<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai gagal dalam melaksanakan pengiriman kuota gratis. Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI), terdapat 66,8 persen warga pendidikan yang belum menerima subsidi.  Namun, Kemendikbud hanya menginformasikan bahwa 84,7 persen publik menilai program ini adalah langkah yang tepat. Namun, informasi yang kurang baik tidak dipublikasikan.  Menanggapi itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menuturkan bahwa komunikasi pencitraan seperti itu adalah langkah yang tidak baik. "Bagaimana Memendikbud menyikapi sudah satu bulan ini masih ada 66 persen warga pendidikan yang belum mendapatkan kuota, ini harus disampaikan ke publik dan ungkapkan kendalanya apa," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (18/10).  Kata dia, seharusnya dari pejabat Kemendikbud ada yang menginfomasikan gal tersebut. Seperti solusi apa yang akan dihadirkan untuk mengatasi masalah terkait masih banyaknya warga pendidikan yang belum mendapatkan kuota.  "Langkah yang diambil kan berbeda, malah menunjukkan sebuah survei yang menunjukkan 80,5 persen masyarakat bahwa kuota ini sangat membantu dan harus diperbanyak, itu yang ditampilkan, seakan-akan ingin menutupi suatu problem dengan sebuah pencapaian yang semu," tegas dia.  Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei ASI menyebutkan bahwa program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab urgensi di tengah pandemi Covid-19. Kemendikbud pun menanggapi hal itu.  "Melegakan sekali mengetahui bahwa masyarakat menilai kebijakan ini merupakah langkah yang tepat dari Pemerintah serta membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi di masa pandemi," papar Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud Hasan Chabibie usai menyimak hasil survei yang disiarkan ASI, Jumat (16/10). "Yang terpenting, bahwa kebijakan ini membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi," imbuh Hasan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xJwH9e1VcDY&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Kemendikbud Dinilai Gagal dalam Mendistribusikan Kuota Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Siswa-Belajar-Online-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa pandemi ini, tawuran antarpelajar kadang masih terjadi. Salah satunya adalah tawuran antar pelajar SMP di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 5 September lalu yang membuat satu orang anak meninggal dunia.  Hal itu disebut karena standar pendidikan nasional yang masih longgar, dan bahkan menganggap pembelajaran jarak jauh adalah libur sekolah. Menanggapi hal itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku lembaga yang mengembangkan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pendidikan nasional angkat bicara.  Anggota BSNP Bambang Suryadi pun mengakui bahwa standar pendidikan nasional yang mengatur pendidikan jarak jauh (PJJ) masih belum baik. "PJJ selama ini belum siap, masih ada yang cuma pakai WA," ungkap dia dalam telekonferensi pers, Jumat (18/9).  Berdasar itu, untuk mencegah adanya kejadian gesekan antarpelajar terulang, saat ini pihaknya pun telah menyelesaikan draft Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang merupakan usulan revisi Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014.  "PJJ yang dirancang ini akan melibatkan teknologi pembelajaran jarak jauh berbasis modul, jadi tugasnya cukup banyak, dengan tugas yang banyak dan itu bisa dimonitor oleh guru, sehingga anak-anak cukup punya beban seperti sekolah biasa, tetapi persoalan tawuran ini, sekolah aktif pun masih ada tawuran, sangat kompleks," imbuhnya.  Di kesempatan yang sama, Anggota BSNP Poncojari Wahyono mengungkapkan bahwa dalam standar tersebut,csudah disiapkan bagaimana agar aturan ini menjadi proses pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan luring.  "Harus disertai dengan modul dan ada tahapan serta penugasan yang jauh lebih ketat, para siswa akan lebih betul-betul memenuhi tanggung jawab sebagai pelajar," terang dia.  Pasalnya, jika hanya melalui zoom ataupun WA, hal itu kemungkinan besar tidak diindahkan oleh peserta didik. Perlu ada modul agar anak tersebut paham akan tanggung jawabnya sebagai anak didik.  "Kondisi tawuran itu kan bukan hanya proses pembelajaran saja, tapi psikologis anak juga berperan di situ, dalam prosesnya mudah-mudahan dalam ini (draft Permendikbud) akan dilengkapi instrumen paling tidak mencegah proses itu, kita harapannya tidak hanya transformasi knowledge saja, tapi juga nilai. Proses itu bisa memcegah kemungkinan perkelahian yang terjadi seperti sekarang ini," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ENl8CPmXRyc

Standar Pendidikan Jarak Jauh Membuat Tanggung Jawab Siswa Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/logo-ut.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat mengatakan keluhan selama pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) terjadi  karena salah kaprah dalam penyelenggaraanya.  "Kalau kita lihat saat ini, terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan PJJ baik itu dalam manajemen, pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa belum optimal," ujar Ojat dalam webinar Temu Public Figure 2020 dalam rangka Dies Natalies Universitas Terbuka ke-36 di Jakarta, Selasa (11/8), seperti dilansir dari Antara.  Ojat mengatakan pelaksanaan PJJ saat pandemi Covid-19 bukanlah praktik baik dalam pelaksanaan PJJ, melainkan pembelajaran darurat yang dilakukan di rumah. Hal itu yang menyebabkan terjadinya keluhan bahwa PJJ tidak efektif, membosankan dan PJJ dipersepsikan negatif. "Apa yang dilakukan bukan praktik baik PJJ tapi darurat di rumah, karena guru tidak memiliki keahlian interaksi akademik. Guru kesulitan melakukan pembelajaran yang biasanya dari ruang kelas kemudian dipindahkan ke kelas maya," terang dia.  Selain itu, guru juga tidak memiliki ketrampilan dalam melakukan PJJ. Kondisi itu diperparah dengan bahan ajar yang diberikan bukanlah yang dirancang untuk PJJ tetapi untuk tatap muka. "Bukan bahan ajar yang bisa dipelajari sendiri, melainkan bahan ajar yang biasa digunakan di dalam kelas," terang dia.  Menurut dia, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bersama insan pendidikan bagaimana mengkonversi bahan ajar di kelas ke jarak jauh sehingga pelaksanaan PJJ tidak lagi diartikan negatif.  Kendala lainnya, yakni sarana atau infrastruktur yang tidak memadai. Apalagi masih banyak daerah yang tidak memiliki terjangkau jaringan internet. Selain itu, kemampuan ekonomi keluarga siswa juga beragam. "Dengan semua kendala itu, banyak yang menganggap bahwa PJJ tidak efesien, tidak efektif. bahkan di media sosial berkembang bahwa PJJ tidak efektif. Padahal itu semua karena kesalahan dalam memahami PJJ," jelas dia lagi.  Saat ini, lanjut Ojat, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh merupakan pilihan utama dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Ojat menegaskan UT sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang melakukan PJJ sejak 36 tahun lalu, ikut berkontribusi dan terlibat secara aktif membantu pemerintah dalam memberikan layanan, bimbingan dan perbekalan bagi teman-teman perguruan tinggi konvensional agar memiliki kapasitas yang sama dengan UT dalam menyediakan pembelajaran daring.  Dalam webinar itu, UT juga mengundang tiga mahasiswanya yang juga tokoh publik yakni Arumi Bachsin (Prodi S1 PGPAUD UPBJJ-UT Malang), Mirza Riadiani Kesuma atau lebih dikenal dengan nama Chicha Koeswoyo (Prodi S1 Ilmu Komunikasi UPBJJUT Jakarta), dan Novi Herlina, yang lebih populer dengan panggilan Novi Cherrybelle (Prodi S1 Manajemen UPBJJ-UT Bogor). (*)

Pendidikan Jarak Jauh Tidak Menyenangkan karena Terjadi Salah Kaprah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan kurikulum darurat. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  &nbsp;  “Kami meluncurkan kurikulum darurat, untuk memberikan fleksibilitas untuk semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ (pembelajaran jarak jauh)," ungkapnya dalam telekonferensi pers, Jumat (7/8).  &nbsp;  Kata dia, kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.  &nbsp;  Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  &nbsp;  Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional, lalu menggunakan kurikulum darurat atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.  &nbsp;  Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.  &nbsp;  Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik.  “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud.  &nbsp;  Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. “Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap dia.  &nbsp;  Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.  &nbsp;  Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.  &nbsp;  Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.  &nbsp;  Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.  &nbsp;  Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.  “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Nadiem. (*)  &nbsp;

Kurikulum Darurat Sudah Terbit, Guru Tidak Perlu Bingung dalam PJJ   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PJ-zoom.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa tidak semua siswa dapat menikmati Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan nyaman dan tenang. Kondisi ini harusnya menjadi perhatian utama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.  "Setidaknya ini tanda bahwa ada masalah di sistem PJJ yang saat ini dilakukan Kemendikbud RI. Tidak semua siswa dapat menikmati PJJ dengan tenang. Masih banyak yang kesulitan karena kurangnya fasilitas," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (27/7).  Mardani mengungkapkan keluhan, saran, kritik bahkan umpatan berdatangan dari para orang tua siswa (OTS) atau pemerhati pendidikan anak bangsa mengenai PJJ tersebut.  "Terlebih baru saja kita memperingati hari anak dengan pesan khusus melindungi anak bangsa sebagai aset berharga NKRI," katanya.  Legislator yang duduk di Komisi II DPR itu juga mengatakan, penerapan PJJ apalagi secara permanen seperti usulan yang sempat diutarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim amat tergesa-gesa.  "Usulan ini seakan melupakan masalah lain seperti literasi digital siswa sampai kualitas pengajar yang perlu ditingkatkan," ungkapnya.  Lebih lanjut, Mardani juga mengutarakan masalah lain, yakni soal mahalnya harga kuota internet. Sementara penghasilan orang tua siswa, banyak yang turun drastis akibat Pandemi Covid-19.  "Saat ini yang utama adalah pangan, tidak salah jika kuota internet untuk pendidikan dinomorduakan. Akses internet yang murah harus jadi perhatian pemerintah, terutama untuk pendidikan," ungkapnya.  "Kita juga memiliki sumber sendiri untuk mobilisasi program PJJ seperti Rumah Belajar yang ada di bawah Kemendikbud. Tapi kenapa tidak dimaksimalkan dan lebih memilih memprioritaskan serta menghamburkan anggaran untuk kerjasama dengan pihak swasta?" tambahnya.  Karena itu, Mardani mengingatkan bahwa Undang-undang mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran pendidikan itu, kata dia, harus digunakan maksimal untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif dan efisien serta memanusiakan peserta didik.  "PJJ di era Covid-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan. Semoga ke depan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar," pungkasnya.‎

Banyak Murid Kesulitan PJJ, Nadiem Banjir Kritik dan Umpatan dari OTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kemendikbud.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi korona (Covid-19) seperti saat ini, pemanfaatan teknologi semakin cepat diterapkan kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya untuk pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).  Namun, hal ini juga menjadi persoalan, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Di mana nantinya, ketika aktivitas pembelajaran kembali normal akan ada perbedaan antara murid yang memiliki fasilitas teknologi dengan yang tidak.  Maka dari itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno meminta agar para guru melakukan asesemen atau penilaian kepada para murid sebelum kurikulum berlangsung.  "Nanti ketika masuk, ada gap (jarak kemampuan murid) yang melebar. Maka guru harus mengidentifikasi mana anak yang tertinggal, itu yang mendapat prioritas pertama untuk ditolong," kata dia melalui webinar, Senin (6/7).  Pasalnya, ketika anak belajar dari rumah dalam waktu yang cukup lama, kemudian suatu saat akan ke sekolah, akan terlihat perbedaan pemahaman yang diperlukan asesmen. Salah satu contoh negara yang menerapkan hal tersebut adalah Pakistan.  "Ketika di rumah itu sangat bervariasi cara belajarnya, ketika bersama-sama lagi dalam satu kelas, variasi kemampuan anak itu akan berbeda-beda, yang paling rentan di sini adalah anak-anak yang secara sosial ekonomi itu tertinggal, keluarga yang secara ekonomi berkekurangan," ungkap dia.  Salah satu langkah untuk mengurangi gap antar anak adalah dengan memberikan modul yang saat ini telah dibentuk oleh pihaknya. Hal itu dilakukan agar anak didik yang terhambat teknologi dapat memahami langkah pembelajaran apa yang akan diterapkan nanti ketika tahun ajaran baru berlangsung.  "Dibuat bahan ajaran yang memandu secara detil, ini untuk memudahkan dan mengurangi hambatan belajar tadi di tengah absennya teknologi. Nggak ada pandemi aja, kaya miskin aja ada gap, dengan kondisi ini gap itu akan melebar, kita cegah dengan modul dan juga nanti asesmen dan treatmen pembelajaran," tutupnya.  Caption: Kalitbang Kemendikbud Totok Suprayitno meminta agar para guru melakukan asesemen di tahun ajaran baru. (*)  &nbsp;

Pembelajaran Jarak Jauh Jadi Kendala Bagi Anak Tidak Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-di-perpustakaan-Kemendikbud-Fedrik.jpg" alt="HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan, bahwa akan ada perubahan struktural terkait sistem pendidikan di Indonesia. Di mana pascapandemi nanti, para peserta didik mayoritas akan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).  &nbsp;  "Sistem pendidikan kita pembelajaran jarak jauh. Ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model, adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi (karena sudah terbiasa)," jelas dia di Gedung DPR, Kamis (2/7).  &nbsp;  Kata dia, untuk mendorong semua itu, kondisi seperti ini merupakan kesempatan untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan software serta aplikasi. Sebab, jika tidak dilakukan, Indonesia akan tertinggal, karena saat ini merupakan era disrupsi yang serba menggunakan teknologi.  &nbsp;  Nantinya, para guru dan kepala sekolah pun akan diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam sistem pembelajaran hybrid model, baik itu melalui daring atau luring kepada para siswa.  &nbsp;  Melihat kondisi sekarang ini, semua pihak terkait terlihat masih kesulitan beradaptasi dalam teknologi, namun meskipun begitu, para guru hingga orang tua tidak berinisiatif dalam beradaptasi dengan teknologi. Dia pun meminta semua pihak yang terlibat untuk bisa memanfaatkan kesempatan beradaptasi di tengah pandemi ini.  &nbsp;  "Itu potensinya (belajar PJJ) sangat besar. Jadi ini merupakan sebuah tantangan dan kedepan akan menjadi suatu kesempatan untuk kita," terang dia. (*)  &nbsp;

Nadiem Makarim: Pembelajaran Jarak Jauh Akan Dipermanenkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/belajar-dari-rumah.jpg" alt="EFEK PANDEMI: Seorang siswa kelas X SMA mengikuti penilaian tengah semester (PTS) secara online di rumahnya, Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (13/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EFEK PANDEMI: Seorang siswa kelas X SMA mengikuti penilaian tengah semester (PTS) secara online di rumahnya, Pulo Gebang, Jakarta, Selasa (13/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Padahal, tidak semua siswa dan guru siap dengan metode pembelajaran jarak jauh tersebut. Karena itu, pemerintah kini menyusun kurikulum darurat untuk memudahkan proses pembelajaran.  Kurikulum darurat tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Kemenag, Kemendikbud, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan adanya kurikulum darurat itu, proses pembelajaran di rumah diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Tanpa banyak pengaduan dari orang tua seperti saat ini.  Data KPAI menyebutkan, ada 246 pengaduan terkait dengan proses pendidikan jarak jauh di masa pandemi Covid-19. Pengaduan itu diajukan siswa maupun orang tua. Pengaduan paling tinggi ada di jenjang SMA, yakni 125 pengaduan. Disusul SMK (48 pengaduan), madrasah aliyah (24), SMP (33), madrasah tsanawiyah (3), SD (11), bahkan TK (3).  Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Kemenag Ahmad Umar menjelaskan, kurikulum darurat itu bukan menggantikan kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum darurat digunakan  ketika ada kondisi darurat seperti wabah, bencana alam, atau kondisi darurat lainnya. ’’Jadi, ketika terjadi kondisi darurat kembali, sudah ada pegangan,’’ jelasnya kemarin (30/4).  Umar mengatakan, bentuk konkret kurikulum darurat sampai sekarang masih dibahas bersama antara Kemenag, Kemendikbud, dan pihak terkait lain. Secara pribadi, dia menyebut kurikulum darurat lebih cocok mengatur proses dan alat pembelajaran. Bukan pada konten atau materi pembelajaran.  Dengan adanya kurikulum darurat itu, proses pembelajaran yang dilakukan di rumah akan tetap menyenangkan. ’’Agar siswa tidak malah stres,’’ katanya. Menurut Umar, tujuan kurikulum darurat itu adalah menciptakan proses pembelajaran dalam situasi darurat.  ’’Bukan sekadar memindahkan proses belajar di sekolah ke rumah,’’ ucapnya. Menurut Umar, keluhan atau pengaduan pelaksanaan pembelajaran online atau jarak jauh sekarang ini muncul karena siswa merasa tertekan. Dia menegaskan, dalam situasi darurat seperti saat ini, sekolah atau guru tidak perlu memaksakan pembelajaran seperti di sekolah untuk diterapkan di rumah.  Proses belajar di rumah tidak harus dilakukan dengan pembelajaran online melalui streaming atau setiap hari memberikan tugas ke siswa. Sebab, tidak semua siswa memiliki jaringan internet. Sebaliknya, proses belajar dari rumah bisa menekankan pelajaran hidup atau karakter kepada siswa. Contohnya, siswa diarahkan membantu orang tua, membantu belajar adik-adiknya di rumah, atau belajar mandiri seperti membaca buku dan sejenisnya.  Umar mengatakan, pengaduan belajar dari rumah di madrasah lebih rendah dibanding di sekolah umum. Sebab, sejak awal, Kemenag memiliki pola bahwa pembelajaran di masa darurat menekankan pembentukan karakter atau akhlak murid.  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lisyarti menyampaikan, rakornas antara pihaknya dengan Kemenag dan Kemendikbud menghasilkan sembilan poin. Salah satunya adalah pemerintah menyusun dan menetapkan kurikulum darurat.  Retno juga mengungkapkan sejumlah masalah yang dialami guru, siswa, dan orang tua dalam proses pendidikan jarak jauh (PJJ) saat ini. Misalnya, keterbatasan peralatan atau gadget yang dimiliki guru. Ada juga keluhan soal biaya membeli kuota internet. ’’Bahkan muncul persoalan PJJ yang tidak bisa dilakukan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal, Red),’’ katanya. Sebagai gantinya, guru yang datang ke rumah-rumah siswa. Proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok dengan lima orang siswa.  Retno menambahkan, sekolah swasta mengalami masalah karena siswanya tidak mampu lagi membayar SPP. Penyebabnya, keluarga siswa terdampak wabah Covid-19. Akibatnya, guru tidak menerima honor yang selama ini diambil dari SPP. Parahnya lagi, guru tersebut harus keluar biaya internet untuk menjalankan PJJ.  Sementara itu, belum banyak keterangan dari Kemendikbud soal tindak lanjut kesepakatan penyusunan kurikulum darurat. Saat dihubungi tadi malam, Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hammid Muhammad memberikan sedikit komentar. Padahal, saat rakornas dengan Kemenag dan KPAI, dia mewakili Kemendikbud.  ’’Sampai saat ini Puskur (Pusat Kurikulum, Red) masih melakukan kajian,’’ katanya. Hamid meminta informasi detail ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno. Saat dihubungi, Totok juga belum bersedia menjawab. Begitu pula Kepala Puskur Awaluddin Tjalla.  Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mendukung rekomendasi penyusunan kurikulum darurat tersebut. Meskipun begitu, dia menyadari prosesnya tidak mudah. Dia juga sependapat bahwa PJJ tidak semata-mata memindahkan kurikulum dari sekolah ke rumah. Karena itu, diperlukan penyederhanaan dan kemudahan akses pembelajaran dalam kurikulum darurat.  Menurut Menag, kurikulum harus memiliki keselarasan sehingga dapat dijalankan di semua wilayah. Kurikulum darurat juga harus mempertimbangkan keselamatan siswa dan guru di tengah pandemi Covid-19. ’’Kita coba (kurikulum, Red) secara sederhana, tetapi kami sependapat memang perlu ada keseragaman yang pas,’’ kata dia.  Selain itu, Menag menyatakan bahwa konten belajar dalam kurikulum darurat harus dapat menambah pengalaman belajar siswa. Misalnya, meningkatkan budaya literasi, numerasi, serta aktivitas positif lainnya bersama keluarga. Menurut dia, pembelajaran dari rumah perlu ditekankan pada aspek pendidikan tentang kecakapan hidup. Terutama kecakapan dalam masa pandemi Covid-19. ’’Harus ada juga penguatan nilai karakter dan akhlak bersama keluarga,’’ jelasnya. Masa belajar di rumah, menurut Fachrul, merupakan kesempatan strategis bagi siswa untuk belajar bersama orang tua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r0UAxTKENCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-_R6gWisarw

Hindari Stres Siswa, Kemendikbud Susun Kurikulum Darurat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan jarak jauh

Berita Terkini