rdquo; kata Sigit. Pelaksanaan ETPD di Jawa Timur didasari beberapa regulasi. Yakni Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten-Kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. &rdquo;Implementasi ETPD di Jawa Timur, terus meningkat. Itu bisa dilihat dari indeks ETPD yang naik dari waktu ke waktu,&rdquo; terang Sigit. Semester pertama tahun ini, lanjut dia, meningkat dari angka 95,24 persen menjadi 98,80 persen. Target ETPD Jawa Timur ke depan seperti sesuai dengan roadmap dalam Surat Keputusan Gubernur bahwa penerimaan pajak daerah ditargetkan dapat dilaksanakan secara semi digital dan digital secara menyeluruh 100 persen pada 2027. Dari sisi belanja, Sigit menyatakan, tahun ini pengguna kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) sudah ada sepuluh OPD. Targetnya, pada 2027, seluruhan OPD di Pemprov Jawa Timur harus sudah menggunakan KKPD. Sebab KKPD akan menjadi sarana pendukung transaksi berbasis digital. Pada forum tersebut juga dilaksanakan agenda penandatanganan penguatan komitmen implementasi roadmap Tim P2DD Jawa Timur, yang ditandatangani Bapenda Jatim, BPKAD Jatim, Dinas Kominfo Jatim, BI Jatim, dan Bank Jatim.

BPKAD Jatim gelar acara High Level Meeting P2DD dengan tema Implementasi Roadmap ETPD untuk meningkatkan transparansi transaksi pemda

BPKAD Jatim Gelar High Level Meeting dan Penandatanganan Penguatan Penerapan ETPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/WhatsApp-Image-2024-10-20-at-105102-3995114483.jpeg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar forum workshop Implementasi dan Best Practise KKPD di Mojokerto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar forum workshop Implementasi dan Best Practise KKPD di Mojokerto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beragam metode transaksi pemerintah daerah berbasis digital sudah disiapkan. Salah satunya kartu kredit pemerintah daerah atau yang dikenal dengan nama KKPD. Kartu kredit ini memberi manfaat cukup besar pada sistem transaksi dan belanja daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur berupaya meningkatkan penggunaan alat transaksi tersebut. Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen pada forum workshop Implementasi dan Best Practise KKPD di Mojokerto memaparkan beberapa manfaat tersebut. Yakni mengurangi transaksi cash atau tunai, mengantisipasi penipuan transaksi keuangan (fraud), serta mengurangi dana nganggur (idle cash) di perbankan. &rdquo;Kami berharap, implementasi KKPD sebagai wujud&nbsp; digitalisasi transaksi pemerintah daerah bisa optimal,&rsquo;&rsquo; ucap Sigit Panoentoen. Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari BPKAD Jawa Timur, Bapenda Jawa Timur, dan Bank Jatim. Mereka memaparkan beragam fasilitas dan manfaat KKPD. Peserta yang berasal dari perwakilan SKPD di Jawa Timur tersebut memiliki antusias yang tinggi. Utamanya, saat dibuka sesi pertanyaan. Mereka menyampaikan beberapa kendala implementasi KKPD tersebut. Misalnya Artur Saputra, PNS dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Dia menyambut positif program KKPD. Hanya, ada kelemahan pada status kepemilikan kartu. Artur mengusulkan KKPD diatasnamakan pada jabatan. &rdquo;Bukan personal atau nama jabatan,&rsquo;&rsquo; kata Artur. Alasannya, pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten kerap mengalami rotasi. Perpindahan pejabat membawa dampak pada status KKPD. OPD harus mengajukan ke Bank Jatim untuk melakukan perubahan status KKPD. Proses pengajuan hingga terbit KKPD baru membutuhkan waktu. &rdquo;Padahal, transaksi yang harus segera dilaksanakan masih banyak, ini kendala di lapangan,&rsquo;&rsquo; imbuh Artur. Karena itu, dia berharap status KKPD berdasar instansi. Dengan begitu, mutasi pejabat tidak akan memengaruhi proses implementasi KKPD. Kartu tidak off dan tetap bisa digunakan. Keluhan itu pun menjadi masukan positif. Status KKPD perlu disempurnakan. Keluhan dari pelaku di lapangan akan menjadi catatan sehingga implementasi KKPD bisa berlangsung dengan baik.

BPKAD Jawa Timur berupaya meningkatkan penggunaan alat transaksi berbasis digital kartu kredit pemerintah daerah KKPD

BPKAD Dorong Implementasi Transaksi Pemerintah Daerah Menggunakan KKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-114126-3444364722.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar literasi ETPD. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar literasi ETPD. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Percepatan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) masih menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur. Literasi untuk meningkatkan pemahaman program tersebut pun terus dilakukan. Tujuannya, implementasinya bisa dipercepat tahun depan. Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen mengatakan, ETPD merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan. Targetnya, 2025 semua layanan transaksi pemerintah daerah sudah berbasis elektronik. Program ini akan memudahkan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. &rdquo;Sesuai edaran dari KPK bahwa tahun depan 100 persen harus sudah menerapkannya,&rsquo;&rsquo; kata Sigit Panoentoen. Sigit menambahkan, transaksi berbasis digital maupun elektronik sudah disiapkan. Pemerintah provinsi bersama Bank Jatim sudah menyiapkan berbagai program untuk menjembatani kebutuhan masyarakat. &rdquo;Hanya, pemahaman tentang penggunaan dan manfaat transaksi berbasis digital harus terus ditekankan. Pada forum ini, ETPD dan pendukungnya akan dibahas,&rsquo;&rsquo; imbuh Sigit Panoentoen. Ada beberapa narasumber yang dihadirkan pada forum tersebut. Antara lain, dari BPKAD Jawa Timur, Bapenda Jawa Timur, dan Bank Jatim. Mereka menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapenda mengulas potensi PAD yang bisa dioptimalkan serta manfaat menggunakan sistem digital. Lalu Bank Jatim memaparkan berbagai aplikasi yang ramah dan siap digunakan di masyarakat. Sigit menambahkan, ETPD menjadikan sistem pengelola keuangan daerah transparan. Efisiensi bisa diwujudkan. Selain itu, pelaporan keuangan bisa disusun dengan mudah. Sebab, semua proses transaksi tercatat secara detail. Pada pelaksanaannya, pemerintah sangat membutuhkan peran perbankan. Saat ini, Bank Jatim sudah bisa mendetailkan peran teknologi serta bagaimana sifat kerjanya. &rdquo;Harapannya peserta literasi yang sebagian besar merupakan perwakilan dari berbagai OPD di Jawa Timur memahami dan bisa menerapkan program ini denga cepat dan tepat,&rsquo;&rsquo; ungkap Sigit.

Percepatan penerapan ETPD masih menjadi agenda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur

BPKAD Jatim Targetkan Penerapan ETPD Menyeluruh pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-110320-3188935074.jpg" alt="FGD implementasi elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) digelar BPKAD Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>FGD implementasi elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) digelar BPKAD Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosialisasi implementasi elektrifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Jawa Timur semakin diperluas. Salah satunya melalui focus group discussion di Malang pekan lalu. Acara digelar Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD). Targetnya masyarakat dan pemerintah memahami manfaat digitalisasi keuangan. Kepala BPKAD yang kini menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono menjelaskan, ETPD merupakan program pemerintah yang penerapannya terus dipercepat. Ke depan, transaksi berbasis digital, tidak ada lagi pertemuan antara penyedia dan yang membutuhkan jasa. &rdquo;Harapannya transaksi terdata secara transparan dan efisien. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai sistem untuk mendorong percepatan ETPD. Langkah tersebut mendapat dukungan dari perbankan. Baik bank milik pemerintah maupun swasta. Program tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Aris Mukiyono. Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Regional Jawa Timur Farid Efendi menjelaskan, literasi transaksi berbasis digital menjadi perhatian utama. Pemerintah terus menggenjot program tersebut. Program itu akan bertemu dengan inovasi perbankan yang mulai memiliki sistem transaksi cashless. &rdquo;Dengan begitu, penerapan transaksi digital fi masyarakat dan ETPD, lebih optimal,&rdquo; ungkap Farid Efendi. Selain itu, menurut dia, Bank Indonesia terus menginventarisasi tingkat penerapan ETPD. Hampir sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Timur sudah menerapkan ETPD. Meski begitu, sosialisasi tetap harus didorong agar bisa sampai ke tingkat masyarakat. Mahfud Hidayat, perwakilan dari Bank Jatim menegaskan, selaku bank yang menjadi pusat transaksi pemerintah daerah sudah menyiapkan sistem pendukung. Dengan begitu ETPD bisa diterapkan secara optimal. Bank Jatim juga menyiapkan berbagai sistem untuk menjembatani transaksi masyarakat kepada pemerintah. &rdquo;Sistem dikonsep ramah dan familiar. Tujuannya, masyarakat bisa menggunakan sistem itu dengan mudah. ETPD pun bisa dilaksanakan secara maksimal,&rdquo; jelas Mahfud.

Sosialisasi implementasi ETPD di Jawa Timur semakin diperluas. Salah satunya melalui focus group discussion di Malang

BPKAD Jatim Sosialisasikan Cashless Society sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/penantian-guru-honorer-kala-bos-cair_m_117346.jpeg" alt="Ilustrasi guru honorer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kasus pemberhentian (cleansing) guru yang belakangan merebak diminta agar tidak terulang kembali. Pemerintah daerah (pemda) didesak segera membenahi akar masalah dan cari solusi jangka panjang. Seperti diketahui, ada ribuan guru honorer di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang terkena cleansing. Secara tiba-tiba mereka diminta tanda tangan surat pernyataan pengunduran diri tanpa pemberitahuan yang jelas. Fenomena ini dikhawatirkan dapat terulang kembali. Karena itu, Pemerhati kebijakan publik Riza Primahendra meminta pemda segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait guru honorer secepatnya. Menurut dia, masalah guru honorer yang terjadi merupakan imbas dari perencanaan distribusi pendidikan pemda yang lemah. Bahkan, bisa jadi tidak dilakukan secara matang. Apalagi, dari temuan yang ada, terungkap jika selama ini perekrutan guru honorer tidak melalui proses di dinas pendidikan (Disdik). Dampaknya, pemda tidak bisa secara utuh melihat latar belakang kompetensi guru yang direkrut. Buruknya perencanaan juga terlihat dari tidak meratanya porsi mengajar guru. Masih banyak guru honorer yang merangkap mengajar di banyak jenjang kelas. &nbsp;&rdquo;Persoalan ini semestinya perlu dilihat dari akar perencanaannya terlebih dulu, apakah sejak awal sudah terkonsep secara menyeluruh atau justru sebaliknya,&rdquo; ujar Riza, Minggu (18/8). Oleh sebab itu, kata dia, penting bagi pemda untuk membuat solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dari kondisi yang guru honorer saat ini. Pemda juga perlu memikirkan situasi sekolah, apakah pertumbuhan murid dan kebutuhan guru ke depannya sesuai. Menurut Riza, selama ini pola perekrutan guru yang berubah-ubah dan banyak jalur terbukti menyebabkan adanya celah. Sehingga terjadi rekrutmen yang tidak sesuai aturan UU. &rdquo;Lagi-lagi, perlu dilihat secara menyeluruh bagaimana proses yang selama ini dilakukan di level Pemda. Agar nantinya tidak ada lagi celah bagi berbagai pihak meloloskan guru honorer tanpa sepengetahuan pendataan Disdik,&rdquo; tutur Praktisi CSR dan Pembangunan Sosial itu. Apalagi, di DKI Jakarta misalnya, Pemda DKI Jakarta hanya memberi solusi jangka pendek. DKI Jakarta dirasa belum menjabarkan solusi jangka panjang mengenai distribusi tenaga pendidik ke depannya. Belum lama ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi telah memberikan solusi dari cleansing sekitar 4.000 guru honorer ini melalui pendaftaran pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI). Pendaftaran dlakukan bulan ini dengan kuota 1.700 guru honorer. Selain itu, ada opsi pengangkatan guru honorer menjadi ASN melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pengamat kebijakan publik mendorong pemda untuk membenahi akar masalah yang mengakibatkan cleansing guru honorer.

Soroti Kasus Cleansing Guru di Jakarta dan Jawa Barat, Pengamat Dorong Pemda Benahi Akar Masalah    

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/IMG_20240717_164139-3139685792.jpg" alt="Komunitas PKL di Teras Malioboro atau TM 2, Kota Jogjakarta menggelar aksi damai di halaman TM 2, kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta, Rabu (17/7). (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Komunitas PKL di Teras Malioboro atau TM 2, Kota Jogjakarta menggelar aksi damai di halaman TM 2, kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta, Rabu (17/7). (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komunitas pedagang kaki lima (PKL) di Teras Malioboro atau TM 2 Kota Jogjakarta meminta Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta membuka ruang dialog bersama sebelum rencana relokasi mereka ke tempat baru direalisasikan pada 2025. &rdquo;Kami butuh relokasi ini ada dialog dua arah. Bukan hanya sosialisasi bahwa Anda ditempatkan di sini, posisinya seperti ini harus menerima, bukan itu, karena kami sebagai subjek bukan objek,&rdquo; ujar Ketua Koperasi Paguyuban Tri Dharma Arif Usman saat aksi damai di halaman TM 2, kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta, Rabu (17/7). Tri Dharma merupakan paguyuban yang menaungi para PKL Malioboro yang menempati TM 2 sejak 2022 setelah mereka direlokasi dari selasar di sisi kiri dan kanan sentra wisata belanja di Kota Gudeg itu. Arif mengatakan pada dasarnya seluruh pedagang di TM 2 tidak anti atau menolak kebijakan Pemda Jogjakarta terkait rencana relokasi, akan tetapi diharapkan ada ruang musyawarah bersama sehingga didapatkan solusi jalan tengah antara kepentingan pemda dan masa depan dagangan mereka. Menurut dia, hingga saat ini tidak semua PKL di TM 2 dilibatkan dalam rencana pemindahan mereka ke tempat baru yang disiapkan pemda di kawasan Ketandan dan Beskalan, Kota Jogjakarta. &rdquo;Yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, bukan dari kami,&rdquo; beber Arif. Sejak awal menempati TM 2, Arif menyebut para PKL baru mengetahui bahwa mereka disiapkan tempat baru di Beskalan dan Ketandan berdasar informasi dari media sosial. Ketua Paguyuban Tri Dharma Supriyati menegaskan bahwa para pedagang hanya menginginkan relokasi yang partisipatif, transparan, dan ujungnya dapat menyejahterakan. Karena itu, dia meminta ada komunikasi dua arah sembari menyosialisasikan secara mendetail mengenai konsep relokasi kepada pedagang TM 2 yang berjumlah 1.041 orang secara menyeluruh. Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Koperasi dan UKM DI Jogjakarta Wisnu Hermawan mengatakan Pemda Jogjakarta sejak awal telah menyosialisasikan melalui perwakilan pedagang bahwa TM 2 merupakan tempat sementara bagi mereka yang dahulu menggelar lapak secara ilegal di sisi kanan-kiri Malioboro. Area TM 2 memang sejak awal diproyeksikan Pemda Jogjakarta sebagai lokasi pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG). Wisnu menyebut Pemerintah Kota Jogjakarta telah diminta untuk membantu menyosialisasikan kembali kepada para pedagang di TM 2 secara menyeluruh agar tidak ada salah persepsi. &rdquo;Teman-teman Pemkot coba kami hubungi dan sudah berkomitmen proses sosialisasi ini terus dilakukan secara bertahap,&rdquo; papar Wisnu Hermawan. Pemda Jogjakarta menyiapkan dua tempat baru bagi PKL di TM 2 di eks Toko Makmur Jaya di Ketandan dan di samping parkir Beskalan, di kawasan Malioboro. Dua lokasi yang memiliki luas total 8.000 meter persegi itu tengah dibangun sejumlah gedung lantai dua hingga tiga untuk para pedagang dengan anggaran mencapai Rp 69 miliar. Karena berada di kawasan Pecinan, bangunan di Ketandan bakal menerapkan gaya arsitektur Tiongkok, sedangkan bangunan di Beskalan menerapkan gaya Indische. Wisnu meyakini dengan desain beserta sejumlah event yang disiapkan, dua lokasi baru yang ditargetkan rampung dibangun akhir 2024 tersebut bakal menjadi sentra ekonomi kreatif yang mampu menyedot wisatawan Malioboro berkunjung dan berbelanja.

Komunitas PKL di Teras Malioboro atau TM 2 Kota Jogjakarta meminta Pemda Jogjakarta membuka ruang dialog bersama sebelum relokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintah daerah

Berita Terkini