<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/dokter-2098123757.jpg" alt="ILUSTRASI. Dokter (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dokter (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah dokter dan mahasiswa ilmu kedokteran mengajukan uji materiil terhadap Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut teregister dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025. Para pemohon adalah Razak Ramadhan Jati Riyanto, M. Abdul Latif Khamdilah, M. Hidayat Budi Kusumo, dan M. Mukhlis Rudi Prihatno. Sidang uji materiil telah memasuki tahap lanjutan dan terakhir digelar pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam permohonannya, para pemohon menilai pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menilai pengaturan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dalam UU Kesehatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menghadirkan sistem baru Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) tanpa harmonisasi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Para pemohon mengakui adanya kebutuhan percepatan pemenuhan dokter spesialis dan subspesialis sebagaimana digaungkan pemerintah. Namun, menurut mereka, kebijakan tersebut justru memunculkan kontradiksi karena dilakukan dengan membentuk sistem penyelenggara pendidikan baru yang dinilai berpotensi menimbulkan dualisme antara pendidikan berbasis perguruan tinggi (university based) dan pendidikan berbasis rumah sakit (hospital based). Mereka juga menilai pembentukan RSPPU berpotensi memicu konflik kepentingan dan ketegangan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk perbedaan sistem pembelajaran serta perlakuan terhadap residen, baik selama masa pendidikan maupun setelah lulus. Selain itu, pemohon berpandangan bahwa pembentuk undang-undang dinilai belum memberdayakan secara optimal perguruan tinggi yang telah ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan dalil tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 187 ayat (4) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa rumah sakit pendidikan hanya berperan sebagai mitra pelaksana klinis, dengan perguruan tinggi tetap menjadi penyelenggara pendidikan utama. Kuasa hukum pemohon, Nanang Sugiri, menegaskan bahwa perkara ini tidak semata menyangkut kebijakan teknis kesehatan, melainkan menyangkut konsistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusi. &ldquo;Jika pendidikan profesi dilepaskan dari sistem pendidikan nasional, maka yang dipertaruhkan bukan hanya mekanisme administratif, tetapi kualitas sumber daya manusia kesehatan dan arah pembangunan bangsa," ujarnya, Minggu (8/2). "Negara tidak boleh menciptakan preseden bahwa hak konstitusional warga negara bisa dinegosiasikan atas nama percepatan kebijakan,&rdquo; imbuh Nanang. Hal senada disampaikan kuasa hukum lainnya, Azam Prasojo Kadar, yang menilai norma dalam UU Kesehatan berpotensi melahirkan dualisme sistem pendidikan profesi. Menurutnya, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional tanpa fragmentasi. "Konstitusi tidak membuka ruang bagi fragmentasi pendidikan profesi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Negara hukum tidak boleh menyelesaikan persoalan dengan cara yang justru mereduksi hak konstitusional warganya,&rdquo; tegas Azam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/017113893/transformasi-bedah-robotik-bantu-dokter-dalam-prosedur-bedah">Transformasi Bedah Robotik, Bantu Dokter dalam Prosedur Bedah</a> Dengan rampungnya agenda pembuktian, perkara ini kini memasuki tahap penyampaian kesimpulan para pihak. Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Tim kuasa hukum pemohon berharap MK menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 demi kepastian hukum, keadilan pendidikan, dan masa depan sistem kesehatan nasional. &nbsp;

Uji Pasal pendidikan dokter spesialis di UU Kesehatan ke MK digelar. Dokter dan mahasiswa beberkan alasan terkait sistem baru dan keadilan.

Mahasiswa dan Dokter Gugat Pasal Pendidikan Dokter Spesialis ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/1Y2sVCTAlChRjd9E5GUWb0Rt06Bczpk0FxsUGbwJ-1-691011800.jpg" alt="Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya tetap berfokus turun ke rakyat, terlihat dalam story Instagramnya. (Instagram @ataliapr)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya tetap berfokus turun ke rakyat, terlihat dalam story Instagramnya. (Instagram @ataliapr)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran menyusul kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) terhadap keluarga pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015865371/7-tanda-jelas-seseorang-sedang-menertawakan-kita-bukan-tertawa-bersama-kita-menurut-psikologi">7 Tanda Jelas Seseorang Sedang Menertawakan Kita, Bukan Tertawa Bersama Kita, Menurut Psikologi</a>&nbsp; Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Atalia menyebut kasus ini sebagai alarm keras bagi kita semua. Ia menyoroti bagaimana seorang tenaga medis, yang seharusnya menjadi pelindung dan penjaga keselamatan jiwa, justru melakukan pelanggaran berat terhadap orang yang tengah berada dalam situasi paling rentan&mdash;yakni keluarga pasien yang sedang berduka karena orang tuanya dirawat di ruang ICU. "Bukan hanya pelanggaran etik, ini soal penyalahgunaan kekuasaan atas tubuh seseorang dalam situasi sangat rentan," tulis Atalia, Kamis (10/4). Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu, mendorong adanya langkah nyata, mulai dari penegasan undang-undang kekerasan seksual dalam profesi berotoritas seperti medis, hukum, dan pendidikan, hingga perlindungan psikologis yang menyeluruh bagi korban. Tak hanya itu politisi Golkar itu juga menekankan pentingnya monitoring sistem pendidikan kedokteran serta pemulihan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. "Monitoring evaluasi terhadap sistem pendidikan kedokteran dan staf pengajarnya," ucapnya. Atalia juga mengapresiasi langkah cepat institusi pendidikan dan layanan kesehatan dalam memberikan sanksi dan pengawasan terhadap pelanggaran etik berat ini. &ldquo;Tidak boleh ada lagi ruang aman yang justru berubah menjadi tempat membahayakan,&rdquo; tegasnya. Diketahui, pihak RSHS dan Unpad telah memberikan pendampingan kepada korban melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar serta menyatakan komitmen menjaga privasi dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan menjadi sorotan publik karena terjadi di lingkungan medis yang seharusnya menjadi zona aman dan profesional. (*)

Atalia Praratya, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran menyusul kasus kekerasan seksual yang dilakukan

Atalia Praratya Minta Evaluasi Pendidikan Kedokteran Usai Dokter PPDS Diduga Rudapaksa Anak Pasien di RSHS Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (Fordek AIPKI) berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan dokter. Pernyataan itu menyikapi disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa persidangan V, pada 11 Juli. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Fordek AIPKI 2023 pada 21-23 Juli di Banda Aceh. Ketua AIPKI Periode 2022-2024, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG, Subsp. F.E.R mengungkapkan, AIPKI terus berkomitmen mengembangkan pendidikan kedokteran di Indonesia. Kendati belakangan pola pendidikannya tengah menjadi sorotan dari berbagai pihak. &rdquo;Kita sikapi UU Kesehatan yang disahkan DPR terlepas dari pro dan kontra. Kita sama-sama mengawal dan memastikan sistem pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis tetap berkualitas,&rdquo; ujar Budi Santoso. Dalam forum yang diikuti dekan dari 91 institusi penyelenggara pendidikan kedokteran itu disepakati untuk pembentukan kelompok kerja (Pokja). Pokja itu akan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah dan menteri, sebagai representasi Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan. &rdquo;AIPKI tetap berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan kedokteran yang bermartabat, beretika, bermoral, dan profesional. Kami akan memastikan agar pendidikan kedokteran di masa mendatang tetap melahirkan dokter berkualitas baik. Yang melayani dengan hati dan rasa belas kasih yang tinggi,&rdquo;&nbsp; terang Budi Santoso, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) itu.&nbsp; Fordek AIPKI merupakan wadah penting bagi para dekan dan pemimpin institusi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan berdiskusi, mengenai isu-isu kunci dalam bidang pendidikan kedokteran. &rdquo;AIPKI akan turut berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; ucap Budi Santoso. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (Fordek AIPKI) berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan dokter

UU Kesehatan Disahkan, Forum Dekan FK Se-Indonesia Komitmen Jaga Kualitas Pendidikan Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/EIGHTY-MARDIYAN-K.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>WILLIAM Osler menyebutkan medicine is learned by the bedside and not in the classroom. Artinya, pendidikan kedokteran dapat dipelajari secara baik dengan metode bertemu penderita di samping tempat tidur, bukan di ruang kelas. William Osler dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern dan disebut sebagai salah seorang pendiri John Hopkins Hospital. Sejarah menulis, William Osler-lah yang pertama mengenalkan pembelajaran kedokteran dengan mengajak mahasiswa ke bangsal, bertemu penderita dan mendiskusikan kasus. Ini yang disebut bedsite teaching. Dan selama ratusan tahun, dilaksanakan di dunia pendidikan kedokteran seluruh dunia.  Tapi, pandemi Covid-19 mengharuskan adopsi pendidikan kedokteran yang berbeda. Sebelumnya, pendidikan praklinik kuliah diberikan dengan tatap muka dan diskusi di ruang kelas atau laboratorium. Di tingkat klinik, para dokter muda akan bertatap muka langsung dengan penderita. Ini dilakukan setelah menyandang gelar sarjana kedokteran. Ditempuh dua tahun agar bisa meraih gelar dokter.  Mereka belajar melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta mendiagnosis sekaligus memberi terapi yang tepat. Semua dilakukan dengan pengawasan dosen pembimbing klinik. Tiap pagi, dosen pembimbing dan dokter muda ronda keliling ruangan, mendatangi tempat tidur penderita satu per satu. Dan berdiskusi. Inilah yang disebut bedsite teaching.  Kelak kemampuan ini akan diuji saat UKMPPD (ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter) yang serentak dilakukan secara nasional. Ada ujian tulis dan ujian dengan melibatkan pasien. Mahasiswa, ”penderita”, dan dosen penguji ditempatkan dalam satu kamar dan dilengkapi dengan alat pemeriksaan untuk menilai keterampilan seorang calon dokter. Setelah lulus UKMPPD, para calon dokter akan dilantik menjadi dokter oleh dekan sebagai pimpinan fakultas.  Pendidikan Berubah  Setahun ini, kegiatan pendidikan kedokteran berubah drastis. Untuk mencegah persebaran Covid-19, World Health Organization (WHO) merekomendasikan menghentikan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Muncul kebijakan social distancing, termasuk di Indonesia. Di bidang pendidikan, dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi No 1 Tahun 2020. Dalam surat edaran ini, Kemendikbud menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah masing-masing (study from home/SFH). Atau disebut kuliah daring.  Pada 15 Juni 2020, Mendikbud Nadiem mengadakan konferensi video panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi Covid-19. Meskipun tahun akademik perguruan tinggi 2020–2021 tetap dimulai pada Agustus 2020, pembelajarannya masih harus dilakukan secara daring untuk semua zona.  Pendidikan kedokteran pun membuat adopsi sistem pembelajaran. Kepatuhan pada jarak sosial menghilangkan kuliah di kelas. Ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium anatomi telah ditutup.  Pendidikan klinik pada dokter muda juga mengalami perubahan. Potensi penularan Covid-19 di RS pendidikan membuat lebih berhati-hati. Apalagi, kasus positif Covid-19 yang dialami tenaga kesehatan maupun residen (calon spesialis) di RS pendidikan mulai bermunculan. Bahkan, pada 26 September 2020, Jawa Pos menulis 978 residen positif Covid-19. Data ini didapat dari tim bantuan residen yang dikoordinasi dr Jagaddhito Probokusumo.  Minimnya ketersediaan alat pelindung diri (APD) juga menjadi catatan. Karena itu, institusi pendidikan meniadakan sistem bedsite teaching bagi para dokter muda. Ini pun dilakukan American Association of Medical Colleges yang menyarankan para dokter muda dihapus dari kegiatan perawatan pasien langsung.  Saat tahun akademik 2020–2021 dimulai, dokter muda paling senior belum menyelesaikan persyaratan rotasi klinik tahun terakhir. Institusi pendidikan kedokteran berinovasi mengembangkan keterampilan interpersonal dengan mendorong mahasiswa melakukan pemeriksaan pasien virtual, yakni keluarga dan teman. Ini dilakukan untuk menggantikan pembelajaran maupun ujian. Mereka juga diberi kesempatan mengikuti sesi pengajaran klinis (misalnya, laporan pagi) melalui platform konferensi video. Beberapa terus berpartisipasi dalam proyek penelitian yang dibimbing.  Sesuai anjuran Mendikbud, upaya mengakhirkan pembelajaran offline diletakkan pada akhir tahun ajaran. Dokter muda diberi kesempatan bertatap muka dengan pasien di RS pendidikan dalam situasi terbatas dan bergantian. Ini pun hanya empat jam dalam sehari. Dalam satu kali rotasi di tiap mata kuliah klinik, yang seharusnya berlangsung 4–10 minggu, hanya dua atau tiga kali hadir di RS pendidikan.  Perlu Inovasi  Namun, implementasi konten pendidikan kedokteran virtual ini memiliki tantangan yang membutuhkan jawaban. Pencapaian standar kompetensi pendidikan kedokteran tetap harus diupayakan.  Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik dan profesi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan. Ini meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran pendidikan akademik dan profesi. Pembatasan aktivitas fisik hanya memungkinkan pembelajaran jarak jauh terkait aspek kognitif secara online. Aspek psikomotor dan afektif sulit dilaksanakan sehingga kegiatan praktikum, tugas lapangan, kegiatan di rumah sakit, dan penelitian sulit berjalan. Kegiatan ini tidak dapat tergantikan dengan model pembelajaran jarak jauh secara online.  Pemeriksaan klinis terstruktur virtual objektif dapat digunakan untuk mengevaluasi kompetensi yang tersisa yang diperlukan untuk kelulusan. Tapi, ini belum layak menggantikan teknik bedsite teaching. Akhirnya, pendidik dan siswa sedang menavigasi sistem pendidikan baru dan mengadaptasi metode pengajaran dan pembelajaran yang ada dengan lingkungan pendidikan yang berkembang.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/21/05/2021/kkb-desak-operasi-militer-dihentikan-ancam-perang-jika-tak-dihiraukan/">KKB Desak Operasi Militer Dihentikan, Ancam Perang Jika Tak Dihiraukan</a>  Di era Covid-19 yang tidak pasti ini, pendidikan kedokteran mungkin tidak pernah sama. Diperlukan inovasi yang menjawab tantangan kualitas dokter baru. Ketersediaan perangkat virtual yang optimal bagi pembelajaran klinik harus segera dipikirkan. Juga ketersediaan manekin (misalnya untuk pembelajaran anatomi tubuh, persalinan, dan penjahitan) yang sederhana, mudah didapat, dan murah. Ini akan memungkinkan mahasiswa bersama-sama melakukan pembelajaran virtual yang optimal di mana pun dia berada. Harapannya, dapat memenuhi kualitas pendidikan dokter meskipun mungkin tidak sama sempurna dengan bedsite teaching seperti yang disampaikan William Osler. (*)  <hr />  *) Eighty Mardiyan, Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Tantangan Pendidikan Dokter di Era Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/UMSURABAYA3.jpg" alt="CALON MAHASISWA BARU: Sejumlah calon mahasiswa terlihat tengah mengantri untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>CALON MAHASISWA BARU: Sejumlah calon mahasiswa terlihat tengah mengantri untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya.(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon mahasiswa yang tidak diterima dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 mengalihkan pilihannya untuk belajar ke kampus swasta. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS) dibanyak tempat. Seperti yang terjadi di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya. Sejak minggu lalu, antrian pendaftar yang ingin masuk kampus yang berada di Jalan Sutorejo 59 cukup banyak. Mereka rata-rata adalah calon mahasiswa yang gagal lolos di jalur SBMPTN.  Kepala Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB) UM Surabaya Radius Setiyawan mengungkapkan setelah pengumuman jalur SBMPTN, jumlah pendaftar semakin tinggi. Hal tersebut membuat layanan penerimaan calon mahasiswa baru dalam 1 bulan kedepan akan buka setiap hari. Dari pukul 09.00 pagi sampai 15.00 sore. <a href="https://um-surabaya.ac.id/ums/">Pendaftaran</a> bisa dilakukan dari rumah maupun langsung datang ke kampus.  “Terhitung dari minggu lalu setelah pengumuman SBMPTN terjadi peningkatan pendaftar 5 kali lipat. Meskipun begitu, kami akan tetap membuka pendaftaran sampai akhir September 2020 dan tentunya tidak berlaku untuk semua program studi (prodi). Ada beberapa prodi yang kami prediksi bakal tutup lebih cepat mengingat animo pendaftar yang begitu tinggi dan terbatasnya kuota yang kami sediakan. Salah satunya prodi S1 pendidikan dokter yang pada 31 Agustus nanti akan menjadi batas waktu pendaftaran terakhir” tutur Radius.  Radius menambahkan terkait beberapa program studi yang diprediksi kuotanya akan terpenuhi lebih dulu sebelum batas waktu yang ditentukan adalah prodi S1 Pendidikan Dokter, D3 Teknik Laboratorium Medik, S1 Keperawatan, S1 Psikologi, S1 Farmasi, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan S1 Manajemen. Prodi-prodi tersebut sebelum akhir September sangat mungkin kuotanya akan terpenuhi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/UMSURABAYA5-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> CALON MAHASISWA BARU: Sejumlah calon mahasiswa terlihat tengah mengantri untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. (Istimewa)  Selain jumlah pendaftar yang meningkat, UM Surabaya juga menambah kuota program unggulan yang bisa diakses oleh calon mahasiswa.  Junaidi Fery Efendi, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) menjelaskan tentang tambahan kuota program unggulan beasiswa yang ada. Beberapa program tersebut diantaranya: program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), beasiswa atlit, beasiswa warga terdampak covid-19, beasiswa influencer, jalur nilai UTBK dan program untuk warga sekitar kampus.  “Tahun ini ada tambahan kuota yang cukup signifikan untuk program-program unggulan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena adanya peningkatan animo dan kepedulian kampus pada kondisi ekonomi sosial masyarakat di tengah pandemi begini ” tutur Junaidi.  Keterangan lebih lanjut terkait program unggulan yang dimiliki UMSurabaya bisa berkonsultasi di nomer 085852446337 (WA/Telepon). (Bud)

Pendaftar Membludak, Prodi Pendidikan Dokter Masih Menjadi Favorit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisah-prof-ranuh-dokter-bidani-kurikulum-pendidikan-dokter-anak_m_188955.jpeg" alt="PENGABDIAN PANJANG: Prof dr I.G.N. Gde Ranuh SpA (K) bermain biola saat Tribute Lecture XVI di Aula Fakultas Kedokteran Unair, Surabaya, kemarin (14/2)." width="100%">
<figcaption>PENGABDIAN PANJANG: Prof dr I.G.N. Gde Ranuh SpA (K) bermain biola saat Tribute Lecture XVI di Aula Fakultas Kedokteran Unair, Surabaya, kemarin (14/2).</figcaption>
</figure> Prof dr IGN Gde Ranuh SpA(K) termasuk penyusun Kurikulum Pendidikan Dokter Anak Indonesia yang terus digunakan sampai kini. Pejuang semasa muda. Masih rutin bermain biola dan berenang sampai di usia 88 tahun sekarang ini. DWI WAHYUNINGSIH, Surabaya --- HADIRIN di aula Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga, Surabaya, bagaikan terhipnotis. Mereka menyimak dengan penuh perhatian perpaduan permainan biola dan piano kemarin siang (14/2) itu. Setelah dua lagu lewat, aplaus panjang dari tamu undangan Tribute Lecture XVI itu pun terdengar Ditujukan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Prof dr IGN Gde Ranuh SpA(K) yang memegang biola. Juga, Prof Dr dr Jusak SpPK (K) yang menemaninya melalui piano. "Dari kecil sudah kenal dengan musik. Soalnya, ayah saya hobi bermain suling dan biola," tutur Ranuh. Tribute Lecture XVI itu diselenggarakan untuk menghormati jasa Prof Ranuh di Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak FK Unair. Pria 88 tahun tersebut menjadi salah satu orang yang membidani terbitnya Kurikulum Pendidikan Dokter Anak Indonesia. Kurikulum itu pertama disusun dan diresmikan pada 1976. Kemudian disempurnakan pada 1978 dan 1990. Sampai kini, kurikulum tersebut menjadi pedoman di dunia pendidikan dokter anak. Keterlibatannya itu pula yang membuat pria kelahiran Jember, Jawa Timur, tersebut mendapat penghargaan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pada 1978. Penghargaan itu pun menjadi awal berbagai penghargaan lain yang akhirnya didapat Ranuh atas dedikasinya terhadap pendidikan dokter anak. Termasuk dari anggota Board APSSEAR (Association of Pediatrics, S.E.Asian Region) di Tokyo, Jepang, 1988. Sampai sekarang, ayah empat anak dan kakek 13 cucu itu masih aktif menjadi guru besar emeritus di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Di almamaternya tersebut, suami RA Rabiatul Abdijah itu juga menjadi salah satu perintis lembaga yang kini dikenal sebagai Institute of Tropical Disease Unair. Jiwa Ranuh sebagai pengajar, tampaknya, menitis dari sang ayah, I Gusti Ketut Ranuh. Tapi, sebelum akhirnya bisa menjadi dokter dan dosen dengan segudang prestasi, perjalanan berliku harus dilewatinya. Saat kecil, Ranuh harus sering berpindah tempat. Mengikuti penugasan sang ayah sebagai guru. Saat SD, dokter kelahiran 23 November 1929 itu sempat pindah sekolah empat kali. Dimulai dari Jogjakarta pada 1934 hingga akhirnya menyelesaikan sekolah di Solo pada 1943. Tapi, jalan pendidikan buyut tiga cicit itu sempat berhenti di bangku kelas II SMA. Gara-garanya, terjadi agresi militer Belanda yang membuat dia harus mendekam di balik jeruji besi Belanda. Sebab, dia merupakan satu di antara 10 siswa SMA yang dididik untuk membuat bom molotov. "Waktu itu saya menjadi anggota Tentara Genie Pelajar. Jadi, sewaktu ada sweeping, saya dibawa tentara Belanda, sementara keluarga diusir dari Solo," lanjutnya. Keluarga besar Ranuh akhirnya kembali ke Bali. Saat itu mereka tidak mengetahui bahwa Ranuh masuk penjara. Beberapa lama setelah anak ketiga pasangan I Gusti Ketut Ranuh dan I Gusti Ayu Made Dewi itu tidak pulang, barulah keluarga merasa curiga. I Gusti Ketut Ranuh yang pandai berbahasa Belanda pun menanyakan keberadaan buah hatinya kepada tentara Belanda. Barulah ketahuan, ternyata Ranuh mendekam di penjara. Demi mengeluarkan sang anak yang masih siswa SMA itu dari penjara, dia pun akhirnya menawar. "Kebetulan kakak saya itu anggota gerilya. Jadi, sebagai penukar saya boleh keluar, kakak harus turun gunung," kenangnya. Belanda pun menepati janjinya. Ranuh dibebaskan dan dikembalikan ke daerah asalnya, Bali. Namun, dokter konsultan spesialis anak tersebut tidak berlama-lama di Bali. Pada 1950 dia melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda di Surabaya. Lulus SMA, Ranuh muda sempat memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah perhutanan di Bogor. Namun, kala itu ayahnya yang seorang guru dan ibu yang tidak bekerja membuat keuangan keluarga tidak mencukupi jika Ranuh harus bersekolah di tempat yang jauh. Akhirnya dia memilih untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Cabang Surabaya. "Waktu itu pas masuk, semester sudah berjalan beberapa waktu," kenangnya. Meski tampak "terpaksa", sesungguhnya Ranuh muda memang sempat memiliki keinginan untuk melanjutkan ke dunia kedokter&shy;an. Dia terinspirasi dokter muda Mahar Mardjono yang kala itu indekos di rumahnya. Semasa menjadi dokter muda, Ranuh menempuh pendidikan sembari bekerja sebagai asisten di departemen ilmu faal. Itu di&shy;lakukan karena dia sudah menikahi Rabiatul. Namun, rupanya kala itu Prof Kwari Satjadibrata tertarik untuk merekrut Ranuh ke Departemen Anak FK Unair. "Pada 1966 saya menjadi angkatan lulusan departemen ilmu kesehatan anak pertama yang memiliki ijazah Unair. Lulusan sebelumnya banyak, tapi mereka hanya memiliki surat keterangan." Begitu lulus dokter spesialis, tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Inggris pun datang. Saat itu tidak seperti sekarang. Tidak ada ujian TOEFL untuk bisa ke sana. Ranuh justru dipanggil langsung oleh duta besar Inggris untuk menjalani tes berbahasa Inggris. Pria yang pernah menjabat dekan FK Unair tersebut menyelesaikan kuliah di Institute of Child Health, London, pada 1968. Selanjutnya, pada 1973 Ranuh kembali menyelesaikan pendidikan di Centre International de I'enfance, Paris. Di mata keluarga dan anak didik, Ranuh dikenal sebagai sosok yang sabar dan ramah. "Meski dokter, beliau ini tidak pernah memaksa anak-anaknya. Bahkan, di antara empat anaknya, hanya satu yang mengikuti jejaknya sebagai dokter spesialis anak," ujar Dr IG Ngurah Indra S. Ranuh SH CN Msi, putra tertuanya. Di tengah kesibukannya sebagai dokter dan dosen itu, musik tak pernah diabaikannya. Dari ayahnya, dia belajar cara membaca not balok. Hingga akhirnya, dia memilih untuk lebih mendalami biola secara otodidak. Selain bermain musik, Ranuh selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Setidaknya, tiga kali seminggu dia berenang bersama anak dan cucu-cucunya. "Olahraga itu tidak harus berapa lama. Yang penting harus rutin," papar mantan rektor Universitas Hang Tuah tersebut.&nbsp;

Kisah Prof Ranuh, Dokter, Bidani Kurikulum Pendidikan Dokter Anak