<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/hKuM3QyptFH6kwNh3wu77BRfZaMXUjIJd1hADJXm-1666279592.jpg" alt="Ilustrasi ketahanan pangan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ketahanan pangan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto menyampaikan betapa pentingnya ketahanan pangan di tanah air. Ia menilai, kerusuhan dapat terjadi karena adanya kondisi kekurangan pangan.&nbsp; Sebagai contoh, Tri menyampaikan seperti halnya penjarahan yang telah terjadi di salah satu toko ritel di wilayah Sibolga, Sumatera Utara lantaran dilanda bencana.&nbsp; &ldquo;Bisa kita bayangkan, kalau pangan kita kurang, pasti terjadi kerusuhan di mana-mana. Contoh paling gampangnya ada di wilayah bencana kemarin. Begitu pangannya kurang, mau nggak mau itulah yang terjadi,&rdquo; kata Tri dalam Kunjungan Kerja Media di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12).&nbsp; Meski begitu, Tri mengaku tidak bisa menyalahkan para pelaku penjarahan karena hal itu didorong oleh rasa lapar dan kurangnya stok pangan setelah bencana di wilayah itu.&nbsp; Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah harus lebih berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi, pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran vital bagi stabilitas nasional.&nbsp; &ldquo;Kita nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka memang lapar ya, posisinya, ya. Makanya kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan kita,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Itu sebabnya, pada tahun 2026 mendatang pemerintah memutuskan untuk meningkatkan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 210,4 triliun. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi dalam APBN Tahun 2025 sebesar Rp 159,7 triliun.&nbsp; Kenaikan anggaran itu dilakukan guna menggenjot produktivitas pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan. Di sisi lain dengan anggaran itu, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan memiliki peran yang sangat vital.&nbsp; "Bisa kita bayangkan, kalau pangan kita kurang pasti terjadi kerusuhan di mana-mana,&rdquo; tukasnya.

Kemenkeu menekankan pentingnya ketahanan pangan untuk stabilitas nasional, anggaran meningkat menjadi Rp 210,4 triliun.

Ada Penjarahan di Sibolga saat Dilanda Bencana, Kemenkeu Ingatkan Pentingnya Ketahanan Pangan di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/Tito-Karnavian-1303587836.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, aksi penjarahan yang terjadi di Sibolga dan sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera dipicu oleh kondisi warga yang terisolir, serta kekurangan stok pangan. Menurutnya, mereka membutuhkan logistik di tengah kondisi bencana. &ldquo;Ada beberapa daerah yang terjadi, kebanyakan yang terekspos di daerah Sibolga. Karena memang banyak daerah yang terisolir tadi, dan nggak gampang untuk langsung melakukan dropping kepada mereka,&rdquo; kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12). Tito menyebut, keterbatasan pasokan logistik membuat sebagian warga terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan minimarket untuk memenuhi kebutuhan dasar. "Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,&rdquo; jelasnya. Namun, ia memastikan saat ini Menko PMK Pratikno bersama BNPB telah turun langsung ke Sibolga untuk mengendalikan situasi, sekaligus mempercepat distribusi bantuan. Selain itu, TNI dan Polri juga dikerahkan guna memastikan keamanan di lapangan. &ldquo;Sekarang sudah diatur, droppingnya cukup,&rdquo; tegas Tito. Lebih lanjut, Tito menyatakan Pemerintah Pusat terus memetakan wilayah lain yang masih terisolasi akibat jembatan putus dan akses darat yang rusak parah.&nbsp; Karena itu, distribusi logistik dilakukan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. &ldquo;Kita lagi mencari lagi daerah-daerah mana lagi yang terisolir, yang masyarakat memerlukan bantuan. Kalau bisa darat, darat. Kalau nggak bisa darat, laut, nggak bisa juga lewat udara,&rdquo; pungkasnya.

Tito mengungkapkan, aksi penjarahan di Sibolga dan sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi dipicu kondisi
Warga terisolir

Warga Terdampak Bencana Sumatera Lakukan Aksi Penjarahan, Mendagri Tito Sebut Mereka Lapar dan Terisolir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/penjarahan-2493004358.png" alt="Ilustrasi: Penjarahan minimarket (Click2Houston)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penjarahan minimarket (Click2Houston).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dampak bencana banjir, longsor, dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara (Sumut) sangat dahsyat. Di Tapanuli Tengah dan Sibolga, beredar informasi dan video viral yang menunjukkan masyarakat melakukan penjarahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membenarkan informasi tersebut, bahkan tidak hanya di Tapanuli Tengah dan Sibolga, peristiwa serupa terjadi di Aceh Tamiang.&nbsp; &rdquo;Memang berseliweran (informasi penjarahan), bukan hanya di Aceh Tamiang tadi di Sumatera Utara tepatnya di Tapanuli Tengah saat kami mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsari ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu,&rdquo; terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat ditanyai oleh awak media dalam konferensi pers pada Sabtu malam (29/11). Atas tindakan masyarakat tersebut, Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya meminta petugas yang mendistribusikan bantuan untuk langsung memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat. Menurut dia, masyarakat berusaha merebut bantuan itu dari tangan petugas. Dia yakin, tindakan itu dilakukan bukan dengan niat jahat, melainkan karena masyarakat terdampak bencana memang benar-benar butuh. &rdquo;Kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja, tentu saja kami yakin dan percaya bahwa masyarakat itu bukan mau niatnya jahat. Tapi, karena takut. Mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari, sehingga terkesan (melakukan penjarahan),&rdquo; jelasnya. Setelah petugas menyerahkan bantuan dan logistik tersebut, Suharyanto mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat terdampak bencana bahwa bantuan akan terus berdatangan. Namun demikian, selama akses jalur darat dan udara masih terbatas, bantuan tersebut datang secara bertahap. Sebab, daya angkut pesawat-pesawat yang datang ke daerah-daerah itu juga tidak besar.&nbsp; &rdquo;Kami berikan penjelasan bahwa logistik itu akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kami kendalanya adalah kapasitas angkut, karena di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara, udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar, yang masuk hanya pesawat-pesawat kecil,&rdquo; jelasnya. Namun demikian, jenderal bintang tiga TNI AD itu memastikan bahwa bantuan untuk korban terdampak bencana akan terus disalurkan secepat mungkin. Jika akses jalan sudah terbuka secara total, bantuan itu akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah menjamin akan membantu sekuat tenaga. Khususnya selama masa tanggap darurat bencana masih berlangsung. &rdquo;Begitu kami (beri) penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silakan dicek baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Di Aceh Tamiang mungkin sama, apalagi di Aceh Tamiang masih putus. Tadi saya sampaikan jalur dari Banda Aceh maupun dari Lhokseumawe kan masih putus itu. Sehingga terisolir bahasanya,&rdquo; imbuhnya.

Di Tapanuli Tengah dan Sibolga, beredar informasi dan video viral yang menunjukkan masyarakat melakukan penjarahan.

Terjadi Penjarahan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Sibolga, Kepala BNPB: Bukan Niat Jahat, Ada yang Belum Makan Beberapa Hari