<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/IMG20251105221355-1874483784.jpg" alt="Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menetapkan UMP 2026. (Muhammad Zulfikar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menetapkan UMP 2026. (Muhammad Zulfikar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah ProvinsiSumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3.182.955. UMP 2026 itu naik 6,3 persen bila dibandingkan UMP tahun sebelumnya. &rdquo;UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp 2,9 jutaan. Untuk UMP 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi,&rdquo; kata Gubernur Sumbar Mahyeldi seperti dilansir dari Antara di Kota Padang, Senin (22/12). Selain itu, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk dua sektor usaha sebesar Rp 3.214.846. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Mahyeldi menjelaskan ketentuan UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang pengupahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan UMSP hanya berlaku pada dua sektor usaha, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sumbar Firdaus Firman menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP 2026 merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi. &rdquo;Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,&rdquo; tegas Firdaus. Rapat Dewan Pengupahan tersebut dihadiri secara lengkap oleh unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, serta unsur pemerintah. Dalam forum tersebut disepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,525 sebagai dasar penetapan besaran UMP dan UMSP Sumbar 2026. Selain mengacu pada koefisien alfa, penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi inflasi pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemprov Sumbar berharap keputusan ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan bersama.

Pemprov Sumbar resmi tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3.182.955, naik 6,3 persen bila dibandingkan UMP tahun sebelumnya

Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2026 Naik 6,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-092255-3916273342.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyiapkan model pelayanan cepat tanggap untuk masyarakatnya. Pelayanan itu berbasis digital. Layanan digital itu&nbsp;terintegrasi antar-SKPD.&nbsp; Layanan digital itu mengadopsi&nbsp;aplikasi NTB Care yang digunakan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). "Di luar Jakarta, NTB yang terbaik,&rdquo; ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar Rumainur kepada JawaPos.com, Senin (25/12). Menurut Rumainur, pemerintah setingkat provinsi yang sudah memberikan pelayanan berbasis digital baru NTB yang dinilai terbaik, di luar DKI Jakarta. Sebelumnya, Rumainur mengajak 64 tenaga sosial di Sumatera Barat untuk langsung berinteraksi dengan pemerintah NTB dalam hal pelayanan sosial. "Di Lombok keluhan masyarakat yang masuk umumnya adalah masalah sosial. Petugas yang menindaklanjuti sampai ke lapangan tidak sampai satu jam setelah mendapatkan laporan," imbuhnya. Studi terhadap pelayanan sosial berbasis digital itu turut didampingi Ketua DPRD Sumbar Supardi. Lebih jauh Rumainur menuturkan, saat ini frekuensi bencana alam di Sumatera Barat relatif menurun. Meski demikian, bencana yang berkurang tidak sejalan dengan jumlah korban dan kerugian atas dampak bencana itu. Kerugian dan korban atas bencana berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Selain bencana, masalah sosial umum lainnya tidak luput di Sumbar. Seperti tingginya angka penduduk miskin, anak telantar, gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). "Semua itu masih menjadi persoalan dinas sosial," sebutnya. Untuk menanggulangi bencana, masalah sosial, masalah kemasyarakatan lainnya, perlu integrasi pelayanan dari Dinas Sosial, Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan. Menurut Ketua DPRD Supardi, Sumbar daerah rawan bencana. Pemprov Sumbar selama ini sudah memiliki nomor kontak 119 untuk layanan cepat. Sejatinya layanan 119 itu dapat dikembangkan berbasis digital dengan mengoptimalkan aplikasi sejenis dengan NTB Care. Untuk mengintegrasikan itu, Pemprov Sumbar perlu mengembangkan kontak layanan 117 atau 119 seperti aplikasi NTB Care. Rencananya, Pemprov Sumbar menyiapkan kantor pelayanan layanan itu pada Januari 2024. &ldquo;Gedung tersebut dibangun dengan dana IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) dan digunakan bersama-sama nantinya,&rdquo; ujar Rumainur.

Pemprov Sumbar tengah menyiapkan model pelayanan cepat tanggap untuk masyarakatnya. Pelayanan itu berbasis digital dan terintegrasi.

Cepat Tanggap Atas Bencana dan Masalah Sosial, Pemprov Sumbar Siapkan Pusat Layanan Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sijantang-kecil.jpg" alt="MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi.Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU JANJI PEMBENAHAN: Cerobong asap PLTU Ombilin mengeluarkan debu saat proses produksi.Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merencanakan menutup operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dan PLTU Ombilin (Sijantang) pada 2060. Selanjutnya akan beralih pada energi baru terbarukan. &rdquo;Dalam rencana umum energi daerah, Sumbar memproyeksikan atau merencanakan dua PLTU itu akan ditutup pada 2060,&rdquo; kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar Herry Martinus seperti dilansir dari Antara di Padang, Jumat (20/10). Herry mengatakan, saat ini masing-masing dua PLTU tersebut memiliki generator berkapasitas 2X100 Mega Watt (Mw). Langkah itu diambil pemerintah setempat agar penggunaan energi fosil dapat dikurangi karena tidak ramah lingkungan. &rdquo;Jadi, kita proyeksikan pada 2060 ada&nbsp; dua pembangkit listrik ini harus ditukar dengan energi baru terbarukan,&rdquo; ujar Herry Martinus. Kedua pembangkit listrik yang masing-masing berada di Jalan Padang Painan Kilometer 25, Teluk Sirih, Kota Padang; dan Nagari Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto; tersebut akan memanfaatkan energi dari air atau panas bumi. Herry memastikan upaya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan di Ranah Minang secara perlahan akan terus dimaksimalkan. Apalagi, per Desember 2022 capaian implementasi energi terbarukan sudah mencapai di kisaran 29 persen dari target 40 persen pada 2025. Terkait upaya percepatan atau transformasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Pemerintah Provinsi Sumbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang mengaturnya dibuat sesederhana mungkin. Sehingga apa yang akan dicanangkan dalam dokumen rencana umum energi daerah, termasuk dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) hingga amanat undang-undang, bisa terealisasi dengan maksimal (penggunaan energi baru terbarukan). &rdquo;Hal itu bisa kita kawal bersama agar implementasi energi baru terbarukan ini sesuai dengan rencana,&rdquo; terang Herry Martinus. Apalagi, hal tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewujudkan net zero emission pada 2060.

Pemprov Sumbar merencanakan menutup operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dan PLTU Ombilin pada 2060

Sumbar Tutup PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin pada 2060

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221124-WA0001_3.jpg" alt="Pemprov Sumbar mengirimkan rendang yang telah terkumpul untuk korban gempa Cianjur. BPBD Sumbar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemprov Sumbar mengirimkan rendang yang telah terkumpul untuk korban gempa Cianjur. BPBD Sumbar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengirimkan 1,5 hingga 2 ton rendang untuk membantu kebutuhan logistik masyarakat terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat.  ”Kita terus menghimpun bantuan berupa rendang dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa Cianjur. Mudah-mudahan bisa terkumpul 1,5 sampai 2 ton,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi seperti dilansir dari Antara di Padang.  Dia mengatakan akan langsung mendistribusikan rendang yang sudah terkumpul ke lokasi bencana. Sisanya akan dikirimkan saat bantuan telah terkumpul semua.  ”Kita bergerak cepat untuk memberikan bantuan ini,” ujar Mahyeldi.  Bantuan rendang itu diharapkan bisa sampai di lokasi pada Jumat (25/11) sore atau malam dan langsung diserahkan pada masyarakat atau Pemprov Jawa Barat.  ”Kita akan koordinasikan apakah langsung disalurkan pada masyarakat atau lewat pihak berwenang di Jabar,” tutur Mahyeldi.  Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Jumaidi mengatakan pengumpulan rendang untuk bantuan tersebut, dilakukan sejak Selasa (22/11) atau satu hari setelah bencana.  ”Hingga tadi malam (24/11) sudah terkumpul 599 kilogram rendang. Masih banyak yang konfirmasi untuk membantu, namun belum diantar ke posko di BPBD,” terang Jumaidi.  Selain rendang dari partisipasi masyarakat, BPBD Sumbar juga membuat 40 kilogram rendang untuk dikirimkan ke Cianjur.  ”Awalnya kita berniat beli, namun ada usul agar bisa lebih banyak rendangnya dimasak sendiri. Akhirnya ibu-ibu Dharma Wanita BPBD bergotong royong membuat 40 kilogram rendang untuk dikirim ke lokasi bencana. Gubernur Sumbar Mahyeldi bahkan ikut memasak rendang tersebut bersama tim dari BPBD,” papar Jumaidi.

Sumbar Kirim 1,5 Ton Rendang untuk Korban Gempa Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/silaturahmi_2-1.jpg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Miko Elfisha/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Miko Elfisha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengantisipasi persebaran Covid-19 dari kemungkinan perantau mudik dari daerah itu untuk merayakan Idul Adha 1441 Hijriah.  ”Kemungkinan perantau kita akan banyak pulang pada Idul Adha. Sebab, mereka tidak bisa mudik saat Idul Fitri 1441 Hijriah. Kita antisipasi agar tidak ada persebaran baru pada momentum ini,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno seperti dilansir dari Antara di Padang.  Dia mengatakan momentum Idul Fitri lalu, Sumbar berada dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga perantau tidak bisa mudik. Kemungkinan, Idul Adha akan dijadikan momentum untuk pulang dan bersilaturahmi dengan keluarga.  Perantau yang kesulitan ekonomi di negeri orang karena pandemi, diyakini juga akan pulang kampung, tinggal dan berusaha di kampung.  Irwan mengatakan, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada klaster persebaran baru adalah dengan melakukan pengawasan selektif di jalur darat dan laut. Sedangkan pintu udara semua yang datang dipastikan harus tes usap. ”Pengawasan selektif ini sudah kita mulai sejak 29 Juni. Pada momentum Idul Adha tetap kita laksanakan,” kata Irwan.  Pengawasan selektif akan memeriksa penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara random, tidak memberhentikan semua kendaraan seperti pembatasan selektif atau pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya agar tetap ada penyaringan, yang masuk Sumbar adalah orang yang diyakini sehat.  Petugas yang disiagakan di perbatasan sudah dikurangi setengah dari jumlah personel pada penerapan PSBB lalu. Di bandara pemeriksaan dilakukan lebih ketat. Semua penumpang yang turun harus tes swab untuk memastikan kondisi kesehatan.  ”Kita minta pemerintah kabupaten dan kota juga terus mengingatkan masyarakatnya, baik yang di kampung maupun baru pulang dari rantau untuk mematuhi protokol kesehatan,” tutur Irwan.  Persebaran Covid-19 di Sumbar sudah melandai dalam beberapa minggu terakhir. Penambahan kasus tidak lagi signifikan sementara tingkat kesembuhan makin baik. Data Dinas Kesehatan Sumbar, total kasus positif terinfeksi Covid-19 pada Rabu (1/7) adalah 742 orang dengan rincian 607 orang (81,80 persen) berhasil sembuh, dirawat di rumah sakit karantina dan isolasi mandiri sejumlah 104 orang (14,02 persen), serta meninggal dunia 31 orang (4,18 persen).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-QXOzHcGrAw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NO7eADZ34DQ

Antisipasi Persebaran Covid-19 dari Pemudik Saat Idul Adha 1441 H

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/masjid-di-cipinang-jalani-salat-id-hari-ini_m_140382.jpeg" alt="Jamaah Masjid Ghairu Jami Baitur Rahman yang terletak di Jalan Kesadaran, Cipinang Muara, Jakarta baru melaksanakan salat Idul Fitri hari ini" width="100%">
<figcaption>Jamaah Masjid Ghairu Jami Baitur Rahman yang terletak di Jalan Kesadaran, Cipinang Muara, Jakarta baru melaksanakan salat Idul Fitri hari ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mempersilakan masyarakat menggelar Salat Jumat secara berjamaah di masjid, berpotensi meluas pada pelaksanaan Salat Idul Fitri.  Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengamini potensi tersebut. Namun lebih tegasnya pelaksanaan salat Idul Fitri di kabuapten/kota yang berada di Sumbar diserahkan kepada pemerintah kota (pemkot) dan kabupaten (pemkab). "Secara prinsip tidak boleh," ujar Jasman kepada JawaPos.com, Jumat (15/5).  Penyerahan kebijakan Salat Idul Fitri dapat digelar secara berjamaah di masjid berangkat dari surat Gubernur Sumbar 360/117/Covid-19-SBR/V-2020, tertanggal 13 Mei 2020. Di dalam surat itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan kepada pemkot atau pemkab untuk menetapkan masjid-masjid yang boleh menggelar Salat Jumat berjamaah.  Adapun masjid yang boleh menggelar Salat Jumat berjamaah tetap memantuhi protokol kesehatan dalam penanganan pencegahan Covid-19. Yakninya, lokasi masjid berada di daerah tidak mewabahnya Covid-19.  Daerah tempat beradanya masjid telah menutup pintu masuk, sehingga tidak bercampurnya orang sehat dengan orang yang sakit.  Masjid yang menyelenggarakan ibadah memastikan bahwa yang hadir adalah jamaah tetap. "Bagi jamaah tetap tentunya dapat ditandai atau dibekali kartu khusus," kata Irwan Prayitno dalam suratnya itu.  Gubernur Sumbar menekankan bahwa setiap masjid harus menyediakan tempat cuci tangan dan sabun sebelum masuk masjid, jamaah menggunakan masker, masjid tidak membentangkan sajadah atau tikar.  Pelaksanaan salat dan khotbah jumat dilakukan secara istishaq atau sederhana. Salat sunat lainnya dilakukan di rumah saja.  "Semoga masyarakat bisa tenang dan memahami ketentuan untuk salat berjamaah di masjid," tandas mantan Kepala Disparbud Kabupaten Solok itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200515_162512.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang mempersilakan menggelar salat jumat berjamaah di masjid. (tangkapan layar)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

Salat Idul Fitri di Sumbar Berpotensi Bisa Digelar di Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ilustrasi-lawan-korona.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka pasien Covid-19 yang sembuh di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren positif. Terbaru, tiga orang dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total pasein sembuh dari covid-19 di Sumbar  mencapai 16 orang  "Tiga orang pasien yang dinyatakan sembuh. Itu semua isolasi mandiri di Kota Padang," kata Juru Bicara Covid-19 Sumbar Jasman di Padang seperti dilansir Antara, Kamis (23/4).  Jasman merinci, pasien yang baru sembuh tersebut terdiri atas pasangan suami istri, warga Sawahan Kota Padang. Untuk suami berusia 40 tahun dan istri 36 tahun. Satu pasien lainnya adalah seorang laki-laki 29 tahun, warga Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara.  Ketiganya dinyatakan sembuh berdasar hasil pemeriksaan laboratorium Fakultas Kedokteran Unand. Jasman berharap kesembuhan pasien Covid-19 itu bisa menjadi pendorong semangat bagi pasien lain untuk berjuang melawan penyakitnya.  Berdasar data Dinas Kesehatan Sumbar per Kamis (23/4), terdapat lima orang masyarakat yang baru terpapar virus korona.  Penambahan itu didominasi dari Kota Padang, sebanyak empat orang. Mereka terdiri atas perempuan 62 tahun, warga Kecamatan Padang Timur. Kini tengah dirawat di RSUD Rasyidin Padang. Pasien tersebut terinfeksi karena kontak dengan pasien sebelumnya yang juga telah terinfeksi.  Kemudian laki-laki pensiunan yang berusia 60 tahun, warga Kecamatan Kuranji.Hasil swap baru keluar positif, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia.  Selanjutnya, laki-laki 59 tahun pensiunan salah satu BUMN berasal dari Kecamatan Padang Selatan. Sekarang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien ini ini diawasi oleh pihak RS Semen Padang.  Laki-laki 64 tahun pedagang di Pasar Raya. Terinfeksi di Pasar Raya dan terakhir berdagang lima hari yang lalu. Berasal dari Kecamatan Padang Barat. Sekarang di rawat di RS M Jamil Padang.  Satu orang lagi positif terinfeksi Covid-19 adalah seorang perempuan berusia 35 tahun. Dia berasal dari Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kini menjalani isolasi di Rusunawa Painan.  Dengan demikian total yang positif terinfeksi Covid-19 di Sumbar hingga Jumat (23/4) mencapai 86 orang. Dari 86 orang itu, 16 orang sembuh, sembilan orang meninggal dunia, 23 orang dirawat di berbagai rumah sakit, dan 38 orang isolasi mandiri di rumah dan Bapelkes Provinsi Sumbar.  Sementara Total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 7.242 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 285 orang.

16 Orang Sembuh dari Covid-19 di Sumbar, Ada Pasangan Suami Istri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kunjungan-wisman-di-solok-selatan-turun-drastis_m_205694.jpeg" alt="Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, yang menjadi salah satu wisata andalan. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, yang menjadi salah satu wisata andalan. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) siap diberlakukan di Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (22/4). Selama pembatasan berlaku, Pemprov Sumbar mengklaim melakukan razia 24 jam untuk lalu lintas keluar masuk daerah tersebut.  Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengklaim, seluruh akses keluar masuk Sumbar via darat dijaga selama 24 jam. Penjagaan berlangsung PSBB berlaku, alias 14 hari. "Mekanismenya berupa razia dengan menggunakan protokol penanganan Covid-19," ujar Jasman saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (19/4).  Artinya, di setiap perbatasan melibatkan petugas dari dinas kesehatan yang dilengkapi dengan pakaian alat pelindung diri (APD), dan diperkuat dengan elemen satuan lain. Mulai dari dinas perhubungan (dishub), satpol pp, TNI, dan Polri. Seluruh satuan itu memeriksa ketentuan berkendara bagi setiap orang yang masuk dan keluar dari Sumbar.  Di antaranya, setiap orang harus mengenakan masker, penumpang di kendaraan menerapkan physical distancing (menjaga jarak). Artinya penumpang hanya boleh dimuat 50 persen dari kapasitas mobil.  Eks Kepala Satpol PP Kota Solok itu menyebut, detail aturan PSBB Sumbar bakal disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada Senin (20/4) dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).  Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan bahwa teknis PSBB tidak jauh beda yang telah diterapkan di daerah yang lebih dulu menerapkan PSBB. Seperti di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang Raya. Di wilayah tersebut terdapat sejumlah lokasi pengecekan kendaraan.  Irwan menyebut, pada dasarnya PSBB itu tidak melarang orang keluar rumah. Hanya saja tetap meminta masyarakat bertahan di rumah. Alasannya, untuk memutus mata rantai penularan virus korona.  "Sepanjang masih ada yang keluar rumah, maka mata rantai virus sulit diputus," ujar politikus PKS itu. Selama PSBB berlaku, Irwan hanya memboleh pertokoan atau tempat usaha yang menjual kebutuhan pokok. Di luar itu ditutup dan diatur operasionalnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_7PIIyVIWKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hD3SvAu7K5c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YJ-nU7kfVFs

PSBB Berlaku 22 April, Pemprov Sumbar Klaim Razia Perbatasan 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jam-gadang-hingga-nasi-kapau-diserbu-wisatawan_m_141168.jpeg" alt="Suasana Jam Gadang Bukittinggi, Jumat (30/6). (Dedi Yondra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana Jam Gadang Bukittinggi, Jumat (30/6). (Dedi Yondra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Turis Tiongkok yang berwisata ke Sumatera Barat (Sumbar) mendapat respons negatif dari masyarakat setempat. Pasalnya, negara asal turis itu tengah dilanda wabah virus korona. Publik khawatir mereka terpapar virus bernama 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) itu.  Parahnya lagi, kedatangan para turis tersebut pada Minggu (26/1) disambut pula Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman Rizal pun angkat bicara terkait reaksi publik terkait kehadiran turis asal Kota Kunming tersebut di Ranah Minang. Jasman mengklaim kedatangan turis Tiongkok itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat.  "Pemprov Sumbar membantu memfasilitasi kedatangan tamu tersebut," ujar Jasman dalam keterangan persnya, Senin (27/1).  Lebih jauh mantan kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok itu mengaku, terkait sambutan dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno hanyalah sebuah kebetulan.  "Pesawat pembawa turis dari Tiongkok delay dan bersamaan kedatangannya dengan landingnya Gubernur Sumbar dari Jakarta. Melihat adanya rombongan datang, secara naluriah Gubernur mendatangi mereka dan langsung didaulat untuk memberikan sambutan. Gubernur tidak ada jadwal melakukan penyambutan secara resmi," kata eks kepala Satpol PP Kota Solok itu.  Terkait reaksi masyarakat, kata Jasman, Pemprov Sumbar sangat berterima kasih karena sudah merespons adanya virus korona.  Maka dari itu, untuk gelombang kedatangan turis Tiongkok selanjutnya sudah dibatalkan. Penundaan itu berlaku hingga situasi kondusif. Sedangkan untuk yang sedang berada di Sumbar, agensi tengah mempercepat kunjungan turis Tiongkok tersebut.  Sementara itu, Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah menyebut, kedatangan wisatawan asal Tiongkok ke Sumbar pada saat merebaknya wabah virus korona adalah musibah. "Musibah bagi pariwisata Sumbar," ujar Ian kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Musibah yang dimaksud, Pemprov Sumbar tengah berupaya menjual sektor pariwisata ke mancanegara. Ketika "jualan" itu mendapat respons, tiba-tiba muncul fenomena virus korona. Virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok.  "Semoga turis Tiongkok itu tidak memberikan citra negatif untuk pariwisata di Sumbar. Kita berharap di lain waktu mereka datang lagi dalam kondisi yang lebih baik," tandas Ian.

Pemprov Sumbar Klaim Kunjungan Turis Tiongkok Program Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/padang-diguncang-gempa-operasional-bandara-tak-terganggu_m_101135.jpeg" alt="Bandara Internasional Minangkabau (BIM)" width="100%">
<figcaption>Bandara Internasional Minangkabau (BIM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran turis asal Tiongkok di Sumbar menimbulkan reaksi dari  publik. Tidak sedikit masyarakat Sumbar menolak kehadiran turis asal Kota Kunming tersebut di tengah mewabahnya virus korona di Kota Wuhan, Tiongkok.  Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah menyebut, berdasar informasi yang didapat dari Pemprov Sumbar bahwasannya 174 turis asal Tiongkok yang datang di Ranah Minang, pada Minggu (26/1), mempercepat waktu kunjungannya. Semula mereka dijadwalkan berada di Sumbar selama enam hari lima malam. Namun, reaksi yang begitu besar dari publik membuat mereka harus pulang lebih awal.  "Mereka mempercepat waktu kunjungan di Sumbar," ujar Ian kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Terkait mekanisme pulang itu merupakan hasil koordinasi antara pihak pendamping para turis dari PT Marawa Corporate bersama Pemprov Sumbar.  Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengungkapkan, keputusan itu berasal dari pihak turis bersama biro travel yang mendampinginya. "Itu permintaan mereka karena memahami situasi di Indonesia yang merespons virus korona," ujar Jasman kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Jasman menyebut, 174 <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/01/2020/kunjungi-sumbar-biro-travel-jamin-turis-tiongkok-bebas-virus-korona/">turis asal Tiongkok</a> itu datang ke Sumbar menggunakan pesawat carteran. Jika harus kembali di luar jadwal yang mereka susun, maka memerlukan koordinasi lagi dengan pihak maskapai penerbangan. Sebab mengurus penerbangan langsung ke Tiongkok tidak begitu mudah.  "Saya tekankan, ini permintaan mereka. Bukan kami yang menyuruh mereka pulang atau memulangkan turis tersebut," kata Jasman.  Darmawi selaku pimpinan PT Marawa Corporate Darmawi yang mendampingi <a href="https://www.jawapos.com/internasional/27/01/2020/cerita-wni-di-wuhan-masker-mahal-dan-ibu-hamil-ingin-segera-pulang/">turis Tiongkok</a> asal Kota Kunming membenarkan proses pemulangan tamunya lebih awal. Dia menyebut, rombongan dari Tiongkok bersedia kembali ke negaranya. Kini sedang dalam proses pengurusan izin dan penyewaan pesawat. Sebab penerbangan langsung menuju Tiongkok tidak ada. Mereka tiba di Sumbar pada Minggu (26/1) menggunakan pesawat carter. Sementara untuk kembali ke Tiongkok belum diketahui.  "Pengurusan pesawat itu tidak gampang. Memerlukan perizinan dengan berbagai pihak," sebut Darmawi kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Darmawi menyebut, hingga kini kondisi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/01/2020/khawatir-tertular-virus-korona-warga-sumbar-tolak-turis-tiongkok/">turis Tiongkok</a> yang mereka dampingi sejak Minggu (26/1) dalam kondisi sehat. Hanya saja ada sejumlah agenda kegiatan di Sumbar urung terlaksana karena mendapat penolakan dari warga Sumbar.  Lebih jauh dia menyebut, sebetulnya wisatawan dari Tiongkok ke Sumbar terdiri  atas rombongan. Rombongan kedua tiba pada Jumat (31/1). Akan tetapi, rombongan kedua tersebut sudah dibatalkan.  Sebagaimana diketahui, sejumlah negara digegerkan dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/01/2020/wako-pariaman-turis-tiongkok-ke-daerah-kami-bersih-dari-virus-korona/">virus korona</a>. Virus itu berasal dari Wuhan, Tiongkok. Hingga kini korban jiwa atas virus itu sudah mencapai puluhan dan terpapar mencapai ribuan.  Sejumlah negara termasuk Indonesia melakukan penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Bagi warga negara (WN) Tiongkok yang berada di Indonesia saat ini tengah diperketat pengawasannya.  Untuk di Sumbar terdapat 174 turis asal Tiongkok. Mereka tiba di Sumbar pada Minggu (26/1). Kedatangannya mendapat sambutan positif dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Rencana semula para turis itu mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Sumbar.  Di antaranya pantai di Kota Pariaman, Jam Gadang (Bukittinggi), Istano Pagaruyuang, Festival pacu jawi di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Senin (27/1). Tidak hanya itu objek Wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan pun menjadi agenda utama mereka.

Antisipasi Virus Korona, Turis Tiongkok di Sumbar Pulang Lebih Awal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov sumbar

Berita Terkini