<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_Diskusi-forum-legislasi-DPR_SALMAN-TOYIBI_-09JPG-795164305.jpg" alt="Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nurul Arifin . (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nurul Arifin . (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin turut menyoroti lowongan kerja (loker) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berdampak pada terbukanya akses data pelamar. Saat itu, data pribadi seperti Curriculum Vitae (CV) hingga transkrip nilai bebas diakses oleh siapa saja yang membuka tautan pendaftaran di komdigi.go.id. Sorotan tersebut disampaikannya saat rapat bersama Dirjen-Dirjen di Komdigi, termasuk Sekjen Komdigi Ismail di Gedung DPR beberapa waktu lalu. Dia pun meminta penjelasan mengapa Komdigi yang seharusnya memberikan keamanan digital untuk warga, malah menjadi tempat terjadinya kebocoran data. &ldquo;Pertanyaan saya, kalau di jantung, di jantungnya saja nih pak, di rumahnya, yang kita harapkan bisa memberikan satu keamanan digital itu bisa dilakukan, tapi malah kok terjadi kebocoran data seperti ini,&rdquo; kata Nurul. &ldquo;Saya ingin penjelasan pak, kenapa hal tersebut terjadi, kalau misalnya kita selalu berkoar-koar soal perlindungan data pribadi, tapi di dalam rumahnya sendiri kecurian,&rdquo; tambahnya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, mengungkapkan bahwa Komdigi sependapat bahwa kualitas sumber SDM di kementerian tersebut memang perlu ditingkatkan. &ldquo;Ini paham betul apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa kualitas SDM di Komdigi perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan proses yang terkait,&rdquo; jelasnya. Bahkan ia mengungkapkan permasalahan ini telah ditangani secara internal dan akan ditelusuri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &ldquo;Dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini saat ini sudah sedang ditangani secara internal dan prosesnya Pak Irjen sendiri sudah turun untuk melakukan review terhadap hal-hal yang, kalau misalnya terjadi kesalahan prosedur dan sebagainya,&rdquo; tutup Ismail. &nbsp;

Nurul Arifin soroti bocornya data loker Komdigi yang membuat akses data pelamar terbuka. Simak penjelasan dan tanggapan Komdigi

Koar Perlindungan Data, Tapi Komdigi Malah Kebobolan! Nurul Arifin Angkat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/20240913_130052-3888179170.jpg" alt="Ilustrasi Peretasan menimpa platform trading kripto, Indodax. (Cyvers Alerts)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Peretasan menimpa platform trading kripto, Indodax. (Cyvers Alerts)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Sudah setahun berlalu sejak masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berakhir, namun penerapannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Regulasi yang diharapkan menjadi tonggak kedaulatan data nasional justru tersendat tanpa langkah nyata dari pemerintah. Padahal, di tengah meningkatnya ancaman siber dan eksploitasi data digital, perlindungan terhadap privasi warga negara menjadi semakin mendesak. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai keterlambatan implementasi UU PDP merupakan bentuk kelalaian serius negara. Ia menegaskan bahwa tanpa eksekusi yang konkret, regulasi ini hanya menjadi simbol hukum tanpa kekuatan.&nbsp; &ldquo;Urgensi pelaksanaan UU PDP tidak bisa lagi ditunda. Tanpa langkah nyata, publik akan terus menjadi korban kebocoran data dan penipuan digital,&rdquo; ujar dia kepada JawaPos.com.&nbsp; Sepanjang satu tahun terakhir, kebocoran data terus berulang&mdash;mulai dari sektor publik, e-commerce, hingga lembaga keuangan. Modusnya beragam, dari phishing, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan data untuk akun judi online.&nbsp; Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi warga telah menjadi komoditas ilegal di ruang siber, sementara mekanisme perlindungan dan penegakan hukumnya masih lemah. Salah satu sumber utama keterlambatan adalah belum terbentuknya Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) yang diamanatkan langsung oleh Pasal 58 UU PDP kepada Presiden. Lembaga ini menurut Pratama seharusnya menjadi pengawas utama dalam memastikan kepatuhan lembaga publik dan swasta terhadap prinsip perlindungan data. Namun hingga kini, pembentukannya belum terealisasi, dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan teknis pun belum diterbitkan. Ketiadaan lembaga pelaksana dan dasar hukum teknis ini membuat mekanisme pengawasan, pelaporan, serta sanksi hukum atas pelanggaran data menjadi tidak jelas.&nbsp; Pratama menilai, penundaan ini bukan lagi soal administratif, tetapi bisa dipandang sebagai pengabaian terhadap amanat undang-undang dan hak konstitusional warga. &ldquo;Keterlambatan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi hak digital warganya,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Pratama menekankan bahwa Badan PDP harus dibangun dengan struktur independen dan dipimpin oleh sosok yang kompeten secara teknis, bukan sekadar hasil penunjukan politik. Pemimpinnya perlu memahami keamanan siber, tata kelola data lintas sektor, serta mitigasi risiko di era kecerdasan buatan. Tanpa kepemimpinan yang berintegritas dan berkapasitas, lembaga ini berisiko menjadi 'macan kertas&amp; tanpa daya eksekusi. Krisis perlindungan data juga mengancam fondasi ekonomi digital nasional yang tengah tumbuh pesat. Kepercayaan publik adalah modal utama ekonomi digital, dan kebocoran data yang terus terjadi bisa menggerusnya.&nbsp; Karena itu, percepatan implementasi UU PDP dan penerbitan PP PDP menjadi langkah strategis untuk memastikan transformasi digital Indonesia berjalan aman, beretika, dan berkelanjutan. Pratama menutup dengan peringatan keras: Indonesia tak boleh terus tertinggal dari negara lain seperti Uni Eropa dengan GDPR atau Singapura dengan PDPA.&nbsp; &ldquo;Perlindungan data pribadi bukan sekadar urusan regulasi, tapi wujud tanggung jawab negara dalam menjaga martabat dan keamanan warganya di dunia digital,&rdquo; tandasnya.

Keterlambatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan data warga.

Keterlambatan Badan PDP: Ancaman terhadap Keamanan Data Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/hackerr-1281432157.jpg" alt="Ilustrasi: Pengguna Facebook jadi sasaran paling diincar hacker.(FACILELOGIN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengguna Facebook jadi sasaran paling diincar hacker.(FACILELOGIN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bukan rahasia lagi kalau Indonesia terus dihujani insiden siber tanpa bisa memberikan perlawanan berarti. Serangan siber datang dalam berbagai bentuk, mulai dari DDoS, malware, ransomware, phishing, dan banyak lagi. Berdasar data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)&nbsp;menyatakan bahwa Indonesia mengalami 370,02 juta serangan siber pada 2022. Angka itu meningkat 38,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Serangan siber lebih banyak menyasar sektor administrasi pemerintahan sebagai target utama. Pada 2023 juga demikian. BSSN mencatat adanya 347 dugaan insiden siber di Indonesia pada 2023. Kasusnya berupa kebocoran data, ransomware, web defacement, dan serangan DDoS. Masih belum terobati walau Indonesia sudah punya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Mengingat masih banyaknya serangan sumber di Indonesia, para pengusaha akhirnya berjuang sendiri membentengi bisnis mereka dari incaran penjahat siber. Target dari para peretas kini tak hanya pemerintah, tapi juga bisnis yang punya banyak data. Melihat tren tersebut, Synology sebagai penyedia solusi penyimpanan dan manajemen data memperkenalkan perangkat ActiveProtect untuk kebutuhan akan perlindungan data yang aman dan efisien di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (7/10). Country Manager Synology untuk Indonesia Clara Hsu menjelaskan, kepercayaan yang tumbuh dari berbagai perusahaan di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya solusi yang aman dan terpercaya di era digital saat ini. Termasuk upaya untuk menangkal gangguan siber seperti ransomware. Dikatakan Clara, perangkat rancangan Synology dirancang khusus untuk kebutuhan perlindungan data, solusi penyimpanan scale-out, dan sistem pengawasan berbasis cloud C2 Surveillance Station. "Solusi yang kami luncurkan, ActiveProtect, dirancang khusus untuk memberikan perlindungan menyeluruh yang mudah diterapkan, bahkan di lingkungan perusahaan dengan infrastruktur kompleks," ujar Clara ditemui JawaPos.com. Menurut Clara, saat ini mulai banyak perusahaan menyadari menjaga keamanan data adalah proritas utama, terutama dengan meningkatnya ancaman siber. "Kami membantu perusahaan menjaga keberlangsungan bisnis dan melindungi aset data mereka dengan optimal,&rdquo; tuturnya. ActiveProtect diyakini bisa memudahkan pengelolaan dan pencadangan data dari berbagai server secara terpusat. Solusi ini ideal bagi perusahaan di sektor-sektor seperti layanan publik, finansial, serta logistik yang memiliki banyak lokasi operasional dan membutuhkan sistem perlindungan data terpadu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014822994/hacker-brain-cipher-minta-maaf-pemerintah-diminta-lebih-waspadai-serangan-siber-lebih-besar">Hacker Brain Cipher Minta Maaf, Pemerintah Diminta Lebih Waspadai Serangan Siber Lebih Besar</a> Perangkat itu memungkinkan pencadangan hingga 2.500 server dengan antarmuka yang intuitif, memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan perusahaan besar maupun menengah di Indonesia. Dengan adanya ancaman ransomware yang semakin meningkat, ActiveProtect juga memberikan perlindungan immutable di mana data yang disimpan tidak dapat dimodifikasi.

Data BSSN menyatakan bahwa Indonesia mengalami 370,02 juta serangan siber pada 2022. Angka itu meningkat 38,72 persen.

Strategi Jitu untuk Pengusaha Lindungi Data Bisnis dari Serangan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/DATA-3027043391.jpg" alt="Webinar &quot;Transformasi Digital Pemerintahan dan Pelindungan Data dalam Upaya Menghadirkan Negara dalam Layanan Publik yang Optimal&quot;." width="100%">
<figcaption>Webinar &quot;Transformasi Digital Pemerintahan dan Pelindungan Data dalam Upaya Menghadirkan Negara dalam Layanan Publik yang Optimal&quot;.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kini terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi, salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat menempatkan agenda transformasi digital menjadi poin penting dalam narasi RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas mengungkapkan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang, tetapi juga memberi kepastian hukum. "Kepastian hukum dimaksud untuk pengendali data dalam pemanfaatan data pribadi, utamanya untuk perumusan kebijakan dan layanan publik untuk masyarakat. Untuk itu, peran Satu Data Indonesia sebagai platform pertukaran data menjadi sangat krusial dan perlu memastikan aspek pelindungan data pribadi," kata Erwin dalam webinar bertemakan "Transformasi Digital Pemerintahan dan Pelindungan Data dalam Upaya Menghadirkan Negara dalam Layanan Publik yang Optimal". Dini Maghfirra, Chief Data and Governance Officer Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah. Kehadiran SDI sangat penting meski menghadapi tantangan dalam upaya tata kelola data yang kompleks. Sementara pengamat hukum Andhika Prayoga berpandangan bahwa transformasi digital membutuhkan kerangka kerja hukum yang jelas dan adaptif. Keterlibatan hukum dalam mewujudkan layanan publik yang optimal sangat penting untuk menjaga hak-hak masyarakat dan memastikan pelindungan data yang memadai. &ldquo;Dengan adanya UU PDPi memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan melindungi data pribadi, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasa aman terhadap penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan data pribadi mereka,&rdquo; ujar Andhika Prayoga. Untuk itu pelindungan data pribadi di ranah pelayanan publik menjadi sangat penting, seperti pemrosesan data pribadi dalam kerangka kebijakan SDI sebagai platform yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber berbeda untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efisien dan efektif diantara lembaga pemerintah. SDI diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan UU PDP, dimana keamanan dan keselamatan pelayanan sebagai menjadi bagian dari standar pelayanan publik yang terjamin keamanannya. Sementara itu Legal Advisor World Bank Urszula McCormack menambahkan pentingnya data governance yang efektif sebagai landasan utama bagi pemerintah dalam memanfaatkan data secara optimal sambil tetap menjaga privasi dan keamanan. Selanjutnya ia menjelaskan berbagai aspek data governance, termasuk pembentukan kebijakan, standar, serta praktik terbaik dalam mengelola data pemerintah. "Data governance yang kuat bukan hanya tentang mengumpulkan data saja, tetapi juga tentang cara data tersebut dikelola, diakses, dan dilindungi," ungkap Urszula. Urszula menekankan perlunya adopsi kebijakan yang memadai dan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data publik serta privasi individu dalam era digital yang terus berkembang. Menurutnya, World Bank mendukung upaya pemerintah RI dalam menerapkan praktik terbaik dalam manajemen data yang tetap menjaga integritas dan keamanan data publik. Kepala Unit Analisis Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Mochamad Yunnus Saputra, memaparkan terkait transformasi digital yang pesat di Indonesia memunculkan berbagai perubahan paradigma, termasuk di dalamnya tantangan besar terkait penegakan hukum. Tidak hanya itu, perlu pelindungan data sebagai fondasi utama dalam upaya menghadirkan negara dalam layanan publik yang optimal. "Kami di Bareskrim Polri menyadari bahwa dalam era digital ini, penggunaan data menjadi inti dari berbagai layanan publik. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan integritas data merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan layanan publik yang terpercaya dan aman bagi masyarakat," ujar Mochamad Yunnus. Mochamad Yunnus menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelindungan data. Dalam konteks ini, sinergi antar stakeholders dianggap sebagai kunci penting dalam menghadirkan lingkungan digital yang aman dan memberikan layanan publik yang berkualitas. &nbsp;

UU PDP tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang, tetapi juga memberi kepastian hukum.

Bappenas Sebut UU PDP Beri Perlindungan Data Pribadi dan Kepastian Hukum

<div id=":44e" class="ii gt"> <div id=":44d" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/images-2023-08-09T114057954-2821777799.jpeg" alt="Ilustrasi: Perlindungan yang kuat menjadi jaminan data masyarakat aman. (ZDNet)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perlindungan yang kuat menjadi jaminan data masyarakat aman. (ZDNet).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Adanya kedinamisan di dalam layanan keuangan membuat Credinex muncul sebagai platform Buy Now Pay Later (BNPL) yang berani dan berdedikasi untuk membentuk perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan komitmen pada transparansi dan kepatuhan regulasi, Credinex menghadirkan sejumlah keuntungan unggul yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012445313/jambore-pramuka-dunia-berantakan-parlemen-korea-selatan-minta-bts-tampil-di-konser-musik">Jambore Pramuka Dunia Berantakan, Parlemen Korea Selatan Minta BTS Tampil di Konser Musik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen pada Pemberdayaan Keuangan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Bunga 0 Persen - Menumbuhkan Praktik Keuangan yang Baik&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam upaya mendukung konsumen dengan pilihan keuangan yang transparan, Credinex menawarkan opsi bunga 0 persen yang revolusioner. Dengan keuntungan ini, konsumen dapat merasakan kesenangan berbelanja tanpa beban biaya bunga. Pendekatan inovatif ini menumbuhkan kebiasaan pengeluaran yang bertanggung jawab dan mendorong pengguna membuat keputusan keuangan yang bijaksana, mendukung stabilitas keuangan jangka panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Bebas Bunga 40 Hari - Mendorong Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengakui pentingnya praktik pembayaran yang bertanggung jawab, Credinex menyediakan periode bebas bunga selama 40 hari. Hal ini memastikan konsumen memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan pembayaran dengan bijaksana, mendorong pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko akumulasi utang. Credinex yakin bisa menumbuhkan budaya yang bertanggung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012445299/ikut-andil-dalam-kemenangan-persebaya-atas-bhayangkara-instagram-bruno-moreira-diserbu-bonek">Ikut Andil Dalam Kemenangan Persebaya Atas Bhayangkara, Instagram Bruno Moreira Diserbu Bonek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Pembayaran Kredit Serbaguna - Menyesuaikan Kebutuhan Konsumen yang Beragam</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai platform yang berorientasi pada konsumen, Credinex memahami pentingnya mengakomodasi beragam skenario keuangan. Opsi pembayaran kredit serbaguna kami memfasilitasi transaksi yang lancar, baik transaksi online maupun offline. Dengan memprioritaskan aksesibilitas dan inklusivitas, Credinex sejalan dengan tujuan regulator untuk mendorong pemberdayaan keuangan bagi semua orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Kemudahan Tanpa Batas - Menyederhanakan Urusan Keuangan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyederhanakan interaksi keuangan adalah inti nilai dari Credinex. Platform kami yang user-friendly memastikan proses pendaftaran yang mudah dengan syarat dokumen yang umum. Penekanan pada kemudahan ini menyederhanakan pengalaman berbelanja bagi pengguna sambil tetap mematuhi standar regulasi dan menciptakan kepercayaan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012445305/kasus-rudy-golden-boy-adu-jotos-dengan-dua-pria-di-minimarket-berakhir-damai">Kasus Rudy Golden Boy Adu Jotos dengan Dua Pria di Minimarket Berakhir Damai</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Keamanan Informasi yang Kuat - Melindungi Data Konsumen&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Credinex menempatkan pentingnya melindungi data pribadi dan keuangan yang sensitif sebagai prioritas utama. Platform kami menggabungkan metode enkripsi canggih untuk memastikan keamanan informasi yang kuat. Dengan mematuhi standar perlindungan data yang ketat, Credinex berusaha membangun hubungan yang baik berdasarkan kepercayaan dan integritas dengan konsumen serta regulator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Willem A Wospakrik selaku Direktur PT Vela Inovasi Teknologi menambahkan Credinex berkomitmen untuk mendorong solusi keuangan yang bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan regulator untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan praktiknya. "Melalui sejumlah keuntungan komprehensifnya, Credinex berharap dapat mendukung konsumen dengan pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana," katanya.</div> </div> </div> </div>

Credinex muncul sebagai platform Buy Now Pay Later yang berani dan berdedikasi untuk membentuk perilaku keuangan yang bertanggung jawab.

Simak Solusi Keuangan Aman, Salah Satunya Perlindungan Data Konsumen yang Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/perlindungan-data.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak negara termasuk Indonesia harusnya bisa belajar dari Uni Eropa (UE). Untuk urusan perlindungan data dan masyarakat di era digital seperti sekarang ini, UE terkenal sangat galak dengan serangkaian regulasi yang dimilikinya.  Tak ayal, banyak raksasa teknologi takut di wilayah UE. Mereka jadi tidak berani main-main apalagi abai terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Pasalnya, sanksi yang menanti begitu berat jika perusahaan teknologi lalai menjaga hak konsumen.  Terbaru, UE yang sangat ingin menindak dengan berat dugaan pelanggaran privasi para raksasa teknologi atau Big Tech kerap tergantung pada masing-masing negara untuk menegakkan aturan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).  Komisi Eropa atau European Commission sekarang akan mewajibkan negara-negara UE berbagi ikhtisar penyelidikan GDPR "berskala besar" setiap dua bulan. Ini termasuk "langkah-langkah prosedural utama" dan tindakan yang diambil regulator nasional harus menunjukkan bahwa mereka bergerak maju.  Pendekatan yang lebih keras muncul setelah Ombudsman UE merekomendasikan pemantauan lebih dekat terhadap kasus Teknologi Besar yang berada di bawah Komisi Perlindungan Data Irlandia, yang mengatur Meta dan raksasa industri lainnya.  Kelompok hak asasi Dewan Irlandia untuk Kebebasan Sipil (ICCL) mengajukan keluhan kepada Ombudsman yang menuduh komisi Irlandia terlalu lamban dan toleran terhadap pelanggaran privasi di negara tersebut.  Beberapa minggu yang lalu, Dewan Perlindungan Data Eropa memaksa Irlandia untuk menaikkan denda pemrosesan data terhadap Meta, induk perusahaan Facebook dari EUR 28 juta menjadi EUR 390 juta atau berkisar Rp 6,3 trilliun lebih.  Seperti yang diamati Bloomberg, Komisi Eropa sudah mengeluarkan laporan setiap dua tahun tentang status keseluruhan penegakan GDPR. Namun, itu belum melakukan tinjauan menyeluruh dan sering terbentur dengan regulator privasi masing-masing negara.  Persyaratan baru ini secara teoritis akan meminta pertanggungjawaban semua negara anggota UE jika mereka menunda penyelidikan atau tidak menerapkan undang-undang bila diperlukan. Ini dapat mencakup dampak hukum di Pengadilan Eropa.  Dengan UE yang berencana akan makin tegas, hal ini diharapkan dapat mendorong Meta, Amazon, Google, dan kelas berat teknologi lainnya untuk menanggapi undang-undang privasi Eropa dengan lebih serius dan mereka mungkin akan melihat penyelidikan yang lebih cepat dan denda yang lebih ketat.

Nggak Main-main, UE Janji Bakal Lebih Keras Hadapi Raksasa Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Pakar-komunikasi-Universitas-Indonesia-UI-Firman-Kurniawan-Sujono-hilmi-jpk.jpeg" alt="Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan Sujono-Foto: Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan Sujono-Foto: Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Tingkat keberadaban digital di Indonesia masih rendah. Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan Sujono mengatakan, tingkat keberadaban digital Indonesia ada di urutan ke-29 dari 32 negara.  Dia mengatakan pemeringkatan tersebut merupakan hasil kajian dari Microsoft. ’’Hasil riset atau kajian pada 2020 yang dikeluarkan pada 2021,’’ katanya di talkshow peluncuran website baru Unika Atma Jaya di Jakarta pada Kamis (27/10). Firman mengatakan rendahnya tingkat keberadaban digital Indonesia tersebut disebabkan banyak faktor.  Firman menyebutkan sejak bangun tidur, masyarakat Indonesia sudah langsung membuka aplikasi media sosial. Mulai dari Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Saat berinteraksi dengan gadget tersebut, masyarakat Indonesia rentan terhadap resiko paparan hoaks atau berita bohong.  ’’Selain itu juga rentan menjadi korban pencurian data pribadi,’’ jelasnya. Faktor berikutnya adalah besarnya potensi masyarakat Indonesia terpapar atau bahkan terlibat dalam ujaran kebencian. Baik itu memproduksi, menyebarkan, atau aktivitas sejenis lainnya. Belum lagi adanya bullying atau perundungan melalui dunia maya.  Hasil penelitian lain menyebutkan Indonesia menjadi produsen konten penyiksaan hewan nomor satu di dunia. Kemudian negara tertinggi kelima dalam urusan memproduksi berita bohong atau hoaks. ’’Yang memprihatinkan lagi, Indonesia menjadi negara konsumen situs porno terbesar nomor tiga,’’ katanya. Firman mengatakan untuk survei atau penelitian ini, dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).  Menurut Firman, gambaran negatif pemanfaatan teknologi digital tersebut menjadi sebuah dilema. Di satu sisi sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia saat ini sudah terhubung dengan internet. Bahkan dari 280 juta penduduk Indonesia, kepemilikan gadget atau mobile device mencapai 370 juta unit. Itu artinya banyak masyarakat yang memiliki lebih dari satu gadget.  ’’Ini artinya tidak hanya konektivitas atau akses internet saja yang penting. Tetapi juga literasi masyarakat,’’ tuturnya. Menurut Firman menjadi tugas bersama, khususnya pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Jangan sampai tingkat keberadaban digital Indonesia terus berada di urutan bawah.  Firman mengatakan, persoalan literasi digital itu tidak sebatas bisa memakai alat atau device saja. Tetapi juga transformasi data atau informasi harus dijamin kualitasnya. ’’Informasi atau data yang diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi harus berkualitas,’’ tuturnya. Dia menegaskan masyarakat tidak banyak kesempatan untuk menelaah dan menyaringnya. (*)  &nbsp;

Keberadaban Digital Indonesia Rendah, Urutan ke-29 dari 32 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bima-laga-perlindungan.jpg" alt="BIMA LAGA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BIMA LAGA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>KEBOCORAN data-data negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), nomor vaksin, bahkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, dan sebagainya, secara ekonomi, kami pikir akan berdampak cukup signifikan.  Meski pasar tidak langsung bereaksi, kecuali mungkin di pasar saham dan valuta asing.  Saat ini teknologi digital sedang menjadi motor penting dalam segala aktivitas ekonomi pascapandemi. Kita tahu industri digital yang sedang tumbuh sangat bergantung pada penggunaan data. Bayangkan berapa banyak transaksi yang terhubung berdasar data pribadi.  Jika data-data pribadi ini bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab, bagaimana chaos-nya perekonomian kita. Edukasi terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan antisipasi perlu didorong ke konsumen. Supaya konsumen pun aware terhadap kasus cyber security yang marak terjadi.  Beberapa waktu lalu Menkominfo Johnny G. Plate meminta masyarakat untuk menjaga nomor induk kependudukan (NIK) setelah data SIM card bocor. Kami yakin pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi data pribadi masyarakatnya. Mungkin memang belum menemukan formula atau sistem yang mumpuni untuk benar-benar optimal.  Tidak ada salahnya pemerintah membuka komunikasi dengan masyarakat yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan untuk bisa membantu memberikan solusi terkait pengamanan data. Industri digital bergerak sangat cepat. Perlu ketangkasan dan keterlibatan pihak yang mumpuni untuk membangun keamanan data di Indonesia. Pemerintah diharapkan lebih terbuka pada kesempatan seperti ini.  Jujur, kami tidak mengetahui pasti apa saja investasi pemerintah terkait cyber security ini. Tapi, kalau bisa memberi saran, setidaknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa segera dituntaskan. Agar bisa menjadi landasan awal dalam menyusun strategi melindungi data masyarakatnya.  Untuk kocek yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan siber, kami tidak bisa berspekulasi soal angka. Yang jelas, setiap investasi terkait perlindungan data perlu terus-menerus di-update. Lantaran perkembangan teknologi digital sangatlah cepat.  Apa pun yang saat ini sudah sangat aman, terbuka kemungkinan besoknya sudah bisa bocor. Jadi, harus waspada terus. Dan jelas investasinya tidak akan berhenti dalam waktu cepat.  Dengan berbagai kasus kebocoran data tersebut, semua sektor akan terimbas. Terlebih yang berbasis teknologi dan bisnis dalam sektor digital terpusat di data. Karena itu, perusahaan digital sangat concern terhadap pengalaman data dan berperan aktif diskusi kepada pemerintah. Khususnya untuk isu RUU PDP yang sudah sampai tahap diskusi dengan DPR.  Artinya, masyarakat harus tetap maksimal menjaga kerahasiaan datanya. Jangan sembarang klik link dari orang yang kurang dikenal. Tidak mudah memberikan data ke orang lain. Termasuk jika membeli sesuatu yang dimintakan data. Jika memang tidak merasa hal itu berhubungan, beranilah menolak memberikan data. Ganti juga PIN dan password secara rutin dan dengan kombinasi yang sulit diterka. (*)  *) BIMA LAGA, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)

Perlindungan Data dan Industri Digital yang Terus Tumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Samsung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Merestart ulang smartphone sebelum membawanya untuk diperbaiki ke pusat perbaikan, baik yang resmi ataupun tidak adalah prosedur normal, untuk menghindari kemungkinan informasi pribadi (seperti gambar atau akun) jatuh ke tangan yang salah. Meski untuk alasan keamanan, hal ini sering kali dirasa merepotkan.  Terkadang seseorang merasa tidak merasa perlu untuk menghapus perangkat sepenuhnya atau memberikannya untuk diperbaiki dengan data pribadi mereka. Padahal, hal ini sering kali mengakibatkan kebocoran data.  Nah, untuk menghilangkan masalah yang dirasa bikin repot ini serta masalah privasi dan keamanan, Samsung baru saja menghadirkan solusi yang disebut Mode Perbaikan atau Repair Mode. Fitur baru ini akan tersedia di bagian Battery and Device Care pada menu Settings.  Seperti namanya, mengaktifkan fitur ini akan mem-boot ulang perangkat pengguna Samsung secara otomatis. Mode ini akan menyembunyikan semua informasi pribadi setelah diaktifkan, termasuk gambar, teks, akun, dan bahkan aplikasi (hanya aplikasi bawaan yang diinstal yang akan aktif). Intinya, ponsel akan tampak telah direset.  Pengguna perangkat Samsung dapat menggunakan sidik jari atau kunci pola untuk mematikan Mode Perbaikan saat perbaikan selesai dan mereka dapat dengan praktis menggunakannya setelah diperbaiki. Ini akan me-restart telepon sekali lagi, tetapi kali ini, semua data pengguna akan dapat diakses sepenuhnya seperti sedia kala.  Semua modifikasi yang dilakukan oleh teknisi selama perbaikan juga akan dibatalkan. Seri Galaxy S21 akan mendapatkan Mode Perbaikan terlebih dahulu melalui pembaruan perangkat lunak.  Menurut Samsung, itu akan "memperluasnya ke beberapa model tambahan di masa depan." Namun, karena siaran persnya hanya diposting di situs Korea Samsung saja, tampaknya fitur tersebut mungkin awalnya eksklusif untuk Korea Selatan saja dan akan menyusul ke negara lainnya dalam waktu dekat.

Samsung Kenalkan Fitur Baru Buat Pengguna Lindungi Data Pribadi Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/data-bocor.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan meningkatnya interaksi masyarakat di dunia digital, tentu kebutuhan akan ekosistem digital yang kondusif dan aman semakin dibutuhkan. Terutama, yang menyangkut data privasi.  Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah melewati uji publik diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan pelindungan data pribadi di Indonesia.  Namun, survey Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Katadata Insight Center tahun lalu menunjukkan lebih dari 60 persen masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP. Bahkan hanya 31,8 persen perusahaan yang mengetahuinya.  Terkait dengan hal tersebut, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menegaskan, upaya pelindungan data pribadi tak bisa hanya bergantung kepada satu-dua pihak saja, tetapi perlu adanya kolaborasi dari seluruh pihak. Terutama, dalam hal membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya pelindungan data pribadi.  "Data bocor itu sudah keseharian kita. Namun memang, kembali lagi, masalah ini tidak bisa dipasrahkan pada satu atau dua orang atau kelompok kecil saja, tapi harus ada kolaborasi multipihak," ujarnya dalam diskusi daring, Kamis (27/1).  Kemenkominfo sendiri dalam beberapa kesempatan menerangkan bahwa RUU PDP yang kini tengah dalam tahap finalisasi antara pemerintah dan DPR diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sistem elektronik di Indonesia. Secara bersamaan, berbagai instrumen kebijakan dalam RUU PDP juga akan disusun aturan implementasinya agar efektif dalam mengurangi insiden keamanan siber dan kebocoran data pribadi.  Dalam prosesnya, dijelaskan oleh Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemenkominfo Teguh Arifiadi, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan transparansi dalam sanksi administrasi berupa denda akibat data breach.  "Aturan denda atas pelanggaran prinsip PDP yang sedang kami susun ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang ideal untuk pengendalian PDP di Indonesia," jelas Teguh.  Sebagai informasi, saat ini, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberitahukan secara tertulis pada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya.  Nantinya, RUU PDP yang sedang dibahas di DPR akan mengatur kebijakan lebih detail disamping definisi data dan hak pemilik data pribadi. Beberapa pengaturan tersebut yakni penegasan kewajiban dan tanggung jawab data controller dan data processor, pembentukan pejabat Data Protection Officer (DPO), sanksi administrasi hingga sanksi pidana.  Dalam pembahasan aturan implementasi terbaru, pelanggaran atas pemenuhan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip PDP akan dikenai sanksi administratif. Berdasarkan PP 71/2019, terdapat beberapa prinsip dalam hal pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, yakni:  - Dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi.  - Dilakukan sesuai dengan tujuannya.  - Dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi.  - Dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi.  - Dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan Data Pribadi.  - Dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan pelindungan Data Pribadi.  - Dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan proses edukasi kepada masyarakat. Karena saya masih sering menerima pertanyaan terkait masalah RUU PDP yang masih dibahas di DPR. Untuk itu, kita perlu berbagi untuk meningkatkan kesadaran bahwa pelindungan data ini suatu hal yang penting," tegas Ardi.  Menurutnya, selain berpegang kepada aturan perundang-undangan, peranan masyarakat dan SDM di bidang data yang kompeten juga penting. "Saya rasa memang tidak ada pilihan lain selain masyarakat dibangkitkan kesadarannya atas pelindungan data sehingga mereka menyadari dan peduli dengan data mereka," pungkasnya.

Perlindungan Data Butuh Kolaborasi Banyak Pihak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perlindungan Data

Berita Terkini