<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210203-WA0011_copy_922x692.jpg" alt="Ilustrasi gedung Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Tanjung Balai nonaktif SYL diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara. SYL disidang dalam kasus pemberian suap sebesar Rp 1,6 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan (KPK) Stepanus Robinson Pattujulu.  Jaksa Penuntut Umum KPK Budi, dalam dakwaannya secara virtual di Pengadilan Tipikor Medan, menyebutkan peristiwa tersebut berawal pada Oktober 2020. Terdakwa yang juga merupakan kader Partai Golkar Tanjung Balai berkunjung ke rumah dinas Muhammad Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR yang juga petinggi Partai Golkar.  Pada pertemuan itu terdakwa dan Azis membicarakan mengenai pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang akan diikuti SYL di Kota Tanjung Balai. Azis menyampaikan kepada terdakwa akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan terdakwa dalam pilkada tersebut.  ”Kemudian Azis mengenalkan dengan Stepanus Robinson Pattuju yang merupakan seorang penyidik KPK dengan terdakwa,” ucap Budi.  Budi mengatakan, dalam perkenalan itu, terdakwa menyampaikan kepada Stepanus akan mengikuti pilkada periode kedua 2021–2026. Namun, ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan dan jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai yang sedang ditangani KPK.  Terdakwa meminta Stepanus membantu agar tidak menaikkan proses penyidikan perkara jual beli jabatan tersebut, sehingga proses pilkada yang akan diikuti tidak bermasalah. Atas permintaan terdakwa itu, Stepanus bersedia membantu dan menelepon rekannya advokat Maskur Husain.  Maskur menyanggupi untuk membantu perkara tersebut dan diberikan dana sebesar Rp 1,5 miliar. Permintaan itu disetujui Stepanus dan disampaikan kepada terdakwa.  Terdakwa menyanggupi permintaan itu mengirimkan uang secara bertahap ke rekening Riefka Amalia sebesar Rp 1,475 miliar. Terdakwa pada  25 Desember 2020 menyerahkan uang tunai kepada Stepanus sejumlah Rp 210 juta, selanjutnya pada awal Maret 2021, terdakwa menyerahkan uang Rp 10 juta di Bandara Kualanamu Deli Serdang.  ”Jadi jumlah seluruhnya mencapai Rp 1,695 miliar,” terang JPU Budi.  ​​​​​​​JPU menambahkan, terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b dan a serta pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Sidang perkara korupsi yang diketuai Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis akan dilanjutkan pada Senin (19/7) untuk pemeriksaan terdakwa dan sejumlah saksi-saksi.

Wali Kota Tanjung Balai Nonaktif Diadili Dalam Kasus Suap Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sidang-pertama.jpg" alt="Pengadilan Tipikor Medan menyidangkan secara virtual terdakwa Irgan Chairul Mahfiz mantan Anggota DPR dari Fraksi PPP. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Tipikor Medan menyidangkan secara virtual terdakwa Irgan Chairul Mahfiz mantan Anggota DPR dari Fraksi PPP. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa Irgan Chairul Mahfiz, mantan Anggota DPR dari Fraksi PPP, mengajukan surat permohonan Justice Collaborator di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan pada sidang perdana.  ”Permohonan tersebut diserahkan kepada majelis hakim saat sidang pada Kamis (25/2),” ujar Mudias, penasihat hukum (PH) terdakwa Irgan Chairul Mahfiz, usai sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/3).  Dia menyebutkan, surat permohonan Justice Collaborator telah diterima majelis hakim. ”Semoga permohonan tersebut dapat dikabulkan majelis hakim,” ujar Mudias seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, majelis hakim yang menyidangkan perkara itu, diketuai Sulhanuddin, dengan hakim anggota Mian Munthe dan Husni Thamrin.  Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu. Justice Collaborator sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.  Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Medan mengadili mantan anggota DPR dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Wakil Bendahara Umum PPP periode 2016–2019 Puji Suhartono atas dugaan kasus suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi S, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (25/2), menyebutkan terdakwa terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).  Dalam kasus itu, Khairuddin Syah Sitorus, bupati Labuhanbatu Utara nonaktif (berkas terpisah) diduga memberi total 290 ribu dolar Singapura dan Rp 400 juta melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labura Agusman Sinaga. Selain itu, Khairuddin melalui Agusman juga diduga mentransfer Rp 100 juta ke rekening bank atas nama Puji Suhartono, Wakil Bendahara Umum PPP periode 2016–2019. Kemudian Rp 80 juta ke rekening atas nama Irgan mantan anggota DPR dari Fraksi PPP.  Jaksa mengatakan, dugaan penerimaan uang oleh kedua tersangka juga terkait dengan pengurusan DAK pada APBN 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 miliar belum dapat dimasukkan dalam sistem Kemenkeu sehingga tidak dapat dicairkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K3FyVly7BP4

Sidang Pertama, Mantan Anggota DPR Ajukan Justice Collaborator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_2830-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang bekas anggota DPRD Sumatera Utara. Desca Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang bekas anggota DPRD Sumatera Utara. Desca Natalia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 14 bekas anggota DPRD Sumatera Utara diadili di Pengadilan Tipikor Medan karena menerima uang suap Rp 6,5 miliar dari bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Uang tersebut untuk pengesahkan LPJP APBD Sumut TA 2012 dan APBD Perubahan TA 2013.  Jaksa KPK Ronald Ferdinand, Hendradi, dan Wahyu, dalam dakwaannya secara virtual di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, ke-14 terdakwa itu, yakni NH, JH, AHH, SH, RML, ID, MA, IBN, SH, MLY, RN, LS, JS, dan RPH.  ”Para bekas anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014 dan 2014–2019 menerima suap melalui Randiman Tarigan yang saat itu menjabat sekretaris DPRD Sumatera Utara, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Sumatera Utara Baharuddin Siagian, dan Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Alinafiah,” ujar Ronald Ferdinand.  Ronald Ferdinand menyebutkan, ke-14 bekas anggota DPRD Sumatera Utara itu melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 juncto pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Jaksa-jaksa KPK membacakan dakwaan secara bergantian di Pengadilan Tipikor Medan, sedangkan ke-14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tetap berada di LP Medan.  Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Immanuel Tarigan menanyakan kepada penasihat hukum terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara apakah akan mengajukan tanggapan atas dakwaan JPU.  Kemudian, penasihat hukum para terdakwa, Kamil Pane, mengatakan, tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU terhadap kliennya.  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan melanjutkan sidang pada Senin (21/12) untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Perkara kasus suap 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) itu dijadikan lima berkas perkara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M_SAdKr0qg0

Pengadilan Tipikor Medan Adili 14 Bekas Anggota DPRD Sumatera Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/jadi-saksi-bupati-batubara-nonaktif-akui-terima-suap-dari-2-terdakwa_m_1516023756_181592.jpeg" alt="Bupati Batubara Nonaktif OK Arya Zulkarnaen saat hadiri sidang sebagai saksi untuk dua terdakwa pemberi suap Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, di Pengadilan Tipikor, Medan, Senin (15/1)." width="100%">
<figcaption>Bupati Batubara Nonaktif OK Arya Zulkarnaen saat hadiri sidang sebagai saksi untuk dua terdakwa pemberi suap Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, di Pengadilan Tipikor, Medan, Senin (15/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi&nbsp;Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan&nbsp;Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnaen&nbsp;dalam persidangan kasus suap proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), di Pengadilan Tipikor, Medan, Senin (15/1). Dalam sidang tersebut, OK Arya hadir sebagai saksi untuk dua terdakwa pemberi suap&nbsp;Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Di persidangan, OK Arya mengaku jika dirinya menerima sejumlah uang dari kedua terdakwa. Hal itu dikatakannya usai&nbsp;memberikan keterangan dalam persidangan yang diketuai majelis hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo. "Benar (terima suap). Kita terbuka apa yang kita lakukan. Kita berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tidak ada yang perlu ditutupi," kata OK Arya, Senin (15/1).&nbsp; Suap tersebut terkait dengan proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, pada 2016.&nbsp; Pengakuan OK pun diamini oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Ikhsan Fernandi. Ikhsan mengatakan, OK Arya menerima sejumlah uang yang nominalnya mencapai Rp 1 miliar untuk proyek tahun 2016 dengan total anggaran Rp 5,1 miliar.&nbsp; "Tapi belum semuanya, masih ada di Sujendi Tarsono alias Ayen dari Syaiful. Karena kepercayaannya adalah Kadis PUPR Batubara. Syaiful memberikannya lewat Kadis tapi karena sudah ketangkap belum sempat diserahkan ke Bupati. Tapi sudah diketahui Bupati," jelas dia. Ikhsan melanjutkan, nominal uang yang ada di tangan Sujendi Tarsono diketahui senilai Rp. 400 juta.&nbsp; Dalam dakwaan di persidangan, Maringan dan Syaiful selaku kontraktor penerima proyek didakwa memberikan sejumlah uang kepada Bupati OK Arya Zulkarnaen.&nbsp; Syaiful didakwa menyuap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebesar Rp 400 juta. Uang itu diserahkan melalui Helman Herdady selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara.&nbsp; Sedangkan terdakwa Maringan, diketahui memberikan uang dalam tiga tahap dari dua proyek yang didapatkannya. Terdakwa Maringan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan satu lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 561633 senilai Rp 1,5 miliar, kemudian satu lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 560012&nbsp; senilai&nbsp; Rp 1,5 miliar dan uang sebesar Rp 700 juta kepada OK Arya Zulkarnaen selaku Bupati Kabupaten Batubara.&nbsp; Uang itu diserahkan melalui Sujendi Tarsono alias Ayen. Maksud pemberian uang tersebut bertujuan agar Bupati OK Arya melakukan pengaturan dalam proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara. Proyek-proyek itu diantaranya,&nbsp;proyek pembangunan jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dan proyek pembangunan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentangagar dikerjakan terdakwa sebagai kontraktornya. Perbuatan kedua terdakwa, Maringan dan Syaiful merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal Subsidair Pasal&nbsp; 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain kedua terdakwa, penyidik KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiga tersangka yakni, Bupati Batubara non aktif&nbsp; OK Arya Zulkarnain, Kadis PUPR Helman Herdadi dan pemilik Showroom Ada Jadi Mobil, Sujendi Tarsono alias Ayen yang masing-masing diketahui sebagai penerima suap.

Jadi Saksi, Bupati Batubara Nonaktif Akui Terima Suap dari 2 Terdakwa