<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/Tahura-OKH-1117852343.jpg" alt="Foto udara kawasan Tahura OKH yang menjadi lokasi perambahan oleh 4 tersangka untuk perkebunan sawit yang telah diproses hukum Gakkum Kemenhut. (ANTARA/Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kawasan Tahura OKH yang menjadi lokasi perambahan oleh 4 tersangka untuk perkebunan sawit yang telah diproses hukum Gakkum Kemenhut. (ANTARA/Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melanjutkan proses hukum terhadap empat tersangka perambahan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Tahura OKH) di Jambi untuk perkebunan sawit agar dapat disidangkan. Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera Kemenhut Hari Novianto seperti yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, menyampaikan keempat tersangka YL alias P, H, S dan I serta barang bukti telah diserahkan oleh penyidik Ditjen Gakkum Kemenhut kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk segera disidangkan. "Penanganan kasus ini merupakan bentuk kolaborasi nyata Gakkum Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta dukungan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengamankan kawasan hutan di Provinsi Jambi," kata Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto. Ia mengatakan akan terus bersinergi untuk menindak pelaku lainnya yang terlibat dalam aktivitas perambahan dan jual beli lahan Kawasan Tahura OKH. Peran keempat tersangka adalah YL alias P merupakan pihak yang memperjualbelikan Kawasan Tahura OKH, H merupakan ketua kelompok tani yang menguasai ratusan hektare lahan kawasan Tahura OKH, dan S, seorang oknum ASN selaku pemilik kebun sawit di Kawasan Tahura OKH dan I selaku pemilik alat berat ekskavator. Dari keempat tersangka tersebut, penyidik telah menyita lahan kebun sawit seluas lebih dari 100 hektare, satu unit alat berat ekskavator yang digunakan untuk menggali kanal di kawasan Tahura OKH, pondok kerja, tanaman sawit, peralatan kerja, dan telepon genggam. Keempat tersangka tersebut terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar. Hari menyebut, penanganan kasus itu berawal ketika UPTD Tahura Orang Kayo Hitam menerima laporan bahwa masyarakat setempat telah mengamankan satu unit ekskavator berikut operatornya ketika sedang membuat parit kanal yang berada di dalam kawasan Tahura OKH yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Laporan tersebut kemudian direspons Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama UPTD Tahura OKH dengan menurunkan tim memeriksa laporan dan mengevakuasi ekskavator tersebut.

Kemenhut) melanjutkan proses hukum terhadap empat tersangka perambahan Tahura OKH di Jambi untuk perkebuan sawit

Kemenhut Lanjutkan Proses Hukum 4 Tersangka Kasus Perambahan Hutan Tahura OKH Jambi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/Screenshot_2025-12-07-14-22-25-713_comandroidchrome-edit-1571853382.jpg" alt="Dokumentasi kayu olahan tanpa izin yang diangkut dua tersangka di Rokan Hulu Riau diduga dari perambahan hutan. (ANTARA/Polda Riau)" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi kayu olahan tanpa izin yang diangkut dua tersangka di Rokan Hulu Riau diduga dari perambahan hutan. (ANTARA/Polda Riau)</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menangkap dua tersangka dugaan tindak pidana perambahan hutan yang kedapatan membawa sekitar 255 keping atau lebih kurang 10 kubik kayu olahan. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, Kombes Polisi&nbsp;Ade Kuncoro, menjelaskan, kedua tersangka, Muhammad Riski Novelindri (19) dan Ujang S (55). Keduanya ditetapkan sebagai pelaku setelah menggunakan truk tanpa surat keterangan sah hasil hutan di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Jumat (5/11). &ldquo;Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas ilegal logging di wilayah Rokan IV Koto. Tim Subdit IV kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menghentikan truk pengangkut kayu tersebut,&rdquo; kata dia, di Pekanbaru, Riau, Minggu. Setelah diperiksa, kayu-kayu tersebut diketahui merupakan jenis meranti merah, medang, dan balam yang berasal dari kawasan hutan Desa Cipang Kiri, Kecamatan Rokan IV Koto. Berdasarkan keterangan tersangka, kayu itu dipesan oleh Tuk Rum dan akan dibawa ke gudang perabot milik Gitok di Ujung Batu Timur&ndash;Ngaso. Kedua nama yang disebutkan ini hingga kini masih dalam daftar pencarian orang. "Kedua tersangka mengaku menerima upah sebesar Rp1 juta termasuk biaya minyak Rp300 ribu dan uang makan Rp200 ribu untuk membawa kayu olahan tersebut," papar dia.&nbsp; Ia menegaskan, perbuatan kedua tersangka memenuhi unsur tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18! 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6/2023, jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana penjara minimal satu tahun serta denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.&ldquo;Kedua DPO, yakni Tuk Rum dan Gitok, saat ini masuk dalam daftar pencarian orang,&rdquo; ujar dia. (*)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menangkap dua tersangka dugaan tindak pidana perambahan hutan

Polda Riau Tangkap Perambah Hutan Bawa 10 Kubik Kayu Olahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-29-at-20.48.51.jpg" alt="Tersangka perambahan kawasan Tahura Bukit Mangkol, Bangka Tengah, dihadirkan pada jumpa pers di Kantor KLHK, Rabu (29/3). Sugih Mulyono/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tersangka perambahan kawasan Tahura Bukit Mangkol, Bangka Tengah, dihadirkan pada jumpa pers di Kantor KLHK, Rabu (29/3). Sugih Mulyono/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap tersangka perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Tersangka berinisial H, 40, warga Pasar Padi, Girimaya, Pangkal Pinang. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhud mengatakan, tersangka diamankan pada 20 Februari. Tersangka diancam dengan hukuman maksimal pidana penjara selama 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 5 miliar. ”Tersangka merupakan pelaku utama dalam kasus ini,” ungkap Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda di Kantor KLHK, Rabu (29/3). Pengungkapan kasus tersebut, menurut Yazid, berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya perambahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Mangkol. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pihaknya bersama tim gabungan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka. Yazid menambahkan, berdasar hasil pemeriksaan lapangan, didapatkan fakta bahwa telah dilakukan pembukaan kawasan hutan di dua lokasi dengan luas sekitar 2 dan 5 hektare. Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penindakan tegas terhadap pelaku perambahan kawasan hutan harus dilakukan agar ada efek jera. Terlebih, kawasan konservasi Tahura Bukit Mangkol sangat penting baik perlindungan kekayaan hayati maupun sebagai pengendali resapan air untuk mencegah banjir dan kekeringan di daerah sekitarnya. ”Perusakan kawasan Tahura Bukit Mangol pada akhirnya akan mengancam dan menyengsarakan kehidupan masyarakat di sekitar Tahura Bukit Mangkol, termasuk masyarakat Kota Pangkal Pinang,” ujar Rasio Ridho Sani. Penindakan terhadap tersangka H, lanjut Sani, harus menjadi pembelajaran dan efek jera bagi pelaku lain. Pihaknya berharap tersangka dihukum maksimal agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Sebab, menurut dia, merusak kawasan hutan konservasi yang mengancam kehidupan masyarakat untuk keuntungan pribadi adalah kejahatan serius. ”Kami tidak akan berhenti menindak pelaku perusakan kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol. Sudah ada beberapa kasus serupa yang sebelumnya juga telah kami tindak tegas,” ucap Rasio Ridho Sani.

KLHK Tangkap Perambah Kawasan Tahura Bukit Mangkol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bahas-lahan-jokowi-ajak-wapres-dan-menteri-rapat-terbatas_m_.jpg" alt="Joko Widodo dan Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Joko Widodo dan Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri kabinet kerja membahas kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2). Dalam pembukaan rapat, Jokowi menuturkan kebijakan pemanfaatan tanah di lahan hutan penting untuk memberikan perlindungan hukum. Terutama untuk rakyat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan. "Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu, bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya sudah kampung lama," jelasnya. "Kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu. Sehingga menjadi sengketa, kan kalah nih (kalau) sengketa," lanjutnya. Begitupun di Jawa, Jokowi mengatakan masih banyak terjadi terutama di kawasan Perhutani. Untuk itu, pendataan dan penataan kawasan hutan harus dipercepat. Agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat, hingga masyarakat ulayat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. "Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Jangan sampai prosesnya berbelit-belit," jelasnya.

Bahas Lahan, Jokowi Ajak Wapres dan Menteri Rapat Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-pria-diduga-rambah-cagar-biosfer-salah-satunya-pecatan-tni_m_.jpg" alt="im Gakkum KLHK bersama Polri dan TNI mengamankan 4 pria dan 3 alat berat dalam dugaan perambahan hutan cagar biosfer di Bengkalis, Riau." width="100%">
<figcaption>im Gakkum KLHK bersama Polri dan TNI mengamankan 4 pria dan 3 alat berat dalam dugaan perambahan hutan cagar biosfer di Bengkalis, Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menangkap 4 pria di kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Keempat orang itu diduga merambah hasil hutan yang dilindungi tersebut. Kepala Balai Gakkum KHLK Wilayah II Sumatera Eduwar Hutapea mengatakan, salah satu dari empat pelaku yang diamankan merupakan pecatan TNI. "Atas nama Sudigdo alias Digdo. Bersama mereka disita tiga alat berat," kata Eduwar, Jumat siang (7/12). Hingga kini, tim Gakkum KLHK masih mempelajari lebih jauh peran Digdo dalam perkara ini. Hanya saja, Edu menuturkan,&nbsp;bahwa Digdo yang sebelumnya berpangkat Sersan Mayor itu terlibat kasus pembakaran hutan di lokasi yang sama. "Pada saat itu dia berhentikan dengan tidak hormat dari TNI," ujarnya. Meski begitu, keempat pria yang diamankan tersebut hingga kini masih berstatus sebagai saksi atas dugaan perambahan di kawasan terlarang ini. Sementara itu, ekskavator yang diamankan dipergunakan untuk mempersiapkan kebun sawit. "Itu terbukti dengan ditemukannya ratusan pokok bibit siap tanam dan sebagian lahan sudah ditanami," ucapnya. Pengungkapan ini, bermula&nbsp;adanya informasi dari masyarakat soal aksi perambahan hutan. Selanjutnya tim jajaran Gakkum KLHK bersama TNI dan Polri melakukan operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu. Tepatnya di Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Kamis petang kemarin (6/12). Dari operasi gabungan, diamankan 4 pelaku dan 3 alat berat berukuran besar. Untuk alat berat ini, petugas terpaksa mengevakuasi menggunakan kendaraan tronton dan dibawa ke Kantor Gakkum KLHK Wilayah II Sumatera untuk proses penyelidikan.

Empat Pria Diduga Rambah Cagar Biosfer, Salah Satunya Pecatan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-pelaku-perambah-hutan-2-laki-laki-dan-alat-berat-diamankan_m_.jpg" alt="alat berat yang diduga digunakan untuk merambah HPT di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau diamankan Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK bersama personel TNI Korem 031/Wirabima." width="100%">
<figcaption>alat berat yang diduga digunakan untuk merambah HPT di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau diamankan Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK bersama personel TNI Korem 031/Wirabima.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang laki-laki diamankan oleh tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK bersama personel TNI Korem 031/Wirabima. Keduanya diamankan, karena diduga melakukan perambahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (19/11) lalu. Dua laki-laki tersebut, berinisial M,49; dan H,35. Mereka diamankan bersama dua alat berat berupa excavator. Kepala Seksi Gakkum LKH Wilayah II Sumatera, Eduwar Hutapea mengatakan, saat ini kedua pria tersebut sudah dibawa ke markas Balai Gakkum Wilayah II Sumatera yang ada di Pekanbaru. "Masih pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)," kata dia, Jumat (23/11) sore. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku alat berat yang digunakan untuk merambah hutan penyangga cagar biosfer tersebut merupakan miliknya. Selain itu, ia juga merupakan pemegang kuasa dari lahan-lahan yang dirambahnya. Namun, penyidik tak langsung percaya. "Tetapi, berdasarkan pemeriksaan, pemilik sedang kita kembangkan," jelasnya. Sementara itu, pemilik lahan juga disebut-sebut seorang warga keturunan yang berdomisili di Jakarta. Ia memakai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Namun hal itu belum dapat dipastikan. "Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan menyampaikan panggilan. Sejauh ini, masih memeriksa ahli dan saksi termasuk dua orang yang ditemukan di lokasi atas nama M dan H," sebutnya. Terpisah, masyarakat Desa Muara Kecil mengaku, senang atas penangkapan ini. Sebab, keberadaan perambah sudah sangat meresahkan warga sekitar. Kuasa Hukum Masyarakat Desa Muara Dua, Wan Subantriarti mengatakan, bahkan para perambah tak segan-segan untuk menindas warga. "Kami berharap, penyidik segera menangkap otak, pemodal dan pihak yang mengeluarkan Surat diatas Hutan tersebut," ujarnya. Bahkan, karena keresahan yang dirasakan, warga sudah menelusuri peta koordinat dan mengumpulkan bukti pelanggaran hukum di sana. Mereka juga sudah melayangkan laporan ke Polda Riau terkait perambahan hutan ini. Karena belum ada tanggapan, maka tim advokasi memutuskan untuk melaporkannya ke Presiden RI, KLHK dan Komisi III DPR RI serta Instansi lainnya termasuk mengadu ke LAM Riau. "Beberapa minggu setelah laporan, respon cepat KLHK akhirnya membuktikan bahwa benar ada perambah disitu yang merajalela. &lrm;Bahkan, saat tim gabungan kemarin melakukan OTT, puluhan masyarakat berbondong-bondong ikut memberikan dukungan," sebutnya.

Diduga Pelaku Perambah Hutan, 2 Laki-Laki dan Alat Berat Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-pelaku-perambah-hutan-2-laki-laki-dan-alat-berat-diamankan_m_-1.jpg" alt="alat berat yang diduga digunakan untuk merambah HPT di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau diamankan Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK bersama personel TNI Korem 031/Wirabima." width="100%">
<figcaption>alat berat yang diduga digunakan untuk merambah HPT di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau diamankan Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK bersama personel TNI Korem 031/Wirabima.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang laki-laki diamankan oleh tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK bersama personel TNI Korem 031/Wirabima. Keduanya diamankan, karena diduga melakukan perambahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (19/11) lalu. Dua laki-laki tersebut, berinisial M,49; dan H,35. Mereka diamankan bersama dua alat berat berupa excavator. Kepala Seksi Gakkum LKH Wilayah II Sumatera, Eduwar Hutapea mengatakan, saat ini kedua pria tersebut sudah dibawa ke markas Balai Gakkum Wilayah II Sumatera yang ada di Pekanbaru. "Masih pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)," kata dia, Jumat (23/11) sore. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku alat berat yang digunakan untuk merambah hutan penyangga cagar biosfer tersebut merupakan miliknya. Selain itu, ia juga merupakan pemegang kuasa dari lahan-lahan yang dirambahnya. Namun, penyidik tak langsung percaya. "Tetapi, berdasarkan pemeriksaan, pemilik sedang kita kembangkan," jelasnya. Sementara itu, pemilik lahan juga disebut-sebut seorang warga keturunan yang berdomisili di Jakarta. Ia memakai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Namun hal itu belum dapat dipastikan. "Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan menyampaikan panggilan. Sejauh ini, masih memeriksa ahli dan saksi termasuk dua orang yang ditemukan di lokasi atas nama M dan H," sebutnya. Terpisah, masyarakat Desa Muara Kecil mengaku, senang atas penangkapan ini. Sebab, keberadaan perambah sudah sangat meresahkan warga sekitar. Kuasa Hukum Masyarakat Desa Muara Dua, Wan Subantriarti mengatakan, bahkan para perambah tak segan-segan untuk menindas warga. "Kami berharap, penyidik segera menangkap otak, pemodal dan pihak yang mengeluarkan Surat diatas Hutan tersebut," ujarnya. Bahkan, karena keresahan yang dirasakan, warga sudah menelusuri peta koordinat dan mengumpulkan bukti pelanggaran hukum di sana. Mereka juga sudah melayangkan laporan ke Polda Riau terkait perambahan hutan ini. Karena belum ada tanggapan, maka tim advokasi memutuskan untuk melaporkannya ke Presiden RI, KLHK dan Komisi III DPR RI serta Instansi lainnya termasuk mengadu ke LAM Riau. "Beberapa minggu setelah laporan, respon cepat KLHK akhirnya membuktikan bahwa benar ada perambah disitu yang merajalela. &lrm;Bahkan, saat tim gabungan kemarin melakukan OTT, puluhan masyarakat berbondong-bondong ikut memberikan dukungan," sebutnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-jokowi-jk-target-luas-perhutanan-sosial-baru-168-persen_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo. Target Jokowi terkait perhutanan sosial masih jauh. Hingga November ini, pemerintah Jokowi-JK baru merealisasikan sekitar 16 persen." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo. Target Jokowi terkait perhutanan sosial masih jauh. Hingga November ini, pemerintah Jokowi-JK baru merealisasikan sekitar 16 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan luas wilayah perhutanan sosial sebesar 12,7 hektar. Namun, dalam empat tahun terakhir hingga masa sisa periode pemerintahannya yang kurang dari satu tahun, targetnya belum tercapai. Berdasarkan data dari Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga November 2018, realisasi perhutanan sosial baru mencapai 16,8 persen atau sekitar 2,13 juta hektar. Program Manajer Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Bejo Untung mengatakan, faktor tidak tercapainya target tersebut yakni belum adanya pendampingan yang serius dari pemerintah. Selain itu, pembiayaan juga menjadi hal yang sangat berpengaruh. &ldquo;Dari sisi pelaksanaan pasca keluarnya izin, masih banyak kelompok masyarakat yang serius dari pemerintah. Upaya untuk mendorong perhutanan sosial, baik dalam hal penetapan izin maupun pengembangan pasca izin tentu saja membutuhkan biaya yang besar,&rdquo; ujarnya dalam diskusi terkait perhutanan sosial dan optimalisasi dana bagi hasil-dana reboisasi (DBH DR) di Jakarta Selatan, Rabu (21/11). Menurut data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, DBH DR yang tersisa lantaran belum diserap oleh pemerintah kabupaten/kota hingga 2016 sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan yang disalurkan kepada pemerintah provinsi semenjak 2016, baru&nbsp;Rp 292 miliar. &ldquo;Dana sebesar itu semestinya dapat digunakan untuk mendukung perhutanan sosial,&rdquo; kata Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salami saat ditemui pada kesempatan yang sama. Kurang terserapnya DBH DR tersebut karena menurut PP 35/2002 tentang dana reboisasi, penggunaan dana hanya boleh untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Padahal, di sisi lain, banyak daerah yang tidak memiliki lahan kritis. Selain itu, banyak juga kawasan hutan yang berada di bawah konsesi izin sehingga tidak ada kewenangan, untuk melakukan RHL di kawasan tersebut. Untuk itu, PATTIRO dan IBC mengusulkan agar perluasan penggunaan DBH DR termasuk untuk perhutanan sosial dimasukkan dalam draf revisi PP yang kini tengah digodok kembali oleh pemerintah. Terutama, sesuai Pasal 40 UU Kehutanan menyebutkan bahwa RHL dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. &ldquo;Maka dana reboisasi bagian pemerintah pusat dan provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,&rdquo; pungkasnya.

4 Tahun Jokowi-JK, Target Luas Perhutanan Sosial Baru 16,8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-vonis-beragam-perambah-hutan-satu-terdakwa-divonis-bebas_m_.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi, memvonis bebas satu terdakwa kasus dugaan perambahan hutan Taman Nasional Bukit Sebelat (TNKS), Azhari. . Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim, Franciscus Arkadeus mengatakan semua dakwaan yang ditujukan JPU kepada terdakwa tidak terbukti di persidangan. "Jaksa tidak dapat membuktikan dakwaan yang telah diajukan," ujar Franciscus Arkadeus seperti dikutip Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (5/10). Majelis hakim menjatuhkan hukuman bebas kepada terdakwa, Azhari dalam kasus dugaan perambahan hutan di TNKS. Lanjut hakim, apa yang ada dalam dakwaan jaksa seperti adanya peralatan berat di lokasi, kemudian adanya perencanaan perambahan dan lainnya tidak dapat dibuktikan di persidangan. Sementara, nasib yang berbeda dialami oleh tiga terdakwa lainnya yakni, Abu Hasyim, Maardi dan Indra Jaya yang dijatuhi hukuman penjara masing-masing 8 bulan kurungan, dan 15 hari. Sidang ketiganya tersebut digelar terpisah yakni, Selasa (2/10). "Menjatuhkan hukuman berupa pidana denda sebesar Rp 2,5 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama satu bulan," sebutnya Atas putusan bebas untuk Azhari, Kuasa Hukum terdakwa, David Sitorus mengatakan pihaknya masih belum menentukan sikap. Apakah nantinya akan mengambil upaya hukum untuk tiga terdakwa tersebut atau tidak. "Kita masih pikir-pikir untuk semuanya," ungkap nya. Ditegaskannya, apabila nanti jaksa mengajukan kasasi atas putusan bebas, Azhari tersebut pihaknya juga akan menempuh jalur hukum yang sama. "Kita akan melakukan langkah hukum jika jaksa melakukan langkah hukum juga," ujarnya. Sementara itu, JPU Diah ketika dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya masih akan mempelajari putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada Azhari dan rekan-rekannya tersebut. "Kita masih pikir-pikir selama 14 hari atas putusan hakim itu," tukasnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Ernawaty menuntut mereka dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 500 juta dengan subsider enam bulan.

Hakim Vonis Beragam Perambah Hutan, Satu Terdakwa Divonis Bebas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perambah hutan

Berita Terkini

Kemenhut Lanjutkan Proses Hukum 4 Tersangka Kasus Perambahan Hutan Tahura OKH Jambi

Polda Riau Tangkap Perambah Hutan Bawa 10 Kubik Kayu Olahan

KLHK Tangkap Perambah Kawasan Tahura Bukit Mangkol

Bahas Lahan, Jokowi Ajak Wapres dan Menteri Rapat Terbatas

Empat Pria Diduga Rambah Cagar Biosfer, Salah Satunya Pecatan TNI

Diduga Pelaku Perambah Hutan, 2 Laki-Laki dan Alat Berat Diamankan

Diduga Pelaku Perambah Hutan, 2 Laki-Laki dan Alat Berat Diamankan

4 Tahun Jokowi-JK, Target Luas Perhutanan Sosial Baru 16,8 Persen

Hakim Vonis Beragam Perambah Hutan, Satu Terdakwa Divonis Bebas

Download Aplikasi JawaPos.com