<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/indra-gunawan-1480749342.jpg" alt="Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memberikan penjelasan soal dana haji di Jakarta. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memberikan penjelasan soal dana haji di Jakarta. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parlemen saat ini sedang menggodok revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Diantara tujuannya adalah meningkatkan nilai manfaat pengelolaan haji. Sehingga bisa semakin meringankan beban biaya haji yang ditanggung jamaah. Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji itu, sudah masuk pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Di dalam rapat terbaru yang dilaksanakan Jumat (14/2), parlemen menghadirkan pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan menyampaikan sejak ada BPKH seluruh jamaah yang antre di waiting list mendapatkan manfaat hasil pengelolaan keuangan haji. Nilai manfaat ini dimasukkan dalam virtual account masing-masing jamaah. "Dibagi seperti dividen kepada jamaah," tuturnya. Dia menyebutkan nilai manfaat dibagikan kepada sekitar 5,7 juta jamaah yang antre. Nilai totalnya sekitar Rp 18,3 triliun. Selain itu hasil pengelolaan dana haji juga digunakan sebagai pengurang atau subsidi jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Indra menceritakan ada jamaah antre yang mendapatkan dividen sekitar Rp 3 juta. Sehingga total tabungan mereka mencapai Rp 28 juta. Di mana Rp 25 juta adalah setoran awal pendaftaran haji.&nbsp; Dia lantas mengakui memang benar sesuai dengan fatwa MUI, sorotan muncul karena hasil pengelolaan dana haji terlalu banyak diberikan kepada jamaah berangkat. Proporsinya mencapai 70 persen. Proporsi ini yang dinilai kurang berkeadilan. Karena jamaah antre yang capai 5 juta orang mendapatkan 30 persen dari hasil pengelolaan dana haji. Sedangkan 70 persen hasil pengelolaan dana haji diberikan kepada sekitar 221 ribuan jamaah haji yang berangkat. "Ini mirip (skema) Ponzi kalau lama-lama seperti ini," kata dia. Idealnya pembagian hasil pengelolaan dana haji dilakukan secara adil. Jamaah yang masih antre maupun yang berangkat, mendapatkan kucuran dividen yang sama. Tidak seperti sekarang, 70 persen hasil pengelolaan keuangan haji dinikmati jamaah yang berangkat. Untuk itu, kata Indra, di dalam revisi UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji itu, BPKH menyampaikan sejumlah usulan perbaikan. Diantaranya adalah dengan sistem individual atau single account. Dengan cara ini, nilai manfaat pengelolaan dana haji benar-benar dibagi secara adil dan rata kepada seluruh jamaah antre. BPKH, kata Indra, bahkan sudah membuat skema anak tangga untuk simulasi metode individual account tersebut. Sistem ini dinilai lebih baik dan bisa mewujudkan keadilan untuk seluruh jamaah.

BPKH siapkan skema akun individual untuk keadilan pembagian manfaat dana haji bagi jamaah antre dan berangkat.

70 Persen Hasil Pengelolaan Dana Haji Dinikmati Jamaah Berangkat, BPKH Siapkan Skema  yang Lebih Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hari_ini_cjh-gelombang-2.jpg" alt="SELESAI UMRAH: Calon jemaah haji di Indonesia menyeberang jalan di kawasan Mahbas, Makkah, setelah beribadah di Masjidilharam kemarin. (NAUFAL WIGI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELESAI UMRAH: Calon jemaah haji di Indonesia menyeberang jalan di kawasan Mahbas, Makkah, setelah beribadah di Masjidilharam kemarin. (NAUFAL WIGI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai belum maksimal dalam menjalankan investasi dana haji. Akibatnya, nilai manfaat yang mereka kucurkan untuk subsidi atau membantu beban biaya haji belum terlalu besar. BPKH pun diminta lebih serius lagi dalam menginvestasikan dana haji.  ”Itu memang butuh upaya-upaya (investasi) yang lebih serius dari BPKH,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin setelah mengikuti Muhasabah dan Istighotsah Doa Keselamatan Bangsa di Kabupaten Cianjur kemarin (19/2).  Dia mengakui, di dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, investasi dana haji yang dilakukan BPKH harus menguntungkan dan aman. Selama ini BPKH berinvestasi di sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN).  Menurut Ma’ruf, investasi di sukuk memang aman karena dijamin negara. Namun, jenis investasi itu belum maksimal untuk urusan imbal hasil atau return of investment. Sebab, di sukuk sudah ada takaran bunganya. Sebagaimana diketahui, rata-rata bunga sukuk atau SBSN di kisaran 5–6 persen per tahun.  Karena itu, Ma’ruf menuturkan, di BPKH perlu ada ahli-ahli investasi untuk menganalisis atau memetakan usaha investasi apa saja yang menghasilkan return lebih tinggi, tetapi tetap memenuhi aspek keamanan.  Menurut Wapres, usaha investasi BPKH juga bisa dijalankan di Arab Saudi yang terkait dengan layanan haji. Misalnya, transportasi atau travel. Kemudian, usaha investasi pada layanan pemondokan atau perhotelan, katering, dan lainnya. ”Ahli-ahli investasi di situ (BPKH) harus bisa menangkap (peluang investasi layanan haji, Red). Saya harapkan itu,” katanya.  Pada kesempatan itu, Ma’ruf juga menyampaikan harapannya agar kualitas pelayanan haji tahun ini tetap terjaga. Sebab, tahun ini kuota haji kembali normal. Yaitu, sebanyak 221 ribu jemaah haji khusus dan reguler. Jumlah itu hampir dua kali lipat kuota haji tahun lalu.  Dalam kesempatan lain, anggota BPKH Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan Amri Yusuf menjelaskan usaha investasi BPKH selama ini. Dia mengakui bahwa portofolio investasi didominasi sukuk dan penempatan deposito. Penempatan di deposito dilakukan untuk menjamin likuiditas. Saat ini dana haji yang ditempatkan di deposito sekitar Rp 45 persen. Investasi di sukuk mencapai 70 persen.  Dia menjelaskan, UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur investasi langsung. Bahkan, BPKH bisa melakukan investasi langsung maksimal 30 persen dari total dana haji. Hanya, dari regulasi juga, BPKH belum bisa melakukan investasi langsung secara maksimal. Saat ini investasi langsung mereka masih berupa kepemilikan saham di Bank Muamalat. BPKH menguasai 78,45 persen saham Bank Muamalat.  Amri menegaskan, usaha investasi di BPKH tidak bisa disamakan dengan lembaga keuangan swasta. Untuk investasi langsung, misalnya, Badan Pelaksana BPKH harus minta persetujuan kepada Dewan Pengawas BPKH. Proses itu tentu membutuhkan waktu akibat birokrasi. ”Saya setuju UU Pengelolaan Keuangan Haji diubah,” katanya.

Wapres Minta BPKH Lebih Serius Kelola Dana Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu5.jpg" alt="Jamah haji tiba di Tanah Air. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamah haji tiba di Tanah Air. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembahasan biaya haji 2023 segera masuk tahap finalisasi. Saat ini perwakilan panitia kerja (panja) BPIH dari unsur pemerintah dan DPR berada di Arab Saudi. Mereka mengecek langsung perkembangan tarif layanan haji di sana. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berharap ada efisiensi tarif layanan haji.  Harapan tersebut disampaikan anggota BPKH Indra Gunawan kemarin. Dia menegaskan, keuangan haji yang ada di BPKH telah siap untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. "Kami menunggu keputusan dari DPR dan Kemenag. Berapa finalnya BPIH nanti," katanya kemarin (31/1).  Indra menegaskan, dana haji yang disetor jamaah aman.  Saat ini ada 5,3 juta calon jamaah yang antre. Setiap jamaah membayar setoran awal Rp 25 juta. Jadi jika ditotal, ada Rp 132,5 triliun. Tapi, pada kenyataannya dana haji di BPKH saat ini Rp 166 triliun.  Dia kembali mengingatkan bahwa BPIH 2023 yang diusulkan Kemenag Rp 98,9 juta per jamaah. Dari dana tersebut, yang diusulkan ditanggung jamaah haji adalah Rp 69 jutaan. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Atau dengan komposisi 70 persen tanggungan jamaah dan 30 persen subsidi dari BPKH.  "Kami semua berharap dari komponen-komponen (layanan haji)," jelasnya. Dia mencontohkan, biaya penerbangan sebelumnya diusulkan Rp 33 juta. Kemudian, living cost hampir Rp 6 juta per jamaah dan komponen-komponen layanan haji lainnya.  Indra juga menyampaikan rencana investasi biaya haji. Di antaranya, membentuk syirkah atau perusahaan di sektor layanan haji. Menurut dia, posisi Indonesia sangat strategis. Untuk haji saja, Indonesia adalah pengirim jamaah terbanyak di dunia. Belum lagi jumlah jamaah umrah yang mencapai dua jutaan orang tiap tahun. "Artinya, Indonesia ini market besar untuk Saudi," jelasnya.  Dia berharap, secara pemerintahan, kedua negara menjalin kerja sama G-to-G untuk membangun bisnis bersama. "Kami sudah mengarah ke sana. Kami konsultasi juga ke Kemenag," katanya. Pasalnya, kerja sama harus dilakukan dengan landasan regulasi yang tepat. Sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.  Dia menegaskan, jika entitas bisnis atau syirkah di Saudi sudah mendapatkan persetujuan pemerintah Saudi, BPKH siap menjalankannya. Termasuk harus ada izin dari pemangku kebijakan di tanah air. Dia mengatakan, layanan yang mereka berikan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan Saudi.  Dia juga menyampaikan kesiapan sistem saat pelunasan biaya haji dibuka. Indra menegaskan bahwa jadwal pelunasan biaya haji merupakan kewenangan dari Kemenag. Jadwal pelunasan akan diumumkan saat BPIH sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. ’’Kami tentunya harus siap untuk memberikan nilai manfaat, untuk (menutup) gap yang harus ditanggung jamaah, dan sisanya yang harus kami tambal,’’ jelasnya.

BPKH Kelola Dana Haji Rp 166 Triliun, Antrean Capai 5,3 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan rencana pemerintah menyesuaikan biaya haji. Tujuannya agar keberlangsungan penyelenggaraan haji bisa terjamin.  Usulan dari Kementerian Agama (Kemenag), biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98,89 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, beban jamaah atau biaya perjalanan ibadah haji (bipih) diusulkan Rp 69 jutaan atau 70 persen dari BPIH. Kemudian, nilai subsidinya Rp 29,7 juta atau 30 persen dari BPIH.  Muhadjir mengatakan, besaran biaya yang muncul tersebut masih sebatas usulan. Pemerintah masih akan membahasnya bersama DPR. ”Selama ini memang dana haji (yang dibayar jamaah, Red) di bawah dari biaya yang seharusnya,” ujar Muhadjir setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (25/1).  Jamaah kemudian mendapatkan subsidi yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, menurut Muhadjir, dana yang dikelola BPKH dari calon jamaah haji yang masih antre tersebut belum maksimal.  Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap dalam pembahasan biaya haji antara pemerintah dan parlemen bisa ditemukan besaran yang lebih rasional. ”(Ongkos) yang bisa dipahami oleh para jamaah yang akan berhaji,” katanya di Jakarta kemarin.  Selain itu, imbuh Ma’ruf, ongkos yang ditetapkan nanti tetap harus bisa menjaga keberlanjutan subsidi biaya haji yang dikelola BPKH. Dia tidak ingin dengan nominal subsidi yang begitu besar, mengancam keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH.  Mantan ketua umum MUI tersebut menuturkan, subsidi biaya haji yang dikucurkan pada 2022 terlalu besar. Proporsinya mencapai 59 persen. Proporsi subsidi yang begitu besar menyedot hasil pengelolaan atau nilai manfaat dana haji di BPKH.

Menko PMK Sebut Pengelolaan Dana Haji di BPKH Belum Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/antisipasi-JAMAAH.jpg" alt="Ilistrasi Jemaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah di Jamarat, Mina. (AFP)" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi Jemaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah di Jamarat, Mina. (AFP)</figcaption>
</figure><h3>Masukan DPR soal Biaya Haji Tanggungan Jamaah</h3> JawaPos.com – Pemerintah diminta tidak menaikkan biaya haji yang menjadi beban jamaah secara signifikan dan langsung. Kenaikan diharapkan dilakukan secara bertahap sehingga tidak memengaruhi psikologis calon jamaah haji.  Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim mengatakan, angka yang muncul saat ini adalah jamaah menanggung biaya haji sebesar Rp 69 juta. Dengan asumsi sudah membayar uang muka Rp 25 juta, berarti saat pelunasan nanti, jamaah harus menyetor uang tunai sekitar Rp 44 juta.  ’’Ini masih usulan pemerintah. Nanti akan dibahas secara mendalam bersama Komisi VIII DPR,’’ ujar Luqman kemarin (20/1).  Dia memastikan panitia kerja (panja) ongkos haji dari DPR akan menghitung ulang secara detail usulan dari pemerintah tersebut. Dia menambahkan, kenaikan biaya haji tahun ini memang tidak bisa dihindari. ’’Menurut saya, kenaikan biaya haji tahun 2023 yang ditanggung jamaah tidak boleh melampaui angka Rp 55 juta,’’ ucapnya.  Dengan demikian, calon jamaah cukup menyediakan uang tunai sekitar Rp 30 juta saat pelunasan. Menurut Luqman, nominal tersebut masih dalam batas psikologis kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jamaah.  Kemudian, ke depannya porsi biaya haji yang ditanggung jamaah secara bertahap terus dinaikkan. Sampai mencapai angka ideal 70 persen ditanggung jamaah dan 30 persen disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  Sementara yang muncul dalam usulan Menteri Agama Yaqut proporsi pembiayaan haji langsung di angka 70 persen jamaah dan 30 persen dari BPKH. Proporsi itu terlihat begitu jomplang dibandingkan pembiayaan haji 2022. Pada musim haji tahun lalu, jamaah menanggung 40,57 persen dan porsi BPKH sebesar 59,46 persen. Tahun lalu jamaah membayar Rp 39 jutaan, sedangkan subsidi dari BPKH sebesar Rp 58,4 juta.  Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai, keterbukaan usulan biaya haji tersebut merupakan preseden positif. Sebab, masyarakat bisa ikut terlibat dalam memantau pembahasannya. Sampai nanti ditetapkan biaya final yang ditanggung jamaah bersama BPKH.  Tholabi mengatakan, proporsi tanggungan jamaah dan subsidi BPKH tahun lalu tidak bisa diterapkan tahun ini. Tahun lalu subsidi BPKH sangat besar, melebihi 50 persen, karena ada kebijakan dadakan dari Arab Saudi. Yaitu, membebani jamaah dengan biaya layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sebesar 5.656 riyal atau sekitar Rp 22,7 juta. Kebijakan itu dikeluarkan sepekan jelang pemberangkatan jamaah.

Kenaikan Biaya Haji Bertahap, Tahun Ini Dibatasi Rp 55 Juta Per Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpkh-alokasikan-rp-175-miliar-untuk-bantu-masyarakat_m_.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meraih opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam audit tersebut diketahui dana haji yang dikelola BPKH naik sekitar Rp 10 triliun.  Kepala BPKH Anggito Abimanyu menuturkan, hasil audit itu menunjukkan laporan keuangan BPKH sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti-bukti audit. "Menunjukkan bahwa BPKH telah melaksanakan tata kelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel," kata Anggito di Jakarta Minggu (16/6).  Dia menuturkan seluruh dana haji aman dalam pengelolaan BPKH. Dari hasil audit keuangan oleh BPK, diketahui bahwa dana kelolaan BPKH di 2018 tercatat sebesar Rp 112,9 triliun. Catatan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 10 triliunan dibandingkan periode 2017. Dana haji yang dikelola BPKH itu ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen.  Kemudian ditempatkan pada investasi surat berharga syariah sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen. Dengan pengelolaan tersebut, hasil atau nilai manfaat yang bisa diraih BPKH sepanjang 2018 sekitar Rp 5,8 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perekaman-biometrik-haji-dimulai-hari-ini-satu-cjh-hanya-10-menit_c_290674-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Rombongan CJH yang berangkat pada 2018 lalu. ( Jawa Pos Group)  Nilai manfaat yang diraih BPKH itu digunakan untuk membayar indrect cost atau subsidi biaya haji. Tahun lalu total biaya indrect cost mencapai Rp 6,5 triliun. Dana itu merupakan akumulasi dari subsidi yang diterima jamaah. Seperti diketahui jamaah hanya membayar biaya haji rata-rata Rp 35 juta. Sementara biaya riil perjalanan haji mencapai Rp 70 juta atau dua kali lipat yang disetor jamaah.  Dalam laporan operasional BPKH tahun 2018, telah dinyatakan bahwa BPKH memperoleh surplus sebesar Rp 359,7 milyar. Surplus tersebut menjadi bagian dari akumulasi kas jamaah haji tahun 2019 dan tidak dipergunakan untuk operasional pengelolaan keuangan haji. Anggito menuturkan hasil audit BPK itu diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan publik terhadap BPKH.

Pengelolaan Dana Haji Naik Rp 10 Triliun, BPKH Raih Opini WTP dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2018-bpkh-kelola-dana-haji-rp-113-triliun_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengelolaan dana haji" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengelolaan dana haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melebihi target sepanjang 2018. Adapun targetnya Rp 111,8 triliun, sedangkan dana yang dikelola mencapai Rp 113 triliun. "BPKH di tahun 2018 berhasil mencapai target lebih dari 100 persen dana kelolaan. Pencapaian tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah calon jamaah haji baru sebanyak 664 ribu orang atau meningkat 120 persen," ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam keterangannya, Jumat (25/1). Anggito menyebut pada 2017 jumlah calon jamaah haji baru mencapai 550 ribu. Sementara untuk 664 ribu calon jamaah baru, angka itu terbilang cukup besar karena mereka tidak mengggunakan dana talangan. Selain itu, kini BPKH juga melakukan penghematan biaya tidak langsung atau indirect cost sebesar Rp 224 miliar. Dengan tingginya dana dari pihak ketiga yang dikelola BPKH ternyata dapat membantu bisnis dari Bank Umum Syariah. Sebab 32 persen dana yang dikelola ditempatkan di bank umum syariah. "Kurang lebih 32 persen dari DPK di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Jadi Alhamdulillah dana yang terkumpul tersebar ke 31 bank, jumlah yang besar," terangnya. Untuk tahun ini BPKH menargetkan dana kelolaannya bisa mencapai Rp 121 triliun. Sedangkan jumlah jamaah haji baru diperkirakan bisa mencapai 700 ribu. "Saat ini jumlah penduduk yang wajib haji namun belum mendaftar masih dalam jumlah besar. Tercatat masih terdapat sekitar 13 juta calon haji yang belum mendaftarkan," kata dia.

2018, BPKH Kelola Dana Haji Rp 113 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-prinsip-syariah-tahun-depan-dana-haji-mulai-diinvestasikan_m_207859.jpeg" alt="Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemanfaatan dana haji untuk investasi mulai dikonkretkan pemerintah. Rencananya, pada 2019 dana yang dikumpulkan dari para calon jamaah haji (CJH) akan diinvestasikan di Arab Saudi dan dalam negeri. Khusus untuk dalam negeri menganut prinsip syariah. Hal itu mengemuka dalam rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/4). "Kami sudah menyampaikan dan Pak Menag setuju bahwa 2019 kita akan melakukan investasi," kata Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/11/167837/ini-syarat-sebuah-bank-boleh-kelola-dana-haji" target="_blank">Keuangan Haji</a> (BPKH) Anggito Abimanyu. Dia menjelaskan, ada dua <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/23/176960/mui-restui-jokowi-pakai-dana-haji-jumlahnya-fantastis" target="_blank">investasi</a> yang akan digelontorkan melalui dana haji. Yakni, investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri. Di Saudi, investasi difokuskan ke hal-hal yang mengarah pada efisiensi biaya dan kenyamanan jamaah. Misalnya terkait dengan penginapan, katering makanan, hingga transportasi. "BPKH bisa melakukan kontrak-kontrak (penginapan, katering, transportasi) jangka panjang. Tentu dari sisi biaya akan lebih murah," imbuhnya. Terkait dengan selisih harga yang bisa diefisiensi, dia belum bisa memastikan. Sebab, itu akan bergantung pada kesepakatan yang dicapai dengan penyedia jasa. Hal yang sama berlaku terhadap besaran investasi yang dialokasikan ke Arab Saudi. Namun, dia memastikan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/26/199139/ekonomi-syariah-harus-jadi-lokomotif-perekonomian-indonesia" target="_blank">investasi</a> di Saudi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang menguntungkan. Untuk investasi di dalam negeri, Anggito menjelaskan, pemerintah sudah melakukan penandatanganan dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Saat ini menteri PPN/kepala Bappenas masih memilah proyek-proyek investasi apa saja yang bisa menggunakan dana haji. "Yang itu (syaratnya) optimal dan aman menggunakan prinsip syariah," kata dia.&nbsp;

Gunakan Prinsip Syariah, Tahun Depan Dana Haji Mulai Diinvestasikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tak-mudah-ini-tantangan-kelola-dana-haji_m_167867.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah haji" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan, tak mudah mengelola dana para jamaah haji. Menurut mereka, ada beberapa tantangan yang besar dalam pengelolaan dana tersebut. Apalagi, jumlah dana yang dikelola tersebut tidaklah sedikit dan mencapai Rp 100 triliun. Tentu perlu kehati-hatian dalam mengelolanya. Anggota Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, tantangan pertama yang dihadapi adalah kenaikan dana haji yang diakibatkan oleh inflasi. Dana tersebut tak mengalami fluktuasi, sehingga pengelolaannya jadi terbatas. "Biaya naik terus tapi setoran jamaah haji tetap. Jamaah itu setorannya flat, sehingga gap-nya ada separuh yang tidak terbiayai. Harusnya biaya jamaah itu dibiayai sendiri plus nilai manfaatnya," ujarnya di Grand City, Surabaya, Sabtu (11/11). Selanjutnya, adanya perbedaan mata uang pembayaran yang disetorkan jamaah untuk dana haji. Para jamaah menyetorkan uangnya menggunakan mata uang rupiah, sementara pihaknya harus menyetorkan ke pemerintah Arab Saudi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (USD). "Pengeluaran dan penerimaan terjadi missmatch, pengeluarannya itu 80 persen dalam bentuk valuta asing (valas), bayar penerbangan pakai dolar, akomodasi pakai saudi riyal. Sementara penerimaan 90 persen dalam rupiah, hanya 10 persen dalam dolar," tuturnya. Kondisi itu membuat pihaknya harus memutar otak. Sebagian dana haji kemudian dialihkan ke sejumlah produk investasi. Tujuannya tentu agar uang tersebut bisa bertambah bunganya dan digunakan untuk menutupi selisih biaya. "50 persen simpan di bank, 20 persen investasi langsung, 10 persen investasi lainnya, 15 persen investasi surat berharga negara syariah, dan sisanya investasi emas. Bank tidak hanya menyimpan uang dalam bentuk deposito dan giro, tapi juga menciptakan produk investasi lainnya," pungkasnya.&nbsp;

Tak Mudah, Ini Tantangan Kelola Dana Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-syarat-sebuah-bank-boleh-kelola-dana-haji_m_167837.jpeg" alt="Ilustrasi haji dan umrah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji dan umrah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut ada 17 perbankan telah mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama untuk menjadi penerima setoran dana haji tahun depan. Seluruh bank tersebut saat ini tengah menjalani proses seleksi. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi perbankan agar bisa menjadi penerima dana setoran haji. Pertama, perbankan tersebut harus dalam kondisi keuangan yang sehat dan memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. "Uang (dana haji) ini dikelola oleh 17 bank, dan sedang dalam proses seleksi untuk mendapatkan status bank penerima setoran per tahun akan datang. Sebelumnya mereka punya persyaratan sebagai bank yang sehat, dan punya kemampuan teknologi informasi," katanya di Grand City, Surabaya, Jumat (11/11). Kedua, perbankan wajib memiliki program haji maupun umroh agar memiliki jamaah. Selain itu, perbankan juga wajib mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Karena dana haji itu mengumpul atas nama rekening Menteri Agama, dan akan pindah ke BPKH. Kalau dikumpulkan semua maka akan melebihi jaminan LPS. Meskipun ke satu rekening, tapi rekening qq nya atas nama jamaah. Sehingga uang tersebut harus dijamin oleh LPS," tuturnya. Terakhir, Anggito menyebut jika perbankan harus memiliki virtual account yang nantinya akan dibagikan kepada setiap nasabah haji. Bank juga wajib mengembangkan produknya yang dikategorikan investasi. "Jadi bank wajib menyediakan virtual account. Tidak hanya dalam informasi, tapi jamaah yang belum berangkat akan dapatkan virtual account. Kemudian bank juga wajib untuk mengembangkan produk, tidak hanya deposito atau giro tapi pembiayaan yang dapat dikategorikan untuk investasi lainnya," pungkasnya

Ini Syarat Sebuah Bank Boleh Kelola Dana Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengelolaan dana haji

Berita Terkini

70 Persen Hasil Pengelolaan Dana Haji Dinikmati Jamaah Berangkat, BPKH Siapkan Skema yang Lebih Adil