<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/bpjs_gratis-2918973411.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati bahwa seluruh layanan kesehatan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi VIII, IX, dan XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara lugas menekankan kesepakatan ini diambil sebagai bentuk nyata kehadiran negara, agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif. &ldquo;DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,&rdquo; ujar Dasco. Lebih lanjut, DPR akan menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil dengan menggunakan data pembanding terbaru. Baginya, langkah ini krusial guna memastikan kepesertaan PBI benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kesalahan inklusi maupun eksklusi. Kesepakatan berikutnya menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN agar digunakan secara efektif, berbasis data yang akurat, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak. DPR menekankan bahwa persoalan PBI tidak boleh hanya dipandang sebagai isu teknis anggaran, tetapi menyangkut perlindungan sosial dasar warga negara. Selain itu, Dasco menekankan BPJS Kesehatan harus proaktif melakukan sosialisasi sekaligus memberikan notifikasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik PBI maupun PBPU yang ditanggung pemerintah daerah. Transparansi informasi, tegasnya, bernilai krusial agar masyarakat tidak mendadak kehilangan hak layanan kesehatan tanpa penjelasan yang memadai. &ldquo;BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,&rdquo; tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra. &nbsp;

DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati bahwa negara akan menanggung iuran PBI BPJS Kesehatan selama 3 bulan ke depan.

DPR-Pemerintah Sepakat Iuran PBI BPJS Kesehatan Ditanggung Negara 3 Bulan ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/JAMILAH-841564481.jpg" alt="Peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jamilah Jae. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jamilah Jae. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jamilah Jae tak menyangka bahwa anak kesayangannya terdapat benjolan di kepala. Sejak awal pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar, anaknya sudah terjamin menjadi peserta JKN. Sebagai salah satu peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengaku dirinya telah banyak mendapat manfaat dari program yang kini sudah berjalan hampir sebelas tahun ini. &ldquo;Dari awal pemeriksaan di puskesmas, anak saya mengeluhkan sakit di kepalanya. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter, hasil diagnosa bahwa terdapat benjolan di kepala. Sehingga diperlukan pemeriksaan intensif dan tindakan lebih lanjut untuk mengobatinya," jelas Jamilah. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang anaknya sedang mengalami sakit tentu menjadi beban pikiran sangat bercabang, memikirkan keluarganya dan kesembuhan anaknya. Kesehatan sangatlah mahal, karena apabila dari anggota keluarga yang sakit tentu suasana di rumah tidak nyaman, ditambah keuangan untuk makan juga sulit, belum lagi memikirkan biaya listrik, biaya sekolah anak dan biaya lainnya, tentu menambah rasa khawatir yang sangat tinggi. "Saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah takut. Ketakutan terbesar adalah tentang biaya pengobatan, karena saya tahu biayanya pasti akan sangat besar, sedangkan saya tidak memiliki cukup uang. Bersyukur saya dan keluarga telah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga seluruh biaya pengobatan anak saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, ketika dokter yang memeriksa menyampaikan harus memerlukan tindakan operasi untuk mengobati benjolan tersebut. Dokter juga menginformasikan sebagai peserta JKN, segala biaya pengobatan ditanggung, semua jenis penyakit dan sesuai indikasi medis serta mengikuti prosedur. Hal ini membuatnya merasa tenang dan tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan anaknya. &ldquo;Saya merasa bersyukur sebagai peserta JKN bukan hanya biaya pengobatan terjamin, pelayanan yang diberikan tidak dapat diragukan, petugas fasilitas kesehatan baik dari FKTP dan FKRTL selalu mengutamakan keselamatan pasiennya. BPJS Kesehatan dengan transformasi mutu layanan. Hal ini saya rasakan sendiri dari administrasi yang mudah, prosedur yang sesuai, tentunya biaya pengobatan dijamin serta tidak adanya diskriminasi,&rdquo; imbuhnya. Ia pun menceritakan pengobatan anaknya yang ikut merasakan manfaat kartu JKN dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Saat itu, anaknya rutin mengambil obat untuk penyembuhan benjolan di kepalanya yang ia alami, dan sampai saat ini tidak ada kendala. Bukan hanya anaknya yang menerima pelayanan memuaskan dari BPJS Kesehatan, ketika dirinya mengalami sakit sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, semua dilayani dengan cepat dan lancar. &ldquo;Ekonomi kelas menengah seperti kami sangat terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Penyakit seperti yang di alami anak saya ini atau ketika anggota keluarga saya sakit, saya tidak khawatir dan saya sangat bersyukur dengan kehadiran Program JKN ini. Semua rangkaian pengobatan yang didapat mulai dari biaya perawatan, biaya operasi dan keseluruhannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkap Jamilah dengan wajah bahagia. Bukan hanya itu, Program JKN juga memberikan akses pelayanan kepada pesertanya dan menghilangkan ketidaksetaraan sosial ekonomi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Ia berharap meskipun sebagian besar pelayanannya sudah sangat baik, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN tetap harus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Ia yakin jika pelayanan kesehatan yang diberikan semakin baik, maka semakin banyak masyarakat yang puas terhadap Program JKN dan semakin banyak yang dapat merasakan manfaat yang besar akan adanya program JKN. &ldquo;Semoga pelayanan dari Rumah Sakit tetap bagus seperti ini. Kalau pelayanan bagus kan saya sebagai pasien juga semangat untuk sembuh. Mudah-mudahan JKN ini terus berlanjut sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu dan merasakan manfaat program ini, utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini,&rdquo; tutup Jamilah.

Jamilah bersyukur sebagai peserta JKN bukan hanya biaya pengobatan terjamin, pelayanan yang diberikan juga sangat memuaskan.

Jamilah: Berkat JKN, Biaya Pengobatan Sang Anak Bebas Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-192002-2288230972.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Per 1 Mei, Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menonaktifkan daftar warga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Dinonaktifkannya PBI-JK itu berdasar Surat Keputusan (SK) Kemensos No 70 Tahun 2023 dengan alasan karena sudah tidak lagi ditanggung APBN. Di Surabaya, ada 239.363 jiwa yang PBI-JK dinonaktifkan Kemensos RI. Hal itu karena penerima dinilai sudah tidak lagi masuk dalam kategori warga miskin. Pemkot Surabaya bergerak cepat melakukan pendataan ulang. Tujuannya memastikan berapa total warga miskin yang layak menerima manfaat BPI-JK ke depannya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, penerima manfaat PBI-JK itu hanya untuk kategori warga miskin. Apabila secara data sudah tidak masuk kategori warga miskin, sudah harus diganti dan dilakukan pendataan ulang. &rdquo;Prosesnya nanti kami (pemkot) mengusulkan kembali warga miskin untuk menggantikan data warga yang dinonaktifkan itu. Karena ini banyak, masyarakat jadi panik, yang semula aktif sekarang menjadi tidak aktif,&rdquo; kata Nanik, Senin (15/5). Nanik mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Pemkot telah memberikan kemudahan bagi warga Surabaya ketika akan berobat. Warga ber-KTP Surabaya, sudah bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan (faskes) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. &rdquo;Tetap bisa mengakses faskes-faskes di Surabaya. Tidak perlu khawatir pasti akan tetap dilayani,&rdquo; tegas Nanik. Nanik menjelaskan, Dinkes Kota Surabaya juga sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan faskes-faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Surabaya, agar mendaftarkan kembali pasien yang berobat untuk tetap bisa mendapatkan pelayanan. Apabila mengalami kendala atau keluhan, warga bisa menghubungi WhatsApp center Dinkes Surabaya 0895-8030-12940 dan 0851-5696-8757. &rdquo;Pada intinya, warga yang sakit bisa langsung datang ke faskes tanpa perlu khawatir tidak dilayani. Misalkan ada keluhan, bisa menghubungi WA center Dinkes Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) kalau sakit cukup tunjukkan KTP, sudah bisa dilayani,&rdquo; jelas Nanik. Nanik menambahkan, pendataan ulang itu dilakukan agar penerima manfaat tepat sasaran. Selama ini ada beberapa warga yang berdomisili di kota lain namun berobat ke Surabaya. &rdquo;Ada yang seperti itu. Untuk kasus seperti ini, ke depannya akan kita buat sistem sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) agar mudah mengetahui warga yang diduga seperti itu,&rdquo; imbuh Nanik, mantan Sekretaris Dinas Sosial Surabaya itu.

Pemkot Surabaya bergerak cepat lakukan pendataan ulang memastikan jumlah warga miskin yang layak menerima manfaat BPI-JK

Perhatian, Warga Surabaya Penerima BPJS Kesehatan PBI-JK Ada Pengumuman!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/BPJS-06-2650620117.jpg" alt="irektur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>irektur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPJS Kesehatan menyiapkan akses layanan kesehatan khusus bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat mudik lebaran Idulfitri 2023. Dengan begitu, pada peserta JKN atau BPJS Kesehatan bisa menggunakan layanan kesehatan di manapun berada. "Dengan adanya kebijakan khusus selama libur lebaran 2023, ini dapat memastikan peserta JKN tetap terlayani dengan mudah, cepat, setara," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Kamis (6/4). Ghufron mengatakan bahwa pihaknya menerapkan piket layanan khusus di kantor cabang. Piket layanan tersebut membuka akses layanan tatap muka di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Adapun layanan tersebut akan dimulai pada periode 19-21 April 2023 dan 24-25 April 2023 pukul 08.00-15.00 waktu setempat. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah membuka 955.429 kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan peserta untuk membayar iuran kepesertaan JKN selama lebaran. Selanjutnya, untuk lebih menjangkau masyarakat dalam membuka akses layanan, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Layanan tersebut hadir di berbagai lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dalam masa libur lebaran, Ghufron menerangkan bahwa peserta JKN apabila berada di luar daerah tempat asalnya masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. "Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, mereka dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penganan Pengaduan (PIPP)," tegasnya. "Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan," imbuh Ghufron. Dengan begitu, jika peserta menemukan kendala di rumah sakit saat akan menggunakan layanan BPJS Kesehatan, peserta juga dapat menghubungi petugas tersebut. Adakan Posko Mudik Lebaran BPJS Kesehatan akan menghadirkan Posko Mudik di lima titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik. Lima Posko Mudik tersebut, yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, rest area tol Cikampek Km 57, rest area tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, dan Posko Arus Balik terdapat di rest area Banjaratma Km 260B Brebes. Di posko mudik tersebut, Ghufron menerangkan bahwa pemudik bisa mendapatkan layanan yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan seperti konsultasi kesehatan, pijat relaksasi, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, pemberian tindakan sederhana yang bersifat emergency dan pemberian rujukan bila diperlukan. Selain itu, terdapat ambulans yang bisa digunakan untuk mengantar pemudik ke rumah sakit apabila harus segera mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Sementara itu, selama libur lebaran untuk pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) ketentuan tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 hari sebelum persediaan obatnya habis. "Kini, peserta juga dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sudah tidak perlu lagi membawa fotokopi kartu JKN saat berobat dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia," tambah Ghufron. Begitu juga untuk mengoptimalkan sistem teknologi dan Informasi selama masa libur lebaran, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan tim Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul Fitri (POSKO RAFI). "Nantinya, tim tersebut akan melakukan pemantauan terhadap sistem teknologi informasi dalam pelayanan, penaganan kendala sistem, menjaga perlindungan data pribadi, hingga keamanan siber dari upaya akses ilegal," pungkas Ghufron.

Guna lebih menjangkau masyarakat lebih luas , BPJS Kesehatan menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS).

Mudik Tanpa Khawatir Kesehatan, BPJS Kesehatan Siapkan Aturan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PBI-BPJS-1.jpg" alt="INTERVENSI PEMERINTAH: Petugas Kelurahan Balasklumprik Sunarsih (kanan) melayani warga yang mengambil kartu fisik bukti kepesertaan BPJS Kesehatan di kantor Kelurahan Balasklumprik, Sabtu (10/12). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INTERVENSI PEMERINTAH: Petugas Kelurahan Balasklumprik Sunarsih (kanan) melayani warga yang mengambil kartu fisik bukti kepesertaan BPJS Kesehatan di kantor Kelurahan Balasklumprik, Sabtu (10/12). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lebih dari 95 persen warga Surabaya sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua warga itu membayar secara mandiri. Ada yang ditanggung Pemkot Surabaya melalui program penerima bantuan iuran (PBI). Belakangan, pemkot mendeteksi masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran.  Dari data yang terhimpun, hampir sepertiga warga Surabaya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program PBI. Artinya, tanggungan iuran mereka di-cover semua oleh Pemkot Surabaya. Pemberian bantuan tersebut memang dikhususkan bagi kelompok warga tertentu.  Namun, tidak semua warga yang masuk dalam daftar tersebut benar-benar membutuhkan PBI. Ada pula yang sudah ikut serta dalam asuransi swasta. Pemkot pun memastikan bahwa tahun depan nama-nama yang masuk PBI benar-benar tepat sasaran.  ’’Melalui program UHC itu, warga Surabaya bisa berobat gratis ke kelas 3. Surabaya sudah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) itu. Tapi, perlu diingat, tidak semua warga ditanggung oleh pemkot. Ada yang ditanggung perusahaan mereka, ada yang mandiri,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Pemkot pun mengeluarkan anggaran puluhan miliar rupiah setiap bulan untuk menanggung biaya itu. Eri menyebut, di antara yang sudah ditanggung Pemkot Surabaya itu pun ada kemungkinan warga yang sudah mampu. Karena itu, updating data bakal terus dilakukan agar penerima PBI bisa bersih alias tepat sasaran.  ’’BPJS Kesehatan ini sebetulnya sistemnya subsidi. Ada yang mampu dan ada yang tidak. Karena itu, tugas kita hari ini adalah mengetuk hati mereka agar bisa gotong royong dan guyub rukun,” ucapnya.  Evaluasi itu dilakukan bagi yang tidak menggunakan akses ke PBI mereka. Misalnya, mereka sudah memegang asuransi swasta, maka kepesertaannya di PBI akan dialihkan ke mandiri.  ’’Dengan begitu, nanti bisa diisi yang lain. Misalnya yang pramiskin dan miskin. Yang dulu anaknya satu terus tambah menjadi dua, bisa di-cover dimasukkan ke PBI,” ungkapnya.  Soal kapan target pembenahan data itu bisa dilaksanakan, Eri menyebut tahun depan harus bisa tuntas. Dengan begitu, program yang dijalankan Pemkot Surabaya bisa tepat sasaran. APBD yang sudah dialokasikan untuk kesejahteraan tidak nyasar.  Sementara itu, BPJS Kesehatan mencatat, di Surabaya masih banyak peserta mandiri yang menunggak pembayaran. Mereka berasal dari berbagai kelas, mulai I, II, dan III. Salah satu kendalanya adalah ketika peserta mengganti nomor HP mereka.  Dia pun berharap warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa memahami bahwa program tersebut saling bantu, gotong royong dengan subsidi. ”Karena semangat program ini kan gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Surabaya Betsy M.O. Roeroe. <h3>Puskesmas Diperbaiki, Rumah Sakit Ditambah</h3> SEJUMLAH rencana peningkatan fasilitas layanan kesehatan bakal direalisasikan tahun depan. Seperti puskesmas yang menjadi rujukan pertama saat warga ingin berobat dengan kepesertaan PBI mereka. Rumah sakit baru juga dipastikan bakal dibangun tahun depan.  DPRD Surabaya mendorong agar Pemkot Surabaya tidak hanya fokus pada penjaminan kesehatan warga melalui kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan. Fasilitas pelayanan pun harus berimbang. Sebab, sudah menjadi kewajiban pemerintah menyediakan sarana kesehatan yang mumpuni.  Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan, sejumlah permasalahan pelayanan masih dihadapi puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ke warga, yakni soal rekam medis. Sebab, pelayanan yang masih manual memakan waktu sehingga waktu tunggu warga pun bakal lama.  ”Kami mendorong agar di puskesmas rekam medis juga online. Ini penting agar pelayanan lebih maksimal. Warga tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk berobat,” kata Ajeng.  Masalah lainnya adalah stigma warga yang telanjur mengecap pelayanan melalui BPJS Kesehatan sering dibedakan. Menurut DPRD Surabaya, tugas dan beban pemkot yang berat juga ada di area itu. Meyakinkan bahwa apa yang diupayakan pemerintah sejalan dengan perbaikan kualitas layanannya.  ”Stigma tersebut harus diubah. Mungkin dengan kebijakan wali kota tersebut, pelayanan kesehatan di Surabaya bisa lebih baik,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.  Sementara itu, Pemkot Surabaya menegaskan, peningkatan pelayanan bakal terus dilakukan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan, pihaknya sudah mengevaluasi pelayanan yang ada di puskesmas. Bukan hanya dari sarana dan prasarananya. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di sana juga menjadi perhatian.  ”Puskesmas yang letaknya kurang strategis nanti akan dipindah. Dicarikan tempat yang baru, yang lama bisa menjadi puskesmas pembantu. Saya juga sudah minta semua ruang tunggu puskesmas bisa ber-AC,” papar Eri.  Pihaknya memastikan bahwa tahun depan pemkot bakal merealisasikan pembangunan rumah sakit baru di Gunung Anyar. Fasilitas kesehatan itu akan mendekatkan warga yang ada di kawasan Surabaya Timur untuk mendapat perawatan lanjutan. Selama ini mereka harus jauh-jauh menuju RSUD dr Soewandhie yang ada di Surabaya Utara. <h3>Kelurahan Ikut Cermati dengan Pembagian Bukti Kepesertaan</h3> PEMKOT Surabaya melakukan berbagai upaya untuk mengeliminasi banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang tak tepat sasaran. Selain terus melakukan update data warga, pendistribusian kepesertaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme PBI saat ini diserahkan ke kelurahan. Pihak kelurahan pun turut memutuskan apakah seseorang itu dinyatakan layak masuk PBI atau tidak. Jika dulu setiap warga yang masuk PBI menerima kartu, kini telah diubah, semua serba-online.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/periksa-di-puskesmas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PENINGKATAN PERLAHAN: Pelayanan pasien di Poli Anak Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Puskesmas di Surabaya mulai mnelakukan perbaikan layanan untuk mengurangi penumpukan antrean pasien yang berobat. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)  Salah satu kelurahan yang melaksanakan strategi tersebut adalah Kelurahan Tambakrejo di Kecamatan Simokerto. Lurah Tambakrejo Awang Wirawan mengatakan, sejak 6 bulan lalu BPJS Kesehatan jalur PBI didistribusikan kepada warga secara online melalui aplikasi JKN Mobile. Sehingga masyarakat bisa langsung memperoleh kartu digital pelayanan kesehatan tersebut tanpa harus bingung saat berobat. ”Sebelumnya pendistribusiannya melalui kelurahan,” terangnya.  Masyarakat yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan PBI dapat melakukan pengajuan ke kantor kelurahan setempat. Syaratnya dengan membawa KTP dan KK serta mengisi formulir pengajuan pendaftaran. Warga bisa secara mandiri mendaftar ke kantor kelurahan. ”Yang penting ada NIK (nomor induk kependudukan, Red)-nya,” terang Awang kemarin (10/12).  Pihak kelurahan juga menjalankan sistem jemput bola. Ini dilakukan oleh semua kelurahan di Surabaya. Sebab, tidak sedikit yang belum ter-cover karena kondisi mereka baik-baik saja. Baru setelah sakit, ketahuan belum masuk ke sistem PBI itu.  Sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan pun sudah terhubung ke kelurahan. Sehingga proses persetujuan atau approval untuk warga bisa lebih cepat. Berbeda dengan dulu, diterima atau tidaknya seseorang bisa masuk PBI harus menunggu dinas kesehatan (dinkes).  Selain itu, warga Surabaya kian dipermudah untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Hanya dengan menunjukkan KTP, warga dapat berobat secara gratis di puskesmas. Sehingga tidak ada lagi warga kurang mampu yang tak mendapatkan layanan kesehatan.  Selain itu, kelurahan telah bekerja sama dengan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan tracking masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan PBI. Bila ada temuan di lapangan, akan langsung ditindaklanjuti oleh kelurahan. ”Sehingga semua warga dapat mendapatkan fasilitas kesehatan,” terangnya.  PULUHAN MILIAR RUPIAH UNTUK SEPERTIGA PENDUDUK  - Setiap bulan pemkot mengeluarkan anggaran Rp 35 miliar untuk menanggung PBI.  - Jumlah peserta PBI di Surabaya mencapai lebih dari 1 juta jiwa.  - Sasaran peruntukan paling banyak adalah kategori miskin dan pramiskin.  - Pusat layanan dan rujukan bagi BPJS terus diperluas. Di antaranya puskesmas yang ditambah fasilitasnya.  - Pemkot memastikan akan mengecek data peserta PBI agar penerima tepat sasaran.

Update Data supaya Penerima PBI BPJS Kesehatan Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/OK-BPJS.jpg" alt="Fatikah bersyukur dengan adanya Program JKN karena berkali-kali mengalami sakit, semuanya dapat teratasi karena menjadi peserta aktif JKN." width="100%">
<figcaption>Fatikah bersyukur dengan adanya Program JKN karena berkali-kali mengalami sakit, semuanya dapat teratasi karena menjadi peserta aktif JKN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fatikah (21), salah seorang peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) merasakan sangat tertolong semenjak ia menjadi peserta JKN.  “Saya punya riwayat sakit lambung yang cukup sering, apabila kambuh sampai harus di opname di rumah sakit. Hampir 3 bulan sekali sakit lambung saya kambuh dan saya rawat inap di RS Anwar Medika,”ujar Fatikah.  Fatikah menceritakan bahwa sudah dua tahun ini, dirinya memanfaatkan Program JKN untuk menjamin biaya perawatannya baik saat periksa penyakit ringan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftarnya maupun untuk rawat inap di rumah sakit.  “Sangat sering saya memanfaatkan Program JKN, sering periksa sakit seperti batuk pilek ke Klinik Yostavan. Nah kalau sakit lambung juga awalnya ke klinik dan kemudian dirujuk ke RS Anwar Medika,” tambah Fatikah.  Fatikah sangat bersyukur dengan adanya Program JKN ini karena sangat membantu kebutuhannya, sejak tahun 2020 berkali-kali ia mengalami sakit namun semuanya dapat teratasi karena ia menjadi peserta aktif JKN.  “Saya tidak terbayang apabila tidak menjadi peserta JKN, berapa banyak biaya yang harus saya keluarkan untuk setiap kali opname di rumah sakit,” ucap Fatikah.  Saat ditemui, Fatikah sedang memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan turun ke desa yang dihadirkan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo. Fatikah sekali lagi merasa sangat terbantu baik dari segi Program JKN maupun pelayanan administrasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan.  “Saya diberi tahu saudara saya kalau sedang ada petugas BPJS Kesehatan yang sedang turun ke desa, langsung saya datang ke sini karena kebetulan saya mau pindah FKTP sedangkan saya belum sempat ke kantor BPJS Kesehatan,” kata Fatikah.  Fatikah merasa sangat terbantu dengan pelayanan administrasi yang dihadirkan petugas BPJS Kesehatan. Ia pun mendapatkan informasi tentang aplikasi Mobile JKN yang ternyata sangat membantu.  “Tadi petugas BPJS sekaligus meminta saya untuk mengunduh Mobile JKN di gawai saya. Ternyata berbagai fitur sudah ada di Mobile JKN, termasuk pindah FKTP. Saya jadi mendapat banyak informasi, ternyata pelayanan administrasi sudah sangat di fasilitasi melalui pelayanan digital, penggunaan Mobile JKN pun cukup mudah,” tutup Fatikah.

Sering Sakit Membuat Fatikah Sangat Membutuhkan Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SANGIYANG.jpg" alt="Kepala Desa Sangiang, Ateng Latip Lukman" width="100%">
<figcaption>Kepala Desa Sangiang, Ateng Latip Lukman</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba. Pasalnya, peserta JKN tidak perlu kewalahan mencari uang atau menjual harta benda untuk membayar biaya pengobatannya karena sudah dijamin Program JKN. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Sangiang, Ateng Latip Lukman (41) saat diwawancarai Senin (29/08).  “Program JKN yang dijalankan BPJS Kesehatan menjadi pegangan kita, apalagi kita tidak pernah tahu jika suatu hari diserang penyakit secara tiba-tiba,” ujarnya mengawali pembicaraan.  Ateng juga mengungkapkan rasa bangga terhadap pencapaian warga Desanya yang sebagian besar sudah terdaftar sebagai peserta JKN.  “Alhamdulillah berdasarkan data yang saya dapatkan, 97,6 persen warga Desa Sangiang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun didominasi oleh peserta yang dibantu Pemerintah (Penerima Bantuan Iuran-red), namun artinya rata-rata warga Desa Sangiang telah dijamin kesehatannya oleh BPJS Kesehatan,” ungkap pria ini.  Ia juga mengatakan dengan hadirnya Program JKN, banyak masyarakat yang merasa terbantu. Hal ini sangat terasa karena warga Desa Sangiang rata-rata berprofesi sebagai petani dan perekonomiannya berada di bawah garis sejahtera. Ateng juga menceritakan pengalamannya sebagai Kepala Desa Sangiang saat menghadapi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.  “Jadi ada warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, tapi tiba-tiba membutuhkan pelayanan medis dan harus dibawa ke rumah sakit. Tentunya apabila didaftarkan sebagai pasien umum maka biaya yang akan dibebankan pasti besar. Sejak saat itu kami dari perangkat desa, menganjurkan kepada warga untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN karena manfaatnya besar sekali,” jelas Ateng.  Namun lanjut Ateng, permasalahan tidak selesai sampai di situ. Beberapa waktu yang lalu, ada juga warga yang mengeluh walaupun sudah terdaftar sebagai peserta JKN kemudian menjadi korban penganiayaan sehingga pengobatannya tidak ditanggung oleh Program JKN. Tentunya hal tersebut memang sesuai dengan regulasi yang ada, namun masih banyak yang belum memahami hal tersebut.  “Dari beberapa pengalaman yang saya ceritakan, tentunya kami perangkat Desa dan seluruh warga Desa Sangiang membutuhkan sosialisasi dari BPJS Kesehatan agar dapat menyampaikan betapa pentingnya menjadi peserta JKN, termasuk penyakit yang ditanggung atau tidak, atau hal-hal lainnya yang perlu diketahui masyarakat,” harapnya.  Ateng juga mengapresiasi pelayanan Program JKN di fasilitas kesehatan yang menurutnya semakin hari semakin baik pelayanannya.  "Selain banyak yang terbantu dengan hadirnya Program JKN, warga juga menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan di fasilitas kesehatan. Pelayanan yang didapatkan sesuai dengan harapan," katanya.

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya. Namun, tujuan tersebut bisa tak tercapai setelah pengalihan pembiayaan peserta BPJS kategori peserta bukan penerima upah/bukan pekerja (PBPU/BP) kelas III. Sebab, tidak sedikit pemkot/pemkab yang tak mampu menanggung iuran peserta BPJS pasca pelimpahan dari pemprov. Akibatnya, program jaminan kesehatan nasional (JKN) tak bisa dirasakan oleh seluruh warga.  Dalam UU 40/2014, jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. JKN merupakan salah satu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Di Jawa Timur, ada 170.376 warga yang sebelumnya merupakan PBPU/BP kini tidak ditanggung lagi. Sebab, 25 pemerintah kota/kabupaten hanya mampu menanggung pembiayaan 250.448 orang saja. Padahal, PBPU/BP yang dilimpahkan oleh pemprov sebanyak 420.824 orang. ”Semakin banyak yang dinonaktifkan dan mereka tidak mampu jadi peserta mandiri,” ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin (29/3).  Selain mendaftar sebagai peserta mandiri, peluang lainnya adalah mendaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Namun, hal ini harus dikoordinasikan dulu dengan masing-masing pemda. Waktu yang diberikan 30 hari agar tetap bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Jika tidak, bisa jadi mereka tidak mampu membayar iuran dan tidak mendapatkan manfaat JKN.  Timboel menyayangkan jika anggaran menjadi alasan pemda tidak mau mengkover PBPU/BP kelas III. Masalah anggaran ini, menurutnya, juga menjadi problem pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan surat nomor B.517/M.PPN/D.4/PP.01.02/07/2021 yang salah satu isinya adalah usulan pengurangan peserta PBI.  Kuota PBI sebanyak 96,8 juta jiwa. Lalu, pada 2022 diusulkan turun menjadi 80 juta jiwa. Tahun depan turun lagi menjadi 60 juta jiwa dan pada 2024 menjadi 40 juta jiwa. Jika skema ini diberlakukan, menurut Timboel, akan menambah beban keluarga miskin. ”Jumlah PBI dikurangi, padahal Perpres 64 menyebut PBI APBD (PBPU/BP, Red) diserahkan ke APBN. Lha ini PBI APBN saja dikurangi,” tuturnya.  Timboel meminta pemerintah daerah bersikap transparan. Terutama dalam penentuan siapa saja warga yang akan dibantu pembiayaan jaminan kesehatannya. Dengan demikian, target penerima bantuan akan tepat.  Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menuturkan bahwa setiap warga wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. ”Ada regulasi yang mengatur terkait kewajiban menjadi peserta JKN-KIS,” katanya. Lebih lanjut Iqbal menegaskan bahwa yang belum mendaftar harus segera daftar dan yang tidak mampu membayar iuran bisa dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. ”Ini soal gotong royong untuk memastikan perlindungan jaminan pembiayaan kesehatan bagi warga negara indonesia,” imbuhnya.  Iqbal masih optimitis jika pengalihan pembiayaan PBPU/BP kelas III dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota tidak akan mengurangi jumlah peserta BPJS Kesehatan. Dia berpatokan pada kuota PBI APBN sebanyak 96,8 juta dan yang baru terdaftar sekitar 90 juta jiwa. Sehingga masih ada kuota sekitar 6,8 juta jiwa. ”Di sini verifikasi dan validasi pemda sangat penting,” ujarnya.

Pembiayaan Dialihkan, Kuota PBI BPJS Kesehatan Malah Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengalihan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja (PBPU/BP) dari provinsi ke kabupaten/kota masih tersendat. Sebab, banyak pemkab/pemkot yang tidak memiliki anggaran untuk menanggung pengalihan tersebut.  Di Jawa Timur, data BPJS Jatim mencatat, ada 420.824 <a href="https://www.jawapos.com/tag/peserta-bpjs/">peserta BPJS</a> Kesehatan PBPU/BP yang ditanggung pemprov. Selama proses pengalihan itu, per 25 Maret lalu sudah ada 25 kabupaten/kota yang siap menanggung beban iuran tersebut.  Namun, dari kabupaten/kota yang ada, tercatat baru 250.448 kepesertaan yang akan ditanggung daerah masing-masing. Artinya, masih ada 170.376 warga miskin yang belum ditanggung daerah.  BPJS Jatim mengonfirmasi, ratusan ribu peserta itu akan dinonaktifkan per 1 April. Penonaktifan tersebut sudah tersistem dalam skema BPJS. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim saat ini telah menyiapkan tiga skema untuk memastikan ratusan ribu warga yang akan dinonaktifkan BPJS Kesehatan itu tetap mendapat jaminan layanan kesehatan.  Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono mengatakan, skema pertama adalah mendorong daerah agar segera menanggung pembiayaan peserta lewat mekanisme penganggaran APBD. ’’Koordinasi mengenai pelimpahan kepesertaan ini sudah dilakukan pada Desember tahun lalu,’’ terangnya.  Kedua, daerah (kabupaten/kota) mendaftarkan warganya ke sistem Kementerian Sosial (Kemensos) agar bisa masuk BPJS PBIJK (<a href="https://www.jawapos.com/tag/penerima-bantuan-iuran/">penerima bantuan iuran</a> jaminan kesehatan). Saat ini, lanjut Erwin, hal tersebut sudah dilakukan kabupaten/kota di Jatim melalui dinas sosial (dinsos) masing-masing. Itu dimaksudkan untuk mengetahui kuota yang tersedia di pusat bagi wilayah Jatim. ’’Saat ini kuotanya belum dikeluarkan,’’ jelasnya.  Sambil menunggu rilis kuota tersebut, dalam rapat koordinasi Dinkes Jatim dengan kabupaten/kota disepakati menjalankan skema ketiga. Yakni, tetap menanggung biaya warga yang sebelumnya tercatat di PBPU/BP lewat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di daerah. ’’Dan, beberapa daerah sudah punya program itu,’’ jelasnya. Misalnya di Jombang, ada kartu Jombang sehat. Pemegang kartu itu akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Yang dibiayai langsung pemerintah kabupaten.  Lewat skema tersebut, Erwin optimistis ratusan ribu warga yang sebelumnya ditanggung Pemprov Jatim akan mendapatkan jaminan kesehatan. Sebab, skemanya sudah disiapkan secara bertahap sehingga warga yang posisinya dinonaktifkan BPJS Kesehatan untuk sementara waktu tetap mendapatkan layanan kesehatan. ’’Tentu kami tetap menunggu hasil dari kepastian daerah dan pusat mengenai pelimpahan kepesertaan,’’ katanya.  Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono yang sebelumnya membahas permasalahan pelimpahan itu menyebutkan, Pemprov Jatim telah menanggung dua bulan pembiayaan 420 ribu kepesertaan BPJS pada tahun ini. Jaminan itu diterapkan setelah per Desember lalu pembiayaan kepesertaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> bagi ratusan ribu warga Jatim tersebut tak dialokasikan lagi. ’’Terakhir Maret ini,’’ ujarnya.  Namun, jika belum ada solusi, dia meminta Pemprov Jatim tetap membiayai kepesertaan BPJS. Terutama bagi peserta yang hingga kemarin belum terkoordinasi dan masuk tanggungan kabupaten/kota.  Pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020. Pada pasal 34 diatur bahwa pemda membiayai sebagian iuran PBPU/BP yang mendapat ruang perawatan kelas III. Mulai 2021 hingga tahun setelahnya, peserta membayar Rp 35.000 per orang dalam sebulan. Pemda bisa membayarkan iuran itu secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan Rp 7.000 dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Mereka yang mendapatkan bantuan PBPU/BP dari pemda adalah peserta yang didaftarkan, tapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin. Untuk warga yang tergolong tidak mampu, pemda mendaftarkannya dalam peserta penerima bantuan iuran (PBI).  Perpres 64/2020 itu diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78 Tahun 2020 untuk mengatur hal yang lebih teknis. Pada pasal 24 ayat 3 disebutkan, pemerintah berhak menetapkan jumlah peserta yang didaftarkan mendapat iuran PBPU/BP.  Di Jawa Timur, pembiayaan yang dilakukan pemda tidak berjalan mulus sehingga ada warga yang berpotensi tidak terdaftar program jaminan kesehatan nasional (JKN). Menurut data BPJS Kesehatan, ada 622.000 PBPU yang dibiayai Pemprov Jatim dan sudah berakhir pada 31 Desember 2021. ”Sampai Maret masih berlanjut dan April diserahkan ke kabupaten/kota,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf kemarin (28/3).  Iqbal menambahkan bahwa pemda bisa mendaftarkan jumlah peserta sesuai dengan kemampuan anggarannya. ”Peserta dipilih oleh pemdanya,” ujarnya. Jadi, PBPU dari provinsi yang dialihkan ke kabupaten/kota akan berpeluang tidak semua terpilih untuk mendapatkan bantuan. Sebab, kewenangan penentuan jumlah dan siapa yang mendapatkan bantuan ada di pihak pemerintah kabupaten/kota. ”Bergantung masing-masing anggaran pemda,” tegasnya.  Iqbal mengamini bahwa bisa jadi ada peserta yang tidak lagi terdaftar PBPU/BP yang dibiayai pemda. Namun, tidak serta-merta status kepesertaannya hangus. Masih ada waktu 30 hari untuk mendaftar peserta mandiri. Setelah batas waktu yang diberikan, peserta harus menunggu 14 hari lagi untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.  Bagaimana bagi mereka yang tidak mampu? Iqbal menyatakan ada jalan lain. Yakni, lewat kepesertaan PBI yang dibiayai APBN. Langkah itu perlu koordinasi dengan pemda untuk didaftarkan ke pusat. ”Konsep PBI kan jelas. Yang tidak mampu dan miskin ditanggung dalam PBI,” ungkapnya. (elo/lyn/c7/oni/ttg)

Peserta BPJS Kesehatan Nonaktif Boleh Mendaftar PBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BPJS08B.jpg" alt="Ani Zahara (46), salah seorang peserta JKN-KIS yang sudah merasakan kebaikan program ini saat menjalani pengobatan." width="100%">
<figcaption>Ani Zahara (46), salah seorang peserta JKN-KIS yang sudah merasakan kebaikan program ini saat menjalani pengobatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata melalui pemberian bantuan jaminan sosial kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi masyarakat yang kurang mampu.  “Sudah dari 2015 saya terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Saya dan suami serta anak-anak saya sudah terdaftar semuanya. Awalnya tidak percaya. Waktu itu kartunya diberikan oleh aparat desa. Katanya kami sekeluarga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dengan kartu ini kami bisa berobat dan tidak perlu membayar iuran setiap bulannya” ujar Ani Zahara (46), salah seorang peserta JKN-KIS yang sudah merasakan kebaikan program ini, Senin (7/12).  Saat ditemui, Ani sedang mendapatkan perawatan di Klinik An-Nissa yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Menurutnya, ini sudah hari ketiga ia dirawat di Klinik An-Nissa.  "Kemarin suami saya langsung mengantar ke sini karena malam itu saya rasakan sakit sekali di bagian perut. Saya merasa ini hanya penyakit kembung masuk angin biasa, makanya saya hanya tidur saja supaya rasa sakitnya hilang, tapi ternyata makin sakit. Suami saya langsung mengantar ke IGD Klinik An-Nissa. Walaupun FKTP kami di Puskesmas Curup Timur, karena kondisi darurat dan sudah malam jadi kami mendapatkan perawatan di sini. Rasa sakitnya menyiksa sekali dan dokter menyarankan untuk dirawat inap saja,” ujarnya.  Ani didiagnosa menderita penyakit gastritis. Gastritis merupakan kondisi di mana lapisan kulit dalam lambung mengalami peradangan atau bahkan membengkak. Penyakit ini dapat muncul secara tiba-tiba dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa memandang usia penderitanya.  “Kalau kata orang penyakit maag, tapi yang kali ini sakit sekali sampai ke ulu hati. Makanya saya tidak tahan lagi dan minta dibawa berobat segera. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Sebentar lagi mungkin diperbolehkan untuk pulang,” ujarnya.  Ani juga menceritakan pengalamannya dalam mengakses pelayanan kesehatan di Klinik An-Nissa. Menurutnya, pelayanan yang ia terima sangat nyaman dan tak ada kendala sama sekalim  “Saya berterima kasih sekali untuk dokter dan perawat yang sudah merawat. Juga kepada BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program ini. Saya bisa dirawat tanpa biaya hanya dengan menunjukkan KIS yang saya miliki. Rasanya lega saya bisa berobat tanpa harus memusingkan akan biaya pengobatan,” ujarnya.

Lewat Program JKN-KIS, Perhatian Pemerintah Terasa Nyata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerima bantuan iuran

Berita Terkini