<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/mal-sepi.jpg" alt="SEPI: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ketika PPKM darurat berlangsung. Ada wacana PPKM akan diperpanjang. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ketika PPKM darurat berlangsung. Ada wacana PPKM akan diperpanjang. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan membatalkan penerapan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja, mengatakan, pusat perbelanjaan akan mendukung sepenuhnya keputusan pembatalan tersebut dan akan terus membantu pemerintah dalam upaya pencegahan serta pengendalian penyebaran Covid-19.  “Khusus menjelang dan pada saat Natal dan Tahun Baru dengan beberapa langkah,” kata Alphonsus Widjaja kepada JawaPos.com, Selasa (7/12).  Alphonsus mengungkapkan, beberapa hal yang biasanya rutin dilakukan seperti acara terkait momentum tahunan sebelum pandemi, untuk tahun ini kembali tidak diselenggarakan. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kerumunan di area mal.  “Meniadakan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” ucapnya.  Selain itu, pengusaha mal juga akan menerapkan protokol wajib vaksinasi dan protokol kesehatan secara lebih ketat, lebih disiplin, dan konsisten.  “Memang sejak awal pandemi Pusat Perbelanjaan memberlakukan kebijakan untuk menghindari kegiatan ataupun acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan akan lebih mendapatkan perhatian lebih khusus lagi menjelang dan pada saat hari libur besar atau hari raya,” pungkasnya.  Sebagai informasi, pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan Tahun Baru di Hotel, Pusat Perbelanjaan, Mall, Tempat Wisata dan Tempat Keramaian Umum lainnya. Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi.  Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan.

PPKM Level 3 Batal, Mal Tiadakan Acara yang Sebabkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pusat-Perbelanjaan-Mall-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan di salah satu Mal di Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Saat PPKM darurat berlaku operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Seme" width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan di salah satu Mal di Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Saat PPKM darurat berlaku operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Seme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akan berakhir pada hari ini, Senin, 2 Agustus 2021. Kabarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkannya langsung mengenai nasib PPKM tersebut pada hari ini, Senin (28).  Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja berharap terdapat pelonggaran bagi pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi kembali setelah dilakukan pembatasan dan penutupan di beberapa wilayah zona merah Covid-19.  “Pusat Perbelanjaan berharap ada pelonggaran dan mulai besok dapat beroperasi kembali,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (2/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/08/2021/presiden-jokowi-umumkan-keputusan-soal-ppkm-hari-ini/">Presiden Jokowi Umumkan Keputusan soal PPKM Hari Ini</a>  Menurutnya, selama pandemi ini pihaknya telah menjalankan intruksi pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 di pusat perbelanjaan. Mulai dari pembatasan kapasitas pengunjung di setiap tenant, hingga pengaturan kapasitas lift.  “Pusat perbelanjaan telah dapat membuktikan memiliki kemampuan dan keseriusan dalam memberlakukan serta menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten,” tuturnya.  Alphonzus menambahkan, pusat perbelanjaan selalu berkomitmen untuk menjadi salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi.  Sebelumnya, Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan terkait keputusan PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Presiden RI. “Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI,” ujar Syafrizal kepada wartawan, Senin (2/8).  Syafrizal mengatakan, keputusan yang bakal diambil oleh pemerintah telah diperhitungkan secara matang. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman Covid-19 yang saat ini sedang mewabah di tanah air.  “Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” katanya.  Syafrizal menuturkan, Kemendagri mengikuti keputusan dari Presiden Jokowi apakah nantinya akan memperpanjang masa berlaku PPKM Level 4 atau tidak. “Kemendagri beserta seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan kelurahan dan desa berada dalam satu tekad untuk mensukseskan kebijakan apapun yang diambil oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.  Meski Presiden Jokowi belum mengumumkan ada atau tidaknya perpanjangan PPKM Level 4, Syafrizal berpesan kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan sesuai yang telah dianjurkan oleh pemerintah.  “Imbauan disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.  Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Sejumlah daerah menerapkan level PPKM berbeda sesuai dengan kategori yang diatur pemerintah. PPKM di Jawa-Bali didominasi Level 3-4. Sementara di luar Jawa-Bali, daerah-daerah menerapkan PPKM beragam dari Level 2 hingga 4.

Nasib PPKM Level 4 Diumumkan Hari Ini, Begini Harapan Pengusaha Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/senayan-city-mal.jpg" alt="Rieska Virdhani/JawaPos.com/Berbagai upaya pembersihan di mal dari mulai sarana hingga ke ruang ganti." width="100%">
<figcaption>Rieska Virdhani/JawaPos.com/Berbagai upaya pembersihan di mal dari mulai sarana hingga ke ruang ganti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus positif Covid-19 masih tinggi. Bahkan, hari ini kembali pecah rekor dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 54.517 orang. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pun diwacanakan bakal diperpanjang.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja pun tidak menampik kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat. “Memperhatikan tren jumlah kasus positif Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir ini maka kemungkinan besar pemberlakuan PPKM Darurat akan diperpanjang,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (14/7).  Tapi, Alphonzus menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat akan berdampak besar bagi dunia usaha, khususnya pengusaha di bidang pusat perbelanjaan atau mall. Sebab, mall akan terus menanggung beban operasional meskipun tidak buka.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/07/2021/rekor-baru-covid-19-tembus-54-ribu-sehari-kasus-aktif-443-ribu/">Rekor Baru, Covid-19 Tembus 54 Ribu Sehari, Kasus Aktif 443 Ribu</a>  Dengan demikian, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera dapat memberikan perhatian dan bantuan. Diantaranya, meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas, menghapus sementara Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap.  Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan pemerintah dalam pemberian upah kerja bagi pekerja yang terdampak. Yaitu dengan memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen.  Menegakkan pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten. Sebab, sangat dikawatirkan PPKM Darurat dapat berlangsung berkepanjangan dikarenakan penyebaran wabah Covid - 19 saat ini sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro yaitu di lingkungan dan komunitas yang paling kecil di kehidupan masyarakat.

Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Mal Minta Subsidi 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pusat-Perbelanjaan-Mall-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan di salah satu Mal di Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Saat PPKM darurat berlaku operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Seme" width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan di salah satu Mal di Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Saat PPKM darurat berlaku operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Seme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperkirakan akan memperpanjang pemberlakuan PPKM Darurat. Hal tersebut seiring dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus melonjak.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, jika hal itu terjadi, maka tentunya beban pusat perbelanjaan akan menjadi semakin berat.  Alphonzus Widjaja memaparkan, tahun 2021 merupakan kondisi yang lebih berat dari tahun 2020. Meskipun tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang sangat berat namun para pelaku usaha masih memiliki dana cadangan.  “Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya bisa bertahan saja,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (14/7).  Kemudian, kondisi usaha pada tahun 2021 masih defisit. Ia mengaku, memang benar bahwa kondisi usaha sampai dengan semester pertama 2021 adalah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu.  “Namun Pusat Perbelanjaan masih tetap mengalami defisit dikarenakan masih diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen saja,” tuturnya.  Ia melanjutkan, pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Pusat Perbelanjaan harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat.  Belum lagi, pusat perbelanjaan masih tetap harus menanggung beban biaya pengeluaran yang relatif tidak berkurang meskipun tidak beroperasional. “Pusat perbelanjaan harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak atau retribusi yang dibebankan oleh pemerintah meskipun diminta untuk tutup ataupun hanya beroperasi secara sangat terbatas,” ungkapnya.  Hal itu diantaranya, listrik, gas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak reklame, dan lainya seperti royalti, retribusi perijinan dan sebagainya.  Belum lagi, pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika penutupan operasional terus berkepanjangan maka akan banyak pekerja yang dirumahkan dan jika keadaan semakin berlarut maka akan banyak terjadi lagi PHK.  “Sektor usaha non formal mikro dan kecil semakin terpuruk, di sekitar hampir semua Pusat Perbelanjaan banyak terdapat usaha non formal seperti tempat kos, warung, parkir, ojek dan lainnya yang harus ikut tutup dikarenakan kehilangan pelanggan yaitu para pekerja yang sudah tidak ada lagi akibat Pusat Perbelanjaan tutup,” pungkasnya.

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Pengusaha Mal: Tahun Ini Lebih Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Lippo-Puri-Mall-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Petugas keamanan saat apel jaga di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan atau mal" width="100%">
<figcaption>Petugas keamanan saat apel jaga di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan atau mal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali guna menekan angka penularan Covid-19. Hal ini tentunya bisa berdampak pada sektor ekonomi.  Seperti diungkapkan  Ketua APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) DPD Jakarta Ellen Hidayat. Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 saja mal sudah sangat berdarah-darah karena pendapatan yang anjlok.  "Kerugian pengelola pusat belanja selama tahun 2020 sudah sangat parah,” ujarnya dalam keterangannya yang diterima oleh JawaPos.com, Sabtu (9/1).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/01/2021/ppkm-jawa-bali-dpr-pastikan-masyarakat-terapkan-prokes-3m/">PPKM Jawa-Bali, DPR: Pastikan Masyarakat Terapkan Prokes 3M</a>  Ellen mengaku, 82 anggotanya telah mengalami pasang surut sejak Maret 2020. Berbagai macam PSBB yang menyasar kepada pusat belanja beserta tenant-temannya sudah dimulai sejak pertengahan April 2020 sampai sekarang. Termasuk adanya perketatan yang baru saja diumumkan pemerintah yang disebut PPKM.  "Sekali lagi kena dampak dengan adanya pembatasan penutupan mal pada jam 19.00 dan juga kapasitas resto yang diizinkan hanya 25 persen," ucapnya.  Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan alasan mal yang masih saja menjadi korban atas lonjakan kasus positif virus Covid. Padahal, menurutnya kenaikan jumlah penderita Covid-19 disebabkan oleh pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.  Bahkan, mal sendiri bukan lah penyebab klaster Covid-19 karena pengunjungnya sangat terbatas. Pusat perbelanjaan sangat kooperatif dan mengerti tata cara protokol kesehatan yang harus diikuti ketika berkunjung ke mal.  Ellen memaparkan, selama ini pihak mal sudah sigap, tertib, dan patuh, bahkan bersedia mengeluarkan dana untuk berbagai peralatan untuk menunjang protokol kesehatan. Itu yang membuat pusat belanja bukan merupakan klaster Covid-19.  "Tetap saja bila ada peraturan baru yang terbit, maka pusat belanja kembali lagi menjadi obyek yang harus bersedia menerima berbagai keputusan dan menanggung kerugian akibat merebaknya penderita Covid-19 lagi," ungkapnya.  Ellen menambahkan jumlah pengunjung mal pada akhir 2020 sangat landai. Rata-rata pergerakan pengunjung hanya sekitar 40 persen karena adanya kebijakan operasional yang hanya sampai pukul 19.00, sehingga masyarakat enggan ke pusat belanja.  "Selama ini salah satu daya tarik pusat belanja adalah adanya berbagai F&amp;B yang bervariasi dan dine-in concept. Namun dengan adanya batasan resto hanya 25 persen dan perkantoran harus WFH 75 persen, maka dapat dipastikan traffic ke pusat belanja yang saat ini baru mencapai 40 persen akan turun lagi," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=c6Q5CX4rNmA

PPKM Jawa-Bali, Pengusaha Mal: Bukan Penyebab Klaster Tapi Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Mall-Tutup-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas melintasi toko yang tutup di pusat perbelanjaan ITC BSD Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/6/2020). Diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tangerang Raya membuat pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang belum b" width="100%">
<figcaption>Petugas melintasi toko yang tutup di pusat perbelanjaan ITC BSD Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/6/2020). Diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tangerang Raya membuat pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang belum b</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku, wabah pandemi Covid-19 telah menggerogoti kinerja bisnis mereka tahun ini. Sebab, daya beli masyarakat di pusat belanja mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dampaknya para pelaku usaha tak sanggup bertahan. Bahkan, banyak pelaku usaha yang harus mengambil keputusan pahit seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  “Kondisi usaha pusat perbelanjaan semakin bertambah buruk akibat daya beli masyarakat yang merosot sangat tajam,” ujarnya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPBI, Alphonzus Widjaja dalam konferensi pers secara virtual, Senin (28/9).  Alphonzus Widjaja mengungkapkan, para pelaku usaha khususnya pusat perbelanjaan Indonesia akan mengalami resesi terlebih dahulu, sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi resesi ekonomi nasional. Hal itu lantaran tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan merosot tajam selama beberapa bulan terakhir akibat pembatasan operasional demi menekan angka penyebaran covid-19.  "Awal bulan depan Pusat Perbelanjaan Indonesia harus memasuki masa resesi ekonomi dalam kondisi usaha yang sedang terpuruk," tuturnya.  Hal senada juga disampaikan oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Banyak anggota HIPPINDO yang berguguran akibat tak mampu menutupi biaya operasional.  Pihaknya berharap, pemerintah dapat segera memberikan bantuan berupa stimulus atau subsidi lantaran sudah sangat sulit bagi mereka untuk bangkit. Sebab. Jika tidak segera diberikan bantuan maka akan semakin banyak anggota APPBI yang bertumbangan dengan penutupan gerai-gerai, dan pemutusan kerja karyawan secara massal.  "Sektor pendukung ritel terdiri dari berbagai ekosistem dari hilir ke hulu, mulai dari Industri, Produsen hingga jutaan UKM yang menjadi supplier maupun binaan ritel, vendor, pergudangan, logistik atau pengiriman, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya, apabila sektor ritel terdampak maka ekosistem di dalamnya juga akan terdampak," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LSXMZ8tVkr4

Pengusaha Ritel dan Pengelola Mal Akui Bisa Alami Resesi Lebih Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pusat-perbelanjaan-didorong-sediakan-alokasi-pedagang-umkm_m_.jpg" alt="Ilustrasi pusat perbelanjaan, alokasi tempat berdagang kepada UMKM bisa membantu mngembangkan usahanya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pusat perbelanjaan, alokasi tempat berdagang kepada UMKM bisa membantu mngembangkan usahanya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha mal di Jakarta didorong untuk memenuhi kewajiban penyediaan alokasi untuk pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan bisa menekan pedagang UMKM berjualan di trotoar jalan yang menyebabkan kemacetan. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Inggard Joshua mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan audit terhadap pelaksanaan kewajiban para pengembang dalam mematuhi Peraturan Daerah (Perda) DKI No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Pasalnya, kuat dugaan para pengembang pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta enggan mematuhi Perda Perpasaran tersebut. Akibatnya banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL) nekat berjualan di trotoar yang menyerobot hak pejalan kaki. Maraknya PKL yang berjualan di atas trotoar tak ayal membuat kondisi kawasan tersebut menjadi semrawut. "Jangan sampai ada pengelola mal atau pusat perbelanjaan yang menempatkan pelaku UMKM di tempat yang gelap, tidak ada akses yang baik. Akibatnya jualan mereka tidak laku," ujar Inggard seperti dikutip RMOL (Jawa Pos Group), Jumat (15/3). Terkait maraknya PKL yang berjualan di trotoar, Inggard mengharapkan untuk dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Apalagi banyak PKL yang bukan warga Jakarta. Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI membeli lahan sebagai lokasi penampungan UMKM dan PKL. "Beli lahan untuk penampungan UMKM dan PKL harus ada akses jalannya, sehingga ketika dibangun lokasi binaan (Lokbin) mudah diakses masyarakat," pungkas caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Dapil IX ini. Seperti diketahui, pada awal Oktober 2018, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.Perda tersebut mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan dan mal mengalokasikan 20 persen area pusat perbelanjaan untuk UMKM secara gratis. Perda tersebut sebelumnya juga telah terangkum pada Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, dan bertujuan mengantisipasi persaingan para pelaku usaha, baik pengusaha mikro, kecil, hingga kelas atas

Pusat Perbelanjaan Didorong Sediakan Alokasi Pedagang UMKM

pengusaha mal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengusaha mal

Berita Terkini